SCHOOL

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Lhoong

Alamat : Jalan : Banda Aceh – Meuilaboh KM 56

Desa : Cundien

Kecamatan : Lhoong

Kode Pos : 23354

Kabupaten : Aceh Besar

Propinsi : Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor dan Tanggal SK Penegerian : 0363/0/1991, tanggal 20 Juni 1979

Terhitung Mulai Tanggal : 11 April 1979

Nomor Statistik Sekolah : 30.1.060.104.006

Gedung Sendiri.Menumpang : Gedung Sendiri

Tempat Sementara : Tetap

No. Rekening Giro : 01.02.571022-5

Jumlah Rombongan Belajar : 8 kelas

Jumlah siswa : 344 siswa

Jumlah Jam Pelajaran Perminggu : 40 jam

Jumlah guru Tetap : 29 Orang

Jumlah Pegawai tetap : 1 Orang

Jumlah Guru Bantu : – Orang

Jumlah Guru GTT/Honorer : 7 Orang

VISI SEKOLAH :

Berprestasi untuk mencapai hasil yang maksimal dengan Dilandasi rasa tanggung jawab dalam pandangan Islami dan Berakhlakul Karimah

MISI SEKOLAH :

  1. Meningkatkan Profesional Proses Pembelajaran terhadap anak Didik secara nyata sehinnga menciptakan SDM yang tinggi Yang berguna bagi Bangsa dan Negara.
  2. Mengembangkan dan meningkatkan syste Manajemen Sekolah Dalam upaya meningkatkan Mutu Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah Secara Efektif.
  3. Mengupayakan kehidupan yang Islami dalam kehidupan Bermasyarakat dalam ruang lingkup Sekolah.

TUJUAN

  1. Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka
  2. Mewadahi partisipasi pada stakeholders untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional.

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

  1. Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai program yang ditetapkan
  2. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi, menyusun standar pembelajaran, menyusun rencana strategis pengembangan sekolah, menyusun dan menetapkan rencana progam tahunan, serta mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan.
  3. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraa
  4. Menghimpun, menggali dan mengelola sumber dana dan kontribusi lainnya baik materil maupun non-material dari masyarakat

KEBIJAKAN PROGRAM/ KEGIATAN

  1. Mengevaluasi program sekolah secara proporsional
  2. Mengidentifikasi masalah serta mencari solusinya
  3. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan baik berstandar nasional maupun local
  4. Memberikan motivasi dan penghargaan, serta otonomi profesional kepada staf pengajar.
  5. Memantau kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah
  6. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program
  7. Menyampaikan usul/rekomendasi kepada pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

Memasuki komplek Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Lhoong, seolah memasuki perumahan elite( pondok indah). Mulai dari gerbang masuk sekolah hingga gedung aula, penuh dengan ornamen Kalimantan. Padahal sekolah ini berada di Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). SMAN I berada di Desa Cundin, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Jalan Banda Aceh-Meulaboh. Jaraknya sekitar 56 kilometer dari Banda Aceh, ibukota NAD. Ornamen Kalimantan yang melekat di sekolah ini, tidak terlepas dari bantuan masyarakat Balik Papan. Menggenapi sumbangan yang juga diberikan Gap Inc, sebuah perusahaan garmen yang berpusat di San Fransisco, Amerika Serikat. Dari sisi bangunan, dapat dikatakan ini merupakan sekolah termegah yang pernah di bangun di Aceh Besar. Lebih dari itu, justru sekolah ini dianggap sebagai titik balik geliat pendidikan di Aceh Besar. Saat peresmian operasional sekolah ini pada Sabtu (22/4/2006), terlihat wajah-wajah cerah para siswa. Dengan biaya Rp 5,3 miliar, sekolah ini menjanjikan fasilitas yang lengkap, konstruksi bangunan yang wah, serta fasilitas ekstrakurikuler yang komplit. Di areal seluas 1,3 hektar ini, berdiri lima gedung. Gedung untuk 8 kelas, gedung aula, gedung perpustakaan yang berlantai dua, gedung laboratorium dan gedung untuk perumahan guru. Selain itu ada lapangan basket, bola voli, dan lapangan bola. Kemegahan SMAN 1 Lhoong saat ini, tentu sangat berbeda dibandingkan saat 26 Desember 2004 lalu, ketika tsunami menghancurkan seluruh bangunan. Hanya menyisakan sedikit berkas pertapakan. Selebihnya menjadi pantai. Kini di sekolah yang lokasinya berjarak sekitar tiga kilometer dari pertapakan lama, hanya ada 275 murid dan 18 guru PNS, 7 guru bakti. Pembangunan gedung sekolah ini, tak lepas dari kiprah Dompet Dhuafa (DD), lembaga amil zakat yang berpusat di Jakarta. Presiden Direktur DD, Rahmat Riyadi, menyebutkan, hingga tiga minggu pascatsunami, jalur darat menuju Lhoong masih terputus jalur, baik dari Banda Aceh maupun Meulaboh. Namun, saat itu DD telah masuk membantu rescue, menyediakan kapal laut untuk angkutan logistik untuk warga yang selamat dari tsunami. Dari 28 desa yang ada di Lhoong, hanya empat desa yang bebas terjangan tsunami. Karena prihatin banyaknya sekolah yang rusak akibat tsunami di kecamatan ini, DD melakukan serangkaian pertemuan dengan dengan Dinas Pendidikan Aceh Besar. Akhirnya disepakati rencana kerjasama membangun SMAN 1 Lhoong. Lahan pertapakan sudah tersedia, yakni sumbangan warga sekitar. Sedangkan dana bersumber dari bantuan Pemkot Balik Papan dan Gap Inc,” kata Rahmat. Pemkot Balik Papan membantu Rp 2,404 miliar, sementara dari Gap Inc. sebanyak Rp 2,926 miliar. Sementara DD yang mempertemukan kedua lembaga ini, selanjutnya bertindak selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan manajemen operasional sekolah hingga tiga tahun ke depan, sebelum dikembalikan kepada pemerintah. Dalam pelaksanaannya, dana yang berumber dari Pemkot Balik Papan dipergunakan untuk membangun gedung aula ruang kelas gapura. Sementara bangunan lainnya dari dana sumbangan Gap Inc. Pembangunannya relatif cepat, sekitar 7 bulan, sejak peletakan batu pertama pada 13 Agustus 2005. Bagi masyarakat Lhong pembangunan ini justru menjadi anugerah yang luar biasa. “Ini sekolah terbaik yang pernah dibangun di Aceh Besar. Kami sangat bersyukur. Ini anugerah yang tak terhingga,” kata Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar Zulkifli. Dalam operasional sekolah ini, pihak DD dan jejaringnya akan menangani managemen sekolah hingga tiga tahun ke depan. Ini dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan di SMAN I Lhoong, yang diharapkan menjadi sekolah unggulan di NAD.

ANALISIS SWOT

Strength/ kekuatan

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut menetapkan juga bahwa apabila otonomi daerah tingkat II belum mampu menangani bidang- bidang tertentu, maka bidang- bidang tersebut dapat diserahkan kepala daerah tingkat I selanjutnya menurut Tilaar (2000: 176) bahwa dalam konteks otonomi daerah khususnya bidang pendidikan dampak positif ditetapkan otonomi daerah manajemen pendidikan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah:

1. Mengembangkan kebudayaan lokal. Dengan demikian masalah pengisian muatan lokal di daerah- daerah telah merupakan suatu keharusan yang perlu direncanakan, dipersiapkan dan dikembangkan.

2. Mengembangkan kebudayan nasional sebagai benteng pertahanan menjaring pengaruh- pengaruh kebudayaan global yang negatif dan identitas bangsa yang akan memperkuat ketahanan nasional.

3. Mengembangkan inisiatif untuk bereksperimen dan bersaing dalam mengembangkan mutu pendidikan nasional menghadapi persaingan global.

4. Meningkatkan peran masyarakat (swasta) untuk mengembangkan ciri khasnya sebagai sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Secara khusus untuk jenis dan satuan pendidikandi Sekolah berdasarkan konsepsi otonomi daerah tersebut School Based Management atau manajemen Berbasis Sekolah dan Community Based School merupakan tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Dengan demikian sekolah mandiri merupakan suatu bentuk pengelolaan sekolah pada era otonomi daerah sekarang. Dalam kaitannya akan kmandirian sekolah ini diperlukan nilai- nilai baru dan aturan- aturan baru dalam bidang pendidikan.

Ditetapkannya otonomi daerah akan memberikan perubahan dan pengembangan tersendiri dalam segala bidang kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Perubahan dan pengembangan tersebut menurut N.A Amentembun (1994: 10) meliputi:
Perubahan dalam manajemen sekolah berhubungan dengan strukturisasi dari para penyelenggara pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa unsur dari para penyelenggara pendidikan terdiri dari pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat.sebelum mulai diberlakukannya otonomi daerah strukturisasi yang bersifat vertikal sangat jelas, dengan ditandainya penjenjangan dalam pertanggungjawaban yang sangat nyata dan rinci sesuai dengan kewenangan dari kekuasaan yang harus dilakukan.Perubahan mendasar dari adanya otonomi daerah erhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ditujukan kepada hal- hal yang menjadi garapan manajemen sekolah.Artinya bahwa baik keuangan, ketenangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab tersendiri dari pihak sekolah, sehingga jelas bahwa sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengelola segala aspek yang menjadi bidang garapannya.

1. Perubahan Manajemen Sekolah

Perubahan dalam manajemen sekolah berhubungan dengan strukturisasi dari para penyelenggara pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa unsur dari para penyelenggara pendidikan terdiri dari pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat.sebelum mulai diberlakukannya otonomi daerah strukturisasi yang bersifat vertikal sangat jelas, dengan ditandainya penjenjangan dalam pertanggungjawaban yang sangat nyata dan rinci sesuai dengan kewenangan dari kekuasaan yang harus dilakukan.Perubahan mendasar dari adanya otonomi daerah erhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ditujukan kepada hal- hal yang menjadi garapan manajemen sekolah.Artinya bahwa baik keuangan, ketenangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab tersendiri dari pihak sekolah, sehingga jelas bahwa sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengelola segala aspek yang menjadi bidang garapannya.

2. Sumber Daya Pendidikan

Pengolaan sumber daya pendidikan gengan diberlakunya otonoi daerah jelas merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak sekolah yang bersangkutan, baik mengenai sumber pendapatan keuangan maupun pengelolaannya. Sebelum pelaksanaan otonomi dearah sumber daya pendidikan ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dari pusat, sedangkan setelah otonomi daerah diberlakukuan pihak sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan sepenuhnya dalam pengambilan atas anggaran pendapatan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan.Pengembangan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mencari dan menganalisis sumber daya pendidikan pada era otonomi pendidikan dengan menerapkan model ” Manajmen Berbasis Sekolah” tentunya adalah melalui pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat serta berkoloborasi dengan dunia masyarakat industri yang mau dan peduli terhadap kepentingan pendidikan. Oleh karena itu jelas bahwa keberhasilan sekolah dalam menerapkan model ” Manajemen Berbasis Sekolah” tergantung pada kemampuan sekolah untuk meningkatkan suatu kepedulian masyarakat akan arti penting pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dengan diberlakukannya otonomi daerah,memungkinkan sekolah lebih bebas menentukan cara- cara atau strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan mutu pendidikan, tanpa harus menerima instruksi dari pusat terlebih dahulu. Hal- hal yang dianggap baik untuk meningkatkan mutu pendidikan segera dilakukan sesuai dengan tuntutan dan kemampuan sekolah, sehingga jika suatu kegiatan dianggap baik, maka pihak sekolah segera melakukannya tanpa haus menungguintruksi atau petunjuk dari pusat lagi.Dengan demikian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang telah dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, memberikan kesempatan pada lembaga pendidikan untuk melaksanakan reformasi. Salah satu bentuk reformasi mengembangkan kemandirian sekolah, sehingga muncul sekolah mandiri, yaitu sekolah di mana kekuasaan ada pada pihak sekolah sendiri: Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif serta orang tua siswa. Untuk itu di dunia pendidikan diperlukan nilai- nilai dan aturan- aturan baru dintaranya pergeseran fungsi pemerintah dari controling ke servising yang menunjukkan bahwa pemerintah jangan terlalu mengutamakan pelaksanaan tugas melalui sistem pengasan yang sangat ketat tetapi harus lebih bersikap memberikan pelayanan terhadap dunia pendidikan. Reformasi ini akan dapat berlangsung dan mencapai tujuan apabila ada dukungan partisipasi aktif dari kalangan orang tua siswa dan masyarakat.

Weakness/ kelemahan

Permasalahan-permasalahan menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah adalah:Pertama, pendidikan akan menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan pendidikan oleh daerah. Disebutkan bahwa hanya sekitar 10% daerah yang dapat menyediakan anggaran memadai untuk pendidikan, padahal pemerintah daerah harus menyediakan prasarana dan sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan peralatan praktikum yang memadai. Pembiayaan pendidikan selama ini masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.
Kedua, tantangan dalam hal pembiayaan pendidikan oleh masyarakat. Dalam kondisi krisis ekonomi dan banyaknya kerusuhan mengakibatkan banyaknya pengungsi angka partisipasi murni dan angka drop out yang dijadikan sebagai tolok ukur tantangan pembiayaan oleh masyarakat sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pada daerah yang kaya angka partisipasi murni (APM) akan tinggi dan angka drop out (ADO) akan rendah, sedangkan pada daerah yang masyarakatnya miskin akan terjadi yang sebaliknya.
Ketiga, rendahnya sumber daya manusia yang menangani pendidikan, baik tenaga pengajarnya (guru) maupun tenaga non teknis.

Sementara itu, Portz (1996) mengidentifikasikan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dan hambatan pendidikan di Boston, yang sangat relevan dengan permasalahan pendidikan di Indonesia antara lain adalah: 1) masalah Governance atau kepemerintahan, contohnya seperti adanya penekanan kepada dinamika politik di antara superintendent dan komite sekolah. Selain itu juga kurangnya kepemimpinan. 2) Masalah yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, antara lain meliputi kegagalan didalam menyediakan program pendidikan yang memadai, prestasi siswa dan birokrasi pendidikan. 3) Masalah kurangnya dukungan pembiayaan dan hubungan dalam pemerintahan.4) Masalah kurangnya dukungan dari masyarakat atau warga negara yang disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan terpisahnya sekolah dengan masyarakat. 5) Masalah yang terkait dengan permasalahan sosial secara umum dan kondisi eksternal di luar sekolah seperti misalnya kemiskinan, ras, kriminal, dan ekonomi.
Menurut Presman dan Wildausky (1973) (lihat Abdul Wahab, 1997) faktor-faktor yang dikemukakan di atas, untuk menghindari kegagalan dalam implementasi perlu mendapat perhatian secara seksama.

Sementara Parson (1997) mengatakan bahwa kegagalan implementasi suatu kebijakan cenderung karena faktor ulah manusia, dimana pengambilan keputusan yang gagal memperhitungkan kenyataan adanya persoalan manusia yang sangat komplek dan bervariasi. Adapun yang dimaksudkan disini adalah baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun sekolah beserta warganya sebagai pelaku kebijakan dan target group.
Merujuk kepada berbagai kendala atau hambatan yang telah diidentifikasi dari berbagai penelitian, dan dikaitkan dengan pandangan atau pendapat ahli mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi suatu kebijakan, maka peneliti berpendapat bahwa: “kegagalan implementasi suatu kebijakan, belum tentu sepenuhnya dikarenakan ketidakmampuan pelaksana (aktor/stakeholders pelaksana), tetapi juga disebabkan karena pembentukan kebijakan itu sendiri yang kurang sempurna atau kebijakan tersebut memang jelek (bad policy). Disinilah dituntut kepiawaian dari para pelaksana kebijakan (aktor/ stakeholderss) atau pelaku utama kebijakan, supaya mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi, sehingga proses implementasi dapat berjalan efektif dan tujuan/pokok kebijakan dapat direalisasikan.
Berkenaan juga dengan kegagalan implementasi MBS, Wohlsteter dan Mohrman (1996) (lihat Nurkolis, 2001) dalam hasil penelitian mengungkapkan empat macam kegagalan implementasi MBS, yaitu Pertama, sekedar mengadopsi model apa adanya ada upaya kreatif. Kedua, Kepala Sekolah bekerja berdasarkan agenda kerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi warga sekolah. Ketiga, kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak. Keempat, menganggap MBS adalah hal yang biasa dengan tanpa usaha yang serius akan berhasil dengan sendirinya, padahal pada kenyataannya implementasi MBS memakan waktu, tenaga, pikiran secara besar-besaran. Keempat indikator yang telah dipaparkan di atas, mengisyaratkan bahwa guna menghindari kegagalan implementasi kebijakan MBS atau kebijakan MPMBS tersebut, maka diperlukan keterlibatan atau partisipasi aktif semua pelaku kebijakan (koalisi aktor/stakeholderss) untuk mengkaji, melakukan penyesuaian dan adaptasi (reformulasi).
Kebijakan yang dilandasi azas kerjasama, keterkaitan, kebersamaan dan akuntabilitas yang didukung oleh semangat demokrasi dan transparansi menuju suatu komitmen/ konsensus, agar pelaksanaan program MPMBS (implementasi kebijakan MPMBS) berjalan dengan baik, dan tujuan kebijakan (yakni meningkatkan mutu pendidikan) tercapai. Koalisi aktor/stakeholderss tersebut, meliputi: Kepala Sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, masyarakat, Komite Sekolah/BP3, pejabat pemerintah terkait, dan organisasi masyarakat lainnya yang peduli terhadap kegiatan pendidikan di sekolah.

Opportunity/ peluang

§ Investasi Dalam Bentuk Portofolio (Saham)

Salah satu hal yang perlu dikritisi adalah dari sisi pendanaan BHP. Sebagaimana tercantum dalam UU BHP pasal 41, tidak seluruh pendanaan BHP berasal dari Pemerintah, baik itu pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Artinya masih terdapat porsi-porsi dimana institusi pendidikan yang bersangkutan perlu mengusahakan sendiri sumber dana lain dalam memenuhi biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Mari kita telaah, dari sumber-sumber mana saja institusi pendidikan dapat memperoleh dana untuk ‘menambal’ biaya operasional mereka. Dari peneleaahan tersebut juga akan terlihat bahwa mekanisme pendanaan biaya operasional pada BHP diluar porsi pemerintah, tidak hanya diatur dalam UU BHP saja, namun juga tercantum pada peraturan-peraturan lain (PP dan Perpres). UU BHP ‘hanya’ menjelaskan garis besar porsi-porsi pembiayaan yang harus ditanggung sendiri oleh BHP dan menjelaskan secara umum mekanisme memperolehnya. Rincian dari mekanisme tersebut diatur selanjutnya oleh peraturan lain.

Salah satu sumber pendanaan yang diperbolehkan dijalankan oleh BHP adalah investasi dalam bentuk portofolio (saham). Hal ini tercantum dengan jelas pada pasal 42 ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan (BHP) dapat bermain di pasar bursa. Tentunya kita belum lupa mengenai riskannya bermain di sektor finansial. Gambaran anjloknya sektor finansial dunia pada krisis ekonomi global saat ini tentunya sangat menggambarkan tingginya resiko permainan saham di lantai bursa. Tak terhitung berapa banyak perusahaan-perusahaan besar dunia yang mendadak gulung tikar karena fluktuasi nilai saham yang sangat rentan. Bayangkan jika sektor vital seperti pendidikan ditopang oleh mekanisme pendanaan yang rapuh seperti ini? Akan jadi seperti apa dunia pendidikan Indonesia? Ramai-ramai gulung tikar pula kah?
Mekanisme lain yang dapat dilakukan oleh BHP untuk memperoleh dana adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang (peraturan) yang ada. Hal tersebut tercantum dalam pasal 45 ayat 1 UU BHP, namun tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut. Satu hal yang menarik adalah keberadaan PP no.48 tahun 2008 mengenai pendanaan pendidikan. PP tersebut menjelaskan secara terperinci sumber-sumber dana ynag dapat digunakan oleh BHP. Pada PP tersebut terdapat beberapa pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu sumber pendanaan institusi pendidikan adalah dari pihak asing. Sedikitnya terdapat 15 pasal dalam PP tersebut yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan yang sah dari institusi pendidikan berasal dari pihak asing.
Keterlibatan pihak asing dalam dunia pendidikan Indonesia yang tercantum dalam peraturan negeri ini tidak hanya itu. Pada Perpres No.77/2007 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal, disebutkan bahwa jenis badan usaha yang dapat dimasuki modal asing adalah pendidikan, baik formal maupun informal, dengan persentase modal asing sampai dengan 49%.

§ Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.

Thereat/ Ancaman

Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.

Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.
Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)” dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2 ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.
Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.

Kesimpulan
1 Kepala Sekolah dan guru sebagai aktor/stakeholders utama kebijakan MPMBS, dapat mengemban tugas untuk mengimplemen-tasikan kebijakan MPMBS ini. Sebab, mereka memenuhi syarat/standar kelayakan untuk mengajar (melaksanakan tugas dalam proses belajar mengajar) di sekolah.

2. Untuk mengelola dan menerapkan kebijakan MPMBS kepada Kepala Sekolah, sebagai aktor/stakeholders utama kebijakan ini. Dampak lain yang timbul adalah ketidakmampuan Kepala Sekolah membentuk jaringan kerja dengan organisasi masyarakat lainnya yang peduli pendidikan, kecuali hanya kerjasama dengan orang tua murid (Komite Sekolah/BP3) dan pemerintah terkait yang selama ini telah dilakukan.

3. Dalam manajemen sekolah, arti pentingnya transparansi (keterbukaan) sudah disadari oleh Kepala Sekolah dan telah dilaksanakan, karena metode inilah yang dijadikan salah satu cara untuk menarik perhatian, guna meningkatkan peran serta orang tua murid/masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan semakin baiknya perhatian (kepedulian) orang tua/masyarakat terhadap kegiatan pendidikan anak di sekolah.

4. Strategi pembelajaran dilaksanakan melalui metode belajar mengajar yang disesuaikan situasi dan kondisi yang ada di sekolah, misalnya model Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM).

5. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan MPMBS masih bersifat eksentif (mengutip pendapat Graham dan Philip) yakni partisipasi yang masih berorientasi pada pembiayaan dan pembangunan fisik. Secara umum inisiatif masih datang dari pihak sekolah. Akan tetapi walaupun bersifat ekstensif, tapi kontribusinya cukup berarti dan cukup signifikan

Rekomendasi

1. Komitmen yang kuat dari seluruh aktor (stakeholders) yang terlibat dan terkait yang dilandasi oleh kerjasama, kebersamaan, keterkaitan dan akuntabilitas

2. Peningkatan intensitas sosialisasi dan pembinaan yang berkesinambungan baik melalui pelatihan/penataran program, rapat rutin/rapat dinas dan lain-lain, dengan mengikut sertakan seluruh aktor/stakeholders yang terkait, misalnya Kepala Sekolah, Guru, Pengurus Komite Sekolah/BP3, tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya (pemerhati pendidikan)

3. Dalam tahap implementasi kebijakan MPMBS, sebaiknya dipopulerkan dengan menggunakan model pendekatan sintesis (Hybried Theorities) oleh Sabatier dan Islamy, karena model pendekatan ini merupakan kombinasi atau sintesis dari dua posisi (top down dan buttom up).

Implikasi Kebijakan MPMBS

Berkenaan dengan sosialisasi, di samping dilakukan oleh Tim Pelopor dan Penggerak Program MPMBS, Dinas Pendidikan Daerah juga dilakukan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) . Namun kenyataannya konsep dan tujuan kebijakan MPMBS oleh aktor/ stakeholders (warga sekolah dan masyarakat), terlihat dari adanya kesenjangan antara acuan formal dan persepsi (pemahaman) aktor/stakeholders (pelaku kebijakan) terhadap MPMBS. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut Densire (lihat Abdul Wahab, 1997) menyebut dengan istilah “Implementation Gap” salah satu bukti di lapangan adalah tidak dilaksanakannya kebijakan MPMBS, sesuai tahap-tahap pelaksanaannya yang ada pedoman umum pelaksanaan yakni dimulai dari sosialisasi konsep dan tujuan kebijakan MPMBS sampai dengan evaluasi dan merumuskan kembali sasaran mutu baru.
Konsep dan tujuan kebijakan MPMBS tidak dipahami oleh pelaku kebijakan (aktor/stakeholders) disebabkan karena informasi yang disampaikan dan diterima melalui penataran pelatihan dan rapat-rapat/pertemuan sebatas pengenalan belum menyeluruh dan tidak dilakukan secara berkesinambungan atau dilakukan secara temporer. Hal ini menunjukkan masih kurangnya frekuensi komunikasi (pengkomunikasian) langsung kepada pelaku kebjiakan dan masyarakat sebagai target group.

Menurut Hogwood dan Gunn (lihat Hill, 1993) atau (lihat Abdul Wahab, 1997), menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu, salah satu diantaranya adalah komunikasi dari koordinasi yang sempurna.
Edward III (1980), mensinyalir bahwa dalam komunikasi ada beberapa hal yang mempengaruhi efektifitas dari komunikasi dan akan berpengaruh pula terhadap keberhasilan implementasian kebijakan antara lain adalah transmission (akurasi penerimaan panjang dan pendeknya rantai komunikasi) atau penyaluran komunikasi, konsistensi, dan rincian tujuan komunikasi.
Selain itu Van Meter dan Van Haru (lihat Wibawa, 1994) mengemukakan bahwa pentingnya komunikasi dan koordinasi, yang ditujukan untuk membangun suatu kerjasama adalah merupakan salah satu syarat penting dalam kebijakan publik dimana salah satu variabel model implementasi kebijakan itu adalah komunikasi antar organisasi yang saling berkaitan dengan variabel-variabel lainnya dalam menghasilkan kinerja kebijakan yang tinggi dan baik.
Mengacu kepada beragamnya persepsinya (pemahaman) tentang konsep dan tujuan kebijakan MPMBS, yang dikarenakan kurangnya intensitas sosialisasi atau kurang tepatnya sosialisasi kebijakan MPMBS, maka sangat diperlukan peningkatan intensitas dan mengkaji ulang kembali model sosialisasi yang sesuai (tepat) bagi implementasi kebijakan MPMBS. Persepsi (pemahaman) yang keliru, dapat menyebabkan pengelolaan sekolah yang keliru pula dalam memahami MPMBS, sehingga akan dapat menjerumuskan sekolah dan warganya ke dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan (yang tidak diharapkan).
Berkaitan dengan transparansi, kebijakan MPMBS merupakan salah satu model manajemen yang menuntut atau mengedepankan adanya transparansi, dengan kata lain transparansi merupakan kunci pelaksanaan kebijakan MPMBS. Dan di lapangan telah di temukan adanya transparansi, tapi masih terbatas pada transparansi manajemen keuangan, bidang kesiswaan, bidang personalia, tetapi yang menjadi perhatian utama hanya transparansi keuangan, dengan pertimbangan bahwa bidang keuanganlah yang paling sensitif dan menjadi sorotan utama dari publik.
Fenomena-fenomena di atas, sejalan dengan pendapat dari Long (lihat Abdul Wahab, 1999) yang mengatakan bahwa dalam banyak kasus, proses implementasi kebijakan akan selalu terbuka peluang adanya “re orientasi” atau transformasi kebijakan, praktis tiak ada garis lurus yang membentang serta menghubungkan antara kebijakan dan hasil akhir kebijakan. Pendapat Long ini benar-benar terbukti/terjadi pada implementasi kebijakan MPMBS.

Untuk menambah wacana, dalam melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan MPMBS, selain teori Top-down dan Buttom-up, maka dalam pembahasan ini juga akan dipaparkan teori model pendekatan sintesis (Hybried Theories). Yakni suatu model kombinasi atau sintesis dari dua posisi (Model Top-Down dan Buttom-Up). Sabatier (lihat Parson, 1997) mengkaji implementasi menuju suatu sintesis, mengatakan bahwa tahap-tahap kebijakan (Policy-Stages) tidaklah membantu proses pengambilan kebijakan karena memilah-milahnya menjadi serangkaian bagian (section) yang sifatnya tidak realistis dan artifisial. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi dan policy-making menjadi kesatuan proses yang sama. Disini juga diungkapkan sintesa dua posisi (Top-Down dan Buttom-Up) dapat dipakai pada dinamika implementasi inter-organisasi dan net work (jaringan kerja), dimana model top-down memfokuskan perhatiannya pada institusi dan kondisi sosial ekonomi, yang menekankan perilaku.
Sintesa ini disempurnakan melalui pemakaian konteks sub system, yaitu semua aktor yang terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses politik dan kebijakan dibatasi oleh parameter yang relatif stabil serta kejadian di luar sub system.

Secara lebih jelas (Islamy, 2001) mengatakan bahwa Policy Sub System adalah aktor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi, baik organisasi publik maupun privat, secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan tertentu. Hal yang penting dari model implementasi ini adalah kedudukannya sebagai bagian yang berkesinambungan dari pengambil kebijakan (engonging part of policy making) dalam “Advocacy Coalitions” atau pendampingan para aktor kebijakan dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat, atau aktor-aktor dari berbagai organisasi publik dan privat yang memiliki serangkaian kepercayaan, yang berusaha merealisasikan tujuan bersama sepanjang waktu (Islamy, 2001).

Sedangkan dari model buttom-up yang dipertimbangkan adalah implementasi dikonseptualkan proses pembelajaran (learning-process), tujuannya adalah untuk menganalisis proses terjadinya pembelajaran terhadap kebijakan kalangan “Advocacy Coalitions”, dan memperkenalkan kondisi institusional yang paling cocok atau kondusif bagi proses belajar, dalam melakukan perubahan atau penyesuaian. Dari uraian-uraian yang dipaparkan di atas, makna yang dapat diungkap adalah bahwa model sintesis/Hybried, adalah suatu model implementasi kebijakan yang perwujudannya diawali oleh terbentuknya suatu jaringan kerja (net-work), berupa “Policy Sub System” dalam kerangka kerja “Koalisi Advocacy” yang dilandasi oleh konsep pembelajaran (learning process) yang kondusif (adanya keterkaitan, keteraturan dan kerjasama atau sistem kepercayaan), dilakukan secara berkesinambungan, agar terjadinya suatu perubahan (revisi), penyesuaian (adaptasi) dalam praktek/pelaksanaannya (implementasi), sehingga tujuan suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Merujuk kepada pendapat Sabatier dan Islamy di atas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan MPMBS, mengharuskan pihak sekolah (Kepala Sekolah) sebagai pelaku kebijakan (aktor/ stakeholders) utama kebijakan untuk mengedepankan metode implementasi yang melibatkan aktor/stakeholders lain seperti: guru, siswa, orang tua siswa, tokoh masyarakat atau Komite Sekolah/BP3 dan masyarakat/organisasi masyarakat lainnya, dalam suatu hubungan kerjasama antar subjek (aktor/stakeholders) sebagai suatu jaringan kerja (net-work) kebijakan dengan organisasi. Guna memperhatikan secara sungguh-sungguh pentingnya kebijakan MPMBS, problema kebijakan, dan cara mengatasinya. Dalam hal ini Hjern dan Porter (1988) (lihat Hill, 1993) menyebut dengan istilah “Policy Net-Work” atau “Implementation Structure”.

Metode jaringan kerja (net-work) belum diterapkan secara optimal, masih terbatas pada jaringan kerja dengan lembaga/instansi pemerintah dan orang tua siswa atau Komite Sekolah/BP3 saja, belum ada usaha untuk menjalin kerjasama dengan kelompok pengusaha, Organisasi Cendikiawan Perantau Daerah, Ikatan Alumni dan lain-lain.

Dari beberapa indikator-indikator yang ada, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan-perubahan sebagai akibat dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan MPMBS. Adapun salah satu diantara perubahan dimaksud diindikasikan dengan adanya pernyataan dari orang tua siswa dan siswa, dimana mereka merasa senang dan antusias menyambut implementasi kebijakan MPMBS ini. Khusus bagi siswa mereka merasa sangat senang, karena mereka menjadi lebih pintar bahasa Inggris, bahasa Arab dan baca/tulis Al-Quran dan lain-lain. Sedangkan terkait dengan model implementasi peneliti berpendapat bahwa model kebijakan MPMBS ini cukup memberikan harapan/menjanjikan, dengan kata lain bahwa model program MPMBS ini lebih baik, dibandingkan dengan program yang telah dilaksanakan selama ini yang lebih bersifat sentralistik, kaku (tidak demokratif), tidak adaptif tapi represif, tidak partisipatif dan tidak berorientasi pada pemberdayaan sumber daya, dan lain sebagainya. Indikator-indikator tersebut meliputi antara lain:

a) Model kebijakan MPMBS, menuntut peran serta orang tua siswa dan masyarakat tidak terbatas hanya pada pembayaran/iuran/sumbangan biaya pendidikan atau iuran PB3/komite semata. Tetapi mereka dituntut untuk ikut berperan serta, terlibat, dan berpartisipasi secara aktif dan maksimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah serta memantau proses pembelajaran anak-anak mereka di sekolah atau di rumah. Di samping itu juga mereka dilibatkan/diikutsertakan dan diharapkan mampu secara bersama-sama dengan pihak sekolah dalam menyusun RAPBS.

b) Merubah sistem/modal pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru menjadi sistem/model pembelajaran dan pembelajaran yang berorientasi/ berpusat kepada siswa (Student-centered)

c) Kegiatan administratif maupun proses pembelajaran, dalam program/ kebijakan MPMBS dilakukan secara transparansi. Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah/BP3, secara bersama-sama terlibat dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran belanja sekolah. Dan secara terbuka disampaikan sumber besarnya dana yang akan didapatkan dan dipergunakan untuk apa saja.

d) Dalam implementasi kebijakan MPMBS dituntut kiat (kepemimpinan transformasional, profesionalisme, dan kreatifitas) dalam mendayagunakan/ pemberdayaan sumber daya yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Hal di atas akan tercapai bila diberikan otonomi (tentu dalam kerangka kebijakan MPMBS) kepada sekolah untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah mereka.

Keempat hal tersebut daitas, dalam implementasi kebijakan MPMBS hendaklah diakomodatif secara baik, agar terjadi atau kelihatan suatu perubahan kearah yang lebih baik, setelah kebijakan ini diimplementasikan.

14 Tanggapan to “PROFIL SMAN 1 LHOONG”


  1. mantap banna bro…………

    1. RAISUL AKBAR Says:

      enggak ada bud punya ebet aja rusak dimedan

  2. ROHMAT JAWA Says:

    hi pak ,,,,,,, pak knapa sekolah kita gak ada kegiatan turnamen bola ?? padahal pak kwand2 ingin sekali menujukan perstasinya di bidang olah raga .khususya bola …. yach walaupun saya gx gila bola … tp saya ingin dukung sahabat saya agar bisa menjukan kereativitasnya dlm bidang olah raga . nukan hanya itu pak ,,,,, kita harus punya pengurus mading .. krn mading sumber sarana komunikasi yang pas bwat ank sma ,,,, naty ada yang bikin puisi ,cerpen or gambar ,,, bwat sekolah kita lebih seru dan happy fun “”” tu aja pak saran dari aku .moga dpt di terima ,,,, good lock dream of school……….

    1. RAISUL AKBAR Says:

      memulailah dari diri sendiri dan ajak teman yang laen mat. terima kasih

  3. lutchjbvh Says:

    Lw9sw0 ojndbgkxalyq, [url=http://onudgdbecpqk.com/]onudgdbecpqk[/url], [link=http://uiirzkhxeuwi.com/]uiirzkhxeuwi[/link], http://tcvqievebgxl.com/

  4. lnvvwj Says:

    VbtUOZ wrusjehvwcwp, [url=http://oeyvmnwekckb.com/]oeyvmnwekckb[/url], [link=http://pwecigjlxuaq.com/]pwecigjlxuaq[/link], http://ctnwlkwlxsmt.com/

  5. gduknapduh Says:

    qPKtjL ydraarctvcer, [url=http://svonteogbtsq.com/]svonteogbtsq[/url], [link=http://evlkgkwjarnc.com/]evlkgkwjarnc[/link], http://ytlatwnzibnf.com/

  6. eqmspqfg Says:

    mGVfga puxystttiequ, [url=http://jdcvdsywwxqc.com/]jdcvdsywwxqc[/url], [link=http://cnazzecfictp.com/]cnazzecfictp[/link], http://cgdimctsgxao.com/

  7. remroom Says:

    Ремонт и отделка офисов, квартир или дач – это самая распространенная на сегодняшний день проблема большинства людей, решившихся, наконец, привести в порядок свое жилище. Мало того, что ремонт – это занятие трудоемкое и напряженное, еще и найти достойную компанию, занимающуюся отделкой квартир или офисов сегодня практически невозможно. Дело в том, что все меньше и меньше в нашей стране остается фирм, делающих свою работу качественно, эффективно и недорого.Однако наша компания является приятным исключением из этого неприятного правила. Мы вот уже долгое время занимается отделкой и ремонтом квартир и в г. Зеленоград и еще ни разу нам не приходило от наших клиентов ни неприятных отзывов, ни каких-либо жалоб. Богатый опыт наших специалистов, а также высокий профессионализм всех без исключения наших работников, поможет сделать хорошо, качественно и – главное – доступно как косметический, так и капитальный ремонт. Современное оборудование, новые технологии планировки и дизайна, а также индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок сделали нашу компанию самой успешной на сегодня фирмой, оказывающей услуги по ремонту и отделке квартир и офисов в г. Зеленоград. Список услуг: ремонт квартир ремонт квартир в Москве ремонт квартир в Московской области косметический ремонт квартир капитальный ремонт квартир евроремонт кватрир ремонт магазинов ремонт ресторатов ремонт офисных помещений отделка квартир ремонт ресторанов ремонт квартир под ключ строительство коттеджей VIP ремонт квартир отделка квартир в новых домах

  8. Nealsemom Says:

    When installing osCommerce likely your website, there are a few things to keep secret in vogue mind, the height leading being the ability of your shopping cart coupled with website to eke out an existence essential doable the internet with thus grip traffic prep added to potential customers.

    To ensure your site ranks as lofty as likely credible senior ferret engines like Google, Yahoo added MSN, there are a number of things to refuse in mind, additional that is why this task is often outsourced to another company.

    The true explore apparatus optimisation partnership vesel make entire the confutation modern the ease plus which the elder cast around engines godsend with file your website extra earnings in vogue their results. They bottle relieve you fabricate strong, active optimised suffice to handle your income and draw up an unabridged website focused conceivable only thing: beginning you vending buyers extra business.

    However, perfect check mechanism optimisation companies are not created equal, so accept your age add-on read in and out of their websites, phone them prep added to ask the true questions; receive the interval to accomplish it prerrogative extra you’ll last well credible your course to decision a association that fits your particular needs. Here are different general things to recall when looking for a good osCommerce SEO firm:

    First plus apogee important, the company should specialize fashionable promoting plus creating sites built on an osCommerce platform. This is deliberate added should keep going determined before anything else.

    http://sonicfellatio.com/automate-movement-to-the-e-commerce-platform-of-your-choice-with-cart2cart-automated-online-service/

  9. eleltyexenI Says:

    My name is ZUMER and I’m DUMPS VENDOR. My team skimms dumps in a lot of regions of our planet and sells them for all carders.
    Our databases are always fresh, because we don’t keep dead and old stuff. We always update our bases with fresh skimmed dumps which up to date and have high quality stuff with real valid rate like 90%.
    Most of our dumps are skimmed in all USA states. Our sources are very good, because we use modern equipment and our guys skimm dumps in shops, restaurants and molls with high prices, so dumps have good balances.

    RULES
    * I replace dumps: hold-calls, expired and invalid statuses. I can replace up to 50% of declines dumps too.
    * Delivery time is from 3 up to 24 hours.
    * Min order is $200 by WU/MG and $25 by LR.

    PRICES
    * USA Classic – $20
    * USA Gold/Plat – $25
    * USA Biz/Corp/World – $30
    * AmEx Gold/Plat/Corp – $25
    * Discover – $25

    CONTACTS
    * http://realcarddumps.com/
    * realcarddumps@yandex.ru
    * realcarddumps@mail.ru
    * ICQ: 651 305 796


  10. I know this site offers quality depending articles or reviews and additional material, is there any other site which presents such stuff in quality?


  11. Fret no more as here are five of the very best travel destinations for
    fitness and health. In both cases it is the combination of balanced diet,
    organized workout and healthy lifestyle can be the solution.
    As the toning belts work by using electrical muscle stimulation on the chosen
    area(s) of the body (usually abs) instead of the manual sit-ups, it seems vain.

  12. website Says:

    Wow! At last I got a web site from where I can really get useful
    facts concerning my study and knowledge.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 

File2648

JAYA TERUS PENDIDIKAN ACEH BESAR, SEMOGA BERMANFAAT!!!!!!!!!!!!!!!!!

NAMA: RAISUL AKBAR, S.Pd, M.Pd

NIP     : 19800920 200604 1 017

GOLONGAN  : III/D

JABATAN : PENATA TK I

TTL    : Pangkalan Susu, 20 SEPTEMBER 1980

UNIT KERJA LAMA : SMAN 1 LHOONG  KABUPATEN ACEH BESAR

UNIT KERJA BARU : SMAN 2 PULO ACEH  KABUPATEN ACEH BESAR

DEPARTEMEN : DINAS PENDIDIKAN ACEH BESAR

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

SD NEGERI 106812 MEDAN : 1987-1993

SMP NEGERI 1 MEDAN : 1993-1996

SMA TELADAN MEDAN :1996-1999

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN ( UNIMED ) FAKULTAS OLAHRAGA : 1999-2005

PASCA SARJANA UNSYIAH ADMINISTRASI PENDIDIKAN : 2007-2010


6 Tanggapan to “PENULIS BLOG”

  1. Tanto Says:

    Bagus Pak Raisul, tetap semangat untuk mendidik generasi muda.


  2. mana laptop yang buat pak rum???hehehehehe…kangen dia….kirimkanlah……….hahahahaha….

  3. M Mursyid PW Says:

    Salam silaturahim dari Pekalongan, Pak.
    Mohon izin untuk meng-CoPast beberapa teori seputar pendidikan yang ada di blog ini.
    Keep sharing by blogging.

  4. ernawati Says:

    saya sangat bangga dengan perkembangan sma lhoong saat ini,saya mohon kepada bapak bimbinglah anak lhoong supaya mereka bisa mengenal it.karna sebelum stunami rakyat merupakan salah satu desa tertinggal di aceh besar.saya adalah anak kelahiran lhoong yang sekarang tinggal di bireun .saya mengajar it di salah satu sma n 1 peusangan di bireun.

  5. ROHMAT JAWA Says:

    pak””” setiap sekolah hrs ada exshool .
    paling tidak : parmuka .rohis . basket ,bola ,
    kesenian …. wah pasty asyik x tu pak ,,
    ne no hp aku ??? 085260626977

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan prima bagi kami, sehinggga dapat menyelesaikan usulan Rencana Program Pengadaan Peralatan Media Pendidikan pada SMA Negeri 1 Lhoong Aceh Besar Tahun 2008, dalam rangka pengembangan untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam mewujudkan kualitas para lulusan yang sesuai dengan standar kebutuhan kerja atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan  perlu adanya kesadaran dan komitmen yang dilakukan secara terencana, terarah, dan inovatif untuk mewujudkan para lulusan sebagai persiapan kebutuhan untuk memasuki dunia kerja ditengah kemajuan dunia pendidikan yang sarat dengan persaingan.Penggunaan berbagai media pendidikan sebagai sarana pendukung pembelajaran yang sudah semakin luas dalam era globalisasi seperti sekarang ini.

Usulan program ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, namun keinginan untuk mewujudkan terlaksananya proses pembelajaran dan mutu lulusan yang lebih baik sangatlah besar, atas bantuan dan perhatian semua pihak sangat kami harapkan.

Terima kasih.

JUKNIS PENGISIAN FORMAT BMP

Lampiran – 25

Pengisian KIB –A (Tanah)

KIB-A (tanah) terdiri dari 14 kolom. Sebelum kolom-kolom tersebut, diisikan dulu pada sudut kiri atas nomor kode lokasi (lihat Tabel Kode Lokasi).

Lihat kartu inventaris Barang (KIB) A Tanah

Kolom 1           :     Nomor urut pencatatan

Kolom 2           :     Jenis Barang/Nama Barang

Pada kolom 1 dituliskan dengan jelas jenis tanah yang merupakan barang Inventaris

Contoh      :- tanah Perkantoran,

- tanah Perkebunan,

- tanah Tegalan,

-tanah hutan,

- tanah taman,

- dan sebagainya.

Kolom 3           :     nomor kode barang (lihat lampiran Tabel Kode barang)

Kolom 4           :     Nomor Register

Kolom 5           :     luas tanah

Kolom 6           :     tahun pengadaan tanah

Kolom7            :     letak Alamat

Pada Kolom Kolom 7 tulis letak alamat lengkap lokasi dari tanah tersebut.

Contoh      : Jalan kayu jati II rawagun atau Nama Kelurahan, kecamatan/Nama Kota dan sebagainya.

Kolom 8           :     untuk kolom 8 hak pakai atau hak Pengelolaan.

Yang dimaksud dengan Hak Pakai adalah apabila tanah tersebut dipergunakan   langsung menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

Sedangkan Hak Pengelolaan adalah apabila Tanah tersebut dipergunakan  untuk menunjang tugas pokok dan fungsi

kolom 9           :     tanggal Sertifikat.

Pada kolom 9 tuliskan tanggal dikeluarkannya sertifikat dari tanah tersebut.

Kolom 10         :     nomor sertifikat

Pada kolom 10 tuliskan Nomor Sertifikat dari tanah tersebut.

Kolom 11         :     Penggunaan

Pada kolom 11 dituliskan dengan jelas peruntukan dari tanah tersebut dalam  kolom 1.

Misalnya  :

-          Perkampungan

-          Taman

-          Perkebunan

-          Sawah

-          Dan sebagainya

Kolom 12         :    Asal Usul

Pada kolom 12 tuliskan asal usul perolehan dari barang tersebut.

Misalnya  :

a. dibeli

b. Hibah

c. dan sebagainya

Kolom 13         :   Harga

Pada kolom 13 dituliskan nilai pembelian dari tanah tersebut atau perkiraan  Nilai tanah tersebut apabila berasal dari sumbangan / hibah, pembukaan hutan dan sebagainya.

Kolom 14         :   Keterangan

Pada kolom 14 dituliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang

berhubungan dengan tanah tersebut.

Penjelasan      :

  • Apabila ada data tanah yang tidak jelas, dapat diisi ke dalam kolom atau lajur maka untuk   tidak menghambat pencatatan ( sensus barang daerah ), kolom atau lajur tersebut dapat dikosongkan atau di strip, kecuali 2 ( dua ) hal yang tidak boleh dikosongkan dan harus ditaksir atau diperkirakan , yakni :
    • Tahun Perolehan, karena tahun perolehan termasuk dalam kode lokasi.
    • Harga, oleh karena menyatakan / menggambarkan besarnya asset / kekayaan  yang  ada pada SKPD, dan menggambarkan seluruh asset / kekayaan dan masing   masing Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota .
    • Khusus mengenai harga, yang diisi/ dicantumkan Harga Beli/ sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun dalam rangka Sensus barang Daerah , untuk mendapatkan data/ harga yang wajar,   dapat  dengan harga pada saat dilaksanakan Sensus Barang Daerah, seperti  :

  • Untuk tanah berdasarkan Harga Umum tanah atau NJOP setempat.
  • Untuk bangunan berdasarkan Harga Standar dari dinas PU.

Lampiran – 26

Pengisian KIB –B Msin dan Peralatan

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan nomor kode lokasi pada nomor kode lokasi pada sudut kiri atas.

KIB ini dipergunakan untuk mencatat:

Alat-alat besar darat, alat-alat besar apung. Alat-alat bantu, alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tak bermotor, alat angkut Bermotor udara, alat bengkel, alat pertanian,alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan lain-lain sejenisnya.

KIB ini terdiri dari 16 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut:

Kolom 1           : nomor urut

Pada kolom 1 tuliskan nomor urut dari setiap jenis barang.

Kolom 2           : Nama Barang /Jenis Barang.

Pada kolom 3 tuliskan jenis barang atau nama secara jelas seperti : kendaraan,   alat besar, mesin Tik, filling Cabinet dan sebagainya.

Untuk barang barang yang mempunyai nomor pabrik. Cara pencatatannya harus satu persatu. Jadi satu baris untuk satu barang saja., sedangkan barang-barang yang tidak   mempunyai nomor pabrik. Seperti : kursi, meja dan sebagainya dapat digabungkan dalam satu baris dengan syarat bahwa barang tersebut mempunyai  karakteristik yang sama (ukuran, bahan baku, tahun pembelian, dan sebagainya). nomor kode barang.

Kolam 3           : Pada kolom 3 tuliskan nomor kode barang yang bersangkutan

Kolom 4           : nomor register

Pada kolom 4 tuliskan nomor register dari barang yang bersangkutan.

Dalam hal KIB  ini dipergunakanuntuk mencatat lebih dari satu barang yang   sejenis, di beri nomor register mulai dari 0001 s/d nomor register terakhir dari  barang dimaksud.

Kolom 5           : Merk/Type

Pada kolom 5 tuliskan merk dan type barang yang di maksud. Apabila tidak ada  typenya kolom ini diberi tanda strip (-).

Contoh : – Mobil: merk Toyota kijang dengan type LGX.

- computer: merk IBM dengan type Pentium 4, dan sebagainya

Kolom 6           : Ukuran/CC

Pada kolom 6 tuliskan ukuran atau cc dari barang yang bersangkutan, kalau tidak   ada ukurannya diberi tanda strip(-)

contoh :  – mobil :2000 cc

-  komputer :  dengan spesifikasi besaran layar, kapasitas, dll

Kolom 7           : bahan

Pada kolom 7 tuliskan dari bahan apa barang yang bersangkutan di buat.

Apabila bahan yang digunakan lebih dari satu macam, maka tuliskan bahan atau   bahan yang paling banyak digunakan.

Contoh : besi ( untuk filling cabinet).

Besi, plastic (untuk kursi).

Kolom 8           : tahun pembelian.

Pada kolom 8 tuliskan tahun pembelian dari barang yang bersangkutan, apabila  tidak diketahui tahun pembeliannya supaya tuliskan tahun penerimaan/ unit   pemakaiannya.

Kolom 9           : nomor pabrik

Pada kolom 9 tuliskan nomor pabrik yang bersangkutan. Apabila tidak diketahui  nomor pabrik maka kolom ini diberi tanda strip (-).

Kolom 10         : Nomor RangkaTuliskan nomor rangka/chasis dari alat angkut ybs kalau tidak ada beri tanda strip (-)

Kolom 11         : Nomor Mesin

Tulis nomor mesin dari alat angkut ybs, nomor itu dapat dilihat pada alat angkut ybs pada faktur/kwitansi pembeliannya, kalau tidak ada nomor mesin beri tanda strip (-)

Kolom 12         : Nomor Polisi

Tulis nomor  polisi dari alat angkut ybs

Contoh: B 8165 LE dst

Kolom 13         : BPKB

Ditulis nomor BKPB

Kolom 14         : Asal Usul

Tulis asal usul dari barang ybs

Contoh: Pembelian, hadiah dsb

Kolom 15         : Harga

Tulis harga barang ybs berdasarkan faktur/kwitansi apabila barang ybs berasal dari pembelian

Apabila berasal dari sumbangan/ hadiah supaya diperkirakan dengan harga yang wajar

Contoh: Jika harga barang Rp. 253.200,- maka ditulis 253

Jika harga barang Rp. 253.750,- maka ditulis 254

Kolom 16         : Keterangan

Tulis keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan barang yang bersangkutan

Contoh: Dipinjamkan dan sebagainya.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditanda tangani oleh pengurus barang (penyesuaian) dan diketahui (kiri bawah) oleh kepala SKPD (penyesuaian)

Lampiran – 27

Pengisian KIB – C ( Gedung dan Bangunan)

Pada KIB –C Gedung dan Bangunan, terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi pada sudut kiri atas.

KIB ini dipergunakan juga untuk mencatat setiap bangunan gedung dan bangunan monumen.

KIB Gedung dan bangunan ini terdiri dari 17 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagi berikut:

Kolom 1           : Diisi nomor urut

Kolom 2           : jenis Barng/ Nama Barang

Pada kolom 2 tuliskan jenis gedung /monumen . Pengisian tentang Gedung diartikan sebagai bangunan   yang berdiri sendiri atau dapat pula merupakan suatu  kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan.

Misalnya :

Gedung Kantor Gubernur, Kabupaten , kecamatan , kelurahan , gedung sekolah, puskesmas, Olah Raga,  Monumen  dan sebagainya

Kolom 3           : Diisi nono Kode Barang

Kolom 4           : Diisi Nomor Register

Kolom 5           : Kondisi Bangunan

Pada  kolom 5 tuliskan kondisi dari pada bangunan gedung/ bangunan   monumen pada saat pelaksanaan  InventrisasI  Kondisi fisik bisa dalam keadaan baik, rusak ringan ,   rusak sedang dan rusak berat .

Kolom 6           :  Kontruksi Bangunan.

Pada kolom 6 tuliskan “ bertingkat “ apabila bangunan  tersebut bertingkat.   Sebaliknya jika tidak bertingkat tuliskan ‘tidak’.

Kolom 7           : Pada kolom 7 tuliskan : beton ‘ apabila bangunan tersebut seluruhnya  berkonstruksi beton. Sebaliknya apabila tidak berkonstruksi beton isikan ‘ tidak’.

Kolom 8           : Luas Lantai (M2)

Pada kolom 9  tuliskan  luas  dari  bangunan  yang  tercantum dalam  kolom 1,  dengan  bilangan  bulat.Perhitungan luas lantai tersebut  tersebut termasuk Luas teras dan untuk gedung bertingkat dihitung dari luas lantai satu dan dijumlah dengan luas lantai    bertingkat berikutnya.

Kolom 9           : Letak /Lokasi

Pada kolom 8 tuliskan letak/alamat lengkap lokasi dari  Bangunan tersebut.

Misalnya : -    Jl. Merdeka Selatan 8-9

-         Jl. Pemuda No. 9

-         Jl. Pahlawan No. 18 dan sebagainya

Kolom 10-11   : Dokumen Gedung

Yang   dimaksud    dengan   dokumen   gedung   dapat  berupa Surat – surat penting pemilikan.  Seperti : Sertifikat atas tanah bangunan gedung , Surat Ijin Bangunan dan Sebagainya  Pada   kolom   10    diisikan     tanggal     dikeluarkanya  dokumen tersebut  diatas,   sedangkan   pada   kolom 11    diisikan Nomor Dokumen .

Kolom 12 -13  : Tanah Bangunan

Pada kolom 12   tuliskan   luas   dari   tanah   bangunan dengan ukuran M2, dengan bilangan bulat. Kalau memang   ada   batas   maka   bisa    digunakan  sebagai dasar perhitungan luas tanah bangunan

Pada kolom 13 isikan status tanah dari tanah bangunan

tersebut dapat berupa :

  1. Tanah milik Pemda
  2. Tanah Negara ( Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara )
  3. Tanah Hak Ulayat ( Tanah masyarakat Hukum Adat)
  4. Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan  Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan.

Pada kolom 14 isikan Nomor Kode Tanah.

Kolom 15         : Asal Usul

Pada    kolom   15    tuliskan   asal   peroleh  dari barang   tersebut, misalnya :

  1. dibeli
  2. hibah
  3. dan lain – lain

Dalam hal bangunan/barang yang dibiayai dari beberapa sumber anggaran, dicatat sebagai milik komponen pemilikan pokok, misalnya bangunan Pemda dibantu dari anggaran Pusat maka statusnya tetap dicatat  sebagai milik Pembda.

Kolom 16         :  H a r g a

Pada kolom 16 tuliskan harga yang  sebenarnya   untuk bangunan gedung/monumen tersebut.  Apabila nilai  gedung/monumen  tersebut  tidak  dapat   diketahui   berdasarkan   dokumen   yang  ada ,  maka  perkiraan    nilai   gedung   berdasarkan    harga   yang  berlaku dilingkungan tersebut pada waktu pencatatan.

Kolom 17         :  Keterangan

Tuliskan keterangan   yang   dianggap   perlu  yang ada    hubungannya dengan bagunan tersebut. Setelah selesai   diisi seluruhnya   maka   pada  sebelah  kanan   bawah   dibubuhkan   tanggal   pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD.

Lampiran – 28

Pengisisan  KIB – D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)

Pada KIB-D (Jalan, Irigasi dan Jaringan), terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi KIB ini dipergunakan juga untuk mencatat setiap jalan dan jembatan, bangunan air/Irigasi , Instalasi, dan Jaringan.

KIB ini terdiri dari 17 kolom yang cara pengisian nya adalah sebagai berikut :

Kolom  1          : Diisi nomor urut

Kolom 2          : Jenis Barang

Pada   kolom 2   tuliskan   jenis   Jalan,   Irigasi ,   Bangunan  Air

Pasang,     Bangunan     Air   Pengamanan   Rawa   dan  Polde,

Bangunan Air Pengaman Surya dan  Penanggul, Bangunan Air

Minum,   Bangunan  Air Kotor,   Intalasi Air Minum,   Intalasi Air

Kotor ,  Instalasi  Pengolahan   Sampah,   Instalasi    Pengolahan

Bahan Bangunan, Instalasi   Pembangkit  Listrik ,   Jaringan Air

Minum, Jaringan Listrik dan lain – lain sejenisnya.

Kolom 3           : Pada kolom 3 diisi nomor kode barang

Kolom 4           : Pada kolom 4 diisi nomor register (pencatatan)

Kolom 5           : Konstruksi

Pada   kolom 5   tuliskan   konstruksi   dari   Jalan,   Irigasi   Dan

Jaringan

Misalnya: aspal, beton , dan lain sebagainya

Kolom 6           : Panjang

Pada kolom 6 tuliskan panjangnya jalan,  Irigasi  dan   jaringan

Kolom 7           : Lebar

Pada kolom 7 tuliskan lebar   dari Jalan,  Irigasi   dan    Jaringan

Kolom 8           : Luas

Pada kolom 8 tuliskan luas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan

Kolom 9           : Letak/Lokasi

Pada kolom 9 tuliskan letak/lokasi luas dari Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Kolom 10,11    : Dokumen dari Jalan, Irigasi dan Jaringan

Yang   dimaksud   dengan   dokumen   dari   jalan, Irigasi   Dan

Jaringan berupa surat – surat pemilikan

Kolom 12         : Status Tanah

Pada   kolom   12 diisikan   status   atas tanah, jalan , Irigasi dan

Jaringan berupa :

a.Tanah milik Pemerintahan daerah

  1. Tanah Negara ( Tanah yang dikuasi langsung oleh Negara).
  2. Tanah Hak Ulayat ( Tanah masyarakat Hukum Adat)
    1. Tanah Hak ( Tanah kepunyaan perorangan atau Badan  Hukum ), Hak Guna Bangunan, Hak pakai atau hak Pengelolaan.

Kolom 13         : Nomor Kode Tanah

Pada kolom 13 isikan Nomor Kode Barang (tanah)

Kolom 14         : Asal – usul

Pada   kolom  11   tuliskan   asal perolehan dari barang tersebut

misalnya :

  1. dibeli
  2. hibah
  3. dan lain- lain

Dalam hal jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibiayai dari beberapa sumber anggaran, dicatat sebagai milik komponen pemilikan pkok.

Misalnya jalan , Irigasi dan Jaringan Pemda dibantu dari anggaran Pusat maka statusnya tetap dicatat sebagai milik Pemda.

Kolom 15         : H a r g a

Pada Kolom 15 tuliskan harga yang sebenarnya untuk jalan , Irigasi dan Jaringan

Apabila nilai jalan, Irigasi dan jaringan tersebut tidak dapat diketahui berdasarkan dokumen yang ada, maka perkirakanlah nilai jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan harga yang berlaku dilingkungan tersebut pada waktu pencatatan.

Kolom 16         : Kondisi

Baik, Kurang baik dan rusak berat

Kolom 17         : Keterangan

Tuliskan ketrangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan jalan, irigasi dan jaringan tersebut. Setelah selesai diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditanda tangani Pengurus Barang dan Diketahui oleh Kepala SKPD.

Lampiran – 29

Pengisian KIB-E Aset Tetap Lainnya

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan nomor kode lokasi pada sudut kiri atas .

KIB ini dipergunakan untuk mencatat:

Buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuh – tumbuhan dan sebagainya.

KIB ini terdiri dari 16 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut :

Kolom 1           : Nomor Urut

Pada kolom 1 tuliskan Urut dari setiap jenis barang, dimulai dari nomor Urut 1,2,3 dan seterusnya.

Kolom 2           : Jenis Barang/Nama Barang

Pada  kolom 2 tuliskan jenis barang atau nama jelas  seperti : Buku dan perpustakaan , barang bercorak kebudayaan, hewan /ternak dan tumbuh – tumbuhan dan sebagainya.

Buku/barang bercorak kesenian /hewan dan tumbuhan pencatatannya dapat digabungkan dalam satu baris dengan syarat bahwa barang tersebut mempunyai karakteristik yang sama (judul, ukuran, bahan baku, tahun pembelian dan sebagainya).

Kolom 3           : Nomor Kode Barang

Pada kolom 3 tuliskan Nomor Kode Barang yang bersangkutan (lihat tabel kode Barang )

Kolom 4           : Nomor Register

Pada kolom 4 tuliskan nomor register dari barng yang bersangkutan.

Dalam hal KIB ini dipergunakan untuk mencatat lebih dari satu barang yang sejenis , diberi nomor register mulai dari 0001 s/d nomor register terakhir dari barang dimaksud .

Kolom 5,6        : Buku dan Perpustakaan

Pada kolom 5 tuliskan judul /pencipta buku

Kolom 6 diisi mengenai bahan pembuatan buku (kertas, CD dan lain sebagainya)

Kolom 7,8,9     : Barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pada kolom 7 diisi mengenai asal daerah

Kolom 8 diisi nama pencipta

Kolom 9 diisi spesifikasi bahan

Kolom 10, 11   : Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Pada kolom 10 diisi mengenai jenis hewan/ternak atau tumbuhan

Kolom 11 diisi ukuran (kg, cm, m, dan sebagainya).

Kolom 12         : Jumlah

Pada kolom 12 diisi jumlah barang

Kolom 13         : Tahun cetak/pembelian

Pada kolom 13 diisi tahun cetak dan pembelian. Apabila tidak diketahui diberi tanda strip (-).

Kolom 14         : asal – usul

Pada kolom 14 tuliskan asal usul dari barang yang bersangkutan

Contoh :pembelian , hadiah dan sebagainya.

Kolom 15         : Harga

Pada kolom 15 tuliskan harga barang yang bersangkutan berdasarkan factur /kuitansi pembelian apabila barang yang bersangkutan berasal dari pembelian.

Apabila barang yang bersangkutan berasal dari sumbangan /hadiah supaya diperkirakan dengan harga yang wajar.

Pencatatan nya dalam ribuan rupiah.

Kolom 16         : Keterangan

Pada kolom 16 tuliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan barang yang bersangkutan.

Contoh : pinjamankan dansebagainya.

Setelah  diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus Barang dan diketahui (kiri bawah) oleh Kepala SKPD

Lampiran – 30

Pengisian KIB – F (KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN)

Pada KIB-F (Konstruksi dalam pengerjaan ) , terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokaso pada sudut kiri atas serta Nomor Register dan Nomor Kode Barang pada sudut kanan atas.

KIB ini dipergunakan juga untuk mencatat setiap barang dalam proses pengerjaan.

KIB ini terdiri dari 14 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut :

Lihat Kartu Investaris Barang KIB-F (konstruksi dalam pengerjaan )

Kolom 1          : Diisi nomor urut

Kolom 2           : Jenis Barang /Nama Barang

Pada Kolom 1 diisi jenis barang dalam proses pengerjaan

Misalnya:

Gedung , Bangunan, Jalan, Irigasi, Instalasi, Jaringan, dan lain sebagainya.

Kolom 3           : Bangunan

Pada kolom   3 diisi fisik bangunan (permanen, semi permanen, darurat )

Kolom 4,5        : Konstruksi Bangunan

Pada kolom 4 diisi bentuk bangunan ( bertingkat atau tidak)

Pada kolom 5 diisi bahan bangunan (beton atau tidak)

Kolom 6           : Luas

Pada kolom 6 diisi luas dari bangunan , jalan, Irigasi, dan jaringan

Kolom 7           : Leta/Lokasi

Pada kolom 7 diisi letak/lokasi, alamat dari bangunan jalan, Irigasi dan jaringan dan lain sebagainya.

Kolom 8,9        : Dokumen

Pada kolom 8,9 diisi tanggal dan nomor dokumen kontrak kerja (SPK, Surat Perjanjian , Kontrak, dan lain sebagainya).

Kolom 10         : Tanggal. Bulan dan Tahun dimulainya

Pada kolom 10 diisi tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pekerjaan

Kolom 11         : Status Tanah

Pada kolom 11 diisi status tanah dari tanah bangunan tersebut dapat berupa :

  1. Tanah milik Pemerintah Daerah
  2. Tanah Negara ( tanah yang dikuasi langsung oleh Negara)
  3. Tanah Hak Ulayat ( Tanah masyarakat Hukum Adat)
  4. Tanah Hak ( Tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak pakai atau Hak Pengelolaan.

Kolom 12         : Nomor Kode tanah

Pada kolom 12 diisi Nomor Kode Tanah (lihat Tabel Kode Barang)

Kolom 13         : Asal – usul

Pada kolom 13 diisi asal usul pembiayaan dari barang tersebut, misalnya dari APBD, APBN, bantuan , hibah dan lain sebagainya.

Kolom 14         : Nilai Kontrak

Pada kolom 14 diisi nilai sesuai dengan kontrak

Kolom 15         : Keterangan

Tuliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungaanya dengan barang dalam proses pengerjaan.

Setelah selesai diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani Kepala SKPD dan diketahui (sebelah kiri bawah) oleh Pengelola.

Lampiran – 31

Petunjuk  Pengisian KIR

Pada sudut kiri atas diisi Nama Daerah Provibsi dan Kabupaten/Kota, Unit, Satuan Kerja dan ruang

Kartu Inventaris Ruangan ini terdiri dari 14 kolom . Dimana setiap kolom memuat data jenis barang yang bersangkutan.

Kolom 1           : Diisi dengan Nomor Urut Pencatatan Barang

Kolom 2           : Diisi dengan jenis, Nama barang

Contoh          :      –    Meja Tulis

-         AC

-         Mesin Tik

-         Komputer

-         Dan sebagainya

Kolom 3           : Diisi dengan Merk atau barang

Contoh          :           Olivetti Manual

IBM

Kolom 4           : Diisi Nomor Seri Pabrik yang biasanya sudah tercantum

Pada Barang yang bersangkutan

Mesin Tik No. 7471475

Kalau bukan buatan pabrik dikosongkan/distrip (-).

Kolom 5           : Diisi ukuran, yang tentunya berlainan untuk tiap jenis

Barang yang berbeda

Contoh          : Mesin Tik “ 18”

Kolom 6           : Diisi bahan dari jenis barang yang bersangkutan

Contoh          : Kursi kayu ditulis “kayu”

Kursi Besi ditulis “ Besi

Barang – barang tertentu yang dipandang tidak perlu disebutkan nama bahan nya atau mungkin sulit menyebutkan bahannya, maka dalam kolom ini dapat dikosongkan/distrip  (-) .

Kolom 7           : Diisi tahun pembuatan atau tahun pembelian.

Apabila tidak diketahui tahun pembuatan atau pembeliannya dapat diperkirakan

Kolom 8           : Diisi nomor Kode Barang ( Kode Lokasi dan Kode Barang)

Kolom 9           : Diisi banyak barang yang mempunyai karakteristik yang

sama jenis, merk, /model, ukuran, bahan dan tahun pembuatan.

Kolom 10         : Diisi harga pembelian/perolehan/pengadaan barang dalam

ribuan rupiah.

Kolom 11,12    : Diisi sesuai dengan keadaan barang pada waktu pencatatan.

dan 13

Kolom 14         : Diisi keterangan Barang yang dianggap perlu, misalnya

dihapuskan

Setelah diisi seluruhnya maka pada sudut kanan bawah dibutukan tanggal pencatatan dan ditanda tangani oleh penanggung jawab ruangan dan diketahui Kepala Unit/Satuan Kerja.

Lampiran – 32

Petunjuk Pengisian Formulir Buku Inventaris

Pada sudut kiri atas diisi nama SKPD Kabupaten/Kota, Provinsi dan nomor kode lokasi pada sudut kanan atas.

Buku Inventaris terdiri dari 12 kolomyang datanya diambil dari KIB (A,B,C,D,E dan F) dan cara pengisiannya adalah sebagai berikut:

Kolom 1           : Nomor Urut

Nomor urut pencatatan setiap jenis barang, kecuali dalam hal barang tersebut sama jenisnya, sama harganya dan sama lokasinya, maka kelompok barang tersebut diberi sebuah nomor urut (bukan perbarang)

Kolom 2           : Nomor Kode Barang

Nomor kode barang diisi dengan nomor kode barang yang telah ditetapkan sesuai dengan masingmasing barang seperti tercantum dalam table/kode barang.

Kolom 3           : Nomor Register

Nomor register diisi nomor urut pencatatan dari setiap barang yang sejenis, kecuali dalam hal barang itu sama jenisnya, sama harga dan sama lokasinya, maka nomor register barang tersebut ditulis dengan nomor 0001 sampai dengan sejumlah barang sejenis tersebut.

Dari nomor register ini dapat diketahui berapa banyak barang dari setiap barang yang sejenis misalnya kursi (0001) sampai (9999) dan sebagainya.

Kolom 4           : Nama /Jenis Barang

Diisi nama/jenis barang yang dimaksud

Kolom 5           : Merk/Type

Diisi merek/type barang yang bersangkutan, sepanjang barang-barang tersebut mempunyai merek serta type barang maka data tersebut ditulis di dalam kolom ini, sedangkan barang-barang yang tidak mempunyai merek dan type barang, kolom ini dikosongkan atau tidak diisi (distrip)

Kolom 6           : Nomor Sertifikat/Pabrik/Chasis/Mesin

Diisi dengan nomor sertifikat/ nomor pabrik/nomor chasis atau nomor mesin dari barang yang bersangkutan

Kolom 7           : Bahan

Diisi bahan dari barang yang bersangkutan misalnya kayu, besi, rotan, plastic dll. Untuk barang yang bahannya tidak dapat ditentukan secara pasti, maka kolom tersebut dikosongkan atau tidak diisi (distrip)

Kolom 8           : Asal/Cara Perolehan Barang

Diisi asal dan cara perolehan barang, misalnya dari pembelian melalui proyek dan atau rutin, hibah, sumbangan dan lain-lain.

Kolom 9           : Tahun Pembelian/Perolehan

Diisi tahun saat barang itu dibeli atau diperoleh

Kolom 10         : Ukuran Barang/Konstruksi (P,SP,D)

Diisi ukuran barang/konstruksi gedung kantor, rumah dan sebagainya ditulis P,SP,D untuk bangunan-bangunan yang sifatnya permanen, semi permanen dan darurat, sedangkan jenisnya dapat ditulis bertingkat, satu, dua dst

Kolom 11         : Satuan

Diisi satuan barang ybs, misalnya sekian unit dan sebagainya

Kolom 12         : Keadaan Barang

Diisi keadaan barang ybs ditulis B,RR,RB untuk barang yang keadaannya baik, rusak ringan dan rusak berat.

Kolom 13         : Jumlah Barang

Diisi jumlah/banyaknya barang ybs

Kolom 14         : Harga

Diisi harga barang ybs pada saat dibeli/diperoleh atau bilaperlu ditaksir

Bagi barang yang sama jenisnya, sama barangnya, sama lokasinya maka  diisi jumlah harga barangnnya, sedangkan harga satuannya diisi pada kolom keterangan

Kolom 15         : Keterangan

Diisi keterangan yang dipandang perlu.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sudut kanan bawah dibutukan tanggal pencatatan dan ditanda tangani oleh penanggung jawab ruangan dan diketahui Kepala Unit/Satuan Kerja.

Lampiran – 33

Petunjuk Pengisian Daftar Rekapitulasi Buku Inventaris

Pada sudut kiri atas diisi nama SKPD Kabupaten/Kota, Provinsi dan nomor kode lokasi pada sudut kanan atas.

Formulir Daftar Rekapitulasi Buku Inventaris digunakan untuk mencatat rekapitulasi jumlah Barang Hasil Sensus (Buku Inventaris)

Formulir Daftar Rekapitulasi Buku Inventaris terdiri dari 7 kolom, cara pengisiannya adalah sebagai berikut:

Kolom 1           : Nomor Urut

Kolom 2`         : Klasifikasi/Golongan

Kolom3            : Kode Bidang Barang

Kolom 4           : Nama Bidang Barang

Kolom 5           : Jumlah Barang

Pada kolom 5 dituliskan jumlah barang yang ada dalam bidang barang yang bersangkutan.

Kolom 6           : Jumlah Harga

Pada kolom 6 dituliskan jumlah harga dari bidang barang yang bersangkutan dan dibawah tulisan jumlah total pencatatannya adalah dalam ribuan rupiah

Kolom 7           : Keterangan

Pada kolom 7 dituliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan bidang barang ybs

Lampiran – 34

Cara pengisian daftar laporan mutasi barang:

a. di bagian tengah atas diisi:

* komponen pemilikan barang misalnya:

Milik : provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat

* laporan mutasi barang agar disesuaikan :

Semester 1 tahun anggaran yang sedang berjalan (1 januari sd 30 juni 20….)

B pada sudut kiri atas, supaya di tuliskan :

*      nama SKPD (unit pemakai barang)

*      Nama kabupaten/kota

*      nama Provinsi

c. laporan mutasi Barang dibuat setiap Semester. Apabila dalam 1 (satu) semester tidak

terdapat mutasi barang (bertambah atau berkurang), laporan tetap dibuat dengan mutasi

NIHIL.

Catatan:

1. laporan mutasi barang dan daftar mutasi barang,memuat semua jenis barang menurut

bidangnya yang ada pada unit/satuan kerja.

2. laporan mutasi barang dibuat Rekapnya.

Rekapitulasi ini tidak memuat jenis-jenis barang, tetapi hanya memuat per Golongan 01 sd 06  (tanah s/d konstruksi dalam pengerjaan) dan bidang barang dari bidang 01 s.d 19 (bidang tanah s/d hewan, ternak dan tumbuhan), jadi hanya memuat pokok-pokoknya Golongan dan bidang barang.

PENGISIAN KOLOM-KOLOM

Kolom 1:          disi nomor urut dari setiap jenis barang, nomor urut 1,2,3 dan seterusnya.

Kolom 2:          kode barang (lihat table nomor kode barang)

Kolom 3:          register diisi nomor register mulai dari 0001 dan seterusnya terhadap barang yang sejenis, sama nomorkode barangnya

A.     JUMLAH SISWA

No. Tingkat Kelas Jumlah Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Kelas I

2

52

32

84

2. Kelas II

3

58

47

105

3. Kelas III

3

105

39

144

Jumlah

8

333

B.    JUMLAH GURU DAN PEGAWAI

No

Uraian

Lk

Pr

Jlh

Pendidikan Terakhir

Jumlah

S-2

S-1

D-3

SLTA

SLTP

1.

Guru Tetap ( PNS )

4

14

18

17

-

1

18

2.

Guru Bantu

1

-

1

-

1

-

-

-

1

3.

Guru Tidak Tetap

2

7

9

-

9

-

-

-

9

4.

Pegawai

1

-

1

-

-

-

1

-

1

Jumlah Seluruhnya

8

21

29

-

27

-

1

-

29

14.  RUANG MENURUT JENIS

No.

Uraian / Jenis Ruang

Jumlah

1.

Rombongan Belajar/kelas

8

2.

Labotarium IPA

- Fisika

1

- Biologi

1

- Kimia

1

3.

Labotarium Komputer

1

4.

Ruang Perpustakaan

1

5.

Ruang serba guna / aula

1

6.

Ruang Kepala Sekolah

1

7.

Ruang Guru

1

8.

Ruang TU

1

9.

Ruang  Pengajaran

1

10.

Rumah Guru

10

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa dan Negara. Karenannya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan yang mengacu pada terwujudnya mutu para lulusan yang sesuai dengan standar bagi berbagai kebutuhan pembangunaan Nasional dan global, baik di era sekarang ini maupun di masa yang akan datang merupakan harapan banyak pihak, terlebih lagi bagi dunia usaha, dalam memajukan kegiatan usahanya sudah pasti memerlukan manusia-manusia  yang memeliki sumber daya terdidik pada lulusan SMA yang handal, kreatif, terampil, inovatif dan mampu menghadapi tantangan yang mengglobal.

Sementara itu berbagai indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan masih belum meningkat secara signifikan. Ditinjau dari kemajuan di era globalisasi, pendidikan di Indonrsia masih jauh kentinggalan dibandingkan dengan negara lain terutama Aceh. Dengan demikian para siswa  disekolah-sekolah dibekali dengan pengetahuan yang melibatkan pendidik yang trampil dan tersedianya fasilitas media pendidikan yang memadai.

Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan  yang merupakan kriteria minimum yang perlu dicapai oleh setiap satuan penyelenggaraan pendidikan salah satunya adalah perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin terwujudnya kompetensi lulusan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, SMA Negeri 1 Lhoong  dalam upaya meningkatkan mutu para lulusan yang lebik baik, sesuai standar kompetensi kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat kemasyarakatan yang mandiri maupun untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu mengupayakan terlaksananya proses pembelajaran yang lebih baik, khususnya dalam  pembekalan kompetensi para siswa yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan berbagai media pendidikan.

B.   Visi dan Misi

1.  Visi

Menciptakan lulusan yang berkualitas unggul berlandaskan IMTAQ dan IPTEK serta menghasilkan siswa yang berkompetitif.

2.  Misi

1. Meningkatkan kualitas organisasi dan manajemen sekolah dalam menumbuhkan semangat keunggulan dan  kompetitif.

2.    Meningkatkan kualitas kompetensi guru dan pegawai dalam mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi siswa berstandar Nasional dan global.

3.    Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan  dalam mendukung  peningkatan siswa yang berkualitas.

4.    Meningkatkan kualitas pembinaan kesiswaan dalam mewujudkan IMTAQ dan sikap kemandirian .

5.    Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat khususnya komite sekolah dalam menunjang kualitas SDM.

C.   Tujuan dan Sasaran

1.  Tujuan

1.    Membekali para siswa dengan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan seni agar mampu mengembangkan diri secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2.    Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi siswa sesuai program studi  yang dipilihnya.

3.    Menyiapkan siswa agar mampu memiliki karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi dilingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesionalnya.

2.  Sasaran

1.    Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan penggunaan  media pendidikan pada SMA Negeri 1 Lhoong.

2.    Mendukung Ketersediaan fasilitas media pendidikan  untuk penyelenggaraan pembelajaran

3.    Untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan lulusan SMA Negeri 1 Lhoong dalam merespon perkembangan era globalisasi serta memiliki kompetitif dan komperatif .

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGADAAN

MEDIA PENDIDIKAN

NO

NAMA BARANG

SATUAN

SPESIFIKASI

@

( Rp )

JUMLAH

( RP )

1. Peralatan Olah Raga-      Tenis Meja-      Matras 10 cm-      Matras 20 cm-      Cakram 1 kg

-      Cakram 1,5 kg

-      Lembing 600 gr

-      Lembing 700 gr

-      Peluru 1 kg

-      Peluru 3 kg

-      Bola Kaki

-      Bola Volly

-      Bola Basket

-      Shutle Cook

-      Bola Takraw

-      Bola Futsall

-      Bola Kasti

-      Net Volly

-      Net Takraw

-      Ring Basket

-      Raket Yoonex

-      Skriping

-      Stopwatch

-      Tongkat Estapet

-      Papan Catur

-      Baju Seragam Bola

-      Sepatu Bola

-      Fluid

2 Set2 Buah2 Buah4 Buah4 Buah

4 Buah

4 Buah

4 Buah

4 Buah

3 Buah

2 Buah

2 Buah

5 Set

2 Buah

2 Buah

6 Buah

1 Buah

1 Buah

1 set

4 Buah

2 Buah

2 Buah

6 Buah

2 Buah

19 Buah

19 Buah

2 Buah

Nittaku

Yoomax

Yoomax

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Mikasa

Mikasa

Molten

Garuda

Fiber Glass

Molten

Dunlop

Molten

Molten

Standard

Yoonex

Speed

Spotymer

Standard

Campions

Adidas

Speed

Fox

2500.000

380.000

500.000

180.000

270.000

590.000

660.000

80.000

80.000

250.000

250.000

300.000

60.000

250.000

300.000

70.000

150.000

150.000

400.000

150.000

20.000

150.000

18.000

20.000

1.300.000

115.000

16.000

5.000.000

760.000

1.000.000

720.000

1.080.000

2.360.000

2.640.000

320.000

320.000

750.000

500.000

600.000

300.000

500.000

600.000

420.000

150.000

150.000

400.000

600.000

40.000

300.000

108.000

40.000

1.300.000

2.185.000

32.000

2. Peralatan Kesenian -      Alat Nasit Rebana-      Recorder-      Vianika

-      Gitar

-      Ula Hop

1 set6 Buah2 Buah2 Buah5 Buah TamborinYamahaYamahaKapukRotan

650.000

25.000

250.000

150.000

45.000

650.000

150.000

500.000

300.000

225.000

Jumlah  Seluruhnya

25.000.000

BANGUNAN

DAFTAR LAPORAN SARANA

Jenis Bangunan

Jlh Ruang

Luas

(M)

Permanen

Semi Permanen

Darurat

Pengadaan/Dibangun Tahun

Peroleh

Swadaya

Proyek

-BP3

Kondisi

Keterangan

Upaya

Penanggulangan/perbaikan

RuangBelajar/ KelasRuang LaboratoriumRuang Lab. Bahasa

Ruang Lab. IPS

Ruang Perpustakaan

Ruang Keterampilan

PKK

Pembukuan/ TIK

Perbengkelan

Pertanian

Ruang Serba Guna

Ruang Kesenian

Ruang Kepala

Ruang Wakil Kepala

Ruang Dewan Guru

Ruang Tata Usaha

Ruang Rapat

Ruang BP

Ruang OSIS

Ruang Pramuka

Ruang UKA/PMR

Ruang Koperasi

Ruang Tamu/ Tunggu

Kantin

RuangIbadah/ Musholla

Ruang Jaga/ Gardu

Kamar Mandi/ WC

Bangsal Sepeda

Rumah Kepala

Mess Guru

Rumah Pesuruh

8

4

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

1

-

-

1

-

-

1

1

1

-

-

3

-

-

10

-

448

256

-

-

120

-

-

-

-

-

360

-

72

72

120

72

-

-

56

-

-

56

72

36

-

-

72

-

-

460

-

Permanen

Permanen

-

-

Permanen

-

-

-

-

-

-

Permanen

-

Permanen

Permanen

Permanen

Permanen

Permanen

-

-

Permanen

Permanen

Permanen

-

-

Permanen

-

v

(lebih…)

3 Tanggapan to “DATA SEKOLAH”

  1. MASDOFIR Says:

    BAGUS, SANGAT MEMBANTU
    GAN, BOLEH MINTA LAMPIRAN KODEFIKASI BARANG ,VIA JAPRI ?

  2. vieva Says:

    terimakasih sangat membantu saya untuk referensi pengkodean barang i sekolah kami. mohon juga untuk lapiran kodefikasi barang via email pak…

  3. Epi Nusantara Says:

    sangat membantu, mohon dikirimkan terima kasih

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 

POSE 17 AN

POSE 17 AN

MET SUKSES YA

MET SUKSES YA

17 AGUSTUS 2009

17 AGUSTUS 2009

CAYO BUAT PUTRA/I LHOONG

CAYO BUAT PUTRA/I LHOONG

SELAMAT BEKERJA

SELAMAT BEKERJA

23022009454

PASKIBRAKA SMAN 1 LHOONG

PASKIBRAKA SMAN 1 LHOONG

8 Tanggapan to “FOTO-FOTO”

  1. D'Last Don Says:

    pake seragam ko bet, jgn nyamar jd siswa aj kw..

  2. Nadia Says:

    Buat foto terbaru lah.. Ga ada nd dstu..


    1. baeklah buk
      tp fotonya mana biar di masukan?

  3. sabaruddin Says:

    kalo masukin foto-fto siswa yang berprestasi itu akan lebih bagus…. and posting setiap bulan…


    1. terima kasih atas saran nya

      mudah2 kedepan saya laksanakan


  4. hahaha
    mantb bah
    bisa di latih jd personil Gam g gan???

    buat SMA 1 Lhoong
    Maju ke muka dan yakin usaha sampai

  5. alumni Says:

    foto paskibra leting dulu2 gk punya pak.?? paskib taon 09 pun cuma 1 tu.

  6. azizah Says:

    pak,, paskibraka 2011 kenapa ngak ad yya..?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.