Juli 2009


SMA NEGERI LHOONG

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Lhoong

Alamat : Jalan : Banda Aceh – Meuilaboh KM 56

Desa : Cundien

Kecamatan : Lhoong

Kode Pos : 23354

Kabupaten : Aceh Besar

Propinsi : Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor dan Tanggal SK Penegerian : 0363/0/1991, tanggal 20 Juni 1979

Terhitung Mulai Tanggal : 11 April 1979

Nomor Statistik Sekolah : 30.1.060.104.006

Gedung Sendiri.Menumpang : Gedung Sendiri

Tempat Sementara : Tetap

No. Rekening Giro : 01.02.571022-5

Jumlah Rombongan Belajar : 8 kelas

Jumlah siswa : 375 siswa

Jumlah Jam Pelajaran Perminggu : 40 jam

Jumlah guru Tetap : 20 Orang

Jumlah Pegawai tetap : 1 Orang

Jumlah Guru Bantu : 1 Orang

Jumlah Guru GTT/Honorer : 7 Orang

VISI SEKOLAH :

Berprestasi untuk mencapai hasil yang maksimal dengan Dilandasi rasa tanggung jawab dalam pandangan Islami dan Berakhlakul Karimah

MISI SEKOLAH :

  1. Meningkatkan Profesional Proses Pembelajaran terhadap anak Didik secara nyata sehinnga menciptakan SDM yang tinggi Yang berguna bagi Bangsa dan Negara.
  2. Mengembangkan dan meningkatkan syste Manajemen Sekolah Dalam upaya meningkatkan Mutu Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah Secara Efektif.
  3. Mengupayakan kehidupan yang Islami dalam kehidupan Bermasyarakat dalam ruang lingkup Sekolah.

TUJUAN

  1. Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka
  2. Mewadahi partisipasi pada stakeholders untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional.

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

  1. Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai program yang ditetapkan
  2. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi, menyusun standar pembelajaran, menyusun rencana strategis pengembangan sekolah, menyusun dan menetapkan rencana progam tahunan, serta mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan.
  3. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraa
  4. Menghimpun, menggali dan mengelola sumber dana dan kontribusi lainnya baik materil maupun non-material dari masyarakat

KEBIJAKAN PROGRAM/ KEGIATAN

  1. Mengevaluasi program sekolah secara proporsional
  2. Mengidentifikasi masalah serta mencari solusinya
  3. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan baik berstandar nasional maupun local
  4. Memberikan motivasi dan penghargaan, serta otonomi profesional kepada staf pengajar.
  5. Memantau kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah
  6. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program
  7. Menyampaikan usul/rekomendasi kepada pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

Memasuki komplek Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Lhoong, seolah memasuki perumahan elite( pondok indah). Mulai dari gerbang masuk sekolah hingga gedung aula, penuh dengan ornamen Kalimantan. Padahal sekolah ini berada di Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). SMAN I berada di Desa Cundin, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Jalan Banda Aceh-Meulaboh. Jaraknya sekitar 56 kilometer dari Banda Aceh, ibukota NAD. Ornamen Kalimantan yang melekat di sekolah ini, tidak terlepas dari bantuan masyarakat Balik Papan. Menggenapi sumbangan yang juga diberikan Gap Inc, sebuah perusahaan garmen yang berpusat di San Fransisco, Amerika Serikat. Dari sisi bangunan, dapat dikatakan ini merupakan sekolah termegah yang pernah di bangun di Aceh Besar. Lebih dari itu, justru sekolah ini dianggap sebagai titik balik geliat pendidikan di Aceh Besar. Saat peresmian operasional sekolah ini pada Sabtu (22/4/2006), terlihat wajah-wajah cerah para siswa. Dengan biaya Rp 5,3 miliar, sekolah ini menjanjikan fasilitas yang lengkap, konstruksi bangunan yang wah, serta fasilitas ekstrakurikuler yang komplit. Di areal seluas 1,3 hektar ini, berdiri lima gedung. Gedung untuk 8 kelas, gedung aula, gedung perpustakaan yang berlantai dua, gedung laboratorium dan gedung untuk perumahan guru. Selain itu ada lapangan basket, bola voli, dan lapangan bola. Kemegahan SMAN 1 Lhoong saat ini, tentu sangat berbeda dibandingkan saat 26 Desember 2004 lalu, ketika tsunami menghancurkan seluruh bangunan. Hanya menyisakan sedikit berkas pertapakan. Selebihnya menjadi pantai. Kini di sekolah yang lokasinya berjarak sekitar tiga kilometer dari pertapakan lama, hanya ada 275 murid dan 18 guru PNS, 7 guru bakti. Pembangunan gedung sekolah ini, tak lepas dari kiprah Dompet Dhuafa (DD), lembaga amil zakat yang berpusat di Jakarta. Presiden Direktur DD, Rahmat Riyadi, menyebutkan, hingga tiga minggu pascatsunami, jalur darat menuju Lhoong masih terputus jalur, baik dari Banda Aceh maupun Meulaboh. Namun, saat itu DD telah masuk membantu rescue, menyediakan kapal laut untuk angkutan logistik untuk warga yang selamat dari tsunami. Dari 28 desa yang ada di Lhoong, hanya empat desa yang bebas terjangan tsunami. Karena prihatin banyaknya sekolah yang rusak akibat tsunami di kecamatan ini, DD melakukan serangkaian pertemuan dengan dengan Dinas Pendidikan Aceh Besar. Akhirnya disepakati rencana kerjasama membangun SMAN 1 Lhoong. Lahan pertapakan sudah tersedia, yakni sumbangan warga sekitar. Sedangkan dana bersumber dari bantuan Pemkot Balik Papan dan Gap Inc,” kata Rahmat. Pemkot Balik Papan membantu Rp 2,404 miliar, sementara dari Gap Inc. sebanyak Rp 2,926 miliar. Sementara DD yang mempertemukan kedua lembaga ini, selanjutnya bertindak selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan manajemen operasional sekolah hingga tiga tahun ke depan, sebelum dikembalikan kepada pemerintah. Dalam pelaksanaannya, dana yang berumber dari Pemkot Balik Papan dipergunakan untuk membangun gedung aula ruang kelas gapura. Sementara bangunan lainnya dari dana sumbangan Gap Inc. Pembangunannya relatif cepat, sekitar 7 bulan, sejak peletakan batu pertama pada 13 Agustus 2005. Bagi masyarakat Lhong pembangunan ini justru menjadi anugerah yang luar biasa. “Ini sekolah terbaik yang pernah dibangun di Aceh Besar. Kami sangat bersyukur. Ini anugerah yang tak terhingga,” kata Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar Zulkifli. Dalam operasional sekolah ini, pihak DD dan jejaringnya akan menangani managemen sekolah hingga tiga tahun ke depan. Ini dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan di SMAN I Lhoong, yang diharapkan menjadi sekolah unggulan di NAD.

ANALISIS SWOT

Strength/ kekuatan

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut menetapkan juga bahwa apabila otonomi daerah tingkat II belum mampu menangani bidang- bidang tertentu, maka bidang- bidang tersebut dapat diserahkan kepala daerah tingkat I selanjutnya menurut Tilaar (2000: 176) bahwa dalam konteks otonomi daerah khususnya bidang pendidikan dampak positif ditetapkan otonomi daerah manajemen pendidikan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah:

1. Mengembangkan kebudayaan lokal. Dengan demikian masalah pengisian muatan lokal di daerah- daerah telah merupakan suatu keharusan yang perlu direncanakan, dipersiapkan dan dikembangkan.

2. Mengembangkan kebudayan nasional sebagai benteng pertahanan menjaring pengaruh- pengaruh kebudayaan global yang negatif dan identitas bangsa yang akan memperkuat ketahanan nasional.

3. Mengembangkan inisiatif untuk bereksperimen dan bersaing dalam mengembangkan mutu pendidikan nasional menghadapi persaingan global.

4. Meningkatkan peran masyarakat (swasta) untuk mengembangkan ciri khasnya sebagai sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Secara khusus untuk jenis dan satuan pendidikandi Sekolah berdasarkan konsepsi otonomi daerah tersebut School Based Management atau manajemen Berbasis Sekolah dan Community Based School merupakan tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Dengan demikian sekolah mandiri merupakan suatu bentuk pengelolaan sekolah pada era otonomi daerah sekarang. Dalam kaitannya akan kmandirian sekolah ini diperlukan nilai- nilai baru dan aturan- aturan baru dalam bidang pendidikan.

Ditetapkannya otonomi daerah akan memberikan perubahan dan pengembangan tersendiri dalam segala bidang kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Perubahan dan pengembangan tersebut menurut N.A Amentembun (1994: 10) meliputi:
Perubahan dalam manajemen sekolah berhubungan dengan strukturisasi dari para penyelenggara pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa unsur dari para penyelenggara pendidikan terdiri dari pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat.sebelum mulai diberlakukannya otonomi daerah strukturisasi yang bersifat vertikal sangat jelas, dengan ditandainya penjenjangan dalam pertanggungjawaban yang sangat nyata dan rinci sesuai dengan kewenangan dari kekuasaan yang harus dilakukan.Perubahan mendasar dari adanya otonomi daerah erhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ditujukan kepada hal- hal yang menjadi garapan manajemen sekolah.Artinya bahwa baik keuangan, ketenangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab tersendiri dari pihak sekolah, sehingga jelas bahwa sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengelola segala aspek yang menjadi bidang garapannya.

1. Perubahan Manajemen Sekolah

Perubahan dalam manajemen sekolah berhubungan dengan strukturisasi dari para penyelenggara pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa unsur dari para penyelenggara pendidikan terdiri dari pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat.sebelum mulai diberlakukannya otonomi daerah strukturisasi yang bersifat vertikal sangat jelas, dengan ditandainya penjenjangan dalam pertanggungjawaban yang sangat nyata dan rinci sesuai dengan kewenangan dari kekuasaan yang harus dilakukan.Perubahan mendasar dari adanya otonomi daerah erhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ditujukan kepada hal- hal yang menjadi garapan manajemen sekolah.Artinya bahwa baik keuangan, ketenangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab tersendiri dari pihak sekolah, sehingga jelas bahwa sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengelola segala aspek yang menjadi bidang garapannya.

2. Sumber Daya Pendidikan

Pengolaan sumber daya pendidikan gengan diberlakunya otonoi daerah jelas merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak sekolah yang bersangkutan, baik mengenai sumber pendapatan keuangan maupun pengelolaannya. Sebelum pelaksanaan otonomi dearah sumber daya pendidikan ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dari pusat, sedangkan setelah otonomi daerah diberlakukuan pihak sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan sepenuhnya dalam pengambilan atas anggaran pendapatan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan.Pengembangan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mencari dan menganalisis sumber daya pendidikan pada era otonomi pendidikan dengan menerapkan model ” Manajmen Berbasis Sekolah” tentunya adalah melalui pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat serta berkoloborasi dengan dunia masyarakat industri yang mau dan peduli terhadap kepentingan pendidikan. Oleh karena itu jelas bahwa keberhasilan sekolah dalam menerapkan model ” Manajemen Berbasis Sekolah” tergantung pada kemampuan sekolah untuk meningkatkan suatu kepedulian masyarakat akan arti penting pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dengan diberlakukannya otonomi daerah,memungkinkan sekolah lebih bebas menentukan cara- cara atau strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan mutu pendidikan, tanpa harus menerima instruksi dari pusat terlebih dahulu. Hal- hal yang dianggap baik untuk meningkatkan mutu pendidikan segera dilakukan sesuai dengan tuntutan dan kemampuan sekolah, sehingga jika suatu kegiatan dianggap baik, maka pihak sekolah segera melakukannya tanpa haus menungguintruksi atau petunjuk dari pusat lagi.Dengan demikian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang telah dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, memberikan kesempatan pada lembaga pendidikan untuk melaksanakan reformasi. Salah satu bentuk reformasi mengembangkan kemandirian sekolah, sehingga muncul sekolah mandiri, yaitu sekolah di mana kekuasaan ada pada pihak sekolah sendiri: Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif serta orang tua siswa. Untuk itu di dunia pendidikan diperlukan nilai- nilai dan aturan- aturan baru dintaranya pergeseran fungsi pemerintah dari controling ke servising yang menunjukkan bahwa pemerintah jangan terlalu mengutamakan pelaksanaan tugas melalui sistem pengasan yang sangat ketat tetapi harus lebih bersikap memberikan pelayanan terhadap dunia pendidikan. Reformasi ini akan dapat berlangsung dan mencapai tujuan apabila ada dukungan partisipasi aktif dari kalangan orang tua siswa dan masyarakat.

Weakness/ kelemahan

Permasalahan-permasalahan menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah adalah:Pertama, pendidikan akan menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan pendidikan oleh daerah. Disebutkan bahwa hanya sekitar 10% daerah yang dapat menyediakan anggaran memadai untuk pendidikan, padahal pemerintah daerah harus menyediakan prasarana dan sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan peralatan praktikum yang memadai. Pembiayaan pendidikan selama ini masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.
Kedua, tantangan dalam hal pembiayaan pendidikan oleh masyarakat. Dalam kondisi krisis ekonomi dan banyaknya kerusuhan mengakibatkan banyaknya pengungsi angka partisipasi murni dan angka drop out yang dijadikan sebagai tolok ukur tantangan pembiayaan oleh masyarakat sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pada daerah yang kaya angka partisipasi murni (APM) akan tinggi dan angka drop out (ADO) akan rendah, sedangkan pada daerah yang masyarakatnya miskin akan terjadi yang sebaliknya.
Ketiga, rendahnya sumber daya manusia yang menangani pendidikan, baik tenaga pengajarnya (guru) maupun tenaga non teknis.

Sementara itu, Portz (1996) mengidentifikasikan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dan hambatan pendidikan di Boston, yang sangat relevan dengan permasalahan pendidikan di Indonesia antara lain adalah: 1) masalah Governance atau kepemerintahan, contohnya seperti adanya penekanan kepada dinamika politik di antara superintendent dan komite sekolah. Selain itu juga kurangnya kepemimpinan. 2) Masalah yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, antara lain meliputi kegagalan didalam menyediakan program pendidikan yang memadai, prestasi siswa dan birokrasi pendidikan. 3) Masalah kurangnya dukungan pembiayaan dan hubungan dalam pemerintahan.4) Masalah kurangnya dukungan dari masyarakat atau warga negara yang disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan terpisahnya sekolah dengan masyarakat. 5) Masalah yang terkait dengan permasalahan sosial secara umum dan kondisi eksternal di luar sekolah seperti misalnya kemiskinan, ras, kriminal, dan ekonomi.
Menurut Presman dan Wildausky (1973) (lihat Abdul Wahab, 1997) faktor-faktor yang dikemukakan di atas, untuk menghindari kegagalan dalam implementasi perlu mendapat perhatian secara seksama.

Sementara Parson (1997) mengatakan bahwa kegagalan implementasi suatu kebijakan cenderung karena faktor ulah manusia, dimana pengambilan keputusan yang gagal memperhitungkan kenyataan adanya persoalan manusia yang sangat komplek dan bervariasi. Adapun yang dimaksudkan disini adalah baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun sekolah beserta warganya sebagai pelaku kebijakan dan target group.
Merujuk kepada berbagai kendala atau hambatan yang telah diidentifikasi dari berbagai penelitian, dan dikaitkan dengan pandangan atau pendapat ahli mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi suatu kebijakan, maka peneliti berpendapat bahwa: “kegagalan implementasi suatu kebijakan, belum tentu sepenuhnya dikarenakan ketidakmampuan pelaksana (aktor/stakeholders pelaksana), tetapi juga disebabkan karena pembentukan kebijakan itu sendiri yang kurang sempurna atau kebijakan tersebut memang jelek (bad policy). Disinilah dituntut kepiawaian dari para pelaksana kebijakan (aktor/ stakeholderss) atau pelaku utama kebijakan, supaya mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi, sehingga proses implementasi dapat berjalan efektif dan tujuan/pokok kebijakan dapat direalisasikan.
Berkenaan juga dengan kegagalan implementasi MBS, Wohlsteter dan Mohrman (1996) (lihat Nurkolis, 2001) dalam hasil penelitian mengungkapkan empat macam kegagalan implementasi MBS, yaitu Pertama, sekedar mengadopsi model apa adanya ada upaya kreatif. Kedua, Kepala Sekolah bekerja berdasarkan agenda kerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi warga sekolah. Ketiga, kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak. Keempat, menganggap MBS adalah hal yang biasa dengan tanpa usaha yang serius akan berhasil dengan sendirinya, padahal pada kenyataannya implementasi MBS memakan waktu, tenaga, pikiran secara besar-besaran. Keempat indikator yang telah dipaparkan di atas, mengisyaratkan bahwa guna menghindari kegagalan implementasi kebijakan MBS atau kebijakan MPMBS tersebut, maka diperlukan keterlibatan atau partisipasi aktif semua pelaku kebijakan (koalisi aktor/stakeholderss) untuk mengkaji, melakukan penyesuaian dan adaptasi (reformulasi).
Kebijakan yang dilandasi azas kerjasama, keterkaitan, kebersamaan dan akuntabilitas yang didukung oleh semangat demokrasi dan transparansi menuju suatu komitmen/ konsensus, agar pelaksanaan program MPMBS (implementasi kebijakan MPMBS) berjalan dengan baik, dan tujuan kebijakan (yakni meningkatkan mutu pendidikan) tercapai. Koalisi aktor/stakeholderss tersebut, meliputi: Kepala Sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, masyarakat, Komite Sekolah/BP3, pejabat pemerintah terkait, dan organisasi masyarakat lainnya yang peduli terhadap kegiatan pendidikan di sekolah.

Opportunity/ peluang

§ Investasi Dalam Bentuk Portofolio (Saham)

Salah satu hal yang perlu dikritisi adalah dari sisi pendanaan BHP. Sebagaimana tercantum dalam UU BHP pasal 41, tidak seluruh pendanaan BHP berasal dari Pemerintah, baik itu pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Artinya masih terdapat porsi-porsi dimana institusi pendidikan yang bersangkutan perlu mengusahakan sendiri sumber dana lain dalam memenuhi biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Mari kita telaah, dari sumber-sumber mana saja institusi pendidikan dapat memperoleh dana untuk ‘menambal’ biaya operasional mereka. Dari peneleaahan tersebut juga akan terlihat bahwa mekanisme pendanaan biaya operasional pada BHP diluar porsi pemerintah, tidak hanya diatur dalam UU BHP saja, namun juga tercantum pada peraturan-peraturan lain (PP dan Perpres). UU BHP ‘hanya’ menjelaskan garis besar porsi-porsi pembiayaan yang harus ditanggung sendiri oleh BHP dan menjelaskan secara umum mekanisme memperolehnya. Rincian dari mekanisme tersebut diatur selanjutnya oleh peraturan lain.

Salah satu sumber pendanaan yang diperbolehkan dijalankan oleh BHP adalah investasi dalam bentuk portofolio (saham). Hal ini tercantum dengan jelas pada pasal 42 ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan (BHP) dapat bermain di pasar bursa. Tentunya kita belum lupa mengenai riskannya bermain di sektor finansial. Gambaran anjloknya sektor finansial dunia pada krisis ekonomi global saat ini tentunya sangat menggambarkan tingginya resiko permainan saham di lantai bursa. Tak terhitung berapa banyak perusahaan-perusahaan besar dunia yang mendadak gulung tikar karena fluktuasi nilai saham yang sangat rentan. Bayangkan jika sektor vital seperti pendidikan ditopang oleh mekanisme pendanaan yang rapuh seperti ini? Akan jadi seperti apa dunia pendidikan Indonesia? Ramai-ramai gulung tikar pula kah?
Mekanisme lain yang dapat dilakukan oleh BHP untuk memperoleh dana adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang (peraturan) yang ada. Hal tersebut tercantum dalam pasal 45 ayat 1 UU BHP, namun tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut. Satu hal yang menarik adalah keberadaan PP no.48 tahun 2008 mengenai pendanaan pendidikan. PP tersebut menjelaskan secara terperinci sumber-sumber dana ynag dapat digunakan oleh BHP. Pada PP tersebut terdapat beberapa pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu sumber pendanaan institusi pendidikan adalah dari pihak asing. Sedikitnya terdapat 15 pasal dalam PP tersebut yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan yang sah dari institusi pendidikan berasal dari pihak asing.
Keterlibatan pihak asing dalam dunia pendidikan Indonesia yang tercantum dalam peraturan negeri ini tidak hanya itu. Pada Perpres No.77/2007 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal, disebutkan bahwa jenis badan usaha yang dapat dimasuki modal asing adalah pendidikan, baik formal maupun informal, dengan persentase modal asing sampai dengan 49%.

§ Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.

Thereat/ Ancaman

Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.

Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.
Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)” dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2 ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.
Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.

Kesimpulan

1.
1 Kepala Sekolah dan guru sebagai aktor/stakeholders utama kebijakan MPMBS, dapat mengemban tugas untuk mengimplemen-tasikan kebijakan MPMBS ini. Sebab, mereka memenuhi syarat/standar kelayakan untuk mengajar (melaksanakan tugas dalam proses belajar mengajar) di sekolah.

2. Untuk mengelola dan menerapkan kebijakan MPMBS kepada Kepala Sekolah, sebagai aktor/stakeholders utama kebijakan ini. Dampak lain yang timbul adalah ketidakmampuan Kepala Sekolah membentuk jaringan kerja dengan organisasi masyarakat lainnya yang peduli pendidikan, kecuali hanya kerjasama dengan orang tua murid (Komite Sekolah/BP3) dan pemerintah terkait yang selama ini telah dilakukan.

3. Dalam manajemen sekolah, arti pentingnya transparansi (keterbukaan) sudah disadari oleh Kepala Sekolah dan telah dilaksanakan, karena metode inilah yang dijadikan salah satu cara untuk menarik perhatian, guna meningkatkan peran serta orang tua murid/masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan semakin baiknya perhatian (kepedulian) orang tua/masyarakat terhadap kegiatan pendidikan anak di sekolah.

4. Strategi pembelajaran dilaksanakan melalui metode belajar mengajar yang disesuaikan situasi dan kondisi yang ada di sekolah, misalnya model Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM).

5. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan MPMBS masih bersifat eksentif (mengutip pendapat Graham dan Philip) yakni partisipasi yang masih berorientasi pada pembiayaan dan pembangunan fisik. Secara umum inisiatif masih datang dari pihak sekolah. Akan tetapi walaupun bersifat ekstensif, tapi kontribusinya cukup berarti dan cukup signifikan.

Rekomendasi

1. Komitmen yang kuat dari seluruh aktor (stakeholders) yang terlibat dan terkait yang dilandasi oleh kerjasama, kebersamaan, keterkaitan dan akuntabilitas.

2. Peningkatan intensitas sosialisasi dan pembinaan yang berkesinambungan baik melalui pelatihan/penataran program, rapat rutin/rapat dinas dan lain-lain, dengan mengikut sertakan seluruh aktor/stakeholders yang terkait, misalnya Kepala Sekolah, Guru, Pengurus Komite Sekolah/BP3, tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya (pemerhati pendidikan)

3. Dalam tahap implementasi kebijakan MPMBS, sebaiknya dipopulerkan dengan menggunakan model pendekatan sintesis (Hybried Theorities) oleh Sabatier dan Islamy, karena model pendekatan ini merupakan kombinasi atau sintesis dari dua posisi (top down dan buttom up).

Implikasi Kebijakan MPMBS

Berkenaan dengan sosialisasi, di samping dilakukan oleh Tim Pelopor dan Penggerak Program MPMBS, Dinas Pendidikan Daerah juga dilakukan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) . Namun kenyataannya konsep dan tujuan kebijakan MPMBS oleh aktor/ stakeholders (warga sekolah dan masyarakat), terlihat dari adanya kesenjangan antara acuan formal dan persepsi (pemahaman) aktor/stakeholders (pelaku kebijakan) terhadap MPMBS. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut Densire (lihat Abdul Wahab, 1997) menyebut dengan istilah “Implementation Gap” salah satu bukti di lapangan adalah tidak dilaksanakannya kebijakan MPMBS, sesuai tahap-tahap pelaksanaannya yang ada pedoman umum pelaksanaan yakni dimulai dari sosialisasi konsep dan tujuan kebijakan MPMBS sampai dengan evaluasi dan merumuskan kembali sasaran mutu baru.
Konsep dan tujuan kebijakan MPMBS tidak dipahami oleh pelaku kebijakan (aktor/stakeholders) disebabkan karena informasi yang disampaikan dan diterima melalui penataran pelatihan dan rapat-rapat/pertemuan sebatas pengenalan belum menyeluruh dan tidak dilakukan secara berkesinambungan atau dilakukan secara temporer. Hal ini menunjukkan masih kurangnya frekuensi komunikasi (pengkomunikasian) langsung kepada pelaku kebjiakan dan masyarakat sebagai target group.

Menurut Hogwood dan Gunn (lihat Hill, 1993) atau (lihat Abdul Wahab, 1997), menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu, salah satu diantaranya adalah komunikasi dari koordinasi yang sempurna.
Edward III (1980), mensinyalir bahwa dalam komunikasi ada beberapa hal yang mempengaruhi efektifitas dari komunikasi dan akan berpengaruh pula terhadap keberhasilan implementasian kebijakan antara lain adalah transmission (akurasi penerimaan panjang dan pendeknya rantai komunikasi) atau penyaluran komunikasi, konsistensi, dan rincian tujuan komunikasi.
Selain itu Van Meter dan Van Haru (lihat Wibawa, 1994) mengemukakan bahwa pentingnya komunikasi dan koordinasi, yang ditujukan untuk membangun suatu kerjasama adalah merupakan salah satu syarat penting dalam kebijakan publik dimana salah satu variabel model implementasi kebijakan itu adalah komunikasi antar organisasi yang saling berkaitan dengan variabel-variabel lainnya dalam menghasilkan kinerja kebijakan yang tinggi dan baik.
Mengacu kepada beragamnya persepsinya (pemahaman) tentang konsep dan tujuan kebijakan MPMBS, yang dikarenakan kurangnya intensitas sosialisasi atau kurang tepatnya sosialisasi kebijakan MPMBS, maka sangat diperlukan peningkatan intensitas dan mengkaji ulang kembali model sosialisasi yang sesuai (tepat) bagi implementasi kebijakan MPMBS. Persepsi (pemahaman) yang keliru, dapat menyebabkan pengelolaan sekolah yang keliru pula dalam memahami MPMBS, sehingga akan dapat menjerumuskan sekolah dan warganya ke dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan (yang tidak diharapkan).
Berkaitan dengan transparansi, kebijakan MPMBS merupakan salah satu model manajemen yang menuntut atau mengedepankan adanya transparansi, dengan kata lain transparansi merupakan kunci pelaksanaan kebijakan MPMBS. Dan di lapangan telah di temukan adanya transparansi, tapi masih terbatas pada transparansi manajemen keuangan, bidang kesiswaan, bidang personalia, tetapi yang menjadi perhatian utama hanya transparansi keuangan, dengan pertimbangan bahwa bidang keuanganlah yang paling sensitif dan menjadi sorotan utama dari publik.
Fenomena-fenomena di atas, sejalan dengan pendapat dari Long (lihat Abdul Wahab, 1999) yang mengatakan bahwa dalam banyak kasus, proses implementasi kebijakan akan selalu terbuka peluang adanya “re orientasi” atau transformasi kebijakan, praktis tiak ada garis lurus yang membentang serta menghubungkan antara kebijakan dan hasil akhir kebijakan. Pendapat Long ini benar-benar terbukti/terjadi pada implementasi kebijakan MPMBS.

Untuk menambah wacana, dalam melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan MPMBS, selain teori Top-down dan Buttom-up, maka dalam pembahasan ini juga akan dipaparkan teori model pendekatan sintesis (Hybried Theories). Yakni suatu model kombinasi atau sintesis dari dua posisi (Model Top-Down dan Buttom-Up). Sabatier (lihat Parson, 1997) mengkaji implementasi menuju suatu sintesis, mengatakan bahwa tahap-tahap kebijakan (Policy-Stages) tidaklah membantu proses pengambilan kebijakan karena memilah-milahnya menjadi serangkaian bagian (section) yang sifatnya tidak realistis dan artifisial. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi dan policy-making menjadi kesatuan proses yang sama. Disini juga diungkapkan sintesa dua posisi (Top-Down dan Buttom-Up) dapat dipakai pada dinamika implementasi inter-organisasi dan net work (jaringan kerja), dimana model top-down memfokuskan perhatiannya pada institusi dan kondisi sosial ekonomi, yang menekankan perilaku.
Sintesa ini disempurnakan melalui pemakaian konteks sub system, yaitu semua aktor yang terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses politik dan kebijakan dibatasi oleh parameter yang relatif stabil serta kejadian di luar sub system.

Secara lebih jelas (Islamy, 2001) mengatakan bahwa Policy Sub System adalah aktor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi, baik organisasi publik maupun privat, secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan tertentu. Hal yang penting dari model implementasi ini adalah kedudukannya sebagai bagian yang berkesinambungan dari pengambil kebijakan (engonging part of policy making) dalam “Advocacy Coalitions” atau pendampingan para aktor kebijakan dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat, atau aktor-aktor dari berbagai organisasi publik dan privat yang memiliki serangkaian kepercayaan, yang berusaha merealisasikan tujuan bersama sepanjang waktu (Islamy, 2001).

Sedangkan dari model buttom-up yang dipertimbangkan adalah implementasi dikonseptualkan proses pembelajaran (learning-process), tujuannya adalah untuk menganalisis proses terjadinya pembelajaran terhadap kebijakan kalangan “Advocacy Coalitions”, dan memperkenalkan kondisi institusional yang paling cocok atau kondusif bagi proses belajar, dalam melakukan perubahan atau penyesuaian. Dari uraian-uraian yang dipaparkan di atas, makna yang dapat diungkap adalah bahwa model sintesis/Hybried, adalah suatu model implementasi kebijakan yang perwujudannya diawali oleh terbentuknya suatu jaringan kerja (net-work), berupa “Policy Sub System” dalam kerangka kerja “Koalisi Advocacy” yang dilandasi oleh konsep pembelajaran (learning process) yang kondusif (adanya keterkaitan, keteraturan dan kerjasama atau sistem kepercayaan), dilakukan secara berkesinambungan, agar terjadinya suatu perubahan (revisi), penyesuaian (adaptasi) dalam praktek/pelaksanaannya (implementasi), sehingga tujuan suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Merujuk kepada pendapat Sabatier dan Islamy di atas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan MPMBS, mengharuskan pihak sekolah (Kepala Sekolah) sebagai pelaku kebijakan (aktor/ stakeholders) utama kebijakan untuk mengedepankan metode implementasi yang melibatkan aktor/stakeholders lain seperti: guru, siswa, orang tua siswa, tokoh masyarakat atau Komite Sekolah/BP3 dan masyarakat/organisasi masyarakat lainnya, dalam suatu hubungan kerjasama antar subjek (aktor/stakeholders) sebagai suatu jaringan kerja (net-work) kebijakan dengan organisasi. Guna memperhatikan secara sungguh-sungguh pentingnya kebijakan MPMBS, problema kebijakan, dan cara mengatasinya. Dalam hal ini Hjern dan Porter (1988) (lihat Hill, 1993) menyebut dengan istilah “Policy Net-Work” atau “Implementation Structure”.

Metode jaringan kerja (net-work) belum diterapkan secara optimal, masih terbatas pada jaringan kerja dengan lembaga/instansi pemerintah dan orang tua siswa atau Komite Sekolah/BP3 saja, belum ada usaha untuk menjalin kerjasama dengan kelompok pengusaha, Organisasi Cendikiawan Perantau Daerah, Ikatan Alumni dan lain-lain.

Dari beberapa indikator-indikator yang ada, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan-perubahan sebagai akibat dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan MPMBS. Adapun salah satu diantara perubahan dimaksud diindikasikan dengan adanya pernyataan dari orang tua siswa dan siswa, dimana mereka merasa senang dan antusias menyambut implementasi kebijakan MPMBS ini. Khusus bagi siswa mereka merasa sangat senang, karena mereka menjadi lebih pintar bahasa Inggris, bahasa Arab dan baca/tulis Al-Quran dan lain-lain. Sedangkan terkait dengan model implementasi peneliti berpendapat bahwa model kebijakan MPMBS ini cukup memberikan harapan/menjanjikan, dengan kata lain bahwa model program MPMBS ini lebih baik, dibandingkan dengan program yang telah dilaksanakan selama ini yang lebih bersifat sentralistik, kaku (tidak demokratif), tidak adaptif tapi represif, tidak partisipatif dan tidak berorientasi pada pemberdayaan sumber daya, dan lain sebagainya. Indikator-indikator tersebut meliputi antara lain:

a) Model kebijakan MPMBS, menuntut peran serta orang tua siswa dan masyarakat tidak terbatas hanya pada pembayaran/iuran/sumbangan biaya pendidikan atau iuran PB3/komite semata. Tetapi mereka dituntut untuk ikut berperan serta, terlibat, dan berpartisipasi secara aktif dan maksimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah serta memantau proses pembelajaran anak-anak mereka di sekolah atau di rumah. Di samping itu juga mereka dilibatkan/diikutsertakan dan diharapkan mampu secara bersama-sama dengan pihak sekolah dalam menyusun RAPBS.

b) Merubah sistem/modal pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru menjadi sistem/model pembelajaran dan pembelajaran yang berorientasi/ berpusat kepada siswa (Student-centered)

c) Kegiatan administratif maupun proses pembelajaran, dalam program/ kebijakan MPMBS dilakukan secara transparansi. Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah/BP3, secara bersama-sama terlibat dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran belanja sekolah. Dan secara terbuka disampaikan sumber besarnya dana yang akan didapatkan dan dipergunakan untuk apa saja.

d) Dalam implementasi kebijakan MPMBS dituntut kiat (kepemimpinan transformasional, profesionalisme, dan kreatifitas) dalam mendayagunakan/ pemberdayaan sumber daya yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Hal di atas akan tercapai bila diberikan otonomi (tentu dalam kerangka kebijakan MPMBS) kepada sekolah untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah mereka.

Keempat hal tersebut daitas, dalam implementasi kebijakan MPMBS hendaklah diakomodatif secara baik, agar terjadi atau kelihatan suatu perubahan kearah yang lebih baik, setelah kebijakan ini diimplementasikan.

Daftar  :      Lampiran Keputusan Bupati Aceh Besar

Nomor           :         2009

Tanggal         : April             2009 M

Rabiul Akhir  1430 H

PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH

KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009

I.          PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat (Up todate ), maka dipandang perlu melakukan sensus barang Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh. Sebagai pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya agar dijadikan pegangan yang tepat dan jelas bagi para pelaksana Sensus barang daerah sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun yang dimaksud dengan Sensus barang daerah adalah mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang inventaris milik / yang dikuasai Pemerintah Kabupaten dan barang Provinsi serta barang Inventaris milik Negara baik yang berada dibawah Penguasaan Departemen Dalam Negeri maupun Departemen lain yang berada dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara pencocokan data yang ada dalam Buku Inventaris dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang – barang yang belum tercatat, serta melakukan Verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tujuan yang ingin dicapai dari Sensus barang daerah ini adalah untuk memperoleh data Kekayaan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan / pemanfaatan dan pengamanan, maka setiap Unit / Satuan Kerja sebagai pengelola / pemakai harus dan mengetahui secara pasti keberadaan dan status pemiliknya sekaligus dapat mengevaluasi hasil – hasil pembangunan di Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir.

B.        Azas Sensus Barang Daerah

Sensus Barang Daerah tahun 2009 dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap seluruh kekayaan dalam bentuk barang milik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memperhatikan :

1.         Azas Keseragaman yaitu adanya kesamaan dan keseragaman dalam melaksanakan Sensus Barang Daerah dari Unit / Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

2.         Azas Fleksibilitas yaitu semua dapat dilaksanakan terhadap seluruh barang dan dapat menampung semua data barang yang diperlukan, serta dapat dilaksanakan dengan mudah oleh semua petugas.

3.         Azas efisiensi yaitu dapat memperoleh bahan dan peralatan, waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

4.         Azas Kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventaris dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan guna merencanakan kebutuhan selanjutnya untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan didaerah secara bertahap.

C.        Pelaksanaan

Pelaksanaan Sensus Barang Daerah tahun 2009 dilaksanakan oleh Tim Teknis Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten, secara teknis pelaksanaan Sensus Barang Daerah dilakukan oleh Pengurus Barang Inventaris yang berada pada setiap Unit / Satuan kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang bersangkutan.

D.        Metode dan Prosedur

Agar pelaksanaan Sensus Barang Daerah tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka Sensus Barang Daerah Tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.         Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar menyampaikan Kartu Inventaris Barang ( KIB ) yang terdiri dari KIB : A, B, C, D, E dan F kepada seluruh Unit / Satuan Kerja Perangkat Kabupate ( SKPK ) Aceh Besar untuk diisi dengan data awal dari KIB. Unit / SKPK yang sudah ada ditambah barang – barang yang belum tercatat dalam kelompok KIB-nya yang diperoleh dari pengadaan baru, mutasi, dari unit lain, akibat penggabungan SKPK dari adanya penerapan SOTK baru sesuai dengan Qanun No. 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Kabupaten ataupun yang diperoleh dari limpahan eks. Kantor Cabang Dinas Propinsi yang menjadi Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan bukti penyerahan yang ada.

2.         Setelah diisi dan ditandatangani oleh pengurus barang dan pimpinan Unit /SKPK di copy masing – masing 1 lembar disampaikan kepada Bupati  Cq. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten (DPPKAK) Aceh Besar sebagai bahan evaluasi dan pencocokan data barang dengan kenyataan fisik dilapangan.

3.         Hasil evaluasi tersebut dimasukan dalam Buku Inventaris ( Lampiran 32 ) yang merupakan hasil sensus Barang Daerah masing – masing unit / SKPK dan dibuat Rekapitulasi per golongan, ( 01 s/d 06 ) bidang barang( 01 s/d 19 ) selanjutnya dikirim kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar untuk dihimpun serta dibuat Buku Induk Hasil Sensus Barang Daerah Kabupaten Aceh Besar

4.         Tim Teknis Sensus (Technical Team Census) Barang Pemerintah Kabupaten  Aceh Besar menyampaikan laporan hasil sensus Barang Daerah tahun 2009 kepada Bupati Aceh Besar.

5.         Bupati Aceh Besar menyampaikan hasil sensus barang daerah tahun 2009 ke provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Barang yang disensus adalah seluruh barang – barang Inventaris Milik / yang dikuasai Pemerintah Daerah terdiri dari atau dikelompokan menjadi:

a.         Barang milik provinsi NAD yang berada pada Unit / SKP Kabupaten Aceh Besar termasuk barang yang berada pada Perusahaan Daerah ( Perusda )

b.         Barang milik Departemen Dalam Negeri, dalam arti barang milik Depdagri yang berada pada dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar beserta jajarannya.

c.         Barang milik Negara dalam arti milik Departemen / Lembaga lain yang berada dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Khusus untuk barang Perusda yang dilakukan sensus barang daerah adalah terhadap barang yang merupakan aktiva berupa tanah, bangunan dan barang inventaris lain yang tidak termasuk barang usaha.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil sensus barang daerah dimaksudkan diatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar membuat Buku Induk Inventaris dan Buku Inventaris yang meliputi seluruh Barang Inventaris milik / dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

  • Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Provinsi NAD
  • Buku Inventaris Barang Milik Departemen Dalam Negeri
  • Buku Inventaris Barang Milik Departemen / Lembaga lain.
  • Buku Induk Inventaris Barang Daerah Milik Pemerintah Kab. Aceh Besar
  • Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kab. yang dipisahkan ( Perusda)

E.         Jadwal Pelaksanaan

Agar sensus Barang Daerah dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh Unit / Satuan Kerja, maka perlu disusun jadwal pelaksanaan sensus yaitu secara global sebagai berikut :

1.         Persiapan dan percetakan Formulir, Kartu (KIR, KIB, BI, REKAP BI, RHS) dan kodefikasi BMD (Barang Milik Daerah) bulan Maret 2009

2.         Pembekalan bagi Pengurus Barang / Tim Teknis Sensus / Satuan Kerja serta   Pencanangan sensus termasuk penyampaian formulir dan kartu pada bulan Maret sampai dengan April 2009

3.         Pengisian formulir dan kartu oleh Pengurus Barang SKPK bulan April sampai dengan Mei 2009

4.         Pelaksanaan evaluasi dan pencocokan data bulan Mei sampai dengan Juni 2009 dimasing – masing Satker / SKPK

5.         Memperbaharui atau merevisi formulir (dokumen) sesuai hasil evaluasi oleh Pengurus Barang di SKPK masing-masing.

6.         Pengiriman Fotocopy KIB (Kartu Inventaris Barang A-F), BI (Buku Inventaris), RHS (Rekap Hasil Sensus) dari unit / SKPK ke Tim Teknis Sensus (DPKAD) Kota Banda Aceh bulan  Juni – Juli 2009

7.         Merekapitulasi dan menyusun BI, RHS seluruh SKPK oleh Tim Teknis Sensus Kota Banda Aceh bulan Juli 2009.

8.         Menyampaikan laporan hasil sensus barang daerah oleh Tim teknis Sensus yang berupa Buku Inventaris / Buku Induk Inventaris serta laporan Tim Teknis Sensus kepada walikota bulan Agustus 2009

9.         Penyampaian laporan hasil sensus barang daerah kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat bulan Agustus 2009

No. KEGIATAN Mar Apr May Jun Jul Agt

1.

Persiapan dan pencetakan Formulir dan Kartu X

2.

Pembekalan Petugas Sensus dan Sosialiasi X X X

3.

Pengisian Formulir dan Kartu oleh Pengurus Barang di SKPD X X X

4.

Evaluasi / Pencocokan data disetiap SKPD oleh Tim Teknis X X X

5.

Revisi formulir sesuai hasil evaluasi oleh Pengurus Barang X X X

6.

Pengiriman KIB, BI, Rekap Hasil Sensus (RHS) ke tim teknis X X

7.

Rekap BI dan RHS seluruh SKPD oleh tim teknis X X

8.

Penyampaian hasil sensus kepada Walikota oleh tim teknis X

9.

Penyampaian hasil sensus ke Provinsi & Pusat oleh Bupati X

II.         PENCOCOKAN DAN PENGISIAN DATA

A.  Persiapan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah ini digunakan sebagai pedoman bagi pengurus Barang unit /Satuan kerja agar dapat melaksanakan tugas dilapangan dengan baik.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dalam petunjuk teknis ini akan diuraikan secara rinci yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam tahapan persiapan sensus barang Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini DPPKAK (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten) harus menyiapkan hal – hal sebagai berikut :

1.         Pelatihan / pembekalan bagi Tim Teknis Sensus Barang Pemerintah

2.         Pemberitahuan / Keputusan Bupati Aceh Besar kepada seluruh unit / SKP Kabupaten Aceh Besar tentang pelaksanaan Sensus Barang Daerah

3.         Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Teknis Sensus Barang

4.         Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang

5.         Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Kode Unit / Lokasi dan Kode Barang Daerah

6.         Menyiapkan bahan dan form Sensus Barang Daerah antara lain :

-     Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) lampiran 31

-     Kartu Inventaris ( Buku Inventaris ) Lampiran 32

-     Kartu Inventaris Barang lampiran 25 s/d 30

-     Rekap Buku Inventaris dan Rekap Hasil Sensus (RHS)

-     Sarana lain yang dapat menunjang pelaksanaan Sensus Barang Daerah

B.        Pelaksanaan

Adapun sistematikan pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1.         Tim Teknis Sensus Barang Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan Kartu Inventaris Barang ( KIB ) dan bahan sensus lainnya keseluruh unit / SKPK

2.         Pengurus barang Unit / SKPK selaku bagian dari Tim Teknis Sensus Barang Daerah setelah menerima KIB segera melakukan :

a.      Mengisi form / Mencocokan / memperbaiki Kode Lokasi Unit / SKPK sesuai dengan tabel kode Lokasi dan kode barang yang baru

b.      Mencocokan / meneliti dan mengoreksi data barang yang tercantum dalam data lama dengan kenyataan fisik barang yang sebenarnya.

c.      Apabila barang yang tercatat dalam kartu inventaris Barang, sesuai dengan fisik barangnya, beri tanda contary ( v ) pada nomor urut dalam KIB tersebut.

d.      Apabila terdapat barang yang belum tercatat dalam KIB, maka barang tersebut dicatat dalam formulir Lampiran 32 (Buku Inventaris ),  kemudian dipindahkan ke dalam KIB masing – masing.

e.      Apabila terdapat barang yang tidak sesuai antara catatan dengan kenyataan, maka Kartu Inventaris Barang dikoreksi dengan cara mencoret dengan tinta merah dari data yang tercantum dan data barang dimaksud dipindahkan dalam catatan barang – barang yang diusulkan untuk diproses lebih lanjut (Penghapusan / Tuntutan ganti rugi )

f.       Setiap coretan harus diparaf pengurus barang yang bersangkutan dan diberi tanggal.

g.      Mengisi KIB Baru dengan cara memindahkan data dari KIB lama yang telah dikoreksi / diteliti, ditambah dengan data baru yang belum tercatat sebelumnya dan dikurangi dengan barang – barang yang sudah diserahkan.

h.      Melaporkan data barang yang dalam data, tetapi barang tidak diketemuka dengan dilampiri data barang ( KIB ) yang telah dikoreksi / diteliti dengan tanda coretan dan tinta merah dan telah diparaf oleh pengurus barang yang bersangkutan.

i.       Tim Sensus barang daerah akan melaksanakan evaluasi / pencocokan data (KIB A,B,C,D,E dan F ) pada masing – masing satuan kerja / SKPK

C.        Tata cara Pengisian Kartu dan Formulir

Adapun tata cara pengisian kartu dan formulir sensus Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1.         Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ), lampiran 31 terdiri dari 14 kolom, untuk mencatat semua barang – barang inventaris setiap ruangan dan ditempatkan / ditempelkan pada masing – masing ruangan .

2.         Kartu Inventaris Barang ( KIB ) A, tanah, lampiran 25 terdiri dari 14 kolom untuk mencatat khusus tanah.

3          Kartu Inventaris Barang ( KIB ) B, Peralatan dan Mesin, lampiran 26 terdiri dari 16 kolom untuk mencatat semua barang bergerak termasuk kendaraan roda 4 dan 2 dan barang inventaris lainya.

4.         Kartu Inventaris Barang ( KIB ) C, Gedung dan Bangunan lampiran 27 terdiri dari 17 kolom untuk mencatat setiap bangunan gedung dan monument.

5.         Kartu inventaris barang ( KIB ) D, Jalan, Irigasi dan Jaringan lampiran 28 terdiri dari 17 kolom untuk mencatat setiap jalan, dan jembatan, bangunan air / irigasi, instalasi dan jaringan .

6.         Kartu Inventaris Barang ( KIB ) E, Aset tetap lainnya, lampiran 29 terdiri dari 16 kolom, untuk mencatat buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan / ternak dan tumbuh – tumbuhan dan sebagainya.

7.         Kartu Inventaris Barang ( KIB ) F, konstruksi dalam pengerjaan, lampiran 30 terdiri dari 15 kolom untuk mencatat setiap barang dalam proses pengerjaan.

8          Buku inventaris lampiran 32 digunakan untuk menyampaikan data barang secara keseluruhan dari unit / SKPD, terdiri dari 15 kolom, terlebih dahulu disudut kiri atas diisikan nama SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan disudut kanan atas diisikan nomor kode lokasi.

9.         Blangko / formulir rekapitulasi buku inventaris ( rekap hasil sensus ) lampiran 33 terdiri dari 7 kolom dipergunakan untuk mencatat jumlah barang hasil sensus (buku inventaris ), dengan kata lain buku inventaris dibuat rekapnya. Setelah blangko / formulir tersebut diatas disi seluruhnya, maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatatn dan ditandatangani pengurus barang dan sebelah kiri bawah diketahui dan ditandatangani oleh kepala unit / SKPK yang bersangkutan.

D.        PENGKODEAN BARANG

KODE KEPEMILIKAN

1.         Barang milik Pemerintah Propinsi dengan Nomor / Kode Barang ( 11 )

2.         Barang milik Pemerintah Kabupaten/Kota kode barang ( 12 )

3.         Barang Milik Departemen / Lembaga lain yang ada dan dipergunakan oleh pemerintah daerah dengan Nomor / Kode Komponen Barang 00 ( Apabila belum dicatat/ diinventarisir oleh Departemen / Lembaga yang bersangkutan )

KODE PROPINSI : Untuk Nomor Kode Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  dengan Nomor Kode  ( 01 ).

KODE KOTA : Untuk Nomor Kode Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor  ( 01 )

CARA PENGGUNAAN NOMOR

Sasaran dari Sensus Barang Daerah adalah semua barang milik Pemerintah yang ada dan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

a.         Barang milik Pemerintah Provinsi

b.         Barang milik Pemerintah Kabupaten / Kota

c.         Barang milik DEPDAGRI

d.         Barang milik Departemen / Lembaga lain

e.         Barang milik Perusda ( Barang milik daerah yang dipisahkan )

Dalam rangka kegiatan sensus barang daerah maka setiap barang tersebut diatas diberikan Nomor Kode yang terdiri dari :

1.         Nomor kode lokasi

2.         Nomor kode barang

NOMOR KODE LOKASI

a.         Nomor kode lokasi tidak hanya menggambarkan / menjelaskan dimana barang tersebut berada tetapi juga menggambarkan status pemilikan barang unit dan sub unit / UPTD serta tahun pembelian / perolehan barang

b.         Nomor kode tersebut terdiri dari atas 7 kelompok dengan 17 angka / digit dituliskan berurutan kebelakang diatas sebuah garis lurus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1              2                  3                  4                      5                      6                                  7

Keterangan:

1.   Kode komponen Kepemilikan 2 digit

2.   Kode Provinsi 2 digit

3.   Kode Kabupaten/Kota 2 digit

4    Kode Bidang Tugas 2 digit

5    Kode Unit Bidang/SKPK 2 digit

6.   Kode Tahun Pembelian / Perolehan 2 digit

7    Kode Sub Unit / UPTD / Cab. Dinas/kode 5 digit

NOMOR KODE BARANG

a.         Nomor kode barang menggambarkan golongan, bidang barang, kelompok barang, sub kelompok barang , sub – sub kelompok barang / jenis barang

b.         Nomor kode barang terdiri atas 6 kelompok dengan 14 angka / digit tersusun berurutan kebelakang dibawah garis lurus, sebagai berikut :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1                  2                      3                4                    5                             6

Keterangan :

1.   Kode Golongan Barang  2 digit        .

2.   Kode Bidang Barang 2 digit

3.   Kode Kelompok Barang 2 digit        .

4.   Kode Sub Kelompok Barang  2 digit

5.   Kode Sub – sub Kelompok Barang  2 digit

6.   Nomor Register / Nomor urut barang  4 digit

CONTOH KODE BARANG : Meja tulis ( Meja tulis yang kedelapan )

0

2

0

6

0

2

0

1

1

1

0

0

0

8

1                  2                      3                4                    5                             6

Keterangan :

1.   Peralatan dan Mesin            .

2.   Kode Bidang Barang  (Alat Kantor Rumah Tangga)

3.   Kode Kelompok Barang  (Alat Rumah Tangga)          .

4.   Kode Sub Kelompok Barang  (Mebelair)

5.   Kode Sub – sub Kelompok Barang  (Meja Tulis)

6.   Nomor Register / Nomor urut barang  (0008)

Cara penulisan :

02.06.02.01.11.0008

Untuk mengetahui Nomor Kode barang dari setiap jenis dengan cepat perlu 2  angka didepan / dicari nomor Golongan Barangnya kemudian baru dicari Nomor Kode Bidang Barang,Nomor kode Kelompok barang, Nomor Kode Sub Kelompok barang, dan sub – sub kelompok barang ( langsung mencari nomor kode barang dimaksud ).

CONTOH I: Barang (pembelian th. 2007) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Dinas Pendidikan dipergunakan SD Negeri 1 Kota Jantho

1 2 0 1 0 1 0 8 0 1 0 7 0 7 0 2 3

1              2                  3                  4                      5                      6                                  7

Keterangan:

1.   Kode komponen (Kepemilikan Kabupaten)

2.   Kode Provinsi  (Nanggroen Aceh Darussalam)

3.   Kode Kabupaten/Kota (Kabupaten Aceh Besar)

4    Kode Bidang Tugas  (Pendidikan)

5    Kode Unit Bidang  (Dinas Pendidikan)

6.   Kode Tahun Pembelian / Perolehan  (07)

7    Kode Sub Unit / UPTD / Cab. Dinas/kode  (SD-SDN 1 Kota Jantho)

Cara penulisan :

12 01 01 08 01 07 07023

CONTOH II: Barang (pembelian th. 2008 ) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berada seksi Tata Pemerintahan dikecamatan Kota Jantho seksi Tata Pemerintahan.

1 2 0 1 0 1 5 0 0 1 0 8 0 2 0 0 0

1              2                  3                  4                      5                      6                                  7

Keterangan:

1.   Kode komponen (Kepemilikan Kabupaten)

2.   Kode Provinsi  (Nanggroen Aceh Darussalam)

3.   Kode Kabupaten/Kota (Aceh Besar)

4    Kode Bidang Tugas  (Kecamatan)

5    Kode Unit Bidang  (Kecamatan Kota Jantho)

6.   Kode Tahun Pembelian / Perolehan  (2008)

7    Kode Sub Unit / UPTD / Cab. Dinas/kode  (Tata Pemerintahan)

Cara penulisan :

12 01 01 50 01 08 02000

CONTOH III: Barang (pembelian tahun 2005) milik propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar dipergunakan oleh Puskesmas Saree

1 1 0 1 0 1 0 7 0 3 0 5 0 2 0 0 0

1              2                  3                  4                      5                      6                                  7

Keterangan:

1.   Kode komponen (Kepemilikan Propinsi)

2.   Kode Provinsi  (Nanggroen Aceh Darussalam)

3.   Kode Kabupaten/Kota (Aceh Besar)

4    Kode Bidang Tugas  (Kesehatan)

5    Kode Unit Bidang  (Dinas Kesehatan)

6.   Kode Tahun Pembelian / Perolehan  (2005)

7    Kode Sub Unit / UPTD / Cab. Dinas/kode  (Puskesmas saree)

Cara penulisan :

11 01 01 07 03 05 02000

CONTOH IV: Barang ( pembelian th. 2005 ) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dipergunakan pada Bagian Hukum sub perundang-undangan

1 2 0 1 0 1 0 4 0 3 0 5 0 1 0 0 0

1              2                  3                  4                      5                      6                                  7

Keterangan:

1.   Kode komponen (Kepemilikan Kabupaten)

2.   Kode Provinsi  (Nanggroen Aceh Darussalam)

3.   Kode Kabupaten/Kota (Aceh Besar)

4    Kode Bidang Tugas  (Asisten Pemerintahan)

5    Kode Unit Bidang  (Bagian Hukum)

6.   Kode Tahun Pembelian / Perolehan  (2005)

7    Kode Sub Unit / UPTD / Cab. Dinas/kode  (Bidang Perundang-undangan)

Cara penulisan :

12 01 01 04 03 05 01000

CONTOH V: Barang milik Departemen / Lembaga lain ( selain Depdagri dan belum dicatat / diinventarisir oleh Departemen / Lembaga lain yang bersangkutan ) di Wilayah Propinsi NAD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupate Aceh Besar dipergunakan pada bidang Tanaman Pangan Pembelian tahun 2003

0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 0 2 0 0 0

1              2                  3                  4                      5                      6                                  7

Keterangan:

1.   Kode komponen (Kepemilikan Pemerintah Pusat)

2.   Kode Provinsi  (Nanggroen Aceh Darussalam)

3.   Kode Kabupaten/Kota (Aceh Besar)

4    Kode Bidang Tugas  (Bidang Pertanian)

5    Kode Unit Bidang  (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura )

6.   Kode Tahun Pembelian / Perolehan  (2003)

7    Kode Sub Unit / UPTD / Cab. Dinas/kode  (Tanaman Pangan)

Cara penulisan :

00 01 01 11 01 03 02000

CONTOH VI : Cara penulisan Nomor Kode Lokasi / Unit dan Nomor Kode Barang

1.         Barang ( Jenis Televisi ke 75) milik Pemerntah Kabupaten Aceh Besar Provinsi NAD dipergunakan dikecamatan Kota Jantho di sekretariat, Pembelian / perolehan tahun 2004.

Cara Penulisan :

12 01 01 50 01 04 01000

02 06 02 01 26 0075

2.         Barang milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Jenis barang bangku sekolah dibeli tahun 2004 pada SDN 1 Kota Jantho ( Bangku yang ke 75 )

Cara penulisan :

12 01 01 08 01 07 07023

02 06 02 01 26 0075

3.         Barang milik Pemerintah Kab. Aceh Besar Jenis Filling Kabinet besi /  metal tahun 2005 pada kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di sekretariat dan dibeli tahun 2004 ( Bangku yang ke 5 )

Cara penulisan :

12 01 01 12 01 05 01000

02 06 01 04 04 0005

KODE UNIT

Nomor kode mulai 01 s/d …… Sesuai unit bidang sedangkan urut – urutannya ditetapkan dalam satu pembakuan wilayah masinmg – masing

Untuk pembakuan Nomor Kode unit, sub unit / UPTD dan satuan kerja wilayah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

KODE TAHUN PEMBELIAN / PEROLEHAN

Nomor Unit Nomor Kode Tahun Pembelian / Perolehan barang dituliskan dua angka terakhir dari tahun pembelian / perolehan ( misalnya  tahun 2005 maka ditulis 05 )

KODE SATUAN KERJA

Sub Unit / UPTD masih dapat dibagi dengan satuan kerja diberi nomor kode mulai 01 dan seterusnya sampai sejumlah satuan kerja dalam unit / UPTD tersebut.

PENJELASAN

a.         Unit yang tidak mempunyai Sub Unit / UPTD dan satuan kerja, maka pada Bagian Pengembangan Sub Unit / UPTD dan Satuan kerja diisi 000.

b.         Unit yang mempunyai Sub Unit dan satuan kerja maka dibagian Pengembangan sub unit /UPTD dan satuan kerja diisi dengan nomor Kode Sub Unit / UPTD mulai dari Nomor Kode 001 sampai dengan sejumlah satuan kerja yang ada pada sub unit / UPTD yang bersangkutan.

PEMASANGAN KODE BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN

1.         Kode barang dan kepemilikan barang / kode lokasi harus dicantumkan  pada setiap barang – barang inventaris kecuali tempat yang tersedia tidak ada cukup dicatat pada Buku Inventaris, KIB dan KIR

2.         Kode barang dan Tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) dicantumkan disebelah dalam ruang kemudi yang mudah dilihat dan untuk kendaraan bermotor roda 2 ( dua ) jenis sport dicantumkan pada tangki bensin sedangkan untuk jenis bebek dicantumkan pada tempat yang mudah dilihat.

3.         Kode barang dan tanda Pemilikan Rumah Dinas, Gedung kantor bangunan rumah sakit dll terbuat dari logam dicantumkan pada tembok bangunan bagian depan dengan ukuran :

  • Lebar = 15 cm
  • Panjang = 25 cm
  • Gambar Lambang Daerah ukuran garis tengah 6 cm
  • Tinggi pemasangan dari lantai 2 cm

Sedangkan untuk tanah, terbuat dari logam berukuran 60 cm x 100 cm tinggi pemasangan 200 cm dari permukaan tanah.

MEKANISME

Dalam pelaksanaan pengumpulan data sensus barang daerah semua unit / Satuan  kerja dimulai dari satuan kerja / sub unit terkecil sebagai berikut :

1.   Kecamatan

Setiap camat mengisi :

a.         Kartu Inventaris Barang ( KIB )

  • KIB A Tanah
  • KIB B Peralatan dan Mesin
  • KIB C Gedung dan Bangunan
  • KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan
  • KIB E Aset tetap Lainnya
  • KIB F Konstruksi dalam pengerjaan

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing – masing rangkap 2 ( dua )

b.         Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing – masing sesuai petunjuk Pengisian KIR ( lampiran 31 )

c.         Formulir Inventaris Buku ( Buku Inventaris ) lampiran 32

Barang yang dikuasai kecamatan yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk dibuat rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi kemudian menggabungkannya dengan Buku Inventaris dari Satuan kerjanya ( Gampong/mukim/kelurahan ) menjadi buku inventaris Kecamatan, dari buku inventaris dimaksud harus dibuatkan rekapitulasinya, lembar ketiga disimpan dikantor kecamatan sebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirim ke Bupati Cq. DPPKAK Aceh Besar

d.         Buku Inventaris Kecamatan yakni :

-       Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap.

-       Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten / Kota sebanyak 3 rangkap.

-       Buku Inventaris Barang Milik Negara sebanyak 3 rangkap ( kalau ada )

-       Masing – masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di Kecamatan tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR

3.   Sekolah Negeri ( SD )

Setiap Kepala Sekolah Negeri satuan kerja mengisi :

a.   Kartu Inventaris Barang ( KIB )

-       KIB A Tanah , lampiran 25

-       KIB B Peralatan dan Mesin, lampiran 26

-       KIB C Gedung dan Bangunan, lampiran 27

-       KIB E Aset tetap Lainnya, lampiran 29

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing – masing rangkap 2 ( dua )

b. Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing – masing sesuai petunjuk Pengisian KIR ( lampiran 31 )

c. Buku Inventaris Barang ( lampiran 32 ) yang berada di Sekolah Negeri yang bersangkutan dalam rangkap 5 (lima), lembar ke-5 pada Sekolah Negeri /Satuan Kerja yang bersangkutan sebagai arsip ( Buku Inventaris SDN ) Sedangkan lembar ke 1 s/d 4 dikirim ke UPT kecamatan yang bersangkutan. Buku inventaris ( lampiran 32 ) masing – masing dibuat rekapitulasinya.

d.   Buku Inventaris SDN yakni :

-     Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 5 rangkap dan dibuat rekap

-     Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 5 rangkap dan dibuat rekap

-     Buku Inventaris Barang milik / kekayaan Negara sebanyak 5 rangkap (kalau Ada ) dan dibuat rekap

Masing – masing dicatat secara terpisah sesuai kepemilikan barangnya kalau ada di SDN tersebut begitu juga untuk KIB dan KIR.

4.   Kuasa Pengguna atau Unit Pelaksana Teknis Daerah / Puskesmas / SMP / SMA / SMK / TK Pembina / BP4 / Gudang Farmasi dan Perpustakaan Umum ( Kuasa Pengguna ) mengisi :

a)   Kartu Inventaris Barang (KIB).

-       KIB A : Tanah

-       KIB B : Peralatan dan Mesin

-       KIB C : Gedung dan Bangunan

-       KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan

-       KIB E : Aset Tetap Lainnya

-       KIB F : Kontruksi dalam Pengerjaan

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua)

b)   Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing sesuai petunjuk pengisian KIR lampiran 31

c)   Buku Inventaris Barang ( Lampiran 32 ) yang berada di kuasa pengguna atau unit pelaksana.teknis / SMP / SMA / TK Pembina / BP 4 Gudang Farmasi dan Perpustakaan Umum, yang bersangkutan dalam rangkap 4 dan setelah diisi, kemudian menggabungkan dengan Buku Inventaris dari semua Satuan Kerjanya menjadi Buku Inventaris kuasa pengguna (UPTD/SMP/SMA/SMK/TK Pembina/BP-4 Gudang Farmasi dan Perpustakaan Umum) . Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya. Lembar ke 4 disimpan di kuasa pengguna / UPTD sebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 s/d 3 dikirim / disampaikan ke SKPD yang bersangkutan.

d)   Buku Inventaris kuasa pengguna / UPTD, yakni :

-       Buku Inventaris Barang Daerah Propinsi sebanyak 4 rangkap dan dibuatkan rekap

-       Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 4 rangkap dan dibuatkan rekap

-       Buku Inventaris Barang Milik / Kekayaan Negara sebanyak 4 rangkap dan dibuatkan rekap

Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di kuasa pengguna / UPTD tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR

5.   Pengguna Barang/ SKPK ( Dinas, Lembaga Teknis, Badan dan Perusda ) Setiap SKPK mengisi :

a.   Kartu Inventaris Barang ( KIB )

-       KIB A Tanah

-       KIB B Peralatan dan Mesin

-       KIB C Gedung dan Bangunan

-       KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan

-       KIB E Aset tetap Lainnya

-       KIB F Konstruksi dalam pengerjaan

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing – masing rangkap 2 ( dua )

b. Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) berdasarkan letak barang menurut Ruangan  masing – masing sesuai petunjuk Pengisian KIR

c.   Buku Inventaris ( lampiran 32 ) barang yang berada di SKPK yang bersangkutan dalam rangkap 3 dan setelah diisi, kemudian menggabungkan dengan buku Inventaris dari semua kuasa pengguna / UPTD menjadi Buku Inventaris SKPK, dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan rekapitulasinya. Lembar ke 3 disimpan di SKPD sebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirim/disampaikan ke DPKAD Banda Aceh

d.   Buku Inventaris SKPKD, yakni :

-       Buku inventaris barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap. Dan dibuatkan rekap

-       Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 rangkap dan dibuatkan rekap

-       Buku Inventaris Barang milik / Kekayaan Negera sebanyak 3 rangkap (kalau ada) dan dibuatkan rekap

Masing – masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di SKPK tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR

6.         Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) mengisi :

Setiap Setda dan Setwan mengisi :

a.   Kartu Inventaris Barang ( KIB )

-       KIB A Tanah

-       KIB B Peralatan dan Mesin

-       KIB C Gedung dan Bangunan

-       KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan

-       KIB E Aset tetap Lainnya

-       KIB F Konstruksi dalam pengerjaan

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing–masing rangkap 2 (dua)

b. Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing–masing sesuai petunjuk Pengisian KIR (lampiran 31)

c.   Buku inventaris ( lampiran 32 ) barang yang berada di kuasa pengguna Unit Setda Kabupaten ( Bagian – Bagian ) sesuai petunjuk pengisian, lampiran 32 dalam rangkap 3 ( tiga ) barang –barang yang ada pada Sekretariat Daerah dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya/direkap dari semua Satuan Kerja / Sub Unit Setda termasuk SETWAN, Lembar ke 3 ( tiga ) disimpan di Unit  Setda sebagai Arsip ( Buku Inventaris Unit/Sub Unit Setda ), sedangkan lembar 1 dan 2 disampaikan ke DPPKAK

d.   Buku Inventaris Unit / Satuan Kerja Setda Kabupaten yakni ;

-       Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap dan dibuatkan rekap

-       Buku Inventaris Barang Kabupaten sebanyak 3 rangkap dan dibuatkan rekap

-       Buku Inventaris Barang milik/kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap (kalau ada ) dan dibuatkan rekap

Masing – masing dicatat secara terpisah sesuai pengguna unit Setda tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.

7.         Kabupaten Cq. Bagian Kekayaan Daerah

a.   Menerima Buku Inventaris ( lampiran 32 ) dari semua SKPD ( termasuk satuan kerjanya ) dalam rangkap 2 ( dua ) dan

b.   Menerima Buku Inventaris dari Unit Setda Kabupaten ( termasuk kuasa pengguna ) dalam rangkap 2 ( dua )

Buku – buku inventaris tersebut dikompilasikan Bagian Kekayaan Daerah sebagai pusat inventarisasi, maka diperoleh :

-       Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 2 rangkap, lembar 1 ( astu ) asli disimpan dikabupaten, lembar 2 dikirim ke Provinsi.

-       Buku Inventaris Barang Provinsi, sebanyak 2 rangkap, lembar 1 ( satu ) asli disampaikan ke Provinsi lembar 2 ( dua ) disimpan di Kabupaten.

-       Buku Inventaris Barang milik/Kekayaan Negara sebanyak 2 ( dua ) rangkap ( kalau ada ), lembar kesatu ASLI disampaikan ke masing – masing departemen, Kedua disimpan dikabupaten.

Buku induk Inventaris Barang Kabupaten/Kota dibuat daftar Rekapitulasi Induk untuk menggambarkan jumlah barang .

Buku Inventaris Barang – barang Provinsi, barang Milik/Kekayaan Negara dibuatkan pula Daftar Rekapitulasinya masing – masing rangkap 2 (dua ), untuk memudahkan Provinsi untuk mengumpulkan / mengkompilasi daftar rekapitulasi tersebut di Provinsi untuk disampaikan masing – masing :

a). Menteri Dalam Negeri; dan

b). Arsip Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

BUPATI ACEH BESAR,

DR. BUKHARI DAUD M.Ed

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selama ini administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan tulis menulis belaka. Pandangan orang demikian ini tentu bukan tidak beralasan. Secara phisik kegiatan admninistasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau komputer. padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan administrasi lebih dari pada itu. Bahkan ada yang lebih keterlaluan lagi bahwa administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan pendukung saja dalam melengkapai kegiatan yang ada di lapangan

Tidak semuanya pandangan demikian itu benar. Kegiatan administrasi atau tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketata usahaan di sebuah lembaga mempunyai out put yang sangat penting, terkait di berbagai bidang, baik hukum, sosial maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih produk administrasi yang berupa dokumen seperti Ijazah, Sertifikat dansurat-surat penting lainnya akan mempunyai nilai tinggi sekali di mata hukum, jika akurasi isinya dijamin benar.

Oleh karena itu keakuratan data administrasi menunutut kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksana maupun pengelolanya, karena produk administrasi yang demikian ini biasanya digunakan untuk memperkuat bukti-bukti hukum.  Dalam bidang pendidikan, kebutuhan informasi mulai tentang data lembaga, sarana kurikulum sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa, banyak ditanyakan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintah dan swasta.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat umum, tentu hal ini menjadi tantangan bagipara pemikir administrasi pendidikan untuk menciptakan format data administrasi pendidikan dan sistem pengelolaan data administrasi kependidikan yang mampu mengakomodir berbagai keperluan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat ini, sudah barang tentu format administrasi pendidikan harus kapable terhadap teknologi informasi saat ini.

B. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN.

Bertolak dari pemikiran tersebut diatas, ditambah adanya kemajuan teknologi dan informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukunya saat ini, kiranya perlu adanya sebuah pembakuan format administrasi pendidikan bagi satuan-satuan pendidikan di Indonesia. Format administrasi pendidikan yang dimaksudkan adalah mudah pengelolaannya, mudah pemahamannya dan bisa ditangani oleh tenagatenaga yang pas-pasan pengetahuan Teknik Informasinya (TI). Padahal sementara ini banyak institusi baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang membutuhkan data pendidikan pada suatu lembaga pendidikan dengan berbagai macam format administrasi, sesuai kepentingan mereka.Oleh karena itu dalam lingkup masalah ini, penulis hanya membatasi dalam membahas:

  1. Format baku data administarsi kependidikan dan sistem pengelolaan data administrasi kependidikan
  2. Pelayanan informasi data administasi kependidikan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI

Banyak pengertian administrasi yang dikemukanan oleh para ahli administrasi, ada pengertian adminitasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial.

Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (1996:1) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapantahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Dalam implementasinya, administasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Henry Faysol, Harold Koontz, George R. Terry dan lain-lain, diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan Salah satu bentuk rumusan pengertian adminitasi secara luas yang sederhana antara lain menyebutkan :bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

.           Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok.

Sedangkan dalam pengertian sempit, sebagai yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” , administrasi adalah suatu

kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Selanjutnya, dalam makalah ini penulis mengartikan administrasi dalam pengertian sempit sebagai ketata usahaan. Meskipun sebenarnya antara administrasi dan ketatausahaan mempunyai arti yang jauh berbeda tetapi penulis yakin bahwa antara administrasi dengan ketatausahaan masih mempunyai keterkaitan yang sangat erat..

B. PENGERTIAN TATA USAHA

Ada beberapa pengertian tentang Tata Usaha, tetapi kesemuanya hampir mempunyai kesamaan pengertian yang mengarah kepada pengaturan tulis menulis dan catat mencatat. Berikut beberapa pengertian tentang Tata Usaha.

  1. a. Ditinjau arai asal kata

Tata Usaha terdiri dari dua kata, yaitu “Tata” dan “Usaha” yang masing-masing kurang lebih mempunyai pengertian sebagai berikut Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati., dan Usaha ialah suatu usaha dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud. Jadi menurut arti kata, Tata Usaha adalah suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja.

  1. b. Dalam Kamus Bahasa Indonesia

Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah Tata Usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis(keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan taha usaha.

  1. c. The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern

Memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keteranagn yang diperlukan dalam setiap usaha kerja.

Selanjutnya, dalam makalah ini tata usaha diberi pengertian sebagai aktivitas administrasi dalam arti sempit yaitu, kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan sehingga keterangan-keterangan itu dapat digunakan secara langsung sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi yang bersangkutan atau dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.

C. PENGERTIAN PELAYANAN

Ada beberapa pengertian tentang Pelayanan, antara lain : Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayananuga merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Munir, 2000; 17). Yang dimaksud pelayan umum adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak   Menurut Ahmad Batinggi (1999; 12) Pelayanan Umum dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat/ khalayak umum. Dengan demikian, pelayanan yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Masih banyak pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya Fandi Ciptono dan lain-lainnya.

Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik yang dilakukan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta termasuk bidang ketata usahaan harus memuat beberapa aspek, antara lain :

1)      Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loket informasi yang dimilikinya dan terpampang dengan jelas

2)      Kesederhanaan yaitu mencakup prosedur palayanan dan persyaratan pelayanan

3)      Kepastian yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugas pelayanan yang jelas

4)      Keadilan yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang

5)      Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan memenuhi kualitas teknis dan dilengkapi dengan jaminan purna pelayanan secara administrasi

6)      Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan, yaitu harus tanggap dan peduli dalam memberikan pelayanan dengan tidak mempersulit pelanggan untuk mencari keuntungan pribadi.

BAB III

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

A. PEMBAHASAN

Dengan melihat latar belakang, ruang lingkup masalah serta membandingkan dengan berbagai pengertian administrasi dan pelayanan, banyak hal tentang administrasi data kependidikan di sekolah-sekolah yang masih perlu dibenahi sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pengguna informasi kependidikan, maupun kepada siswa yang membutuhkan informasi atau dokumen kependidikan dirinya Dengan adanya teknologi informasi / komputer, selama ini setiap satuan pendidikan atau sekolah memiliki format data administrasi kependidikan dan sistem pengelolaan data adminitrasi kependidikan yang berbeda-beda.

Begitu juga program aplikasi yang digunakan juga berbeda-beda, menurut kemampuan petugas pengelolanya. Beberapa sekolah ada yang mengelola data administasii kependidikannya dengan program aplikasi Excel, Word dan Acces(Microsoft Ofice), tetapi juga ada yang mengelola dengan program aplikasi dBase Visual atau Foxpro dan bahkan ada yang menggunakan My SQL. Demikian juga petugas pengelolanya juga berbeda-beda peranan dan jabatannya di sekolah. Ada petugas pengelola data administasii kependidikan dari staf Tata Usaha, ada yang berasal dari seorang guru yang dianggap mumpuni penguasaan komputernya, tetapi juga ada yang berasal dari staf administrasi jurusan.

Hal ini paling tidak menjadi hambatan dalam rangka tukar informasi antar sekolah atau dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang data administasii kependidikan seperti data kelembagaan, kurikulum, peralatan maupun siswa dan keuangan. Belum lagi kalau melayani institusi yang membutuhkan data administasi kependidikan sesuai dengan kepentingan mereka seperti data siswa yang khusus berasal dari desa “X” karena akan diberi beasiswa, atau siswa dari keluarga kurang mampu, dan sebagainya Dari pihak-pihak yang berkopenten dan berwenang dibidang pendidikan seperti Depdiknas, Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota, kelihatannya telah menyadari kondisi ini. Telah diujicobakan dan disosialisasikan sistem pengelolaan data administasii kependidikan dan format data administasii kependidikan melalui berbagai jenis pelatihan maupun workshop. Akan tetapi kurang mendapat respon baik dari sekolahsekolah dengan berbagai alasan. Banyak sekolah yang kurang bersedia memanfaatkan sistem tersebut, karena harus entry data ulang, juga kurang kapable dengan kepentingan sekolah yang bersangkutan. Sebagai contoh, walaupun telah mengisi sistem pengelolaan data administasii kependidikan yang disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan, tetapi untuk kepentingan Ujian Nasional sekolah masih harus mengisi PCPU yang didistribusikan ke sekolah-sekolah oleh Dinas yang sama.

Demikian juga format data administasii kependidikan dan sistem pengelolaan data administasii kependidikan yang menggunanan NISN sekolah masih harus memenuhi permintaan data siswa kelas III Dinas Pendidikan Kota sehubungan dengan Uji kompetensi, walaupun semua siswa kelas III telah mempunyai NISN, yang data administasii kependidikan sudah ada disana.

B. KESIMPULAN

  1. Agar sekolah dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas akan kebutuhan data administasii kependidikan di sekolah yang bersangkutan, kepala masyarakat, sangat dibutuhkan adanya keseragaman format data administrasi kependidikan yang baku, yang mudah pengelolaanya, mudah pemahamannya serta yang paling penting kapable dengan program aplikasi yang selama ini digunakan oleh sekolah yang bersangkutan. Sudah barang tentu format data harus lengkap, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya.
  2. Disamping format data administasii kependidikan, juga sistem pengelolaan data administasii kependidikan yang menggunakan progrtam aplikasi uyang sudah familier dengan petugas-petugas pengelolanya. Kalau memang secara teknis harus menggunakan program aplikasi lain, seharusnya ada semacam pendidikan atau pelatihan cara mengkonversi sebuah data administasii kependidikan dari program aplikasi yang digunakanb sekolah ke program aplikasi yang digunakan dalam sistem pengelolaan data administasii kependidikan. Bukan sekedar pelatihan mengoperasikan sistemnya saja atau entry data saja.
  3. Mengingat data administasii kependidikan sangat penting pernannya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan di bidang pembangunan pendidikan, maka yang paling penting adalah kejujuran dan kedisiplinan petugas pengelola/up date data di setiap satuan pendidikan.

1. KARAKTERISTIK MANUSIA YANG DAPAT DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI DIRINYA MAUPUN LINGKUNGAN.
a. Esensi dan karakteristik manusia adalah: Tidak seorangpun mampu melepaskan diri dari hakekat kodrati manusia sebagai insan yang dapat dididik dan belajar sepanjang hayat (educated human being), sehingga dinamik berubah sepanjang masa.Pengalaman hidup manusia (life experiences) adalah pengalaman belajar manusia yang dari waktu/kondisi/tempat ke waktu/kondisi/tempat mengembangkan potensi diri dan kehidupan kita baik dalam arus posiitif maupun arus negatif.

Hakekat lain yang tidak bisa dihindari manusia ialah selaku social and political human being, dimana sejak lahir kita hidup “in group” dalam keluarga dan masyarakat yang ahirnya berbangsa – bernegara (Zoon politicon, organized political man). Lembaga-lembaga tadi disamping merupakan wadah/rumah bagi manusia juga merupakan institusi pembina – penegak dan pengembang ipoleksosbudag yang amat potensial. Namun makin kini ketiga lembaga itu makin kurang berfungsi (melonggar) dan bahkan ada kecendrungan dihilangkan.

Bahwa Potensi diri manusia yang Illahiah yang dibawa setiap manusia meliputi potensi badaniah dan rohaniah. Melalui berbagai kajian pakar pendidikan dan psikologis, potensi rohaniah dikatagorikan kedalam tiga potensi dasar yakni Daya Intelektual/Nalarr (dengan 6 potensi ); daya afektual (8 potensi afektual) dan Psikomtorik (8 potensi), sehingga keseluruhannya meliputi 22 potensi.

manusia sebagai makhluk yang disempurnakan Allah SWT jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dalam kesempurnaannya, maka manusia pun diberikan tugas dan kemampuan yang lebih sempurna, khususnya kemampuannya untuk memilah dan memilih, mengambil keputusan, belajar, menghimpun pengetahuan, dan menemukan jalan kembali pada-Nya. Namun, karena esensi penciptaan dirinya yang maujud dari tanah dengan batas-batas biologis yang jelas, maka kebutuhan manusia untuk mempertahankan batas-batas biologisnya menumbuhkan suatu sistem energetis yang berbeda dengan esensi asalnya yang murni yaitu ruh yang menyaksikan Tuhan Yang Esa (QS 7:172).

Dari proses penciptaan inilah kemudian muncul sistem yang labil yang disebut nafs yang dapat diintervensi oleh Iblis dan Jin, dan dapat juga diintervensi oleh malaikat yang patuh. Namun, esensi kesempurnaannya jauh lebih baik ketimbang Malaikat, Iblis, Jin maupun Setan. Esensinya yang paling mulia dan tercerahkan adalah esensi dari limpahan rahmat dan kasih sayang Allah yang maujud sebagai “Bismillahiirrahmaanirrahiim”, yang tidak diketahui oleh Jin dan Malaikat, maka iapun bisa jauh lebih baik dari malaikat dan Iblis. Manusia yang sempurna adalah ia yang menjadi esensi awal mula sebagai bagian dari limpahan Nur Muhammad yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dan makhluk yang diciptakan-Nya. Maka manusia yang mampu mencapai kesempurnaan inilah yang akhirnya mampu mengaktualkan pengenalan jatidirinya menuju pengenalan kepada Allah dan menyembah-Nya sebagai totalitas dari makrifatullah-nya sebagai hamba Allah dan Wakil Allah di muka bumi. Anak cucu Adam dan Hawa mestinya seperti itu, ia yang mengenal diri dan mengenal Tuhannya Yang Esa.

Hal ini ditegaskan juga kemudian bahwa manusia Adam memiliki kemampuan lebih dalam mengembangkan akal dan pikirannya sebagai suatu kesadaran makhluk yang disempurnakan.  Artinya, manusia diajar langsung oleh Tuhan untuk mengenal nama-nama, hukum-hukum, dan tentang dirinya sendiri. Inilah yang membedakan Adam dengan Malaikat dan Iblis.

b. Strategi yang dilakukan memberikan kontribusi terhadap keutuhan dimensi pada manusia adalah:

1 Memelihara/melestarikan dan membina norma menjadi 5 system kehidupan yang kait mengkait.

2 Mengklarifikasi dan merevitalisasi sub.a sebagai “moral conduct” diri dan kehidupan manusia/masyarakat/bangsa/dunia dimana ybs berada.

3 Memanusiakan (humanizing), membudayakan (civilizing) dan memberdayakan (empowering) manusia & kehidupannya secara utuh (kaffah) dan beradab (norm/ value based); Insan/Masyarakat bermoral (morally mature/healthy person) dan masyarakat bangsa berkepribadian.

4 Membina dan menegakan “law and Order” serta tatanan kehidupan yang manusiawi – demokratis – taat azas.

5 Khusus di negara kita, disamping hal-hal di atas juga membawakan misi pembinaan dan pengembangan manusia/masyarakat/bangsa yang moderen namun tetap berkepribadian Indonesia (sebagaimana kualiifikasi UUSPN 2003).

c. Potensi manusia perlu dikembangkan karena: ”Belajar!”, merupakan kata yang sangat akrab dengan keseharian, salah satunya karena di setiap saat, di setiap tempat setiap individu dapat melakukannya. Namun sangat disayangkan pada kenyataannya masih terlampau banyak individu yang mendefinisikan belajar dalam lingkup yang masih terlalu sempit. Seperti yang terjadi ketika belajar hanya dibatasi pada hal yang berkenaan dengan menghafal isi buku atau mendengarkan kuliah yang membosankan. Pemikiran seperti ini sangat membatasi individu dalam mendapatkan hal yang terbaik dari pembelajaran. Individu kehilangan begitu banyak potensi dan kesempatan pembelajaran dikarenakan pembatasan oleh definisi tersebut, dan itu pula yang sebenarnya terjadi di keseharian ketika pembelajaran tidak dianggap sebagai suatu kebutuhan. Layaknya nutrisi bagi tubuh, belajar merupakan kebutuhan alami. Semua makhluk yang ada di muka bumi termasuk di dalamnya tumbuhan dan hewan, belajar dengan caranya masing-masing, menyikapi stimulus dari sekitar. Sedemikiannya pentingnya arti pembelajaran hingga jika dikaitkan dengan tinjauan relijius, semua agama menganjurkan umatnya untuk belajar. Sehingga keseluruhan hal ini tentu menyiratkan definisi belajar yang jauh lebih luas dan mendalam. Definisi yang memungkinkan individu mendapatkan hal yang terbaik dari pembelajaran dengan cara yang mudah dan alami seperti halnya makan.

Terlepas dari definisi belajar yang diberikan oleh berbagai perspektif, pada buku ini definisi belajar yang diberikan adalah; semua perubahan pada kapabilitas dan prilaku organisme, baik secara mental maupun fisik, yang diakibatkan oleh pengalaman. Definisi ini meliputi banyak ragam pembelajaran; asosiatif, spasial, laten, induksi, imitasi, kemampuan (skill) dan lainnya. Luasnya definisi belajar memberikan implikasi mengenai pentingnya memahami berbagai mekanisme individu dalam melakukan pembelajaran, baik yang tersurat maupun yang tersirat seperti yang terjadi pada bentuk pembelajaran laten (latent learning). Bentukan ini sedemikian pentingnya karena sedikitnya memberikan jalan bagi munculnya pemahaman mengenai pembelajaran yang lebih abstrak seperti pembelajaran pada tingkat seluler ataupun pembelajaran bawah sadar. Selain itu pentingnya juga untuk dicermati berbagai potensi pikiran dan aplikasinya dalam pembelajaran.

Masa kini merupakan saat di mana belajar menjadi lebih penting dan juga lebih mudah dibandingkan masa sebelumnya. Hal ini tentunya tidak menyiratkan belajar tidak dibutuhkan di masa lampau. Kemajuan teknologi informasi, komputer dan internet, dewasa ini telah menyebabkan informasi dapat segera tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas, cepat dan dengan akses yang mudah. Usia produk yang tersedia di pasaran semakin singkat, apa yang ada sekarang, telah menjadi sejarah di keesokan harinya. Berbagai jenis pekerjaan datang dan pergi, yang sebelumnya tidak terpikirkan menjadi kenyataan. Perubahan terjadi di mana-mana, pada setiap aspek dengan laju yang sangat kilat. Dunia selalu berubah dalam hitungan detik. Berubah atau dirubah kini menjadi pilihan. Untuk terus dapat berselancar di atas gelombang perubahan yang cepat dan tidak ditenggelamkan olehnya, individu perlu belajar secara efektif dan efesien. Kemampuan individu dalam mengambil, memproses dan menyimpan informasi tentu sangat berkaitan dengan kemampuannya untuk terus bertahan hidup di muka bumi.

Kemampuan belajar merupakan alat andalan dalam mempertahankan kehidupan. Ironisnya kenyataan di lapangan tidak berkata demikian. Bagi sebagian individu belajar merupakan suatu beban. Banyak ditemui siswa yang kelelahan hanya untuk sekedar mendapatkan prestasi rendah. Sedemikian rendahnya hingga mereka sendiri akhirnya bertanya, ”Apa saya mampu untuk terus belajar di tempat ini.” Semakin banyak ditemui berbagai hambatan psikologis yang berkaitan dengan belajar, sebut saja salah satunya didaskalenophobia (fobia terhadap sekolah). Mengacu pada uraian di atas, hal ini menunjukan respon dari suatu stimulus yang dapat dikelompokan sebagai salah satu bentuk pembelajaran, dalam hal ini individu tersebut belajar untuk menakuti belajar. Belum lagi ditambah dengan berbagai kesulitan teknis lainnya, seperti kemampuan mengambil, memproses dan mengingat informasi dengan sangat terbatas. Sehingga satu-satunya pertanyaannya sekarang adalah bagaimana meningkatkan kemampuan belajar karena jika tidak maka pilihannya tentu adalah ikut menjadi fosil seperti brontosautrus dan rekan-rekannya sesama dinosaurus dari masa prasejarah. Banyak faktor yang berkontribusi pada kurang optimalnya pembelajaran seperti ketidakmampuan menggunakan semua potensi yang dimiliki atau praktek pembelajaran yang kurang optimal. Untuk berbagai hal itulah maka kami memperkenalkan konsep pembelajaran komprehensif yang revolusioner, Total-Mind Learning (TML).

d. 5 unsur pendidikan yang mempengaruhi proses pendidikan adalah:

1. Subjek yang dibimbing (peserta didik)

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah:

  • Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik.
  • Individu yang sedang berkembang.
  • Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
  • Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

2. Orang yang membimbing (pendidik)

Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkunga yaitu lingkungankeluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masayarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat.

3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)

Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan.

4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)

Sistem pendidikan memproses masukan mentah dengan masukan instrumental sehingga menjadi keluaran yaitu tamatan. Bagaimana wujud keluaran yang dikehendaki menjadi tujuan dari sistem pendidikan. Tujuan ini memberikan arah pada kegiatan sistem yang memproses masukan mentah. Secara operasional tujuan tersebut menentukan isi dari masing-masing komponen instrumental.

5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan)

Istilah pengajaran dapat dibedakan dari pendidikan, tetapi sulit dipisahkan. Jika dikatakan anak diajar menulis yang baik’ lebih terasa sebagai pengajaran. Tetapi jika anak dikembangkan kegemarannya untuk menulis yang baik’ maka lebih mirip pendidikan. Jika yang dipersoalkan atau dijadikan tekanan aspek pengetahuan, disebut pengajaran’, dan jika aspek pembentukan sikap menjadi tekanan disebut pendidikan’.

e. Proses pelaksanaan pendidikan harus berpedoman pada landasan filosofis dan budaya karena: Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya , pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pemgelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. . Landasan Fililosofis pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai keakar – akarnya mengenai pendidikanAgar uraian tentang filsafat pendidikan ini menjadi lebih lengkap, berikut akan dipaparkan tentang beberapa aliran filsafat pendidikan yang dominan di dunia ini. Aliran itu ialah :1.Esensialis, 2.Parenialis, 3.Progresivis, 4.Rekonstruksionis, 5.EksistensialisFilsafat pendidikan Esensialis bertitik tolak dari kebenaran yang telah terbukti berabad – abad lamanya. Kebenaran seperti itulah yang esensial, yang lain adalah suatu kebenaran secara kebetulan saja. Tekanan pendidikannya adalah pada pembentukan intelektual dan logika.Filsafat pendidikan Parenialis tidak jauh berbeda dengan filsafat pendidikan Esensialis. Kalau kebenaran yang esensial pada esensialis ada pada kebudayaan klasik dengan Great Booknya, maka kebenaran Parenialis ada pada wahyu Tuhan. Tokoh filsafat ini ialah Agustinus dan Thomas Aquino.Demikianlah Filsafat Progresivisme mempunyai jiwa perubahan, relativitas, kebebasan, dinamika, ilmiah, dan perbuatan nyata. Menurut filsafat ini, tidak ada tujuan yang pasti. Tujuan dan kebenaran itu bersifat relative. Apa yang sekarang dipandang benar karena dituju dalam kehidupan, tahun depan belum tentu masih tetap benar. Ukuran kebenaran ialah yang berguna bagi kehidupan manusia hari ini. Tokoh filsafat pendidikan Progresivis ini adalah John Dewey.Filsafat pendidikan Rekonstruksionis merupakan variasi dari Progresivisme, yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki (Callahan, 1983). Mereka bercita – cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total.Filsafat pendidikan Eksistensialis berpendapat bahwa kenyataan atau kebenaran adalah eksistensi atau adanya individu manusia itu sendiri. Adanya manusia di dunia ini tidak punya tujuan dan kehidupan menjadi terserap karena ada manusia. Manusia adalah bebas. Akan menjadi apa orang itu ditentukan oleh keputusan dan komitmennya sendiri.

Landasan Sosial Budaya mengacu kepada hubungan antar individu, antarmasyarakat, dan individu secara alami, artinya aspek itu telah ada sejak manusia dilahirkan.Sama halnya dengan social, aspek budaya inipun sangat berperan dalam proses pendidikan. Malah dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsure budaya. Materi yang dipelajari anak-anak adalah budaya, cara belajar mereka adalah budaya, begitu pula kegiatan-kegiatan mereka dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga budaya. Sosiologi dan PendidikanSosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya.Proses sosial dimulai dari interaksi sosial dan dalam proses sosial itu selalu terjadi interaksi sosial. Interaksi dan proses social didasari oleh factor-faktor berikut :1.  Imitasi2.  Sugesti3.  Identifikasi4.  Simpati Kebudayaan dan PendidikanKebudayaan menurut Taylor adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, huku, moral, adapt, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat. (Imran Manan, 1989)Hassan (1983) misalnya mengatakan kebudayaan berisi (1) norma-norma, (2) folkways yang mencakup kebiasaan, adapt, dan tradisi, dan (3) mores, sementara itu Imran Manan (1989) menunjukkan lima komponen kebudayaan sebagai berikut :1.  Gagasan2.  Ideologi3.  Norma4.  Teknologi5.  BendaAgar menjadi lengkap, perlu ditambah beberapa komponen lagi yaitu :1.  Kesenian2.  Ilmu3.  KepandaianKebudayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :1.  Kebudayaan umum, misalnya kebudayaan Indonesia2.  Kebudayaan daerah, misalnya kebudayaan Jawa, Bali, Sunda, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya3.  Kebudayaan popular, suatu kebudayaan yang masa berlakunya rata-rata lebih pendek daripada kedua macam kebudayaan terdahulu.

f. Contoh azas kemandirian, tut wuri handayani, dan belajar sepanjang hayat adalah:

1.  Asas Tut Wuri Handayani

Sebagai asas pertama, tut wuri handayani merupakan inti dari sitem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dwantara ini kemudian dikembangkan oleh Drs. R.M.P. Sostrokartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Sung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso.Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas yaitu:

1        Ing Ngarso Sung Tulodo ( jika di depan memberi contoh)

2        Ing Madyo Mangun Karso (jika ditengah-tengah memberi dukungan dan semangat)

3        Tut Wuri Handayani (jika di belakang memberi dorongan)

2. Asas Belajar Sepanjang Hayat

Asas belajar sepanjang hayat (life long learning) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (life long education). Kurikulum yang dapat meracang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horisontal.

1       Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan.

2       Dimensi horisontal dari kurikulum sekolah yaitu katerkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah.

3. Asas Kemandirian dalam Belajar

Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu suiap untuk ulur tangan bila diperlukan.

Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalamperan utama sebagai fasilitator dan motifator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sitem CBSA (Cara Belajar Siwa Aktif).

2. KONTRIBUSI PENGEMBANGAN POTENSI MANUSIA DIANALISIS DARI 3 SUDUT LINGKUNGAN YAITU:

a. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang di peroleh seseorang dirumah dalam lingkungan keluarga, berlangsung tanpa organisasi, tanpa orang tertentu yang di angkat sebagai pendidik tanpa program yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan tanpa evaluasi formal berbentuk ujian.Namun pendidikan Informal menentukan kepribadian anak, apakah anak akan menjadi anak yang bertanggung jawab,berbudi luhur, patuh akan peraturan, berpegang teguh pada janjinya atau sebaliknya. Pendidikan Informal sebagai suatu fase pendidikan yang berada di samping dan di dalam pendidikan formal dan non-formal sangat menunjang keduanya.

b. Pendidikan Formal

Pendidikan Formal adalah pendididkan yang mempunyai bentuk atau organisasi tertentu, seperti di Sekolah atau Universitas. Ini terlihat adanya penjenjangan, adanya program pembelajaran, jangka waktu proses belajar dan bagaimana proses penerimaan murid dan lain-lain. Pendidikan formal (PF) yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku.

c. Pendidikan Non Formal.

Pendidikan Non Formal meliputi berbagai usaha khusus yang di selenggarakan secara terorganisasi agar terutama generasi muda dan juga orang dewasa,yang tidak dapat sepenuhnya atau sama sekali tidak berkrsempatan mengikuti pendidikan sekolah. Pendidikan Non Formal meliputi kegiatan pengetahuan praktis dan ketrampilan dasar yang di perlukan masyarakat. Pendidikan Non-Formal (PNF) sebagai mitra pendidikan formal (PF) semakin hari semakin berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan ketenagakerjaan.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, non-formal dan informal, ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumber daya manusia sangat tergantung kepada sejauh mana ketiga subsistem tersebut berperanan. Dalam arti sempit fungsi pendidikan ialah membantu (secara sadar)  perkembangan  jasmani dan rohani. Secara makro (luas) fungsi pendidikan adalah :

  1. Pengembangan pribadi
  2. Pengembangan warga negara
  3. Pengembangan kebudayaan
  4. Pengembangan bangsa

3. ARGUMENTASI MENGAPA PENDIDIKAN KITA BELUM SETARA DENGAN NEGARA TETANGGA

Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai atau kesempatan yang tidak terealisir namun dapat diatasi melalui tindakan publik. Dan tindakan publik dipacu, didorong, dan dikondisikan oleh aksi kebijakan pemerintah. Namun secara substansial, masalah kebijakan itu sendiri pada dasarnya merupakan serangkaian konstruksi mental atau konseptual yang diabstraksikan dari situasi masalah oleh para pelaku kebijakan.

Masalah Kebijakan itu saling tergantung satu sama lain. Dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan unit (kesatuan) yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari seluruh sistem masalah, yaitu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidak-puasan diantara segmen-segmen masyarakat yang berbeda. Karena itu, jarang masalah-masalah dapat didefinisikan dan dipecahkan secara sendiri-sendiri. Sistem masalah yang saling tergantung, dengan demikian, mengharuskan pendekatan holistik, suatu pendekatan yang memandang bagian-bagian sebagai tak terpisahkan dari keseluruhan sistem yang mengikatnya.
Selanjutnya, untuk memahami manajemen kebijakan publik, ada baiknya kita balik ke belakang untuk melihat berbagai definisi kebijakan publik yang diberikan oleh para ahli. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial

Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat
Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. Sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial

Fenomena kebijakan publik tingkat makro sedang dihadapkan pada tantangan IEnorm (Norma internal dan eksternal). Tantangan internalnya adalah adaptasi model birokrasi menurut norma-ganda berdasar pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 dan Undang-undang nomor 32 Tahun 2005 yang harus mampu mempertinggi kinerja birokrasi. Sementara itu, tantangan eksternalnya bersangkut paut dengan urusan publik yang harus mampu memperluas jangkauan dan mempertinggi mutu layanan publik.

Pengembangan manajemen Kebijakan publik diprioritaskan pada revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang kondusif, transparan, impersonal, dan akuntabel, disertai dukungan sistem informatika yang sudah terarah pada pengembangan e-administration atau e-government. Khusus yang menyangkut administrasi pemerintahan yang bersentuhan dengan kebijakan publik, peran birokrasi lebih difokuskan sebagai agen pembaharuan, sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha.
Supaya manajemen kebijakan publik tingkat makro, yang pada tahap perencanaan maupun operasional dan pengawasannya tidak dihadapkan pada lingkungan eksternal yang buram ( tidak jelas ), maka perlu upaya-upaya mewujudkan pelayanan publik ke arah yang lebih baik, yang dapat dilakukan melalui:

Pertama, perlunya menata kembali sistem dan prosedur pelayanan publik, dan menempatkan orang yang tepat pada jabatan/pekerjaan yang tepat, meningkatkann komitmen dan kompetensi pelayanan.

Kedua, perlunya penataan struktur organisasi pemerintah pusat dan daerah, juga sistem hubungan yang menunjukan kesetaraan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah dalam mengelola tugas pelayanan, mempercepat sosialisasi dan internalisasi budaya otonomi dalam rangka implementasi UU OTDA yang baru secara tuntas, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang lebih merata dalam pelayanan.

Ketiga, perlunya membangun tata kelola pelayanan berbasis e-Government, mempercepat penyusunan peraturan perudang-undangan yang bertalian dengan e-Government, dan menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi e-Government.

Keempat, perlunya melakukan dan membangun pola pikir aparatur yang berorientasi pada pelayanan, membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mengurangi peran lembaga pemerintah untuk hal-hal yang sudah dapat dilakukan masyarakat, membangun organisasi pemerintah berdasarkan pada kepercayaan, dan mengembangkan sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Kelima, perlunya mendorong terciptanya lembaga pelayanan publik yang standar dan terukur, dengan membangun sistem standarisasi pelayanan publik mulai dari input, proses dan output dalam pelayanan, kemudian dituangkan dalam SOP yang transparan sebagai pedoman bagi setiap lembaga pelayanan, dalam upaya mendorong dan prosedur yang lebih baik dalam pelayanan, dan meningkatkan kepedulian aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keenam, perlunya merubah peraturan perundang-undangan tentang sistem remunerasi yang menjamin terpenuhinya standar hidup layak dan kesejahtraan PNS, serta berorientasi pada “kelayakan kualifikasi dan kinerja pegawai dengan penghasilan yang diterima”.

Ketujuh, perlunya membangun sistem penilaian kinerja dan pengawasan yang berorientasi pada pemberian penghargaan dan sanksi pada individu pada setiap institusi pemerintah, dan didukung dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang pemberian penghargaan dan sanksi yang tepat.

SKEMA PENDIDIKAN YANG EFEKTIF

VISI SEKOLAH :           Berprestasi untuk mencapai hasil yang maksimal dengan Dilandasi rasa tanggung jawab dalam pandangan Islami dan Berakhlakul Karimah

MISI SEKOLAH  :

1        Meningkatkan Profesional Proses Pembelajaran terhadap anak Didik secara nyata sehinnga menciptakan SDM yang tinggi Yang berguna bagi Bangsa dan Negara.

2        Mengembangkan dan meningkatkan syste Manajemen Sekolah Dalam upaya meningkatkan Mutu Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah Secara Efektif.

3        Mengupayakan kehidupan yang Islami dalam kehidupan Bermasyarakat dalam ruang lingkup Sekolah.

TUJUAN

1        Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan  dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka

2        Mewadahi partisipasi pada stakeholders untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional.

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

  1. Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai program yang ditetapkan
  2. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi, menyusun standar pembelajaran, menyusun rencana strategis pengembangan sekolah, menyusun dan menetapkan rencana progam tahunan, serta mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan.
  3. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan
  4. Menghimpun, menggali dan mengelola sumber dana dan kontribusi lainnya baik materil maupun non-material dari masyarakat

KEBIJAKAN PROGRAM/ KEGIATAN

1        Mengevaluasi program sekolah secara proporsional

2        Mengidentifikasi masalah serta mencari solusinya

3        Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan baik berstandar nasional maupun lokal

4        Memberikan motivasi dan penghargaan, serta otonomi profesional kepada staf pengajar.

5        Memantau kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah

6        Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program

7        Menyampaikan usul/rekomendasi kepada pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

ANALIS SWOT

Strength/ kekuatan

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut menetapkan juga bahwa apabila otonomi daerah tingkat II belum mampu menangani bidang- bidang tertentu, maka bidang- bidang tersebut dapat diserahkan kepala daerah  tingkat I selanjutnya menurut Tilaar (2000: 176) bahwa dalam konteks otonomi daerah khususnya bidang pendidikan dampak positif ditetapkan otonomi daerah manajemen pendidikan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah:

1        Mengembangkan kebudayaan lokal. Dengan demikian masalah pengisian  muatan lokal di daerah- daerah telah merupakan suatu keharusan yang perlu direncanakan, dipersiapkan dan dikembangkan.

2        Mengembangkan kebudayan nasional sebagai benteng pertahanan menjaring pengaruh- pengaruh kebudayaan global yang negatif dan identitas bangsa yang akan memperkuat ketahanan nasional.

3        Mengembangkan inisiatif untuk bereksperimen dan bersaing dalam mengembangkan mutu pendidikan nasional menghadapi persaingan global.

4        Meningkatkan peran masyarakat (swasta) untuk mengembangkan ciri khasnya sebagai sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Secara khusus untuk jenis dan satuan pendidikandi Sekolah berdasarkan konsepsi otonomi daerah tersebut School Based Management atau manajemen Berbasis Sekolah dan Community Based School merupakan tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Dengan demikian sekolah mandiri merupakan suatu bentuk pengelolaan sekolah pada era otonomi daerah sekarang. Dalam kaitannya akan kmandirian sekolah ini diperlukan nilai- nilai baru dan aturan- aturan baru dalam bidang pendidikan.

Ditetapkannya otonomi daerah akan memberikan perubahan dan pengembangan tersendiri dalam segala bidang kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Perubahan dan pengembangan tersebut menurut N.A Amentembun (1994: 10) meliputi:

Perubahan dalam manajemen sekolah berhubungan dengan strukturisasi dari para penyelenggara pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa unsur dari  para penyelenggara pendidikan terdiri dari pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat.sebelum mulai diberlakukannya otonomi daerah strukturisasi yang bersifat vertikal sangat jelas, dengan ditandainya penjenjangan dalam pertanggungjawaban yang sangat nyata dan rinci sesuai dengan kewenangan dari kekuasaan yang harus dilakukan.

Perubahan mendasar dari adanya otonomi daerah erhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ditujukan kepada hal- hal yang menjadi garapan manajemen sekolah.Artinya bahwa baik keuangan, ketenangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab tersendiri dari pihak sekolah, sehingga jelas bahwa sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengelola segala aspek yang menjadi bidang garapannya.

1. Perubahan Manajemen Sekolah

Perubahan dalam manajemen sekolah berhubungan dengan strukturisasi dari para penyelenggara pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa unsur dari  para penyelenggara pendidikan terdiri dari pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat.sebelum mulai diberlakukannya otonomi daerah strukturisasi yang bersifat vertikal sangat jelas, dengan ditandainya penjenjangan dalam pertanggungjawaban yang sangat nyata dan rinci sesuai dengan kewenangan dari kekuasaan yang harus dilakukan.

Perubahan mendasar dari adanya otonomi daerah erhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ditujukan kepada hal- hal yang menjadi garapan manajemen sekolah.Artinya bahwa baik keuangan, ketenangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab tersendiri dari pihak sekolah, sehingga jelas bahwa sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengelola segala aspek yang menjadi bidang garapannya.

2. Sumber Daya Pendidikan

Pengolaan sumber daya pendidikan gengan diberlakunya otonoi daerah jelas merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak sekolah yang bersangkutan, baik mengenai sumber pendapatan keuangan maupun pengelolaannya. Sebelum pelaksanaan otonomi dearah sumber daya pendidikan ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dari pusat, sedangkan setelah otonomi daerah diberlakukuan pihak sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan sepenuhnya dalam pengambilan atas anggaran pendapatan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan.

Pengembangan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mencari dan menganalisis sumber daya pendidikan pada era otonomi pendidikan dengan menerapkan model ” Manajmen Berbasis Sekolah” tentunya adalah melalui pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat serta berkoloborasi dengan dunia masyarakat industri yang mau dan peduli terhadap kepentingan pendidikan. Oleh karena itu jelas bahwa keberhasilan sekolah dalam menerapkan model ” Manajemen Berbasis Sekolah” tergantung pada kemampuan sekolah untuk meningkatkan suatu kepedulian masyarakat akan arti penting pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dengan  diberlakukannya otonomi daerah,memungkinkan sekolah lebih bebas menentukan cara- cara atau strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan mutu pendidikan, tanpa harus menerima instruksi dari pusat terlebih dahulu. Hal- hal yang dianggap baik untuk meningkatkan mutu pendidikan segera dilakukan sesuai dengan tuntutan dan kemampuan sekolah, sehingga jika suatu kegiatan dianggap baik, maka pihak sekolah segera melakukannya tanpa haus menungguintruksi atau petunjuk dari pusat lagi.

Dengan demikian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang telah dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, memberikan kesempatan pada lembaga pendidikan untuk melaksanakan reformasi. Salah satu bentuk reformasi mengembangkan kemandirian sekolah, sehingga muncul sekolah mandiri, yaitu sekolah di mana kekuasaan ada pada pihak sekolah sendiri: Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif serta orang tua siswa. Untuk itu di dunia pendidikan diperlukan nilai- nilai dan aturan- aturan baru dintaranya pergeseran fungsi pemerintah dari controling ke servising yang menunjukkan bahwa pemerintah jangan terlalu mengutamakan pelaksanaan tugas melalui sistem pengasan yang sangat ketat tetapi harus lebih bersikap memberikan pelayanan terhadap dunia pendidikan. Reformasi ini akan dapat berlangsung dan mencapai tujuan apabila ada dukungan partisipasi aktif dari kalangan orang tua siswa dan masyarakat.

Weakness/ kelemahan

Permasalahan-permasalahan menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah adalah:

Pertama, pendidikan akan menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan pendidikan oleh daerah. Disebutkan bahwa hanya sekitar 10% daerah yang dapat menyediakan anggaran memadai untuk pendidikan, padahal pemerintah daerah harus menyediakan prasarana dan sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan peralatan praktikum yang memadai. Pembiayaan pendidikan selama ini masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Kedua, tantangan dalam hal pembiayaan pendidikan oleh masyarakat. Dalam kondisi krisis ekonomi dan banyaknya kerusuhan mengakibatkan banyaknya pengungsi angka partisipasi murni dan angka drop out yang dijadikan sebagai tolok ukur tantangan pembiayaan oleh masyarakat sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pada daerah yang kaya angka partisipasi murni (APM) akan tinggi dan angka drop out (ADO) akan rendah, sedangkan pada daerah yang masyarakatnya miskin akan terjadi yang sebaliknya.

Ketiga, rendahnya sumber daya manusia yang menangani pendidikan, baik tenaga pengajarnya (guru) maupun tenaga non teknis.

Sementara itu, Portz (1996) mengidentifikasikan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dan hambatan pendidikan di Boston, yang sangat relevan dengan permasalahan pendidikan di Indonesia antara lain adalah: 1) masalah Governance atau kepemerintahan, contohnya seperti adanya penekanan kepada dinamika politik di antara superintendent dan komite sekolah. Selain itu juga kurangnya kepemimpinan. 2) Masalah yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, antara lain meliputi kegagalan didalam menyediakan program pendidikan yang memadai, prestasi siswa dan birokrasi pendidikan. 3) Masalah kurangnya dukungan pembiayaan dan hubungan dalam pemerintahan.4) Masalah kurangnya dukungan dari masyarakat atau warga negara yang disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan terpisahnya sekolah dengan masyarakat. 5) Masalah yang terkait dengan permasalahan sosial secara umum dan kondisi eksternal di luar sekolah seperti misalnya kemiskinan, ras, kriminal, dan ekonomi.

Menurut Presman dan Wildausky (1973) (lihat Abdul Wahab, 1997) faktor-faktor yang dikemukakan di atas, untuk menghindari kegagalan dalam implementasi perlu mendapat perhatian secara seksama.

Sementara Parson (1997) mengatakan bahwa kegagalan implementasi suatu kebijakan cenderung karena faktor ulah manusia, dimana pengambilan keputusan yang gagal memperhitungkan kenyataan adanya persoalan manusia yang sangat komplek dan bervariasi. Adapun yang dimaksudkan disini adalah baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun sekolah beserta warganya sebagai pelaku kebijakan dan target group.

Merujuk kepada berbagai kendala atau hambatan yang telah diidentifikasi dari berbagai penelitian, dan dikaitkan dengan pandangan atau pendapat ahli mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi suatu kebijakan, maka peneliti berpendapat bahwa: “kegagalan implementasi suatu kebijakan, belum tentu sepenuhnya dikarenakan ketidakmampuan pelaksana (aktor/stakeholders pelaksana), tetapi juga disebabkan karena pembentukan kebijakan itu sendiri yang kurang sempurna atau kebijakan tersebut memang jelek (bad policy). Disinilah dituntut kepiawaian dari para pelaksana kebijakan (aktor/ stakeholderss) atau pelaku utama kebijakan, supaya mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi, sehingga proses implementasi dapat berjalan efektif dan tujuan/pokok kebijakan dapat direalisasikan.

Berkenaan juga dengan kegagalan implementasi MBS, Wohlsteter dan Mohrman (1996) (lihat Nurkolis, 2001) dalam hasil penelitian mengungkapkan empat macam kegagalan implementasi MBS, yaitu Pertama, sekedar mengadopsi model apa adanya ada upaya kreatif. Kedua, Kepala Sekolah bekerja berdasarkan agenda kerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi warga sekolah. Ketiga, kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak. Keempat, menganggap MBS adalah hal yang biasa dengan tanpa usaha yang serius akan berhasil dengan sendirinya, padahal pada kenyataannya implementasi MBS memakan waktu, tenaga, pikiran secara besar-besaran. Keempat indikator yang telah dipaparkan di atas, mengisyaratkan bahwa guna menghindari kegagalan implementasi kebijakan MBS atau kebijakan MPMBS tersebut, maka diperlukan keterlibatan atau partisipasi aktif semua pelaku kebijakan (koalisi aktor/stakeholderss) untuk mengkaji, melakukan penyesuaian dan adaptasi (reformulasi).

Kebijakan yang dilandasi azas kerjasama, keterkaitan, kebersamaan dan akuntabilitas yang didukung oleh semangat demokrasi dan transparansi menuju suatu komitmen/ konsensus, agar pelaksanaan program MPMBS (implementasi kebijakan MPMBS) berjalan dengan baik, dan tujuan kebijakan (yakni meningkatkan mutu pendidikan) tercapai. Koalisi aktor/stakeholderss tersebut, meliputi: Kepala Sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, masyarakat, Komite Sekolah/BP3, pejabat pemerintah terkait, dan organisasi masyarakat lainnya yang peduli terhadap kegiatan pendidikan di sekolah.

Opportunity/ peluang

  • Investasi Dalam Bentuk Portofolio (Saham)

Salah satu hal yang perlu dikritisi adalah dari sisi pendanaan BHP. Sebagaimana tercantum dalam UU BHP pasal 41, tidak seluruh pendanaan BHP berasal dari Pemerintah, baik itu pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Artinya masih terdapat porsi-porsi dimana institusi pendidikan yang bersangkutan perlu mengusahakan sendiri sumber dana lain dalam memenuhi biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Mari kita telaah, dari sumber-sumber mana saja institusi pendidikan dapat memperoleh dana untuk ‘menambal’ biaya operasional mereka. Dari peneleaahan tersebut juga akan terlihat bahwa mekanisme pendanaan biaya operasional pada BHP diluar porsi pemerintah, tidak hanya diatur dalam UU BHP saja, namun juga tercantum pada peraturan-peraturan lain (PP dan Perpres). UU BHP ‘hanya’ menjelaskan garis besar porsi-porsi pembiayaan yang harus ditanggung sendiri oleh BHP dan menjelaskan secara umum mekanisme memperolehnya. Rincian dari mekanisme tersebut diatur selanjutnya oleh peraturan lain.

Salah satu sumber pendanaan yang diperbolehkan dijalankan oleh BHP adalah investasi dalam bentuk portofolio (saham). Hal ini tercantum dengan jelas pada pasal 42 ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan (BHP) dapat bermain di pasar bursa. Tentunya kita belum lupa mengenai riskannya bermain di sektor finansial. Gambaran anjloknya sektor finansial dunia pada krisis ekonomi global saat ini tentunya sangat menggambarkan tingginya resiko permainan saham di lantai bursa. Tak terhitung berapa banyak perusahaan-perusahaan besar dunia yang mendadak gulung tikar karena fluktuasi nilai saham yang sangat rentan. Bayangkan jika sektor vital seperti pendidikan ditopang oleh mekanisme pendanaan yang rapuh seperti ini? Akan jadi seperti apa dunia pendidikan Indonesia? Ramai-ramai gulung tikar pula kah?

Mekanisme lain yang dapat dilakukan oleh BHP untuk memperoleh dana adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang (peraturan) yang ada. Hal tersebut tercantum dalam pasal 45 ayat 1 UU BHP, namun tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut. Satu hal yang menarik adalah keberadaan PP no.48 tahun 2008 mengenai pendanaan pendidikan. PP tersebut menjelaskan secara terperinci sumber-sumber dana ynag dapat digunakan oleh BHP. Pada PP tersebut terdapat beberapa pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu sumber pendanaan institusi pendidikan adalah dari pihak asing. Sedikitnya terdapat 15 pasal dalam PP tersebut yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan yang sah dari institusi pendidikan berasal dari pihak asing.

Keterlibatan pihak asing dalam dunia pendidikan Indonesia yang tercantum dalam peraturan negeri ini tidak hanya itu. Pada Perpres No.77/2007 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal, disebutkan bahwa jenis badan usaha yang dapat dimasuki modal asing adalah pendidikan, baik formal maupun informal, dengan persentase modal asing sampai dengan 49%.

  • Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.

Thereat/ Ancaman

Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.

Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.

Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)” dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2 ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.

Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.

4. PERBEDAAN PENGEMBANGAN MANUSIA UTUH DENGAN TIDAK UTUH ADALAH:

Gambaran hakekat kodrati manusia (Illahiah/Natural dan Sospol) dalam uraian terdahulu, melukiskan hakekat manusia yang serba potensial dan sarat keterbatasan. Dalam kehidupannya sebagai insan social diperkaya dengan seperangkat kodrat social sesuai dengan status dan peran laku harapannya (expected role behavior), Beberapa sifat kodrati insan social ini ialah a.l. selalu berkelompok (group base), kontekstual/ kondisional, bersifat mono multiplex/pluralistic, insan politik yang terorganisir (zoon politicon, organized political man), insan yang terikat dalam sejumlah lingkaran kehidupan (life cycles) yang multi aspek dan multi waktu. John Locke, mengemukakan 5 sifat natural manusia dalam posisinya sebagai organized political man; yakni : suka dihormati, cinta kekuasaan, merasa pintar, ingin selamat dan hidup abadi. Kelima hal ini ditampilkan setiap diri manusia yang normal dalam kehidupannya, dan bila tidak dikendalikan kelima hal tadi akan berwujud menjadi: gila hormat, gila kekuasaan, sok pintar, cari selamat/aman (anti risiko) dan takut mati. (silahkan anda renungi/kaji diri anda sendiri ).

Kedua perbedaan hakekat kodrati tadi dengan diintervensi oleh tempat – waktu dan kondisi, berinteraksi/berinteradiasi dan menyebabkan proses perkembangan manusia serta melahirkan produk the real thing of man/human being. Proses perkembangan tadi tidak bersifat normless, melainkan terikat dan atau terkendali oleh seperangkat tatanan norma-acuan (norm refrences). Dalam masyarakat Indonesia ada/berlaku 6 norma acuan pokok yang menuntun/mengendalikan/mengharus kan diri dan kehidupan manusia ialah nroma/syariah agama, budaya agama, budaya adat/tradisi, hukum positif/negara, norma keilmuan, dan norma metafisis (hal ihwal diluar jangkauan kemampuan manusia, alam gaib – kepercayaan). Ke enam acuan normative tadi ada dalam setiap lingkaran dan aspek serta system kehidupan manusia. Dan setiap norma melahirkan acuan nilai dan moral. Norma adalah perangkat ketentuan/hukum/ arahan, dia bisa datang dari luar (eksternal) seperti dari Tuhan/Agama, negara/Hukum, masyarakat/adat dan bisa pula (yang terbaik ) datang dari dalam diri atau sanubari/qolbu kita sendiri. Norma yang sudah menjadi bagian dari hati nurani (suara hati = qolbu !) adalah norma dan nilai – moral yang sudah bersatu raga (personalized) dan menjadi keyakinan diri atau prinsip atau dalil diri & kehidupan kita. Nilai ( value = valere) adalah kualifikasi harga atau isi pesan yang dibawakan/tersurat/tersirat dalam norma tsb (a.l. Norma agama memuat nilai/harga haram – halal – dosa – dll) dan melekat pada seluruh instrumental input manusia (hal-hal yng materiil/imateriil, personal/impersonal, kondisional, behavioral). Sedangkan Moral/Moralita adalah tuntutan sikap – perilaku yang diminta oleh norma dan nilai tadi. Maka karenanya suatu norma dari suatu sumber bisa memuat nilai – moral positif maupun negatif dan jumlahnya amat banyak serta bersifat relatif/subjektif – instrumental yang mungkin pula kontradiktif satu dengan lainnya. Contoh simple misalnya Norma agama “dilarang mencuri” memuat nilai a.l. dosa, haram, neraka, dll; moralita yang dituntut jauhi, hindari, jangan dikerjakan.

Sedangkan yang saya maksudkan Sistem dalam kehidupan ialah apa yang dikemukakan oleh Talcot Parson, dimana menurutnya setiap organisme kehidupan (manusia, binatang, tanaman dll) memiliki 5 system; yakni: sistem nilai (value system), system budaya (cultural system); system social (social system), system personal (personal system) dan system organic (organic system).Maka karenanya Diri Manusia dan Astagatra kehidupan manusia yang bersifat organisme hidup tidak luput dari lima system tadi dan setiap system mengacu kepada 6 norma acuan yang ada/dianut/diyakni orang/masyarakat/kehidupannya.

Dari gambaran tadi jelas bahwa diri dan kehidupan manusia sarat/padat norma – nilai dan moral, tidak ada kehidupan yang “value free” (bebas nilai). Potret diri dan kehidupan di atas bila kita jabarkan secara matematis akan nampak sebagai berikut:

1. Life Cycles manusia = 5 (diri, keluarga, masyarakat, bangsa/negara dan dunia)

2. Aspek kehidupannya = 5 dimensi/aspek (Ipoleksosbudag)

3. Sumber Norma acuannya ada 6

Kita sudah sering mendengar dari kalangan praktisi dan ilmuwan bahwa administrasi negara kita memiliki berbagai kelemahan birokrasi transisional, misalnya, inefisiensi, produktivitas rendah, kurang mampu melaksanakan tugas pembangunan dan sebagainya. Para ahli seperti Tjokrowinoto (1989), Effendi (1990), Evers (1988), Bintoro (1987), Mustopadidjaja (1988), Abdullah (1985), Brett (1988) dan Bryant dan White (1987) sudah sering mensinyalir bahwa salah satu hambatan yang besar dalam pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah sistem administrasi negara yang belum memiliki kemampuan yang cukup memadai buat melaksanakan berbagai tugas pembangunan yang semakin kompleks. Hambatan ini akan menjadi semakin nyata pada Tahap Pembangunan Jangka Panjang Kedua (1993/94 – 2018/2019) karena, berbeda dengan Pembangunan Jangka Panjang Pertama, tujuan pembangunan nasional masa masa tersebut akan lebih menitik beratkan pada peningkatan kualitas manusia dan kualitas masyarakat sebagai upaya meningkatkan martabat manusia. Orientasi pembangunan yang telah berubah ini memerlukan sistem administrasi yang berbeda dari sistem yang ada sekarang ini. Sistem administrasi baru ini memerlukan struktur yang lebih organis-adaptif, deregulasi prosedur, lebih memiliki orientasi pelayanan publik serta lingkungan politiko birokratik yang mampu mengawasi kegiatan birokrasi (Brett, 1988 dan Effendi, 1990).

Pada kesempatan ini saya ingin melontarkan pemikiran-pemikiran awal mengenai sistem administrasi buat pembangunan nasional yang menekankan kualitas manusia dan kualitas masyarakat. Untuk itu kupasan akan saya sampaikan dalam tiga bagian. Pertama, bagaimana sistem administrasi yang diperlukan untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia. Pembahasan akan dipusatkan pada kualitas manusia organisasi yang diperlukan buat sistem administrasi tersebut. Kedua, apa hambatan-hambatan sosio-kultural dan politiko-birokratis dalam pengembangan kualitas manusia organisasi tadi. Ketiga, apa upaya yang perlu dilaksanakan untuk menumbuhkan kualitas manusia organisasi yang banyak diperlukan di masa depan.

Birokrasi untuk Pembangunan Kualitas Manusia Max Weber, sosiolog Jerman yang merumuskan konsep biro-krasi untuk pertama kali, mempunyai pemikiran yang amat berbeda dari para sarjana yang dibicarakan di atas tentang hubungan antara birokrasi dan pembangunan ekonomi. Menurut Weber, birokratisasi adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa birokrasi tidak mungkin dicapai ekonomi modern yang berkelanjutan, industrialisasi yang cepat dan “take-off into selfsustained growth” (Giddens, 1985:195).

Teori birokratisasi Weber tadi menimbulkan satu pertanyaan yang selalu mengusik di benak para sarjana administrasi pembangunan: “Apakah birokratisasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sudah sampai ke tingkat yang cukup tinggi sebagai prasarana pembangunan ekonomi?” Atau, sebaliknya, sudahkah birokratisasi yang terlalu berlebihan (overbureaucratization) justru telah menjadi beban yang menghambat kemajuan ekonomi negara ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dibahas proses birokratisasi secara lebih mendalam agar kita dapat membandingkan tingkat birokratisasi di Indonesia dengan di beberapa negara di kawasan ini. Evers (1987) dalam analisisnya tentang birokratisasi Asia Tenggara membedakan tiga pola birokratisasi berikut:

a)      Pola pertama adalah birokratisasi sebagai proses rasionalisasi prosedur pemerintahan dan aparat administrasi negara. Proses ini menjadi fokus dan dibahas secara luas dalam teori Weber dan oleh Evers dinamakan birokratisasi a la Weber atau Weberisasi atau (Bw).

b)      Pola kedua adalah proses birokratisasi dalam bentuk peningkatan jumlah pegawai negeri dan pembesaran organisasi pemerintah. Dalam literatur ilmu sosial sering disebut nama Parkinson, tokoh ilmu sosial dari Universitas Singapura menjadi terkenal karena “Parkinson’s Law” yang telah diciptakannya. Hukum Parkinson ini menyatakan:

  1. tiap pegawai negeri akan berusaha sekuat tenaga meningkatkan jumlah pegawai bawahannya, dan
  2. tiap pegawai akan selalu menciptakan tugas baru bagi dirinya sendiri yang sering diragukan manfaat dan artinya. Karena itu laju birokratisasi akan meningkat dan jumlah pegawai negeri akan naik secara otomatis tidak administrasi baru ini memerlukan struktur yang lebih organis-adaptif, deregulasi prosedur, lebih memiliki orientasi pelayanan publik serta lingkungan politiko-birokratik yang mampu mengawasi kegiatan birokrasi (Brett, 1988 dan Effendi, 1990).

c)      Pola ketiga adalah birokratisasi sebagai proses perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan ekonomi, politik dan sosial masyarakat dengan peraturan, regulasi, dan bila perlu pemaksaan. Proses ini di-sebut Evers birokratisasi Orwell atau Orwellisasi sesuai dengan gambaran masyarakat yang digambarkan oleh penulis George Orwell dalam novelnya yang berjudul “1984″.

Dengan ketiga pola ini kita dapat mengukur tingkat bi-rokratisasi di Indonesia serta membandingkannya dengan tingkat yang sama di beberapa negara Asia Tenggara. Evers, menggunakan pola Parkinson, mengukur tingkat birokratisasi tersebut dengan memakai rasio pegawai negeri dan penduduk sebagai tolak ukur. Dia menyimpulkan bahwa proses birokratisasi relatif berjalan dengan cepat di negara Asia Tenggara. Tingkat birokratisasi yang tertinggi adalah di Malaysia dengan 40 pegawai per 1000 pada tahun 1986 diikuti oleh Indonesia dengan 19 pegawai per 1000 penduduk dan Thailand dengan 10 pegawai per 1000 penduduk. Walau pun Indonesia mempunyai tingkat birokratisasi yang terendah tetapi pertumbuhannya adalah yang tercepat karena antara 1950 dan 1988 jumlah pegawai negeri telah meningkat sebanyak lebih dari sepuluh kali lipat, dari 303 ribu menjadi 3,4 juta. Evers menamakan pertumbuhan yang cepat ini “runaway bureaucratization”.

Menurutnya, proses ini dapat dibandingkan dengan inflasi mata uang. Bila peredaran mata uang ditambah terus maka nilainya akan merosot. Bila jumlah pegawai negeri ditambah terus se-cara cepat tanpa mengingat keseimbangannya dengan beban tugas pemerintahan, maka “nilai” pegawai negeri akan semakin menurun dan terjadilah inefisiensi. Dengan kata lain, inflasi pegawai negeri tadi akan menghambat tercapainya birokratisasi seperti yang diinginkan oleh Weber. Seperti sudah disinggung di atas, tesis utama teori birokratisasi Weber adalah sebagai berikut: birokrasi modern yang rasional diperlukan untuk ekonomi modern. Apa ciri-ciri birokrasi modern ini? Weber menggunakan konsep tipe ideal (idealtyp) untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut pemikiran Weber suatu birokrasi modern mempunyai ciri-ciri berikut:

  1. kegiatan birokrasi dilaksanakan secara teratur dengan batas-batas otoritas yang jelas,
  2. ada hirarki kewenangan,
  3. ada aturan yang jelas tentang perilaku, otoritas dan tanggung-jawab pegawai, dan
  4. pegawai diterima atas dasar merit bukan ikatan kekrabatan.

Salah satu ciri yang penting dari birokrasi rasional ala Weber ini adalah suatu sistem penggajian bagi pegawai sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas birokrasi tadi. Dalam hal ini, birokrasi Indonesia mempunyai pola yang agak “unik” menurut pola pemikiran Weber dan lebih mendekati pola imbalan dalam suatu birokrasi patrimonial yang lebih menyandarkan pada hubungan antar patron dan client atau yang secara populaer dikenal sebagai “bapakisme”. Selama sistem penggajian dan honor seperti ini seimbang dengan beban tugas maka dia dapat memacu produktivitas pegawai. Kalau tidak, sistem seperti diragukan kemampuannya untuk menghasilkan birokrasi yang berdayaguna dan berhasilguna seperti yang difikirkan oleh Weber.

Cara lain yang telah ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan prestasi pegawai adalah dengan menaikkan gaji me-reka. Anggaran pemerintah untuk gaji pegawai memang mening-kat sebesar 48 persen selama PELITA IV, tetapi pendapatan riil pegawai negeri sebenarnya menurun sebesar 24 persen (BIES, Survey of Recent Development, 23:2, 1987). Gaji pega-wai negeri golongan I misalnya hanya mencapai 30 persen dari Kebutuhan Fisik Minimal keluarga dengan 2 anak (Effendi, dkk, 1989). Tingkat gaji pegawai yang rendah ini akhirnya telah menciptakan birokrasi tidak produktif dan tingkat efisiensi yang rendah. Dengan kata lain, sistem remunerasi yang dipakai oleh Indonesia telah menyimpang dari prinsip yang difikirkan oleh Weber, dan karenanya sistem tersebut tidak akan mampu menumbuhkan birokrasi yang rasional dan memiliki tingkat produktivitas dan efektivitas yang diperlukan untuk menopang pembangunan yang sedang meningkat.

Peranan birokrasi pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, Thailand dan Singapura da-pat dikatakan cukup besar. Bahkan ada sebagian penulis yang menganggap bahwa peranan birokrasi dalam kehidupan ekonomi dan dunia usaha Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN. Sistem birokrasi Indonesia ini dinamakan masyarakat politik birokratik (bureaucratic polity) oleh Jackson (1978), atau kapitalisme birokratik (bureaucratic capitalism) oleh Robison (1986) untuk menggambarkan suatu sistem ekonomi dan politik dimana kegiatan ekonomi yang utama dimiliki oleh pemerintah dan sangat dikendalikan oleh peraturan-peratutan pemerintah. Sistem seperti ini menggambarkan pola birokrasi Orwell dan seperti yang kita lihat keadaan ini amat mengham-bat proses pembangunan, terutama buat jangka panjang.

Untuk sementara masyarakat birokratis seperti ini memang mampu menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Studi yang diadakan oleh Muhaimin (1986), misalnya, menyimpulkan bahwa dari berbagai tolak ukur nampak bahwa Pemerintah Orde Baru telah mampu mencapai hasil-hasil yang cukup besar dalam memperkuat kehidupan bernegara. Antara 1969/70 dan 1985/86 pengeluaran pembangunan pemerintah telah meningkat hampir 80 kali sebelum menurun mencapai titik terendah pada tahun 1988/89. Seiring dengan itu telah terjadi peningkatan penerimaan dalam negeri sebesar hampir 90 kali termasuk pe-ningkatan penerimaan pajak sebesar 67 kali lipat pada kurun waktu yang sama. Dalam pada itu volume APBN yang merupakan salah satu tolok ukur kegiatan pembangunan pemerintah juga telah mengalami pertumbuhan yang amat pesat seiring dengan bertambahnya proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan. Pada PELITA I, besarnya dana yang disediakan melalui APBN adalah Rp. 3.283,23 milyar, pada PELITA II meningkat menjadi Rp. 18.019,4 milyar, pada PELITA III meningkat lagi menjadi Rp. 66.393,7 milyar dan pada PELITA IV telah meningkat lagi menjadi Rp. 91.063 milyar.

Peningkatan APBN ini telah memperkuat daya beli dalam negeri sehingga ekonomi dapat tumbuh dengan pesat. Tetapi, seperti dugaan Weber, birokrasi patrimonial terbukti tidak mampu bertahan buat usaha pembangunan ekonomi jangka panjang. Kenyataan ini mulai nampak pada pertengahan PELITA IV. Gejolak-gejolak ekternal yang diakibatkan oleh resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan telah menimbulkan penurunan permintaan terhadap minyak, bahan tambang serta komoditi pertanian yang menjadi andalan Indonesia dalam pencarian de-visa. Keadaan ini lebih diperburuk lagi oleh berbagai tindakan protektif yang diadakan oleh negara-negara maju untuk menghambat serangan ekspor dari negara berkembang. Keadaan ini membawa dampak langsung bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Sampai dengan pertengahan PELITA IV laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai sekitar 4 persen bila diukur dari Produk Domestik Bruto. Dengan demikian tingkat pertumbuhan riil kurang dari 2 persen karena tingkat pertum- buhan penduduk adalah 2,1 persen. Keadaan ini sedikit membaik pada tahun-tahun berikutnya karena ekonomi dunia lebih sehat keadaannya.

Kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini memang nampaknya mampu memperbaiki kinerja ekonomi nasional. Selain dapat mengurangi kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak ekonomi internasional tindakan-tindakan tadi nampaknya telah dapat meningkatkan daya saing berbagai produk buatan Indonesia di pasar internasional. Lebih penting lagi tindakan deregulasi yang telah dilaksanakan secara sistematis oleh Pemerintah nampaknya telah menyebabkan perubahan struktur yang cukup besar pada ekonomi Indonesia. Menurut perkiraan staf Bank Dunia tindakan-tindakan debirokratisasi dan deregulasi dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah menurunkan secara drastis peranan BBM sebagai sumber pendapatan dari ekspor dari hampir 81 persen pada 1981/82 menjadi 66.6 persen pada 1985/86 dan turun lagi menjadi 35.8 pada 1988/89. Akibatnya, terjadi juga penurunan pada kontribusi penghasilan dari BBM terhadap penghasilan total dari hampir 71 persen pada 1981/82 menjadi 57.5 persen pada 1985/86 dan hanya 41.3 persen pada 1988/89. Perubahan struktur ekonomi ini nampak juga dari perbandingan antara hasil ekspor Non-BBM terhadap impor non-BBM yang telah meningkat dari hanya 28.8 persen pada 1981/82 menjadi 55.4 pada 1985/86 dan meningkat menjadi 90.3 persen pada 1988/89. Namun, belum semua bidang kegiatan rupanya tersentuh oleh berbagai tindakan debirokratisasi dan deregulasi tadi. Misalnya, arus barang antar daerah masih terhalang oleh berbagai peraturan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang akhirnya akan merugikan masyrakat banyak.

Sampai saat ini memang sebagian besar kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang ditempuh oleh Pemerintah masih dipusatkan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tindakan deregulasi yang ditempuh adalah menyang-kut pemberian peluang yang lebih besar kepada swasta dalam memobilisasi dana masyarakat dan penghapusan ekonomi biaya tinggi dengan memperlancar arus barang serta menyederhanakan sistem perizinan. Namun masih banyak aspek pengelolaan pembangunan yang belum disentuh dan karenanya memerlukan tindakan debirokra-tisasi dan deregulasi lebih lanjut. Misalnya, Pembangunan Jangka Panjang Kedua (1994/95 – 2019/20) yang menekankan pembangunan kualitas manusia dan kualitas masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan juga memerlukan peninjauan yang kritis terhadap bentuk serta peranan birokrasi pemerintah.

Agar dapat melaksanakan pembangunan kualitas manusia yang mencakup dimensi-dimensi kapasitas (capacity), pemera-taan (equity), pemberian kewenangan dan kekuasaan kepada masyarakat (empowerment), keberlanjutan (sustainability) dan kesadaran akan saling-ketergantungan (interdependency), diperlukan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada partisipasi masyarakat melalui LSM mau pun lembaga perwakilan rakyat. Dengan kata lain diperlukan peninjauan kembali tentang peranan birokrasi dalam usaha pembangunan nasional. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama Repelita III dan IV dan di masa-masa yang akan datang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi semata-mata tidak lagi memadai untuk meningkatkan taraf kemakmuran kita serta untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Kapasitas administrasi negara untuk melaksanakan pembangunan relatif masih rendah dan belum mampu memecahkan masalah-masalah nasional yang besar seperti pemerataan hasil pembangunan, peningkatan produktivitas nasional, penyediaan kesempatan kerja dan penyelenggaraan pelayanan publik. Masalah-masalah tersebut tidak mungkin dapat dipecahkan melalui upaya pembangunan yang unidimensional atau sektoral seperti yang kita ikuti selama ini dengan semata-mata mengandalkan kemampuan administrasi negara. Untuk mengatasi masalah-masalah nasional tadi kualitas manusia dan masyarakat perlu ditingkatkan agar potensi penduduk dapat diarahkan pada upaya pembangunan nasional.

Dalam kerangka pemikiran ini lah, pembangunan kualitas manusia mendapatkan penekanan pada GBHN 1988. Sekarang semakin disadari oleh Pemerintah mau pun oleh para ilmuwan bahwa pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia Indonesia, baru dapat dilaksanakan secara berhasil bila upaya pembangunan tersebut dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia sebagai sumberdaya pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan seperti itu diperlukan suatu sistem administrasi yang baru yang lebih berkemampuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Konsep pembangunan kualitas manusia sebenarnya cukup sederhana, yakni suatu upaya yang terencana untuk mening-katkan kapasitas individu dan masyarakat suatu bangsa untuk dapat secara aktif menentukan masa depannya. Kapasitas ini mencakup 5 aspek yakni: kapasitas untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat, keberlanjutan (sustainable), dan kesadaran akan interdependensi antar manusia, antar manusia dan lingkungannya, dan antar negara. Bila di difinisikan seperti ini, pembangunan kualitas manusia pada dasarnya adalah upaya untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitas penduduk sebagai sumberdaya pembangunan yang utama dalam rangka mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Dalam konteks Indonesia, konsep pembangunan kualitas manusia ini perlu diperkaya dengan dimensi-dimensi yang khas buat bangsa kita yakni, ketaatan pada prinsip-prinsip moral dan agama, kesetiakawanan sosial dalam hubungan antar manusia, pengembangan rasionalitas, dan kemampuan menegakkan keman-dirian (Salim, 1990:12).

Pergeseran titik berat pembangunan dari Trilogi yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang cepat, ke yang menekankan pemerataan, dan ke pembangunan kualitas manusia dan kualitas masyarakat pada Pelita-Pelita yang akan datang, membawa implikasi pada sistem administrasi yang digunakan buat mencapai tujuan yang berbeda ini. Untuk melaksanakan pembangunan sumberdaya manusia sebagai upaya untuk meningkatkan martabat mereka diperlukan suatu rona birokrasi yang tidak sama dengan yang kita miliki sekarang ini. Beberapa penulis, misalnya Riggs (1976) dan Brett (1988), meramalkan bahwa sistem administrasi Indonesia sekarang ini memiliki struktur organisasi, prosedur kerja, orientasi petugas, serta lingkungan birokrasi yang lebih mendekati gambaran suatu masyarakat birokrasi politik a la Jackson (1978) atau kapitalisme birokratik a la Robison (1986).

Seperti administrasi pemerintahan di NTB lainnya, administrasi negara Indonesia menduduki tempat yang masih sentral walau pun dengan kadar yang sedang menuju perubahan. Dimensi pembangunan yang semakin luas dan kompleks telah menimbulkan perubahan yang drastis pada fungsi pemerintahan di negara-negara tersebut. Perubahan-perubahan yang cepat di tingkat global dan nasional serta tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang bertambah baik adalah faktor pendorong yang amat kuat bagi perubahan-perubahan pada sistem administrasi agar sistem tersebut lebih mampu untuk mendukung pembangunan yang bertambah kompleks tadi. Seperti sudah disinggung di atas, pembangunan kualitas manusia itu sebenarnya mencakup lima dimensi yakni kapasitas untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada rakyat, kesadaran yang lebih tinggi ten-tang interdependensi antar manusia dan lingkungannya mau pun hubungan antar daerah dan antar bangsa, dan juga penekanan pada azas keberlanjutan (sustainability).

Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem administrasi baru yang lebih cocok untuk pembangunan kualitas manusia, yakni sistem administrasi yang memiliki struktur yang lebih terbuka atau organis adaptif (Bennis, 1969, dan Saxena, 1985), prosedur yang lebih sederhana dan cepat, petugas yang berorientasi fasilitator dan memiliki budaya pelayan publik serta lingkungan politik-birokratis yang mampu menciptakan “pengawasan” yang fungsional dan effektif terhadap birokrasi pemerintah. Meningkatkan Kualitas Manusia dalam Birokrasi Pembangunan Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Pemerintah, khususnya sistem administrasinya, pada akhirnya merupakan salah satu faktor penentu yang utama yang akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan kualitas manusia. Para kritikus birokrasi pada umumnya masih sepakat bahwa peranan birokrasi dalam pembangunan nasional tidak mungkin dapat digantikan sepenuhnya oleh lembaga swasta (Mathur, 1986:9). Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sistem administrasi pembangunan menghadapi banayak hambatan yang amat mempengaruhi kemampuan sistem tersebut buat melaksanakan pembangunan kualitas manusia secara baik dan dengan amat memperhatikan martabat manusia.

Secara garis besar hambatan-hambatan pada birokrasi pembangunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: hambatan proses dan hambatan orientasi (Saxena, 1986:49). Hambatan proses mencakup baik aspek struktur dan prosedur. Hingga kini struktur organisasi modern tetap dipandang sebagai model birokrasi yang tepat buat melaksanakan pembangunan. Oleh para ahli sering kekurang berhasilan yang terjadi di banyak negeri dihubungkan dengan bentuk birokrasi ini. Tetapi, yang menyebabkan model tersebut kurang berhasil bukanlah bentuknya itu tetapi adalah karena adanya nilai-nilai dan struktur organisasi yang tradisional yang menyebabkan tumbuhnya distorsi bentuk organisasi modern menjadi sistem yang patrimonial. Pada sistem ini prinsip-prinsip nepotisme dan partikularistik berlaku. Kalau pada sistem ekonomi kita mengenal adanya dualisme antara ekonomi tradisional agraris dan ekonomi modern industrial, maka dalam sistem administrasi kita dikenal adanya dualisme antara sistem administrasi tradisional yang menekankan ritualisme administratif yang tidak efisien dan sistem administrasi modern yang menekankan rasionalisme administratif yang efisien (Riggs, 1957:59). Dualisme administratif ini yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan budaya pelayan publik dalam birokrasi kita merupakan salah satu sebab kekurang mampuan administrasi pembangunan Indonesia.

Birokratisasi dan sentralisasi yang kuat dalam pengelolaan pembangunan telah menimbulkan struktur birokrasi yang amat hirarkis dan legalistis, sehingga prosedur lebih bertujuan untuk memenuhi tuntutan struktur daripada manfaat. Fleksibilitas dan arus komunikasi yang lancar yang amat diperlukan dalam penyelenggaraan program pembangunan memnjadi terhambat, dan dalam birokrasi pembangunan yang luar biasa besarnya di Indonesia, prosedur menjadi amat kaku dan lamban. Yang lebih parah adalah prosedur yang mencekik ini ditumpangi lagi oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditi yang diperdagangkan untuk keuntungan pribadi mau pun kelompok. Peranan birokrasi pemerintah yang kuat dan dominan dalam pengelolaan program pembangunan selama 25 tahun ini telah menimbulkan mental penguasa yang amat kuat di kalangan pejabat birokrasi dan ini menjadi penghambat yang cukup besar dalam upaya penciptakan aparatur pemerintahan yang terbuka dan mampu menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam birokrasi seperti itu prestasi seorang pejabat bawahan akan diukur dari kemampuannya mencapai target-target yang telah ditentukan dan oleh “kepuasan” atasan terhadap prestasi bawahan tadi. Karena itu sifat yang paling menonjol adalah semangat untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan serta kurang mementingkan perubahan dan kemajuan yang identik dengan pembangunan. Dengan kata lain, tumbuhlah dengan subur etos kerja status quo yang mendorong para pejabat untuk lebih mempertahankan keharmonisan dalam segala hal.

Perubahan-perubahan pada birokrasi pemerintah itu sen-diri sebenarnya tidak akan terjadi terlepas dari kondisi lingkungannya. Karena itu dalam pelaksanaan pembangunan kualitas manusia ini diperlukan suatu persyaratan mutlak yakni kemungkinan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan kapasitasnya (Bryant dan White, Ibid; dan Korten dan Klaus, Ibid). Partisipasi masyarakat ini akan memungkinkan mereka untuk membantu menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam pembangunan. Partisipasi ini juga akan memungkinkan masuknya informasi yang lebih banyak dari lapangan yang berguna bagi penentuan strategi pembangunan yang lebih tepat. Dukungan masyarakat yang lebih besar dalam pelaksanaan program pembangunan pun akan dapat digerakkan dengan parptisipasi. Disamping itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan akan memungkinkan pengawasan yang lebih effektif. Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas, sifat-sifat birokrasi pemerintah yang stabil mekanistis tidak mungkin dihilangkan secara keseluruhan. Sifat tersebut hanya dapat dikurangi dan diganti dengan organisasi yang lebih bersifat organis adaptif (Saxena, Ibid; dan Bennis, 1969), yaitu organisasi yang selalu tumbuh dan menyesuaikan diri dengan tujuan yang hendak dicapai dan dengan dinamika lingkungannya, yang lebih terbuka terhadap gagasan peningkatan kapasitas, serta yang mampu melaksanakannya. Struktur birokrasi yang organis-adaptif ini mempunyai pola hubungan yang lebih longgar dan terbuka terhadap pengaruh positif dari luar. Partisipasi dalam perumusan tujuan menjadi lebih lebar sehingga terbuka kesempatan yang luas untuk keterlibatan dari bawah (bottom-up) mau pun dari atas (top-down).

Selain struktur organisasi yang organis-adaptif, dalam pengembangan partisipasi ini perlu diadakan distribusi kekuasaan dan sumberdaya. Dengan kata lain, suatu peringkat desentralisasi yang memadai adalah prasyarat lain yang diperlukan buat pelaksanaan pembangunan kualitas manusia agarberhasil. Dalam hal ini ada perbedaan yang jelas antara pem-bangunan dan nation-building. Dalam nation-building memang diperlukan sentralisasi kekuasaan. Bagi Indonesia, tahap ini sudah dapat kita lewati dengan berhasil. Dalam tahap pembangunan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat, sentralisasi yang berlebih-lebihan ini harus segera ditinggalkan untuk diganti dengan desentralisasi, yakni pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan seperti ini diperlukan desentralisasi sebanyak mungkin urusan kepada daerah. Hanya daerah yang tahu secara lebih baik aspirasi daerah serta dapat menilai apa sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mereka miliki serta untuk apa kekayaan tersebut akan digunakan. Karena itu hambatan paling besar dalam pelaksanaan kebijaksanaan semacam itu adalah sentralisasi yang amat besar dalam sistem administrasi kita.

Hambatan yang ketiga adalah karena kelemahan yang terkandung dalam sistem politik kita yang kurang mampu mengembangkan pengawasan oleh DPR dan DPRD. Salah satu sebab utama kekurang berhasilan pembangunan di negara sosialis dan Dunia Ketiga menurut kajian yang diadakan oleh Institute of Devel-opment Studies, Universitas Sussex, adalah karena lemahnya sistem pengawasan demokratis di negara-negara ini. Sampai saat ini DPR dan DPRD, dengan berbagai cara, masih diperlakukan sebagai kepanjangan dari lembaga eksekutif. Karena itu tidak ada kekuatan politik yang berarti yang mengontrol lem-baga eksekutif. Dominasi birokrasi dalam kehidupan politik, karena amat sukar membedakan antara birokrasi dengan Golkar sebagai kekuatan politik yang sedang berkuasa, telah memper-buruk keadaan ini dan telah amat melemahkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Upaya Meningkatkan Kualitas Manusia Organisasi

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kemampuan administrasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan martabat manusia tidak mungkin dapat ditingkatkan tanpa peningkatan kualitas manusia dalam birokrasi pembangunan itu sendiri. Kualitas yang diperlukan oleh petugas birokrasi pembangunan itu antara lain mencakup ketaatan pada prinsip-prinsip moral dan agama yang tinggi, rasa kesetiaka-wanan sosial dalam hubungan sebagai pejabat dan masyarakat, rasionalitas sebagai pejabat yang merupakan individu organisasi dan institusi yang lebih mementingkan tujuan organisasi daripada tujuan individu serta tingkat kemandirian yang juga tinggi. Karena itu perlu didukung upaya yang sedang dirintis oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk meningkatkan kualitas aparat dalam birokrasi seperti yang dilontarkan beberapa waktu yang lalu pada Seminar Nasional Pembangunan Kualitas Manusia dalam Era Tinggal Landas di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta (Kusumaatmadja, 1990).

Ada beberapa pilihan upaya yang dapat ditempuh oleh para perumus kebijaksanaan kita, khususnya dalam bidang pem-bangunan administrasi. Semua upaya ini dilandasi oleh suatu asumsi bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kualitas manusia ini organisasi modern adalah satu-satunya wadah implementasi yang tersedia sampai saat ini. Dalam upaya untuk menghasilkan organisasi yang memiliki effisiensi dan otonomi yang diperlukan buat melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan martabat manusia, disadari bahwa hirarhi yang terlalu panjang dan compartmentalized akana menghasilkan ke-kakuan dan subordinasi yang berlebihan. Karena itu inti dari upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dalam birokrasi pembangunan meliputi upaya meningkatkan produktivitas mereka melalui sistem insentif, baik finansial dan non-finansial, yang lebih baik, serta merubah tata nilai serta lingkungan birokrasi melalui:

  1. Pelatihan Tehnis dan Moral

Sudah disinggung di atas bahwa birokrasi kita belum di- landasi oleh budaya pelayanan publik serta ra-sionalitas organisasi yang memadai. Karena itu program pelatihan yang tepat untuk menanamkan budaya tersebut serta rasionalitas sebagai manusia organisasi dan manusia institusi haruslah mendapatkan penekanan dalam upaya reformasi administrasi di Indonesia. Program pelatihan yang baik dan tepat tidak akan dapat digantikan oleh upaya restrukturisasi bentuk organi-sasi yang telah ditempuh selama ini.

  1. Desentralisasi dan Reintegrasi

Pembangunan kualitas manusia dan kualitas masyarakat amat memerlukan desentralisasi kewenangan kepada daerah dan kepada masyarakat. Hanya daerah yang tahu dengan lebih baik potensi yang dimilikinya serta bagaimana menggunakan potensi tersebut untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Hamba-tan-hambatan antar kantor dan dinas di pusat dan di daerah perlu dikurangi dengan mengadakan reintegrasi tugas-tugas oleh berbagai kantor tadi. Pembicaraan mengenai reintegrasi ini sudah pernah dilontarkan oleh Menteri Rudini beberapa waktu yang lalu sehubungan dengan pengaturan kembali tugas Kkantor-kantor perwakilan Departemen di daerah atau oleh Menteri Sarwono sehubungan dengan perampingan birokrasi.

  1. Demokratisasi

Studi-studi yang diadakan oleh para sarjana adminis-trasi semakin menunjukkan bahwa kinerja sistem administrasi yang kurang memuaskan di negara selalu lebih menonjol di negara yang tidak demokratis. Dengan kata lain, tanpa pe-ngawasan politik yang effektif birokrasi pembangunan cende-rung untuk kurang berprestasi. Karena itu, sejalan dengan u-paya reformasi administrasi, harus diadakan transformasi politik untuk menciptakan pengawasan demokratis yang efektif terhadap birokrasi. Transformasi ini harus lebih luas dari transformasi yang kita kenal selama ini yang bertujuan untuk memperbaiki accountability dan partisipasi. Yang diperlukan adalah pemberian keleluasaan kepada masyarakat untuk mengem-bangkan basis-basi organisasi sosial yang bebas dalam suatu masyarakat sipil (civil society).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi seluruh kenyataan dalam hidupnya, manusia senatiasa terkagum atas apa yang dilihatnya. Manusia ragu-ragu apakah ia tidak ditipu oleh panca-inderanya, dan mulai menyadari keterbatasannya. Dalam situasi itu banyak yang berpaling kepada agama atau kepercayaan Ilahiah.

Tetapi sudah sejak awal sejarah, ternyata sikap iman penuh taqwa itu tidak menahan manusia menggunakan akal budi dan fikirannya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada dibalik segala kenyataan (realitas) itu. Proses itu mencari tahu itu menghasilkan kesadaran, yang disebut pencerahan. Jika proses itu memiliki ciri-ciri metodis, sistematis dan koheren, dan cara mendapatkannya dapat dipertanggung-jawabkan, maka lahirlah ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang;

1)      disusun metodis, sistematis dan koheren (“bertalian”) tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan (realitas), dan yang

2)      dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) tersebut.

Makin ilmu pengetahuan menggali dan menekuni hal-hal yang khusus dari kenyataan (realitas), makin nyatalah tuntutan untuk mencari tahu tentang seluruh kenyataan (realitas).

Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sesuatu sebagai suatu disiplin ilmu sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya, umat manusia lebih dulu memfikirkan dengan bertanya tentang berbagai hakikat apa yang mereka lihat. Dan jawaban mereka itulah yang nanti akan kita sebut sebagai sebuah jawaban filsafati.

Kegiatan manusia yang memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia . Bagian filsafat yang paling mulia adalah filsafat pertama, yaitu pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran (Al-Kindi, 801 – 873 M).

Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah ratio yang bertanya. Obyek materinya semua yang ada. Maka menjadi tugas filsafat mempersoalkan segala sesuatu yang ada sampai akhirnya menemukan kebijaksanaan universal.

Sonny Keraf dan Mikhael Dua mengartikan ilmu filsafat sebagai ilmu tentag bertanya atau berpikir tentang segala sesuatu (apa saja dan bahkan tentang pemikiran itu sendiri) dari segala sudut pandang. Thinking about thinking.

Meski bagaimanapun banyaknya gambaran yang kita dapatkan tentang filsafat, sebenarnya masih sulit untuk mendefinisikan secara konkret apa itu filsafat dan apa kriteria suatu pemikiran hingga kita bisa memvonisnya, karena filsafat bukanlah sebuah disiplin ilmu. Sebagaimana definisinya, sejarah dan perkembangan filsafat pun takkan pernah habis untuk dikupas. Tapi justru karena itulah mengapa fisafat begitu layak untuk dikaji demi mencari serta memaknai segala esensi kehidupan.

B. Klasifikasi Filsafat

Dalam membangun tradisi filsafat banyak orang mengajukan pertanyaan yang sama, menanggapi, dan meneruskan karya-karya pendahulunya sesuai dengan latar belakang budaya, bahasa, bahkan agama tempat tradisi filsafat itu dibangun. Oleh karena itu, filsafat biasa diklasifikasikan menurut daerah geografis dan latar belakang budayanya. Dewasa ini filsafat biasa dibagi menjadi dua kategori besar menurut wilayah dan menurut latar belakang agama. Menurut wilayah bisa dibagi menjadi: “Filsafat Barat”, “Filsafat Timur”, dan “Filsafat Timur Tengah”. Sementara latar belakang agama dibagi menjadi: “Filsafat Islam”, “Filsafat Budha”, “Filsafat Hindu”, dan “Filsafat Kristen”.

1.) Klasifikasi Filsafat Menurut Wilayah

a. Filsafat Barat

Filsafat Barat’’’ adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Namun pada hakikatnya, tradisi falsafi Yunani sebenarnya sempat mengalami pemutusan rantai ketika salinan buku filsafat Aristoteles seperti Isagoge, Categories dan Porphyry telah dimusnahkan oleh pemerintah Romawi bersamaan dengan eksekusi mati terhadap Boethius, yang dianggap telah menyebarkan ajaran yang dilarang oleh negara. Selanjutnya dikatakan bahwa seandainya kitab-kitab terjemahan Boethius menjadi sumber perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Eropah, maka John Salisbury, seorang guru besar filsafat di Universitas Paris, tidak akan menyalin kembali buku Organon karangan Aristoteles dari terjemahan-terjemahan berbahasa Arab, yang telah dikerjakan oleh filosof Islam pada dinasti Abbasyah.

Tokoh utama filsafat Barat antara lain Plato, Thomas Aquinas, Réne Descartes, Immanuel Kant, George Hegel, Arthur Schopenhauer, Karl Heinrich Marx, Friedrich Nietzsche, dan Jean-Paul Sartre.

2.) Klasifikasi Filsafat Menurut Latar Belakang Agama

a. Filsafat Islam

Filsafat Islam bukanlah filsafat Timur Tengah. Bila memang disebut ada beberapa nama Yahudi dan Nasrani dalam filsafat Timur Tengah, dalam filsafat Islam tentu seluruhnya adalah muslim. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain. Pertama, meski semula filsuf-filsuf muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Kedua, Islam adalah agama tauhid. Maka, bila dalam filsafat lain masih ‘mencari Tuhan’, dalam filsafat Islam justru Tuhan ’sudah ditemukan.’

Pada mulanya filsafat berkembang di pesisir samudera Mediterania bagian Timur pada abad ke-6 M yang ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab persoalan seputar alam, manusia, dan Tuhan. Dari sinilah lahirlah sains-sains besar, seperti fisika, etika, matematika, dan metafisika yang menjadi batubara kebudayaan dunia.

Dari Asia Minor (Mediterania) bergerak menuju Athena yang menjadi tanah air filsafat. Ketika Iskandariah didirikan oleh Iskandar Agung pada 332 SM, filsafat mulai merambah dunia timur, dan berpuncak pada 529 M.

b. Filsafat Kristen

Filsafat Kristen mulanya disusun oleh para bapa gereja untuk menghadapi tantangan zaman di abad pertengahan. Saat itu dunia barat yang Kristen tengah berada dalam zaman kegelapan (dark age). Masyarakat mulai mempertanyakan kembali kepercayaan agamanya. Tak heran, filsafat Kristen banyak berkutat pada masalah ontologis dan filsafat ketuhanan. Hampir semua filsuf Kristen adalah teologian atau ahli masalah agama. Sebagai contoh: Santo Thomas Aquinas, Santo Bonaventura, dan lain sebagainya.

Selain dua agama terbesar diatas, masih ada beberapa agama lainya yang melahirkan pemahaman falsafi yang sampai sekarang masih eksis. Misalnya Budha, Taoisme, dan lain sebagainya.

Buddha dalam bahasa Sansekerta berarti mereka yang sadar, atau yang mencapai pencerahan sejati (Dari perkataan Sansekerta: untuk mengetahui). Budha merupakan gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh mereka untuk memajukan diri dan yang berkembang kesadarannya. Dalam penggunaan kontemporer, ia sering digunakan untuk merujuk Siddharta Gautama yang dilahirkan pada tahun 623 SM di Taman Lumbini.

Sidharta adalah guru agama dan pendiri Agama Buddha (dianggap “Buddha bagi waktu ini”). Dalam pandangan lainnya, ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sadar.

Penganut Buddha tidak menganggap Siddharta Gautama sebagai sang hyang Buddha pertama atau terakhir. Secara teknis, Buddha, seseorang yang menemukan Dharma atau Dhamma (yang bermaksud: Kebenaran; perkara yang sebenarnya, akal budi, kesulitan keadaan manusia, dan jalan benar kepada kebebasan melalui Kesadaran, datang selepas karma yang bagus (tujuan) dikekalkan seimbang dan semua tindakan buruk tidak mahir ditinggalkan. Pencapaian nirwana (nibbana) di antara ketiga jenis Buddha adalah serupa, tetapi Samma-Sambuddha menekankan lebih kepada kualitas dan usaha dibandingkan dengan dua lainnya.

Taoisme merupakan filsafat Laozi dan Zhuangzi (570 SM ~470 SM) tetapi bukan agama. Taoisme berasalkan dari kata “Dao” yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat tetapi merupakan asas atau jalan atau cara kejadian kesemua benda hidup dan benda-benda alam semesta dunia. Dao yang wujud dalam kesemua benda hidup dan kebendaan adalah “De”. Gabungan Dao dengan De diperkenalkan sebagai Taoisme merupakan asasi alamiah. Taoisme bersifat tenang, tidak berbalah, bersifat lembut seperti air, dan berabadi. Keabadian manusia adalah apabila seseorang mencapai “Kesedaran Dao”. Penganut-penganut Taoisme mempraktekan Dao untuk mencapai “Kesedaran Dao” dan juga mendewakan.

Taoisme juga memperkenalkan teori Yinyang. Yin dan Yang dengan saintifiknya diterjemahkan sebagai negatif dan positif. Setiap benda adalah dualisme, terdapat positif mesti adanya negatif; tidak bernegatif dan tidak berpositif jadinya kosong, tidak ada apa-apa. Bahkan magnet, magnet memiliki kutub positif dan negatif, kedua-dua sifat tidak bisa diasingkan; tanpa positif, tidak akan wujud negatif, magnet tidak akan terjadi.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Filsafat

Definisi kata filsafat bisa dikatakan sebagai sebuah problem falsafi pula. Tetapi, paling tidak bisa dikatakan bahwa “filsafat” adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan mendasar (radikal).

Kerapkali ilmu filsafat dipandang sebagai ilmu yang abstrak dan berada di awang-awang (tidak mendarat) saja, padahal ilmu filsafat itu dekat dan berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar, filsafat bersifat tidak konkrit (atau lebih bisa dikatakan tidak tunggal), karena menggunakan metode berpikir sebagai cara pergulatannya dengan realitas hidup kita.

Ini didalami tidak dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan problem secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, serta akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektik. Dialektik ini secara singkat bisa dikatakan merupakan sebuah bentuk dialog. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa.

Banyak pengertian-pengertian atau definisi-definisi tentang filsafat yang telah dikemukakan oleh para filsuf. Menurut Merriam-Webster (dalam Soeparmo, 1984), filsafat merupakan pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang paling umum dan kaidah-kaidah realitas serta hakekat manusia dalam segala aspek perilakunya seperti: logika, etika, estetika dan teori pengetahuan.

Beberapa filsuf mengajukan beberapa definitif pokok filsafat seperti: Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Upaya untuk melukiskan hakekat realitas akhir dan dasar serta nyata, Upaya untuk menentukan batas-batas jangkauan pengetahuan: sumbernya, hakekatnya, keabsahannya, dan nilainya. Penyelidikan kritis dan radikal atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Sesuatu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat.

Kalau menurut tradisi filsafati yang diambil dari zaman Yunani Kuno, orang yang pertama memakai istilah philosophia dan philosophos ialah Pytagoras (592-497 S.M.), setelah dia membaca tulisan Herakleides Pontikos (penganut ajaran Aristoteles) yang memakai kata sophia. Pytagoras menganggap dirinya “philosophos” (pencinta kearifan). Baginya kearifan yang sesungguhnya hanyalah dimiliki semata-mata oleh Tuhan.

Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab فلسة, yang juga diambil dari bahasa Yunani; philosophia (Φιλοσοφία) Dalam bahasa ini, kata tersebut merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata (philia = persahabatan, cinta dsb.) dan (sophia = “kebijaksanaan”). Sehingga arti harafiahnya adalah seorang “pencinta kebijaksanaan” atau “ilmu”. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya. Dalam bahasa Indonesia seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut “filsuf”.

Dalam istilah Inggris, philosophy, yang berarti filsafat, juga berasal dari kata Yunani “philosophia” yang lazim diterjemahkan ke dalam bahasa tersebut sebagai cinta kearifan. Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani Kuno itu, filsafat berarti cinta kearifan. Namun, cakupan pengertian sophia yang semula itu ternyata luas sekali. Dahulu sophia tidak hanya berarti kearifan saja, melainkan meliputi pula kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat sampai kepandaian pengrajin dan bahkan kecerdikkan dalam memutuskan soal-soal praktis (The Liang Gie, 1999).

Filsafat adalah usaha untuk memahami atau mengerti semesta dalam hal makna (hakikat) dan nilai-nilainya (esensi) yang tidak cukup dijangkau hanya dengan panca indera manusia sekalipun.Bidang filsafat sangatlah luas dan mencakup secara keseluruhan sejauh dapat dijangkau oleh pikiran. Filsafat berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta tempat manusia hidup serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Filsafat menggunakan bahan-bahan dasar deskriptif yang disajikan bidang-bidang studi khusus dan melampaui deskripsi tersebut dengan menyelidiki atau menanyakan sifat dasarnya, nila-nilainya dan kemungkinannya.Tujuannya adalah pemahaman dan kebijaksanaan. Karena itulah filsafat merupakan pendekatan yang menyeluruh terhadap kehidupan dan dunia. Suatu bidang yang berhubungan erat dengan bidang-bidang pokok pengalaman manusia.

B. Munculnya Filsafat

Akibat dari berkembangnya kesusasteraan Yunani dan masuknya ilmu pengetahuan serta semakin hilangnya kepercayaan akan kebenaran yang diberikan oleh pemikiran keagamaan, peran mitologi yang sebelumnya mengikat segala aspek pemikiran kemudian secara perlahan-lahan digantikan oleh logos (rasio/ ilmu).

Pada saat inilah, para filsofof kemudian mencoba memandang dunia dengan cara yang lain yang belum pernah dipraktekkan sebelumnya, yaitu berpikir secara ilmiah. Dalam mencari keterangan tentang alam semesta, mereka melepaskan diri dari hal-hal mistis yang secara turun-temurun diwariskan oleh tradisi. Dan selanjutnya mereka mulai berpikir sendiri. Di balik aneka kejadian yang diamati secara umum, mereka mulai mencari suatu keterangan yang memungkinkan mereka mampu mengerti kejadian-kejadian itu. Dalam artian inilah, mulai ada kesadaran untuk mendekati problem dan kejadian alam semesta secara logis dan rasional.

Sebab hanya dengan cara semacam ini, terbukalah kemungkinan bagi pertanyaan-pertanyaan lain dan penilaian serta kritik dalam memahami alam semesta. Semangat inilah yang memunculkan filosof-filosof pada jaman Yunani. Filsafat dan ilmu menjadi satu.

Filsafat, terutama Filsafat Barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke 7 S.M.. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berfikir-fikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada agama pada saat itu yang dianggap sebagai “tirai besi keilmuan” lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.

Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang berberadaban lain kala itu seperti Babilonia, Yudea (Israel) atau Mesir. Jawabannya sederhana: di Yunani, tidak seperti di daerah lain-lainnya tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas.

C. Sejarah Perkembangan Awal Filsafat Dunia

Meski istilah philosophia (Φιλοσοφία) pertama kali dimunculkan oleh Pythagoras, namun orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filsuf ialah Thales (640-546 S.M.) dari Mileta (sekarang di pesisir barat Turki). Ia merupakan seorang Filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos dalam perkataan Yunani. Menurut aliran filsafat kosmos, filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsurnya dan kaidah-kaidahnya (The Liang Gie, 1999).

Dalam buku History and Philosophy of Science karangan L.W.H. Hull (1950), menulis setidaknya sejarah filsafat dan ilmu dapat dibagi dalam beberapa periode, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh yang terkenal pada periode itu.

a. Periode pertama, filsafat Yunani abad 6 SM

Pada masa ini ahli filsafatnya adalah Thales, Anaximandros, dan Anaximenes yang dianggap sebagai bapak-bapak fisafat dari Mileta. Thales berpendapat bahwa sumber kehidupan adalah air. Makhluk yang pertama kali hidup adalah ikan dan menusia yang pertama kali terlahir dari perut ikan. Thales juga berpendapat bahwa bumi terletak di atas air. Tentang bumi, Anaximandros mengatakan bahwa bumi persis berada di pusat jagat raya dengan jarak yang sama terhadap semua badan yang lain. Sementara Anaximenes dapat dikatakan sebagai pemikir pertama yang mengemukakan persamaan antara tubuh manusia dan jagat raya. Udara di alam semesta ibarat jiwa yang dipupuk dengan pernapasan di dalam tubuh manusia.

Setelah mereka bertiga, Yunani kemudian memiliki pemikir-pemikir terkenal yang lebih berpengaruh lagi terhadap perkembangan fisafat, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Phythagoras, Hypocrates, dan lain sebagainya.

b. Periode Kedua, Periode setelah kelahiran Al Masih (Abad 0-6 M)

Pada masa ini pertentangan antara gereja yang diwakili oleh para pastur dan para raja yang pro kepada gereja, dengan para ulama filsafat. Sehingga pada masa ini filsafat mengalami kemunduran. Para raja membatasi kebebasan berfikir sehingga filsafat seolah-olah telah mati suri. Ilmu menjadi beku, kebenaran hanya menjadi otoritas gereja, gereja dan para raja yang berhak mengatakan dan menjadi sumber kebenaran.

c. Periode Ketiga, Periode kejayaan Islam (Abad 6-13 M)

Pada masa ini dunia Kristen Eropa mengalami abad kegelapan, ada juga yang menyatakan periode ini sebagai periode pertengahan. Masa keemasan atau kebangkitan Islam ditandai dengan banyaknya ilmuan-ilmuan Islam yang ahli dibidang masing-masing, berbagai buku inilah diterbitkan dan ditulis. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali yang ahli dalam hokum Islam, Al-farabi ahli astronomi dan matematika, Ibnu Sina ahli kedokteran dengan buku terkenalnya yaitu The Canon of Medicine. Al-kindi ahli filsafat, Al-ghazali intelek yang meramu berbagai ilmu sehingga menjadi kesatuan dan kesinambungan dan mensintesis antara agama, filsafat, mistik dan sufisme . Ibnu Khaldun ahali sosiologi, filsafat sejarah, politik, ekonomi, social dan kenegaraan. Anzahel ahli dan penemu teori peredaran planet. Tetapi setelah perang salib terjadi umat Islam mengalami kemundurran, umat Islam dalam keadaan porak-poranda oleh berbagai peperangan.

Terdapat 2 pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan, yang terus berkembang hingga saat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari filosof Yunani seperti Aristoteles, melalui kitab-kitab yang disalin oleh St. Agustine (354 – 430 M), yang kemudian diteruskan oleh Anicius Manlius Boethius (480 – 524 M) dan John Scotus. Pendapat kedua menyatakan bahwa orang Eropah belajar filsafat orang-orang Yunani dari buku-buku filasafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filosof Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Terhadap pendapat pertama Hoesin (1961) dengan tegas menolaknya, karena menurutnya salinan buku filsafat Aristoteles seperti Isagoge, Categories dan Porphyry telah dimusnahkan oleh pemerintah Romawi bersamaan dengan eksekusi mati terhadap Boethius, yang dianggap telah menyebarkan ajaran yang dilarang oleh negara. Selanjutnya dikatakan bahwa seandainya kitab-kitab terjemahan Boethius menjadi sumber perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Eropa, maka John Salisbury, seorang guru besar filsafat di Universitas Paris, tidak akan menyalin kembali buku Organon karangan Aristoteles dari terjemahan-terjemahan berbahasa Arab, yang telah dikerjakan oleh filosof Islam.

Sebagaimana telah diketahui, orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang sophia atau sophists (500 – 400 SM) adalah Socrates (469 – 399 SM), kemudian diteruskan oleh Plato (427 – 457 SM). Setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles (384 – 322 SM). Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 M. Al-Kindi banyak belajar dari kitab-kitab filsafat karangan Plato dan Aristoteles. Oleh Raja Al-Makmun dan Raja Harun Al-Rasyid pada Zaman Abbasiyah, Al-Kindi diperintahkan untuk menyalin karya Plato dan Aristoteles tersebut ke dalam Bahasa Arab.

Sepeninggal Al-Kindi, muncul filosof-filosof Islam kenamaan yang terus mengembangkan filsafat. Filosof-filosof itu diantaranya adalah : Al-Farabi, Ibnu Sina, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhamad Iqbal, dan

Ibnu Rushd.

Berbeda dengan filosof-filosof Islam pendahulunya yang lahir dan besar di Timur, Ibnu Rushd dilahirkan di Barat (Spanyol). Filosof Islam lainnya yang lahir di barat adalah Ibnu Baja (Avempace) dan Ibnu Tufail (Abubacer).

Ibnu baja dan Ibnu Tufail merupakan pendukung rasionalisme Aris-toteles. Akhirnya kedua orang ini bisa menjadi sahabat.

Sedangkan Ibnu Rushd yang lahir dan dibesarkan di Cordova, Spanyol meskipun seorang dokter dan telah mengarang Buku Ilmu Kedokteran berjudul Colliget, yang dianggap setara dengan kitab Canon karangan Ibnu Sina, lebih dikenal sebagai seorang filosof.

Pandangan Ibnu Rushd yang menyatakan bahwa jalan filsafat merupakan jalan terbaik untuk mencapai kebenaran sejati dibanding jalan yang ditempuh oleh ahli agama, telah memancing kemarahan pemuka-pemuka agama, sehingga mereka meminta kepada khalifah yang memerintah di Spanyol untuk menyatakan Ibnu Rushd sebagai atheis. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Ibnu Rushd sudah dikemukakan pula oleh Al-Kindi dalam bukunya Falsafah El-Ula (First Philosophy). Al-Kindi menyatakan bahwa kaum fakih tidak dapat menjelaskan kebenaran dengan sempurna, oleh karena pengetahuan mereka yang tipis dan kurang bernilai.

Pertentangan antara filosof yang diwakili oleh Ibnu Rushd dan kaum ulama yang diwakili oleh Al-Ghazali semakin memanas dengan terbitnya karangan Al-Ghazali yang berjudul Tahafut-El-Falasifah, yang kemudian digunakan pula oleh pihak gereja untuk menghambat berkembangnya pikiran bebas di Eropah pada Zaman Renaisance. Al-Ghazali berpendapat bahwa mempelajari filsafat dapat menyebabkan seseorang menjadi atheis. Untuk mencapai kebenaran sejati menurut Al-Ghazali hanya ada satu cara yaitu melalui tasawuf (mistisisme). Buku karangan Al-Ghazali ini kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushd dalam karyanya Tahafut-et-Tahafut (The Incohenrence of the Incoherence).

Kemenangan pandangan Al-Ghazali atas pandangan Ibnu Rushd telah menyebabkan dilarangnya pengajaran ilmu filsafat di berbagai perguruan-perguruan Islam. Hoesin (1961) menyatakan bahwa pelarangan penyebaran filsafat Ibnu Rushd merupakan titik awal keruntuhan peradaban Islam yang didukung oleh maraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan pendapat Suriasumantri (2002) yang menyatakan bahwa perkembangan ilmu dalam peradaban Islam bermula dengan berkembangnya filsafat dan mengalami kemunduran dengan kematian filsafat.

Pada pertengahan abad 12 kalangan gereja melakukan sensor terhadap karangan Ibnu Rushd, sehingga saat itu berkembang 2 paham yaitu paham pembela Ibnu Rushd (Averroisme) dan paham yang menentangnya. Kalangan yang menentang ajaran filsafat Ibnu Rushd ini antara lain pendeta Thomas Aquinas, Ernest Renan dan Roger Bacon. Mereka yang menentang Averroisme umumnya banyak menggunakan argumentasi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafut-el-Falasifah. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa apa yang diperdebatkan oleh kalangan filosof di Eropah Barat pada abad 12 dan 13, tidak lain adalah masalah yang diperdebatkan oleh filosof Islam.

d. Periode Keempat, Periode kebangkitan Eropa (Abad 12-17)

Bersamaannya dengan mundurnya kebudayaan Islam, Eropah mengalami kebangkitan. Pada masa ini, buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan karangan dan terjemahan filosof Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. Pada zaman itu Bahasa Latin menjadi bahasa kebudayaan bangsa-bangsa Eropah. Penterjemahan karya-karya kaum muslimin antara lain dilakukan di Toledo, ketika Raymund menjadi uskup Besar Kristen di Toledo pada Tahun 1130 – 1150 M. Hasil terjemahan dari Toledo ini menyebar sampai ke Italia. Dante menulis Divina Comedia setelah terinspirasi oleh hikayat Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW. Universitas Paris menggunakan buku teks Organon karya Aristoteles yang disalin dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin oleh John Salisbury pada tahun 1182.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemuka agama Islam, berkembangnya filsafat ajaran Ibnu Rushd dianggap dapat membahayakan iman kristiani oleh para pemuka agama Kristen, sehingga sinode gereja mengeluarkan dekrit pada Tahun 1209, lalu disusul dengan putusan Papal Legate pada tahun 1215 yang melarang pengajaran dan penyebaran filsafat ajaran Ibnu Rushd.

Pada Tahun 1215 saat Frederick II menjadi Kaisar Sicilia, ajaran filsafat Islam mulai berkembang lagi. Pada Tahun 1214, Frederick mendirikan Universitas Naples, yang kemudian memiliki akademi yang bertugas menterjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam Bahasa latin. Pada tahun 1217 Frederick II mengutus Michael Scot ke Toledo untuk mengumpulkan terjemahan-terjemahan filsafat berbahasa latin karangan kaum muslimin. Berkembangnya ajaran filsafat Ibnu Rushd di Eropah Barat tidak lepas dari hasil terjemahan Michael Scot. Banyak orientalis menyatakan bahwa Michael Scot telah berhasil menterjemahkan Komentar Ibnu Rushd dengan judul de coelo et de mundo dan bagian pertama dari Kitab Anima.

Pekerjaan yang dilakukan oleh Kaisar Frederick II untuk menterje-mahkan karya-karya filsafat Islam ke dalam Bahasa Latin, guna mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di Eropah Barat, serupa dengan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Raja Al-Makmun dan Harun Al-Rashid dari Dinasti Abbasiyah, untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di Jazirah Arab.

Setelah Kaisar Frederick II wafat, usahanya untuk mengembangkan pengetahuan diteruskan oleh putranya. Untuk tujuan ini putranya mengutus orang Jerman bernama Hermann untuk kembali ke Toledo pada tahun 1256. Hermann kemudian menterjemahkan Ichtisar Manthiq karangan Al-Farabi dan Ichtisar Syair karangan Ibnu Rushd. Pada pertengahan abad 13 hampir seluruh karya Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin, termasuk kitab tahafut-et-tahafut, yang diterjemahkan oleh Colonymus pada Tahun 1328.

e. Periode Filsafat Modern (Abad 17-20 M)

Dikenal Juga sebagai abad Äufklarung. Pada masa ini Kristen yang berkuasa dan menjadi sumber otoritas kebenaran mengalami kehancuran, dan juga awal abad kemunduran bagi umat Islam. Berbagai pemikiran Yunani muncul, alur pemikiran yang mereka anut adalah rasionalitas, empirisrme, dan Kritisme. Peradaban Eropa bangkit melampaui dunia islam. Masa ini juga memunculkan intelektual Gerard Van Cromona yang menyalin buku Ibnu Sina, ”The canon of medicine”, Fransiscan Roger Bacon, yang menganut aliran pemikiran empirisme dan realisme berusaha menentang berbagai kebijakan gereja dan penguasa pada waktu itu. Dalam hal ini Galileo dan Copernicus juga mengalami penindasan dari penguasa. Masa ini juga menyebabkan perpecahan dalam agama Kristen, yaitu Kristen Katolik dan Protestan. Perlawanan terhadap gereja dan raja yang menindas terus berlangsung Revolusi ilmu pengetahuan makin gencar dan meningkat. Pada masa ini banyak muncul para ilmuwan seperti Newton dengan teori gravitasinya, John Locke yang menghembuskan perlawanan kepada pihak gereja dengan mengemukakan bahwa manusia bebas untuk berbicara, bebas mengeluarkan pendapat, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, serta hak berfikir. Hal serupa juga dilakuklan ole J.J .Rousseau mengecam penguasa dalam bukunya yang berjudul Social Contak.

Hal berbeda terjadi didunai Islam, pada masa ini umat Islam tertatih untuk bangkit dari keterpurukan spiritual. Intelektual Islam yang gigih menyeru umat Islam untuk kembali pada ajaran al-Quran dan Hadis. Pada masa krisis moral dan peradaban muncul ilmuwan lainnya yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berusaha membangkitkan umat Islam untuk menggunakan akalnya. Ia berusaha mengikis habis taklid. Hal tersebut dilakukan oleh Muhammad Abduh agara umat Islam menemukan ilmu yang berasal dari al-Quran dan hadis.

Para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Namun tentang aspek mana yang berperan ada beda pendapat. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio: kebenaran pasti berasal dari rasio (akal). Aliran empirisme, sebaliknya, meyakini pengalamanlah sumber pengetahuan itu, baik yang batin, maupun yang inderawi. Lalu muncul aliran kritisisme, yang mencoba memadukan kedua pendapat berbeda itu.

Aliran rasionalisme dipelopori oleh Rene Descartes (1596-1650 M). Dalam buku Discourse de la Methode tahun 1637 ia menegaskan perlunya ada metode yang jitu sebagai dasar kokoh bagi semua pengetahuan, yaitu dengan menyangsikan segalanya, secara metodis. Kalau suatu kebenaran tahan terhadap ujian kesangsian yang radikal ini, maka kebenaran itu 100% pasti dan menjadi landasan bagi seluruh pengetahuan.

Tetapi dalam rangka kesangsian yang metodis ini ternyata hanya ada satu hal yang tidak dapat diragukan, yaitu “saya ragu-ragu”. Ini bukan khayalan, tetapi kenyataan, bahwa “aku ragu-ragu”. Jika aku menyangsikan sesuatu, aku menyadari bahwa aku menyangsikan adanya. Dengan lain kata kesangsian itu langsung menyatakan adanya aku. Itulah “cogito ergo sum”, aku berpikir ( menyadari) maka aku ada. Itulah kebenaran yang tidak dapat disangkal lagi. — Mengapa kebenaran itu pasti? Sebab aku mengerti itu dengan “jelas, dan terpilah-pilah” — “clearly and distinctly”, “clara et distincta”. Artinya, yang jelas dan terpilah-pilah itulah yang harus diterima sebagai benar. Dan itu menjadi norma Descartes dalam menentukan kebenaran.

Descartes adalah pelopor kaum rasionalis, yaitu mereka yang percaya bahwa dasar semua pengetahuan ada dalam pikiran.

Aliran empririsme nyata dalam pemikiran David Hume (1711-1776), yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Pengalaman itu dapat yang bersifat lahirilah (yang menyangkut dunia), maupun yang batiniah (yang menyangkut pribadi manusia). Oleh karena itu pengenalan inderawi merupakan bentuk pengenalan yang paling jelas dan sempurna.

Hume merupakan pelopor para empirisis, yang percaya bahwa seluruh pengetahuan tentang dunia berasal dari indera. Menurut Hume ada batasan-batasan yang tegas tentang bagaimana kesimpulan dapat diambil melalui persepsi indera kita.

Adapun Kritisisme oleh Imanuel Kant (1724-1804) mencoba mengembangkan suatu sintesis atas dua pendekatan yang bertentangan ini. Kant berpendapat bahwa masing-masing pendekatan benar separuh, dan salah separuh. Benarlah bahwa pengetahuan kita tentang dunia berasal dari indera kita, namun dalam akal kita ada faktor-faktor yang menentukan bagaimana kita memandang dunia sekitar kita. Ada kondisi-kondisi tertentu dalam manusia yang ikut menentukan konsepsi manusia tentang dunia. Kant setuju dengan Hume bahwa kita tidak mengetahui secara pasti seperti apa dunia “itu sendiri” (”das Ding an sich”), namun hanya dunia itu seperti tampak “bagiku”, atau “bagi semua orang”. Namun, menurut Kant, ada dua unsur yang memberi sumbangan kepada pengetahuan manusia tentang dunia. Yang pertama adalah kondisi-kondisi lahirilah ruang dan waktu yang tidak dapat kita ketahui sebelum kita menangkapnya dengan indera kita. Ruang dan waktu adalah cara pandang dan bukan atribut dari dunia fisik. Itu materi pengetahuan. Yang kedua adalah kondisi-kondisi batiniah dalam manusia mengenai proses-proses yang tunduk kepada hukum kausalitas yang tak terpatahkan. Ini bentuk pengetahuan. Demikian Kant membuat kritik atas seluruh pemikiran filsafat, membuat suatu sintesis, dan meletakkan dasar bagi aneka aliran filsafat masa kini.

Begitulah pergulatan antar aliran filsafat Modern. Rasionalist diwakili Descartes, Empirist diwakili Hume, dan Kritisme oleh Kant saling menkritik satu sama lain.

BAB III

PENUTUP

Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sesuatu sebagai suatu disiplin ilmu sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya, umat manusia lebih dulu memfikirkan dengan bertanya tentang berbagai hakikat apa yang mereka lihat. Dan jawaban mereka itulah yang nanti akan kita sebut sebagai sebuah jawaban filsafati. Kalau ilmu diibiratkan sebagai sebuah pohon yang memiliki berbagai cabang pemikiran, ranting pemahaman, serta buah solusi, maka filsafat adalah tanah dasar tempat pohon tersebut berpijak dan tumbuh.

Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah ratio yang bertanya. Sedang objek materinya ialah semua yang ada yang bagi manusia perlu dipertanyakan hakikatnya. Maka menjadi tugas filsafat mempersoalkan segala sesuatu yang ada sampai akhirnya menemukan kebijaksanaan universal.

Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang berberadaban lain kala itu seperti Babilonia, Yudea (Israel) atau Mesir. Jawabannya sederhana: di Yunani, tidak seperti di daerah lain-lainnya tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas.

Dalam perkembanganya, filsafat Yunani sempat mengalami masa pasang surut. Ketika peradaban Eropa harus berhadapan dengan otoritas Gereja dan imperium Romawi yang bertindak tegas terhadap keberadaan filsafat di mana dianggap mengancam kedudukannya sebagai penguasa ketika itu.

Filsafat Yunani kembali muncul pada masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah sekitar awal abad 9 M. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rusd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam Atheisme bergolak. Hal ini setelah Ibnu Rusd sendiri menyatakan bahwa jalan filsafat merupakan jalan terbaik untuk mencapai kebenaran sejati dibanding jalan yang ditempuh oleh ahli atau mistikus agama.

Setelah abad ke-13, peradaban filsafat islam benar-benar mengalami kejumudan setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filosof. Kajian filsafat dilarang masuk kurikulum pendidikan. Pemerintahan mempercayakan semua konsep berfikir kepada para ulama dan ahli tafsir agama. Beriringan dengan itu, di Eropa, demam filsafat sedang menjamur. Banyak buku-buku karangan filosof muslim yang diterjemahkan kedalam bahasa latin. Ini sekaligus menunjukkan bahwa setelah pihak gereja berkuasa pada masanya dan sebelum peradaban Islam mulai menerjemahkan teks-teks aristoteles dan lain sebagainya oleh Al Kindhi, di Eropa benar-benar tidak ditemukan lagi buku-buku filsafat hasil peradaban Yunani.

Entah kebetulan atau tidak, ketika filsafat di dunia islam bisa dikatakan telah usai dan berpindah ke eropa, peradaban islam pun mengalami kemunduran sementara di eropa sendiri mengalami masa yang disebut sebagai abad Renaissance atau abad pencerahan, pada sekitar abad ke-15 M.

Tapi tidak demikian halnya dalam komunitas gereja. Periode ini juga menghantarkan dunia kristen menjadi terbelah. Doktrin para pendeta katolik terus mendapatkan protes dari kaum Protestan.

Adapun para filsuf zaman modern setelah masa aufklarung, abad ke-17 M, menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Para filsuf modern yang tercatat dalam sejarah ialah Descartes, Karl Marx, Nietsche, JJ Rosseau, Dan lain sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Pemimpin dan Kepemimpinan  merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun  fungsional. Banyak muncul pengertian-pengertian mengenai pemimpin dan kepemimpinan, antara lain :

  1. Pemimpin adalah figur sentral yang mempersatukan kelompok (1942)
  2. Kepemimpinan adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok, dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial
  3. Brown (1936) berpendapat bahwa pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kelompok, akan tetapi boleh dipandang sebagai suatu posisi dengan potensi tinggi di lapangan. Dalam hal sama, Krech dan Crutchfield memandang bahwa dengan kebaikan dari posisinya yang khusus dalam kelompok ia berperan sebagai agen primer untuk penentuan struktur kelompok, suasana kelompok, tujuan kelompok, ideologi kelompok, dan aktivitas kelompok.
  4. Kepemimpinan  sebagai suatu kemampuan meng-handel orang lain untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan friksi sesedikit mungkin dan kerja sama yang besar, kepemimpinan merupakan kekuatan semangat/moral yang kreatif dan terarah.
  5. Pemimpin adalah individu yang memiliki program/rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti.

Muncul dua pertanyaan yang menjadi perdebatan mengenai pemimpin,

  1. Apakah seorang pemimpin dilahirkan atau ditempah?
  2. Apakah efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dialihkan dari satu organisasi ke organisasi yang lain oleh seorang pemimpin yang sama?

Untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut kita lihat beberapa pendapat berikut

  1. Pihak yang berpendapat bahwa “pemimpin itu dilahirkan” melihat bahwa seseorang hanya akan menjadi pemimpin yang efektif karena dia dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinannya.
  2. Kubu yang menyatakan bahwa “pemimpin dibentuk dan ditempa” berpendapat bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dibentuk dan ditempa. Caranya adalah dengan memberikan kesempatan luas kepada yang bersangkutan untuk menumbuhkan dan mengembangkan efektivitas kepemimpinannya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan kepemimpinan.

Sondang (1994) menyimpulkan bahwa seseorang hanya akan menjadi seorang pemimpin yang efektif apabila :

a.  seseorang secara genetika telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan

b. bakat-bakat tersebut dipupuk dan dikembangkan melalui kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinannya

c. ditopang oleh pengetahuan teoritikal yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, baik yang bersifat umum maupun yang menyangkut teori kepemimpinan.

Untuk menjawab  pertannyaan kedua dapat dirumuskan dua kategori yang sudah barang tentu harus dikaji lebih jauh lagi:

  1. Keberhasilan seseorang memimpin satu  organisasi dengan sendirinya dapat dilaihkan kepada kepemimpinan oleh orang yang sama di organisasi lain
  2. Keberhasilan seseorang memimpin satu organisasi tidak merupakan jaminan keberhasilannya memimpin organisasi lain.

BAB II

PEMBAHASAN

A. JARINGAN KOMUNIKASI

Jaringan : Saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain.  Lingkaran, Roda, Y. Rantai  semua saluran struktur jaringan komunikasi adalah:

  1. Model Rantai

Metode jaringan komunikasi di sini terdapat lima tingkatan dalam jenjang hirarkisnya dan hanya dikenal komunikasi sistem arus ke atas (upward) dan ke bawah (downward), yang artinya menganut hubungan komunikasi garis langsung (komando) baik ke atas atau ke bawah tanpa terjadinya suatu penyimpangan.

  1. Model Roda

Sistem jaringan komunikasi di sini, semua laporan, instruksi perintah kerja dan kepengawasan terpusat satu orang yang memimpin empat bawahan atau  lebih, dan antara bawahan tidak terjadi interaksi (komunikasi sesamanya).

  1. Model Lingkaran

Model jaringan komunikasi lingkaran ini, pada semua anggota/staff bisa  terjadi interaksi pada setiap tiga tingkatan hirarkinya tetapi tanpa ada   kelanjutannya pada tingkat yang lebih tinggi, dan hanya terbatas pada setiap level.

  1. Model Saluran Bebas/Semua Saluran

Model jaringan komunikasi sistem ini, adalah pengembangan model lingkaran, di mana dari semua tiga level tersebut dapat melakukan interaksi  secara timbal balik tanpa menganut siapa yang menjadi tokoh sentralnya.

e.   Model Huruf ‘Y’

Model jaringan komunikasi dalam organisasi di sini, tidak jauh berbeda dengan model rantai, yaitu terdapat empat level jenjang hirarkinya,  satu supervisor mempunyai dua bawahan dan dua atasan mungkin yang berbeda divisi/departemen.

B. ARUS KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

  1. Komunikasi ke atas

Merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hirarki yang lebih rendah ke  tingkat yang lebih tinggi. Misal : dari ketua himpunan ke ketua bidang, atau dari ketua panitia ke para pelaksana. Komunikasi ini sangat penting untuk mempertahankan dan bagi pertumbuhan organisasi. Muncul manajemen umpan balik yang dapat menumbuhkan semangat kerja bagi anggota organisasi. Adanya perasaan memiliki dan merasa sebagai bagian dari organisasi dari bawahannya. Masalah yang timbul dalam komunikasi ke atas :

1)      Karena pesan yang mengalir ke atas sering merupakan pesan yang harus didengar oleh hirarki yang lebih tinggi/atasan, para pekerja seringkali enggan menyampaikan pesan yang negatif.

2)      Seringkali pesan yang disampaikan  ketas, terutama yang menyangkut ketidakpuasan bawahan, tidak didengar atau ditanggapi oleh manajemen.

3)      Kadang-kadang pesan tidak sampai. Karena disaring oleh penjaga gerbang arus pesan. Atau bisa terjadi lebih baik bertanya pada rekan kerja atau sesama mahasiswa.

4)      Arus ke bawah terlalu besar sehingga tidak ada celah untuk menerima pesan dari bawah.

5)      Hambatan fisik. Biasanya secara fisik pimpinan dengan bawahan berjauhan.

  1. Komunikasi ke bawah

Merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hirarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contoh, pesan dari direktur pada sekretaris, dari ketua senat pada bawahannya, dll. Masalah yang timbul  Manajemen dan bawahan seringkali berbicara dengan bahasa yang berbeda.

  1. Komunikasi Lateral

Merupakan arus pesan antar sesama – ketua bidang ke ketua bidang, anggota ke anggota. Pesan semacam ini bergerak di bagian bidang yang sama di dalam organisasi atau mengalir antar bagian. Masalah yang timbul

1)      Bahasa yang khusus dikembangkan oleh divisi tertentu di dalam organisasi

2.  Merasa bidangnya adalah yang paling penting dalam organisasi  Kabar Burung Jika tiga jenis komunikasi di atas mengikuti pola struktur formal di dalam organisasi, maka yang tergolong kabar burung tidak mengikuti garis formal semacam itu. Sulit melacak sumber asli penyampai pesan. Kabar burung seringkali dipergunakan apabila:

1.  Ada perubahan besar dalam organisasi

2.  Informasinya baru

3.  Komunikasi tatap muka secara fisik mudah dilakukan

4.  Anggotanya terkelompokan pada bidang-bidang tertentu.

Banyaknya informasi yang diterima sehingga timbul kesulitan untuk menentukan informasi mana yang dianggap lebih penting untuk disampaikan terlebih dahulu. Mudahnya informasi dapat diterima dan disebarkan membuat para pemberi pesan lupa bahwa informasi yang disampaikan butuh dicerna terlebih dahulu dan itu membutuhkan waktu. Apalagi informasi yang disampaikan oleh atasan lebih banyak mengenai permasalahan daripada pemecahan.

C. TIPE-TIPE KEPEMIMPINAN

1.  Tipe Otokratik

Semua ilmuan yang berusaha memahami segi kepemimpinan otokratik mengatakan bahwa pemimpin yang tergolong otokratik dipandang sebagai karakteritik yang negatif. Dilihat dari persepsinya seorang pemimpin yang otokratik adalah seseorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan menujukan sikap yang menonjolkan “keakuannya”, antara lain dalam bentuk :

  1. kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan martabat mereka
  2. pengutmaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengkaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya.
  3. Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan.

Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang otokratik antara lain :

  1. menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya
  2. dalam menegakkan disiplin menunjukkan keakuannya
  3. bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi
  4. menggunakan pendekatan punitif dalamhal terhadinya penyimpangan oleh bawahan.

2.  Tipe Paternalistik

Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya dimasyarakat agraris. Salah satu ciri utama masuarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para anggiota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini kebapakan, sebagai tauladan atau panutan masyarakat. Biasanya tiokoh-toko adat, para ulama dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan.

3.  Tipe Kharismatik

Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang kharismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi.

4.  Tipe Laissez Faire

Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi. Karakteristik dan gaya kepemimpinan tipe ini adalah :

  1. pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif
  2. pengambilan keputusan diserahkan kepada para pejabat pimpinan yang lebih rendah dan kepada petugas operasional, kecuali dalam hal-hal tertentu yang nyata-nyata menuntut keterlibatannya langsung.
  3. Status quo organisasional tidak terganggu
  4. Penumbuhan dan pengembangan kemampuan berpikir dan bertindah yang inovatif diserahkan kepada para anggota organisasi yang bersangkutan sendiri.
  5. Sepanjang dan selama para anggota organisasi menunjukkan perilaku dan prestasi kerja yang memadai, intervensi pimpinan dalam organisasi berada pada tingkat yang minimum.

5.  Tipe Demokratik

  1. Pemimpin yang demokratik biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi
  2. . Menyadari bahwa mau tidak mau organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas aneka ragam tugas dan kegiatan yang tidak bisa tidak harus dilakukan demi tercapainya tujuan.
  3. Melihat kecenderungan adanya pembagian peranan sesuai dengan tingkatnya.
  4. Memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi dan menjunjung harkat dan martabat manusia
  5. Seorang pemimpin demokratik disegani bukannya ditakuti. Ciri ciri pemimpin dan kepemimpinan yang ideal antara lain :

1)      Pengetahuan umum yang luas, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hirarki kepemimpinan organisasi, ia semakin dituntut untuk mampu berpikir dan bertindak secara generalis.

2)      Kemampuan Bertumbuh dan Berkembang

3)      Sikap yang Inkuisitif atau rasa ingin tahu, merupakan suatu sikap yang mencerminkan dua hal: pertama, tidak merasa puas dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki; kedua, kemauan dan keinginan untuk mencari dan menemukan hal-hal baru.

4)      Kemampuan Analitik, efektifitas kepemimpinan seseorang tidak lagi pada kemampuannya melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional, melainkan pada kemampuannya untuk berpikir. Cara dan kemampuan berpikir yang diperlukan dalah yang integralistik, strategik dan berorientasi pada pemecahan masalah.

5)      Daya Ingat yang Kuat, pemimpin harus mempunyai kemampuan inteletual yang berada di atas kemampuan rata-rata orang-orang yang dipimpinnya, salah satu bentuk kemampuan intelektual adalah daya ingat yang kuat.

6)      Kapasitas Integratif, pemimpin harus menjadi seorang integrator dan memiliki pandangan holistik mengenai orgainasi.

7)      Keterampilan Berkomunikasi secara Efektif, fungsi komunikasi dalam organisasi antara lain : fungsi motivasi, fungsi ekspresi emosi, fungsi penyampaian informasi dan fungsi pengawasan.

8)      Keterampilan Mendidik, memiliki kemampuan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bawahan, mengubah sikap dan perilakunya dan meningkatkan dedikasinya kepada organisasi.

9)      Rasionalitas, semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang semakin besar pula tuntutan kepadanya untuk membuktikan kemampuannya untuk berpikir. Hasil pemikiran itu akan terasa dampaknya tidak hanya dalam organisasi, akan tetapi juga dalam hubungan organisasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi tersebut.

10)  Objektivitas, pemimpin diharapkan dan bahkan dituntut berperan sebagai bapak dan penasehat bagi para bawahannya.  Salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemudikan organisasi terletak pada kemampuannya bertindak secara objektif.

11)   Pragmatisme, dalam kehidupan organisasional, sikap yang pragmatis biasanya terwujud dalam bentuk sebagai berikut : pertama, kemampuan menentukan tujuan dan sasaran yang  berada dalam jangkauan kemampuan untuk mencapainya yang berarti menetapkan tujuan dan sasaran yang realistik tanpa melupakan idealisme. Kedua, menerima kenyataan apabila dalam perjalanan hidup tidak selalu meraih hasil yang diharapkan.

12)  Kemampuan Menentukan Prioritas, biasanya yang menjadi titik tolak strategik organisasional adalah “SWOT”.

13)  Kemampuan Membedakan hal yang Urgen dan yang Penting

14)  Naluri yang Tepat, kekampuannya untuk memilih waktu yang tepat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

15)  Rasa Kohesi yang tinggi, :senasib sepenanggungan”, keterikan satu sama lain.

16)   Rasa Relevansi yang tinggi, pemimpin tersebut mampu berpikir dan bertindak sehingga hal-hal yang dikerjakannya mempunyai relevansi tinggi dan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

17)  Keteladanan,s seseorang yang dinilai pantas dijadikan sebagai panutan dan teladan dalam sikap, tindak-tanduk dan perilaku.

18)  Menjadi Pendengar yang Baik

19)  Adaptabilitas, kepemimpinan selalu bersifat situasional, kondisonal, temporal dan spatial.

20)  Fleksibilitas, mampu melakukan perubahan dalam cara berpikir, cara bertindak, sikap dan perilaku agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi tertentu yang dihadapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hidup yang dianut oleh seseorang.

21)  Ketegasan

22)  Keberanian

23)  Orientasi Masa Depan

24)  Sikap yang Antisipatif dan Proaktif

Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.