A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Depdiknas, 2001:2).

1

Salah satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.
Otonomi daerah sebagai wahana untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di masyarakat, lancar dan tidaknya realisasi pelaksanaan otonomi daerah tersebut, sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. Kemampuan yang dibutuhkan antaranya adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola dinamika masyarakat, kemampuan untuk mengalokasikan sumber finansial daya alam, secara tepat, memotifasi lembaga-lembag pendukung pembangunan, serta keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan untuk kemajuan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah, maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparasi, dan akuntabilitas pendidikan.  Salah satu wadah tersebut  adalah  dewan pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat universal, untuk seluruh umat dimanapun dan kapanpun. Di Indonesia pendidikan merupakan kebutuhan seluruh warga negara, maka pengembangannya harus konseptual, menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan (Hardono, 1999:1). Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan di antaranya kebijakan pembentukan dewan Pendidikan dan  Komite Sekolah yang akhir-akhir ini menjadi agenda terhangat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Konsep baru ini cenderung disambut dan diapresiasi sebagai sebuah angin segar dalam proses perjalanan penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih mengintensifkan pelibatan masyarakat.
Adanya perubahan paradigma sistem  pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah membuka peluang bagi mmasyarakat utnuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan, Salah satunya upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten /Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU RI No.25 tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan Kabupaten/Kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak sekolah orang tua, dan masyarakat atau stakeholder  pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi bebasis masyarakat (community based participation) dan Manajemen Berbasis Sekolah (school based management) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan  kedua  konsep tersebut  adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau stakeholder pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau stakeholder lainnya secara sitematik sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.
Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang semakin meningkat dewasa ini, maka dalam era manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pengelolaan pendidikan perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan, komitmen, kesadaran, kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.
Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-progamnya, sekolahan perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/ industri untuk beraptisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Paertisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan. Dengan demikian pelaksanaan MBS disatuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
Beberapa alasan penulis memilih tema di atas adalah: 1) adanya fenomena yang berkembang di masyarakat terhadap keberadaan Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 2) Komite Sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
Dengan uraian diatas maka dalam penelitian ini mengkaji eksistensi komite dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 1 Seulimeum.

B. Rumusan Masalah
Pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang melibatkan masyakat secara aktif dalam setiap langkah yang ditempuh oleh pihak sekolah adalah merupakan pemaknaan dari penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah, namun disebabkan hal tersebut adalah suatu konsep dalam pendidikan, sehingga perlu untuk melakukan suatu kajian untuk melihat keaktifan masyarakat dalam penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: Bagamanakah peranserta komite sekolah dalam meningkatan mutu pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah untuk di SMP Negeri 1 Seulimeum?
C. Tujuan Penelitian
Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap secara menyeluruh dan komprehensif semua aspek yang terkait tentang Eksistensi Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, dengan mengambil kasus yang terjadi di SMP Negeri 1 Seulimeum Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:
Bagaimana  peran Komite sekolah yang telah diterapkan secara konsekuensi di SMP Negeri 1 Seulimeum ?
Bagaimana  cara-cara komite sekolah dalam menjalankan peranannya dalam penyelenggaraan pendidikan dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Seulimeum
Sejauh mana ketercapaian pelaksanaan peran komite sekolah dalam memberikan jaminan pelibatan stakeholder pendidikan dalam mendukung proses pendidikan.
Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi eksistensi sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Seulimeum.  
D. Pertanyaan Penelitian
Adapun pokok- pokok masalah penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:
Bagaimanakah peran Komite sekolah yang telah diterapkan secara konsekuensi di SMP Negeri 1 Seulimeum ?
Bagaimanakah cara-cara komite sekolah dalam menjalankan peranannya dalam penyelenggaraan pendidikan dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Seulimeum
Sejauh manakah ketercapaian pelaksanaan peran komite sekolah dalam memberikan jaminan pelibatan stakeholder pendidikan dalam mendukung proses pendidikan.
Bagaimnakah faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi eksistensi sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Seulimeum.
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang berupa eksistensi Komite Sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Seulimeum akan bermanfaat bagi para penyelenggara pendidikan (kepala sekolah), departemen Pendidikan dan Kebudayaan, para pengurus komite sekolah, serta para stakeholder pendidikan terutama untuk :
1. Manfaat teoritis
Menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama tentang eksistensi komite sekolah dalam pelaksanaan MBS.
Peneliti dapat menyumbangkan gagasannya yang berkaitan dengan eksistensi sekolah dalam pelaksanaan MBS.
Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
Bagi pengurus komite sekolah
Mengungkapkan beberapa kendalaatau hambatan terhadap profil dan peran komite sekolahyang pada akhirnya dapat digunakan oleh pengurus komite sekolahsebagai tataran pelaksanaan di lapangan, serta keberadaaannya yang cukup strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
b. Bagi penyelenggara pendidikan
Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi penyelenggara pendidikan akan pentingnya profil dan peran Komite Sekolah yang berguna dalam upaya peningkatan komitmen dan profesionalisme dalam mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.
c.  Bagi Dinas Pendidikan Nasional
Membentuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjelaskan berbagai isu terhadap pembentukan Komite Sekolah hanya sekedar merubah nama dari BP3 sekaligus memberi masukan yang penting bagi para pemerhati pendidikan untuk lebih memiliki integritas yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

G. Landasan Teoritis
Telah banyak usaha peningkatan mutu pendidikan di tingkat pendidikan dasar tetapi hasilnya tidak begitu menggembirakan. Dari berbagai studi dan pengamatan langsung di lapangan, hasil analisis menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.
Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (output) terlalu memusatkan pada masukan (input) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan.
Kedua, penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Di samping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan kemandirian, insiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi.
Ketiga, peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peranserta mereka sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.
Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dilakukan reorientasi penyelengaraan pendidikan melalui Manajemen Berbasisi Sekolah (School Based Management).
Faktor Pendorong Perlunya Desentralisasi Pendidikan
Saat ini sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen pemerintahan1. Beberapa perubahan tersebut antara lain,
Orientasi manajemen yang sarwa negara ke orientasi pasar. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengolah dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi persoalan yang timbul.
Orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke demokrasi. Pendekatan kekuasaan bergeser ke sistem yang mengutamakan peranan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan utama dalam tatanan yang demokratis.
Sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara seimbang.
Sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi negara yang sudah tidak jelas lagi batasnya (boundaryless organization) akibat pengaruh dari tata-aturan global. Keadaan ini membawa akibat tata-aturan yang hanya menekankan tata-aturan nasional saja kurang menguntungkan dalam percaturan global.
Fenomena ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga desentralisasi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tentu saja desentralisasi pendidikan bukan berkonotasi negatif, yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih berwawasan keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif karena kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah. Disamping itu membawa dampak ketergantungan sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (lokal), menghambat kreativitas, dan menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas. Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di kebanyakan negara. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi terinci sbb.:
tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan.
anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.
ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam.
penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat
tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.
Desentralisasi pendidikan, mencakup tiga hal, yaitu;
manajemen berbasis lokasi (site based management).
pendelegasian wewenang
inovasi kurikulum.
Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan administrasi pusat adalah konsekwensi dari yang pertama dengan diikuti pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Pada kurikulum 2004 yang akan diberlakukan, pusat hanya akan menetapkan kompetensi-kompetensi lulusan dan materi-materi minimal. Daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan silabus (GBPP) nya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan daerah. Pada umumnya program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat erat dengan program-program pembangunan daerah. Sebagai contoh, suatu daerah yang menetapkan untuk mengembangkan ekonomi daerahnya melalui bidang pertanian, implikasinya silabus IPA akan diperkaya dengan materi-materi biologi pertanian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian. Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.
Berdasarkan hasil-hasil kajian yang dilakukan di Amerika Serikat, Site Based Management merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan-keputusan pendidikan dalam anggaran, personalia, kurikulum dan penilaian. Studi yang dilakukan di El Savador, Meksiko, Nepal, dan Pakistan menunjukkan pemberian otonomi pada sekolah telah meningkatkan motivasi dan kehadiran guru. Tetapi desentralisasi pengelolaan guru tidak secara otomatis meningkatkan efesiensi operasional. Jika pengelola di tingkat daerah tidak memberikan dukungannya, pengelolaan semakin tidak efektif. Oleh karena itu, beberapa negara telah kembali ke sistem sentralisasi dalam hal pengelolaan ketenagaan, misalnya Kolombia, Meksiko, Nigeria, dan Zimbabwe.
Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselengaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara lain terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan. Penerapan demokratisasi dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orangtua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Hal ini tercermin dengan adanya kurikulum lokal. Kurikulum juga harus mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional.
Proses belajar mengajar menekankan terjadinya proses pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai media dan sumber belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan alat pemersatu bangsa.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
H. Pendekatan Penelitian
Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengguna metode dan pendekatan tersebut mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan MBS di SMP Negeri 1 Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, oleh Kepala Sekolah maupun guru yang terjadi pada saat sekarang. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Latunussa (1989:55) bahwa:
Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pertanyaan mengenai hakikat gejala atau pertanyaan mengenai apa itu atau mendiskripsikan tentang apa itu, sehingga diperoleh informasi keadaan gejala yang sedang berlangsung sebagai pemecahan masalah yang ada, masalah yang hangat dan actual, dalam bentuk kata atau kalimat sehingga memberikan makna.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (1996:31) mengemukakan bahwa:
Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahakan pada latar dan individu secara holistik.
I. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat, Kepala Sekolah, Guru dan pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di persekolahan, dan yang akan dijadikan sebagi lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Lhoong.  pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan ‘ purposive sampling’ yaitu pilihan peneliti tentang aspek apa dan siapa yang jadikan focus pada saat situasi tertentu dan karena itu uterus menerus sepanjang penelitian. Sampling kualitatif yang tergantung pada tujuan focus pada saat itu. Penelitian ini berprinsip bahwa penelitian kualitatif yang dipentingkan adalah konteks dan bukan jumlah sumber datanya. Sumber data awal ini menjadi pegangan dalam penelitian ini, sedangkan data dapat diperoleh dari banyak informasi (menggelinding), sehingga mencapai taraf konsisten.
Namun untuk menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan untuk memudah pelaksanaan, maka dalam hal ini jumlah subjeknya adalah: 1 (satu) orang kepala sekolah, 4 (empat) orang dari masing- masing pengurus komite sekolah, 4 (empat) orang guru dari sekolah dan tokoh masyarakat dari sekitar sekolah yang bersangkutan.
J. Teknik Pengumpulan Data
Keberhasilan suatu penelitian terutama penelitian kualitatif, tergantung beberapa factor. Paling tidak ditentukan oleh factor kejelasan tujuan dan permasalahan penelitian, ketepatan pemilihan pendekatan/ metodelogi, ketelitian dan kelengkapan data/ informasi itu sendiri. Dalam penelitian yang mendasarkan pada pendekatan kualitatif ini dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Ketiga teknik yang akan dijalaskan berikut ini, digunakan peneliti dalam rangka memperoleh informasi saling melengkapi.
Observasi; dilakukan dengan pengamatan tentang upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi penerapan MBS. Observasi sebagai pengumpulan data/ informasi dilakukan secara sistematis, bukan sebagai sambilan atau kebetulan saja. Dan dalam observasi ini akan diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mengatur, mempengaruhi atau memanipulasi objek pengamatan yang sedang diobservasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi focus dari observasi adalah kegiatan- kegiatan yang berkenaan tentang upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi penerapan MBS. Seperti Pertemuan antara pihak sekolah dengan komite sekolah, kegiatan seharian di sekolah dan kegiatan lain yang berkenaan dengan tujuan dari penelitian ini.
Wawancara; yaitu dengan melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasikan kepada sampel penelitian dengan sistematis (wawancara terstruktur). Dalam wawancara ini, pertanyaan dan jawaban akan bersifat verbal atau semacam percakapan yang bertujuan memperoleh data atau informasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran dari wawancara adalah Kepala Sekolah, pengurus Komite Sekolah, guru, tokoh masyarakat dan sumber lainnya yang relevan.
Studi dokumentasi; yaitu suatu alat penelitian yang bertujuan untuk melengkapi data (sebagai bukti pendukung), yang bersumber bukan dari manusia yang memungkinkan dilakukannya pengecekan untuk mengetahui kesesuiannya. Sumber data yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah Notulen Rapar pihak sekolah dengan Komite sekolah, orang tua siswa dan dengan masyarakat. Serta dokumen lainnya yang mendukung kajian penelitian ini.
Dalam penelitian kualitatif tidak terdapat prosedur pengumpulan data yang memiliki pola yang pasti. Nasution (1982:37) mengatakan “ masing- masing peneliti dapat memberi sejumlah petunjuk dan saran berdasarkan pengalaman masing- masing”, namun demikian Lincoln dan Guba (Nasution, 1996) mengatakan terdapat rangkaian prosedur dasar yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif, prosedur itu meliputi tahap orientasi, explorasi, dan member check. Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kegiatan sebagai berikut:
Tahap Orientasi
Pada saat ini peneliti melakukan kegiatan:
Pendekatan kelembaga-lembaga yang menjadi lokasi penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang lokasi dan focus masalah penelitian , serta memilih jumlah informan awal yang memadai untuk memperoleh informan yang tepat.
Melakukan pendalaman terhadap sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah penelitian, guna menyusun kerangka penelitian dan teori-teori.
Melakukan wawancara awal untuk memperoleh informasi yang bersifat umum yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian ini.
Tahap Eksplorasi
Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan:
Mengadakan wawancara secara intensif dengan subjek penelitian, yaitu kepala sekolah, pengurus komite sekolah, guru dan tokoh masyarakat, terutama yang berperan aktif dalam kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat.
Melakukan observasi persiapan dan pelaksanaan dalam konteks upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah.
Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah.
Tahap Member check
Pada tahap ini, semua data dan informasi yang telah dikumpulkan dan dicek ulang dengan metode triangulasi, untuk melihat kelengkapan atau kesempurnaan serta validitas data. Pengecekan data-data ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
Mengecek ulang data-data yang sudah terkumpul, baik data yang terkumpul dari wawancara, hasil observasi maupun dokumen.
Meminta data atau informasi ulang kepada subjek penelitian apabila ternyata data yang terkumpul tersebut belum lengkap.
Meminta penjelasan kepada pihak terkait tentang upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah
K. Teknik Analisis Data
Tujuan utama penelitian ini adalah memahami prilaku manusia dalam konteks tertentu. Sebagai konsekuensi dari tujuan , sifat dan pendekatan penelitian kualitatif tersebut, maka proses dan teknik analisa data yang ditempuh peneliti cenderung beragam. Kualitas konseptual, kreativitas dan intuisi peneliti menentukan keberhasilan analisanya. Sesuai dengan sifat penelitian yang naturalistic-fenomenologis kualitatif, tentunya semua informasi yang dijaring dengan berbagai macam alat dalam studi ini berupa uraian yang penuh deskripsi mengenai subjek yang diteliti, pendapat, pengetahuan, pengalaman dan aspek lainya yang berkaitan. Tentu tidak semua data itu dipindahkan dalam laporan penelitian, melainkan dianalisis dengan menggunakan prosedur menurut Nasution ( 1988:129-130) yaitu: (1) reduksi data, (2) display data, (3) mengambil keputusan dan verifikasi. Analisis data dalam penelitian naturalisti kualitatif menurut Moelong (2000) adalah proses mengatur data untuk ditafsirkan dan diketahui maknanya.
1. Reduksi Data
Tahap ini dilakukan dengan menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumen, sehingga dapat ditemukan hal- hal pokok dari proyek yang diteliti yang berkenaan dengan fokus penelitian.
2. Display Data
Pada tahap ini, dilakukan dengan merangkum hal- hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sismatis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkannya ke dalam pola, tema, unit atau katagori, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, kemudian diberi makna sesuai materi penelitian. Lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan analisis dan interpretasi data adalah merupakan proses penyederhanaan dan trasformasi timbunan data mentah, sehingga menjadi kesimpulan- kesimpulan yang singkat, padat dan bermakna.
3. Verifikasi
Pada tahap ini dilakukan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan penunjang lainnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil- hasil penelitian dengan teori- teori para ahli. Terutama teori yang menjadi kerangka acuan peneliti dan keterkaitannya dengan temuan- temuan dari penelitian lainnya yang relevan, melakukan proses member- chek mulai dari tahap orientasi sampai dengan kebenaran data terakir, dan akhirnya membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.
L. Instrumen Penelitian
Instrument  penelitian dilakukan melalui (1) trianggulasi, baik metode, dan sumber untuk mencek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain, dilakukan, untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan sejumlah data; (2) melibatkan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian; (3) menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh, (4) member check, pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

About these ads