DOKUMEN SEKOLAH


 

mulai dari titik 0

bekerjalah penuh kecintaan

 

BIO CLUBIndonesia yang masuk dalam jajaran Negara paling berpolusi no 3 sedunia, setidaknya boleh berbangga hati. Di tengah – tengah mirisnya pendidikan di negeri ini, sebuah inovasi baru di bidang pendidikan Indonesia hadir

Green School – Kul- Kul Campus. Yang terletak di desa Cundien, 56 km dari pusat kota Banda Aceh. Sebuah sekolah unik yang digagas oleh Dompet Duafa,Ditambah lagi arena olahraga, laboratorium, perpustakaan, dll.

INTERAKSI DENGAN ALAM

Para murid diajarkan untuk dekat dengan alam, mulai dari cara menanam pohon dan tanaman comersil, memproduksi sendiri. Semua itu tak lepas dari harapan agar murid – murid mereka mengerti tentang berbagai hal dalam kehidupan, dan mampu menjadi pemimpin di dunia yang selalu berubah dan menantang ini.

Pendeknya, mereka-para pelajar-akan tahu segala hal dari organic gardening hingga mendesain website, dari menjalankan bisnis kecil hingga menekan emisi karbon, menjadi orang yang membanggakan dan dapat dipercaya mengelola kehidupan dengan lebih baik, di tengah krisis bumi ini.
Di sisi yang lain seharusnya keberadaan Green School menginspirasi pemerintah dan swasta membuat sekolah yang mirip namun lebih affordable dalam biaya.
Bukan apa, sebagai anak negeri, miris rasanya melihat anak – anak bule yang terkenal bersih itu mau bermain – main dengan lumpur dan duduk lesehan di atas tikar, kemudian mampu bercocok tanam, menanam padi, dan membudidayakan udang. Sedangkan kita ? masuk ke lumpur saja mungkin tidak pernah, apalagi menanam padi ? padahal bercocok tanam merupakan identitas bangsa kita sebagai negara agraris.
Andaikata sekolah di negeri ini seperti Green School, mungkin tidak akan ada lagi yang namanya illegal logging, dan pembabatan hutan secara liar, karena sejak kecil mereka telah diajarkan bagaimana cara mencintai alam.

Hem…
Sekarang banyak banget ya..sekolah yang kurang memperhatikan adanya penghijauan…karena tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang menghiasi disitu, makanya mulai sekarang biar kita nyaman belajar di situ ayolah adakan penghijauan di sekolah kamu masing-masing…

Btw (by the way)^^….
Gimana nich dengan sekolah kamu…udah ada penghijauan di sekolah kamu belum????^^
Kalau dipikir-pikir ya emang sih sekolah yang kurang penghijauan kita berada di sana kurang nyaman….PANAS..-_- Apa lagi kalau ada proses belajar mengajar out door hem….bisa kepanasan kita..+ tidak ada tempat untuk berteduh.
TAPI kalau kita merawat lingkungan sekolah khususnya sekolahan jita sendiri niscaya dech pasti kita sekolah di situ pasti nyaman dan tidak hanya kita saja tapi warga sekolah…^^

 

Gerakan Indonesia menanam merupakan agenda tahunan yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi krisis Global Warming.

THE EARTH

 

  1. ANALISIS RAPBS DAN SOLUSI UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN ADALAH:

Setiap sekolah dalam merancang dan melaksanakan program harus dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi setiap warga sekolah khususnya guru-guru, yang pada akhirnya ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisasi pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi alam penyusunan RAPBS terhadap kualitas pelayanan sekolah . Dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas dalam penyusunan RAPBS berpengaruh positif, langsung, dan signifikan terhadap partisipasi guru-guru dalam penyusunan RAPBS, begitu juga partisipasi guru-guru terhadap transparansi, dan partisipasi guru-guru terhadap kualitas pelayanan sekolah, serta transparansi penyusunan RAPBS terhadap kualitas pelayanan sekolah, serta transparansi penyusunan RAPBS terhadap kualias pelayanan sekolah mempunyai hubungan kausalitas. Sedangkan [engaruh tidak langsung ditunjukan oleh variabel akuntabilitas terhadap partisipasi dan partisipasi terhadap kualitas pelayanan sekolah.

Banyak sekolah yang menginginkan agar mutu pendidikan bisa lebih meningkat. Namun tak sedikit orangtua siswa yang mengeluh karena harus dibebani berbagai iuran tak wajib yang memberatkan peserta didik. Agar tidak lagi ditemui permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan mengingatkan agar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS)  lebih berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sekolah. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi.

  1. A. Prinsip Penyusunan RAPBS

RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.

RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah.

Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah.

  1. B. Proses Penyusunan RAPBS

Langkah berikut biasa dipertimbangkan dalam menyusun sebuah RAPBS:

  • menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah,
  • menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya,
  • menyelesaikan analisis kebutuhan,
  • memprioritaskan  kebutuhan,
  • mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah,
  • mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan,
  • menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dsb.), dan
  • mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.
  1. C. Pengelolaan Anggaran Sekolah

Pengelola anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah. Di sekolah-sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagian anggaran.Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa:

  • dana dibelanjakan sesuai rencana,
  • ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak,
  • pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan
  • dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.

Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dsb.Pengelola anggaran sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan.Pengendalian Anggaran

Pengendalian anggaran dilakukan untuk memastikan adanya:

  • pengelolaan dana yang jujur,
  • penyesuaian antara pengeluaran dengan tujuan jangka menengah sekolah, tujuan jangka pendek sekolah, dan rencana-rencana lainnya,
  • transparansi, dan
  • upaya menghindari pembelanjaan berlebih.

Kegiatan pengendalian anggaran meliputi rencana penerapan anggaran, catatan transaksi pemasukan dan pengeluaran (pembukuan), serta pelaporan yang transparan dan akurat (akuntabilitas).

  1. D. Aturan Umum dalam Pembukuan

Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah (kuitansi). Semua transaksi dicatat sesuai urutan waktu (kronologis).Setiap halaman buku kas umum harus dilengkapi kepala surat/kop, kolom catatan, nomor halaman, dan nama bulan.Setiap sisi halaman harus diparaf oleh kepala sekolah dan bendahara komite sekolah.Pada akhir setiap bulan, buku kas umum ditutup dengan membandingkan saldo yang tercatat pada buku kas dan saldo di rekening bank.

2.  SPESIFIKASI ANGGARAN DAN LANGKAH-LANGKAH DALAM PENYEDIAN BIAYA PENDIDIKAN ADALAH:

Sumber Dana Pendidikan

Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Sumber-sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989).

Langkah yang ditempuh untuk penyediaan biaya pendidikan adalah:

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah sudah menjadi hal yang umum dibicarakan, baik di negara maju maupun negara berkembang.  Dalam teori pengembangan sekolah di era desentralisasi, ada tiga segitiga stakeholder yang harus dibangun, yaitu kerjasama sekolah, orang tua dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat seakan menjadi kata kunci untuk memecahkan masalah di sekolah. Pemerintah di negara manapun, dengan dalih mengembalikan lembaga sekolah kepada pemilik utamanya yaitu masyarakat, menggembar-gemborkan ide ini.  Tapi sebenarnya ada sebuah misi utama dibalik propaganda ini, yaitu meringankan beban keuangan pemerintah dengan mengajak masyarakat untuk menyediakan dana lebih dalam pengembangan sekolah.

Misi ini di beberapa kasus menunjukkan keberhasilannya, tapi ketika situasi ekonomi pun mencekik rakyat, maka kebijakan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sekolah yang bermakna `pendanaan` kelihatannya kurang bijak.

Amerika dan beberapa negara pengusung konsep SBM (School Based Management) yang menjadi titik awal keterlibatan masyarakat di sekolah, tegas menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat adalah dalam bentuk pengembangan finansial, kurikulum dan personalia.  Dalam hal ini masyarakat menjadi penentu keberhasilan sekolah, demikian pula masa depan guru dan tenaga administrator sekolah.

Saat ini, kegiatan pendidikan sumber pendanaannya diambil dari APBN dan APBD. Jika dari dua sumber itu masih kurang maka akan dicarikan solusi. Bisa saja dengan melibatkan peran serta masyarakat, komite, para alumni, dunia usaha, dan sebagainya. “Tentu partisipasi tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

Prinsipnya adalah, RAPBS harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan bukan keinginan. Kemudian harus melalui azas musyawarah mufakat. Selain itu harus ada subsidi silang dan dicarikan solusi bagi peserta didik yang tidak mampu. Yang tak kalah pentingnya adalah, sekolah dilarang mengeluarkan siswa hanya karena faktor keuangan atau yang bersangkutan dari keluarga tidak mampu.

Terkait hal tersebut, sejatinya pihak sekolah  boleh meminta dukungan materi dari para orangtua murid. Akan tetapi sifatnya tidak memaksa. Ini untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan dan subsidi bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mengenai besar kecilnya, tergantung dari kebutuhan sekolah masing-masing. Karena sekolah diberi kewenangan untuk menyusun RAPBS sesuai dengan manajemen yang berbasis sekolah.

Pihaknya berharap, karena saat ini perhatian pemerintah sudah semakin baik, maka hendaknya iuran bagi peserta didik baru (IPDB) seyogyanya semakin mengecil. Tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan pendidikan. Sebagai contoh, saat ini guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi, harusnya diimbangi dengan peningkatan profesionalitas dalam mengajar. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas perhatian pemerintah terhadap kesra guru.

Selain membahas program sekolah, juga akan disinggung mengenai bantuan bagi siswa tak mampu. Saat ini, Sudin Dikmen  menyiapkan subsidi bagi siswa yang tak mampu dalam bentuk beasiswa. Jumlah murid yang menerima beasiswa ditargetkan meningkat menjadi 20 persen dari sebelumnya 15 persen dari keseluruhan siswa di Kabupaten.
3. CONTOH DARI BALANCE SCORECARD ADALAH:

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perubahan besar luar biasa dalam persaingan, produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penanganan transaksi antara perusahaan dengan pelanggan dan perusahaan dengan perusahaan lain. Persaingan yang bersifat global dan tajam menyebabkan terjadinya penciutan laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang memasuki persaingan tingkat dunia. Hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan pada tingkat dunia yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen, mampu menghasilkan produk yang bermutu, dan cost effevtive (Mulyadi, 1997).

Perubahan-perubahan tersebut mendorong perusahaan untuk mempersiapkan dirinya agar bisa diterima di lingkungan global. Keadaan ini memaksa manajemen untuk berupaya menyiapkan, menyempurnakan ataupun mencari strategi-strategi baru yang menjadikan perusahaan mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan tingkat dunia. Oleh karena itu perusahaan dalam hal ini manajemen harus mengkaji ulang prinsip-prinsip yang selama ini digunakan agar dapat bertahan dan bertumbuh dalam persaingan yang semakin ketat untuk dapat menghasilkan produk dan jasa bagi masyarakat.

Kunci persaingan dalam pasar global adalah kualitas total yang mancakup penekanan-penekanan pada kualitas produk, kualitas biaya atau harga, kualitas pelayanan, kualitas penyerahan tepat waktu, kualitas estetika dan bentuk-bentuk kualitas lain yang terus berkembang guna memberikan kepuasan terus menerus kepada pelanggan agar tercipta pelanggan yang loyal (Hansen dan Mowen, 1999). Sehingga meningkatnya persaingan bisnis memacu manajemen untuk lebih memperhatikan sedikitnya dua hal penting yaitu “keunggulan” dan “nilai”.

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang lalu.

Pemakaian penilaian kinerja tradisional yaitu ROI, Profit Margin dan Rasio Operasi sebetulnya belum cukup mewakili untuk menyimpulkan apakah kinerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan sudah baik atau belum. Hal ini disebabkan karena ROI, Profit Marjin dan Rasio Operasi hanya menggambarkan pengukuran efektivitas penggunaan aktiva serta laba dalam mendukung penjualan selama periode tgertentu. Ukuran-ukuran keuangan tidak memberikan gambaran yang riil mengenai keadaan perusahaan karena tidak memperhatikan hal-hal lain di luar sisi finansial misalnmya sisi pelanggan yang merupakan fokus penting bagi perusahaan dan karyawan, padahal dua hal tersebut merupakan roda penggerak bagi kegiatan perusahaan (Kaplan dan Norton, 1996).

Dalam akuntansi manajemen dikenal alat analisis yang bertujuan untuk menunjang proses manajemen yang disebut dengan Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Norton pada tahun 1990. Balanced Scorecard merupakan suatu ukuran yang cukup komprehensif dalam mewujudkan kinerja, yang mana keberhasilan keuangan yang dicapai perusahaan bersifat jangka panjang (Mulyadi dan Johny Setyawan, 1999). Balanced Scorecard tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja perusahaan tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik secara total kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Dengan pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya merupakan ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan maka perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik.

PENILAIAN KINERJA DAN BALANCED SCORECARD

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki (Helfert, 1996).

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.

Adapun kinerja menurut Mulyadi adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Mulyadi dan Johny setyawan, 1999).

Penilaaian kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semstinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta pemberian penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

Dengan adanya penilaian kinerja, manajer puncak dapat memperoleh dasar yang obyektif untuk memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi yang disumbangkan masing-masing pusat pertanggungjawaban kepada perusahaan secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat membentuk motivasi dan rangsangan pada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Menurut Mulyadi penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk:

  • Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
  • Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawannya seperti promosi, pemberhentian, mutasi.
  • Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
  • Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengeai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
  • Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Balanced scorecard dapat digunakan sebagai alternatif pengukuran kinerja perusahaan yang lebih komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada pengukuran atas dasar perspektif keuangan saja. Hal ini terbukti dengan adanya manfaat-manfaat yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkannya.



PROGRAM TAHUNAN

Nama   Sekolah                       : SMA Negeri 1 Lhoong

Mata Pelajaran                        : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Kelas / Semester                      : X

Tahun Pelajaran                       : 2009/2010

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU TIAP SEMESTER

Semester I

No Bulan Banyaknya Pekan Semester Gasal Keterangan
Seluruhnya Tidak Efektif Efektif
1 Juli 2009 4 2 2

 

2 Agustus 2009 4 2 2

 

3 September 2009 5 4 1

 

4 Oktober 2009 4 1 3

 

5 November 2009 4 2 2

 

6 Desember 2009 5 1 4

 

Jumlah 26 12 14

Semester II

No Bulan Banyaknya Pekan Semester Genap Keterangan
Seluruhnya Tidak Efektif Efektif
1 Januari 2010 5 1 4 1 Minggu Jam Tatap Muka 2 Jam Pelajaran

 

2 Februari 2010 4 - 4
3 Maret 2010 5 - 5
4 April 2010 4 - 4
5 Mei 2010 4 - 4
6 Juni 2010 5 5 -
Jumlah 27 6 21

B. RINCIAN PROGRAM

Kelas / Semester : X / 1

Semester Standart Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu Ket
S  A  T  U
  1. Mempratikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

1.1  Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
1.2  Mempraktikkan keterampilan salah satu permainan olahraga beregu bola kecil dengan menggunakan alat dan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
1.3  Mempraktikkan keterampilan atletik dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
1.4      Mempraktikkan keterampilan salah satu cabang olahraga bela diri serta nilai kejujuran, menghargai orang lain, kerja keras, dan percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
2. Mempratikkan latihan kebugaran dan jasmani dan cara mengukurnya sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

2.1     Mempraktikkan latihan kekuatan, kecepatan, daya tahan dan kelentukan untuk kebugaran jasmani dalam bentuk sederhana serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri.

 

2 x 45 Menit
2.2     Mempraktikkan tes kebugaran jasmani serta nilai tanggung jawab dan percaya diri.

 

1 x 45 Menit
2.3      Mempraktikkan perawatan tubuh agar tetap segar

 

1 x 45 Menit
3. Mempratikkan keterampilan rangkaian senam lantai dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

3.1      Mempraktikkan rangkaian senam lantai dengan menggunakan bantuan serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggung jawab dan menghargai teman

 

2 x 45 Menit
3.2      Mempraktikkan rangkaian senam lantai tanpa alat serta nilai percaya diri, kerjasama dan tanggung jawab

 

2 x 45 Menit
4. Mempratikkan aktivitas ritmik tanpa alat dengan koordinasi yang baik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

 

 

4.1  Mempraktikkan keterampilan gerak dasar langkah dan melompat pada aktivitas ritmik tanpa alat serta nilai kedisiplinan, konsentrasi dan keluwesan.

2 x 45 Menit
4.2  Mempraktikkan keterampilan dasar ayunan lengan pada aktivitas ritmik tanpa alat dengan koordinasi gerak yang benar serta nilai disiplin, toleransi dan estetika

2 x 45 Menit
5. Mempratikkan salah satu gaya renang dan loncat indah sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya*)

 

5.1  Mempraktikkan keterampilan teknik dasar salah satu gaya renang serta nilai disiplin, keberanian, tanggung jawab, dan kerja keras

2 x 45 Menit
6. Mempratikkan perencanaan penjelajahan dan penyelamatan aktivitas di alam bebas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ***)

 

6.1  Mempraktikkan keterampilan dasar-dasar kegiatan menjelajah sungai serta nilai tanggung jawab, kerjasama, toleransi, tolong menolong, melaksanakan keputusan kelompok

 

2 x 45 Menit
6.2  Mempraktikkan keterampilan dasar penyelamatan kegiatan penjelajahan di sungai serta nilai tanggung jawab, kerjasama, toleransi, tolong menolong, keputusan dalam kelompok

 

2 x 45 Menit
7.  Menerapkan budaya hidup sehat

 

7.1  Menganalisis bahaya penyalahgunaan Narkoba

 

1 x 45 Menit
7.2  Memahami berbagai peraturan perundangan  tentang Narkoba

 

1 x 45 Menit
Jumlah Jam

28  x 45 Menit

Kelas / Semester  : X / 2

Semester Standart Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu Ket
D  U  A 8. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

8.1    Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, percaya diri**)

 

4 x 45 Menit
8.2    Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga bola kecil dengan menggunakan peraturan dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai dan percaya diri **) 4 x 45 Menit
8.3    Mempraktikkan keterampilan atletik dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat dan percaya diri **)

 

2 x 45 Menit
8.4    Mempraktikkan keterampilan gerak olahraga beladiri serta nilai kejujuran, toleransi, kerja keras dan percaya diri **)

 

2 x 45 Menit
9. Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan cara mengukurnya sesuai dengan keutuhan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

9.1    Mempraktikkan bebagai bentuk kebugaran jasmani sesuai dengan kebutuhan serta nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan percaya diri

 

2 x 45 Menit
9.2    Mempraktikkan tes kebugaran dan interpretasi hasil tes dalam menentukan derajat kebugaran serta nilai kejujuran, semangat, tanggung jawab, disiplin dan percaya diri 4 x 45 Menit
10. Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam lantai dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 10.1Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam lantai dengan menggunakan alat serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggung jawab dan menghargai teman 2 x 45 Menit

11. Mempraktikkan aktivitas ritmik tanpa alat dengan koordinasi yang baik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 11.1Mempraktikkan kombinasi keterampilan langkah kaki dan ayunan lengan pada aktivitas ritmik berirama tanpa  alat serta nilai disiplin, toleransi, keluwesan dan estetika 2 x 45 Menit

12. Memahami beberapa gaya renang dan pertolongan kecelakaan di air dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya*)

 

12.1Menganalisis kombinasi teknik renang gaya dada, gaya bebas dan salah satu gaya lain serta nilai disiplin, kerja keras, keberanian dan tanggung jawab

 

2 x 45 Menit

12.2Memahami cara pertolongan kecelakaan di air dengan sistem Resusitasi Jantung dan Paru (RJP) serta nilai disiplin, kerja keras keberanian dan tanggung jawab 2 x 45 Menit

13. Mempraktikkan perencanaan penjelajahan dan penyelamatan aktivitas di alam bebas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya*)

 

13.1Mempraktikkan keterampilan dasar-dasar kegiatan menjelajah gunung serta nilai tanggung jawab, kerjasama, toleransi, tolong menolong, dan melaksanakan keputusan dalam kelompk 4  x 45 Menit

 

13.2Mempraktikkan keterampilan dasar penyelamatan penjelajahan di pegunungan serta nilai tanggung jawab, kerjasama, toleransi, tolong menolong, dan melaksanakan keputusan kelompok 4 x 45 Menit

 

13.3Mempraktikkan keterampilan penjagaan lingkungan yang sehat 2 x 45 Menit

14. Menerapkan budaya hidup sehat 14.1Menganalisis dampak seks bebas 2 x 45 Menit
14.2Memahami cara menghindari seks bebas 2  x 45 Meni
Jumlah Jam

42 x 45 Menit

Kepala sekolah SMA Negeri 1 Lhoong                                              Lhoong, 01 Juni 2009

Guru mata pelajaran

 

Yusmizar, S.Pd                                                                                           Raisul Akbar, S.Pd

Nip. 196201011984032026                                                                Nip.  198009202006041017

PROGRAM TAHUNAN

Nama   Sekolah                       : SMA Negeri 1 Lhoong

Mata Pelajaran                        : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Kelas / Program                       : XI/IA-IS

Tahun Pelajaran                       : 2009/2010

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU TIAP SEMESTER

Semester I

No Bulan Banyaknya Pekan Semester Gasal Keterangan
Seluruhnya Tidak Efektif Efektif
1 Juli 2009 4 2 2

 

2 Agustus 2009 4 2 2

 

3 September 2009 5 4 1

 

4 Oktober 2009 4 1 3

 

5 November 2009 4 2 2

 

6 Desember 2009 5 1 4

 

Jumlah 26 12 14

Semester II

No Bulan Banyaknya Pekan Semester Genap Keterangan
Seluruhnya Tidak Efektif Efektif
1 Januari 2010 5 1 4 1 Minggu Jam Tatap Muka 2 Jam Pelajaran

 

2 Februari 2010 4 - 4
3 Maret 2010 5 - 5
4 April 2010 4 - 4
5 Mei 2010 4 - 4
6 Juni 2010 5 5 -
Jumlah 27 6 21

B. RINCIAN PROGRAM

Kelas / Semester  : XI/ 1

Semester Standart Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu Ket
S  A   T   U 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dengan teknik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

 

1.1    Mempraktikkan keterampilan teknik bermain salah satu permainan olahraga bola besar secara sederhana serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
1.2    Mempraktikkan keterampilan teknik serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
1.3    Mempraktikkan keterampilan teknik salah satu nomor atletik dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, kerja keras dan percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
1.4    Mempraktikkan keterampilan teknik penyerangan salah satu permainan olahraga beladiri serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai orang, kerja keras dan percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
2. Mempraktikkan aktivitas pengembangan untuk meningkatkan kualitas kebugaran jasmani dan cara pengukurannya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

2.1    Mempraktikkan berbagai bentuk latihan kelincahan, power dan daya tahan untuk peningkatan kebugaran jasmani serta nilai tanggung jawab, disiplin dan percaya diri

 

2 x 45 Menit
2.2    Mempraktikkan tes untuk kelincahan, dan daya tahan dalam kebugaran jasmani serta nilai tanggung jawab, disiplin dan percaya diri

 

2 X 45 Menit
3.Mempraktikkan keterampilan senam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

3.1    Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam ketangkasan dengan menggunakan alat serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggung jawab, menghargai teman

 

2 x 45 Menit
3.2    Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam ketangkasan tanpa menggunakan alat serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggung jawab, menghargai teman

 

2 x 45 Menit
4. Mempraktikkan aktivitas ritmik menggunakan alat dengan koordinasi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

 

 

4.1    Mempraktikkan keterampilan aktivitas ritmik tanpa alat dengan koordinasi gerak lanjutan serta nilai kedisiplinan, konsentrasi dan keluwesan dan estetika

 

2 x 45 Menit
4.2    Mempraktikkan keterampilan aktivitas ritmik menggunakan alat serta nilai disiplin, toleransi, kerja sama, keluwesan dan estetika

 

2 x 45 Menit
5. Memahami salah satu gaya renang dan loncat indah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya*) 5.1    Menganalisis  renang gaya samping untuk pertolongan serta nilai disiplin, keberanian, kerja sama dan kerja keras

 

2 x 45 Menit
6. Menerapkan budaya hidup sehat

 

6.1    Memahami bahaya HIV/AIDS

 

2 x 45 Menit
6.2    Memahami cara penularan HIV/AIDS

 

2 x 45 Menit
6.3    Memahami cara menghindari penularan HIV/AIDS 2 x 45 Menit
Jumlah Jam

28 x 45 Menit

 

Kelas / Semester  : XI/ 2

Semester Standart Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu Ket
D   U   A 7. Mempraktikkan berbagai keterampilan dasar permainan olahraga dengan teknik dan taktik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

 

7.1    Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, kerja keras, dan percaya diri**)

 

4 x 45 Menit
7.2    Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola kecil serta nilai kerjasama, kejujuran, kerja keras, toleransi dan percaya diri**)

 

4 x 45 Menit
7.3    Mempraktikkan teknik salah satu atletik dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai percaya diri**)

 

4 x 45 Menit
7.4    Mempraktikkan teknik salah satu permainan olahraga bela diri serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, percaya diri** 2 x 45 Menit

8. Meningkatkan kualitas kebugaran jasmani dan cara pengukurannya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 8.1    Mempraktikkan latihan sirkuit untuk peningkatan kebugaran jasmani serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri 2 x 45 Menit
8.2    Mempraktikkan peningkatan beban latihan sirkuit untuk meningkatkan kebugaran jasmani serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri 2 x 45 Menit
8.3    Mempraktikkan tes untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri 4 x 45 Menit

9. Mempraktekkan keterampilan senam ketangkasan dengan alat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

9.1    Mempraktikkan keterampilan senam ketangkasan dengan menggunakan alat lanjutan serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggung jawab, menghargai teman 2 x 45 Menit
9.2    Mempraktikkan keterampilan senam ketangkasan tanpa menggunakan alat lanjutan serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggung jawab, menghargai teman 2 x 45 Menit
10. Mempraktikkan aktivitas ritmik menggunakan alat dengan koordinasi yang baik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

10.1Mempraktikkan kombinasi gerak berirama menggunakan alat dengan koordinasi serta nilai kedisiplinan, konsentrasi dan keluwesan 2 x 45 Menit
10.2Merangkai aktivitas ritmik menggunakan alat serta nilai kedisiplinan, konsentrasi dan keluwesan 2 x 45 Menit
11. Memahami dasar pertolongan kecelakaan di air dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya*) 11.1Menganalisis keterampilan kombinasi gerakan renang serta nilai disiplin, kerja sama serta keberanian 2 x 45 Menit
11.2Memahami  dasar pertolongan kecelakaan di air dengan sistem Resusitasi Jantung dan Paru (RPJ) serta nilai disiplin dan tanggung jawab 2 x 45 Menit
12. Mempraktikkan perencanaan dan keterampilan penjelajahan dan penyelamatan di alam bebas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 12.1Mempraktikkan keterampilan merencanakan penjalajahan di perbukitan 2 x 45 Menit
12.2Mempraktikkan keterampilan merencanakan penjalajahan di perbukitan 4 x 45 Menit

Jumlah Jam

42 x 45 Menit

 

Kepala sekolah SMA Negeri 1 Lhoong                                              Lhoong, 01 Juni 2009

Guru mata pelajaran

 

Yusmizar, S.Pd                                                                                           Raisul Akbar, S.Pd

Nip. 196201011984032026                                                                Nip.  198009202006041017

PROGRAM TAHUNAN

Nama   Sekolah                       : SMA Negeri 1 Lhoong

Mata Pelajaran                        : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Kelas / Program                       : XII/IA-IS

Tahun Pelajaran                       : 2009/2010

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU TIAP SEMESTER

Semester I

No Bulan Banyaknya Pekan Semester Gasal Keterangan
Seluruhnya Tidak Efektif Efektif
1 Juli 2009 4 2 2

 

2 Agustus 2009 4 2 2

 

3 September 2009 5 4 1

 

4 Oktober 2009 4 1 3

 

5 November 2009 4 2 2

 

6 Desember 2009 5 1 4

 

Jumlah 26 12 14

Semester II

No Bulan Banyaknya Pekan Semester Genap Keterangan
Seluruhnya Tidak Efektif Efektif
1 Januari 2010 5 1 4 1 Minggu Jam Tatap Muka 2 Jam Pelajaran

 

2 Februari 2010 4 - 4
3 Maret 2010 5 - 5
4 April 2010 4 - 4
5 Mei 2010 4 - 4
6 Juni 2010 5 5 -
Jumlah 27 6 21

B. RINCIAN PROGRAM

Kelas / Semester  : XII/ 1

Semester Standart Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu Ket
S A T U 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

 

1.1    Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu olahraga bola besar lanjutan dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras dan percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
1.2    Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu olahraga bola kecil dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras dan percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
1.3    Mempraktikkan teknik atletik dengan menggunakan peraturan yang sesungguhnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, percaya diri **)

 

2 x 45 Menit
1.4    Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bela diri secara berpasangan dengan peraturan yang sebenarnya serta nilai kejujuran, menghargai lawan, kerja keras dan menerima kekalahan**)

 

2 x 45 Menit
2. Mempraktikkan perancangan aktivitas pengembangan untuk peningkatan dan pemeliharaan kebugaran jasmani.

 

2.1    Merancang program latihan fisik untuk pemeliharaan kebugaran jasmani serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri 2 x 45 Menit
2.2    Melaksanakan program latihan fisik sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri 2 X 45 Menit
3. Mempraktikkan rangkaian gerak senam ketangkasan dengan konsep yang benar dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

 

3.1    Mempraktikkan keterampilan gerakan kombinasi rangkaian senam lantai serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggung jawab dan menghargai teman

 

2 x 45 Menit
3.2    Mempraktikkan keterampilan gerakan kombinasi rangkaian senam lantai serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggung jawab dan menghargai teman

 

2 x 45 Menit
3.3    Mempraktikkan keterampilan gerakan kombinasi rangkaian senam ketangkasan serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggung jawab dan menghargai teman 2 x 45 Menit

4. Mempraktikkan satu rangkaian gerak senam berirama berbentuk aktivitas aerobik secara beregu dengan diiringi musik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

4.1    Mempraktikkan keterampilan gerak berirama senam aerobik serta nilai kerjasama, kedisiplinan, percaya diri, keluwesan dan estetika

 

2 x 45 Menit
4.2    Mempraktikkan keterampilan menyelaraskan antara gerak dan irama dengan iringan musik serta nilai kerjasama, disiplin, percaya diri, keluwesan dan estetika

 

2 x 45 Menit
5.  Memahami berbagai gaya renang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

5.1    Menganalisis gaya dada lanjutan serta nilai disiplin, kerja keras dan keberanian

 

1 x 45 Menit
5.2    Menganalisis  renang gaya bebas lanjutan serta nilai disiplin, kerja keras dan keberanian

 

2 x 45 Menit
5.3    Menganalisis  renang gaya punggung lanjutan serta nilai disiplin, kerja keras dan keberanian

 

1 x 45 Menit
5.4    Menganalisis  renang gaya samping lanjutan serta nilai disiplin, kerja keras dan keberanian

 

2 x 45 Menit
Jumlah Jam

28  x 45 Menit

Kelas / Semester  : XII/ 2

Semester Standart Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu Ket
D    U   A 6.  Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

6.1    Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola besar lanjutan dengan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan, kerja keras dan percaya diri**)

 

4 x 45 Menit
6.2    Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola kecil dengan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan, kerja keras dan percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
6.3    Mempraktikkan keterampilan atletik dengan menggunakan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan, kerja keras dan percaya diri**)

 

4  x 45 Menit
6.4    Mempraktikkan keterampilan bela diri secara berpasangan dengan menggunakan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan, kerja keras dan percaya diri**)

 

2 x 45 Menit
7.  Memelihara tingkat kebugaran jasmani yang telah dicapai dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

 

7.1    Mempraktikkan program latihan fisik untuk pemeliharaan kebugaran jasmani

 

2 x 45 Menit
7.2    Mempraktikkan membaca hasil tes berdasarkan tabel yang cocok

 

2 X 45 Menit
8.  Mengkombinasikan rangkaian gerakan senam lantai dan senam ketangkasan dengan alat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

 

 

 

 

8.1    Mempraktikkan rangkaian gerakan senam lantai serta nilai percaya diri, tanggung jawab, kerja sama dan percaya kepada teman

 

2 x 45 Menit
8.2    Mempraktikkan rangkaian gerakan senam ketangkasan dengan menggunakan alat serta nilai percaya diri, tanggung jawab, kerja sama dan percaya kepada teman

2 x 45 Menit

9.  Mempraktikkan satu rangkaian gerak berirama secara beregu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

 

9.1    Mempraktikkan rangkaian gerak senam aerobik dengan iringan musik serta nilai kerjasama, disiplin, keluwesan dan estetika

 

2 x 45 Menit
9.2    Mempraktikkan senam irama tradisional sesuai budaya daerah secara berkelompok serta nilai kerjasama, disiplin, percaya diri, keluwesan dan estetika

 

2 x 45 Menit
10.  Memahami dan  penguasaan teknik berbagai gaya renang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya*)

 

10.1   Menganalisis  berbagai gaya renang untuk kepentingan bermain di air dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai disiplin, sportif, jujur, toleran, kerja keras dan keberanian

 

2 x 45 Menit
10.2   Menganalisis keterampilan berbagai gaya renang untuk estafet sesuai  dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai disiplin, sportif, jujur, toleran, kerja keras dan keberanian

 

2 x 45 Menit
10.3   Menganalisis keterampilan ber-bagai gaya renang untuk kepentingan pertolo-ngan serta nilai disiplin, sportif, jujur, toleran, kerja keras dan keberanian

 

2 x 45 Menit
11.  Mengevaluasi kegiatan luar kelas/sekolah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya***)

 

11.1   Mengevaluasi kegiatan di sekitar sekolah serta nilai percaya diri, kebersamaan, saling menghormati, toleransi, etika dan demokrasi

 

2 x 45 Menit

11.2   Mengevaluasi kegiatan di alam bebas serta nilai percaya diri, kebersamaan, saling menghormati, toleransi, etika dan demokrasi

 

2 x 45 Menit
11.3   Mengevaluasi kegiatan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah serta nilai percaya diri, kebersamaan, saling menghormati, toleransi, etika dan demokrasi

 

2 x 45 Menit
11.4   Mengevaluasi kegiatan karya wisata serta nilai percaya diri, kebersamaan, saling menghormati, toleransi, etika dan demokrasi

 

2 x 45 Menit
12.  Mempraktikkan budaya hidup sehat

 

12.1   Mempraktikkan pola hidup sehat

 

2 x 45 Menit

 

12.2   Menampilkan pola hidup sehat

 

2 x 45 Menit
Jumlah Jam

42  x 45 Menit

 

 

Kepala sekolah SMA Negeri 1 Lhoong                                              Lhoong, 01 Juni 2009

Guru mata pelajaran

 

Yusmizar, S.Pd                                                                                           Raisul Akbar, S.Pd

Nip. 196201011984032026                                                                Nip.  198009202006041017

 

 

 

 

 

PROPOSAL

PENGADAAN PERALATAN MOBILER

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 LHOONG
Alamat : Jl. Raya Banda Aceh –Meulaboh KM 56 Kode Pos 23354

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan prima bagi kami, sehinggga dapat menyelesaikan Proposal usulan Bantuan Pengadaan Peralatan Mobiler pada SMA Negeri 1 Lhoong Aceh Besar Tahun 2009, dalam rangka pengembangan untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam mewujudkan kualitas para lulusan yang sesuai dengan standar kebutuhan kerja atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya kesadaran dan komitmen yang dilakukan secara terencana, terarah, dan inovatif untuk mewujudkan para lulusan sebagai persiapan kebutuhan untuk memasuki dunia kerja ditengah kemajuan dunia pendidikan yang sarat dengan persaingan. Peralatan Mobiler sebagai sarana pendukung pembelajaran.
Proposal ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, namun keinginan untuk mewujudkan terlaksananya proses pembelajaran dan mutu lulusan yang lebih baik sangatlah besar, atas bantuan dan perhatian semua pihak sangat kami ucapkan terima kasih.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar
Cq. Kepala Bidang Menengah
Di
Kota Jantho

Assalamulaikum Wr Wb.
Dengan hormat, Berdasarkan dengan hasil rapat Komite Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lhoong tentang keadaan kekurangan mobiler pada sekolah kami berupa meja/kursi siswa. Dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak sesuai dengan Proposal Bantuan Pengadaan Peralatan Mobiler. Demikianlah permohonan ini kami ajukan dengan harapan untuk dapat dikabulkan / direalisasikan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Kami Yang Bermohon:

Lhoong, 09 November 2009
Komite Sekolah Kepala SMA Negeri 1 Lhoong

Tgk.Bukhari Yusmizar,S.Pd
Nip. 196201011984032026

LEMBARAN PENGESAHAN PROPOSAL

PENGADAAN PERALATAN MOBILER

SMA NEGERI 1 LHOONG

Lhoong, 09 November 2009
Komite Sekolah Kepala SMA Negeri 1 Lhoong

Tgk.Bukhari Yusmizar,S.Pd
Nip. 196201011984032026

Mengetahui,
Kasubdin Madrasah Menengah
Pendidikan Kabupaten Aceh Besar

Drs. Ramli Yahya
Pembina TK.I / Nip.131 902 926

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan era globalisasi dan bergulirnya reformasi dinegara ini telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai lingkungan termasuk lingkungan pendidikan. Salah satu contoh perubahan mendasar yang sedang digulirkan saat ini adalah manajemen pendidikan.
Adapun konsepsi pendidikan tertera dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Definisi ini merupakan penafsiran formal dari ungkapan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Suatu tafsiran yang utuh tidak meredusir atau mengkerdilkan manusia hanya sekedar cerdas secara intelektual (IQ), tetapi secara emosional (EQ), secara spiritual (SQ), dan secara fisikal (PQ). Definisi ini juga mengimplikasikan bahwa pendidikan bukan sekedar menyiapkan tenaga kerja (SDM) yang trampil, melainkan juga merupakan suatu proses pembudayaan dan transformasi nilai-nilai budaya bangsa, serta menyiapkan warga masyarakat bangsa dan negara yang baik (a good citizen).
Sementara itu berbagai indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan masih belum meningkat secara signifikan. Ditinjau dari kemajuan di era globalisasi, pendidikan di Aceh masih jauh kentinggalan dibandingkan dengan Provinsi lain. Dengan demikian para siswa disekolah-sekolah dibekali dengan pengetahuan yang melibatkan pendidik yang trampil dan tersedianya fasilitas media pendidikan yang memadai.
Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimum yang perlu dicapai oleh setiap satuan penyelenggaraan pendidikan salah satunya adalah perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin terwujudnya kompetensi lulusan.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, SMA Negeri 1 Lhoong dalam upaya meningkatkan mutu para lulusan yang lebik baik, sesuai standar kompetensi kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat kemasyarakatan yang mandiri maupun untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu mengupayakan terlaksananya proses pembelajaran yang lebih baik, khususnya dalam pembekalan kompetensi para siswa yang berkaitan dengan pengadaan peralatan mobile untuk proses pendidikan disekolah.

B. Visi dan Misi
Visi : Menciptakan lulusan yang berkualitas unggul berlandaskan IMTAQ dan IPTEK serta menghasilkan siswa yang berkompetitif.
Misi:
1. Meningkatkan kualitas organisasi dan manajemen sekolah dalam menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif.
2. Meningkatkan kualitas kompetensi guru dan pegawai dalam mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi siswa berstandar Nasional dan global.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung peningkatan siswa yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas pembinaan kesiswaan dalam mewujudkan IMTAQ dan sikap kemandirian .
5. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat khususnya komite sekolah dalam menunjang kualitas SDM.

C. Tujuan dan Sasaran
Tujuan:
1. Membekali para siswa dengan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan seni agar mampu mengembangkan diri secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi siswa sesuai program studi yang dipilihnya.
3. Menyiapkan siswa agar mampu memiliki karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi dilingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesionalnya.
Sasaran:
1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pengadaan peralatan mobiler pada SMA Negeri 1 Lhoong.
2. Mendukung Ketersediaan fasilitas pendidikan untuk penyelenggaraan pembelajaran
3. Untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan lulusan SMA Negeri 1 Lhoong dalam merespon perkembangan era globalisasi serta memiliki kompetitif dan komperatif .

USULAN PENGADAAN PERALATAN MOBILER

NO NAMA BARANG SATUAN
1 MEJA SISWA 80 UNIT
2 KURSI SISWA 80 UNIT
JUMLAH 160 UNIT

Modul 3.1

Sekolah Sebagai Suatu Sistem

  1. I. TUJUAN

Peserta memahami:

  1. Pengertian sistem
  2. Komponen-komponen sekolah sebagai sistem
  3. Dimensi mutu pendidikan dan karakteristik sekolah efektif
  4. Peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah

  1. II. MATERI

  1. Pengertian sistem dan sistem pendidikan nasional
  2. Komponen sekolah sebagai statu sistem
  3. Dimensi mutu pendidikan dan karakterisitik sekolah efektif
  4. Peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah

  1. III. WAKTU

Waktu yang diperlukan adalah 90 menit  (2 JPL @ 45 menit)

  1. IV. METODE

  1. Curah Pendapat
  2. Diskusi Kelompok
  3. Penjelasan
  4. Tanya Jawab

  1. V. ALAT BANTU

  1. Kertas plano
  2. Kuda-kuda untuk flip chart
  3. Papan tulis dengan perlengkapannya
  4. LCD

  1. VI. LANGKAH-LANGKAH

Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan sebagai berikut:

10’                                   20’                                       30’                            30’

(1)                                    (2)                                        (3)                              (4)

  1. Kegiatan dibuka dengan salam dan perkenalan, serta tujuan yang akan dicapai dalam satu kegiatan sesi ini. Peserta ditunjukkan sebuah foto sebuah sekolah sebagai berikut.

Gambar bermakna seribu kata. Cobalah buat pertanyaan berkenaan dengan foto tersebut.  Berikan kesempatan kepada yang lain untuk menganalis berbagai kemungkinan faktor penyebab masalah tersebut. Kaitkan dengan penyertian sistem yang akan dibahas dalam modul ini.

Waktu: 15 menit

  1. Diskusikan tentang istilah macrosystem dan microsystem, subsystem, dsb. Minta peserta menyebutkan masing-masing contoh. Apa karakteristik sistem tersebut.

Waktu: 30 menit

  1. Berikan contoh bagan, misalnya bagan tentang Dimensi Mutu Pendidikan dari Buku ”EFA Global Monitoring Report 2005”. Buat empat sampai lima kelompok dengan tugas untuk membuat bagan untuk sistem yang mereka pilih sendiri, yang diambil dari komponen yang ada di sekolah, misalnya perpustakaan sekolah, laboratorium bahasa, dsb.

Waktu: 30 menit

  1. Tahap refleksi tentang berbagai contoh kasus sekolah yang efektif yang dapat diperoleh dari lingkungan dan daerahnya. Analisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya. Apakah Komite Sekolah mempunyai andil yang ikut berpengaruh terhadap keberhasilan. Kaitkan dengan peran Komite Sekolah

Waktu: 15 menit

  1. VII. EVALUASI

Pada akhir kegiatan, penyaji atau pendamping meminta kepada salah seorang peserta untuk menyebutkan komponen sekolah, dan apa peran masing-masing komponen tersebut.

LAMPIRAN

  1. I. Sekolah Sebagai Suatu Sistem

  1. a. Pengertian Sistem

“System is an assemblage of elements comprising a whole with each element related to other elements”(http://en.wikipedia.org/wiki/system). Dengan kata lain, sistem adalah satu keseluruhan terpadu yang terdiri dari elemen-elemen yang masing-masing elemen terkait dengan elemen yang lain. Dijelaskan lebih lanjut bahwa “any element which has no relationship with any other element of the system cannot be a part of that system” atau setiap elemen yang tidak memiliki hubungan dengan elemen lainnya dari sistem tidak dapat menjadi bagian dari sistem itu.

Demikianlah pengertian yang sudah sering kita pahami selama ini. Roda sepeda adalah sebuah elemen dari satu kesatuan sepeda sebagai satu sistem. Sadel sepeda itu juga merupakan elemen lainnya. Demikian juga dengan stang sepeda itu. Elemen-elemen yang membentuk sepeda itu saling terkait dan saling pengaruh mempengaruhi. Tidak berfungsinya salah satu elemen dalam sistem tersebut, akan mempengaruhi keseluruh fungsi suatu sistem.

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan mahluk ciptaannya secar sistemik. Jagad raya yang diciptakan-Nya adalah suatu sistem yang maha kompleks. Salah satu sistem di dalam jagad raya itu adalah sistem tata surya (solar system). Bumi adalah satu subsistem dalam sistem tata surya itu. Bumi pun juga merupakan suatu sistem. Manusia, yang menempati bumi itu adalah sebuah subsistem. Manusia pun juga sebagai sistem. Manusia menciptakan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Pendidikan juga merupakan suatu sistem yang tidak kalah kompleksnya. Sekolah merupakan suatu subsistem pendidikan. Sekolah juga merupakan suatu sistem. Sampai dengan sel yang hanya dapat kita lihat dengan mikroskop adalah juga suatu sistem tersendiri.

Walhasil, apa yang ada di dalam jagad raya ini merupakan suatu sistem. Yang akan dibahas dalam modul ini adalah sekolah sebagai suatu sistem.

Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen, yang masing-masing elemen mempunyai hubungan yang saling kait mengait, tidak dapat dipisahkan, serta saling pengaruh mempengaruhi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi tersebut sejalan dengan pengertian yang tercantum dalam pasal 1 butir 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menyatakan bahwa:

”Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa sistem mengandung pengertian (a) komponen atau elemen yang saling terkait, (b) komponen saling pengaruh mempengaruhi, dan (3) keterkaitan dan pengaruh tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

  1. b. Komponen Sekolah Sebagai Suatu Sistem

Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen, yang antara satu elemen dengan elemen lainnya saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Sebagai contoh, kepala sekolah adalah salah satu elemen sekolah. Kepala sekolah akan berhubungan secara timbal balik dengan elemen-elemen lain di sekolah itu. Kinerja sekolah akan dipengaruhi oleh kinerja para guru yang mengajar di sekolah itu. Demikian juga sebalinya.

Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen sebagai berikut:

  1. Peserta didik (anak didik, siswa)
  2. Kepala sekolah
  3. Pendidik atau guru
  4. Staf tata usaha
  5. Kurikulum
  6. Fasilitas pendidikan lainnya.

Berdasarkan teori input-process-output, elemen-elemen sekolah sebagai suatu sistem tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

  1. Elemen masukan kasar (raw input) adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran, dengan latar belakang sosial-ekonomis-budaya, dan kesiapan akademisnya.
  2. Elemen masukan instrumental (instrumental input), meliputi:

1)      kepala sekolah

2)      pendidik atau guru

3)      kurikulum, dan

4)      fasilitas pendidikan

  1. Elemen masukan lingkungan (environmental input), meliputi:

1)      alam (geografis, demografis)

2)      sosial, ekonomi, kebudayaan.

  1. Proses pendidikan (process) merupakan interaksi edukatif, atau proses belajar mengajar, proses pembelajaran, menggunakan metode dan media pembelajaran atau alat peraga yang diperlukan.
  2. Output atau keluaran, yaitu berapa siswa yang tamat dan atau lulus dari sekolah tersebut.
  3. Outcomes atau hasil, misalnya berapa siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, berapa yang dapat memperoleh lapangan kerja, dsb..

Elemen-elemen sekolah sebagai suatu sistem dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:

Sumber: dimodifikasi dari berbagai sumber.

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pendidikan memang akan dipengaruhi oleh masukan, baik masukan kasar, masukan instrumental, maupun maupun masukan lingkungan. Sementara proses pendidikan akan mempengaruhi keluaran (output) maupun hasil pendidikan (outcomes) yang diharapkan.

Namun perlu difahami bahwa hasil pembangunan pendidikan yang terlalu berorientasi kepada masukan (input) ternyata tidak sesuai dengan harapan. Banyak fasiltias pendidikan yang telah diadakan, telah banyak guru yang telah ditatar atau mengikuti pelatihan, banyak buku yang telah diterbitkan, dan kurikulum pun selalu disempurnakan. Namun apa hasilnya? Gedung sekolah masih banyak yang rusak, mutu pendidikan (secara rata-rata) masih rendah. Berdasarkan analisis tersebut, ada kemungkinan hal itu terjadi karena proses pendidikan, apa yang terjadi di dalam ruang kelas masih belum banyak memperoleh perhatian kita. Kini, proses pendidikan yang terjadi di ruang kelas itulah yang seyogyanya kini lebih memperoleh perhatian kita.

  1. c. Kinerja Sekolah Sebagai Suatu Sistem

Kinerja sekolah ditentukan oleh kinerja semua elemen sekolah. Keberhasilan sekolah tidak ditentukan oleh kinerja kepala sekolah saja, juga bukan oleh kinerja pendidiknya saja, atau juga bukan karena gedungnya yang megah, juga bukan karena fasilitasnya yang lengkap, melainkan oleh sinergi yang dibangun dari semua elemen sekolah.

Berdasarkan konsep sekolah efektif, terdapat lima elemen yang menentukan efektivitas kinerja suatu sekolah:

  1. strong principal leadership (kepemimpinan kepala sekolah yang kuat)
  2. safe and conducive school climate (iklim sekolah yang aman dan kondusif)
  3. emphasis on the acquition of basic sklls (menekankan pada pengusaan kecakapan dasar)
  4. teacher high expectation (ekspektasi yang tinggi pada pendidik)
  5. frequency of evaluation (keteraturan penilaian)

Kelima faktor sekolah efektif tersebut merujuk kepada elemen-elemen sekolah yang sangat penting, yakni kepala sekolah, pendidik, kurikulum, dan penilaian secara berkala kepada siswa.

  1. d. Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Sekolah

Lalu apakah ada peran Komite Sekolah dalam peningkatan kinerja sekolah pada umumnya, dan hasil belajar siswa pada khususnya? Jika elemen-elemen yang disebutkan sebagai elemen yang berpengaruh pada hasil belajar siswa, maka ada masukan lingkungan yang juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan peningkatan hasil belajar siswa pada khususnya. Selain masukan instrumental (instrumental input), dalam sistem tersebut juga terdapat masukan yang tidak kalah pentingnya, yakni masukan lingkungan (environmental input) yang antara lain adalah kondisi sosial-ekonomi-budaya, dan bahkan termasuk keamanan lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, faktor orangtua dan masyarakat juga memegang peranan yang amat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Orangtua dan masyarakat serta elemen pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan masukan lingkungan yang ikut berpengaruh terhadap kinerja sekolah sebagai suatu sistem (Suparlan, 2005: 61).

  1. e. Kasus

Berikut ini beberapa kasus yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi:

  1. Sering kita dengan pernyataan yang menegaskan bahwa wajah sekolah tergambar pada kepala sekolahnya. Sejauh mana kebenaran pernyataan tersebut dikaitkan dengan topik yang sedang dibahas, yaitu sekolah sebagai suatu sistem.

  1. Para ahli manajemen sering menggunakan perumpamaan pertandingan sepak bola untuk menunjukkan perlunya sinergi antara semua elemen yang terlibat dalam proses organisasi dan manajemen. Perumpamaan tersebut melahirkan istilah total football management. Dapatkah perumpamaan tersebut dianalogikan dengan proses organisasi dan manajemen di sekolah?


Modul 3.2

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

  1. I. TUJUAN

Pada akhir kegiatan pelatihan, peserta dapat menjelaskan:

  1. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
  2. Organisasi Pendukung Sekolah dalam melaksanakan MBS
  3. Langkah-langkah yan diperlukan dalam menyusun program sekolah
  4. Pengelolaan Sekolah
  5. Monitoring dan Evaluasi.

  1. II. MATERI

  1. Prinsip dasar MBS
  2. Organisasi Pendukung Sekolah dalam melaksanakan MBS
  3. Langkah-langkah dalam menyusun program sekolah
  4. Pengelolaan sekolah
  5. Monitoring dan evaluasi

  1. III. WAKTU

Waktu yang diperlukan untuk kegaitan ini adalah 90 menit.

  1. IV. METODE

  1. Paparan
  2. Curah Pendapat
  3. Diskusi Kelompok
  4. Tanya Jawab

  1. V. ALAT BANTU

  1. Kertas plano
  2. Kuda-kuda untuk flip chart
  3. Papan tulis dengan perlengkapannya
  4. LCD

  1. VI. LANGKAH-LANGKAH

  1. Buka pertemuan dengan menucapkan salam singkat.
  2. Lakukan Ice Breaker
  3. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan mengenai Manajemen Berbasis Sekolah, dan uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini.

(Waktu : 5 menit)

  1. Tanyakan kepada peserta apa yang mereka ketahui mengenai Manajemen Berbasis Sekolah. Tuliskan jawaban peserta dalam kertas plano.

Kunci : Manajemen Berbasis Sekolah adalah……

(Waktu : 15 menit)

Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan melanjutkan kegiatan dengan paparan Manajemen Berbasis Sekolah

(Waktu 60 menit)

  1. Setelah selesai paparan, tanyakan kepada peserta :
  • Mengapa diperlukan Manajemen Berbasis Sekolah
  • Diskusikan kemungkinan hambatan dan peluang dalam melaksanakan MBS

Simpulkan pendapat mereka tentang MBS

(Waktu : 10 menit)

  1. Bahas bersama peserta faktor – faktor yang bisa mempengaruhi dan menghambat upaya peningkatan mutu pelayanan sekolah.
  • Mungkinkah kita bisa saling mendukung dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah.
  • Mengapa kita bersedia bekerja sama dan bermitra untuk melaksanakan MBS?
  • Moto: “Apa yang saya bisa, Anda tidak bisa; apa yang Anda bisa saya tidak bisa; Dengan bersama-sama kita bisa mengerjakan semua”.

Hasil diskusi ini selanjutnya disimpulkan dan dilakukan pencerahan sbb:

  • Menumbuhkan komitmen bersama untuk melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah.

(Waktu : 15 menit)

  1. Selanjutnya pemandu melanjutkan Bahan Tayangan Mengenai Manajemen Berbasis Sekolah

(Waktu : 25 menit)

  1. Pemandu menyimpulkan dan menutup materi sesi ini.

(Waktu : 5 menit)

  1. VII. EVALUASI

Pada akhir kegiatan, pelatih mengajukan beberapa pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis kepada peserta berkenaan dengan materi yang telah diberikan, atau implikasi dari yang telah dijelaskan.


LAMPIRAN

Latar Belakang

Peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pelayanan sekolah semakin hari menjadi semakin penting. Terlebih lagi setelah diberlakukannya otonomi daerah. Dengan otonomi pendidikan sampai ke sekolah, masa depan sekolah lebih banyak ditentukan oleh kemandirian dan kemampuan sekolah dalam mnsimfonikan peluang dan tantangan dari luar versus kekuatan dan kelamahan yang ada di dalam sekolah. Oleh karena itu empat fungsi Dewan Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan akan lebih banyak bermakna apabila kapabilitas Dewan Pendidikan ditunjang dengan kesatubahasaan antara para Birokrat Pendidikan dengan Dewan Pendidikan terhadap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai konsekuensi desentralisasi pendidikan.

Dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada sekolah bersama masyarakat sekitar untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah maka peran Dewan Pendidikan menjadi lebih mengemuka.

Adanya kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada sekolah dalam pengelolaan pendidikan merupakan kesempatan bagi Dewan Pendidikan memainkan peran (empat fungsi dewan) dalam memberikan sumbangan terhadap peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada tingkat sekolah dan sekaligus dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada. Sekolah perlu didampingi oleh Dewan Pendidikan dalam memutuskan pengalokasian sumber daya kepada prioritas program dan agar sekolah menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan dan tututan setempat.

Pengertian MBS

Sekolah dapat dikelola dengan berbagai cara.  Cara tersebut sangat tergantung pada sistem pengelolaan yang dianut, kondisi sekolah yang bersangkutan dan lingkungan sosial budaya setempat. Keragaman dalam cara mengelola tersebut merupakan upaya yang bersungguh-sungguh agar sekolah dapat melayani masyarakat dengan baik dalam bidang pembelajaran. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah salah satu cara pengelolaan sekolah yang pada saat ini sedang digalakkan Pemerintah, sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang melimpahkan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Tidak mengherankan kalau pelimpahan kewenangan dalam mengelola pendidikan itu harus juga diberikan ke sekolah agar sekolah dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliknya dan keinginan masyarkat yang menghidupinya. Terlebih lagi, pada kenyataannya kondisi dan lingkungan sosialnya juga berbeda satu dengan lainnya.

Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah sistem pengelolaan yang memberikan kewenangan yang luas kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri. Pemberian kewenangan yang luas tersebut merupakan realisasi pelaksanaan konsep desentralisasi di bidang pendidikan pada tingkat terdepan yaitu sekolah. Kewenangan yang luas ini diberikan tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional yang ada sehingga sekolah tidak berkembang semaunya sendiri. MBS menekankan agar pihak sekolah mengikutsertakan masyarakat secara intensif dan ekstensif sesuai dengan peran dan potensi masing-masing.

Tujuan MBS

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan agar sekolah yang melaksanakan MBS dapat menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi siswa.  Misalnya, sekolah menjadi lebih bermutu, nilai ujian sekolah/nasional menjadi lebih baik, sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar, menjadikan sekolah tempat guru berkarier dan mengabdikan diri. Untuk mencapai tujuan ini sekolah perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya sekolah. Dengan MBS sekolah dapat merencanakan pengembangan sekolah, mengelola sumber daya sekolah sendiri, mengembangkan staf lebih optimal dan mengikutsertakan masyarakat lebih aktif lagi dalam pengelolaan.

Prinsip MBS

Dalam melaksanakan MBS, sekolah harus memperhatikan 10 prinsip sebagai berikut:

  1. Keterbukaan, artinya pengelola sekolah harus terbuka terhadap semua perolehan dan penggunaan sumber daya sekolah kepada semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah sama terbukanya seperti perolehan dan penggunaan dana. Artinya, siapa saja yang ingin mengetahui apa yanag dikerjakan sekolah harus diperbolehkan; dan tidak ada yang ditutup-tutupi sekolah. Misalnya sekolah menempel RAPBS dan laporan-laporan kegiatan pada papan pengumuman sekolah.
  2. Kebersamaan, artinya pengelolaan sekolah dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat, mungkin diwakili komite sekolah memberikan masukan-masukan dan juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sekolah.
  3. Keberlanjutan, artinya ada kesinambungan dalam pengelolaan sekolah. Adanya keterkaitan antara kebijakan yang lalu dengan kebijakan sekarang. Segala sesuatu tidak dimulai dengan nol.
  4. Menyeluruh, artinya penngelolaan sekolah harus mencakup seluruh komponen yang mempengruhi keberhasilan sekolah. Tidak seperuh-separuh, tetapi melihat saling keterkaitan antar  komponen yang dikelola. Misalnya kalau meningkatkan kemampuan guru, maka tidak lupa meningkatkan kesejahteraannya juga.
  5. Pertanggungjawaban, artinya bahwa pengelola sekolah harus    menyiapkan pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan tindakannya baik pada saat diminta maupun tidak diminta. Paling tidak setiap tahun sekali ada laporan pelaksanaan kegiatan apa yang menjadi tanggungjawab pengelola, bersedia diperiksa, ditanya dan memberikan penjelasan mengenai perihal yang menjadi tanggung jawabnya.
  6. Demokratis, artinya setiap keputusan yang dibuat dilaksanakan atas dasar musyawarah antara pihak sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan antara sekolah dan masyarakat perlu diselenggarakan sesering mungkin sesuai dengan urgensi yang timbul.

  1. Kemandirian, artinya sekolah mampu berdiri sendiri dan tidak banyak menggantungkan diri pada bantuan pihak lain. Dalam kemandirian, sekolah memiliki inisiatif dan inovasi dalam rangka mencapai tujuan sekolah.
  2. Berorientasi mutu, artinya sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya tidak asal-asalan, tetapi selalu mengupayakan hasil pekerjaan yang terbaik bagi stakeholder. Dalam hal ini sekolah selalu merencanakan peningkatan-peningkatan di semua bidang dari waktu ke waktu. Misalnya, sekoah mengupayakan mutu lulusan yang lebih baik, pelayanan sekolah yang semakin baik.
  3. Pencapaian SPM, artinya pengelola selalu berusaha agar standar pelayanan minimal dapat dipenuhi secara kesseluruhan secara bertahap dan berkelanjutan.
  4. Pendidikan untuk semua, artinya pengelola tidak membeda-bedakan kesempatan untuk dilayani oleh sekolah. Karena semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Keberhasilan Pelaksanaan MBS

Keberhasilan pelaksanaan MBS sangat tergantung pada:

  1. 1. Dukungan, komitmen, dan kesungguhan untuk melaksanakan MBS.

Stakeholders (masyarakat, pemerintah daerah kabupaten/kota) mendukung pelaksanaan MBS. Oleh karena itu para stakeholders harus terlebih dulu mendapat sosialisasi MBS. Kepada mereka diperkenalkan konsep MBS dan alasan-alasan mengapa sekolah harus melakukan MBS serta keuntungan yang akan diperoleh dengan melaksnakan MBS. Tanpa dukungan stakeholders MBS akan sulit diterapkan karena salah satu ciri dalam MBS adalah partisipasi masyarakat.

  1. 2. Kemampuan melaksanakan pembaharuan

Melaksanakan MBS berarti sekolah meninggalkan sistem pengelolaan yang lama dan memulai dengan cara mengelola yang baru.  Ini berarti sekolah akan menjalani proses pembaharuan. Sekolah harus sadar bahwa sesuatu yang baru itu belum tentu akan langsung diterima. Oleh karena itu harus memiliki kemampuan untuk mengadakan pembaharuan.

  1. 3. Nilai tambah MBS

Dukungan kepada sekolah akan lebih besar lagi apabila sekolah dengan melaksanakan MBS dapat menunjukkan adanya nilai tambah bagi masyarakat.

  1. 4. Kemampuan pengembangan potensi

Sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal dengan memperhatikan perbedaan individu siswa.

  1. 5. Dukungan terhadap visi

Lingkungan sosial sekolah mendukung pencapaian visinya. Melaksanakan MBS memerlukan dukungan dari berbagai pihak terutama sekali Komite Sekolah, Sekolah/Badan Peranserta Masyarakat. Organisasi pendukung tersebut diharapkan ada pada tingkat sekolah, desa yang dibentuk bersama oleh sekolah, orangtua siswa dan masyarakat sekitar untuk mencapai visi dan sasaran yang telah ditentukan bersama.

  1. 6. Potensi Sumber daya sekolah

Potensi sumber daya sekolah dan masyarakat mendukung tercapainya target yang ditetapkan.

Partner Dewan Pendidikan Dalam MBS

Dewan pendidikan perlu menyadari pihak-pihak lain yang mungkin dapat dijadikan partner dalam melaksankan MBS. Mereka itu adalah:

  1. Legislatif
  2. Pengambail Kebijakan
  3. Perencana (Bappeda)
  4. Perguruan Tinggi
  5. Lembaga Diklat
  6. Praktisi (Kepala Sekolah, guru)
  7. Masyarakat.

Organisasi Pendukung MBS

Banyak desa yang mempunyai lebih dari satu sekolah (SD, MI, SMP). Juga ada dua sekolah yang menempati satu gedung sekolah yang sama (tapi bukan merger). Kenyataan ini memungkinkan adanya beberapa alternatif organisasi pendukung. Yaitu, bagimana bentuk organisasi pendukung pada desa yang hanya punya satu sekolah dan bagaimana di desa yang mempunyai lebih dari satu sekolah.

Di bawah ini beberapa saran untuk sekolah dalam membentuk organisasi pendukung.

  1. Sekolah mengundang masyarakat sekitar seperti orangtua siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa dan pihak-pihak lain yang relevan untuk membicarakan pembentukan Komite Sekolah atau badan peranserta masyarakat. Proses ini dilakukan bagi sekolah yang belum memiliki Komite Sekolah.
  2. Dalam pertemuan tersebut diadakan kesepakatan bersama tentang pembentukan komite sekolah/Badan Peran Serta Masyarakat untuk sekolah/desa yang bersangkutan. Dalam pertemuan itu ditentukan pula kepengurusan komite Sekolah sesuai dengan kondisi sekolah/desa masing-masing.
  3. Dengan kesepakatan pula ditetapkan pula tugas dan fungsi anggota komite   sekolah masing-masing.
  4. Sepakati pula masa kerja keperngurusan Komite Sekolah tersebut.

Tugas Dan Fungsi Organisasi Pendukung

Dalam MBS organisasi pendukung diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut.

  1. Mengikuti dan mencermati perkembangan pendidikan secara umum.
  2. Membeikan saran dan masukan-masukan baik diminta maupun tidak mengenai penyusunan rencana dan program pengembangan sekolah baik dalam arti perluasan dan pemerataan kesempatn belajar, peningkatan mutu pembelajaran ataupun tata kelola sekolah.
  3. Membantu sekolah merelissikan pendanaan rencana dan program sekolah melalui partisipasi orangtua siswa dan masyarakat.
  4. Membantu sekolah mengaktifkan partisipasi orangtua siswa dan masyarakat, baik berupa material maupun non-material.
  5. Membantu sekolah mencarikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi sekolah baik maslah teknis maupun masalah edukatif atu hal-hal lain yang berkenaan dengan pendidikan pada umumnya.
  6. Membantu menyediakan fasilitas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan guru-guru sesuai dengan perkembangan zaman.
  7. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan sekolah lain, instansi pemerintah, dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan materi sekolah.
  8. Ikut serta menetapkan prosedur dan aturan pelaksanaan tugas dan kegiatan, termasuk jadwal pelaksanaan tugas.
  9. Membantu pelaksanaan rencana dan program dan kinerja kepala sekolah beserta staf.
  10. Menyusun rencana dan program dan laporan pelaksanan Komite Sekolah setiap awal dan akhir tahun ajaran.

Melaksanakan Program MBS

Untuk dapat melaksnakan MBS di sekolah maka perlu disusun beberapa hal sebagai berikut:

  1. Program sekolah
  2. Strategi pengelolaan SDM sekolah
  3. Pengembangan kurikulum
  4. Sistem pengelolaan kesiswaan
  5. Sistem Pengelolaan keuangan
  6. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana
  7. Pengembangan kemitraan antara sekolah dan masyarakat.
  8. Sistem monitoring dan evaluasi.

Menyusun Program Sekolah

Dalam melaksanakan  MBS perlu disusun program sekolah. Program sekolah adalah seperangkat kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan sekolah untuk mencapai suatu kondisi tertentu yang diinginkan. Program ini disusun dengan mempertimbangkan atau analisis situasi dan kondisi sekolah yang terdiri dari: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki atau dihadapi sekolah Program ini disusun dengan melibatkan unsur-unsur sebagi berikut:

  1. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
  2. Orangtua atau wali siswa
  3. Tokoh masyarakat
  4. Tokoh Agama
  5. Wakil siswa
  6. Pengawas
  7. Pakar pendidikan setempat

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan program sekolah adalah sebagi berikut:

1.      Menetapkan visi, misi dan tujuan sekolah (perubahan yang diinginkan secara bersama untuk dicapai beberapa tahun ke depan). Visi ini disusun dengan memperhatikan dan tidak bertentangan dengan visi pendidikan nasional, propinsi, dan daerah.

2.      Menetapkan misi sekolah, yaitu seperangkat tindakan untuk mencapai visi sekolah yang telah dirumuskan bersama tersebut.

3.      Menetapkan tujuan sekolah, yaitu dengan menjabarkan visi sekolah ke dalam tujuan operasional (dapat diamati dan dapat diukur).

4.      Menetapkan target sekolah, yaitu menjabarkan tujuan ke dalam besaran-besaran kegiatan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Misalnya, meningkatnya nilai rata-rata ujian sekolah/nasional dari 4 menjadi 6 dalam waktu 3 tahun.

Kesimpulannya adalah bahwa program sekolah terdiri dari visi/misi sekolah dan tujuan serta seperangkat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang jelas serta penganggarannya. Selanjutnya untuk melaksanakannya disusun suatu program kerja yang menggambarkan didalamnya apa, oleh siapa dan kapan progam sekolah tersebut dilaksanakan dan bagaimana memantau pelaksanaan program tersebut.

Program sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang secara rinci diuraikan dalam modul Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

Menyusun Strategi Pengelolaan SDM

Pengelolaan Sumber Daya manusia merupakan suatu tindakan pembinaan dan pendayagunaan SDM sekolah dan sekitarnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah. Dua hal yang ditekankan di sini yaitu aspek pembinaan dana spek pendayagunaan.

Pembinaan SDM

Pembinaan SDM adalah upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan sekolah secara terarah dan terprogram agar sumber daya manusia sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan sekolah yang telah disepakati bersama.  Pembinaan ini meliputi:

  1. Kemampuan akademis/profesional
  2. Karier
  3. Kesejahteraan

Pembinaan kemampuan akademis SDM sekolah meliputi pembinaan kemampuan tenaga kependidikan yang berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran, mengelola kegiatan belajar mengajar dan sikap sebagai pendidik dan pengajar di sekolah. Cara membina kemampuan akademis ini diawali dengan:

  1. menetapkan syarat minimal kompetensi yang harus dimiliki;
  2. mengevaluasi tingkat kemampuan akademis tenaga kependidikan;
  3. meningkatkan kemampuan akademis tenaga kependidikan yang ada dengan berbagai cara: (1) mengikutsertakan mereka dalam program-program pelatihan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing; (2) membangkitkan motivasi untuk selalu ingin meningkatkan kemampuan diri dalam mengembangkan profesi; (3) menanamkan budaya berprestasi di kalangan tenaga kependidikan; (4) menumbuhkan kreativitas dengan menciptakan suasana yang mendukung bagi inovasi; (5) menanamkan budaya memiliki; (6) menanamkan budaya kerja keras, belajar dan membangun diri; dan (7) menegakkan disiplin dan komitmen dalam menjalankan tugas; (8) berlakukan sistim reward and punishment di sekolah untuk mendukung sistem pembinaan SDM sekolah.

Pendayagunaan SDM

Pendayagunaan SDM adalah upaya-upaya memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan potensi serta sikap SDM yang ada di sekolah maupun masyarakat secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pendayagunaan SDM ini dilakukan dengan:

  1. Mengidentifikasi tugas yang harus dikerjakan;
  2. Mengidentifikasi kemampuan, minat dan sikap SDM yang ada;
  3. Mengupayakan agar tugas-tugas dilaksanakan oleh tenaga yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan sikap seseorang gunakan moto ”the right man on the right place at the right time”;
  4. Merumuskan tugas dan tanggung jawab (pembagian kerja secara individual maupun secara kelompok) dengan koordinasi yang memadai;
  5. Intensifkan komunikasi antara pimpinan  dan staf dan sesama staf untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama maupun tanggung jawab masing-masing;
  6. Lakukan supervisi secara berkala dan sampaikan umpan balik dari hasil supervisi dengan segera.

Pembinaan karier

Pembinaan karier sumberdaya manusia adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan potensi SDM dalam memangku jabatan fungsional dan struktural atas dasar prestasi kerja. Pembinan ini dilakukan dengan menciptakan situasi yang mendukung sehingga memungkinkan sumber daya manusia dapat mencapai jenjang karier secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dengan cara:

  1. Menanamkan budaya malu
  2. Menilai prestasi secara objektif
  3. Mendorong seseorang agar mencapai jenjang karier secara optimal dengan menyedikan fasilitas dan kesempatan yang mendukung.

Pembinaan Kesejahteraan

Pembinaan kesejahteraan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan baik mental, finansial, jasmani maupun rohani. Peningkatan kebutuhan ini dilaksanakan dengan:

  • menciptakan iklim sosial yang menyenangkan.
  • Meningkatkan hubungan kekeluargaan
  • Meningkatkan kerja sama dengan orangtua siswa, para alumni, dan masyarakat setempat.
  • Menggiatkan olahraga
  • Melakukan rekreasi bersama
  • Memberikan insentif yang layak sesuai dengan kinerja masing-masing
  • Memberikan penghargaan dalam bentuk material dan moral bagi mereke yang berprestasi.

Melaksanakan Pengembangan Kurikulum

Tidak kalah pentingnya adalah upaya pengembangan kurikulum. Dalam upaya mencapai tujuan sekolah maka kegiatan operasional sekolah harus mengacu kepada kurikulum nasional dan lokal yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah yang dijabarkan dalam program tahunan dan catur wulan berdasarkan kalender pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan program tahunan sekolah adalah suatu rancangan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler di sekolah menurut kelas dalam satu tahun ajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan program catur wulan sekolah adalah rancangan kegiatan kurikuler untuk semua mata pelajaran menurut kelas dalam satu catur wulan pada tahun ajaran berjalan.

Dalam kaitan hal tersebut di atas maka program tahunan kegiatan belajar mengajar disusun sebagai berikut:

  • menentukan hari belajar efktif dengan berlandaskan pada hari belajar efektif yang berlaku;
  • menentukan jam belajar efektif per minggu serta melakukan analisis materi pelajaran dengan mempertimbangkan perihal sebagi berikut:
    • Pencapaian tujuan
    • Kedukukan mata pelajaran dalam mata pelajaran lainnya.
    • Nilai aplikasinya
    • Kemutakhiran
    • Karakteristik pelajaran
    • Kebutuhan sekolah
    • menugaskan tenaga kependidikan menyusun program tahunan
    • melakukan pembahasan program tahunan
    • menyusun jadwal pelajaran
    • menyepakati rencana pelajaran
    • membahas secara bersama rencana pelajaran yang disusun guru
    • melakukan supervisi secara berkala
    • memenuhi kebutuhan sumber belajar
    • memenuhi media pembelajaran
    • menyepakati sistem pembelajaran yang dapat mengakomodsikan kemajuan belajar siswa
    • menyepakati bahwa pembelajaran senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip didaktik.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah suatu upaya untuk merencanakan, memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan keuangan sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perlunya pengelolaan keuangan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pembiayaan keuangan yang bisa diperoleh sekolah dalam suatu jangka waktu tertentu. Sehingga sekolah harus meyakinkan pihak-pihak yang dapat atau berpotensi dapat memberikan dana kepada sekolah mengenai pentingnya program yang akan dibiayai. Pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan 2 hal yaitu, mendapatkan dana dan menggunakan dana untuk kepentingan sekolah.

Cara mendapatkan dana untuk sekolah dilakukan tindakan sebagai berikut:

  1. Menyusun proposal untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
  2. Menentukan keperluan dana untuk setiap kegiatan yang diusulkan.
  3. Mencatat dan mendaftar sumber-sumber pembiayaan sekolah.
  4. Menyusun RAPBS
  5. Menggunakan format yang ada.
  6. Mengajukan proposal dan RAPBS ke instansi terkait, Komite Sekolah, Badan Peran serta Masyarakat,  Alumni, atau donatur.

Cara menggunakan dana sekolah dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

  1. Memilih bendahara, pemegang buku, dan pengawas yang bertanggung jawab.
  2. Menentukan mekanisme pengeluaran keuangan sekolah misalnya sebelum mengeluarkan uang harus  mendapatkan persetujuan pengawas dan kepala sekolah.
  3. Menggunakan keuangan sekolah sesuai dengan RAPBS.
  4. Mencatat secara tertib dan teliti setiap pemasukan dan pengeluaran uang sekolah.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah suatu upaya untuk merencanakan, memanfaatkan dan memelihara serta penghapusan sarana dan prasrana sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka menunjang pencapaian tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

Prasarana Pendidikan

Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pendidikan seprti gedung sekolah dan benda-benda tidak bergerak lainnya. Merencanakan kebutuhan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut:

  • Menetapkan sarana dan prioritasnya.
  • Mencantumkan kebutuhan tersebut ke dalam RAPBS.
  • Mencatat perubahan prasarana sekolah secara tertib dan akurat.

Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah alat yang secara langsung digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat digolongkan menjadi alat pelajaran, alat peraga dan media pembelajaran. Merencanakan kebutuhan sarana pelajaran dilakukan sebagai berikut:

Alat pelajaran:

  • Merencanakan kebutuhan buku, alat praktik, bahan praktik, dan alat laboratorium berdasar kurikulum yang berlaku dengan memperhatikan jumlah siswa.
  • Mendiskusikan jenis alat yang harus dibeli dan mana yang dapat dikembangkan sendiri.
  • Mendasarkan pengadaan alat pelajaran pada prioritas.
  • Mencatat fasilitas perpustakaan dengan cermat dan tertib.
  • Menentukan penanggung jawab laboratorium dan perpustakaan.

Alat Peraga:

  • Menyusun kebutuhan alat peraga menurut jenisnya dengan memperhatikan jumlah siswa.

Media Pembelajaran:

  • Menyusun dan menentukan kebutuhan media pembelajaran.
  • Memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana dilakukan seperti berikut:

Sarana:

  • Menyusun jadwal pemanfaatan sesuai dengan peruntukan sarana masing-masing.
  • Menunjuk penanggung jawab untuk peralatan/sarana masing-masing.

Prasarana:

  • Menunjuk petugas usaha sekolah sebagai penanggung jawab keamanan dan kebersihan prasarana.
  • Menetapkan pemanfaatan fasilitas yang ada.
  • Menyusun jadwal pemeliharaan fasilitas masing-masing.
  • Menentukan alat/bahan yang dibutuhkan untuk perawatan dan kebersihannya.

Pengelolan kerja sama sekolah dengan masyarakat

Kerja sama antara sekolah dan masyarakat adalah kegiatan sekolah yang melibatkan masyarakat baik secara individual maupun secara organisasi dengan prinsip sukarela, saling menguntungkan dan memiliki kepentingan bersama dalam suatu wadah dalam rangka membantu kelancaran penyelnggaraan pendidikan di sekolah. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan mendayagunakan potensi masyarakat dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Kerjasama tersebut dilaksanakan baik secara terjadwal, terencana dan bekesinambungan melalui pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya maupun secara insidental sesuai dengan keperluan, misalnya dengan melakukan kunjungan ke rumah tokoh masyarakat. Pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama oleh sekolah antara lain:

  1. Warga masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama) baik secara individu maupun secara organisasi.
  2. Alumni
  3. Instansi terkait lainnya, seperti Puskesmas, Kelurahan, Kecamatan, Sekolah lain dan lain-lain.
  4. Dunia usaha dan industri
  5. Orangtua siswa.

Beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kerjasama dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Kunjungan ke rumah tokoh masyarakat/agama
  2. Melakukan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
  3. Mengadakan kegiatan-kegiatan bersama dengan masyarakat.
  4. Menerbitkan buletin/majalah sekolah.
  5. Mengadakan pertemuan rutin/dialog dengan tokoh masyarakat maupun masyarakat sekitar serta pihak-pihak terkait.
  6. Membina hubungan dengan instansi terkait dalam upaya memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah guna  meningkatkan kerjasama dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Mencatat tokoh-tokoh masyarakat maupun pihak-pihak yang mungkin dapat diajak untuk bekerja sama.
  2. Melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoph masyarakat maupun pihak-pihak terkait (alumni, instansi terkait, dunia usaha/industri).
  3. Mengundang tokoh-tokoh masyarakat maupun pihak-pihak terkait ke sekolah.
  4. Mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah seperti:
  • Penyusunan program sekolah
  • Pengelolaan sekolah
  • Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evalausi

Monitoring adalah kegiatan pemantauan pelaksanaan program untuk mengetahui keterlaksanaan, hambatan yang dihadapi dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Sedangkan evaluasi adalah proses mendapatkan nformasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan progam sekolah yang telah tercapai berdasarkan pertimbangan tertentu secara obyektif. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bahan masukan perbaikan program yang sedang berlangsung. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan program sekolah sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Monitoring dan evaluasi mencakup input, proses, output dan outcome. Komponen input mencakup:

  • Kurikulum
  • Peserta didik
  • ketenagaan
  • Saran dan prasarana
  • organisasi
  • Pembiayaan
  • Manajemen Sekolah
  • Peranserta masyarakat

Komponen proses mencakup:

  • Proses manajereial
  • Proses Belajar mengajar

Komponen Output mencakup:

  • Prestasi akademik (misalnya NEM, rapor, hasil EBTA, lomba karya tulis dll.)
  • Prestasi nonakademik seperti prestasi olahraga, prestasi keterampilan, kesenian, dan lain-lain:

Komponen Out-come

Outcome mencakup semua dampak pelaksanaan program baik terhadap individu maupun sosial (pendidikan lanjut, pengembangan karier, kesempatan untuk berkembang dan lain-lain).

Monitoring dilakukan secara berkesinambungan selama pelaksanaan program, misalnya setiap tahun atau catur wulan. Sedangkan evaluasi dilakukan setelah progam dilaksanakan secara tuntas. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal adalah sekolah sendiri (misalnya kepala sekolah dan guru) dan Komite sekolah/unit peranserta masyarakat. Secara eksternal monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan/instansi terkait (pusat/daerah) dan juga oleh Lembga Swadaya Masyarakat (LSM)/atau kelompok profesional yang bergerak di bidang pendidikan.

Pelasanaan monitoring secara internal dilakukan dengan:

  1. mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait tentang langkah-langkah perlu dilakukan dalam monitoring dan evaluasi.
  2. Merumuskan tujuan monitoring dan evaluasi
  3. Menbuat kisi-kisi monitoring dan evaluasi
  4. Merumuskan kriteria keberhasilan
  5. Mengembangkan alat ukur yang sesuai dengan tujuan dan indikator
  6. Melakukan pengumpulan data secara periodik
  7. Menganalisis data sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan
  8. Membuat interpretasi data berdasarkan standar/kriteria yang ditetapkan
  9. Mengembangkan usulan yang perlu diterapkan/dilaksanakan lebih lanjut.

Pelaksanaan monotoring dan evaluasi secara eksternal dilaksanakan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan penyelenggara. Selanjutnya setelah dilaksanakan monitoring dan evaluasi maka disusun laporan monitoring dan evaluasi.

Laporan merupakan kegiatan yang perlu dilakukan berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Dan hasilnya perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Tujuannya antara lain untuk perbaikan program, pertanggungjawaban, pembuktian, penyelidikan, pendokumentasian, perolehan dukungan, dan promosi kepada masyarakat. Laporan tersebut disusun berdasarkan sistematika penulisan yang disesuaikan dengan kebutuhan, objek atau konteks yang dimonitor dan dievaluasi. Laporan terdiri dari laporan lengkap dan ringkasan laporan.

Di bawah ni adalah contoh yang bisa digunakan sebagai sistematika laporan:

Laporan Lengkap

A.     Pendahuluan

  1. Latar Belakang
  2. Ruang Lingkup
  3. Gambaran umum sekolah
  4. Program-program sekolah

B.      Hasil

  1. Keterlaksanaan Program
  2. Perkembangan aspek-aspek monitoring dan evaluasi

a.    input

  • Kurikulum
  • Peserta didik
  • Ketenagaan
  • Sarana dan prasarana
  • Organisasi
  • Pembiayaan
  • Manajemen sekolah
  • Peranserta masyarakat

b.   proses

  • Proses manajerial
  • Proses Belajar mengajar

c.    Output

  • Prestasi akademis
  • Prestasi nonakademis

3.       Ketercapaian Sasaran

C.      Kesimpulan dan Saran

D.     Lampiran-Lampiran

Ringkasan

Ringkasan laporan diberikan kepada para pihak yang mempunyai kepentingan dengan pendidikan. Ringkasan laporan dapat berupa laporan tersendiri atau merupakan bagian dari laporan lengkap. Ringkasan berisi informasi singkat tentang tujuan, prosedur, temuan, pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi.

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

Seluruh hasil monitoring dan evaluasi perlu diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah dan selanjutnya digunakan untuk penyempurnaan program-program sekolah.

Laporan merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan mengingat sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan. Adapun pihak-pihak yang perlu mengetahui perkembangan sekolah antara lain adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Dinas Kecamatan, Komite Sekolah dan masyarakat luas (tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).


Modul 3.3

Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM)

  1. I. TUJUAN

Pada akhir kegiatan pelatihan peserta mampu:

  1. Menjelaskan pengertian PAKEM
  2. Menjelaskan alasan penerapan PAKEM
  3. Menjelaskan bagaimana suasana nyata PAKEM
  4. Mengidentifikasi ciri-ciri guru yang menerapkan PAKEM
  5. Melakukan simulasi PAKEM

  1. II. MATERI

  1. Pengertian PAKEM
  2. Alasan penerapan PAKEM
  3. Karakteristik PAKEM
  4. Ciri-ciri guru yang menerapkan PAKEM
  5. Simulasi PAKEM

  1. III. WAKTU

Waktu yang tersedia untuk kegiatan ini ádalah 90 menit.

  1. IV. METODE

  1. Curah Pendapat
  2. Diskusi Kelompok
  3. Penjelasan
  4. Tanya Jawab

  1. V. ALAT BANTU

  1. Kertas plano
  2. Kuda-kuda untuk flip chart
  3. Papan tulis dengan perlengkapannya
  4. LCD

  1. VI. LANGKAH-LANGKAH

Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan sebagai berikut:

10’                                   20’                                       30’                            30’

(1)                                    (2)                                        (3)                              (4)

Pengantar (10 menit)
  1. Dengan menggunakan transparansi – 1, 2, dan 3, fasilitator menjelaskan pengertian pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM).
  2. Penjelasan dilakukan dengan cara mengurai masing-masing apa yang dimaksud dengan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
  3. Penjelasan diharapkan memberikan sedikit gambaran tentang suasana PAKEM

Catatan: Pengantar dapat juga dilakukan dengan cara menggali pengertian PAKEM dari peserta, terutama bagi peserta yang telah menerapkan PAKEM

Fasilitator memberikan pengantar bahwa setelah memahami pengertian apa dan mengapa PAKEM, peserta diharapkan dapat membayangkan keadaan nyata di kelas terutama ‘perilaku’ guru yang menerapkan PAKEM sekaligus memperkirakan kemampuan yang dituntut dari seorang guru untuk menerapkan PAKEM. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas suasana nyata KBM dan kemampuan/ciri guru yang menunjang PAKEM.

Kerja Perorangan (20 menit)

Secara perorangan, peserta diminta membaca bahan berjudul “Apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PAKEM?”

Diskusi kelompok (30 menit)
  1. Diskusi kelompok (4-6 orang) untuk mengidentifikasi ciri-ciri/karakteristik kegiatan guru yang menerapkan PAKEM. Peserta diberi format yang memiliki dua kolom (Format 1 terlampir). Pada kolom kiri digambarkan ciri-ciri pembelajaran yang tradisional. Peserta diminta mengisi kolom kanan dengan ciri-ciri pembelajaran PAKEM.
  2. Hasil diskusi dituliskan dalam kertas lebar atau transparansi untuk pelaporan
  3. Tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas;
  4. Kelompok pelapor pertama memperlihatkan transparansi laporannya agar mudah dikomentari oleh yang lain;
  5. Kelompok kedua dan selanjutnya hanya melaporkan apa yang belum disebut oleh kelompok sebelumnya;
  6. Komentar dari peserta terhadap apa yang dilaporkan kelompok;
  7. Komentar dari fasilitator, jika ada.
  8. Kelompok menyimpulkan karakteristik guru PAKEM
  9. Karakteristik tersebut hendaknya diketik kemudian dibagikan kepada peserta untuk menjadi pegangan dalam praktek mengajar.
Laporan kelompok (30 menit)

  1. VII. EVALUASI

Pada akhir kegiatan, pelatih mengajukan beberapa pertanyaan singkat tentang materi yang telah diberikan.


LAMPIRAN

1.      Apa itu PAKEM?

PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.

Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Sehingga, jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. Menurut hasil penelitian, tingginya waktu curah terbukti meningkatkan hasil belajar. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa.

Secara garis besar, gambaran PAKEM adalah sebagai berikut:

  • Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan  mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat.
  • Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa.
  • Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan ‘pojok baca’
  • Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok.
  • Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkam siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya.
2.      Apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PAKEM?
Memahami sifat yang dimiliki anak

Pada dasarnya anak memiliki sifat: rasa ingin tahu dan berimajinasi. Anak desa, anak kota, anak orang kaya, anak orang miskin, anak Indonesia, atau anak bukan Indonesia – selama mereka normal – terlahir memiliki kedua sifat itu. Kedua sifat tersebut merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap/berpikir kritis dan kreatif. Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu lahan yang harus kita olah sehingga subur bagi berkembangnya kedua sifat, anugerah Tuhan, tersebut. Suasana pembelajaran dimana guru memuji anak karena hasil karyanya, guru mengajukan pertanyaan yang menantang, dan guru yang mendorong anak untuk melakukan percobaan, misalnya, merupakan pembelajaran yang subur seperti yang dimaksud.

Mengenal anak secara perorangan

Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam PAKEM (Pembelajaran Aktif, Menyenangkan, dan Efektif) perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Semua anak dalam kelas tidak selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah (tutor sebaya). Dengan mengenal kemampuan anak, kita dapat membantunya bila mendapat kesulitan sehingga belajar anak tersebut menjadi optimal.

Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar

Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau  berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu, anak dapat bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Berdasarkan pengalaman, anak akan menyelesaikan tugas dengan baik bila mereka duduk berkelompok. Duduk seperti ini memudahkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Namun demikian, anak perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar bakat individunya berkembang.

Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah

Pada dasarnya hidup ini adalah memecahkan masalah. Hal ini memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis masalah; dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Kedua jenis berpikir tersebut, kritis dan kreatif, berasal dari rasa ingin tahu dan imajinasi yang keduanya ada pada diri anak sejak lahir. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengembangkannya, antara lain dengan sering-sering memberikan tugas atau mengajukan pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan yang dimulai dengan kata-kata “Apa yang terjadi jika …” lebih baik daripada yang dimulai dengan kata-kata “Apa, berapa, kapan”, yang umumnya tertutup (jawaban betul hanya satu).

Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PAKEM. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas seperti itu. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajangkan diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Yang dipajangkan dapat berupa hasil kerja perorangan, berpasangan, atau kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa, dan ditata dengan baik, dapat membantu guru dalam PEMBELAJARAN karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas suatu masalah.

Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar

Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasi, membuat tulisan, dan membuat gambar/diagram.

Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam belajar. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik hendaknya lebih mengungkap kekuatan daripada kelemahan siswa. Selain itu, cara memberikan umpan balik pun harus secara santun. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas belajar selanjutnya. Guru harus konsisten memeriksa hasil pekerjaan siswa dan memberikan komentar dan catatan. Catatan guru berkaitan dengan pekerjaan siswa lebih bermakna bagi pengembangan diri siswa daripada hanya sekedar angka.

Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental

Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswa kelihatan sibuk bekerja dan bergerak. Apalagi jika bangku dan meja diatur berkelompok serta siswa duduk saling berhadapan. Keadaan tersebut bukanlah ciri yang sebenarnya dari PAKEM. Aktif mental lebih diinginkan daripada aktif fisik. Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut: takut ditertawakan, takut disepelekan, atau takut dimarahi jika salah. Oleh karena itu, guru hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang datang dari guru itu sendiri maupun dari temannya. Berkembangnya rasa takut sangat bertentangan dengan ‘PAKE Menyenangkan.’

3.    Bagaimana Pelaksanaan PAKEM?

Gambaran PAKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi selama PEMBELAJARAN. Pada saat yang sama, gambaran tersebut menunjukkan kemampuan yang perlu dikuasai guru untuk menciptakan keadaan tersebut. Berikut tabel beberapa contoh kegiatan pembelajaran dan kemampuan guru:

Kemampuan Guru

Pembelajaran

1.     Guru merancang dan mengelola PEMBELAJARAN yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran.

Guru melaksanakan pembelajaran dalam kegiatan yang beragam, misalnya:

  • Percobaan
  • Diskusi kelompok
  • Memecahkan masalah
  • Mencari informasi
  • Menulis laporan/cerita/puisi
  • Berkunjung keluar kelas

2.     Guru menggunakan alat bantu dan sumber belajar yang beragam.

Sesuai mata pelajaran, guru menggunakan, misal:

  • Alat yang tersedia atau yang dibuat sendiri
  • Gambar
  • Studi kasus
  • Nara sumber
  • Lingkungan

3.     Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan.

Siswa:

  • Melakukan percobaan, pengamatan, atau wawancara
  • Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya sendiri
  • Menarik kesimpulan
  • Memecahkan masalah, mencari rumus sendiri
  • Menulis laporan/hasil karya lain dengan kata-kata sendiri

4.     Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya sendiri secara lisan atau tulisan.

Melalui:

  • Diskusi
  • Lebih banyak  pertanyaan terbuka
  • Hasil karya yang merupakan pemikiran anak sendiri

5.    Guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa.

  • Siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuan (untuk kegiatan tertentu)
  • Bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan kelompok tersebut.
  • Tugas perbaikan atau pengayaan diberikan

6.     Guru mengaitkan PEMBELAJARAN dengan pengalaman siswa sehari-hari.

  • Siswa menceritakan atau memanfaatkan pengalamannya sendiri.
  • Siswa menerapkan hal yang dipelajari dalam kegiatan sehari-hari

7.     Menilai PEMBELAJARAN dan kemajuan belajar siswa secara terus menerus.

  • Guru memantau kerja siswa
  • Guru memberikan umpan balik

Modul 2.1

Memutar Roda Organisasi dan Manajemen Komite Sekolah

  1. I. TUJUAN

Peserta dapat:

  1. Memahami tujuan pembentukan Komite Sekolah
  2. Memahami peran dan fungsi Komite Sekolah
  3. Memahami perangkat organisasi Komite Sekolah
  4. Memahami prinsip-prinsip menjalanlan roda organisasi Komite Sekolah
  5. Memahami prinsip-prinsip manajemen Komite Sekolah

II.        MATERI

1.    Tujuan pembentukan Komite Sekolah

2.    Peran dan Fungsi Komite Sekolah

3.    Perangkat Organisasi Sekolah

4.    Manajemen Komite Sekolah

III.       WAKTU

Waktu yang diperlukan adalah 90 menit (2 JPL @ 45 menit)

  1. IV. METODE

  1. Curah pendapat
  2. Diskusi
  3. Penjelasan
  4. Tanya jawab
  5. Evaluasi

  1. V. ALAT BANTU

  1. Kertas plano
  2. Kuda-kida untuk flipchart
  3. Papan tulis
  4. LCD

  1. VI. LANGKAH-LANGKAH

  1. Kegiatan dibuka dengan salam dan perkenalan.
  2. Lakukan ice breaker.
  3. Jelaskan tujuan yang ingin dicapai dapal kegiatan sesi ini. Tanyakan pengetahuan dan pengertian peserta tentang BP3, Komite Sekolah Jaring Pengaman Sosial, dan Komite Sekolah yang akan dibahas dalam sesi ini.
  4. Tanyakan pula apakah ada diantara peserta yang pernah menjadi pengurus salah satu organisasi tersebut.

(Waktu : 10 menit)

  1. Diskusikan tentang pengalaman peserta sebagai pengurus atau anggota BP3, Komite Sekolah JPS, atau Komite Sekolah.

(Waktu :  10 menit)

  1. Tanyakan tujuan pembentukan Komite Sekolah, dilanjutkan penjelasan tentang Tujuan pembentukan Komite Sekolah yang membedakan dari tujuan pembentukan BP3, dan Komite Sekolah JPS.

(Waktu :  10 menit)

  1. Selanjutnya tanyakan tentang peran dan fungsi Komite Sekolah. Tunjuk salah seorang peserta untuk menjelaskan peran Komite Sekolah dengan satu contoh kegiatan untuk memenuhi peran tersebut.

(Waktu : 10 menit)

  1. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan tentang Peran dan Fungsi Komite Sekolah, dilanjutkan dengan paparan tentang Perangkat Organisasi, dan Manajemen Komite Sekolah, diselingi dengan tanya jawab dan diskusi.

(Waktu : 40 menit)

  1. Buat resume/penutup dengan mengulang garis besar penyajian

(Waktu : 10 menit)

  1. VII. EVALUASI

Berikan lembar evaluasi pembelajaran pelatihan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran.

LAMPIRAN 1: SUBSTANSI

PENDAHULUAN

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Dewan Pendidikan dibentuk di setiap Kabuapetn/Kota, sementara Komite Sekolah dibentuk di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Selanjutnya, guna memudahkan masyarakat dalam membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disertai Lampiran-lampiran. Kampiran I merupakan Acuan Pembentukan Dewan pendidikan, sementara Lampiran II merupakan Acuan Pembentukan Komite Sekolah.

Sesuai dengan semangat otonom daerah, khususnya di bidang pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tersebut hanya merupakan acuan, bukan merupakan petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau petunjuk teknis (Juknis). Hal tersebut tesirat pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : ”Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini”. Hal ini berarti dari sudut organisasi dapat saja struktur organisasi Komite Sekolah di setiap satuan pendidikian atau kelompok satuan pendidikan berbeda satu sama lain. Namun demikian ada satu hal yang diharapkan menjadi acuan pokok Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu tentang peran dan fungsi.

Keberadan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kini telah diperkuat dari aspek legal karena telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada Pasal 56, walaupun ada sedikit modifikasi. Oleh karena Peraturan Pemerintah yang menjabarkan UU Sisdiknas, khususnya yang menyangkut peranserta masyarakat termasuk di dalmnya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih belum juga terbit, maka Kepmendiknas No. 044/U/2002 masih relevan untuk dijaikan acuan.

Makalah ini akan menyoroti topik Komite Sekolah sebagai sebuah organisasi. Sebuah organisasi tentu memiliki tujuan utama, dan untuk mencapai tujuan itu, sebuah organisasi harus dijalankan secara efektif dan efisien.

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

Maksud

Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah  yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosifis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model), dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Tujuan

Tjuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

  1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH

Peran Komite Sekolah

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, pembentukan Komite Sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran Komite Sekolah adalah :

  1. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
  2. Sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Sebagai lembaga pengontrol (controlling agency) dalam rangka ransparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  4. Sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Fungsi Komite Sekolah

Untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (Perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI)) dan pemerintah berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan olej masyarakat.
  4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :

    1. Kebijakan dan program pendidikan
    2. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
    3. Kriteria kinerja satuan pendidikan
    4. Kriteria tenaga kependidikan
    5. Kriteria fasilitas pendidikan.
    6. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan

  1. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.
  2. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan,

PERANGKAT ORGANISASI SEKOLAH

Pengertian Organisasi

Ada berbagai definisi atau batasan organisasi. Salah satu definisi tersebut adalah sebagai berikut. Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar keterikatan yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan atau sekelompok tujuan. Definisi ini sangat cocok jika diterapkan pada organisasi Komite Sekolah.

Dalam definisi tersebut terkandung terminologi kesatuan (entity) sosial. Kesatuan sosial dalam hal Komite Sekolah adalah masyarakat sekolah yang peduli pendidikan yang berinteraksi satu sama lain. Pengertian dikoordinasikan secara sadar bahwa organisasi itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen, artinya roda organisasi harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen.  Keterikatan yang terus-menerus berarti masyarakat secara sadar merasa terikat dengan sekolah karena mereka peduli dengan pendidikan. Terakhir adalah bahwa organisasi itu memiliki tujuan atau kelompok tujuan. Sebagaimana telah diuraikan di muka ada empat tujuan pembentukan Komite Sekolah, dan tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan tersebut, sehingga dihasilkan lulusan yang bermutu ditinjau dari aspek akademik dan non-akademik.

Perangkat Organisasi Komite Sekolah

Perangkat organisasi Komite Sekolah minimal yang harus ada, yang memungkinkan berjalannya roda organisasi Komite Sekolah adalah: Personel Komite Sekolah, Struktur Organisasi disertai job description setiap personel dan tata-hubungan antarpersonel, Panduan Organisasi (antara lain berupa AD/ART), fasilitas penunjang (Kantor/Sekretariat, tenaga adminstrasi).

Kepengurusan. Komite Sekolah yang terdiri atas personel yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang ada (dijelaskan pada topik Pembentukan Komite Sekolah) dibentuk menjadi sebuah organisasi yang paling tidak terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

Struktur Organisasi. Dalam keadaan organisasi Komite Sekolah dengan kegiatan yang lebih kompleks, struktur organisasi dapat lebih diperluas dengan beberapa Ketua Bidang, dan beberapa Seksi.

Job description. Guna menjalankan roda organisasi Komite Sekolah, perlu dibuat job description bagi setiap personel pada setiap jabatan yang diembannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas. Dalam hal ini job description berupa panduan siapa mengerjakan apa dan masing-masing personel bertanggung jawab atas terlaksananya tugas yang ia diemban. Terkait dengan job description, juga disusun panduan tata-hubungan antarpersonel. Misalnya Seksi Penggalangan dana masyarakat berada di bawah korrdinasi Ketua Bidang Sumberdaya. Salah satu hal yang penting diketahui oleh semua angota pengurus Komite Sekolah adalah mengenal satu sama lain dan masing-masing mengetahui kelebihan (dan kalau mungkin kelemahan) masing-masing. Hal ini penting bagi penempatan personel pada jabatan tertentu dalam organisasi Komite Sekolah. Perlu dihindari penempatan seseorang dalam organisasi adalah berdasarkan kedudukan, kepangkatan, atau kekayaaan.

AD/ART. AD/ART merupakan salah satu perangkat organisasi yang penting. Dalam hal organisasi masih merupakan organisasi yang sederhana dengan kegiatan yang masih terbatas, AD/ART tidak harus ada dulu. Akan tetapi Komite Sekolah tetap harus memiliki panduan berorganisasi, dan roda organisasi berjalan berdasarkan panduan tersebut. Dalam AD/ART atau Panduan Organisasi paling tidak harus diatur mengenai: Dasar, Tujuan, dan kegiatan dari Komite Sekolah, ketentuan keanggotaan dan kepengurusan (termasuk masa bakti), hak dan kewajiban anggota dan pengurus, ketentuan tentang pengelolan keuangan, mekanisme pengambilan keputusan, perubahan Panduan Organisasi atau AD/ART, dan pembubaran organisasi

Fasilitas Penunjang. Sebuah organisasi dapat dikatakan mustahil berjalan tanapa didukung oleh fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang sebuah Komite Sekolah yang paling sederhana adalah adanya meja kerja bagi Ketua Komite, baik di rumah sang Ketua, di sebuah sekolah, atau bahkan di sebuah Kantor Khusus Komite Sekolah yang memiliki fasilitas ruang-ruang kerja pengurus, ruang rapat, fasilitas administrasi, dan karyawan.

MEMBANGUN ORGANISASI KOMITE SEKOLAH YANG EFEKTIF

Komite Sekolah dapat memutarkan roda organisasi dengan dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Hal yang laping sederhana yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah adalah konsolidasi organisasi

Penyamaan visi.

Sebuah organisasi dapat berjalan apabila semua anggota pengurus dan anggota organisasi tersebut memiliki visi yang sama. Telah disinggung di muka bahwa tujuan akhir dari keberadaan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan adalah untuk memingkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Ada prinsip yang harus dipegang oleh semua anggota Komite Sekolah, yaitu Komite Sekolah tidak mengambil peran satuan pendidikan, tidak juga mengambil peran pemerintah atau birokrasi.

Membangun Tim Yang Efektif

Sebuah organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak terjadi kebersamaan di dalam tim. Oleh karena itu perlu dibangun sistem kebersamaan, yaitu membangun sebuah Team Work yang efektif (Paparan tentang Team Work, tersedia secara terpisah).

Mengembangkan Kreativitas

Sebuah organisasi akan berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien apabila organisasi tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang penuh kreativitas. Orang yang kreatif adalah orang yang selalu bertanya tentang sesuatu yang dianggap masalah. Orang kreatif adalah orang yang selalu berfikir untuk menemukan solusi untuk memecahan suatu masalah. Orang yang kreatif selalu memiliki gagasan-gagasan baru, yang kadang-kadang tidak pernah dipikirkan orang lain. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mendukung pengembangan kreativitas.

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN MASALAH YANG DITEMUKAN

Sebuah Komite Sekolah dapat menjalankan roda organisasi melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut barangkali ada yang belum menyentuh substansi peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah konsolidasi organisasi seperti yang disinggung di muka. Kegiatan lain adalah misalnya penyusunan Panduan Organisasi atau Penyusunan AD/ART atau melengkapi kelengkapan organisasi.

Komite Sekolah yang telah memenuhi syarat minimal sebagai sebuah organisasi, dapat melangkah lebih jauh dalam menjalankan roda organisasi, dan mulai menyentuh substansi mutu pendidikan. Dalam hal ini Komite Sekolah dapat memulai kegiatannya dengan berangkat dari upaya pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi. Berikut ini tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah.

Identifikasi Masalah.

Setiap sekolah atau satuan pendidikan tentu memiliki maslah yang berbeda-beda. Langkah yang perlu dilakukan oleh Komite Sekolah dalam menjalankan roda organisasi adalan identifikasi masalah, baik masalah akademik, maupun masalah non-akademik. Dapat dipastikan bahwa akan banyak sekali masalah yang dapat diidentifikasi (Teknik identifikasi masalah disajikan dalam sesi tersendiri).

Menentukan Prioritas. Dari sekian banyak masalah yang berhasil diidentifikasi harus dipilih masalah yang akan menjadi prioritas, dikaitkan dengan ketersediaan personel, dana, dan penunjang.

Analisis Masalah. Guna mengetahui secara lebih mendalam tentang masalah yang terjadi, perlu dilakukan analisis masalah. Dalam masalah atau topik yang akan ditangani langkah-langkah yang perlu dilakkan adalah sebagai berikut:

Lakukan identifikasi akar masalah,

à    Lakukan identifikasi faktor-faktor penyebab masalah tersebut,

à    Buat daftar alternatif kemungkinan pemecahan masalah dan untung rugi masing-masing alternatif

à    Pilih alternatif terbaik berdasarkan kesepakatan bersama

à    Buat perencanaan untuk pemecahan masalah.

Perencanaan Program

Pelaksanaan Program dapat dilakukan dengan baik apabila dibuat rencana aksi yang baik. Berikut ini contoh sebuah rencana aksi yang daspat diacu.

Topik Masalah Kegiatan yang dapat mengatasi masalah Waktu yang dibutuhkan Sumberdaya yang diperlukan Penanggung jawab Indikator keberhasilan pemecahan masalah
Masalah A 1.2.

3.

Masalah B 1.2.
Masalah C 1.2.
Masalah D 1.2.

3.

Pelaksanaan Program/Kegiatan

Berdasarkan rencana aksi, penangggung jawab program kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun.

Evaluasi Program

Selama berjalannya waktu dilalukan evaluasi secara periodik. Setelah tenggat waktu periode tertentu terlewati tetapi indikator kinerja masih di bawah target, perlu dilakukan analisis dan dibuat tindakan koreksi (corrective action). Dalam hal ini ada baiknya dilakukan siklus perencanaan : Planà Do à Check à Action, yang kini banyak dianut oleh berbagai organisasi dalam menjalankan progran dan kegiatan organisasinya. Bahasan tentang PDCA ini dapat diberikan pada sesi tersendiri.

PENUTUP

Komite Sekolah sebagai sebuah organisasi perlu dikelola sebagai sebuah organisasi dengan menerapkan berbagai prinsip dan praktik-praktik manajemen yang tepat.

Namum demikian, tidak semua Komite Sekolah mampu menjalankan roda organisasi sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi tekad untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan perlu menjadi alasan utama seseorang mengabdikan dirinya di sebuah otrganisasi Komite Sekolah. Malakah ini dapat diangga sebagai pembuka bagi Komite Sekolah dalam memulai menjalankan roda organisasi


LAMPIRAN 2: REFERENSI/POWERPOINT


Modul 2.2

Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

  1. I. TUJUAN

Setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan, peserta diharapkan dapat:

  1. Memahami Pengertian Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)
  2. Menyadari Pentingnya RPS
  3. Mengetahui dasar Filosofis RPS
  4. Dapat Menyusun Visi, Misi dan Tujuan Sekolah
  5. Dapat menyusun RPS

  1. II. MATERI

  1. Pengertian Rencana Pengembangan Sekolah(RPS)
  2. Pentingnya RPS
  3. Dasar Filosofis RPS
  4. Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah
  5. Penyusunan RPS

  1. III. WAKTU

Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 90 menit.

  1. IV. METODE

  1. Paparan
  2. Curah Pendapat
  3. Diskusi Kelompok
  4. Tanya Jawab

  1. V. ALAT BANTU

  1. Kertas plano
  2. Kuda-kuda untuk flip chart
  3. Papan tulis dengan perlengkapannya
  4. LCD

  1. VI. LANGKAH-LANGKAH

  1. Buka pertemuan dengan mengucapkan salam singkat.
  2. Lakukan Ice Breaker.
  3. Sisipkan anekdote yang berkaitan dengan perencanaan atau pengembangan.
  4. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan mengenai Rencana Pengembangan Sekolah dan uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini.

(Waktu : 5 menit)

  1. Tanyakan kepada peserta apakah mereka pernah menyusun visi, misi dan tujuan sekolah.

Latihan menyusun visi, misi dan tujuan sekolah

(Waktu : 10 menit)

Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan melanjutkan kegiatan dengan paparan Rencana Pengembangan sekolah.

(Waktu 5 menit)

  1. Setelah selesai paparan, tanyakan kepada peserta :

Mengapa diperlukan Rencana Pengembangan Sekolah?

Diskusikan kemungkinan hambatan dan peluang dalam melaksanakan penyusunan RPS.

(Waktu : 10 menit)

  1. Bahas bersama peserta faktor–faktor yang bisa mempengaruhi dan menghambat upaya penyusunan RPS.

Hasil diskusi ini selanjutnya disimpulkan dan dilakukan pencerahan sbb:

  • Menumbuhkan komitmen bersama agar setiap sekolah memiliki RPS

(Waktu : 10 menit)

  1. Selanjutnya pemandu melanjutkan Bahan Tayangan Mengenai Manajmen Berbasis Sekolah.

(Waktu 45 menit)

  1. Pemandu menyimpulkan dan menutup materi sesi ini.

(Waktu : 10 menit)

  1. VII. EVALUASI

Keberhasilan pelatihan akan dievaluasi dengan menanyakan kepada beberapa orang secara random penguasaan materi dan teknik penyajian yang berkaitan dengan RPS. Dari jawaban peserta dapat diketahui seberapa besar tingkat pemahaman dan kemampuan. Antara lain mengenai:

  1. Dasar filosofis Pengembangan Sekolah
  2. Pengertian dan konsepRPS
  3. Kekhasan dan manfaat RPS
  4. Proses penyusunan data yang diperlukan dalam penyusunan RPS.

LAMPIRAN 1: SUBSTANSI

Pendahuluan

Sekolah adalah sebuah organisasi yang dinamis, yang berubah dari masa ke masa. Kurikulum berubah, demikian juga persyaratan mengajar guru, jumlah siswa dan lain sebagainya. Perubahan itu terjadi karena lingkungan sekolah mengalami perkembangan. Teknologi, sistem komunikasi, budaya masyarakat, ekonomi, politik, penduduk berubah. Perubahan lingkungan itu tidak dapat dihindari karena memang semua entitas tidak ada yang langgeng — kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan linkungan itu telah menimbulkan tuntutan-tuntutan baru terhadap bagaimana sekolah seharusnya melayani masyarakat. Dunia industri misalnya, memerlukan lulusan yang mampu bekerja dengan produktif, masyarakat memerlukan warga yang terdidik yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada sebelumnya. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melayani masyarakat harus dapat menjawab tuntutan ini dengan melakukan perubahan secara terprogram. Jika sekolah tidak dapat melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan stakeholders maka sekolah akan ditinggalkan oleh masyarakat. Hanya sekolah-sekolah yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan saja yang akan tetap hidup.

Dalam kontek ini perubahan yang dilakukan oleh sekolah merupakan upaya-upaya pengembangan dalam arti meningkatkan mutu pelayanan sekolah menjadi lebih baik, lebih dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh lingkungan sekolah – stakeholders.

Pengembangan adalah sebuah proses yang memerlukan waktu, sumber-sumber, dan pengelolaan yang benar. Oleh karena itu untuk mengadakan perubahan/pengembangan diperlukan suatu perencanaan. Untuk ini, sekolah harus berbenah diri, dengan menyesuaikan kondisi-kondisi internal sekolah dengan kondisi eksternal agar sekolah tetap mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pembelajaran secara maksimal.

Sekolah mempunyai satu atau lebih tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut sekolah perlu menyusun suatu rencana yang jelas. Biasanya tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah dituangkan dari apa yang disebut dengan visi dan misi sekolah. Visi dan misi ini merupakan peta jalan yang perlu diikuti bagaimana sekolah berangkat dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan karena sifatnya yang masih umum maka visi dan misi sekolah masih perlu penjabaran labih rinci sehingga dapat menjadi kegiatan yang bersifat operasional. Selanjutnya sekolah menuangkan kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam suatu dokumen “Rencana Pengembangan Sekolah”. Agar sekolah dapat mengembangkan dirinya secara optimal maka sekolah harus menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). RPS ini disusun berdasarkan visi dan misi sekolah yang telah disepakati bersama, dijabarkan dengan rinci dalam kegiatan dan sasaran yang akan dicapai dan dimonitor dan evaluasi berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang disepakati pula.

Pentingnya menyusun rencana ke depan, betapapun sederhananya sudah tidak dapat diragukan lagi. Impian yang indah tentang kondisi masa depan tidak dapat dicapai melalui kegiatan secara dadakan dan tidak terprogram. Sehingga ada kata-kata bijak yang mengatakan “Gagal membuat perencanaan sama artinya dengan merencanakan kegagalan”. Kebenaran kata-kata bijak itu dapat dilihat dari betapa besarnya dana dan daya (funds and forces) yang telah dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan tetapi tujuan itu tidak kunjung bisa dicapai.

Dasar Fisolofis

Sekolah, tempat di mana anak-anak kita menuntut ilmu selayaknya merupakan tempat yang dihormati oleh warga masyarakat sekitarnya. Kurangnya penghormatan kepada sekolah itu telah membuat sekolah berfungsi ala kadarnya, pelayanan yang diberikan tidak maksimal, dan di beberapa tempat telah membuat sekolah menjadi mati suri, antara hidup dan mati. Inilah suatu gambaran sekolah yang memprihatinkan, meskipun daripadanya diharapkan banyak hal.

Kondisi seperti itu tentu tidak seluruhnya dialami oleh sekolah. Ada sekolah-sekolah yang bagus, baik fisik bangunannya maupun kinerjanya dan juga sumberdaya manusia yang berada di dalamnya. Namun pada umumnya memang sekolah menghadapi berbagai masalah yang tidak pernah tuntas, bahkan hal ini terjadi pada sekolah yang dianggap paling baik sekalipun.

Penghormatan itu patut diberikan kepada sekolah dalam bentuk kesadaran setiap warga masyarakat untuk ikut bertanggungjawab dalam:

  1. menghidupi sekolah
  2. memelihara sekolah
  3. mengembangkan sekolah

Menghidupi sekolah artinya membuat sekolah eksis, dapat menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga yang melayani warga masyarakat di bidang pendidikan/pembelajaran. Memelihara sekolah artinya membuat sekolah bukan hanya sekedar hidup dapat menjalankan fungsinya tetapi juga membuat sekolah lestari yang karena kebersihannya, keutuhannya, kelengkapannya serta pengabdian aparat sekolah (kepala sekolah, guru, pegawai adminstratif, penjaga sekolah) membuat sekolah tetap dapat melayani masyarakat sebagai tempat pendidikan/pembelajaran.


Pengembangan Adalah Rukun Kehidupan

Berkembang adalah suatu rukun kehidupan. Entitas yang hidup, secara alamiah akan selalu berkembang. Demikian pula organisasi yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlunya mengembangkan sekolah sebagai suatu organisasi tidak diragukan lagi. Sekolah-sekolah yang tidak dapat mengembangkan diri akan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya apalagi untuk mampu bersaing dengan sekolah lain. Perubahan lingkungan sekolah selalu berubah dengan cepat. Perubahan ini akan menuntut untuk berubah dengan cepat pula. Sekolah yang tidak tanggap menghadapi perubahan akhirnya akan mati. Oleh karena itu, sekolah perlu merencanakan perubahan dalam kapasitasnya untuk melayani masyarakat di bidang pembelajaran. Mengembangkan sekolah artinya meningkatkan kemampuan pelayanan sekolah, mengembangkan potensi sekolah agar kuantitas dan mutu pelayanan sekolah menjadi lebih baik.

Pengertian RPS

RPS adalah sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh “sekolah” untuk mengadakan perubahan fisik dan nonfisik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah. RPS menggambarkan peta perjalanan perubahan sekolah dari suatu kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik dan lebih menjanjikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

RPS menggambarkan sekolah sebagai suatu sistem dan bagian dari suatu sistem yang lebih luas yang berinteraksi secara berkesinambungan, memperoleh masukan dari masyarakat dan memberikan output kepada masyarakat. Sehingga mutu pelayanan sekolah sangat tergantung dari input yang diterimanya dan proses yang dikerjakannya. Oleh karena itu jika pelayanan sekolah ingin ditingkatkan maka input dan proses dalam sekolah itu harus disempurnakan

Tujuan Penyusunan RPS

Penyusunan RPS bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan oleh sekolah dalam mencapai perubahan yang diinginkan khususnya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah di bidang pembelajaran sesuai dengan potensi dan harapan komunitas setempat sehingga dapat:

  1. Mengenali kondisi sekolah yang ada dalam fungsinya memberikan pelayanan pembelajaran kepada warga masyarakat.
  2. Menetapkan tujuan/perubahan yang realistis.
  3. Mengenali masalah-masalah dan kendala yang dihadapi sekolah.
  4. Mampu menemukan penyebab masalah-masalah yanga dihadapi sekolah.
  5. Menyusun saran-saran pemecahan masalah dalam bentuk pilihan-pilihan pemecahan masalah.
  6. Menganalisis setiap saran pemecahan masalah sehingga menemukan pilihan pemecahan masalah yang terbaik bagi sekolah dengan mempertimbangkan dukungan yang ada.
  7. Dengan pilihan pemecahan masalah terbaik menyusun rencana pengembangan /perubahan sekolah dalam jangka waktu lima tahun.
  8. Melakukan perhitungan rencana pembiayaan.
  9. Menetapkan sumber-sumber daya (dana, tenaga dan sarana) untuk membiayai rencana pengembangan sekolah.
  10. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Sifat RPS

RPS bersifat menyeluruh, utuh, realistik dan operasional serta berwawasan masa depan. Sebagai sebuah dokumen rencana pengembangan sekolah, RPS merupakan rencana pengembangan milik bersama dan menjadi komitmen bersama antara sekolah, komite sekolah dan para stakeholders setempat. RPS bukanlah sebuah dokumen yang statis dalam arti sekali RPS dibuat kemudian tidak berubah lagi. Tetapi RPS selalu dapat disempurnakan dari tahun ke tahun apabila perubahan lingkungan yang memerlukan perubahan RPS.

Kekhasan RPS

RPS memiliki kekhasan sebagai berikut:

  1. Singkat, padat dan mudah dipahami.

RPS merupakan dokumen rencana pengembangan sekolah yang disusun secara singkat, lengkap dan jelas. RPS memuat gambaran profil sekolah yang padat, berisi dan mudah dipahami. Sehingga RPS tidak merupakan dokumen yang tebal.

  1. Realistik dan Operasional

RPS memuat rencana perubahan sekolah yang sangat realistik. RPS tidak berisi angan-angan kosong yang indah tetapi mustahil dicapai.  Realistik harus dilihat dari aspek waktu, sumber-sumber yang mendukung (dana, tenaga, fasilitas, dan teknologi). Oleh karena itu RPS adalah dokumen yang bersifat operasional.

  1. Komprehensif

RPS mencakup seluruh aspek dan komponen sekolah  yang hendak dikembangkan menuju suatu capaian yang diharapkan. Oleh karena itu RPS menggunakan pendekatan sistem dalam mengkaji persoalan yang dihadapi dan dalam memberikan saran pemecahan masalah yang harus diikuti. RPS mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya ekonomi masyarakat, kependudukan dan lingkungan di sekitar sekolah.

  1. Partisipasi masyarakat

RPS disusun dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat dengan cara mengajak unsur-unsur yang ada dalam masyarakat/komunitas seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, komite sekolah perwakilan dunia usaha dan lain-lain. Keikutsertaan mereka dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan (dapat berbentuk materiil maupun moril) dari masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab juga untuk membangun rasa kebersamaan serta rasa kepemilikan terhadap sekolah.

  1. Berbasis data dan Informasi

RPS disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat, aktual, relevan dan lengkap. Oleh karena itu mulai dari perumusan masalah, penetapan sasaran-sasaran serta rencana pengembangan secara keseluruhan didukung oleh data dan informasi.

  1. Pengawasan dan umpan balik melalui pemantauan dan evaluasi.

Dalam RPS disertakan pula sistem pengawasan dan pengendalian serta pembinaan agar tujuan yang telah digariskan dapat dicapai secara maksimal. Oleh karean itu pelaksanaan RPS akan dipantau dan dievaluasi baik secara internal maupun secara eksternal. Pihak pemantau dan evaluator akan memberikan masukan-masukan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

7.      RPS merupakan dokumen yang mengikat para stakeholder sekolah,  ia menjadi milik dan komitmen bersama para stakeholder.

Kandungan RPS

RPS mengambarkan dengan jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai kondisi sekolah pada saat sekarang, masalah-masalah yang tengah dihadapi, kondisi yang ingin dicapai, strategi dan langkah yang perlu dilakukan serta bagaimana sumber-sumber harus digalang untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu RPS akan memuat antara lain:

  1. Peta lokasi sekolah pada tingkat desa di tengah pemukiman penduduk (termasuk jalan, jembatan, dan derah-daerah persawahan, industri, rumah sakit dll.) Dalam peta ini agar dicantumkan legenda dan skala serta sekolah-sekolah lain yang berdekatan dengan lokasi sekolah yang berangkutan.
  2. Narasi RPS.
  3. Lampiran-lampiran.
  4. Lembar pengesahan yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.

Konsep RPS

Konsep Rencana Pengembangan Sekolah adalah sangat sederhana. Sesederhana orang merencanakan perjalanan dari kota A menuju ke kota B. Dalam contoh ini orang harus mengetahui dari mana dia berangkat ke mana dia akan pergi, kapan akan berangkat dan menggunakan kendaraan apa. Secara sederhana RPS merupakan sebuah dokumen menggambarkan secara operasional bagaimana sekolah akan melaksanakan perubahan. RPS dapat dianggap sebagai peta perjalanan dalam melaksanakan transformasi dari kondisi yang ada sekarang menuju kondisi masa depan yang diharapkan.

Sudah pasti ada perbedaan antara kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan. Mungkin perbedaan itu adalah perbedaan jumlah, perbedaan kualitas atau perbedaan kedua-duanya. Perbedaan (kesenjangan) ini adalah sebuah masalah. Misalnya ada perbedaan antara mutu guru yang ada sekarang dengan mutu guru yang diinginkan – selanjutnya perbedaan ini menimbulkan “masalah mutu guru”. Untuk menanggulangi masalah tentu diperlukan suatu perubahan (transformasi). Misalnya, sekolah mengupayakan peningkatan mutu guru dengan mengikutsertakan guru dalam pelatihan. Oleh karena itu, sekolah punya kebutuhan (needs) untuk melatih guru. Sehingga masalah sering diidentikkan dengan needs atau kebutuhan. Proses untuk mengetahui apa yang dibutuhkan sekolah sering disebut dengan needs assessment. Proses transformasi itu dapat digambarkan sebagai berikut.

RPS dan Proses Transformasi

Dalam melaksanakan perubahan dari satu kondisi yang ada menuju suatu kondisi yang diinginkan, sekolah harus melakukan suatu proses transformasi secara utuh (perubahan menyeluruh dan bukan perubahan parsial atau sebagian-sebagian) yaitu melakukan perubahan pada semua komponen penting sekolah dan memperbaharui interaksi dari komponen-komponen tersebut. Dalam hal ini mungkin diperlukan redefinisi peran-peran (tugas dan fungsi) dari komponen yang ada. Misalnya mengkaji kembali tugas dan fungsi aparat sekolah, apakah memerlukan perubahan, penyegaran, atau bahkan penegasan tugas dan fungsi. Dalam proses ini diperlukan kajian tugas dan fungsi mana yang sudah dapat berjalan dengan baik dan mana yang belum berjalan, kenapa ada fungsi yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan apa yang harus diperbaiki. Untuk melaksanakan perubahan ini diperlukan masukan-masukan sumberdaya (dana, tenaga, keuangan dan manajemen) yang tersedia dari lingkungan. Proses transformasi ini akan membuahkan output yang kuantitias dan kualitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Output ini akan kembali lagi ke lingkungan (masyarakat luas) sebagai hasil akhir layanan sekolah. Dan hasil ini akan dinilai oleh masyarakat. Ini adalah gambaran suatu proses transformasi yang berkesinambungan. Proses ini berjalan tidak hanya satu kali tetapi terjadi secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan dan tantangan yang dihadapi sekolah. RPS pada hakikatnya adalah sebuah dokumen yang menjelaskan bagaimana sekolah akan melaksanakan perubahan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

RAPBS

Setiap perubahan pasti ada harganya. Harga atau biaya dalam arti jumlah dana, tenaga dan atau waktu. Semakin banyak perubahan dan atau kualitas perubahan, semakin besar pula biaya yang diperlukan. Sayangnya, kita punya banyak keinginan tetapi kita punya sedikit sumber-sumber pembiayaan. Oleh karena itu, kita selalu disarankan untuk melakukan perubahan yang realistis baik secara teknis mupun secara finansial atau waktu yang tersedia. Mempertimbangkan semua ini adalah hakikat diperlukannya sebuah perencanaan.

Komponen utama perencanaan adalah: (1) tujuan, (2) kegiatan, (3) sasaran, (4) penjadwalan, (5) anggaran, dan (6) pengorganisasian. Berbicara mengenai rencana, maka kita tidak mungkin terlepas dari membicarakan mengenai besarnya anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai tindak lanjut menyusun rencana lima tahun maka perlu disusun rencana tahunan. Rencana tahunan ini disusun dalam bentuk apa yang dinamakan RAPBS, sebagai alat operasionalisasi anggaran untuk mencapai tujuan perubahan dari tahun ke tahun. Inilah pentingnya sekolah untuk menyusun RAPBS tahun demi tahun dengn menyebutkan pos-pos apa yang akan dibiayai, berapa volumenya berapa anggarannya dan dari mana asalnya. Gambaran pembiayaan ini digambarkan dalam suatu RAPBS (lihat format terlampir).

Proses Penyusunan RPS

RPS disusun oleh “sekolah” dengan melibatkan: guru, komite sekolah, orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dunia industri setempat. Sebagai dokumen perencanaan, RPS ditandatangani oleh Kepala sekolah dan Ketua Komite Sekolah. Proses penyusunannya adalah sebagai berikut.

  1. Kepala sekolah dan komite membentuk Tim Penyusun (TP) RPS. Susunan keanggotaan TP ini sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan tidak perlu seragam dari satu provinsi ke provinsi lain. Minimal ada ketua, sekretaris dan anggota. Pembentukan TP akan disertai dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas serta bagaimana koordinasinya.
  2. Dalam waktu paling lambat 3 hari kerja, TP mengadakan rapat persiapan guna menyusun rencana/jadwal kerja untuk menyelesaikan RPS.
  3. Tim menysusun draf awal.
  4. Tim mempresentasikan draf awal di lingkungan terbatas (guru-guru dan ketua serta anggota komite sekolah). Mendengarkan masukan-masukan dari hadirin.
  5. Review draf awal, menyusun draf II.
  6. Tim mempresentasikan draf II ke forum yang lebih luas (guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, birokrat, pakar, pengawas dll).
  7. Review draf II, menyusun draf final.
  8. Pengesahan RPS.
  9. Sosialisasi RPS (melalui rapat oleh komite sekolah dengan mengundang stakeholder) dan menggalang komitmen bersama terhadap pengembangan sekolah lima tahun ke depan.

Sistematika Penulisan

A.     Latar Belakang

Gambaran letak strategis sekolah. Riwayat sekolah, kapan dibangun dan oleh siapa; perubahan-perubahan (bantuan-bantuan, inovasi-inovasi) apa yang telah dialami sekolah sejak didirikan sampai dengan sekarang. Memuat latar belakang sekolah dalam upaya mengembangkan sekolah secara terprogram. Kendala-kendala apa yang selama ini menyebabkan belum atau kurang berkembangnya sekolah seperti apa yang diharapkan. Apa sebenarnya harapan masyarakat terhadap sekolah yang bersangkutan. Apa urgensi (kemendesakannya) pengembangan sekolah. Atau mengapa sekolah harus dikembangkan dan apa justifikasinya. Uraian bagaimana kondisi sekolah seandainya sekolah yang bersangkutan tidak dikembangkan secara baik. Gambarkan apakah ada semacam group/political pressure dari masyarakat untuk mengembangkan sekolah tersebut.

  1. Memuat gambaran pendidikan dan non-pendidikan pada saat sekarang (tahun 2006). Gambaran ini merupakan evaluasi yang aktual mengenai keadaan sekolah pada saat sekarang secara utuh, dilihat dari input yang diterima, proses (kemampuan mengolah input menjadi output) yang dikerjakan dan output yang dihasilkan yang sekaligus menggambarkan citra sekolah di mata masyarakat.
    1. Kondisi sekolah mulai dari kondisi fisik, jumlah dan mutu aset sekolah yang dimiliki, jumlah dan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya sampai dengan mutu pelayanan sekolah pada umumnya.
    2. Peta sekolah, beserta jalan dan pemukiman penduduk serta arus siswa.
    3. Alat transportasi yang dipakai siswa dan guru dari rumah menuju ke sekolah. Berapa lama waktu yang ditempuh siswa/guru ke sekolah dengan alat transportasi yang ada.
    4. Gambaran lingkungan sekolah (pabrik, pasar, mall, sungai, sawah, jembatan, dll.) yang mungkin besar pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar.
    5. Gambaran jumlah siswa perkelas, prosentase mengulang, putus sekolah, angka lulusan dan angka melanjutkan minimal untuk tiga tahun terakhir
    6. Rangking sekolah tingkat kecamatan dan prestasi-prestasi seperti kejuraan-kejuaraan yang pernah diraih sekolah pada masa lalu dan sampai saat ini.
    7. Intensitas dan kualitas partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
    8. Animo masyarakat terhadap pendidikan terkait dengan sosial budaya yang terkait dengan hasrat masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya.
    9. Gambaran ini dibuat dalam bentuk narasi, jika perlu dibuat lampiran untuk mendukung narasi tersebut.

  1. Permasalahan yang dihadapi sekolah

Hakikat permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dan kondisi yang diharapkan. Suatu masalah biasanya dikenali keberadaannya dari gejala-gejala yang muncul. Tetapi gejala adanya masalah tidak sama dengan masalah itu sendiri. Sehingga kalau yang diobati gejalanya maka masalahnya itu sendiri tidak akan hilang. Oleh karena itu untuk dapat memecahkan masalah maka kita harus dapat memilah mana yang masalah dan mana yang gejala. Mengobati gejala tidak akan menghilangkan masalah. Tetapi mengobati masalah akan dapat menghilangkan gejala. Selain itu masalah perlu dibedakan dengan kendala. Kendala adalah kondisi yang akan mempersulit orang mengobati suatu masalah. Kendala harus diatasi agar kita dapat melakukan pemecahan masalah. Dalam RPS digambarkan apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi gejala. Fisik dan non-fisik, tenaga kependidikan, finansial, alat bantu ajar, buku dll. Seperti kekurangan ruang belajar, ruang belajar yang tidak layak pakai, partisipasi masyarakat dll. Apa bila sumber permasalahan sudah dapat diketahui maka perlu dilakukan verifikasi masalah di lapangan, yaitu suatu proses pengecekan apakah masalah yang sudah kita rumuskan itu sudah tidak keliru dengan masalah yang sebenarnya. Tindakan verifikasi ini sangat penting agar kita tidak keliru dalam melakukan rekomendasi pemecahan masalah.

  1. Arah kebijakan pendidikan daerah sesuai dengan Dinas Pendidikan setempat yang meliputi aspek-aspek perluasan/pemerataan, mutu, dan tata kelola. Bagaimana sekolah dapat melaksanakan kebijakan tersebut, serta kendala-kendala dalam melaksanakannya. Arah dan kebijakan pendidikan pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu Kepala Sekolah dan Komite Sekolah perlu mempelajari dan memahami kebijakan-kebijakan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. Dalam menyusun RPS tentunya diupayakan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung kebijakan-kebijakan tersebut.

  1. Visi dan Misi sekolah

Visi memuat wawasan ke depan yang diimpikan oleh stakeholder tentang sekolah masa depan. Visi dan misi sekolah biasanya merupakan pernyataan umum. Sekalipun begitu visi dan misi harus mampu menjadi kata/kalimat penggerak untuk memutar roda perubahan yang akan dilakukan oleh sekolah. Visi dan misi ini selanjutnya dijabarkan secara operasional ke dalam kegiatan dan sasaran yang akan dikerjakan oleh sekolah yang bersangkutan. Di bawah ini adalah contoh visi sekolah: Sedangkan misi memuat cara mencapai apa yang dinyatakaan dalam visi sekolah.

F.      Tujuan /perubahan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Perubahan-perubahan konkrit yang realistik untuk dicapai dalam waktu lima tahun yang akan datang yang bisa dilihat, dirasakan dan diukur.

G.     Indikator keberhasilan (milestone sekolah)

Kondisi pencapaian tujuan yang bisa diukur sepanjang kurun waktu lima tahun rencana pengembangan sekolah.

H.     Rencana lima tahun ke depan 2007- 2011 kegiatan, sasaran, dan perkiraan anggaran.

I.       Sumber-sumber pembiayaan sekolah.

Baik dari blockgrant, APBD, Yayasan, maupun masyarakat dll.

  1. RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun 2007.

  1. Lampiran

Data Yang Diperlukan

1.      Profil sekolah yang memuat antara lain:

a.      Data aset dan status sekolah (sarana dan prasarana sekolah).

b.      Data guru/kepala sekolah dan pegawai adminstrasi, penjaga sekolah, dll.

c.      Data murid

d.      Data alat bantu ajar.

2.      Data murid per kelas selama tiga tahun terakhir.

3.      Asal murid (arus murid, dari desa mana saja murid ini berasal.

4.      Latar Belakang ekonomi orang tua murid.

5.      Data yang mengambarkan lingkungan sekolah.

6.      Peta lokasi sekolah dan sekolah lain dan sekitarnya (pabrik, rumah sakit, daerah persawahan, jalan dll).

7.      Informasi tentang kepadatan penduduk.

8.      Informasi mengenai mata pencaharian penduduk.

9.      Data guru dan tenaga adminstratif lainnya.

Lampiran

  1. Arus murid tiga tahun terakhir.
  2. Aset sekolah.
  3. Tenaga kependidikan.
  4. Rencana lima tahun dan tahunan.
  5. Sasaran dan anggaran dan sumber-sumber pembiayaan.
  6. RAPBS (2007).

RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN ….

Rencana Penerimaan

Rencana Pengeluaran

No Kegiatan Sasaran Anggaran No Kegiatan Sasaran Anggaran

Jumlah

Jumlah

Jakarta,  1 Juli 2006

Kepala Sekolah.                                                          Mengetahui Komite Sekolah

(………………)                                                          (………………….)

LAMPIRAN 2: TRANSPARANSI/POWERPOINT

Modul 2.3

Menjalin Hubungan dan Kerjasama Komite Sekolah Dengan Institusi Yang Terkait

I.          TUJUAN

Pada akhir kegiatan, peserta dapat:

  1. Prinsip-Prinsip Channeling dan Kerjasama Program
  2. Faktor-faktor dan Mekanisme Menjalin Hubungan Kerjasama Komite Sekolah dengan Institusi Yang Terkait

  1. II. MATERI

  1. Prinsip-prinsip kerjasama program
  2. Faktor-faktor dan mekanisme menjalin hubungan dan kerjasama Komite Sekolah dengan institusi terkait.

  1. III. WAKTU

Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 90 menit.

  1. IV. METODE

  1. Curah Pendapat
  2. Diskusi Kelompok
  3. Penjelasan
  4. Tanya Jawab

  1. V. ALAT BANTU

  1. Kertas plano
  2. Kuda-kuda untuk flip chart
  3. Papan tulis dengan perlengkapannya
  4. LCD


  1. VI. LANGKAH-LANGKAH

  1. Buka pertemuan dengan salam singkat. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan mengenai topik Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah, dan akan dimulai dengan diskusi pertama mengenai Materi ”Menjalin Hubungan dan Kerjasama Komite Sekolah dengan Institusi Yang Terkait. Uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini.

(Waktu : 5 menit)

  1. Tanyakan kepada peserta mengenai pengalaman-pengalaman Komite Sekolah dalam menjalin hubungan dan Kerjasama dengan Institusi Terkait?
    1. Dengan Institusi mana Komite Sekolah melaksanakan kerjasama?
    2. Bentuk kerjasama apa yang dilaksanakan?
    3. Apa hambatan dan permasalahan dalam upaya Komite Sekolah menjalin hubungan dan kerjasama?

(Waktu : 15 menit)

  1. Bagi peserta ke dalam 3 kelompok, kelompok pertama terdiri dari Komite Sekolah, kelompok 2  terdiri dari Masyarakat,  dan Kelompok 3  terdiri dari : Pemerintah dan Kelompok Peduli (LSM, Swasta, Asosiasi, dll). Beri tugas setiap kelompok untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan, sbb:
    1. Kelompok 1: Kerjasama Masyarakat dengan Komite Sekolah,
    2. Kelompok 2: Kerjasama Komite Sekolah dengan Masyarakat serta Pemerintah dan Kelompok Peduli.
    3. Kelompok 3: Kerjasama Pemerintah dan Kelompok Peduli dengan Komite Sekolah

(Waktu :20 menit)

  1. Bahas hasil diskusi kelompok dalam pleno kelas. Kemudian sepakati point-point yang disetujui

(Waktu :20 menit)

  1. Selanjutnya pemandu memaparkan Bahan Tayangan Mengenai Channeling Program Komite Sekolah. Selama penayangan lakukan tanya jawab dengan peserta

(Waktu : 25 menit)

  1. Pemandu menyimpulkan dan menutup materi sesi ini.

(Waktu : 5 menit)

  1. VII. EVALUASI

Pada akhir kegitan pemandu menanyakan secara lisan secara acak tentang materi yang telah disampaikan.


LAMPIRAN 1: SUBSTANSI

Contoh Tata Cara Pelaksanaan

Kerjasama Akses Program Pendidikan

antara Komite Sekolah dengan  Masyarakat dan Pihak Lainnya

  1. 1. Pendekatan Dalam Membangun Program Kerjasama di Bidang Pendidikan

Pada dasarnya keseluruhan pelaksanaan program kerja sama ini baik di tingkat masyarakat kelurahan hingga ke tingkat kota/kabupaten tidak boleh dipahami sebagai suatu proses yang administratif formal maupun mekanisme prosedural saja, namun diharapkan yang terjadi adalah “dinamika proses” dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Dengan menitikberatkan pada tumbuhnya kesadaran kritis semua pelaku dalam melakukan setiap langkah kegiatan, yang bermuara pada pemahaman tentang mengapa, apa, untuk apa, dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan.

Hal ini berkaitan erat dengan hakekat partisipasi masyarakat yang tidak berarti hanya menyerahkan keputusan dan segala sesuatunya kepada masyarakat, namun juga mendorong serta menumbuhkembangkan ’kesadaran kritis masyarakat’, yakni kondisi dimana masyarakat paham terhadap resiko, tanggungjawab dan hak serta kewajiban yang timbul dari segala konsekuensi atas keputusan yang akan diambil. Sehingga diharapkan pada pelaksanaan kegiatan ini, masyarakat, pemerintah kota/ kabupaten, komite sekolah, dewan pendidikan dan pihak sekolah serta kelompok peduli senantiasa mampu mengambil dan melaksanakan keputusan yang lebih adil, berpihak pada masyarakat miskin, jujur dan berorientasi pada kemandirian serta pembangunan berkelanjutan.

Bertolak dari hal tersebut, maka pendekatan pada kegiatan ini dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan untuk lebih lebih bersifat memberdayakan masyarakat. Dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Proses ini diharapkan dapat terjadi secara terus menerus sehingga masyarakat akan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian serta meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses ini semua pelaku akan bersama-sama melakukan:

  1. Identifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya.
  2. Penyusunan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian
  3. Terlibat aktif di dalam pelaksanaan rencana kegiatan
  4. Secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (Monitoring dan Evaluasi)

Proses tersebut untuk selanjutnya akan berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan dengan tiap kali berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan melakukan identifikasi dan pengkajian permasalahan yang muncul dan selanjutnya menyesuaikan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk kemudian menerapkan rencana yang baru dan seterusnya.

Gambar . Proses Perencanaan Partisipatif

  1. 2. Prinsip dasar Program Kerjasama

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh oleh para pelaku program dalam pelaksanaan program kerjasama ini adalah sebagai berikut:

  1. a. Prinsip Membangun Dari Dalam (Development from within)

Substansi dasar proses pengembangan masyarakat dititikberatkan pada upaya membangun kepedulian dan kesatuan serta solidaritas sosial masyarakat untuk bahu-membahu dan bersatu-padu menanggulangi permasalahan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, melalui upaya menggali dan menumbuhkembangkan nilai-nilai universal kemanusiaan dan  prinsip-prinsip kemasyarakatan.

Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah tumbuhnya kesadaran kritis dan kesiapan masyarakat bahwa persoalan kemiskinan di wilayahnya hanya akan bisa diatasi oleh mereka sendiri, dengan cara; (1) bertumpu pada keswadayaan, kemandirian dan pembangunan berkelanjutan, (2) keputusan serta tindakan yang lebih adil, lebih jujur dan lebih berpihak pada masyarakat miskin, dan (3) upaya menggali dan menggalang segenap potensi kepedulian, kerelawanan serta solidaritas dan kesatuan sosial.

Prinsip dasar pengembangan masyarakat yang harus diyakini oleh semua pihak adalah bahwa proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat tidak akan efektif dengan hanya bertumpu dan selalu mengandalkan pendampingan dari pihak luar, baik itu fasilitator, konsultan maupun pemerintah. Terlebih apabila substansi pemberdayaan masyarakat ini terkait erat dengan perubahan perilaku masyarakat. Peran dari pendampingan pihak luar masyarakat hanyalah sebagai pelengkap dari adanya inisiatif, parakarsa, komitment, kepedulian, motivasi ikhtiar dari masyarakat itu sendiri.

Pada sisi lain, bagi para pendamping (fasilitator, konsultan dll), prinsip membangun dari dalam mengandung makna bahwa proses pendampingan tahapan kegiatan tidak hanya dilaksanakan sendiri oleh para pendamping, tetapi justru para pendamping seharusnya dapat melakukan proses pendampingan yang menitikberatkan pada proses pembelajaran bagi masyarakat. Sehingga selain masyarakat akan mampu melakukan tahapan kegiatan sendiri juga dapat menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap mengapa, apa dan untuk apa kegiatan itu dilakukan.

  1. Prinsip Kerelawanan

Proses pengembangan masyarakat dengan prinsip membangun ’masyarakat dari dalam’ akan membutuhkan pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat itu sendiiri yang bekerja tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. ’Proses membangun dari dalam’ tidak akan terlaksana apabila pelopor-pelopor yang menggerakkan masyarakat tersebut merupakan individu atau sekumpulan individu yang hanya memiliki pamrih pribadi dan hanya mementingkan urusan ataupun kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya. Dengan kata lain, perubahan perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh relawan-relawan atau kader-kader motor penggerak setempat yang memiliki ’moral’ yang baik atau diakui kualitas sifat kemanusiaan yang dimilikinya, dibandingkan dengan kader-kader yang bertumpu pada pengalaman, pendidikan, status sosial, dll.

Pengertian relawan masyarakat dalam program bantuan pendidikan mengandung makna yang cukup luas, antara lain yakni: (i) Relawan-relawan terlibat mendalam secara khusus dalam satu atau beberapa tahapan kegiatan dengan menjadi utusan warga atau panitia-panitia dari pelaksanaan tahapan kegiatan dimaksud. (ii) Relawan-relawan masyarakat yang ikut dalam struktur yang dibangun masyarakat untuk melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan, serta (iii) Relawan-relawan yang mengikuti seluruh proses pelaksanaan untuk membantu masyarakat atau bahkan relawan-relawan yang tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan, namun memberikan kontribusi nyata bagi kelancaran kegiatan.


  1. 3. Siklus Kegiatan Program Kerjasama

LAMPIRAN 2: TRANSPARANSI/POWERPOINT

Modul 1.1

Pembentukan — Revitaliasai — Komite Sekolah

  1. I. TUJUAN

Pada akhir pelatihan, para peserta dapat:

  1. Menjelaskan paradigma Komite Sekolah sebagai sarana kepedulian masyarakat terhadap pendidikan.
  2. Menjelaskan prinsip-prinsip kerelawanan, kepedulian, kepentingan bersama dan kepercayaan sebagai pondasi utama dari kohesi sosial (common bound) Komite Sekolah.
  3. Menjelaskan proses dan mekanisme pembentukan Komite Sekolah.
  4. Peserta memahami faktor–faktor yang membentuk kohesi sosial dalam Komite Sekolah.
  1. II. MATERI
  1. Paradigma Komite Sekolah.
  2. Prinsip-prinsip yang menjadi fondasi pembentukan Komite Sekolah.
  3. Proses dan mekanisme pembentukan Komite Sekolah.
  4. Faktor-faktor yang membentuk kohesi sosial dalam Komite Sekolah.

  1. III. WAKTU

Waktu yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan ini adalah 90 menit.

  1. IV. METODE

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah:

  1. Curah Pendapat
  2. Diskusi Kelompok
  3. Penjelasan
  4. Tanya Jawab
  1. V. ALAT  BANTU

  1. Kertas plano
  2. Kuda-kuda atau standar untuk flip chart
  3. Papan tulis atau whiteboard dengan perlengkapannya
  4. LCD, atau alat bantu lain yang diperlukan
  1. VI. LANGKAH-LANGKAH

  1. Buka pertemuan dengan salam singkat. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan mengenai topik Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah, dan akan dimulai dengan diskusi pertama mengenai Materi ”Membentuk Komite Sekolah”. Uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini.

Tujuan Sesi Pembentukan Komite Sekolah

  • Paradigma Komite Sekolah sebagai sarana Kepedulian Pendidikan dan Masyarakat Miskin.
  • Prinsip-prinsip Kerelawanan, Kepedulian, Kepentingan Bersama dan Kepercayaan sebagai Pondasi utama dari Kohesi Sosial (common bound) Komite Sekolah.
  • Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah.
  • Peserta memahami dan yakin tentang faktor – faktor yang membentuk kohesi sosial dalam komite sekolah.

(Waktu : 5 menit)

  1. Minta Peserta untuk menyiapkan alat tulis dan menjawab pertanyaan mengenai soal-soal yang akan ditayangkan di layar. Tayangkan ”Paradigma Kita” satu demi satu untuk memberi kesempatan peserta menuliskan jawabannya. Setelah selesai penayangan, ajak peserta diskusi mengenai jawaban masing-masing. Jawaban peserta ditulis di kertas plano. Setelah itu lakukan penyimpulan dan pencerahan dengan kata-kata kunci sbb:

Penyimpulan dan Pencerahan Paradigma Kita:

  • Kita seringkali memahami Komite Sekolah dengan paradigma yang selama ini kita pahami (misalnya BP3, dll).
  • Perlu keterbukaan dan Kemauan Untuk Memahami Komite Sekolah agar Kita benar-benar memahami substansi Komite Sekolah tidak dari paradigma lain.
  • Peserta memahami dan yakin tentang faktor – faktor yang membentuk kohesi sosial dalam komite sekolah.

Selanjutnya kita sampaikan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan beberapa konsepsi dasar dari Komite Sekolah.

(Waktu: 15 menit)

  1. Selanjutnya peserta dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok untuk melakukan diskusi tentang kasus komite sekolah. Bagikan Lembar kasus Komite Sekolah ke masing-masing kelompok. Minta masing-masing kelompok mempelajari lembar kasus, mendiskusikannya di kelompok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sbb:

Topik Diskusi Kelompok:

  • Sesuaikah pembentukan komite sekolah yang ada di lembar kasus dengan konsep pembentukan Komite Sekolah yang seharusnya dilakukan?)
  • Prinsip-prinsip apa yang perlu ada untuk membentuk Komite Sekolah?
  • Bagaimana sebaiknya prinsip-prinsip pembentukan komite sekolah tersebut diterapkan pada mekanisme pembentukan Komite Sekolah?

Minta setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya ke kertas plano untuk bahan presentase. Waktu untuk Diskusi Kelompok batasi hanya selama 20 menit.

(Waktu: 25 menit)

  1. Diskusi Pleno untuk presentasi dan pembahasan hasil diskusi kelompok. Setiap kelompok diberi kesempatan selama 5 menit untuk presentasi. Pemandu memfasilitasi forum diskusi dan tanya jawab antar peserta serta menuliskan kata-kata kunci yang disampaikan peserta dalam diskusi pleno tersebut. Selesai diskusi Pleno, Pemandu menyimpulkan dan melakukan pencerahan tentang komite sekolah dengan isu-isu kunci di bawah ini.

Penyimpulan dan Pencerahan Diskusi Pleno:

  • Komite Sekolah merupakan media bersama bagi orang-orang yang peduli, ikhlas dan tanpa pamrih berjuang untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan dan akses masyarakat miskin memperoleh pendidikan. Komite Sekolah bukan sarana seseorang untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Komite Sekolah bukan sarana untuk memperoleh status, jabatan, posisi, materi atau hak-hak istimewa (privallage) tertentu. Komite Sekolah adalah sarana orang-orang yang ikhlas berkorban dan mau memberi bagi kepentingan pendidikan dan masyarakat miskin

  • Oleh karena itu, proses pembentukan komite sekolah harus dilandasi dengan prinsip-prinsip kerelawanan, kepedulian, keikhlasan, kepentingan bersama dan kepercayaan.
  • Atas dasar prinsip tersebut, maka kriteria anggota Komite Sekolah seyogyanya tidak hanya dilihat dari keterwakilan unsur, melainkan juga dari motivasi kerelawanan dan kepeduliannya. Untuk itu kriteria anggota komite sekolah harus didasarkan pada kualitas sifat kemanusiaan seseorang dan tidak didasarkan pada status, jabatan, latar belakang, atau simbol-simbol lainnya.
  • Sifat kualitas seseorang tidak dapat diketahui dari janji, kampanye dan pengakuan, melainkan dari track record perilaku dan perbuatan seseorang.Oleh karena itu, mekanisme atau proses pembentukan Komite Sekolah tidak dapat dilakukan secara instans melalui pertemuan formal satu-dua kali saja, melainkan harus diawali dengan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) atau musyawarah pemangku kepentingan sebagai sarana untuk mengetahui track record seseorang.
  • Terkait dengan kriteria track record kualitas sifat kemanusiaan seseorang, maka pemilihan anggota Komite Sekolah sebaiknya dilakukan secara tertutup, tertulis, tanpa pencalonan, tanpa rekayasa dan tanpa kampanye.

(Waktu: 25 menit)

  1. Pemandu mempresentasikan bahan tayangan pembentukan Komite Sekolah dan melakukan tanya jawab dengan peserta. Selesai diskusi bahan tayangan, pemandu menutup pertemuan dengan mengulang kembali pencerahan dan penyimpulan sesi pembentukan Komite Sekolah.

(Waktu: 20 menit)

  1. VII. EVALUASI

Peserta TOT diminta untuk memberikan pendapatnya tentang:

  1. Proses pembentukan Komite Sekolah dewasa ini pada umumnya.
  2. Proses dan mekanieme pembentukan Komite Sekolah yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Dampak yang ditimbulkan dari proses pembentukan Komite Sekolah dewasa ini.

LAMPIRAN

PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

Dasar hukum utama pembentukan Komite Sekolah untuk pertama kalinya adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Rumusan Propenas tentang pembentukan Komite Sekolah kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 yang merupakan acuan utama pembentukan Komite Sekolah. Disebutkan sebagai acuan karena pembentukan Komite Sekolah di berbagai satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Demikian pula sebutan Komite Sekolah dapat berbeda di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Namun demikian ada prinsip yang harus difahami dalam pembentukan Komite Sekolah.

Prinsip Pembentukan Komite Sekolah

Komite Sekolah harus dibentuk berdasarkan pada prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan, bukan didasarkan pada arahan atau instruksi dari lembaga pemerintahan. Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan berarti pembentukan Komite Sekolah dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, sosialisasi oleh panitia persiapan, penentuan kriteria calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, sampai penyampaian hasil pemilihan kepada masyarakat. Akuntabel berarti pembentukan Komite Sekolah yang dilakukan oleh panitia persiapan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun finansial. Demokratis berarti bahwa proses pembentukan Komite Sekolah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.

Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah

Sejak awal disosialisasikan pembentukan Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 diperkirakan Komite Sekolah telah terbentuk di hampir lebih 200 ribu satuan pendidikan mulai jenjang SD/MI sampai jenjang sekolah menengah. Namun diperkirakan pula pembentukan Komite Sekolah tersebut tidak atau belum mengikuti prinsip pembentukan Komite Sekolah yang diharapkan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kembali mekanisme pembentukan Komite Sekolah yang baku.

Pembentukan Komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan atas prakarsa masyarakat atau dipelopori oleh orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat/pemimpin informal, atau kepala satuan pendidikan. Panitia persiapan sekurang-kurangnya 5 orang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM berorientasi atau peduli pendidikan, tokoh masyarakat/pemimpin informal, tokoh agama, dunia usaha/dunia industri), serta orang tua/wali peserta didik.

Pembentukan Komite Sekolah yang dipandu oleh panitia persiapan seyogyanya mengikuti 7 langkah pokok, sebagai berikut :

Langkah pertama :

Sosialisasi tentang Komite Sekolah dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Langkah kedua:

Penyusunan kriteria dan identifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat. Bakal calon yang diusulkan tidak harus berdomisili di lingkungan sekolah, namun diketahui memiliki keterikatan batin dengan sekolah (misalnya alumni).

Langkah ketiga :

Seleksi bakal calon anggota yang diusulkan masyarakat, berdasarkan kriteria yang disepakati bersama pada langkah kedua.

Langkah keempat :

Pengumuman bakal calon anggota yang telah diseleksi pada langkah ketiga, dan yang menyatakan kesediaannya dicalonkan sebagai calon anggota Komite Sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya keberatan dari masyarakat terhadap satu atau lebih bakal calon.

Langkah kelima :

Penyusunan nama-nama calon anggota yang dinyatakan resmi sebagai calon anggota.

Langkah keenam :

Pemilihan anggota Komite Sekolah oleh masyarakat. Pemilihan dapat dilakukan dalam suatu forum baik secara musyawarah mufakat ataupun melalui pemungutan suara.

Langkah ketujuh :

Penyampaian nama-nama pimpinan dan anggota Komite Sekolah dan struktur organisasinya kepada kepala satuan pendidikan untuk mendapat surat keputusan kepala satuan pendidikan.

Panitia persiapan memfasilitasi pengukuhan terbentuknya Komite Sekolah. Selanjutnya panitia persiapan dinyatakan bubar.

Langkah-langkah pembentukan Komite Sekolah seperti yang diuraikan di atas adalah langkah-langkah pembentukan Komite Sekolah untuk pertama kali, atau pembentukan kembali Komite Sekolah (yang telah dibentuk sebelumnya tetapi tidak didasarkan pada prinsip pembentukan Komite Sekolah yang baku).


Pembentukan Komite Sekolah masa bakti berikutnya

Bila masa bakti Komite Sekolah sudah hampir selesai, Komite Sekolah wajib membentuk panitia persiapan (sebaiknya dinyatakan dalam AD/ART) pemilihan anggota Komite Sekolah masa bakti berikutnya. Pembentukan Komite Sekolah masa bakti berikutnya termasuk pengukuhan Komite Sekolah mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang disusun oleh Komite Sekolah masa bakti pertama. Namun demikian prinsip dan langkah-langkah pembentukan Komite Sekolah tetap menjadi pegangan, namum dengan penyempurnaan disesuaikan dengan kondisi setempat sebaiknya dinyatakan dalam AD/ART).


Modul 1.2

Melaksanakan Peran dan Fungsi Komite Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

  1. I. TUJUAN

Pada akhir pelatihan, para peserta dapat:

  1. Menjelaskan peran dan fungsi Komite Sekolah.
  2. Memberikan contoh program dan kegiatan Komite Sekolah yang dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan.
  3. Menjelaskan mutu layanan pendidikan.
  4. Menjelaskan bagaimana melaksanakan peran dan fungsi KS dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan.
  1. II. MATERI
  1. Peran dan fungsi Komite Sekolah.
  2. Contoh program dan kegiatan Komite Sekolah.
  3. Mutu layanan pendidikan.
  4. Melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

  1. III. WAKTU

Waktu yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan ini adalah 90 menit.

  1. IV. METODE

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah:

  1. Curah Pendapat
  2. Diskusi Kelompok
  3. Penjelasan
  4. Tanya Jawab
  1. V. ALAT  BANTU

  1. Kertas plano
  2. Kuda-kuda atau standar untuk flip chart.
  3. Papan tulis atau whiteboard dengan perlengkapannya.
  4. LCD, atau alat bantu lain yang diperlukan.

  1. VI. LANGKAH-LANGKAH

Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan sebagai berikut:

10’                                   20’                                      45’                            15’

Diskusi kelompok Bagaimana melaksanakan peran dan fungsi KS dalam meningkatkan mutu layanan mutu pembelajaran
Pengantar tentang apa dan bagaimana mutu layanan pendidikan dan peran dan fungsi KS
Kerja perorangan mengidentifikasi berbagai layanan pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan peran dan fungsi KS
Laporan kelompok

(1)                                     (2)                                      (3)                              (4)

Pengantar (10 menit)
  1. Fasilitator menjelaskan:
  2. Mutu layanan pendidikan yang akan meningkatkan layanan pembelajaran
  3. Peran dan fungsi komite sekolah
  4. Penjelasan dilakukan dengan cara mengurai masing-masing apa yang dimaksud dengan mutu layanan pendidikan, peran dan fungsi komite sekolah.
  5. Penjelasan diharapkan memberikan sedikit gambaran tentang suasana mutu layanan pendidikan yang akan meningkatkan layanan pembelajaran serta peran dan fungsi komite sekolah.

Catatan: Pengantar dapat juga dilakukan dengan cara menggali pengertian dari peserta.

Kerja Perorangan (20 menit)

Secara perorangan, peserta diminta untuk mengidentifikasi berbagai layanan pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya membaca untuk memahami berbagai peran dan fungsi komite sekolah.

Diskusi kelompok (45 menit)
  1. Diskusi kelompok (4-6 orang) untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan dari setiap peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Hasil diskusi dituliskan dalam kertas lebar atau transparansi untuk pelaporan
  3. Tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas.
  4. Kelompok pelapor pertama memperlihatkan transparansi laporannya agar mudah dikomentari oleh yang lain.
  5. Kelompok kedua dan selanjutnya hanya melaporkan apa yang belum disebut oleh kelompok sebelumnya.
  6. Komentar dari peserta terhadap apa yang dilaporkan kelompok.
  7. Komentar dari fasilitator, jika ada.
  8. Kelompok menyimpulkan bagaimana melaksanakan peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pembelajaran di satuan pendidikan.
  9. Hasil tersebut hendaknya diketik kemudian dibagikan kepada peserta untuk menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan di tempat kerjanya masing-masing.
Laporan kelompok (15 menit)
  1. VII. EVALUASI

Peserta TOT diminta untuk memberikan pendapatnya tentang:

  1. Proses pembentukan Komite Sekolah dewasa ini pada umumnya.
  2. Proses dan mekanisme pembentukan Komite Sekolah yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Dampak yang ditimbulkan dari proses pembentukan Komite Sekolah dewasa ini.


LAMPIRAN

A.      Pengantar

Komite Sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya.

Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG (persatuan Orang Tua dan Guru), tahun 1994 sampai pertengahan 2002 dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) yang personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah. Sejak pertengahan tahun 2002 wadah tersebut bertambah peran dan fungsinya sekaligus perluasan personilnya yang terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah. Perbedaan yang prinsip antara BP3 dengan komite sekolah adalah dalam peran dan fungsi, keanggotaan serta dalam pemilihan dan pembentukan kepengurusan.

B.      Peran dan Fungsi

Komite sekolah secara umum berperan, sebagai:

  1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
  2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  4. Mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Dalam menjalankan perannya, secara umum Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
  4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada  satuan pendidikan dalam hal :
    1. kebijakan dan program pendidikan;
    2. Penyusunan Reancana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
    3. Kriteria Kinerja  satuan pendidikan;
    4. Kriteria tenaga kependidikan;
    5. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
    6. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
    7. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
    8. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
    9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Beberapa kegiatan yang teridentifikasi dalam melaksanakan peran komite sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan.

Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumberdaya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.
  2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah.
  3. Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah.
  4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
  5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatan mutu pembelajaran.
  6. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).
  7. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah.
  8. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.

Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya  perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelengaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholders di lingkungan sekolah.
  2. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
  3. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
  4. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti;
    1. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri dalam penyediaan sarana/prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu.
    2. Ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah.

Pengontrol (controlling agency) dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolahnya.
  2. Mencari penyebab ketidakberhasilan belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa.

Komite Sekolah  menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyrakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, seperti :

  1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu.
    1. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholders pendidikan di sekitar sekolah.
    2. Mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain di  luar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah.
  1. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dalam bentuk:
    1. Menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari stakeholder pendidikan di sekitar sekolah.
    2. Menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolahnya.

C.      Mutu Layanan Pendidikan

Mutu layanan pendidikan adalah pencapaian standar yang  dipersepsi oleh pengguna layanan yang menyamai atau bahkan melebihi standar layanan pendidikan yang berlaku.

Pendidikan adalah upaya sadar untuk memfasilitasi perkembangan dan peningkatan potensi peserta didik.  Inti dari pendidikan adalah kegiatan pembelajaran. Pada jenis satuan pendidikan formal, seperti di sekolah dasar dan bentuk persekolahan lainnya pada jenjang yang di atasnya, inti pendidikan berupa pembelajaran biasa disebut dengan proses pembelajaran. Dengan demikian layanan pendidikan adalah berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan terjadinya kondisi proses pembelajaran yang baik atau bermutu.

Pada jenjang SD, proses pembelajaran terjadi selama 6 tahun, yang terjadi pada setiap kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Rinciannya terjadi setiap mata pelajaran pada tiap kelas mulai kelas 1 sampai kelas 6.

Proses pembelajaran yang baik/bermutu pada setiap mata pelajaran di kelas 1 semester 1 akan meningkatkan mutu hasil belajar di semester 1 baik dalam bentuk penguasaan bahan pelajaran, nilai, perilaku dan sikap peserta didik. Hasil belajar yang baik/bermutu pada semester 1 akan menjadi modal untuk proses belajar berbagai mata pelajaran pada semester 2 di kelas 1, demikian seterusnya sampai semester 2 kelas 6. Sehingga mutu pendidikan SD adalah hasil akumulasi dari mutu hasil belajar dari proses pembelajaran yang dimulai dari pembelajaran berbagai mata pelajaran semester 1 kelas 1 sampai semester 2 kelas 6.

Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran adalah: secara langsung adalah guru (kemampuan/kompetensi, komitmen, konsentrasi), bakat dan motivasi peserta didik, sedangkan yang tidak langsung adalah sarana dan prasarana, dana, lingkungan, pemikiran dan hal-hal lainnya yang mendorong untuk terjadinya kondisi pembelajaran efektif dan bermutu.

Dana diperlukan dalam pembelajaran yang bermutu adalah untuk melengkapi sarana dan prasana, peningkatan kemampuan guru dalam penguasaan metodologi dan didaktik serta kemampuan bidang ajar. Selain itu yang tidak kalah penting adalah untuk menambah kesejahteraannya. Diasumsikan dengan bertambahnya kesejahteraan guru akan merasa dihargai dan akan meningkatkan konsentrasinya dalam mengajar, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pembelajaran.


LEMBAR KERJA PERORANGAN

Ciri Pembelajaran yang Efektif

Upaya yang harus dilakukan

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.


LEMBAR KERJA KELOMPOK

Peran dan fungsi Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pembelajaran :

Peran dan Fungsi  Komite Sekolah

Bagaiman upaya yang harus dilakukan oleh KS

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) 1.
2.
3.
4.
5.
2. Pendukung (supporting agency) 1.
2.
3.
4.
5.
3. Pengontrol (controlling agency) 1.
2.
3.
4.
5.
4. Mediator 1.
2.
3.
4.
5.


Modul 1.3

Membangun Hubungan Kemitraan dan Kerjasama Secara Sinergis Antara Sekolah, Keluarga dan Masyarakat

  1. I. TUJUAN

Pada akhir pelatihan peserta dapat menjelaskan:

  1. Prinsip-prinsip dasar kerjasama dan kemitraan.
  2. Hubungan antara kepercayaan, kejujuran dan kesamaan kepentingan untuk peduli bersama dengan kemitraan dan kerjasama.
  3. Faktor–faktor yang membentuk hubungan kemitraan dan kerjasama secara sinergis antara sekolah, keluarga dan masyarakat.
  1. II. MATERI

  1. Komunitas sekolah dan unsur-unsurnya.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat terjadinya kerjasama kemitraan.
  3. Prinsip-prinsip membangun kerjasama kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
  1. III. WAKTU

Waktu yang akan digunakan dalam pelatihan topik ini adalah 90 menit.

  1. IV. METODE

  1. Curah Pendapat
  2. Diskusi Kelompok
  3. Penjelasan
  4. Tanya Jawab
  1. V. ALAT BANTU

  1. Kertas plano
  2. Kuda-kuda untuk flip chart
  3. Papan tulis dengan perlengkapannya
  4. LCD

VI.     LANGKAH-LANGKAH

  1. Buka pertemuan dengan salam singkat. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan mengenai topik Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah, dan mendiskusikan materi berikutnya mengenai Materi ”Membangun Hubungan Kemitraan”. Uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini.

(Waktu : 5 menit)

  1. Tanyakan kepada peserta apa yang dimaksud dengan Komunitas Sekolah  dan apa unsur – unsur yang ada di dalamnya?. Tuliskan jawaban peserta dalam kertas plano.

Kunci : komunitas Sekolah merupakan sekumpulan warga yang terlibat dalam lingkungan satuan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung, dan perlu mengintegrasikan diri serta menciptakan hubungan – hubungan (ikatan) sosial untuk mencapai tujuan bersama. Unsur – unsur yang membentuk komunitas sekolah terdiri atas individu – individu dan kelompok – kelompok dalam satuan pendidikan, orang tua dan keluarga serta masyarakat di sekitar satuan pendidikan tersebut.

(Waktu : 15 menit)

  1. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan melanjutkan kegiatan dengan permainan Broken Square atau memasukkan spidol pensil ke dalam botol.

(catatan: Model permainan yang digunakan sesuai dengan kondisi peralatan yang ada dan mekanisme pelaksanaan tergantung pada jenis permainan yang digunakan untuk sesi ini)

(Waktu : 15 menit)

  1. Setelah selesai permainan, tanyakan kepada peserta :
  • Mengapa mereka memilih pasangannya masing – masing?
  • Cukup mudahkah atau susah untuk melaksanakan permainan itu, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?
  • Adakah terjalin interaksi atau komunikasi antara satu dengan lainnya?

Dari pertanyaan tersebut temukan kata kunci dari peserta : untuk dapat berhasil melaksanakan permainan, memerlukan kemitraan dan kerjasama di antara mereka, tanpa kemitraan dan kerjasama akan sulit untuk mencapai tujuan bersama.

(Waktu : 10 menit)

  1. Bahas bersama peserta faktor–faktor yang bisa mempengaruhi dan menghambat kerjasama serta kemitraan. Gunakan kata-kata kunci sebagai berikut:
  • Mungkinkah kita percaya terhadap orang yang tidak jujur dan tidak peduli?
  • Mungkinkah kita bisa saling mendukung kalau kepentingan kita masing-masing berbeda?
  • Mengapa kita bersedia bekerja sama dan bermitra?
  • Apa yang perlu dibangun untuk bisa melaksanakan kerjasama dan kemitraan secara sinergis?

Hasil diskusi ini selanjutnya disimpulkan dan dilakukan pencerahan sebagai berikut.

Pencerahan tentang Prinsip-Prinsip yang harus dibangun oleh Komite Sekolah dalam membangun kerjasama dan kemitraan:

  • Menumbuhkan kepercayaan, kejujuran dan kesamaan tujuan di antara anggota Komite Sekolah.
  • Menumbuhkan kepercayaan, kejujuran dan kesamaan tujuan antara Komite Sekolah dengan Keluarga.
  • Menumbuhkan kepercayaan, kejujuran dan kesamaan tujuan antara komite sekolah dengan masyarakat.
  • Menggunakan kepercayaan, kejujuran dan kesamaan tujuan sebagai landasan kemitraan dan kerjasama antara Komite Sekolah, Keluarga dan masyarakat .

(Waktu : 15 menit)

  1. Selanjutnya pemandu memaparkan Bahan Tayangan Mengenai Membangun Kemitraan dan Kerjasama antara Komite Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. Selama penayangan lakukan tanya jawab dengan peserta.

(Waktu : 25 menit)

  1. Pemandu menyimpulkan dan menutup materi sesi ini.

(Waktu : 5 menit)

VII.   EVALUASI

Pada akhir kegiatan pelatihan, peserta menjawab beberapa pertanyaan tentang kerjasama kemitraan sekolah dengan keluarga dan masyarakat.


LAMPIRAN

  1. 1. Sifat Dasar Kemitraan

Kemitraan bukanlah sekedar sekumpulan aturan main yang tertulis dan formal atau suatu kontrak kerja melainkan lebih menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian kemitraan sekurang-kurangnya memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut.

  • Lebih bersifat jangka panjang bukan sekedar hubungan sesaat oleh sebab tujuan-tujuan yang ingin dicapai biasanya lebih mendasar, disamping itu hubungan sesaat tidak dapat membangun relasi yang lebih mendalam. Contoh hubungan tradisional yang bersifat sementara antara penjual dan pembeli seperti antara penjual rumah (developer) dan pembeli rumah (konsumer) atau antara penjual jasa konsultan dengan pemakai jasa konsultan.
  • Lebih di fokuskan pada pemecahan persoalan bersama untuk mencapai tujuan bersama bukan sekedar menjual suatu produk (barang atau jasa). Dalam tautan kemiskinan misalnya bagaimana kelompok masyarakat miskin ini mendapat akses ke tanah di kota, kredit, perizinan, dsb.
  • Didasarkan atas nilai-nilai luhur seperti lazimnya suatu kerjasama seperti kejujuran, keterbukaan, saling percaya, saling memperhatikan, kesetaraan, dsb.
  • Saling bergantung [1]), dimana tiap pihak sesuai peran dan fungsi masing-masing saling membutuhkan dan dibutuhkan agar tercapai tujuan bersama. Contoh yang jelas adalah tubuh manusia dimana tiap organ tubuh memiliki fungsi masing-masing tetapi tetap dalam kesetaraan dan saling membutuhkan agar kita dapat tetap hidup dengan wajar.

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa kemitraan adalah jenis hubungan antar dua atau beberapa pihak dengan sifat-sifat dasar sebagai tersebut di atas (jangka panjang, berorientasi pemecahan persoalan bersama/tujuan bersama, dilandasi nilai-nilai luhur dan saling bergantung).

  1. 2. Mengapa Kemitraaan PERLU

Banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa kemitraan itu perlu dan menjadi makin perlu di masa-masa mendatang. Di antara berbagai alasan paling tidak ada tiga alasan seperti tersebut di bawah ini.

  1. Yang pertama, persoalan yang dihadapi oleh semua pihak (stakeholder), para pelaku pembangunan (sektor swasta dan masyarakat) dan penyelenggara pembangunan (pemerintah) sudah sangat kompleks dan kronis sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengklaim memahami persoalan yang dihadapi oleh pihak lain. Akibatnya tindakan sepihak/diselesaikan secara sepihak saja tidak lagi memadai, termasuk misalnya meningkatkan pelayanan saja. Diperlukan kerja sama atau bentuk hubungan baru antar pihak (penyelenggara dan pelaku pembangunan) yang lebih intim untuk bersama-sama memecahkan persoalan bersama yang sudah kronis tersebut untuk mencapai tujuan bersama pula.
  2. Pergeseran posisi pelaku utama dari pemerintah dan swasta (sebagai pemasok) ke masyarakat. Ini berarti masyarakatlah yang kini menentukan apa yang perlu dan bagaimana harus dipasok. Sering kali tuntutan masyarakat tidak mampu lagi dipenuhi oleh pola pasokan konvensional, misalnya masyarakat menuntut mutu layanan publik yang layak dengan harga yang terjangkau yang tidak mungkin lagi dipenuhi dengan hanya menurunkan harga dan mengurangi mutu yang lazim ditempuh dalam pola pasokan konvensional (perumahan misalnya). Masyarakat seringkali memiliki aspirasi yang berbeda terhadap produk-produk pelayanan publik yang ditawarkan/dipasok oleh pemerintah dan atau perusahaan perumahan milik swasta. Untuk mendekatkan antara harapan dan kemampuan pasokan inilah menuntut adanya bentuk hubungan baru/lain antara yang memasok dan yang dipasok, yang lebih bersifat jangka panjang dan beroreintasi pada pemecahan persoalan bersama.
  3. Keterbatasan sumberdaya di semua pihak baik di pihak pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan maupun di pihak pelaku pembangunan lainnya; swasta maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan sinergi untuk mencapai tujuan bersama seperti pendidikan murah untuk semua, peningkatan mutu pendidikan, dll.
  4. Keterbatasan sumberdaya ini dapat dilihat dari dua sisi, (i) sisi kelangkaan dan (ii) sisi distribusi/penyebaran penguasaan sumberdaya.

1)      Dari sisi kelangkaan dapat diartikan (i) keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan oleh semua pihak, artinya sumberdaya yang tersedia terbatas yang membutuhkan banyak, sehingga setiap penggunaan oleh satu pihak akan berpengaruh pada yang lain.  Jadi perlu bentuk kerja sama baru yang lebih konseptual dan mendasar atau (ii) keterbatasan dalam arti tiap pihak menguasai sumberdaya yang sama secara terbatas sehingga untuk memproduksi sesuatu perlu bentuk kerjasama yang lebih konseptual sehingga tercapai sinergi.

2)      Dari sisi penyebaran diartikan bahwa tiap pihak hanya menguasai satu atau dua jenis sumberdaya saja (dana saja, tanah saja atau tenaga kerja saja, dsb) sehingga untuk menghasilkan sesuatu perlu keterlibatan semua pihak yang menguasai sumberdaya yang berbeda. Dengan demikian maka dibutuhkan bentuk kerjasama baru yaitu kemitraan yang bersifat jangka panjang, berorientasi pada pemecahan persoalan bersama, di dasarkan nilai-nilai luhur dan tercapai saling kebergantungan.

  1. 3. PENERAPAN KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN

Agar kemitraan seperti tersebut di atas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan konsepnya maka penerapan kemitraan harus mengikuti prinsip-prinsip dasar berikut yang selanjutnya disebut sebagai prinsip PACTS atau PACTS principles [2]).

Prinsip 1: Partisipasi/participation (P), semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal yang langsung menyangkut nasibnya dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam melaksanakan partisipasi maka semua pihak harus memperhatikan ketepatan waktu atau momentum artinya partisipasi harus tepat waktu/punctual (P) sehingga terjadi sinkronsikasi.

Prinsip 2:   Akseptasi/acceptable (A); kehadiran tiap pihak harus diterima oleh pihak lain apa adanya dan dalam kesetaraan. Ini juga berarti bahwa tiap pihak memiliki fungsi masing-masing dan di dalam fungsi masing-masing tersebutlah terjadi kesetaraan. Contoh klasik dalam hal ini adalah tubuh manusia; tidak ada seorangpun yang beranggapan bahwa usus manusia yang penuh kotoran ini lebih rendah dari muka yang cantik. Jadi usus dan muka sesuai dengan fungsi masing-masing ada dalam kesetaraan. Agar tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka kepada tiap pihak dituntut untuk bersikap bertanggung jawab atau dapat diandalkan atau bersifat tanggung gugat/accountable (A).

Prinsip 3: Komunikasi/communication(C); masing-masing pihak harus mau dan mampu mengomunikasikan dirinya beserta rencana kerjanya sehingga dapat dilakukan koordinasi dan sinergi. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk mau meleburkan diri menjadi satu kesatuan/collaboration (C)

Prinsip 4:   Percaya/trust (T); masing-masing pihak harus dapat mempercayai dan dipercaya atau saling percaya karena tidak mungkin suatu hubungan kerjasama yang intim dibangun di atas kecurigaan atau saling tidak percaya. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk berani bersikap terbuka/transparant (T)

Prinsip 5:   Berbagi/share (S); masing-masing harus mampu membagikan diri dan miliknya (time, treasure and talents) untuk mencapai tujuan bersama dan bukan satu pihak saja yang harus berkorban atau memberikan segalanya sehingga tidak lagi proporsional. Dalam prinsip berbagi ini juga mengandung arti penyerahan/submit (put under control of anotherS) artinya tiap pihak disamping siap memberi juga siap menerima pendapat orang lain termasuk dikritik

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa untuk melaksanakan kemitraan yang baik tiap pihak dituntut untuk mengikuti prinsip PACTS (participation, acceptance, communication, trust, sharing) dan untuk secara efektif dapat menerapkan PACTS tiap pihak harus menerapkan PACTS yang kedua (punctual, accountable, collaboration, transparant, submit). Kemitraan semacam inilah yang diharapkan tumbuh dan berkembang setelah disentuh Paket.

  1. 4. JENJANG KERJASAMA DALAM KEMITRAAN

Jaringan (Networking)

Berbagi informasi yang dapat membantu mitranya untuk bekerja lebih baik, seperti pengalaman (best practices), pelajaran yang disimpulkan dari pengalaman masing-masing, dsb. Beberapa pihak yang terlibat dalam jaringan ini tidak perlu melakukan satu pekerjaan bersama.

Koordinasi (Coordination)

Berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain, agar tidak bersaing atau konflik, misalnya tidak melakukan kegiatan yang pesertanya sama dalam waktu yang bersamaan, atau tidak mendudukkan klien/konsumer untuk terpaksa memilih yang satu terhadap yang lain.

Kooperasi (Cooperation)

Berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain dan secara nyata ada beberapa aspek pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Contohnya dua organisasi yang bekerjasama untuk hanya melakukan satu kali kunjungan lapangan yang memenuhi tujuan masing-masing. Jadi dapat saja berbagi sumberdaya, menyamakan agenda, dsb tetapi hasilnya untuk kepentingan masing-masing.

Kolaborasi (Collaboration)

Berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain, beberapa aspek dari pekerjaan menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai bidang keahlian dan akhirnya berbagi hasil bersama. Dengan kata lain berbagi segalanya termasuk risiko untuk dapat mencapai hasil bersama yang lebih baik (sinergi) karena masing-masing tidak mampu mencapai hasil yang ingin dicapai bersama tersebut. Jadi secara bersama-sama juga bertanggung jawab /akuntabel terhadap hasil yang dicapai bersama. Kerjasama dalam bentuk kolaborasi inilah yang ingin dicapai melalui konsep kemitraan dalam Paket

  1. 5. Sinergi

Sinergi adalah suatu situasi yang terjadi bila suatu kerjasama menghasilkan lebih besar dari penjumlahan hasil masing-masing pihak bila mengerjakannya sendiri-sendiri

Secara rinci ciri-ciri sinergi dapat dikatakan sebagai berikut:

  • punya tujuan bersama
  • berorientasi pada hasil bersama
  • hasil bersama lebih besar dari penjumlahan hasil masing-masing
  • proses pengembangan alternatif ketiga

Untuk mencapai sinergi ini ada beberapa persyaratan baku sebagai berikut:

  • ada perbedaan atau keragaman
  • hargai perbedaan
  • hindari berpikir dan bersikap menang-menangan
  • berupaya untuk mengerti lebih dahulu
  • yakini bersama akan menemukan alternatif ke tiga.
  1. 6. MEMBANGUN HUBUNGAN KEMITRAAN OLEH KOMITE SEKOLAH

Dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan di wilayahnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di kelurahan/desa miskin, masih diperlukan berbagai upaya, antara lain:

  • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengusulan calon penerima bantuan, dan melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kegiatan.
  • Menempatkan Sekolah, sebagai pelaku sentral dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan diharapkan, yang bersifat inklusif, sehingga institusi pendidikan sekolah ini diharapkan pula menjadi milik masyarakat (komunitas).
  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan program masyarakat.

Komunitas Sekolah merupakan sekumpulan warga yang terlibat dalam lingkungan satuan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung, dan perlu mengintegrasikan diri serta menciptakan hubungan – hubungan (ikatan) sosial untuk mencapai tujuan bersama. Unsur – unsur yang membentuk komunitas sekolah terdiri dari individu – individu dan kelompok – kelompok dalam satuan pendidikan, orang tua dan keluarga serta masyarakat di sekitar satuan pendidikan tersebut.

Yang ingin dibangun adalah phase kemitraan, bukan sekedar informasi atau satu arah yang cenderung didominasi oleh salah satu pihak.

Tahapan Proyek

Prakarsa & gagasan

Perencanaan

Pelaksanaan

Pemeliharaan

Tingkat Pembangunan Partisipaif

Swadaya

Manajemen oleh masyarakat

Komite Sekolah dan Masyarakat  memprakarsai & melakukan sendiri Komite Sekolah dan Masyarakat merencanakan & merancang sendiri Komite Sekolah dan Masyarakat melaksanakan sendiri Komite Sekolah dan Masyarakat memelihara sendiri
Kemitraan

Berbagi kerja & pengambilan keputusan

Komite Sekolah dan Masyarakat memprakarsai pekerjaan bersama Komite Sekolah dan Masyarakat merencanakan & merancang bersama Komite Sekolah dan Masyarakat melaksanakan bersama Komite Sekolah dan Masyarakat  memelihara bersama
Konsultasi

Menanyakan pendapat masyarakat

Sekolah memprakarsai setelah konsultasi dgn masy./org tua Sekolah merencanakan & merancang dgn konsultasi ke masyarakat/Klrga Sekolah melaksanakan dgn konsultasi ke masyarakat Sekolah memelihara dgn konsultasi ke masyarakat
Informasi

Satu arah, keputusan & pelaksanaan oleh Sekolah

Sekolah memprakarsai pekerjaan Sekolah & merancang sendiri Sekolah melaksanakan sendiri Sekolah memelihara sendiri

[1])  Stephen R. Covey, saling kebergantungan (interdependence) adalah tingkat kedewasaan tertinggi dari Seven   Habit Maturity Continum, Seven Habits of the Highly Effective People, 1994

[2]) PACTS adalah singkatan dari Participation, Acceptance, Communication, Trust, Sharing. Sedangkan PACTS sebagai satu kata berarti kesepakatan

Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.