MPd.doc


DIMENSI ECONOMIC AND FINANCE

DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKA

A. Pendekatan Sistem

Di dalam kegiatan sehari-hari kita sering mendengar dan mengucapkan kata “sistem”. Kurikulum TK sampai SLTA sesuai SK Menteri P dan K No. 08/U/1975 pun menggunakan pendekatan sistem yang dikenal dengan nama PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional).Kata “sistem” sering agak keliru diartikan. Misalnya ada yang menganggap “sistem” sama dengan”cara”. Pada hal “sistem” bukanlah berarti “cara”.Konsep untuk memahami arti “sistem”, terlebih danulu perlu dipahami beberapa istilah yang bersangkut erat dengan “sistem” sebagai berikut: Sistem: Suatu gabungan dari komponen-komponen yang terorganisir seba¬gai suatu kesatuan, dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh: sebuah “sekolah” (yang menjadi titik perhatian kita) adalah suatu “sistem”. Sekolah terdiri atas murid, guru, kurikulum, gedung, kese¬muanya bertali-erat satu sama lain untuk mencapai tujuan.”instruksional” atau kelembagaan.

Definisi Sistem

Sesuai dengan pengertian di atas, suatu “sistem” adalah merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasar atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap “sistem” pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari komponen-komponen adalah diarahkan untuk menuju tercapainya tu¬juan tersebut. .Contoh: Pemerintah, Sekolah, Pendidikan. Unsur-unsur suatu sistem: (1) Input (masukan) misalnya: sumber, biaya, personel dan (2) Output (keluaran) misalnya: hasil, produk, atau keuntungan.

Supra Sistem: Suatu sistem yang kompleks yang mencakup lebih dari satu sistem sebagai komponennya. Sub Sistem: Suatu kesatuan atau kumpulan kesatuan yang merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar yang bisa dibedakan dengan maksud untuk keperluan observasi atau mempelajarinya. Sistem Terbuka: Suatu sistem yang dapat menerima input misalnya berupa informasi dari luar sistem tersebut.

Sistem Tertutup: Suatu sistem yang tertutup untuk menerima input informasi yang datang dari luar. Feedback (Umpan balik): Informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan sebelumnya yang berguna untuk perbaikan. Informasi ini berlangsung terus-menerus se¬panjang proses berjalan. Hierarch : Sekelompok orang, barang atau kegiatan yang diatur secara ber¬tingkat, grup atau kelas. Output (Keluaran): Hasil konversi dari proses suatu sistem yang dihitung sebagai hasil, produk atau keuntungan.

Proses: Penerapan suatu cara dan sarana untuk mencapai suatu hasil atau produk.Produk: Hasil atau produk akhir.Systems Approach (Pendekatan Sistem): Suatu proses yang dengannya kebutuhan diidentifikasi, problem dipilih, syarat-syarat pemecahan problem diidentifikasi, pemecahan dipilih dari beberapa alternatif, metode dan alat dicari dan diterapkan, hasil dievaluasi, dan revisi yang diperlukan terhadap seluruh bagian dari sistem tersebut dilaksanakan, sedemikian rupa sehingga kebutuham ter¬ebut dapat tercapai. Dengan memahami arti istilah-istilah tersebut di atas, maka penger¬tian sistem secara lebih mendalam dapat dicapai misalnya tentang defi¬nisi, unsur, sifat, tingkat, dan kegunaannya dalam penyusunan planning.

B. Model Budget Untuk Pembiayaan Pendidikan

Sebagai manusia, kita semua menyadari, bahwa ada hal-hal yang kita tak mampu untuk mengontrolnya. Namun kita pun menyadari, banyak juga hal-hal yang kita mampu untuk mengontrolnya. Dalam hal ini pendekatan sistem (systems approach) memberikan kepada kita suatu alat untuk menganalisis, untuk mengidentifikasi, dan memecahkan masalah sesuai dengan yang kita inginkan, dengan menggunakan perencanaan yang sistematis; Suatu perencanaan yang sistematik mempunyai daya ramal dan kon¬trol yang baik. Proses ini dapat berjalan baik karena kita; Merumuskan secara spesifik dan nyata akan kebutuhan (need assissment); Menggunakan logika, proses setapak demi setapak, untuk menuju perobahan yang diharapkan; Memperhatikan macam-macam pendekatan dan memilih yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi; Menetapkan mekanisme “feedback” yang memberitahukan kemajuan kita, identifikasi hambatan-hambatan dan menunjuk¬ kan perubahan-perubahan yang diperlukan; dan Menggunakan istilah dan langkah yang jelas , mudah dikomunikasikan dan dipahami orang lain. Meskipun banyak keuntungannya, planning tersebut pun mempunyai kelemahan antara lain Menghabiskan waktu, tenaga dan biaya; Keadaan bisa berubah disaat proses sedang berjalan.

Model-Model Perencanaan Secara Sistematis

Suatu perencanaan secara sistematis pada hakekatnya sama dengan proses pemecahan masalah secara umum (ageneral problem-solving process).Sebuah model menurut Kaufman (1979) adalah sebagai berikut: Diagram 1. Model Perencanaan menurut Kaufman. Sesuai dengan model tersebut, langkah-langkah suatu perencanaan yang sistematis adalah sebagai berikut:

  1. Identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan.
  2. Tentukan syarat-syarat dan altematif pemecahannya.
  3. Pilih strategi pemecahannya.
  4. Laksanakan strategi yang telah dipilih untuk mencapai hasil yang diharapkan.
  5. Tentukan efektifitas hasilnya dengan jalan mengadakan evaluasi.
  6. Adakan revisi bila perlu pada setiap langkah dari proses tersebut. C.Line Item

Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaranyang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnyayang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukuryang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatandari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan

D. Strategi Pembiayaan pendidikan Dan Pemborosan Anggaran

Dengan pelaksanaan APBA/APBK tersebut. Selama ini, proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan APBA/ APBK dan LKPJ, umumnya perhatian lebih terfokus pada besarnya anggaran. Padahal sejak diberlakukannya Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang sudah diganti dengan Permendagri No 13 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri No 59 Tahun 2007, yang mengatur tentangpedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem yang dianut dalam APBD adalah anggaran yang berbasis kinerja. Artinya penyusunan, pembahasan, penetapan sampai pengawasan pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan hanya melihat besar kecilnya anggaran yang merupakan masukan, tapi juga harus memperhatikan kinerja anggaran tersebut yang meliputi capaian kinerja, keluaran, hasil danmanfaat serta tepat tidaknya kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai anggaran tadi. Kesenjangan dalam dataran peraturan dan pelaksanaan ini harus menjadi pendorong bagi optimalisasi fungsi DPRD agar semakin memainkan peran penting dalam menjadikan APBD yang senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat. Penyusunan anggaran Dalam PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya, agar setiap program dan kegiatan pemerintahan yang didanai dengan dana publik dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dengan pemahaman seperti itu maka penerapan anggaran berbasis kinerja harus diawali sejak dimulainya penyusunan anggaran. Untuk itu, beberapa prinsip dasar dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan. Pertama, transparan, setiap dokumen Pelaksanaan Penganggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA-SKPD)- sebagai bagian dari APBA/APBK- hendaknya Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja Oleh: dapat memberikan informasi yang jelas tentang kelompok sasaran, capaian kinerja, masukan, keluaran, hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Dengan transparansi itu, akan membuat semua pihak bisa memberikan penilaian secara terbuka baik terhadap program dan kegiatan maupun pengalokasian anggarannya. Kedua, partisipatif, harus dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam setiap proses penganggaran demi menjamin adanya kesesuaian antar kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran. Prinsip partisipatif ini sekaligus juga untuk mencegah dan menemukan sedini mungkin praktek korupsi dalam proses penganggaran. Namun, bila hanya sekelompok kecil masyarakat yang memanfaatkan peluang ini tidak tertutup kemungkinan juga akan melahirkan praktek “korupsi berjama’ah”. Karena itu, keterbukaan kesempatan ini perlu dibarengi dengan memberikan motivasi berpartisipasi kepada semua lapisan masyarakat, untuk menghindari dominasi kelompok masyarakat tertentu dalam proses anggaran. Ketiga, disiplin, penyusunan anggaran harus menunjukkan disiplin anggaran dengan klasifikasi yang jelas dari setiap komponen kegiatan. Termasuk juga dalam prinsip ini adalah disiplin waktu.

APBD akan berdampak besar terhadap geliat ekonomi masyarakat, terutama sektor riil dan sektor konsumsi sebab APBD merupakan salah satu stimulus penting bagi bangkitnya perekonomian rakyat. APBD molor berarti akan banyak proyek insfrastruktur yang terbengkalai karena dana tidak cair, tunjangan pegawai negeri dan pembayaran gaji guru honor dan gaji pegawai honorer lainnya juga bakal tak terbayar karena menunggu pengesahan APBA. Keempat, keadilan, pengalokasian anggaran melalui perencanaan kegiatan harus adil dan bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.. Kelima, efesiensi dan efektifitas, setiap kegiatan yang direncanakan harus mempertimbangkan efektifitas dalam pencapaian kinerjanya dan efisien dalam pengalokasian anggarannya. Keenam, rasional dan terukur, capaian kinerja dan anggaran yang dialokasikan dalam setiap kegiatan harus rasional dan terukur. Apabila keenam prinsip dasar penyusunan anggaran ini sudah bisa dilaksanakan maka pada tahap pelaksanaan anggarannya relative akan lebih mudah dilakukan pengawasan.

Kedua, evaluasi terhadap ketentuan peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD, misalnya proses pengadaanbarang/jasa, proses pemilihanpenyedia barang/jasa, proses penetapan standar harga barang/jasa dan lain-lain. Apakah ketentuanketentuan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau justru malah bertentangan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan suatu penyimpangan yang berpotensi melahirkan tindak pidana korupsi, minimal akan membuat realisasi anggaran tidak tepat sasaran. Ketiga, evaluasi terhadap tolok ukur, baik dalam skala makro maupun mikro. Tolok ukur dalam skala makro berkaitan dengan rasionalisasi indikator-indikator dari sektorsektor yang dijadikan prioritas pembangunan. Tolok ukur dalam skala mikro berkaitan dengan rasionalisasi indikator-indikator dari suatukegiatan (proyek). Ketiga langkah pengawasan tersebut jika dilaksanakan dengan serius niscaya akan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sehingga istilah anggaran berbasis kinerja tidak berhenti sebatas peraturan tetapi juga terealisasi dalam pelaksanaan.

Metode Untuk Memperoleh Dana Pendidikan

  1. 1. Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan Dan MBS

Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.

Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.

Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)” dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2 ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.

Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.

  1. 2. Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.

Hambatan Implementasi  :

Indikator peran serta tokoh masyarakat dan dunia usaha masih kurang. Temuan ini sejalan dengan temuan pada indikator pembiayaan di mana kebanyakan pembiayaan pendidikan, di luar sumber pemerintah, masih berasal dari orangtua siswa. Menurut sebagian responden gejala rendahnya peranserta tokoh masyarakat dan dunia usaha disebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap pendidikan. Dengan dasar itu, perlu dikembangkan strategi untuk melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam kehidupan sekolah.

Sekolah cukup mengeluhkan minimnya dana yang bersumber dari BP3/Komite Sekolah. Apalagi menurut sebagian responden, dana BP3/Komite Sekolah pada umumnnya baru bersumber dan orangtua anak yang bersekolah,             Sedangkan dari masyarakat luas masih sangat terbatas. Kondisi ini memang sangat disayangkan karena salah satu tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah adalah agar masyarakat dalam anti luas bertanggung jawab atas maju mundurnya sekolah di lingkungannya, ini berarti diperlukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pembiayaan pendidikan. Karena tanpa ada perubahan seperti itu, maka pembentukan komite sekolah pada dasarnya hanyalah pergantian nama dari BP3.

E. Defisit finance

Dalam membahas sumber daya economic dan finansial dalam sebuah lembaga pendidikan, sebagai contoh sekolah, ada tiga aspek yang menurut WG Cunningham perlu diperhatikan yaitu perencanaan strategis, perencanaan pengeluaran, dan perencanaan pendapatan. Perencanaan strategis terbentuk seiring dengan berlangsungnya proses administrasi dan harus jelas sebelum memulai proses penyusunan anggaran. Perencanaan pengeluaran dan pendapatan dalam proses perencanaan akan menyediakan input dalam perencanaan operasional. Namun ketika anggaran tidak dapat mendukung apa yang sudah disusun dalam perencanaan strategis maka hubungan antara keduanya tidak akan dapat berkembang dan bisa melemahkan proses perencanaan. Sementara anggaran berperan sebagai perpaduan harapan dari seluruh program yang telah direncanakan oleh sekolah. Sistem anggaran sekolah mengatur estimasi pendapatan dan pengeluaran sekolah yang yang cukup penting, sehingga harus memperhitungkan sumber-sumber yang sesuai agar mendapatkan keuntungan sistem yang maksimal.

Perencanaan strategis memuat bangunan sistem dalam sebuah sekolah dengan tujuan tertentu dimasa yang akan datang yaitu yang berkaitan dengan visi, target, tujuan strategis dan kebijakan. Perencanaan strategis mempersiapkan koordinasi dan tujuan operasional, tetapi hanya dalam proses penentuan anggaran pada saat awal dan akhir. Selama dalam proses ini anggaran akan sangat ditentukan oleh perencanaan strategis baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedangkan perencanaan operasional lebih banyak ditentukan oleh keputusan yang diambil selama dalam proses perencanaan. Morphet, Jhon dan Ruller mengatakan suatu program pendidikan harus dipersiapkan dengan sejumlah estimasi dana tertentu sebagai antisipasi akan penggunaan dan yang berlebih dan hal tersebut seharusnya dipersiapkan sebelum menentukan jumlah biaya yang harus digunakan agar mendapatkan pencapaian hasil yang terbaik.

Perencanaan strategis dan penganggaran merupakan petunjuk sistem yang didasari oleh rencan operasional sedangkan usaha yang sia-sia dan staff yang kurang mampu bisa berkembang jika perencanaan operasional sesuai dengan sumber dayanya. Tentunya dengan komitmen serta adanya tujuan perencanaan strategis yang proporsional. Dalam bidang pendidikan vokasi yang dihadapkan dengan supervisor yang memberikan tugas (bagaimanapun cara pengerjaannya) agar dalam sekolah yang mereka pimpin dapat mencapai target yang disepakati dalam jangka 5 tahun kedepan. Sementara itu, para pimpinan sekolah dan supervisor memiliki rancangan perencanaan mentah pada masing-masing program yang harus disepakati bersama. Namun setelah pimpinan sekolah mengadakan sekian banyak kegiatan ternyata apa-apa yang tercantum dalam perencanaan strategis tidak didanai selama 2 tahun. Padahal seluruh program yang dibangun oleh mereka sudah diinformasikan dan ditawarkan pada masyarakat. Maka ketika proyek tersebut tidak berjalan dan hanya membuang waktu maka kepercayaan pada proses perencanaan itu hilang. Dari salah satu kasus tersebut, dan tentunya masih banyak kasus lainnya, WG Cunningham berpendapat bahwa sumber daya ekonomi dan finansial atau masalah penganggaran memiliki peran vital dalam perencanaan strategis, melebihi sumber daya lainnya.

WG Cunningham menambahkan bahwa tujuan strategis berkembang selama proses perencanaan strategis dan disempurnakan dalam proses penganggaran sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa ada perbedaan yang nyata antara tujuan strategis dan tujuan operasional dimana sebenarnya dalam proses ini ada ketidak jelasan garis antara dua proses yaitu masalah penganggaran. Proses penganggaran atau budgetting sendiri dianggap berada diantara kedua proses perencanaan dan menjadi batas dimana perencanaan strategis berakhir dan perencanaan operasional dimulai. George Odiorne juga berpendapat bahwa masalah waktu merupakan esensi dari tujuan dan harus diperhitungkan sebelumnya bukan sesuadah perencanaan anggaran. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya melakukan dua perencanaan yang sinergis yaitu antara tujuan jangka panjang sebelum melakukan perencanaan anggaran dan tujuan jangka pendek sesudah penentuan anggaran. Intinya, WG Cunningham ingin menyampaikan pada pembaca buku ini bahwa model perencanaan top down lebih efektif, efisien, dengan memulai dari perencanaan strategis yang diikuti oleh penganggaran biaya dan perencanaan operasional.

Alasan yang diungkap olehnya secara eksplisit memaparkan bahwa model perencanaan top down akan mengikis gesekan-gesekan individu yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut. Dan agar hasil perencanaan yang dibuat oleh para penentu kebijakan di level atas dapat dilaksanakan oleh para pelaku organisasi di level bawah dengan baik tanpa adanya protes, WG Cunningham menempatkan komunikasi sebagai kunci utama untuk menekan para ‘bawahan’. Caranya adalah dengan melibatkan sejumlah ‘bawahan’ yang tentunya dianggap dapat mewakili, dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai proses perencanaan. Para ‘bawahan’ harus diperlakukan ‘seolah-olah’ dilibatkan dalam proses perencanaan, walaupun pada akhirnya, penentuan keputusan tetap berada pada kelompok ‘atasan’. Padahal gesekan-gesekan individu penyebab konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi adalah sebuah proses yang manusiawi dalam pendewasaan diri individu maupun organisasi tersebut. Sehingga bila proses ‘pendewasaan’ tersebut dimatikan semata-mata hanya karena alasan efisiensi waktu dan efektifitas hasil, maka sifat-sifat manusiawi tersebut tidak akan pernah berkembang dengan sebagaimana mestinya.

Sumber daya ekonomi dan finansial’ atau lebih tepatnya dapat disebut dengan modal, pada peringkat teratas mengenai hal-hal pokok yang harus diutamakan dalam proses perencanaan. Pada bab 2 dalam buku ini dapat ditemukan pendapat WG Cunningham berikut contoh kasus yang sedemikian lengkapnya mengenai ketidak berhasilan perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan yang penyebabnya semata-mata ditumpukan pada permasalahan finansial. Sehingga bila perencanaan yang dibuat oleh lembaga pendidikan tidak disesuaikan dengan kondisi finansial yang ada, maka berbagai implikasi negatif yang ditimbulkan harus ditanggung oleh pihak lembaga pendidikan itu sendiri. Menurutnya, perencanaan yang dibuat harus disesuaikan dengan dana yang tersedia, dan jangan pernah mengimplementasikan rencana yang sumber dananya belum jelas akan didapatkan dari mana.

Perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu pendidikan untuk pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh John Dewey. Dan agar sebuah perencanaan dalam lembaga pendidikan tersebut tidak melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, harus digunakan sebuah model perencanaan yang lebih ‘manusiawi’. Sudah tentu model perencanaan top down dengan semangat neoliberal yang ditawarkan oleh WG Cunningham tidaklah dapat mengakomodasi ‘kemanusiawian’ tersebut. Model perencanaan partisipatif dalam lembaga pendidikan, yang sering dikemukakan oleh Paulo Freire, dan model perencanaan deliberatif yang dicetuskan oleh Jurgen Habermas, adalah model-model perencanaan yang paling tepat dalam dunia pendidikan. Inti dari kedua model tersebut adalah pemanusiaan individu yang berada dalam sebuah komunitas melalui perluasan partisipasi dalam proses penentuan kebijakan, dalam hal ini yang berkaitan dengan proses perencanaan dalam dunia pendidikan.

  1. A. Pengertian Pendidikan Menurut Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem merupakan aplikasi pandangan sistem (system view or system thinking) dalam upaya memahami sesuatu atau memecahkan suatu permasalahan. Apabila kita mengaplikasikan pendekatan sistem dalam mempelajari pendidikan, maka dapat  didefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Ditinjau dari asal-usul kejadiannya, pendidikan tergolong ke dalam jenis sistem buatan manusia (a man made system); ditinjau dari wujudnya, tergolong ke dalam jenis sistem sosial; sedangkan ditinjau dari segi hubungan dengan lingkungannya, tergolong ke dalam jenis sistem terbuka.

Pendidikan (sistem pendidikan) berada dalam suatu supra sistem, yaitu masyarakat. Selain sistem pendidikan, di dalam masyarakat terdapat pula berbagai sistem lainnya seperti: sistem ekonomi, sistem politik, sistem petahanan dan keamanan, dll.  Karena sistem pendidikan merupakan sistem terbuka, maka sistem pendidikan mengambil masukan (input) dari masyarakat dan memberikan hasilnya/luaran (out put) kepada masyarakat. Sistem pendidikan memiliki ketergantungan kepada sistem-sistem lainnya, dan terdapat saling hubungan atau saling pengaruh antar sistem pendidikan  dengan sistem-sistem lainnya yang ada di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Philiph H. Coombs, ada tiga jenis sumber utama input dari masyarakat bagi sistem pendidikan, yaitu:

1. Ilmu pengetahuan,  tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

2. Penduduk serta tenaga kerja yang tersedia.

3. Ekonomi atau penghasilan masyarakat.

Terhadap ketiga sumber utama input sistem pendidikan tersebut, dilakukan seleksi berdasarkan tujuan, kebutuhan, efisiensi dan relevansinya bagi pendidikan. Selain itu, seleksi dilakukan pula atas dasar nilai dan norma tertentu dengan alasan bahwa pendidikan bersifat normatif. Hasil seleksi tersebut selanjutnya diambil atau diterima sebagai input sistem pendidikan.

Input sistem pendidikan dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

  1. Input mentah (raw input), yaitu peserta didik.
  2. Input alat (instrumental input) seperti: kurikulum, pendidik, dll.
  3. Input lingkungan (environmental input) seperti: keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat dll. yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan.

Berbagai jenis input pendidikan terseleksi sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya  akan membentuk komponen-komponen pendidikan atau berbagai sub sistem pendidikan. Dalam hal ini dilakukan diferensiasi sehingga setiap komponen memiliki fungsi-fungsi khusus. Namun demikian, karena pendidikan adalah suatu sistem, maka pelaksanaan fungsi setiap komponen pendidikan secara keseluruhan diarahkan demi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Philiph H. coombs mengidentifikasi 12 komponen sistem pendidikan, yaitu:

  1. Tujuan dan prioritas. Fungsinya adalah memberikan arah kegiatan sistem.
  2. Peserta didik (siswa). Fungsinya adalah belajar hingga mencapai tujuan pendidikan.
  3. Pengelolaan. Fungsinya adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem.
  4. Struktur dan jadwal. Fungsinya adalah mengatur waktu dan mengelompokan peserta didik berdasarkan tujuan tertentu.
  5. Isi atau kurikulum. Fungsinya adalah sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik.
  6. Pendidik (guru). Fungsinya adalah menyediakan bahan, menciptakan kondisi belajar dan menyelenggarakan pendidikan.
  7. Alat bantu belajar. Fungsinya memungkinkan proses belajar-mengajar sehingga menarik, lengkap, bervariasi, dan mudah.
  8. Fasilitas. fungsinya sebagai tempat terselenggaranya pendidikan.
  9. Pengawasan mutu. Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan (peraturan penerimaan peserta didik, pemberian nilai ujian, kriteria baku.
  10. Teknologi. Fungsinya mempermudah atau memperlancar pendidikan.
  11. Penelitian. Fungsinya mengembangkan pengetahuan, penampilan sistem dan hasil kerja sistem.
  12. Biaya (ongkos pendidikan). Merupakan satuan biaya untuk memperlancar proses pendidikan.  Fungsinya sebagai petunjuk tingkat efisiensi sistem.

Dalam sistem pendidikan terjadi proses transformasi, hakikatnya adalah  proses mengubah raw input (peserta didik) agar menjadi out put (manusia terdidik sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan). Dalam hal ini semua komponen pendidikan idealnya melaksanakan fungsinya masing-masing dan berinteraksi satu sama lain yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Adapun out putnya diperuntukan bagi masyarakat atau sistem-sistem lain yang ada di dalam supra sistem.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, di dalam sistem pendidikan terdapat komponen pengawasan mutu (kontrol kualitas). Pelaksanaan fungsinya antara lain akan menghasilkan feedback yang digunakan untuk melakukan koreksi atau perbaikan dalam proses transformasi berikutnya. Sehingga dengan demikian diharapkan sistem pendidikan tersebut mampu mengatasi entropi atau mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pretasinya.

  1. B. Melibatkan Masyarakat Dalam Reformasi Dan Pembiayaan Sekolah

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah sudah menjadi hal yang umum dibicarakan, baik di negara maju maupun negara berkembang.  Dalam teori pengembangan sekolah di era desentralisasi, ada tiga segitiga stakeholder yang harus dibangun, yaitu kerjasama sekolah, orang tua dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat seakan menjadi kata kunci untuk memecahkan masalah di sekolah. Pemerintah di negara manapun, dengan dalih mengembalikan lembaga sekolah kepada pemilik utamanya yaitu masyarakat, menggembar-gemborkan ide ini.  Tapi sebenarnya ada sebuah misi utama dibalik propaganda ini, yaitu meringankan beban keuangan pemerintah dengan mengajak masyarakat untuk menyediakan dana lebih dalam pengembangan sekolah.

Misi ini di beberapa kasus menunjukkan keberhasilannya, tapi ketika situasi ekonomi pun mencekik rakyat, maka kebijakan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sekolah yang bermakna `pendanaan` kelihatannya kurang bijak.

Amerika dan beberapa negara pengusung konsep SBM (School Based Management) yang menjadi titik awal keterlibatan masyarakat di sekolah, tegas menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat adalah dalam bentuk pengembangan finansial, kurikulum dan personalia.  Dalam hal ini masyarakat menjadi penentu keberhasilan sekolah, demikian pula masa depan guru dan tenaga administrator sekolah.

Jepang-yang menurut pandangan saya tak terlalu kencang gaung `SBM`-nya- lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat bukan dalam bentuk pendanaan, atau pengembangan kurikulum, apalagi mengutak-atik masalah tenaga kependidikan.  Dikarenakan sekolah-sekolah di Jepang masih murni dikontol oleh menteri pendidikan, masih merupakan sekolah-sekolah negeri/publik. Sehingga bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah di Jepang agak bernuansa lain.  Lebih kepada masyarakat menjadi penyedia fasilitas belajar siswa atau menjadi pengayom dan pelindung siswa-siswa ketika berada di luar lingkungan sekolah.  Kelihatannya masyarakat Jepang berusaha membuat image bahwa tempat belajar itu ada di mana saja, bukan hanya di sekolah.

Sekarang bagaimana dengan Indonesia ?

Pola partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah di Indonesia lebih condong kepada apa yang diterapkan di Amerika dan Australia.  Pembentukan `komite sekolah` (KS) dan `dewan pendidikan` (DP) yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat dan orang tua, adalah murni meniru konsep `school governance` yang diterapkan di Barat.  Untuk menjalankan fungsi advisory, supporting, monitoring, mediatoring, tentunya diperlukan orang-orang yang berkemampuan sebagai anggota dan pengurus komite sekolah pun dewan pendidikan.  Juga diperlukan orang-orang yang berdedikasi penuh, mau meluangkan waktunya mengurusi perkara yang barangkali bukan pekerjaan utamanya.  Sayangnya karena konsep supporting lebih kuat ketika KS dicetuskan pertama kali maka anggota-anggota KS adalah orang tua yang berkantung tebal, pengusaha, pejabat, yang notabene hampir tak punya waktu untuk datang dan mengontrol sekolah.  Proses advisory akhirnya berjalan satu arah, yaitu ketika pihak sekolah meminta.  Proses supporting yang kelihatannya lebih diutamakan menjadi pembicaraan utama dalam rapat-rapat komite sekolah, yang hampir terkesan bahwa kepala sekolah dan stafnya juga ketua OSIS melaporkan agenda kegiatan dan komite sekolah hanya menandatangani jika kelihatannya anggarannya masuk akal.  Proses monitoring dan controling pun hanya berlangsung melalui sodoran berkas laporan kegiatan dari kepala sekolah ke komite sekolah.  Adapun proses mediatoring yang dimaksudkan menghubungkan lembaga sekolah dengan lembaga non sekolah dan masyarakat pada umumnya, tampaknya belum berhasil diterjemahkan dengan baik oleh beberapa komite sekolah.  Lembaga apa yang harus bekerja sama dengan sekolah ? Dalam hal apa kerjasama harus dibangun ? Belum terjawab.

Saya yakin, dari pada menjiplak pola partisipasi masyarakat di Barat atau dari negara manapun, pendidikan di Indonesia pasti akan lebih baik kondisinya jika dikembangkan dengan formula Indonesia.  Partisipasi masyarakat yang khas, yang bercirikan karakternya orang Indonesia.

  1. C. Sistim Perencanaan Anggaran

Masih ingat dengan paradigma lama sistem penganggaran di Indosesia? Benar, pengelolaan anggaran pada masa lampau berkutat bagaimana cara menghabiskan pagu anggaran yang tersedia agar nantinya memperoleh anggaran pada periode berikiutnya lebih besar. Sistem penganggaran ini dikenal dengan sebutan line item budget system. Jelas sekali sistem penganggaran ini memiliki kekurangan-kekeurangan. Diantaranya adalah tidak optimalnya manfaat dari dana pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkesinambungan.

Line item budget system

Merupakan sistem penganggaran yang menjadikan input yang berupa item-item sebagai dasar dalam penyusunan anggaran. Misalnya anggaran dalam pelaksanaan pendidikan dasar, ada belanja pegawai guru, buku-buku, sarana dan prasarana lainnya. Anggaran ini begitu sederhana. Bahkan kita sering membuatnya untuk membuat daftar anggaran belanjaan kita. Sistem penganggaran line item ini selalu identik dengan incremental budget system. Anggaran dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan penggunaannya pada periode sebelumnya. Jika pada periode sebelumnya pagu anggaran yang disediakan sedikit atau kurang terserap, maka pada periode anggaran berikutnya. Jatah pada pos anggaran tersebut dikurangi. Sebaliknya, bila jatah anggaran dihabiskan, maka pada periode anggaran berikutnya, pagu anggaran akan ditambah.Sistem ini menimbulkan efek samping, yaitu setiap penyelenggara kegiatan (aparat pemerinyah) berlomba-lomba menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan manfaat yang akan dihasilkan dari penggunaan dana tersebut.

  1. D. Paradikma Pendidikan Masa Depan

Dunia pendidikan juga muncul dua problem yang lain yang tidak dapat dipisah dari problem pendidikan yang telah disebutkan di atas.

Pertama, pendidikan cenderung menjadi sarana stratifikasi sosial. Kedua, pendidikan sistem persekolahan hanya mentransfer kepada peserta didik apa yang disebut the dead knowledge, yakni pengetahuan yang terlalu bersifat text-bookish sehingga bagaikan sudah diceraikan baik dari akar sumbernya maupun aplikasinya.

Berbagai upaya pembaharuan pendidikan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi sejauh ini belum menampakkan hasilnya. Mengapa kebijakan pembaharuan pendidikan di tanah air kita dapat dikatakan senantiasa gagal menjawab problem masyarakat? Sesungguhnya kegagalan berbagai bentuk pembaharuan pendidikan di tanah air kita bukan semata-mata terletak pada bentuk pembaharuan pendidikannya sendiri yang bersifat erratic, tambal sulam, melainkan lebih mendasar lagi kegagalan tersebut dikarenakan ketergantungan penentu kebijakan pendidikan pada penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam perubahan sosial yang sudah usang. Ketergantungan ini menyebabkan adanya harapan-harapan yang tidak realistis dan tidak tepat terhadap efikasi pendidikan.

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis.

John C. Bock, dalam Education and Development: A Conflict Meaning (1992), mengidentifikasi peran pendidikan tersebut sebagai : a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis Human lnvestmen, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

Sejalan dengan paradigma Fungsional, paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) mengembangkan kompetensi individu, b) kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan c) secara urnum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua hal. Pertama, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analis-mekanistis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Meka Fns melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut: nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, kepatuhan, ijazah.

Paradigma pendidikan lnput-Proses-Output, telah menjadikan sekolah bagaikan proses produksi. Murid diperlakukan bagaikan raw-input dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas diperlakukan sebagai instrumental input. Jika raw-input dan instrumental input baik, maka akan menghasilkan proses yang baik dan akhirnya baik pula produkyang dihasilkan. Kelemahan paradigma pendidikan tersebut nampak jelas, yakni dunia pendidikan diperlakukan sebagai sistem yang bersifat mekanik yang perbaikannya bisa bersifat partial, bagian mana yang dianggap tidak baik. Sudah barang tentu asumsi tersebut jauh dari realitas dan salah. Implikasinya, sistem dan praktek pendidikan yang mendasarkan pada paradigma pendidikan yang keliru cenderung tidak akan sesuai dengan realitas. Paradigma pendidikan tersebut di atas tidak pernah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang utuh dan bersifat organik yang merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat secara totalitas.

Kedua, para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai engine of growth, penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan maka pendidikan harus mampu menghasilkan invention dan innovation, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Agar berhasil melaksanakan fungsinya, maka pendidikan harus diorganisir dalam suatu lembaga pendidikan formal sistem persekolahan, yang bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi. Bahkan pendidikan harus menjadi panutan dan penentu perkembangan dunia yang lain, khususnya, dan bukan sebaliknya perkembangan ekonomi menentukan perkembangan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan formal inilah berbagai ide dan gagasan akan dikaji, berbagai teori akan dluji, berbagai teknik dan metode akan dikembangkan, dan tenaga kerja dengan berbagai jenis kemampuan akan dilatih.

Sesuai dengan peran pendidikan sebagai engine of growth, dan penentu bagi perkembangan masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yang paling tepat adalah single track dan diorganisir secara terpusat sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Lewat jalur tunggal inilah lembaga pendidikan akan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Agar proses pendidikan efisien dan etektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen (bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori (text bookish).

Namun, pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan nasional sistem persekolahan tidak bisa berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan, bahkan Gass (1984) lewat tulisannya berjudul Education versus Qualifications menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik.

Berbagai problem pendidikan yang muncul tersebut di atas bersumber pada kelemahan pendidikan nasional sistem persekolahan yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin disempurnakan hanya lewat pembaharuan yang bersifat tambal sulam (Erratic). Pembaharuan pendidikan nasional sistem persekolahan yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma peran pendidikan dalam pembangunan.

Penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan yang diikuti oleh para penentu kebijakan kita dewasa ini memiliki kelemahan, baik teoritis maupun metodologis. Pertama, tidak dapat diketemukan secara tepat dan pasti bagaimana proses pendidikan menyumbang pada peningkatan kemampuan individu. Memang secara mudah dapat dikatakan bahwa pendidikan formal akan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki sistem teknologi produksi yang semakin kompleks. Tetapi, dalam kenyataannya, kemampuan teknologis yang diterima dari lembaga pendidikan formal tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Di samping itu, adanya perubahan di bidang teknologi yang cepat, justru melahirkan apa yang disebut dengan de-skilled process, yakni dunia industri memerlukan tenaga kerja dengan keahlian yang lebih sederhana dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit.

Kedua, paradigma fungsional dan sosialisasi memiliki asumsi bahwa pendidikan sebagai penyebab dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat. Investasi di bidang pendidikan formal sistem persekolahan akan menentukan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Tetapi realitas menunjukkan sebaliknya. Bukannya pendidikan muncul terlebih dahulu, kemudian akan muncul pembangunan ekonomi, melainkan bisa sebaliknya, tuntutan perluasan pendidikan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan ekonomi dan politik. Dengan kata lain, pendidikan sistem persekolahan bukannya engine of growth, melainkan gerbong dalam pembangunan. Perkemkembangan pendidikan tergantung pada pembangunan ekonomi. Sebagai bukti, karena hasil pembangunan ekonomi tidak bisa dibagi secara merata, maka konsekuensinya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tidak juga bisa sama di antara berbagai kelompok masyarakat, sebagaimana terjadi dewasa ini.

Ketiga, paradigma fungsional dan sosialisasi juga memiliki asumsi bahwa pendapatan individu mencerminkan produktivitas yang bersangkutan. Secara makro upah tenaga kerja erat kaitannya dengan produktivitas. Dalam realitas asumsi ini tidak pernah terbukti. Upah dan produktivitas tidak selalu sering. Implikasinya adalah bahwa kesimpulan kajian selama ini yang selalu menunjukkan bahwa economic rate of return dan pendidikan di negara kita adalah sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bidang lain, adalah tidak tepat, sehingga perlu dikaji kembali.

Keempat, paradigma sosialisasi hanya berhasil menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran mengembangkan kompetensi individual, tetapi gagal menjelaskan bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kompetensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan produktivitas. Secara riil pendidikan formal berhasil meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individual yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi modern. Semakin lama waktu bersekolah semakin tinggi pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Namun, Randal Collins, lewat karyanya The Credential Society: An Historicaf Sosiology of Education and Stratification (1979) menentang tesis ini. Berbagai bukti tidak mendukung tesis atas tuntutan pendidikan untuk memegang suatu pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerja dengan pendidikan formal yang lebih tinggi tidak harus diartikan memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja .yang memiliki pendidikan lebih rendah. Banyak keterampilan dan keahlian yang justru dapat banyak diperoleh sambil menjalankan pekerjaan di dunia kerja formal. Dengan kata lain, tempat bekerja bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang lebih canggih.

  1. E. Pentingnya Defisit Finance

Sasaran kebijakan pendidikan  ditetapkan secara konsisten berdasarkan pada target ekonomi makro yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi terkini disusun kebijakan operasional untuk mencapai target-target yang hendak dicapai tersebut. Kerangka ekonomi makro disusun oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan difokuskan pada kebijakan umum yang hendak ditempuh oleh Pemerintah dan prioritas-prioritas kegiatan yang hendak dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk mendorong sasaran makro dimaksud, yang diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dan diwujudkan melalui rencana belanja negara. Rencana belanja disusun dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah untuk menghimpun seluruh potensi penerimaan negara. Dalam hal terjadi kekurangan akibat belanja negara melampaui penerimaan negara, maka Pemerintah harus mencari sumber-sumber pembiayaan defisit. Pencarian sumber pembiayaan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan seluruh kewajiban Pemerintah di sisi pembiayaan yang mengikat dan tidak mungkin ditangguhkan. Agar kesinambungan fiskal tetap terjaga, maka besarnya sasaran defisit ditetapkan pada tingkat yang terkendali dalam jangka panjang. Penyusunan perkiraan penerimaan, pemilihan kegiatan prioritas, dan penentuan sumber pembiayaan dalam hal terjadi defisit, merupakan proses yang dinamis dan diperhitungkan secara cermat hingga dicapai suatu keseimbangan dan kombinasi yang optimal diantara ketiga komponen tersebut, sehingga APBN dapat secara obyektif mencerminkan upaya pencapaian target. Dalam penentuan besaran pembiayaan defisit dan identifikasi sumber-sumber pembiayaan, Pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan batasan-batasan risiko yang dihadapi karena besaran defisit yang tidak terkendali dapat mengganggu kesinambungan fiskal.

1. Berdasarkan sifat masalah, rancangan penelitian dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu:

Penelitian historis menerapkan metode pemecahan yang ilmiah dengan pendekatan historis. Proses penelitiannya meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami, meramalkan atau mengendalikan fenomena atau kelompok fenomena. Penelitian jenis ini kadang-kadang disebut juga penelitian dokumenter karena acuan yang dipakai dalam penelitian ini pada umumnya berupa dokumen. Penelitian historis dapat bersifat komparatif, yakni menunjukkan hubungan dari beberapa fenomena yang sejenis dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan; bibliografis, yakni memberikan gambaran menyeluruh tentang pendapat atau pemikiran para ahli pada suatu bidang tertentu dengan menghimpun dokumen-dokumen tentang hal tersebut : atau biografis, yakni memberikan pengertian yang luas tentang suatu subyek, sifat dan watak pribadi subyek, pengaruh yang diterima oleh subyek itu dalam masa pembentukan pribadinya serta nilai subyek itu terhadap perkembangan suatu aspek kehidupan. Penelitian deskriptif penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu; analitis kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif; atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnyakondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperiman. Penelitian Eksperimen merupakan salah satu metode penelitian yang dapat dipilih dan digunakan dalam penelitian pembelajaran pada latar kelas (PTK). Penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat (cause and effect relationship), dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. Hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan (Danim, 2OO2). Rancangan Penelitian Eksperimen Rancangan yang akan diterapkan dalam penelitian eksperimen meliputi: pra-eksperimental, eksperimen murni, dan eksperimen kuasi. Rancangan Pra-Eksperimental Rancangan pra-eksperirnental yang sederhana ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan pada penelitian. Ada tiga hal yang lazim digunakan pada rancangan pra-eksperimental, yaitu: a). Studi kasus bentuk tunggal (one-shot case study) b). Tes awal – tes akhir kelompok tunggal (the one group pretest posttest) c). Perbandingan kelompok statis (the static group comparison design) Karakteristik Penelitian Eksperimen Danim (2002) menyebutkan beberapa karakteristik penelitian eksperimental, yaitu, (1)Variabel-veniabel penelitian dan kondisi eksperimental diatur secara tertib ketat (rigorous management), baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung, maupun random (rambang). (2) Adanya kelompok kontrol sebagai data dasar (base line) untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimental. (3) Penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variansi, untuk memaksimalkan variansi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan variansi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi tidak menjadi tujuan penelitian. Di samping itu, penelitian ini meminimalkan variansi kekeliruan, termasuk kekeliruan pengukuran. Untuk itu, sebaiknya pemilihan dan penentuan subjek, serta penempatan subjek dalarn kelompok-kelompok dilakukan secara acak. (4) Validitas internal (internal validity) mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimental, untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimental yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. (5) Validitas eksternalnya (external validity) berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan penggeneralisasian pada kondisi yang sama. (6) Semua variabel penting diusahakan konstan, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Rancangan Eksperimen Sungguhan Rancangan eksperimen murni ini mempunyai tiga karakteristik, yaitu: a) Adanya kelompok kontrol. b) Siswa ditarik secara ramdom dan ditandai untuk masing-masing kelompok. c) Sebuah tes awal diberikan untuk mengetahui perbedaan antar kelompok. Dua rancangan eksperimen secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. • Rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized posttest only control group design) • Rancangan secara acak dengan tes awal dan tes akhir dengan kelompok kontrol (therandomized pretest-posttest control group design) • Empat kelompok solomon (the randomized solomon four group design) • Rancangan secara acak dengan pemasangan subjek melalui tes tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized posttest – only control group design) • Rancangan secara acak dengan pemasangan subjek melalui tes awal-tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized pretest – posttest cont rot group design, using) Rancangan Eksperimen Semu Rancangan eksperimental kuasi ini memiliki kesepakatan praktis antara eksperimen kebenaran dan sikap asih manusia terhadap bahasa yang ingin kita teliti. Beberapa rancangan eksperimen kuasi (eksperimen semu), yaitu: • Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes akhir dan kelompok kontrol (therandomized posttest – only control group design, using matched subject). • Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes awal-tes akhir dan kelompok kontrol (the randomnized posttest – only control group design, using matched subject), • Rancangan tiga perlakuan dengan pengaruh imbangan (a three treatment counter balanced, using matched subject) . • Rancangan rangkaian waktu (a basic time-series design) • Rancangan faktorial (factorial design). Langkah-Langkah Kegiatan Penelitian Eksperimen Pada umumnya, penelitian eksperirnental dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut, yaitu: a. Melakukan kajian secara induktif yang berkait erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. b. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. c. Melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. d. Membuat rencana penelitian yang didalamnya mencakup kegiatan: 1. Mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen; 2. menentukan cara mengontrol; 3. memilih rancangan penelitian yang tepat; 4. menentukan populasi, memilih sampel (contoh) yang mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian; 5. membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen; 6. membuat instrumen, memvalidasi instrumen dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan; 7. mengidentifikasi prosedur pengumpulan data. dan menentukan hipotesis. e. Melaksanakan eksperimen. f. Mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. g. Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan vaniabel yang telah ditentukan. h. Menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. i. Menginterpretasikan basil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan (Sukardi, 2003). Studi kasus dan Penelitian lapangan Penelitian kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. kekhususan  Subjek yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan ( unit ) secara mendalam, sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atau kasus pada unit itu. Kasus bisa terbatas pada satu orang saja, satu keluarga, satu daerah, satu peristiwa atau suatu kelompok terbatas lain.  Selain penelitian hanya pada suatu unit, ubahan-ubahan yang diteliti juga terbatas, dari ubahan-ubahan dan kondisi-kondisi yang lebih besar jumlahnya, yang terpusat pada spek yang menjadi kasus. Biasanya penelitian ini dengan cara longitudinal. Penelitian Korelasional Penelitian korelasional bertujuan melihat hubungan antara dua gejala atau lebih.misalnya, apakah ada hubungan antara status sosial orang tua siswa dengan prestasi anak mereka. Penelitian Kausal-Komparatif Penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki. Misalnya : sikap santai siswa dalam kegiatan belajar mungkin disebabkan banyaknya lulusan pendidikan tertentu yang tidak mendapat lapangan kerja. Kekhususan  Pengumpulan data mengenai gejala yang diduga mempunyai hubungan sebab akibat itu dilakukan setelah peristiwa yang dipermasalahkan itu telah terjadi ( penelitian bersifat ex post facto ).  Suatu gejala yang diamati, diusut kembali dari suatu faktor atau beberapa faktor pada masa lampau. Penelitian Tindakan Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan dalam dunia kerja atau kebutuhan praktis lain. Misalnya, meneliti keterampilan kerja yang sesuai bagi siswa putus sekolah di suatu daerah. 2. Perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif adalah: Perbedaan Paradigma Kuantitatif-Kualitatif Bertolak dari perbedaan-perbedaan disebut, dapat dicatat berbagai perbedaan paradigma yang cukup signifikan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian kuantitatif memiliki perbedaan paradigmatik dengan penelitian kualitatif. Secara garis besar, perbedaan dimaksud mencakup beberapa hal: Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik. Penelitian kuantitatif dikembangkan oleh penganut positivisme yang dipelopori oleh Auguste Conte. Aliran ini berpendapat bahwa untuk memacu perkembangan ilmu-ilmu sosial, maka metode-metode IPA harus diadopsi ke dalam riset-riset ilmu sosial (Harahap, 1992). Karenanya dalam penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang diamati menjadi penting, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang menekankan pada studi kasus, penelitian kuantitatif bermuara pada survey. Richard dan Cook (dalam Abdullah Fajar, 1992) mengemukakan perbedaan paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :   PARADIGMA KUALITATIF PARADIGMA KUANTITATIF Menganjurkan pemakaian metode kualitatif Bersandar pada fenomenologisme dan verstehen; perhatian tertuju pada pemahaman tingkah laku manusia dari sudut pandangan pelaku itu sendiri. Pengamatan berlangsung secara alamiah (naturalistic) dan tidak dikendalikan (uncontrolled) Bersifat subyektif Dekat dengan data; bertolak dari perspektif dari “dalam” individu atau masyarakat yang diteliti. Penelitian bersifat mendasar (grouned), ditujukan pada penemuan (discovery-oriented), menekankan pada perluasan (expansionist), bersifat deskriptif, dan induktif. Berorientasi pada proses Valid; data bersifat ‘mendalam’, ‘kaya’, dan ‘nyata. Tidak dapat digeneralisasikan; studi di atas kasus tunggal Bersifat holistic Mengasumsikan adanya realitas yang bersifat dinamik Menganjurkan pemakaian metode-metode kuantitatif. Bersandar pada positivisme logika; mencari fakta-fakta dan sebab-sebab dari gejala sosial dengan mengesampingkan keadaan individu-individu. Pengamatan ditandasi pengukuran yang dikendalikan dan blak-blakan (obtrusive) Bersifat obyektif Jauh dari data; bertolak dari sudut pandangan dari “luar” Penelitian bersifat tidak mendasar (ungrouned), ditujukan pada pengujian (verification-oriented), menekankan penegasan (confirmatory), reduksionis, inferensial, deduktif-hipotetik. Berorientasi pada hasil Reliabel; data ‘keras’ dan dapat diulangDapat digeneralisasikan; studi atas banyak kasus Bersifat partikularistik Mengasumsikan adanya realitas yang stabil 3. Dua macam kesalahan dalam pengujian hipotesis adalah: Pengujian Hipotesis Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hupo dan thesis. Hupo artinya sementara, atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan thesis artinya pernyataan atau teori. Karena hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya, sehingga istilah hipotesis ialah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis atau pengetesan hipotesis (testing hypothesis). Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Dengan demikian kita dihadapkan pada dua pilihan. Agar pemilihan kita lebih rinci dan mudah, maka diperlukan hipotesis alternatif selanjutnya disingkat H1 dan hipotesis nol yang selanjutnya disingkat Ho. H1 disebut sebagai hipotesis kerja atau hipotesis penelitian (research hypothesis). H1 adalah lawan atau tandingan dari Ho. Dalam pengujian hipotesis akan terjadi dua macam kesalahan, yaitu : 1. Kesalahan tipe 1 yaitu menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak. 2. Kesalahan tipe 2 yaitu tidak menolak hipotesis yang seharusnya ditolak. Hubungan antara hipotesis, kesimpulan dan tipe kesalahan dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini : Ho benar Ho salah Menerima Ho benar Kesalahan 1 Menolak Ho Kesalahan 2 benar Ketika merencanakan pengujian hipotesis, kedua tipe kesalahan tesebut hendaklah dibuat sekecil mungkin. Kedua tipe kesalahan tersebut dinyatakan dalam peluang. Peluang ini juga sekaligus merupakan besarnya resiko kesalahan yang ingin kita hadapi. Peluang membuat kesalahan tipe 1 biasanya dinyatakan dengan α. Dan peluang membuat kesalahan tipe 2 Tugas Statistik biasanya dinyatakan dengan β. α disebut juga taraf signifikansi, taraf arti, taraf nyata atau probability = p, taraf kesalahan dan taraf kekeliruan. Pengujian hipotesis ada tiga macam, yaitu : 1. Uji Eka Arah, yaitu pihak kanan 2. Uji Eka Arah, yaitu pihak kiri 3. Uji Dwi Arah 4. 10 FENOMENA YANG BERKAITAN DENGAN PROFESI BIMBINGAN KONSELING ADALAH: 1. Mengganggu teman pada saat proses belajar mengajar 2. Bolos jam pelajaran 3. Mencontek 4. Tidak focus atau konsentrasi pada materi belajar 5. Kurang disiplin terhadap peraturan sekolah 6. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah 7. Keluar masuk kelas pada saat PBM 8. Sering terlambat 9. Berkelahi dengan teman 10. Melawan guru KORELASI KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN DENGAN PROGRAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (PBKL) A. Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan Visi pendidikan nasional dalam mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Departemen Pendidikan Nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan profesionalas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan Visi dan Misi Depdiknas tersebut di atas, maka sebagai acuan dasar dalam rangka pengembangan Rencana Strategis Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah 2005–2009, Ditjen. Manajemen Dikdasmen merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut: Visi Ditjen. Manajemen Dikdasmen adalah: ”Mewujudkan pendidikan bermutu untuk kehidupan yang cerdas atas dasar kepribadian dan akhlak mulia bagi seluruh anak bangsa”. Dari visi dimaksud, kemudian disusun misi Ditjen Manajemen Dikdasmen yang meliputi: 1. meningkatkan akses masyarakat untuk pendidikan dasar dan menengah, 2. membantu/membimbing satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu, 3. menjalin kerjasama yang efektif dan produktif dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu, 4. membantu pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana belajar pendidikan bermutu, 5. melakukan inovasi dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan bermutu dan akuntabel, 6. merintis pengembangan lingkungan sekolah sebagai pusat pengembangan budaya (a centre for cultural development), 7. mengembangkan sistem pelayanan khusus untuk peserta yang berada dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan kondisi geografis khusus. Direktorat Pembinaan SMA sebagai bagian intergral dari Ditjen. Manajemen Dikdasmen, dituntut untuk dapat berperan aktif dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 14/2005, yang dinyatakan bahwa Direktorat Pembinaan SMA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas, maka salah satu program yang telah dilaksanakan sejak pada tahun 2007 adalah mengembangkan program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 20 Th. 2003 Bab XIV Ps. 50 ayat (5) dinyatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Hal ini didukung pula oleh prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum pada UU RI No. 20 Th. 2003 Bab III Ps. 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Kemudian pada Bab X Ps. 36 ayat (2) yang dinyatakan Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, dan pada ayat (3) menyatakan Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan ahlak mulia; c) penigkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kebijakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal juga ditekankan pada PP RI No. 19 Tahun 2005 Ps. 14 ayat (1), (2), dan (3). Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan potensi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, Direktorat Pembinaan SMA telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan diantaranya program pengembangan Pendidikan Berbasis Luas (Broad Based Education/BBE) kecakapan hidup Life Skill/LS) di sejumlah SMA yang dilaksanakan pada tahun 2003 dan 2004, dan pada tahun 2006 melaksanakan rintisan Pengembangan Sekolah Berwawasan Keunggulan Lokal Kelautan di 100 SMA, yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Departemen Kelautan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan program BBE- Life Skill dan Sekolah Berwawasan Keunggulan Lokal Kelautan tersebut di atas, menunjukkan hasil yang belum optimal dan tidak berkesinambungan. Hal tersebut disebabkan karena kedua program tersebut pembelajarannya. Hal ini disebabkan karena program tersebut pembelajarannya bukan menjadi bagian dari struktur kurikulum. Mengacu pada Standar Isi khususnya struktur kurikulum, Direktorat Pembinaan SMA menetapkan kebijakan pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dilaksanakan secara terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal dan mata pelajaran keterampilan sebagai bagian integral dari keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan pada SMA. Hal dimaksud sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB III tentang Standar Isi pasal 14 ayat (1) yang dinyatakan bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan ayat (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani,olah raga dan kesehatan; dan ayat (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. Untuk itu, diperlukan adanya Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) yang diselenggarakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Program ini merupakan salah satu upaya memberikan kesempatan kepada sekolah untuk membekali peserta didik berkaitan dengan pengetahuan dan sikap menghargai sumberdaya dan potensi yang ada di lingkungan setempat, serta mampu menggali dan memanfaatkannya untuk dapat digunakan sebagai bekal kehidupan yang akan dijalaninya di masa yang akan datang. Kebijakan Pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal ini juga sangat relevan dengan kondisi wilayah negara Indonesia yang sangat luas, dengan aneka ragam potensi serta sumber daya yang dapat dikembangkan secara maksimal dan menjadi keunggulan lokal daerah masing-masing. Oleh karena itu diperlukan adanya program strategi implementasi PBKL sebagai bagi pemangku kebijakan di tingkat pusat,provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pendampingan. B. Tujuan Naskah Program Implementasi Rintisan PBKL disusun dengan tujuan : 1. Memberikan pemahaman/persepsi yang sama tentang PBKL 2. Sebagai panduan bagi para pemangku kebijakan dan kepentingan dalam melakukan pembinaan Rintisan PBKL. 3. Sebagai panduan bagi sekolah dalam melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan local. B. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pemasalahan pokok,yaitu; korelasi kebijakan sistem pendidikan dengan program implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) C. Defenisi oprasional Agar seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program rintisan PBKL di sejumlah SMA memiliki pemahaman/persepsi yang sama, perlu adanya rumusan pengertian sebagai berikut: 1. Keunggulan Lokal Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Sumber lain mengatakan bahwa Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Dedidwitagama,2007 Keunggulan Lokal (KL) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu ciri khas kedaerahan dan potensi daerah, sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif. Ciri khas kedaerahan adalah suatu bentuk kegiatan atau produk yang hanya terdapat pada satu daerah/lokal dan tidak terdapat pada daerah lainnya. Potensi daerah adalah aset yang dimiliki oleh satu daerah tertentu yang dapat memberikan nilai benefit/kemanfaatan dan nilai effektif/kemudahan bagi daerah itu sendiri). 2. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi daerah yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi peserta didik. Sumberdaya dan potensi daerah dimaksud antara lain mencakup aspek SDA, SDM, ekonomi, budaya/history, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), ekologi dan lain-lain. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di satu daerah untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat). Berkaitan dengan hal dimaksud, perlu adanya pemahaman dari semua pihak bahwa program PBKL di SMA bukan merupakan mata pelajaran baru tetapi merupakan materi pembelajaran pada Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar (SK/KD) mata pelajaran yang relevan. Materi Pembelajaran tersebut dikembangkan melalui proses analisis keunggulan lokal di daerah setempat. 3. Acuan Pengembangan Program PBKL di SMA Mengacu pada berbagai pengertian tersebut di atas, maka program PBKL dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan (SMA) berdasarkan: 1. Sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), potensi dan kebutuhan daerah yang mencakup aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ekologi, dan lain-lain. 2. Kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik. 3. Ketersediaan daya dukung/potensi satuan pendidikan (internal) antara lain: a. Kurikulum Sekolah yang memuat program keunggulan lokal melalui integrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal dan keterampilan. b. Sarana prasarana: ruang belajar, peralatan praktik, media pembelajaran, buku/bahan ajar sesuai dengan program PBKL yang diselenggarakan. c. Ketenagaan dengan keahlian sesuai tuntutan program PBKL d. Biaya operasional pendidikan yang diperoleh melalui berbagai sumber 4. Ketersediaan daya dukung eksternal antara lain: a. Dukungan Pemda Kab/Kota baik berupa kebijakan, pembinaan dan fasilitas/ pembiayaan. b. Dukungan Pemda Kab/Kota baik berupa kebijakan, pembinaan dan fasilitas/ pembiayaan. c. Stakeholders yang memiliki kepedulian untuk mendukung keseluruhan proses penyelenggaraan PBKL, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. d. Nara sumber yang memiliki kemampuan/keahlian sesuai dengan program keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. e. Satuan pendidikan formal lain dan/atau satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi. D. Hipotesis Terdapat Korelasi Kebijakan Sistem Pendidikan Dengan Program Implementasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Pbkl). 5. Menganalisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepele Sekolah Terhadap Motivasi Dan Produktivitas Kerja Guru Di Kabupaten Pidie a. Teknik Sampling Yang Representatif Dapat Digunakan Adalah: Stratified Random Sampling atau Sampel Acak Distratifikasikan Alasannya: Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. Dengan teknik pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap stratum tersebut dipilih sampel secara acak. b. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Teknik pengumpulan data bisa dibedakan dengan beberapa hal, seperti: 1. Berdasarkan Setting (Setting Alamiah, Labortorium dengan melalui eksperimen, di rumah dengan mewawancarai responden, seminar, dan lain-lain) 2. Berdasarkan sumber data: (Sumber Primer : Sumber yang langsung memberikan data dan Sumber Sekunder : Sumber yang tidak langsung memberikan data). 3. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data dibagi lagi menjadi: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi/Gabungan Pengumpulan Data dengan Observasi Macam-macam observasi: (Sanafiah Faisal: 1990) • Observasi Partisipatif, yang terbagi menjadi: Observasi yang Pasif, Observasi yang Moderat, Observasi yang Aktif, dan Observasi yang Lengkap. • Observasi Terus Terang dan Tersamar • Observasi tak Terstruktur Observasi Partisipatif • Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti (Susan Stainback:1998) • Klasifikasi (Sanafiah Faisal:1990) • Partisipasi Pasif : Peneliti mengamati tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. • Partisipasi Moderat :Peneliti ikut observasi partisipatif pada beberapa beberapa kegiatan saja, tidak semua kegiatan. • Partisipasi Aktif : Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber, tapi belum sepenuhnya lengkap • Partisipasi Lengkap : Peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan narasumber Observasi Terus Terang atau Tersamar • Peneliti berterus terang kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian. • Suatu saat peneliti melakukan tidak berterus terang agar dapat mengetahui informasi yang dirahasiakan narasumber. Observasi tak Berstruktur • Dilakukan dengan tidak Berstruktur karena fokus penelitian belum jelas • Apabila masalah sudah jelas, maka dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi c. Teknik analisis data Metode ini menggambarkan secara kuantitatif asosiasi ataupun relasi satu variabel interval dengan variabel interval lainnya. Sebagai contoh kita dapat lihat relasi hipotetikal antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi. Korelasi diukur dengan suatu koefisien (r) yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah +1.00 sampai -1.00. Dengan +1.00 menyatakan hubungan yang sangat erat, sedangkan -1.00 menyatakan hubungan negatif yang erat. Berikut ini adalah panduan untuk nilai korelasi tersebut : + atau – 0.80 hingga 1.00 korelasi sangat tinggi 0.60 hingga 0.79 korelasi tinggi 0.40 hingga 0.59 korelasi moderat 0.20 hingga 0.39 korelasi rendah 0.01 hingga 0.19 korelasi sangat rendah Satu hal yang perlu diingat adalah “korelasi tidak menyatakan hubungan sebab-akibat”. Dari contoh di atas, korelasi hanya menyatakan bahwa ada relasi antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi, namun bukan “lamanya waktu belajar menyebabkan nilai ujian tinggi”.

1 a.   Design budget kegiatan pembelajaran yang bermutu dilihat dari    keterbatasan    anggaran yang ada?
Jawab:
I.  STURKTUR KATEGORI BIAYA DALAM PROGRAM PENDIDIKAN
1. Biaya peningkatan produktivitas

  1. Biaya peningkatan efisiensi internal pendidikan
  2. Biaya peningkatan efektivitas eksternal pendidikan
  3. Biaya perbaikan iklim belajar mengajar

2. Biaya utama peningkatan daya tampung
3. Biaya pemantapan pembinaan siswa ( remedial)

  1. Pembinaan kegiatan siswa
  2. Pembinaan kebutuhan dasar siswa

4. Biaya utama kemampuan untuk berkembang

  1. Pengembangan sumber daya manusia
  2. Pengembangan sarana dan prasarana

5. Biaya kerumahtanggaan

  1. Biaya pengembangan sumber daya pendidikan untuk peningkatan daya tampung
  2. Biaya pengebangan jenis dan cara pendidikan yang lebih intensif
  1. Peningkatan sistem dan kemampuan pengelolaan lembaga pendidikan
  2. Pembinaan prasarana, sarana, dan utilitas sekolah.

b.   Prioritas(struktur pendidikan) sehingga menggambarkan yang diatas?
Biaya pemantapan pembinaan siswa ( remedial)
Pembinaan kegiatan siswa
Pembinaan kebutuhan dasar siswa
Inilah yang paling mendasar pada pengembangan pendidikan. Karena tujuan utama dari pada pendidikan adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Kendatipun hal-hal yang terikat tidak bisa dinafikan begitu saja. Kita maklumi bahwa untuk mencerdasarkan para siswa tentu ada perangkat lain yang harus kita libatkan  diantaranya kesejahteraan guru sebagai tenaga pengajar dan sekaligus pendidik serta perlu didukung oleh sarana dan prasara yang memadai, lingkungan belajar yang nyaman dll.
Pada pembinaan kegiatan siswa (remedial) tersebut meliputi ;
1)      Memberikan pelajaran tambahan di sore hari
2)      Melaksanakan pembinaan kelompok gruop
3)      Memberikan pelajaran pengayanan bagi siswa yang termasuk dalam katagori pintar
4)      Mengadakan buku referensi (termasuk LKS)

Pada Pembinaan Kebutuhan Dasar, yaitu ;
Mengacu pada pola yang ditetapkan dalam PP no 19 tahun tentang Standars Isi
Mencapai penyel;esaian pe,belajaran sesuai dengan Standar kelulusan
Meningkjatakan mutu lulusan, sehingga mertela dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

2 Paradigma dalam pembiayaan pendidikan sebenarnya tidak perlumempertimbangkan desing budget. Mengapa model budget yang ada tidak disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran?
Jawab:
Karena pengelolaan pembiayaan pendidikan sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melaui DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)
Karena dikhawatirkan terjadinya kelebihan program dari pada alokasi dana yang tersedia yang tidak  sesuai dengan kemampuan pemerintah
Karena lebih mudah dalam pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap dana yang disediakan
Waktu dalam pengalokasian dan pengusulan anggaran pendidikan sangat terbatas
Berdasarkan dari soal nomor 1 diatas, kelompokan kedalam golongan biaya budget tersebut sehingga akan terstruktur dengan jelas pembiayaannya!

NO

SUMER PEMBIAYAAN

ALOKASI ANGGARAN

PENGELUARAN

AKTUAL

A. Sumber Pemerintah :

  1. Dana Rutin :

1)                            Gaji dan tunjangan guru

2)                            Belanja barang

3)                            Belanja Pemeliharaan

4)                            Biaya Pendidikan

  1. Dana Khusus:
    1. DBO
    2. Bea Siswa
    3. Dana OPF
    4. BKG
    5. Dana Kesejahteraan GT
    6. BKM
    7. BOS

c. Beaya Daya dan Jasa

216.048.000

2.650.000

2.000.000

80.000.000

3.800.000

3.000.000

1.250.000

13.200.000

6.000.000

3.840.000

25.000.000

1.980.000

216.048.000

2.650.000

2.000.000

80.000.000

3.800.000

3.000.000

1.250.000

13.200.000

6.000.000

3.840.000

25.000.000

1.980.000

B. SUMBER SWASTA :

  1. Uang Sekolah
  2. Pemasukan lainnya dari org tua
  3. Sumbangan pribadi, hibah, dsb
  4. Sumber-sumber lainnya

2.000.000

2.000.000

NO.

BIAYA PENDIDIKAN

ALOKASI ANGGARAN

PENGELUARAN

AKTUAL

A. Biaya Langsung :

  1. Gaji guru dan pegawai lainnya

b.  Pembelian buku

  1. Sarana & Prasarana pembelajaran

d.  Bahan-bahan laboratorium

  1. Biaya Pendidikan

216.048.000

80.000.000

216.048.000

80.000.000

B. Biaya Tak Langsung /Opportunity Cost

  1. Sumbangan wali murid
  2. Beaya hibah

4 Dalam anggaran berbasis kinerja, kita memerlukan suatu kegiatan menstandartkan biaya sehingga tercipta biaya standart. Jelaskan hal itu mencerminkan effektively of learningsekaligus effisiensi?
Jawab:
Standar pembiayaan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun ( PP No. 19 tahun 2005 ). Ini berarti setiap kegiatan yang dilakukan dibudgetkan, dengan demikian akan tercipta biaya standar. Biaya standar ini akan digunakan satuan pendidikan untuk merencanakan kebutuhan anggaran satuan pendidikannya sesuai dengan visi dan misinya secara efektif dan efisien. Dalam menentukan biaya pada setiap kegiatan haruslah memperhatikan : a) perubahan harga di pasar, b) perubahan jumlah barang yang diperlukan, pertambahan jumlah siswa, peningkatan standar pendidikan, dan tingkat umur peserta didik ( Pidarta, 1997 ).  Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa-analisa sumber dana saja, tetapi juga penggunaan dana-dana ini secara efisien. Makin efisien sistim pendidikan itu, makin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dank arena itu lebih banyak yang dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia.
Proyeksi biaya unit meliputi pembiayaan modal dan biaya berulang. Untuk itu perlu memperkirakan luasnya akibat tujuan kuantitatif dan kualitatif dalam memperhitungkan rata-rata biaya unit berulang untuk tahun yang bersangkutan.
Cost Benefit Analysis
Rates of Return Analysis
Keputusan Investasi Pendidikan
Komponen-komponen biaya pendidikan
Komponen-komponen biaya pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas dan optimalisasi Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah komponen-komponen utama manajemen keuangan yang mendukung terlaksananya optimalisasi komponen biaya-biaya pendidikan adalah sebagai berikut:
Sumber Dana Pendidikan
Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Sumber-sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989).
Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.
Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).
Efektivitas  pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah yang ditargetkan. Dengan kata lain, bahwa masalah efektifitas biaya pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat memberikan hasil pendidikan yang sudah ditentukan. Suatu pekerjaan disebut efektif, kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian biaya efektif suatu program adalah biaya yang menurut harga pasar yang sedang berlaku, dapat menyelesaikan program itu sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

5 Defisit financing memotivasi kepala sekolah untuk berperan semaksimalnya didalam pembiayaan sekolah. Hal-hal apa yang menghambat didalam implementasinya !
Jawab:
1. Enterpreneurship
Mungkin bagi kebanyakan siswa belum begitu familiar. Sementara “di luar sana”, Enterpreneurship sudah dikenal bahkan sudah dipraktikkan dalam dunia pendidikan. Sudah barang tentu, tidak ada salahnya jika kita mulai belajar mengenal Enterpreneurship. Enterpreneurship bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan hanya melalui aspek kognitif semata, karena disini juga membentuk sikap hidup. Maka, diperlukan latihan riil dan tantangan untuk mengembangkan ketrampilan dan keberanian dengan membuat keputusan merupakan kunci yang paling sukses memperkenalkan bidang Enterpreneurship di sekolah Formal.
Sekolah berusaha memanfatkan berbagai momen yang sangat umum dilaksanakan semua sekolah, yaitu contohnya dengan mengadakan bazaar sekolah sehingga dapat mencoba untuk membina semangat Enterpreneurship dikalangan anak didik. Kami menggeser tujuan program bazaar sekolah dari program penjualan menjadi program perencanaan pengelolaan risiko. Dengan melalui tahap perencanaan, promosi pemasaran,dan kreatifitas diharapkan dapat menanggulangi masalah dan resiko yang dihadapi dalam setiap langkah Enterpreneurship, kami berharap secara bertahap agar anak didik akan membangun pola pikir kreatif yang menunjang kemampuan Enterpreneurial mereka. Ada tiga kegiatan yang dilaksanakan dalam Enterpreneurship Day di sekolah, yaitu :
Bussines Plan Compotition kemudian dilanjutkan dengan penjualan produk.
Garage sale dengan menjual barang –barang bekas yang tak berguna tapi masih bagus.
Jingle Compotision Festival, menciptakan Jingle iklan untuk produk tertentu.
Khususnya untuk Bussines Plan,para siswa diharapkan untuk mengembangkan Enterpreneurial mereka dalam mengembangkan proposal dan merealisasikannya. Beberapa hal yang kami tekankan tentang langkah-langkah membangun kemampuan Enterpreneurship adalah:
Enterpreneurship merupakan kepekaan untuk memanfaatkan sesuatuyang tampaknya tak bernilai menjadi bermanfaat dan bernilai.
Enterpreneur mampu untuk mendeteksi kesempatan untuk berkreasi dan memanfaatkannya.
Enterpreneur mampu untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan membangun suatu kegiatan terorganisir, serta siap melakukan perbuatan yang perlu setiap saat, untuk meningkatkan efisiensi.
Enterpreneur selalu siap mengambil keputusan dengan resiko yang diperhitungkan secara matang, sejauh impact yang diperhitungkan akan cukup berarti, baik secara sosial maupun finansial.
Kegiatan Enterpreneurial harus merupakan suatu kegiatan yang dikelola Secara berkelanjutan (sustainable), bukan sekedar suatu kegiatan dadakan (one soth activity).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penekanan pengelolaan kegiatan bazaar dalam Enterpreneurship day kami geser dari sekedar proses jual beli menjadi suatu proses panjang dan terstruktur sebagaimana layaknya pembangunan suatu organisasi bisnis dijalankan.
Hambatan Implementasi  :
Hambatan kegiatan yang selenggarakan, adalah bahwa kegiatan in merupakan kegiatan lepas yang tidak berkesinambungan (one shot activity), sehingga belum teruji apakah dalam pengelolaan jangka yang lebih panjang mereka akan tetap bisa bertahan. Padahal sustainability adalah suatu ciri-ciri kegiataan Enterpreneurship yang berhasil. Pada akhirnya, kami percaya betapapun sederhana dan tidak sempurnanya kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, ini merupakan suatu contoh bahwa pendidikan Enterpreneurship pantas dilaksanakan di sekolah tanpa perlu merubah kurikulum utama yang diikuti oleh sekolah.
Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan dan MBS
Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.
Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.
Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)” dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2 ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.
Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.
Hambatan Implementasi  :
Hambatan ini berkaitan implementasi konsep MBS.   Setelah sosialisasi dilakukan dan konsep MBS dapat diterima, masih ada persoalan yang menghadang, yakni bagaimana MBS dapat diimplementasikan secara efektif, bagaimana komite sekolah dibentuk dan bekerja sesuai format, bagaimana hubungan dengan   aparat sekolah, dan lain sebagainya.
Membentuk komite sekolah tidak sekedar mengganti nama dari kelembagaan mitra sekolah sebelumnya, yakni BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan).  Pembentukan komite sekolah perlu dilandasi dengan semangat peningkatan peran dan fungsi, serta perluasan keanggotaan.   Kasus yang umum terjadi adalah sekedar ganti nama.
Umumnya komite sekolah yang sudah terbentuk merasa gamang apa yang akan dikerjakan.   Di satu sisi pihak, sekolah tidak merasa perlu membesarkan embrio komite sekolah yang terbentuk.  Di sisi lain anggota komite sekolah (khususnya partisan dari masyarakat) tidak memiliki cukup energi (motivasi, waktu, dan dana) untuk melakukan aktivitas yang nyata, menjalankan peran dan fungsi kelembagaan komite sekolah.
Hambatan implementasi ini memerlukan penetrasi pemberdayaan baik oleh dinas terkait maupun pihak Dewan Pendidikan Daerah Kota Bekasi, melalui aktivitas sosialisasi dan fasilitasi.
3. Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.
Hambatan Implementasi  :
Indikator peran serta tokoh masyarakat dan dunia usaha masih kurang. Temuan ini sejalan dengan temuan pada indikator pembiayaan di mana kebanyakan pembiayaan pendidikan, di luar sumber pemerintah, masih berasal dari orangtua siswa. Menurut sebagian responden gejala rendahnya peranserta tokoh masyarakat dan dunia usaha disebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap pendidikan. Dengan dasar itu, perlu dikembangkan strategi untuk melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam kehidupan sekolah.
Sekolah cukup mengeluhkan minimnya dana yang bersumber dari BP3/Komite Sekolah. Apalagi menurut sebagian responden, dana BP3/Komite Sekolah pada umumnnya baru bersumber dan orangtua anak yang bersekolah,         Sedangkan dari masyarakat luas masih sangat terbatas. Kondisi ini memang sangat disayangkan karena salah satu tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah adalah agar masyarakat dalam anti luas bertanggung jawab atas maju mundurnya sekolah di lingkungannya, ini berarti diperlukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pembiayaan pendidikan. Karena tanpa ada perubahan seperti itu, maka pembentukan komite sekolah pada dasarnya hanyalah pergantian nama dari BP3.

1. TEORI KEPEMIMPINAN YANG PALING COCOK UNTUK DITERAPKAN PADA PENDIDIKAN DI NEGARA KITA.

kepemimpinan memiliki beberapa implikasi. Antara lain: Pertama: kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan (followers). Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan atau bawahan, kepemimpinan tidak akan ada juga. Kedua: seorang pemimpin yang efektif adalah  seseorang yang dengan kekekuasaanannya (his or her power) mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan.

Manajerial Robert Blake dan Jane Mouton mengembangkan kisi-kisi manajerial dengan dua sumbu yaitu perhatian pada orang dan perhatian pada produksi. Perhatian pada orang dan produksi yang tinggi  bersimbol (9,9), sedangkan perhatian pada oran dan produksi yang rendah diberi simbol (1,1). Simbol (1,9),(9,1), (5,5) merupakan simbol diantara keduanya. Gaya kepemimpinan (9,9) merupakan gaya kepemimpinan yang paling efektif.

Jadi menurut saya teori kepemimpinan yang paling cocok adalalah TEORI KEPEMIMPINAN KONTEMPORER Kepemimpinan Kharismatik Karisma merupakan sebuah atribusi yang berasal dari proses interaktif antara pemimpin dan para pengikut. Atribut-atribut karisma antara lain rasa percaya diri, keyakinan yang kuat, sikap tenang, kemampuan berbicara dan yang lebih penting adalah bahwa atribut-atribut dan visi pemimpin tersebut relevan dengan kebutuhan para pengikut. Kepemimpinan Transformasional Pemimpin pentransformasi (transforming leaders) mencoba menimbulkan kesadaran para pengikut dengan mengarahkannya kepada cita-cita dan nilai- nilai moral yang lebih tinggi.

Humanistik dengan para pelopor Argryris, Blake dan Mouton, Rensis Likert, dan Douglas McGregor. Teori ini secara umum berpendapat, secara alamiah manusia merupakan “motivated organism”. Organisasi memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Fungsi dari kepemimpinan adalah memodifikasi organisasi agar individu bebas untuk merealisasikan potensi motivasinya didalam memenuhi kebutuhannya dan pada waktu yang sama sejalan dengan arah tujuan kelompok. Teori Harapan-Reinforcement untuk mencapai peran. Dikemukakan, interaksi antar anggota dalam pelaksanaan tugas akan lebih menguatkan harapan untuk tetap berinteraksi. Jadi, peran individu ditentukan oleh harapan bersama yang dikaitkan dengan penampilan dan interaksi yang dilakukan Atas dasar teori diatas, House pada tahun 1970 mengembangkan Teori Kepemimpinan yang Motivasional. Fungsi motivasi menurut teori ini untuk meningkatkan asosiasi antara cara-cara tertentu yang bernilai positif dalam mencapai tujuan dengan tingkahlaku yang diharapkan dan meningkatkan penghargaan bawahan akan pekerjaan yang mengarah pada tujuan

2. POWER ( KEKUASAAN )

a. Power ( kekuasaan ) adalah: Pada tahun 1962, French dan Raven telah membahagikan sumber   kekuasaan kepada lima bahagian di mana sumber-sumber ini mempunyai perbezaan yang ketara dan mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri dalam situasi-situasi tertentu. Sumber-sumber kekuasaan yang dikemukakan French dan Raven ialah kekuasaan ganjaran, kekuasaan paksaan, kekuasaan sah, kekuasaan rujukan, dan kekuasaan pakar (Campbell, 1988).

Authority adalah merupakan sesuatu yang tercapai apabila seseorang mendapat kekuasaan yang sah (legitimate power). Hal ini mengaitkan kedudukan atau jawatan seseorang individu dalam sesebuah organisasi terutamanya organisasi formal. Oleh itu, autoriti yang ada pada individu tersebut membolehkannya menjadi pemimpin kepada organisasi itu kerana kedudukan dan jawatan yang disandang olehnya seterusnya menentukan pengurusan sesebuah organisasi itu berjalan dengan lancar.  Oleh itu, autoriti dikatakan sesuatu yang amat penting dalam sesebuah organisasi bagi menentukan kelancaran dan keberkesanan sesuatu proses terutamanya dalam organisasi formal. Organisasi yang berjaya dapat dilihat apabila seseorang pemimpin diiktiraf mempunyai hak dan kekuasaan dalam menentukan tanggungjawab dan peranan orang bawahan dan mereka juga mampu menurut perintah. Dengan kata lain, keberkesanannya berdasarkan pengiktirafan orang bawahan. Pemimpin yang mempunyai autoriti yang berkesan menyebabkan orang bawahan tidak merasa sangsi akan kebolehan ketua mereka dan dengan itu, seseorang pemimpin haruslah berkorban menjaga imej dan kedudukannya dengan memperlihatkan perilaku serta tindak-tanduk baik dan rasional. Kekuasaan sah atau kekuasaan pentadbir iaitu autoriti yang ada pada pemimpin dan kekuasaan kepakaran merupakan langkah terbaik untuk dipraktikkan dalam sesebuah organisasi formal terutamanya sebagai medium untuk memberi arahan kepada orang bawahan tetapi untuk kesan terbaik, hanya satu kekuasaan perlu dipraktikkan dalam situasi tertentu.

Influence adalah: merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Studi tentang kekuasaan dan dampaknya merupakan hal yang penting dalam manajemen. Karena kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, maka mungkin sekali setiap interaksi dan hubungan sosial dalam suatu organisasi melibatkan penggunaan kekuasaan. Cara pengendalian unit organisasi dan individu di dalamnya berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan manager yang menginginkan peningkatan jumlah penjualan adalah kemampuan untuk meningkatkan penjualan itu.

Kekuasaan melibatkan hubungan antara dua orang atau lebih. Dikatakan A mempunyai kekuasaan atas B, jika A dapat menyebabkan B melakukan sesuatu di mana B tidak ada pilihan kecuali melakukannya. Kekuasaan selalu melibatkan interaksi sosial antar beberapa pihak, lebih dari satu pihak. Dengan demikian seorang individu atau kelompok yang terisolasi tidak dapat memiliki kekuasaan karena kekuasaan harus dilaksanakan atau mempunyai potensi untuk dilaksanakan oleh orang lain atau kelompok lain

b. Bentuk dan sumber kekuasaan yang berkaitan dengan organisasi adalah:

  • KEKUASAAN GANJARAN (REWARD POWER)

Kekuasaan Ganjaran bermaksud seorang individu atau pentadbir yang mempunyai kelebihan untuk memberi ganjaran atau hadiah kepada kakitangan yang menurut arahannya. Kekuasaan ganjaran ini dianggap sebagai satu kekuasaan yang positif yang boleh menyebabkan perubahan dalam tingkahlaku dan perlakuan seseorang. Dengan kata lain ia merupakan pengukuhan positif. Namun kekuasaan ini ada had dan batasannya untuk membolehkan seseorang itu bertindakbalas darinya. Ia juga kekuasaan yang dapat mengawal pekerja melalui hadiah ganjaran bonus atau menjanjikan pelbagai bentuk insentif yang boleh membawa perubahan positif kepada para pekerja atau ahli-ahli dalam organisasi tersebut. Kadangkala berbentuk memberi tugas dan cabaran baru kepada seseorang yang menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan dan baik di samping memberikan ganjaran atau hadiah sampingan.

  • KEKUASAAN PAKSAAN (COERCIVE POWER)

Juga dikenali sebagai kekuasaan dendaan. Kekuasaan ini bersifat negatif kerana biasa perubahan perlakuan seseorang itu bukan atas kehendaknya tetapi lebih kepada ancaman dan dendaan yang akan diberikan oleh pihak atasan bila ianya tidak diikuti. Kekuasaan yang wujud cara ini biasanya tidak akan kekal. Ia dikatakan sebagai kekuasaan kerana ia dapat mengawal pekerja melalui paksaan, dendaan, ancaman dan mungkin juga berbentuk ugutan. Antara bentuk dendaan dan hukuman yang dipraktikkan ialah seperti tidak memberi kenaikan pangkat, menahan kenaikan gaji, menamatkan tugas atau pemberhentian dengan laporan yang negatif.

Pemimpin yang menggunakan kekuasaan paksaan selalunya bergantung kepada kekuatan fizikal dan mental yang ada padanya, dan pemimpin yang mengamalkan kekuasaan ini tidak menghargai keupayaan sebenar yang ada pada kakitangannya. Secara amnya, subordinat akan mengikut arahan pemimpin semata-mata untuk mengelak daripada didenda oleh ketuanya. Maka segala kemahuan ketua akan dituruti. Walau bagaimanapun kekuasaan paksaan mendatangkan rasa tidak puas hati serta menimbulkan kemarahan para pekerja jika didenda dengan sebab yang tidak sepadan atau munasabah dan akhirnya akan menimbulkan konflik dalam organisasi. Seterusnya ia mampu memecahbelahkan organisasi di mana para pekerja dan pemimpin tidak sehaluan. Motivasi dan komitmen subordinat juga menurun jika kekuasaan paksaan dipraktikkan di dalam organisasi sebagai kekuasaan utama. Oleh kerana kekuasaan paksaan memberi pengukuhan negatif kepada orang bawahan, maka kekuasaan paksaan merupakan kekuasaan yang paling lemah untuk membuat kakitangan menurut perintah dan mempunyai hubungan negatif dengan keberkesanan.

  • KEKUASAAN SAH (LEGITIMATE POWER)

Kekuasaan yang sah timbul dari persepsi individu terhadap sesuatu arahan yang diberikan. Adakah arahan itu boleh diberikan oleh seseorang itu kepada orang bawahannya? Jika ianya dapat diterima maka kekuasaan ini menjadi satu kekuasaan yang sah dan tidak akan timbul masalah untuk mereka yang menerimanya melakukan arahan dan tugas yang diberikan itu. Ia terhasil akibat pelantikan seseorang dalam sesebuah organisasi. Kekuasaan yang ada pada seorang itu pula bergantung kepada kedudukannya dalam organisasi tersebut. Kekuasaan sah yang dimaksudkan di sini ialah kekuasaan rasmi yang diperoleh seseorang daripada autoriti pihak atasan melalui penyerahan kekuasaan yang memberikan ia sesuatu kedudukan dalam organisasi . Ia mendapat restu orang yang dipimpin bahawa ketua itu mempunyai hak yang sah untuk mempengaruhi mereka. Keadaan ini timbul dari nilai-nilai budaya, struktur sosial, ataupun kedudukan ketua

Kekuasaan sah dari segi budaya ialah pengiktirafan daripada pengikut disebabkan oleh pemimpin itu lebih veteran dan berkedudukan daripada pengikut dan mempunyai banyak pengalaman dalam aspek struktur sosial dari segi kesetiaannya terhadap organisasi itu. Kekuasaan sah merupakan asas yang penting untuk mendapatkan kepatuhan daripada kakitangan kerana pemimpin diiktiraf oleh kekuasaan yang lebih tinggi tetapi ini tidak menjanjikan keberkesanan organisasi.

  • KEKUASAAN PAKAR (EXPERT POWER)

Kekuasaan ini timbul apabila A mempunyai sumber dari segi kepakaran, kemahiran dan pengetahuan yang tinggi dari pandangan B. Maka apa yang diberikan dan diharapkan oleh A ke atas B akan dituruti dengan mudahnya. Kekuasaan pakar di peroleh oleh mereka yang mempunyai pengetahuan atau kemahiran dalam bidang-bidang tertentu contohnya guru matematik mahir dalam bidangnya dan kemungkinan besar tidak mahir dalam bidang lain seperti mata pelajaran geografi. Seseorang mungkin dikatakan mempunyai kekuasaan pakar apabila dia mengetahui secara mendalam tentang sesuatu perkara atau bidang yang diceburi dan amat sukar ditandingi oleh orang lain. Kebiasaannya pendapat mereka ini didengar dalam satu tindakan yang berkaitan dengan bidang yang memang merupakan kepakarannya. Pentadbir mempunyai kekuasaan kepakaran apabila mereka faham bagaimana hendak mengajar tau bagaimana untuk mengendalikan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru. Seorang pentadbir atau pemimpin yang tidak memahami dan menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan ini dan juga kekuasaan pejabat sah akan hanya menikmati kawasan pengaruh.

  • KEKUASAAN RUJUKAN (REFERENT POWER)

Kekuasaan rujukan adalah sama dengan karisma di mana ia merujuk kepada kebolehan seseorang ketua untuk menggalakkan penggabungan atau penglibatan daripada pengikut-pengikutnya dan lebih kepada kebolehan untuk mempengaruhi orang lain melalui ciri-ciri perlakuan yang ada padanya. Sikap dan kebolehan ini boleh menghasilkan pelbagai tanggapan dan juga dalam kebanyakan hal menyelesaikan masalah. Kekuasaan ini datang dari perasaan dan keinginan pengikut mengenal pasti orang yang lebih berkekuasaan tanpa mengira kesan positif atau negatif. Karisma pemimpin menjadi asas kepada kekuasaan sah dan kekuasaan rujukan. Namun ia bergantung kepada ahli kumpulan yang sanggup menerima, mengenal pasti dan setuju kepada ciri-ciri yang ditunjukkan.

Pemimpin dijadikan sebagai rujukan atau contoh kepada pengikut kerana mempunyai kualiti, karisma dan reputasi yang baik. Apabila dikaitkan dengan karisma, Weber menyatakan ia bukannya bersifat ketuhanan tetapi kualiti luar biasa pada sifatnya yang dipenuhi dengan tenaga, keyakinan, wawasan masyarakat akan datang. Karisma memainkan peranan yang sedikit dengan unsur-unsur kecantikan dan kegagahan fiskal.

c. pemimpin yang efektif mengandalkan kekuasaan dan keahlianya untuk mempengaruhi bawahanya karena:

Seorang pemimpin yang efektif harus mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dan memlkul tanggung jawab atas aklbat dan resiko yang timbul sebagai konsekwensi daripada keputusan yang diambilnya Tentunya dalam mengambil keputusan.

Seorang pemimpin harus punya pengetahuan, keterampilan, informasi yang mendalam dalam proses menyaring satu keputusan yang tepat. Disamping itu, seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan segala tingkah laku dari bawahan sedemikian rupa sehingga segala tingkah laku bawahan sesuai dengan keinginan pimpinan yang bersangkutan. Untuk itu seorang pemimpin setidaknya harus memiliki kriteria-kriteria tertentu, misalnya kemampuan bisa “perceptive” dan objektif.

Dalam mengarahkan dan memotivasi bawahan agar melakukan pekerjaan dengan sesuai, seorang pemimpin bisa memilih suatu gaya kepemimpinan tertentu apakah gaya autokratis, gaya partisipatif dan bahkan gaya Free Rein yang sesuai dengan situasi dan lingkungan para bawahan. Hanya dengan jalan demikian pencapaian tujuan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Pemimpin yang efektif kelihatannya tidak mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan mereka yang tidak efektif sehingga para ahli perilaku management tidak lagi meneliti tentang apa persayaratan ( kriteria ) seorang pemimpin yang efektif melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif.Bagaimana mereka mendelegan tugas,bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan Seorang pemimpin memang harus memiliki Kwalitas tertentu ( Kriteria tertentu ) namun disamping itu ada suatu cara terbaiak untuk memimpin tidak seperti kwalitas pemimpin, maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Perilaku pemimpin ini disebut juga Gaya Kepemimpinan ( Style of Leadership ). Berbagai gaya kepemimpinan telah diteliti dan ditemukan bahwa setiap pemimpin telah diteliti dan ditemukan bahwa setiap pemimpin bisa mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, dan tidak mesti suatu gaya kepemimpinan yang satu lebih baik atau lebih jelek daripada gaya kepemimpinan yang lainya. Para ahli mencoba mengelompokkan gaya kepemimpinan dengan menggunakan sutu dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang dirasakan harus dilakukakan oleh pemimpin, Kewjiban yang pimpinan harapakan diterima oleh bawahan dan falsafah yang dianut oleh pimpinan untuk pengembangan dan pemenuhan harapan para bawahan.

d. hubungan sumber kekuasaan, gaya kepemimpinan dan tingkat kematangan  bawahan

Butchatsky (1996), “leadership is defined as the purposeful behaviour of influencing others to contribute to a commonly agreed goal for the benefit of individual as well as the organization or common good”. Menurut definisi tersebut, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi Anderson (1988), “leadership means using power to influence the thoughts and actions of others in such a way that achieve high performance”.

Jadi menurut saya teori kepemimpinan yang paling cocok adalalah Pendekatan Kontingensi (Contigensy  Theory) model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian  yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987). Menurut Fiedler, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiga faktor ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. Ketiga faktor (dimensi) tersebut adalah: hubungan antara pemimpin dan bawahan (leader-member relations), struktur tugas (the task structure) dan kekuatan posisi (position power).

Model Fiedler (Lanjutan), Fiedler membuat dua gaya kepemimpinan yaitu: Orientasi kerja  Orientasi hubungan karyawan Fiedler mengukur gaya kepemimpinan dengan menggunakan dua cara:  Skala teman kerja yang paling tidak disukai Kesamaan yang diasumsikan antara pihak yang diasumsikan Efektivitas kepemimpinan berbeda-beda tergantung situasi (yang dilihat dari ketiga dimensi tersebut). Model Kepemimpinan Hersey dan Blanchard Dengan menggunakan dua sumbu perilaku kerja (memberikan pengarahan kerja) dan perilaku hubungan (memberikan dukungan kerja), disusun matriks dengan empat kuadran. Gaya kepemimpinan yang efektif tergantung kesiapan karyawan, dalam hal ini akan bergerak dari situasi 1,2,3 dan 4, dimana  Situasi 1 adalah perilaku kerja tinggi dan perilaku hubungan yang rendah , Situasi 2 adalah perilaku kerja tinggi dan perilaku hubungan yang tinggi , Situasi 3 adalah perilaku kerja rendah dan perilaku hubungan tinggi ,  Situasi 4 adalah perilaku kerja rendah dan perilaku hubungan yang rendah

Orang-orang yang berada pad pucuk pimpinan suatu organisasi seperti manajer, direktur, kepala dan sebagainya, memiliki kekuasaan power) dalam konteks mempengaruhi perilaku orang-orang yang secara struktural organisator berada di bawahnya.  Sebagian pimpinan menggunakan kekuasaan dengan efektif, sehingga mampu menumbuhkan motivasi bawahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik.  Namun, sebagian  pimpinan lainnya tidak mampu memakai kekuasaan dengan efektif, sehingga aktivitas untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas tidak dapat dilakukan dengan baik.  Oleh karena itu, sebaiknya kita bahas secara erperinci tentang jenins-jenis kekuasaan yang sering digunakan dalam suatu organisasi.

  1. e. Kekuasaan kepala sekolah dalam konteks MBS

1        Perencanaan dan evaluasi program sekolah. Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri.

2        Pengelolaan kurikulum. Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

3        Pengelolaan proses belajar mengajar. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.

4        Pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sangsi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

5        Pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian dan kemutakhirannya terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar.

6        Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

7        Pelayanan siswa. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

8        Hubungan sekolah dan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dan msyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

9        Pengelolaan iklim sekolah. Iklim sekolah yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah dan yang diperlukan adalah peningakatan intensitas dan ekstensitasnya.

Menurut Wohlstetter dan Mohrman terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan yang pada hakikatnya merupakan inti dan isi dari MBS yaitu power/authority, knowledge, information dan reward. Keempatnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan menuntut kehadirannya (Mohrman at. al, op.ct, hh. 37-47)

1        Kekuasaan/kewenangan (power/authority) harus didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung yaitu melalui dewan sekolah. Sedikitnya terhadap tiga bidang penting yaitu budget, personnel dan curriculum. Termasuk dalam kewenangan ini adalah menyangkut pengangkatan dan pemperhentian kepala sekolah, guru dan staff sekolah.

2        Pengetahuan (knowledge) juga harus didesentralisasikan sehingga sumberdaya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu didesentralisasikan meliputi: keterampilan yang terkait dengan pekerjaan secara langsung (job skills), keterampilan kelompok (teamwork skills) dan pengetahuan keorganisasian (organizational knowledge). Keterampilan kelompok diantaranya adalah pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan keterampilan berkomunikasi. Termasuk dalam pengetahuan keorganisasian adalah pemahaman lingkungan dan strategi merespon perubahan.

3        Hakikat lain yang harus didensentralisasikan adalah informasi (information). Pada model sentralistik informasi hanya dimiliki para pimpinan puncak, maka pada model MBS harus didistribusikan ke seluruh constituent sekolah bahkan ke seluruh stakeholder. Apa yang perlu disebarluaskan? Antara lain berupa visi, misi, strategi, sasaran dan tujuan sekolah, keuangan dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja sekolah dan para pelanggannya. Penyebaran informasi bisa secara vertikal dan horizontal baik dengan cara tatap muka maupun tulisan.

4        Pengaharhaan (reward) adalah hal penting lainnya yang harus didesentralisasikan. Penghargaan bisa berupa fisik maupun non-fisik yang semuanya didasarkan atas prestasi kerja. Penghargaan fisik bisa berupa pemberian hadiah seperti uang. Penghargaan non-fisik berupa kenaikan pangkat, melanjutkan pendidikan, mengikuti seminar atau konferensi dan penataran.

3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a.   pengertian konseptual pengambilan keputusan adalah:

Pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin . Dalam pelaksanan kegiatan untuk menerjemahkan berbagi keputusan berbagai alternatif dapat dilakukan dan untuk itu pemilihan harus dilakukan.

Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang.Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan . Pemimpin harus memilih diantara alternatif yang ada dan kemungkianan implikasi atau akibat suatu pengambilan keputusan tertentu.

Hakekat Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada hakekatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah . Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan –tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dari pengertian ini dapat diartikan beberapa hal.

  • Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan.
  • Pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu, antara lain : dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi, personnel yang tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil.
  • Sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakekat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas.
  • Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik dan dapat dipercaya.
  • Keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagi alternatif yang ada setelah alternatif-alternatif itu dianalisa secara matang.

b.   Mengidentifikasi berbagai jenis keputusan yang diambil manajer

Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin terikat pada suatu tempat, situasi, orang dan waktu tertentu. Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas.

Jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin berdasarkan internitas masalahnya dapat digolongkan menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang komplek. Masalah yang sederhana ialah masalah yang mengandung ciri-ciri : kecil, berdiri sendiri dan tidak/kurang mempunyai kaitan dengan masalah lain. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran yang luas tetapi cukup dilakukan secara individual, yang umumnya didasarkan kepada pengalaman, informasi yang sederhana dan wewenang yang melekat pada jabatan.

masalah yang komplek yaitu masalah yang mempunyai ciri-ciri : besar, tidak berdiri sendiri sendiri, berkaitan dengan masalah-masalah lain, dan, mempunyai akibat yang luas. Pemecahannya umumnya dilakukan bersamaan antara pimpinan dengan stafnya.

Dilihat dari faktor penyebabnya, masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya (structure problem) dan masalah yang tidak. jelas penyebabnya (unstructured problem). Masalah yang jelas penyebabnya, faktor penyebabnya jelas. bersifat rutin dan biasanya timbul berulang-ulang, sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak rutin dan dibakukan. Proses pengambilan keputusannya pada dasarnya telah ditentukan langkah-langkah tertentu, relatif mudah untuk memperhitungkan hasil serta akibat-akibatnya.

Masalah yang tidak jelas penyebabnya yaitu masalah yang timbul sebagai kasus yang menyimpang dari masalah organisasl yang bersifat umum, faktor penyebabnya tidak jelas. Tehnik pengambilan keputusannya disebut non-programmed decision making technique, dimana diperlukan informasi tambahan, analisa, daya cipta, pertimbangan serta penilaian kasus.

c.  Dimensi pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan antara lain juga diartikan sebagai suatu tehnik memecahkan suatu masalah dengan mempergunakan tehnik-tehnik ilmiah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada 7 langkahyang perlu diambil dalam usaha memecahkan masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Langkah-langkah itu adalah (Siagian SP, 1973) :

  1. Mengetahui hakekat dari pada masalah yang dihadapi, dengan perkataan lain mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya;
  2. Mengumpulkan fakta dan data yang relevant
  3. Mengolah fakta dan data tersebut;
  4. Menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh;
  5. Memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang;
  6. Memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan ;
  7. Menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil.

Ketujuh langkah tersebut seolah-olah mudah untuk diambil, akan tetapi dalam kenyataannya yang telah diuji melalui berbagai eksperimendan penelitian, pengambilan ketujuh langkah itu tidaklah mudah. Implikasinya ialah setiap pimpinan harus terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya mempergunakan tehnik-tehnik ilmiah dimaksud.

d.   Pengambilan keputusan yang dilakukan dan yang dapat diputuskan dalam MBS

Uphoff yang dikutip oleh Tim Pokja MBS (2001:7) mengemukakan bahwa: Kerangka kerja merekontruksi peranserta mengandung tiga dimensi, yaitu konteks, tujuan dan lingkungan. Selanjutnya dihubungkan dengan pembangunan pendidikan negara berkembang. Perlu adanya pengembangan peningkatan peranserta masyarakat yang meliputi: Peranserta dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, memperoleh keuntungan dan dalam mengevaluasi.

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut menetapkan juga bahwa apabila otonomi daerah tingkat II belum mampu menangani bidang- bidang tertentu, maka bidang- bidang tersebut dapat diserahkan kepala daerah  tingkat I selanjutnya menurut Tilaar (2000: 176) bahwa dalam konteks otonomi daerah khususnya bidang pendidikan dampak positif ditetapkan otonomi daerah manajemen pendidikan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah:

  1. Mengembangkan kebudayaan lokal. Dengan demikian masalah pengisian  muatan lokal di daerah- daerah telah merupakan suatu keharusan yang perlu direncanakan, dipersiapkan dan dikembangkan.
  2. Mengembangkan kebudayan nasional sebagai benteng pertahanan menjaring pengaruh- pengaruh kebudayaan global yang negatif dan identitas bangsa yang akan memperkuat ketahanan nasional.
  3. Mengembangkan inisiatif untuk bereksperimen dan bersaing dalam mengembangkan mutu pendidikan nasional menghadapi persaingan global.
  4. Meningkatkan peran masyarakat (swasta) untuk mengembangkan ciri khasnya sebagai sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Secara khusus untuk jenis dan satuan pendidikandi Sekolah berdasarkan konsepsi otonomi daerah tersebut School Based Management atau manajemen Berbasis Sekolah dan Community Based School merupakan tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Dengan demikian sekolah mandiri merupakan suatu bentuk pengelolaan sekolah pada era otonomi daerah sekarang. Dalam kaitannya akan kmandirian sekolah ini diperlukan nilai- nilai baru dan aturan- aturan baru dalam bidang pendidikan.

Ditetapkannya otonomi daerah akan memberikan perubahan dan pengembangan tersendiri dalam segala bidang kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Perubahan dan pengembangan tersebut menurut N.A Amentembun (1994: 10) meliputi:

  1. Perubahan Manajemen Sekolah
  2. Sumber Daya Pendidikan dan
  3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Secara lebih jelasnya perubahan dan pengembangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perubahan Manajemen Sekolah

Perubahan dalam manajemen sekolah berhubungan dengan strukturisasi dari para penyelenggara pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa unsur dari  para penyelenggara pendidikan terdiri dari pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat.sebelum mulai diberlakukannya otonomi daerah strukturisasi yang bersifat vertikal sangat jelas, dengan ditandainya penjenjangan dalam pertanggungjawaban yang sangat nyata dan rinci sesuai dengan kewenangan dari kekuasaan yang harus dilakukan.

Perubahan mendasar dari adanya otonomi daerah erhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ditujukan kepada hal- hal yang menjadi garapan manajemen sekolah.Artinya bahwa baik keuangan, ketenangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab tersendiri dari pihak sekolah, sehingga jelas bahwa sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengelola segala aspek yang menjadi bidang garapannya.

2. Sumber Daya Pendidikan

Pengolaan sumber daya pendidikan gengan diberlakunya otonoi daerah jelas merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak sekolah yang bersangkutan, baik mengenai sumber pendapatan keuangan maupun pengelolaannya. Sebelum pelaksanaan otonomi dearah sumber daya pendidikan ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dari pusat, sedangkan setelah otonomi daerah diberlakukuan pihak sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan sepenuhnya dalam pengambilan atas anggaran pendapatan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan.

Pengembangan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mencari dan menganalisis sumber daya pendidikan pada era otonomi pendidikan dengan menerapkan model ” Manajmen Berbasis Sekolah” tentunya adalah melalui pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat serta berkoloborasi dengan dunia masyarakat industri yang mau dan peduli terhadap kepentingan pendidikan. Oleh karena itu jelas bahwa keberhasilan sekolah dalam menerapkan model ” Manajemen Berbasis Sekolah” tergantung pada kemampuan sekolah untuk meningkatkan suatu kepedulian masyarakat akan arti penting pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dengan  diberlakukannya otonomi daerah,memungkinkan sekolah lebih bebas menentukan cara- cara atau strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan mutu pendidikan, tanpa harus menerima instruksi dari pusat terlebih dahulu. Hal- hal yang dianggap baik untuk meningkatkan mutu pendidikan segera dilakukan sesuai dengan tuntutan dan kemampuan sekolah, sehingga jika suatu kegiatan dianggap baik, maka pihak sekolah segera melakukannya tanpa haus menungguintruksi atau petunjuk dari pusat lagi.

Dengan demikian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang telah dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, memberikan kesempatan pada lembaga pendidikan untuk melaksanakan reformasi. Salah satu bentuk reformasi mengembangkan kemandirian sekolah, sehingga muncul sekolah mandiri, yaitu sekolah di mana kekuasaan ada pada pihak sekolah sendiri: Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif serta orang tua siswa. Untuk itu di dunia pendidikan diperlukan nilai- nilai dan aturan- aturan baru dintaranya pergeseran fungsi pemerintah dari controling ke servising yang menunjukkan bahwa pemerintah jangan terlalu mengutamakan pelaksanaan tugas melalui sistem pengasan yang sangat ketat tetapi harus lebih bersikap memberikan pelayanan terhadap dunia pendidikan. Reformasi ini akan dapat berlangsung dan mencapai tujuan apabila ada dukungan partisipasi aktif dari kalangan orang tua siswa dan masyarakat.

4.   KOMITMEN  ORGANISASI

a.  Gambaran umum tentang komitmen

Meyer dan Allen (1991) merumuskan tiga dimensi komitmen dalam berorganisasi, yaitu: affective, continuance, dan normative. Ketiga hal ini lebih tepat dinyatakan sebagai komponen atau dimensi dari komitmen berorganisasi, daripada jenis-jenis komitmen berorganisasi. Hal ini disebabkan hubungan anggota organisasi dengan organisasi mencerminkan perbedaan derajat ketiga dimensi tersebut.

Affective commitment

Affective commitment berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dengan kegiatan di organisasi. Anggota organisasi dengan affective commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena memang memiliki keinginan untuk itu (Allen & Meyer, 1997).

Continuance commitment

Continuance commitment berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota organisasi dengan continuance commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut (Allen & Meyer, 1997).

Normative commitment

Normative commitment menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi. Anggota organisasi dengan normative commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena merasa dirinya harus berada dalam organisasi tersebut (Allen & Meyer, 1997).

b. pengertian

Ada dua pendekatan dalam merumuskan definisi komitmen dalam berorganisasi. Yang pertama melibatkan usaha untuk mengilustrasikan bahwa komitmen dapat muncul dalam berbagai bentuk, maksudnya arti dari komitmen menjelaskan perbedaan hubungan antara anggota organisasi dan entitas lainnya (salah satunya organisasi itu sendiri). Yang kedua melibatkan usaha untuk memisahkan diantara berbagai entitas di mana individu berkembang menjadi memiliki komitmen. Kedua pendekatan ini tidak compatible namun dapat menjelaskan definisi dari komitmen, bagaimana proses perkembangannya dan bagaimana implikasinya terhadap individu dan organisasi (Meyer & Allen, 1997).

Sebelum munculnya kedua pendekatan tersebut, ada suatu pendekatan lain yang lebih dahulu muncul dan lebih lama digunakan, yaitu pembedaan berdasarkan attitudinal commitment atau pendekatan berdasarkan sikap dan behavioral commitment atau pendekatan berdasarkan tingkah laku (Mowday, Porter, & Steers, 1982; Reichers; Salancik; Scholl; Staw dalam Meyer & Allen, 1997). Pembedaan yang lebih tradisional ini memiliki implikasi tidak hanya kepada definisi dan pengukuran komitmen, tapi juga pendekatan yang digunakan dalam berbagai penelitian perkembangan dan konsekuensi komitmen. Mowday et al. (Meyer & Allen, 1997) menjelaskan kedua pendekatan itu sebagai berikut. Attitudinal commitment berfokus pada proses bagaimana seseorang mulai memikirkan mengenai hubungannya dalam organisasi atau menentukan sikapnya terhadap organisasi. Dengan kata lain hal ini dapat dianggap sebagai sebuah pola pikir di mana individu memikirkan sejauh mana nilai dan tujuannya sendiri sesuai dengan organisasi di mana ia berada. Sedangkan behavioral commitment berhubungan dengan proses di mana individu merasa terikat kepada organisasi tertentu dan bagaimana cara mereka mengatasi setiap masalah yang dihadapi.

Penelitian mengenai attitudinal commitment melibatkan pengukuran terhadap komitmen (sebagai sikap atau pola pikir), bersamaan dengan variable lain yang dianggap sebagai penyebab, atau konsekuensi dari komitmen (Buchanan & Steers dalam Meyer & Allen, 1997). Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa komitmen yang kuat menyebabkan terjadinya tingkah laku anggota organisasi sesuai dengan yang diharapkan (dari perspektif organisasi), seperti anggota organisasi jarang untuk tidak hadir dan perpindahan ke organisasi lain lebih rendah, dan produktivitas yang lebih tinggi. Tujuan yang kedua menunjukkan karakteristik individu dan situasi kondisi seperti apa yang mempengaruhi perkembangan komitmen berorganisasi yang tinggi.

Dalam behavioral commitment anggota dipandang dapat menjadi berkomitmen kepada tingkah laku tertentu, daripada pada suatu entitas saja. Sikap atau tingkah laku yang berkembang adalah konsekuensi komitmen terhadap suatu tingkah laku. Contohnya anggota organisasi yang berkomitmen terhadap organisasinya, mungkin saja mengembangkan pola pandang yang lebih positif terhadap organisasinya, konsisten dengan tingkah lakunya untuk menghindari disonansi kognitif atau untuk mengembangkan self-perception yang positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kondisi yang seperti apa yang membuat individu memiliki komitmen terhadap organisasinya (Kiesler & Salancik dalam Meyer & Allen, 1997).

Komitmen dianggap sebagai psychological state, namun hal ini dapat berkembang secara retrospektif (sebagai justifikasi terhadap tingkah laku yang sedang berlangsung) sebagaimana diajukan pendekatan behavioral, sama seperti juga secara prospektif (berdasarkan persepsi dari kondisi saat ini atau di masa depan di dalam organisasi) sebagaimana dinyatakan dalam pendekatan attitudinal (Meyer & Allen, 1997).

Meyer dan Allen (1991) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Berdasarkan definisi tersebut anggota yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan lebih dapat bertahan sebagai bagian dari organisasi dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi.

Penelitian dari Baron dan Greenberg (1990) menyatakan bahwa komitmen memiliki arti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilainilai perusahaan, di mana individu akan berusaha dan berkarya serta memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di perusahaan tersebut.

Berdasarkan berbagai definisi mengenai komitmen terhadap organisasi maka dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap organisasi merefleksikan tiga dimensi utama, yaitu komitmen dipandang merefleksikan orientasi afektif terhadap organisasi, pertimbangan kerugian jika meninggalkan organisasi, dan beban moral untuk terus berada dalam organisasi (Meyer & Allen, 1997).

c.   Prilaku/sikap yang termasuk komitmen adalah:

Individu dengan affective commitment yang tinggi memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap organisasi, hal ini berarti bahwa individu tersebut akan memiliki motivasi dan keinginan untuk berkontribusi secara berarti terhadap organisasi dibandingkan individu dengan affective commitment yang lebih rendah.

Berdasarkan beberapa penelitian affective commitment memiliki hubungan yang sangat erat dengan seberapa sering seorang anggota tidak hadir atau absen dalam organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal role-job performance, atau hasil pekerjaan yang dilakukan, individu dengan affective commitment akan bekerja lebih keras dan menunjukkan hasil pekerjaan yang lebih baik dibandingkan yang komitmennya lebih rendah. Kim dan Mauborgne (Allen & Meyer, 1997) menyatakan individu dengan affective commitment tinggi akan lebih mendukung kebijakan perusahaan dibandingkan yang lebih rendah. Affective commitment memiliki hubungan yang erat dengan pengukuran self-reported dari keseluruhan hasil pekerjaan individu (e.g., Bycio, Hackett, & Allen; Ingram, Lee, & Skinner; Leong, Randall, & Cote; Randal, Fedor, & Longenecker; Sager & Johnston dalam Allen & Meyer, 1997).

Berdasarkan penelitian yang didapat dari self-report tingkah laku (Allen & Meyer; Meyer et al.; Pearce dalam Allen & Meyer, 1997) dan assesment tingkah laku (e.g., Gregersen; Moorman et al.; Munene; Shore & Wayne dalam Allen & Meyer, 1997) karyawan dengan affective commitment yang tinggi memiliki tingkah laku organizational citizenship yang lebih tinggi daripada yang rendah.

Berdasarkan penelitian Ghirschman (1970) dan Farrell (1983), Meyer et al. (1993) meneliti tiga respon ketidakpuasan, yaitu voice, loyalty, dan neglect. Dalam penelitian yang diadakan pada perawat, affective commitment ditemukan memiliki hubungan yang positif dengan keinginan untuk menyarankan suatu hal demi kemajuan (voice) dan menerima sesuatu hal sebagaimana adanya mereka (loyalty) dan berhubungan negatif dengan tendency untuk bertingkah laku pasif ataupun mengabaikan situasi yang tidak memuaskan (neglect).

Individu dengan affective commitment yang tinggi cenderung untuk melakukan internal whistle-blowing (yaitu melaporkan kecurangan kepada bagian yang berwenang dalam perusahaan) dibandingkan external whistle-blowing (yaitu melaporkan kecurangan atau kesalahan perusahaan pada pihak yang berwenang).

Berdasarkan beberapa penelitian affective commitment yang tinggi berkorelasi negatif dengan keadaan stress yang dialami anggota organisasi (Begley & Czajka; Jamal; Ostroff & Kozlowski; Reilly & Orsak dalam Allen & Meyer, 1997).

Indikator Continuance commitment

Individu dengan continuance commitment yang tinggi akan bertahan dalam organisasi, bukan karena alasan emosional, tapi karena adanya kesadaran dalam individu tersebut akan kerugian besar yang dialami jika meninggalkan organisasi. Berkaitan dengan hal ini, maka individu tersebut tidak dapat diharapkan untuk memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi pada organisasi. Jika individu tersebut tetap bertahan dalam organisasi, maka pada tahap selanjutnya individu tersebut dapat merasakan putus asa dan frustasi yang dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Meyer & Allen (1991) menyatakan bahwa continuance commitment tidak berhubungan atau memiliki hubungan yang negatif pada kehadiran anggota organisasi atau indikator hasil pekerjaan selanjutnya, kecuali dalam kasus-kasus di mana job retention jelas sekali mempengaruhi hasil pekerjaan.

Individu dengan continuance commitment yang tinggi akan lebih bertahan dalam organisasi dibandingkan yang rendah (Allen & Meyer, 1997). Continuance commitment tidak mempengaruhi beberapa hasil pengukuran kerja (Angle & Lawson; Bycio et al.; Morrman et al. dalam Allen & Meyer, 1997). Berdasarkan beberapa penelitian continuance commitment tidak memiliki hubungan yang sangat erat dengan seberapa sering seorang anggota tidak hadir atau absen dalam organisasi.

Continuance commitment tidak berhubungan dengan tingkah laku organizational citizenship (Meyer et al., dalam Allen & Meyer, 1997), sedangkan dalam penelitian lain, kedua hal ini memiliki hubungan yang negatif. Continuance commitment juga dianggap tidak berhubungan dengan tingkah laku altruism ataupun compliance, di mana kedua tingkah laku tersebut termasuk ke dalam organizational citizenship ataupun extra-role.

Komitmen juga berhubungan dengan bagaimana anggota organisasi merespon ketidakpuasannya dengan kejadian-kejadian dalam pekerjaan (Allen & Meyer, 1997). Continuance commitment tidak berhubungan dengan kecenderungan seorang anggota organisasi untuk mengembangkan suatu situasi yang tidak berhasil ataupun menerima suatu situasi apa adanya (Allen & Meyer, 1997). Hal menarik lainnya, semakin besar continuance commitment seseorang, maka ia akan semakin bersikap pasif atau membiarkan saja keadaan yang tidak berjalan dengan baik.

Indikator Normative commitment

Individu dengan normative commitment yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa adanya suatu kewajiban atau tugas. Meyer & Allen (1991) menyatakan bahwa perasaan semacam itu akan memotivasi individu untuk bertingkahlaku secara baik dan melakukan tindakan yang tepat bagi organisasi. Namun adanya normative commitment diharapkan memiliki hubungan yang positif dengan tingkah laku dalam pekerjaan, seperti job performance, work attendance, dan organizational citizenship. Normative commitment akan berdampak kuat pada suasana pekerjaan (Allen & Meyer, 1997).

Hubungan antara normative commitment dengan ketidakhadiran seseorang jarang sekali mendapat perhatian. Normative commitment dianggap memiliki hubungan dengan tingkat ketidakhadiran dalam suatu penelitian (Meyer et al., dalam Allen & Meyer, 1997). Namun suatu penelitian lain menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variable tersebut (Hackett et al.; Somers dalam Allen & Meyer, 1997).

Sedikit sekali penelitian yang mengukur normative commitment dan role-job performance. Berdasarkan hasil penelitian normative commitment berhubungan positif dengan pengukuran hasil kerja (Randall et al., dalam Allen & Meyer, 1997) dan pengukuran laporan kerja dari keseluruhan pekerjaan (Ashfort & Saks dalam Allen & Meyer, 1997).

Normative commitment memiliki hubungan dengan tingkah laku organizational citizenship (Allen & Meyer, 1997). Walaupun demikian hubungan antara normative commitment dengan tingkah laku extra-role lebih lemah jika dibandingkan affective commitment.

Berdasarkan beberapa penelitian, sama seperti affective commitment, normative commitment yang tinggi berkorelasi negatif dengan keadaan stress anggota organisasi (Begley & Czajka; Jamal; Ostroff & Kozlowski; Reilly & Orsak dalam Allen & Meyer, 1997).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan hubungan yang negatif antara komitmen terhadap organisasi dengan intensi untuk meninggalkan organisasi dan actual turnover (Allen & Meyer; Mathieu & Zajac; Tett & Meyer dalam Allen & Meyer, 1997). Meskipun hubungan terbesar terdapat pada affective commitment, terdapat pula hubungan yang signifikan antara komitmen dan turnover variable diantara ketiga dimensi komitmen (Allen & Meyer, 1997). Sebagian besar organisasi menginginkan anggota yang berkomitmen, dan tidak hanya bertahan dalam organisasi saja.

d.   Pengaruh visi, misi dan motivasi dalam komitmen

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen dalam berorganisasi karakteristik pribadi individu, karakteristik organisasi, dan pengalaman selama berorganisasi (Allen & Meyer, 1997). Yang termasuk ke dalam karakteristik organisasi adalah struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan. Karakteristik pribadi terbagi ke dalam dua variabel, yaitu variabel demografis; dan variabel disposisional. Variabel demografis mencakup gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Dalam beberapa penelitian ditemukan adanya hubungan antara variabel demografis tersebut dan komitmen berorganisasi, namun ada pula beberapa penelitian yang menyatakan bahwa hubungan tersebut tidak terlalu kuat (Aven Parker, & McEvoy; Mathieu & Zajac dalam Allen & Meyer, 1997).

Variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi (Allen & Meyer, 1997). Hal-hal lain yang tercakup ke dalam variabel disposisional ini adalah kebutuhan untuk berprestasi dan etos kerja yang baik (Buchanan dalam Allen & Meyer, 1997). Selain itu kebutuhan untuk berafiliasi dan persepsi individu mengenai kompetensinya sendiri juga tercakup ke dalam variabel ini. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi, karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut (Allen & Meyer, 1997).

Sedangkan pengalaman berorganisasi tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi, perannya dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor atau pemimpinnya (Allen & Meyer, 1997).

e.   Membangun komitmen prilaku organisasi pendidikan

Komitmen dalam berorganisasi dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor, baik dari organisasi, maupun dari individu sendiri. Dalam perkembangannya affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment , masing-masing memiliki pola perkembangan tersendiri (Allen & Meyer, 1997).

Proses terbentuknya Affective commitment

Ada beberapa penelitian mengenai antecedents dari affective commitment. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan tiga kategori besar. Ketiga kategori tersebut yaitu :

  1. Karakterisitik Organisasi. Karakteristik organisasi yang mempengaruhi perkembangan affective commitment adalah sistem desentralisasi (bateman & Strasser, 1984; Morris & Steers, 1980), adanya kebijakan organisasi yang adil, dan cara menyampaikan kebijakan organisasi kepada individu (Allen & Meyer, 1997). Dalam penelitian ini karakteristik organisasi gereja yang dilihat adalah aliran gereja yang digunakan, bagaimana praktek kelompok sel dalam gereja tersebut dan bagaimana kedudukan kelompok sel sebagai strategi gereja.
  2. Karakteristik Individu. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa gender mempengaruhi affective commitment, namun ada pula yang menyatakan tidak demikian (Aven, Parker, & McEvoy; Mathieu &Zajac dalam Allen & Meyer, 1997). Selain itu usia juga mempengaruhi proses terbentuknya affective commitment, meskipun tergantung dari beberapa kondisi individu sendiri (Allen & Meyer, 1993), organizational tenure (Cohen; Mathieu & Zajac dalam Allen & Meyer, 1997), status pernikahan, tingkat pendidikan, kebutuhan untuk berprestasi, etos kerja, dan persepsi individu mengenai kompetensinya (Allen & Meyer, 1997)
  3. Pengalaman Kerja. Pengalaman kerja individu yang mempengaruhi proses terbentuknya affective commitment antara lain Job scope, yaitu beberapa karakteristik yang menunjukkan kepuasan dan motivasi individu (Hackman & Oldham, 1980 dalam Allen & Meyer, 1997). Hal ini mencakup tantangan dalam pekerjaan, tingkat otonomi individu, dan variasi kemampuan yang digunakan individu. Selain itu peran individu dalam organisasi tersebut (Mathieu & Zajac, 1990 dalam Allen & Meyer, 1997) dan hubungannya dengan atasan. Pengalaman berorganisasi individu didapatkan dari pelayanan yang dilakukannya dalam gereja tersebut dan juga interaksinya dengan anggota gereja lain seperti pemimpinnya.

Proses terbentuknya Continuance commitment

Continuance commitment dapat berkembang karena adanya berbagai tindakan atau kejadian yang dapat meningkatkan kerugian jika meninggalkan organisasi. Beberapa tindakan atau kejadian ini dapat dibagi ke dalam dua variable, yaitu investasi dan alternatif. Selain itu proses pertimbangan juga dapat mempengaruhi individu (Allen & Meyer, 1997).

Investasi termasuk sesuatu yang berharga, termasuk waktu, usaha ataupun uang, yang harus individu lepaskan jika meninggalkan organisasi. Sedangkan alternatif adalah kemungkinan untuk masuk ke organisasi lain. Proses pertimbangan adalah saat di mana individu mencapai kesadaran akan investasi dan alternatif, dan bagaimana dampaknya bagi mereka sendiri (Allen & Meyer, 1997).

Investasi dan alternatif yang dialami individu dalam organisasi gereja berbeda dengan organisasi lain. Investasi dan alternatif yang terjadi lebih terkait dengan kegiatan-kegiatan khas gereja dibandingkan keuntungan materi atau kedudukan yang bisa didapat dari organisasi profit biasa.

Proses terbentuknya Normative commitment

Wiener (Allen & Meyer, 1997) menyatakan normative commitment terhadap organisasi dapat berkembang dari sejumlah tekanan yang dirasakan individu selama proses sosialisasi (dari keluarga atau budaya) dan selama sosialisasi saat individu baru masuk ke dalam organisasi. Selain itu normative commitment juga berkembang karena organisasi memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi individu yang tidak dapat dibalas kembali (Allen & Meyer; Scholl dalam Allen & Meyer, 1997). Faktor lainnya adalah adanya kontrak psikologis antara anggota dengan organisasinya (Argyris; Rousseau; Schein dalam Allen & Meyer, 1997). Kontrak psikologis adalah kepercayaan dari masing-masing pihak bahwa masing-masing akan timbal balik memberi.

5.  MORAL DAN ETIK

a.  Makna konseptual tentang moral dan etik

Etika itu sendiri merupakan salah satu disiplin pokok dalam filsafat, ia merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar berhasil menjadi sebagai manusia (Franz Magnis-Suseno :1999)

Etika (ethics) yang berasal dari bahasa Yunani ethikos mempunyai beragam arti : petama, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, ugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, pencairan ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, pencairan kehidupan yang baik secara moral (Tim Penulis Rasda Karya : 1995)

Menurut K. Bertens dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga; Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-niai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk

Menurut Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Masalah tentang moral dan  etika dalam pelayanan publik di Indonesia  dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri.

Elemen ini harus diperhatikan dalam setiap fase pelayanan publik mulai dari penyusunan kebijakan pelayanan, desain struktur organisasi pelayanan, sampai pada manajemen pelayanan untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan tersebut. Dalam konteks ini, pusat perhatian ditujukan kepada aktor yang terlibat dalam setiap fase, termasuk kepentingan aktor-aktor tersebut – apakah para aktor telah benar-benar mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya, dengan menggunakan nilai-nilai moral yang berlaku umum (six great ideas) seperti nilai kebenaran (truth), kebaikan (goodness), kebebasan (liberty), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice), kita dapat menilai apakah para aktor tersebut jujur atau tidak dalam penyusunan kebijakan, adil atau tidak adil dalam menempatkan orang dalam unit dan jabatan yang tersedia, dan bohong atau tidak dalam melaporkan hasil manajemen pelayanan.

Dalam pelayanan publik, perbuatan melanggar moral atau etika sulit ditelusuri dan dipersoalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang orang “membuka rahasia” atau mengancam mereka yang mengadu. Sementara itu, kita juga menghadapi tantangan ke depan semakin berat karena standard penilaian etika pelayanan terus berubah sesuai perkembangan paradigmanya. Dan secara substantif, kita juga tidak mudah mencapai kedewasaan dan otonomi beretika karena penuh dengan dilema. Karena itu, dapat dipastikan bahwa pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus meningkat.

Konsep  Moral Dan Etika Pelayanan Publik

Bertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, salah satu diantaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Filsuf besar Aristoteles, kata Bertens, telah menggunakan kata etika ini dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Bertens juga mengatakan bahwa di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadarminta, etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), istilah etika disebut sebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dengan memperhatikan beberapa sumber diatas, Bertens berkesimpulan bahwa ada tiga arti penting etika, yaitu (1) etika sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan “sistim nilai”; (2) etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan “kode etik”; dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut “filsafat moral”. Pendapat seperti ini mirip dengan pendapat yang ditulis dalam The Encyclopedia of Philosophy yang menggunakan etika sebagai (1) way of life; (2) moral code atau rules of conduct, (Denhardt, 1988).

Salah satu uraian menarik dari Bertens (2000) adalah tentang pembedaan atas konsep etika dari konsep etiket. Etika lebih menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri – yaitu apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, misalnya mengambil barang milik orang tanpa ijin tidak pernah diperbolehkan. Sementara etiket menggambarkan cara suatu perbuatan itu dilakukan manusia, dan berlaku hanya dalam pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain, dan cenderung berlaku dalam kalangan tertentu saja, misalnya memberi sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri merupakan cara yang kurang sopan menurut kebudayaan tertentu, tapi tidak ada persoalan bagi kebudayaan lain. Karena itu etiket lebih bersifat relatif, dan cenderung mengutamakan simbol lahiriah, bila dibandingkan dengan etika yang cenderung berlaku universal dan menggambarkan sungguh-sungguh sikap bathin.

b.   prinsip yang yang dipedomani anggota organisasi

(J.J.W. Neuner dan L.B. Keeling, Modern Office Management, D.B. Taraporevala Sons & Co., Private Ltd, Bombay, 1970,hh,45-49) menyatakan ada delapan prinsip organisasi perkantoran yang esensial meliputi:

1        Prinsip tujuan

Tujuan organisasi perkantoran atau kelompok fungsi dalam organisasi perkantoran mesti dirumuskan dan dimengerti oleh setiap personalis. Tujuan yang dimengerti akan berubah menjadi mitivasi untuk mencapainya.

2        Prinsip kesatuan fungsi

Setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang mesti bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi perkantoran itu. Organisasi perkantoran merupakan suatu system yang terdiri atas sejumlah fungsi yang saling berhubungan dengan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan.

3        Prinsip hubungan individual

Organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang mesti melaksanakan pekerjaan. Kendatipun organisasi perkantoran itu merupakan sebuah system, namun individu-individulah yang menyelesaikan pekerjaannya masing-masing.

4        Prinsip kesederhanaan

Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan atas kesederhanaan dan interelasi yang jelas. Kesederhanaan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya, sedangkan interelasi yang jelas mengurangi keraguan.

5        Prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab

Setiap orang dalam organisasi perkantoran mesti diberi wewenang yang sesuai dengan tugas tanggung jawabnya sehingga ia dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya tersebut.

6.   Prinsip laporan kepada atasan tunggal

Agar tiap personalia mengetahui dengan jelas kepada siapa ia melapor, maka tiap petugas dalm organisasi perkantoran tersebut harus menerima perintah dari dan bertanggung jawab hanya kepada satu orang atasan.

7.   Prinsip kepengawasan dan kepemimpinan

Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif mesti ditegakan sehingga tujuan organisasi perkantoran itu dapat tercapai. Pengawasan yang efektif akan mencegah perubahan arah dalam mencapai tujuan. Sementara itu, pengawasan yang efektif pun merupakan proses belajar bagi organisasi di waktu yang akan datang.

8.   Prinsip jangkauan pengawasan

Agar pengawasan dan kepemimpinan dalam organisasi perkantoran efektif, jangkauan pengawasan di bawah pengawasan langsung dari seorang menejer kantor atau seorang pengawas seyogyanya dibatasi, semakin jauh pengawasan menejer kantor semakin besar kemungkinan menurunnya pertambahan kemampuan pengawasan. Gejala ini melahirkan apa yang disebut hukum semakin berkurangnya tambahan kemampuan pengawasan. Pada awalnya tambahan kemampuan pengawasan itu akan meningkat sampai mencapai titik optimum pengawasan. Setelah itu tambahan kemampuan pengawasan tersebut akan semakin berkurang, hingga akhirnya mencapai titik 0 (bahkan negatif atau kekecauan pengawasan).

DAFTAR PUSTAKA

1. Robert J. Thie Rauf, Effective Management Information Systems, E. Merril Publishing Co, Ohio, USA, 1984

2. Robert Albanese, David D. Van Fleet, Organizational Behavior: A Managerial Viewpoint, Dryden Press, Texas, 1984.

3. Heidjrachman Ranupandojo, Suad Husnan, Manajemen Personalia, BPFE, Yogyakarta, 1996.

4. M. Manulang, Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, 1990.

5. Saul. W. Gellerman, Manajer dan bawahan, Seri Manajemen No 83, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan

Manajemen, (LPPM), 1983.

6. Winardi, Manajemen Personalia, Abardin, Bandung, 1990.

7. Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

8. James. L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnely, organisasi dan Manajemen, Erlangga, Jakarta, 1994.

©

Campbell, Roald F. et. al., 1988. Pengenalan Pentadbiran Pendidikan (Terjemahan), Selangor: Universiti Pertanian Malaysia.

Mathieu, J. E., & Zajac, D.M. (1990) A review and meta analysis of the antecedents, correlates, consequences of organizational commitment. Psychological bulletin. 108, 171-194.

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the worplace theory research and application. California: Sage Publications.

Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steeras, R. (1982). Organizational linkages : the psychology of commitment, absenteeism, and turnover. San Diego, California : Academic Press.

Robbins, S. P. (2003). Organizational behavior (10th ed). New Jersey : Prentice Hall.

Ibrahim Mamat, 1993. Kepimpinan Sekolah: Teori dan Praktis, Kuala Lumpur: Pencetakan Season.

Kepimpinan. (Online) 12 Ogos 2006, http//www.teacherrock.net.

Misteri kuasa karisma. (Online) 12 Ogos 2006, http// http://www.pts.com.my .

M. Ngalim Purwanto dan Sutaadji Djojopranoto, 1975. Administrasi Pendidikan, Jakarta: Penerbit Mutiara.

Punca-punca Utama Kuasa Dalam Organisasi dan Kaedah-kaedah Untuk Mendapatkan Kuasa. (Online) 12 Ogos 2006, http// http://www.myschoolnet.ppk.kpm.my.

Power Defined by Ratzburg, Wilf H. (Online) 12 0gos 2006, http://www.geocities.com/

athens/forum/1650/htmlpower.

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Foo Say Fooi, 2003. Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Satu Langkah Ke Hadapan, Selangor: Universiti Putra Malaysia.

Bertens, K. 2000. Etika. Seri Filsafat Atma Jaya: 15. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Denhardt, Kathryn G. 1988. The ethics of Public Service. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
Henry, Nicholas. 1995. Public Administration and Public Affairs. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International, Inc.
Perry, James L. 1989. Handbook of Public Administration. San Fransisca, CA: Jossey- Bass Limited.
Shafritz, Jay.M. dan E.W.Russell. 1997. Introducing Public Administration. New York, N.Y.: Longman.http://budiutomo79.blogspot.com/2007/11/etika-dalam-pelayanan-publik.html

1. Berdasarkan sifat masalah, rancangan penelitian dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu:

Penelitian historis

menerapkan metode pemecahan yang ilmiah dengan pendekatan historis. Proses penelitiannya meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami, meramalkan atau mengendalikan fenomena atau kelompok fenomena. Penelitian jenis ini kadang-kadang disebut juga penelitian dokumenter karena acuan yang dipakai dalam penelitian ini pada umumnya berupa dokumen. Penelitian historis dapat bersifat komparatif, yakni menunjukkan hubungan dari beberapa fenomena yang sejenis dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan; bibliografis, yakni memberikan gambaran menyeluruh tentang pendapat atau pemikiran para ahli pada suatu bidang tertentu dengan menghimpun dokumen-dokumen tentang hal tersebut : atau biografis, yakni memberikan pengertian yang luas tentang suatu subyek, sifat dan watak pribadi subyek, pengaruh yang diterima oleh subyek itu dalam masa pembentukan pribadinya serta nilai subyek itu terhadap perkembangan suatu aspek kehidupan.

Penelitian deskriptif

penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu; analitis kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif; atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnyakondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.

Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperiman.

Penelitian Eksperimen

merupakan salah satu metode penelitian yang dapat dipilih dan digunakan dalam penelitian pembelajaran pada latar kelas (PTK). Penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat (cause and effect relationship), dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. Hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan (Danim, 2OO2).

Rancangan Penelitian Eksperimen

Rancangan yang akan diterapkan dalam penelitian eksperimen meliputi: pra-eksperimental, eksperimen murni, dan eksperimen kuasi.

Rancangan Pra-Eksperimental

Rancangan pra-eksperirnental yang sederhana ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan pada penelitian. Ada tiga hal yang lazim digunakan pada rancangan pra-eksperimental, yaitu:

a). Studi kasus bentuk tunggal (one-shot case study)

b). Tes awal – tes akhir kelompok tunggal (the one group pretest posttest)

c). Perbandingan kelompok statis (the static group comparison design)

Karakteristik Penelitian Eksperimen

Danim (2002) menyebutkan beberapa karakteristik penelitian eksperimental, yaitu, (1)Variabel-veniabel penelitian dan kondisi eksperimental diatur secara tertib ketat (rigorous management), baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung, maupun random (rambang). (2) Adanya kelompok kontrol sebagai data dasar (base line) untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimental. (3) Penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variansi, untuk memaksimalkan variansi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan variansi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi tidak menjadi tujuan penelitian. Di samping itu, penelitian ini meminimalkan variansi kekeliruan, termasuk kekeliruan pengukuran. Untuk itu, sebaiknya pemilihan dan penentuan subjek, serta penempatan subjek dalarn kelompok-kelompok dilakukan secara acak. (4) Validitas internal (internal validity) mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimental, untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimental yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. (5) Validitas eksternalnya (external validity) berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan penggeneralisasian pada kondisi yang sama. (6) Semua variabel penting diusahakan konstan, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi.

Rancangan Eksperimen Sungguhan

Rancangan eksperimen murni ini mempunyai tiga karakteristik, yaitu:

a)      Adanya kelompok kontrol.

b)      Siswa ditarik secara ramdom dan ditandai untuk masing-masing kelompok.

c)      Sebuah tes awal diberikan untuk mengetahui perbedaan antar kelompok.

Dua rancangan eksperimen secara garis besar dijelaskan sebagai berikut.

  • Rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized posttest only control group design)
  • Rancangan secara acak dengan tes awal dan tes akhir dengan kelompok kontrol (therandomized pretest-posttest control group design)
  • Empat kelompok solomon (the randomized solomon four group design)
  • Rancangan secara acak dengan pemasangan subjek melalui tes tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized posttest – only control group design)
  • Rancangan secara acak dengan pemasangan subjek melalui tes awal-tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized pretest – posttest cont rot group design, using)

Rancangan Eksperimen Semu

Rancangan eksperimental kuasi ini memiliki kesepakatan praktis antara eksperimen kebenaran dan sikap asih manusia terhadap bahasa yang ingin kita teliti. Beberapa rancangan eksperimen kuasi (eksperimen semu), yaitu:

  • Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes akhir dan kelompok kontrol (therandomized posttest – only control group design, using matched subject).
  • Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes awal-tes akhir dan kelompok kontrol (the randomnized posttest – only control group design, using matched subject),
  • Rancangan tiga perlakuan dengan pengaruh imbangan (a three treatment counter balanced, using matched subject) .
  • Rancangan rangkaian waktu (a basic time-series design)
  • Rancangan faktorial (factorial design).

Langkah-Langkah Kegiatan Penelitian Eksperimen

Pada umumnya, penelitian eksperirnental dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut, yaitu:

  1. Melakukan kajian secara induktif yang berkait erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.
  2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah.
  3. Melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah.
  4. Membuat rencana penelitian yang didalamnya mencakup kegiatan:
    1. Mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen;
    2. menentukan cara mengontrol;
    3. memilih rancangan penelitian yang tepat;
    4. menentukan populasi, memilih sampel (contoh) yang mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian;
    5. membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen;
    6. membuat instrumen, memvalidasi instrumen dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan;
    7. mengidentifikasi prosedur pengumpulan data. dan menentukan hipotesis.
    8. Melaksanakan eksperimen.
    9. Mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen.
    10. Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan vaniabel yang telah ditentukan.
    11. Menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya.
    12. Menginterpretasikan basil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan (Sukardi, 2003).

Studi  kasus dan Penelitian lapangan

Penelitian kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.

kekhususan

  • Ø Subjek yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan ( unit ) secara mendalam, sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atau kasus pada unit itu. Kasus bisa terbatas pada satu orang saja, satu keluarga, satu daerah, satu peristiwa atau suatu kelompok terbatas lain.
  • Ø Selain penelitian hanya pada suatu unit, ubahan-ubahan yang diteliti juga terbatas, dari ubahan-ubahan dan kondisi-kondisi yang lebih besar jumlahnya, yang terpusat pada spek yang menjadi kasus. Biasanya penelitian ini dengan cara longitudinal.

Penelitian Korelasional

Penelitian korelasional bertujuan melihat hubungan antara dua gejala atau lebih.misalnya, apakah ada hubungan antara status sosial orang tua siswa dengan prestasi anak mereka.

Penelitian Kausal-Komparatif

Penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki.

Misalnya : sikap santai siswa dalam kegiatan belajar mungkin disebabkan banyaknya lulusan pendidikan tertentu yang tidak mendapat lapangan kerja.

Kekhususan

  • Pengumpulan data mengenai gejala yang diduga mempunyai hubungan sebab akibat itu dilakukan setelah peristiwa yang dipermasalahkan itu telah terjadi ( penelitian bersifat ex post facto ).
  • Suatu gejala yang diamati, diusut kembali dari suatu faktor atau beberapa faktor pada masa lampau.

Penelitian Tindakan

Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan dalam dunia kerja atau kebutuhan praktis lain. Misalnya, meneliti keterampilan kerja yang sesuai bagi siswa putus sekolah di suatu daerah.

2. Perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif adalah:

Perbedaan Paradigma Kuantitatif-Kualitatif

Bertolak dari perbedaan-perbedaan disebut, dapat dicatat berbagai perbedaan paradigma yang cukup signifikan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian kuantitatif memiliki perbedaan paradigmatik dengan penelitian kualitatif. Secara garis besar, perbedaan dimaksud mencakup beberapa hal:

Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik. Penelitian kuantitatif dikembangkan oleh penganut positivisme yang dipelopori oleh Auguste Conte. Aliran ini berpendapat bahwa untuk memacu perkembangan ilmu-ilmu sosial, maka metode-metode IPA harus diadopsi ke dalam  riset-riset ilmu sosial (Harahap, 1992).

Karenanya dalam penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang diamati menjadi penting, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang  kemudian menghasilkan data kuantitatif.

Berbeda dengan penelitian kualitatif yang menekankan pada studi kasus, penelitian kuantitatif bermuara pada survey.

Richard dan Cook (dalam Abdullah Fajar, 1992) mengemukakan perbedaan paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

PARADIGMA KUALITATIF PARADIGMA KUANTITATIF
Menganjurkan pemakaian metode kualitatifBersandar pada fenomenologisme dan verstehen; perhatian tertuju pada pemahaman tingkah laku manusia dari sudut pandangan pelaku itu sendiri.

Pengamatan berlangsung secara alamiah (naturalistic) dan tidak dikendalikan (uncontrolled)

Bersifat subyektif

Dekat dengan data; bertolak dari perspektif dari “dalam” individu atau masyarakat yang diteliti.

Penelitian bersifat mendasar (grouned), ditujukan pada penemuan (discovery-oriented), menekankan pada perluasan (expansionist), bersifat deskriptif, dan induktif.

Berorientasi pada proses

Valid; data bersifat ‘mendalam’, ‘kaya’, dan ‘nyata.

Tidak dapat digeneralisasikan; studi di atas kasus tunggal

Bersifat holistic

Mengasumsikan adanya realitas yang bersifat dinamik

Menganjurkan pemakaian metode-metode kuantitatif.Bersandar pada positivisme logika; mencari fakta-fakta dan sebab-sebab dari gejala sosial dengan mengesampingkan keadaan individu-individu.

Pengamatan ditandasi pengukuran yang dikendalikan dan blak-blakan (obtrusive)

Bersifat obyektif

Jauh dari data; bertolak dari sudut pandangan dari “luar”

Penelitian bersifat tidak mendasar (ungrouned), ditujukan pada pengujian (verification-oriented), menekankan penegasan (confirmatory), reduksionis,

inferensial, deduktif-hipotetik.

Berorientasi pada hasil

Reliabel; data ‘keras’ dan dapat diulangDapat digeneralisasikan; studi atas banyak kasus

Bersifat partikularistik

Mengasumsikan adanya realitas yang stabil

  1. 3. Dua macam kesalahan dalam pengujian hipotesis adalah:

Pengujian Hipotesis

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hupo dan thesis. Hupo artinya sementara, atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan thesis artinya pernyataan atau teori. Karena hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya, sehingga istilah hipotesis ialah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis atau pengetesan hipotesis (testing hypothesis). Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Dengan demikian kita dihadapkan pada dua pilihan. Agar pemilihan kita lebih rinci dan mudah, maka diperlukan hipotesis alternatif selanjutnya disingkat H1 dan hipotesis nol yang selanjutnya disingkat Ho. H1 disebut sebagai hipotesis kerja atau hipotesis penelitian (research hypothesis). H1 adalah lawan atau tandingan dari Ho. Dalam pengujian hipotesis akan terjadi dua macam kesalahan, yaitu :

  1. Kesalahan tipe 1 yaitu menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak.
  2. Kesalahan tipe 2 yaitu tidak menolak hipotesis yang seharusnya ditolak.

Hubungan antara hipotesis, kesimpulan dan tipe kesalahan dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini :

Ho benar Ho salah

Menerima Ho benar Kesalahan 1

Menolak Ho Kesalahan 2 benar

Ketika merencanakan pengujian hipotesis, kedua tipe kesalahan tesebut hendaklah dibuat sekecil mungkin. Kedua tipe kesalahan tersebut dinyatakan dalam peluang. Peluang ini juga sekaligus merupakan besarnya resiko kesalahan yang ingin kita hadapi. Peluang membuat kesalahan tipe 1 biasanya dinyatakan dengan α. Dan peluang membuat kesalahan tipe 2

Tugas Statistik biasanya dinyatakan dengan β. α disebut juga taraf signifikansi, taraf arti, taraf nyata atau probability = p, taraf kesalahan dan taraf kekeliruan. Pengujian hipotesis ada tiga macam, yaitu :

  1. Uji Eka Arah, yaitu pihak kanan
  2. Uji Eka Arah, yaitu pihak kiri
  3. Uji Dwi Arah
  4. 4. 10 FENOMENA YANG BERKAITAN DENGAN PROFESI BIMBINGAN KONSELING ADALAH:

    1. Mengganggu teman pada saat proses belajar mengajar
    2. Bolos jam pelajaran
    3. Mencontek
    4. Tidak focus atau konsentrasi pada materi belajar
    5. Kurang disiplin terhadap peraturan sekolah
    6. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah
    7. Keluar masuk kelas pada saat PBM
    8. Sering terlambat
    9. Berkelahi dengan teman
    10. Melawan guru

KORELASI skip to main | skip to sidebar KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN DENGAN PROGRAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (PBKL)

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan Visi pendidikan nasional dalam mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Departemen Pendidikan Nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan profesionalas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan Visi dan Misi Depdiknas tersebut di atas, maka sebagai acuan dasar dalam rangka pengembangan Rencana Strategis Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah 2005–2009, Ditjen. Manajemen Dikdasmen merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi Ditjen. Manajemen Dikdasmen adalah: ”Mewujudkan pendidikan bermutu untuk kehidupan yang cerdas atas dasar kepribadian dan akhlak mulia bagi seluruh anak bangsa”. Dari visi dimaksud, kemudian disusun misi Ditjen Manajemen Dikdasmen yang meliputi:

  1. meningkatkan akses masyarakat untuk pendidikan dasar dan menengah,
  2. membantu/membimbing satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu,
  3. menjalin kerjasama yang efektif dan produktif dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu,
  4. membantu pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana belajar pendidikan bermutu,
  5. melakukan inovasi dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan bermutu dan akuntabel,
  6. merintis pengembangan lingkungan sekolah sebagai pusat pengembangan budaya (a centre for cultural development),
  7. mengembangkan sistem pelayanan khusus untuk peserta yang berada dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan kondisi geografis khusus.

Direktorat Pembinaan SMA sebagai bagian intergral dari Ditjen. Manajemen Dikdasmen, dituntut untuk dapat berperan aktif dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 14/2005, yang dinyatakan bahwa Direktorat Pembinaan SMA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas, maka salah satu program yang telah dilaksanakan sejak pada tahun 2007 adalah mengembangkan program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)

Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 20 Th. 2003 Bab XIV Ps. 50 ayat (5) dinyatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Hal ini didukung pula oleh prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum pada UU RI No. 20 Th. 2003 Bab III Ps. 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Kemudian pada Bab X Ps. 36 ayat (2) yang dinyatakan Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, dan pada ayat (3) menyatakan Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan ahlak mulia; c) penigkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kebijakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal juga ditekankan pada PP RI No. 19 Tahun 2005 Ps. 14 ayat (1), (2), dan (3).

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan potensi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, Direktorat Pembinaan SMA telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan diantaranya program pengembangan Pendidikan Berbasis Luas (Broad Based Education/BBE) kecakapan hidup Life Skill/LS) di sejumlah SMA yang dilaksanakan pada tahun 2003 dan 2004, dan pada tahun 2006 melaksanakan rintisan Pengembangan Sekolah Berwawasan Keunggulan Lokal Kelautan di 100 SMA, yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Departemen Kelautan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan program BBE- Life Skill dan Sekolah Berwawasan Keunggulan Lokal Kelautan tersebut di atas, menunjukkan hasil yang belum optimal dan tidak berkesinambungan. Hal tersebut disebabkan karena kedua program tersebut pembelajarannya. Hal ini disebabkan karena program tersebut pembelajarannya bukan menjadi bagian dari struktur kurikulum.

Mengacu pada Standar Isi khususnya struktur kurikulum, Direktorat Pembinaan SMA menetapkan kebijakan pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dilaksanakan secara terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal dan mata pelajaran keterampilan sebagai bagian integral dari keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan pada SMA. Hal dimaksud sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB III tentang Standar Isi pasal 14 ayat (1) yang dinyatakan bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan ayat (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani,olah raga dan kesehatan; dan ayat (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Untuk itu, diperlukan adanya Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) yang diselenggarakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Program ini merupakan salah satu upaya memberikan kesempatan kepada sekolah untuk membekali peserta didik berkaitan dengan pengetahuan dan sikap menghargai sumberdaya dan potensi yang ada di lingkungan setempat, serta mampu menggali dan memanfaatkannya untuk dapat digunakan sebagai bekal kehidupan yang akan dijalaninya di masa yang akan datang.

Kebijakan Pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal ini juga sangat relevan dengan kondisi wilayah negara Indonesia yang sangat luas, dengan aneka ragam potensi serta sumber daya yang dapat dikembangkan secara maksimal dan menjadi keunggulan lokal daerah masing-masing. Oleh karena itu diperlukan adanya program strategi implementasi PBKL sebagai bagi pemangku kebijakan di tingkat pusat,provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pendampingan.

B. Tujuan

Naskah Program Implementasi Rintisan PBKL disusun dengan tujuan :

  1. Memberikan pemahaman/persepsi yang sama tentang PBKL
  2. Sebagai panduan bagi para pemangku kebijakan dan kepentingan dalam melakukan pembinaan Rintisan PBKL.
  3. Sebagai panduan bagi sekolah dalam melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan local.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pemasalahan pokok,yaitu; korelasi skip to main | skip to sidebar kebijakan sistem pendidikan dengan program implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL)

C. Defenisi oprasional

Agar seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program rintisan PBKL di sejumlah SMA memiliki pemahaman/persepsi yang sama, perlu adanya rumusan pengertian sebagai berikut:

Keunggulan Lokal

Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Sumber lain mengatakan bahwa Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Dedidwitagama,2007

Keunggulan Lokal (KL) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu ciri khas kedaerahan dan potensi daerah, sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif.

Ciri khas kedaerahan adalah suatu bentuk kegiatan atau produk yang hanya terdapat pada satu daerah/lokal dan tidak terdapat pada daerah lainnya.

Potensi daerah adalah aset yang dimiliki oleh satu daerah tertentu yang dapat memberikan nilai benefit/kemanfaatan dan nilai effektif/kemudahan bagi daerah itu sendiri).

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi daerah yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi peserta didik. Sumberdaya dan potensi daerah dimaksud antara lain mencakup aspek SDA, SDM, ekonomi, budaya/history, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), ekologi dan lain-lain. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di satu daerah untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat).

Berkaitan dengan hal dimaksud, perlu adanya pemahaman dari semua pihak bahwa program PBKL di SMA bukan merupakan mata pelajaran baru tetapi merupakan materi pembelajaran pada Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar (SK/KD) mata pelajaran yang relevan. Materi Pembelajaran tersebut dikembangkan melalui proses analisis keunggulan lokal di daerah setempat.

Acuan Pengembangan Program PBKL di SMA

Mengacu pada berbagai pengertian tersebut di atas, maka program PBKL dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan (SMA) berdasarkan:

  1. Sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), potensi dan kebutuhan daerah yang mencakup aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ekologi, dan lain-lain.
  2. Kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik.
  3. Ketersediaan daya dukung/potensi satuan pendidikan (internal) antara lain:

a. Kurikulum Sekolah yang memuat program keunggulan lokal melalui integrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal dan keterampilan.

b. Sarana prasarana: ruang belajar, peralatan praktik, media pembelajaran, buku/bahan ajar sesuai dengan program PBKL yang diselenggarakan.

c. Ketenagaan dengan keahlian sesuai tuntutan program PBKL

d. Biaya operasional pendidikan yang diperoleh melalui berbagai sumber

  1. Ketersediaan daya dukung eksternal antara lain:

a. Dukungan Pemda Kab/Kota baik berupa kebijakan, pembinaan dan fasilitas/ pembiayaan.

b. Dukungan Pemda Kab/Kota baik berupa kebijakan, pembinaan dan fasilitas/ pembiayaan.

c. Stakeholders yang memiliki kepedulian untuk mendukung keseluruhan proses penyelenggaraan PBKL, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

d. Nara sumber yang memiliki kemampuan/keahlian sesuai dengan program keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

e. Satuan pendidikan formal lain dan/atau satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi.

D. Hipotesis

Terdapat Korelasi skip to main | skip to sidebar Kebijakan Sistem Pendidikan Dengan Program Implementasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Pbkl).

5. Menganalisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepele Sekolah Terhadap Motivasi Dan Produktivitas Kerja Guru Di Kabupaten Pidie

a. Teknik Sampling Yang Representatif Dapat Digunakan Adalah: Stratified Random Sampling atau Sampel Acak Distratifikasikan

Alasannya: Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. Dengan teknik pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap stratum tersebut dipilih sampel secara acak.

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

Teknik pengumpulan data bisa dibedakan dengan beberapa hal, seperti:

  1. Berdasarkan Setting (Setting Alamiah, Labortorium dengan melalui eksperimen, di rumah dengan mewawancarai responden, seminar, dan lain-lain)
  2. Berdasarkan sumber data: (Sumber Primer : Sumber yang langsung memberikan data dan Sumber Sekunder : Sumber yang tidak langsung memberikan data).
  3. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data dibagi lagi menjadi: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi/Gabungan
    Pengumpulan Data dengan Observasi
    Macam-macam observasi: (Sanafiah Faisal: 1990)
  • Observasi Partisipatif, yang terbagi menjadi: Observasi yang Pasif, Observasi yang Moderat, Observasi yang Aktif, dan Observasi yang Lengkap.
  • Observasi Terus Terang dan Tersamar
  • Observasi tak Terstruktur
    Observasi Partisipatif
  • Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti (Susan Stainback:1998)
  • Klasifikasi (Sanafiah Faisal:1990)
  • Partisipasi Pasif : Peneliti mengamati tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
  • Partisipasi Moderat :Peneliti ikut observasi partisipatif pada beberapa beberapa kegiatan saja, tidak semua kegiatan.
  • Partisipasi Aktif : Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber, tapi belum sepenuhnya lengkap
  • Partisipasi Lengkap : Peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan narasumber
    Observasi Terus Terang atau Tersamar
  • Peneliti berterus terang kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian.
  • Suatu saat peneliti melakukan tidak berterus terang agar dapat mengetahui informasi yang dirahasiakan narasumber.
    Observasi tak Berstruktur
  • Dilakukan dengan tidak Berstruktur karena fokus penelitian belum jelas
  • Apabila masalah sudah jelas, maka dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi

c. Teknik analisis data

Metode ini menggambarkan secara kuantitatif asosiasi ataupun relasi satu variabel interval dengan variabel interval lainnya. Sebagai contoh kita dapat lihat relasi hipotetikal antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi.

Korelasi diukur dengan suatu koefisien (r) yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah +1.00 sampai -1.00. Dengan +1.00 menyatakan hubungan yang sangat erat, sedangkan -1.00 menyatakan hubungan negatif yang erat.

Berikut ini adalah panduan untuk nilai korelasi tersebut :

+ atau - 0.80 hingga 1.00    korelasi sangat tinggi
         0.60 hingga 0.79    korelasi tinggi
         0.40 hingga 0.59    korelasi moderat
         0.20 hingga 0.39    korelasi rendah
         0.01 hingga 0.19    korelasi sangat rendah

Satu hal yang perlu diingat adalah “korelasi tidak menyatakan hubungan sebab-akibat”. Dari contoh di atas, korelasi hanya menyatakan bahwa ada relasi antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi, namun bukan “lamanya waktu belajar menyebabkan nilai ujian tinggi”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selama ini administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan tulis menulis belaka. Pandangan orang demikian ini tentu bukan tidak beralasan. Secara phisik kegiatan admninistasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau komputer. padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan administrasi lebih dari pada itu. Bahkan ada yang lebih keterlaluan lagi bahwa administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan pendukung saja dalam melengkapai kegiatan yang ada di lapangan

Tidak semuanya pandangan demikian itu benar. Kegiatan administrasi atau tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketata usahaan di sebuah lembaga mempunyai out put yang sangat penting, terkait di berbagai bidang, baik hukum, sosial maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih produk administrasi yang berupa dokumen seperti Ijazah, Sertifikat dansurat-surat penting lainnya akan mempunyai nilai tinggi sekali di mata hukum, jika akurasi isinya dijamin benar.

Oleh karena itu keakuratan data administrasi menunutut kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksana maupun pengelolanya, karena produk administrasi yang demikian ini biasanya digunakan untuk memperkuat bukti-bukti hukum.  Dalam bidang pendidikan, kebutuhan informasi mulai tentang data lembaga, sarana kurikulum sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa, banyak ditanyakan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintah dan swasta.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat umum, tentu hal ini menjadi tantangan bagipara pemikir administrasi pendidikan untuk menciptakan format data administrasi pendidikan dan sistem pengelolaan data administrasi kependidikan yang mampu mengakomodir berbagai keperluan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat ini, sudah barang tentu format administrasi pendidikan harus kapable terhadap teknologi informasi saat ini.

B. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN.

Bertolak dari pemikiran tersebut diatas, ditambah adanya kemajuan teknologi dan informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukunya saat ini, kiranya perlu adanya sebuah pembakuan format administrasi pendidikan bagi satuan-satuan pendidikan di Indonesia. Format administrasi pendidikan yang dimaksudkan adalah mudah pengelolaannya, mudah pemahamannya dan bisa ditangani oleh tenagatenaga yang pas-pasan pengetahuan Teknik Informasinya (TI). Padahal sementara ini banyak institusi baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang membutuhkan data pendidikan pada suatu lembaga pendidikan dengan berbagai macam format administrasi, sesuai kepentingan mereka.Oleh karena itu dalam lingkup masalah ini, penulis hanya membatasi dalam membahas:

  1. Format baku data administarsi kependidikan dan sistem pengelolaan data administrasi kependidikan
  2. Pelayanan informasi data administasi kependidikan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI

Banyak pengertian administrasi yang dikemukanan oleh para ahli administrasi, ada pengertian adminitasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial.

Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (1996:1) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapantahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Dalam implementasinya, administasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Henry Faysol, Harold Koontz, George R. Terry dan lain-lain, diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan Salah satu bentuk rumusan pengertian adminitasi secara luas yang sederhana antara lain menyebutkan :bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

.           Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok.

Sedangkan dalam pengertian sempit, sebagai yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” , administrasi adalah suatu

kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Selanjutnya, dalam makalah ini penulis mengartikan administrasi dalam pengertian sempit sebagai ketata usahaan. Meskipun sebenarnya antara administrasi dan ketatausahaan mempunyai arti yang jauh berbeda tetapi penulis yakin bahwa antara administrasi dengan ketatausahaan masih mempunyai keterkaitan yang sangat erat..

B. PENGERTIAN TATA USAHA

Ada beberapa pengertian tentang Tata Usaha, tetapi kesemuanya hampir mempunyai kesamaan pengertian yang mengarah kepada pengaturan tulis menulis dan catat mencatat. Berikut beberapa pengertian tentang Tata Usaha.

  1. a. Ditinjau arai asal kata

Tata Usaha terdiri dari dua kata, yaitu “Tata” dan “Usaha” yang masing-masing kurang lebih mempunyai pengertian sebagai berikut Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati., dan Usaha ialah suatu usaha dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud. Jadi menurut arti kata, Tata Usaha adalah suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja.

  1. b. Dalam Kamus Bahasa Indonesia

Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah Tata Usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis(keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan taha usaha.

  1. c. The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern

Memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keteranagn yang diperlukan dalam setiap usaha kerja.

Selanjutnya, dalam makalah ini tata usaha diberi pengertian sebagai aktivitas administrasi dalam arti sempit yaitu, kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan sehingga keterangan-keterangan itu dapat digunakan secara langsung sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi yang bersangkutan atau dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.

C. PENGERTIAN PELAYANAN

Ada beberapa pengertian tentang Pelayanan, antara lain : Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayananuga merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Munir, 2000; 17). Yang dimaksud pelayan umum adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak   Menurut Ahmad Batinggi (1999; 12) Pelayanan Umum dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat/ khalayak umum. Dengan demikian, pelayanan yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Masih banyak pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya Fandi Ciptono dan lain-lainnya.

Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik yang dilakukan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta termasuk bidang ketata usahaan harus memuat beberapa aspek, antara lain :

1)      Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loket informasi yang dimilikinya dan terpampang dengan jelas

2)      Kesederhanaan yaitu mencakup prosedur palayanan dan persyaratan pelayanan

3)      Kepastian yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugas pelayanan yang jelas

4)      Keadilan yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang

5)      Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan memenuhi kualitas teknis dan dilengkapi dengan jaminan purna pelayanan secara administrasi

6)      Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan, yaitu harus tanggap dan peduli dalam memberikan pelayanan dengan tidak mempersulit pelanggan untuk mencari keuntungan pribadi.

BAB III

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

A. PEMBAHASAN

Dengan melihat latar belakang, ruang lingkup masalah serta membandingkan dengan berbagai pengertian administrasi dan pelayanan, banyak hal tentang administrasi data kependidikan di sekolah-sekolah yang masih perlu dibenahi sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pengguna informasi kependidikan, maupun kepada siswa yang membutuhkan informasi atau dokumen kependidikan dirinya Dengan adanya teknologi informasi / komputer, selama ini setiap satuan pendidikan atau sekolah memiliki format data administrasi kependidikan dan sistem pengelolaan data adminitrasi kependidikan yang berbeda-beda.

Begitu juga program aplikasi yang digunakan juga berbeda-beda, menurut kemampuan petugas pengelolanya. Beberapa sekolah ada yang mengelola data administasii kependidikannya dengan program aplikasi Excel, Word dan Acces(Microsoft Ofice), tetapi juga ada yang mengelola dengan program aplikasi dBase Visual atau Foxpro dan bahkan ada yang menggunakan My SQL. Demikian juga petugas pengelolanya juga berbeda-beda peranan dan jabatannya di sekolah. Ada petugas pengelola data administasii kependidikan dari staf Tata Usaha, ada yang berasal dari seorang guru yang dianggap mumpuni penguasaan komputernya, tetapi juga ada yang berasal dari staf administrasi jurusan.

Hal ini paling tidak menjadi hambatan dalam rangka tukar informasi antar sekolah atau dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang data administasii kependidikan seperti data kelembagaan, kurikulum, peralatan maupun siswa dan keuangan. Belum lagi kalau melayani institusi yang membutuhkan data administasi kependidikan sesuai dengan kepentingan mereka seperti data siswa yang khusus berasal dari desa “X” karena akan diberi beasiswa, atau siswa dari keluarga kurang mampu, dan sebagainya Dari pihak-pihak yang berkopenten dan berwenang dibidang pendidikan seperti Depdiknas, Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota, kelihatannya telah menyadari kondisi ini. Telah diujicobakan dan disosialisasikan sistem pengelolaan data administasii kependidikan dan format data administasii kependidikan melalui berbagai jenis pelatihan maupun workshop. Akan tetapi kurang mendapat respon baik dari sekolahsekolah dengan berbagai alasan. Banyak sekolah yang kurang bersedia memanfaatkan sistem tersebut, karena harus entry data ulang, juga kurang kapable dengan kepentingan sekolah yang bersangkutan. Sebagai contoh, walaupun telah mengisi sistem pengelolaan data administasii kependidikan yang disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan, tetapi untuk kepentingan Ujian Nasional sekolah masih harus mengisi PCPU yang didistribusikan ke sekolah-sekolah oleh Dinas yang sama.

Demikian juga format data administasii kependidikan dan sistem pengelolaan data administasii kependidikan yang menggunanan NISN sekolah masih harus memenuhi permintaan data siswa kelas III Dinas Pendidikan Kota sehubungan dengan Uji kompetensi, walaupun semua siswa kelas III telah mempunyai NISN, yang data administasii kependidikan sudah ada disana.

B. KESIMPULAN

  1. Agar sekolah dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas akan kebutuhan data administasii kependidikan di sekolah yang bersangkutan, kepala masyarakat, sangat dibutuhkan adanya keseragaman format data administrasi kependidikan yang baku, yang mudah pengelolaanya, mudah pemahamannya serta yang paling penting kapable dengan program aplikasi yang selama ini digunakan oleh sekolah yang bersangkutan. Sudah barang tentu format data harus lengkap, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya.
  2. Disamping format data administasii kependidikan, juga sistem pengelolaan data administasii kependidikan yang menggunakan progrtam aplikasi uyang sudah familier dengan petugas-petugas pengelolanya. Kalau memang secara teknis harus menggunakan program aplikasi lain, seharusnya ada semacam pendidikan atau pelatihan cara mengkonversi sebuah data administasii kependidikan dari program aplikasi yang digunakanb sekolah ke program aplikasi yang digunakan dalam sistem pengelolaan data administasii kependidikan. Bukan sekedar pelatihan mengoperasikan sistemnya saja atau entry data saja.
  3. Mengingat data administasii kependidikan sangat penting pernannya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan di bidang pembangunan pendidikan, maka yang paling penting adalah kejujuran dan kedisiplinan petugas pengelola/up date data di setiap satuan pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Pemimpin dan Kepemimpinan  merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun  fungsional. Banyak muncul pengertian-pengertian mengenai pemimpin dan kepemimpinan, antara lain :

  1. Pemimpin adalah figur sentral yang mempersatukan kelompok (1942)
  2. Kepemimpinan adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok, dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial
  3. Brown (1936) berpendapat bahwa pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kelompok, akan tetapi boleh dipandang sebagai suatu posisi dengan potensi tinggi di lapangan. Dalam hal sama, Krech dan Crutchfield memandang bahwa dengan kebaikan dari posisinya yang khusus dalam kelompok ia berperan sebagai agen primer untuk penentuan struktur kelompok, suasana kelompok, tujuan kelompok, ideologi kelompok, dan aktivitas kelompok.
  4. Kepemimpinan  sebagai suatu kemampuan meng-handel orang lain untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan friksi sesedikit mungkin dan kerja sama yang besar, kepemimpinan merupakan kekuatan semangat/moral yang kreatif dan terarah.
  5. Pemimpin adalah individu yang memiliki program/rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti.

Muncul dua pertanyaan yang menjadi perdebatan mengenai pemimpin,

  1. Apakah seorang pemimpin dilahirkan atau ditempah?
  2. Apakah efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dialihkan dari satu organisasi ke organisasi yang lain oleh seorang pemimpin yang sama?

Untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut kita lihat beberapa pendapat berikut

  1. Pihak yang berpendapat bahwa “pemimpin itu dilahirkan” melihat bahwa seseorang hanya akan menjadi pemimpin yang efektif karena dia dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinannya.
  2. Kubu yang menyatakan bahwa “pemimpin dibentuk dan ditempa” berpendapat bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dibentuk dan ditempa. Caranya adalah dengan memberikan kesempatan luas kepada yang bersangkutan untuk menumbuhkan dan mengembangkan efektivitas kepemimpinannya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan kepemimpinan.

Sondang (1994) menyimpulkan bahwa seseorang hanya akan menjadi seorang pemimpin yang efektif apabila :

a.  seseorang secara genetika telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan

b. bakat-bakat tersebut dipupuk dan dikembangkan melalui kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinannya

c. ditopang oleh pengetahuan teoritikal yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, baik yang bersifat umum maupun yang menyangkut teori kepemimpinan.

Untuk menjawab  pertannyaan kedua dapat dirumuskan dua kategori yang sudah barang tentu harus dikaji lebih jauh lagi:

  1. Keberhasilan seseorang memimpin satu  organisasi dengan sendirinya dapat dilaihkan kepada kepemimpinan oleh orang yang sama di organisasi lain
  2. Keberhasilan seseorang memimpin satu organisasi tidak merupakan jaminan keberhasilannya memimpin organisasi lain.

BAB II

PEMBAHASAN

A. JARINGAN KOMUNIKASI

Jaringan : Saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain.  Lingkaran, Roda, Y. Rantai  semua saluran struktur jaringan komunikasi adalah:

  1. Model Rantai

Metode jaringan komunikasi di sini terdapat lima tingkatan dalam jenjang hirarkisnya dan hanya dikenal komunikasi sistem arus ke atas (upward) dan ke bawah (downward), yang artinya menganut hubungan komunikasi garis langsung (komando) baik ke atas atau ke bawah tanpa terjadinya suatu penyimpangan.

  1. Model Roda

Sistem jaringan komunikasi di sini, semua laporan, instruksi perintah kerja dan kepengawasan terpusat satu orang yang memimpin empat bawahan atau  lebih, dan antara bawahan tidak terjadi interaksi (komunikasi sesamanya).

  1. Model Lingkaran

Model jaringan komunikasi lingkaran ini, pada semua anggota/staff bisa  terjadi interaksi pada setiap tiga tingkatan hirarkinya tetapi tanpa ada   kelanjutannya pada tingkat yang lebih tinggi, dan hanya terbatas pada setiap level.

  1. Model Saluran Bebas/Semua Saluran

Model jaringan komunikasi sistem ini, adalah pengembangan model lingkaran, di mana dari semua tiga level tersebut dapat melakukan interaksi  secara timbal balik tanpa menganut siapa yang menjadi tokoh sentralnya.

e.   Model Huruf ‘Y’

Model jaringan komunikasi dalam organisasi di sini, tidak jauh berbeda dengan model rantai, yaitu terdapat empat level jenjang hirarkinya,  satu supervisor mempunyai dua bawahan dan dua atasan mungkin yang berbeda divisi/departemen.

B. ARUS KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

  1. Komunikasi ke atas

Merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hirarki yang lebih rendah ke  tingkat yang lebih tinggi. Misal : dari ketua himpunan ke ketua bidang, atau dari ketua panitia ke para pelaksana. Komunikasi ini sangat penting untuk mempertahankan dan bagi pertumbuhan organisasi. Muncul manajemen umpan balik yang dapat menumbuhkan semangat kerja bagi anggota organisasi. Adanya perasaan memiliki dan merasa sebagai bagian dari organisasi dari bawahannya. Masalah yang timbul dalam komunikasi ke atas :

1)      Karena pesan yang mengalir ke atas sering merupakan pesan yang harus didengar oleh hirarki yang lebih tinggi/atasan, para pekerja seringkali enggan menyampaikan pesan yang negatif.

2)      Seringkali pesan yang disampaikan  ketas, terutama yang menyangkut ketidakpuasan bawahan, tidak didengar atau ditanggapi oleh manajemen.

3)      Kadang-kadang pesan tidak sampai. Karena disaring oleh penjaga gerbang arus pesan. Atau bisa terjadi lebih baik bertanya pada rekan kerja atau sesama mahasiswa.

4)      Arus ke bawah terlalu besar sehingga tidak ada celah untuk menerima pesan dari bawah.

5)      Hambatan fisik. Biasanya secara fisik pimpinan dengan bawahan berjauhan.

  1. Komunikasi ke bawah

Merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hirarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contoh, pesan dari direktur pada sekretaris, dari ketua senat pada bawahannya, dll. Masalah yang timbul  Manajemen dan bawahan seringkali berbicara dengan bahasa yang berbeda.

  1. Komunikasi Lateral

Merupakan arus pesan antar sesama – ketua bidang ke ketua bidang, anggota ke anggota. Pesan semacam ini bergerak di bagian bidang yang sama di dalam organisasi atau mengalir antar bagian. Masalah yang timbul

1)      Bahasa yang khusus dikembangkan oleh divisi tertentu di dalam organisasi

2.  Merasa bidangnya adalah yang paling penting dalam organisasi  Kabar Burung Jika tiga jenis komunikasi di atas mengikuti pola struktur formal di dalam organisasi, maka yang tergolong kabar burung tidak mengikuti garis formal semacam itu. Sulit melacak sumber asli penyampai pesan. Kabar burung seringkali dipergunakan apabila:

1.  Ada perubahan besar dalam organisasi

2.  Informasinya baru

3.  Komunikasi tatap muka secara fisik mudah dilakukan

4.  Anggotanya terkelompokan pada bidang-bidang tertentu.

Banyaknya informasi yang diterima sehingga timbul kesulitan untuk menentukan informasi mana yang dianggap lebih penting untuk disampaikan terlebih dahulu. Mudahnya informasi dapat diterima dan disebarkan membuat para pemberi pesan lupa bahwa informasi yang disampaikan butuh dicerna terlebih dahulu dan itu membutuhkan waktu. Apalagi informasi yang disampaikan oleh atasan lebih banyak mengenai permasalahan daripada pemecahan.

C. TIPE-TIPE KEPEMIMPINAN

1.  Tipe Otokratik

Semua ilmuan yang berusaha memahami segi kepemimpinan otokratik mengatakan bahwa pemimpin yang tergolong otokratik dipandang sebagai karakteritik yang negatif. Dilihat dari persepsinya seorang pemimpin yang otokratik adalah seseorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan menujukan sikap yang menonjolkan “keakuannya”, antara lain dalam bentuk :

  1. kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan martabat mereka
  2. pengutmaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengkaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya.
  3. Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan.

Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang otokratik antara lain :

  1. menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya
  2. dalam menegakkan disiplin menunjukkan keakuannya
  3. bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi
  4. menggunakan pendekatan punitif dalamhal terhadinya penyimpangan oleh bawahan.

2.  Tipe Paternalistik

Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya dimasyarakat agraris. Salah satu ciri utama masuarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para anggiota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini kebapakan, sebagai tauladan atau panutan masyarakat. Biasanya tiokoh-toko adat, para ulama dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan.

3.  Tipe Kharismatik

Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang kharismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi.

4.  Tipe Laissez Faire

Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi. Karakteristik dan gaya kepemimpinan tipe ini adalah :

  1. pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif
  2. pengambilan keputusan diserahkan kepada para pejabat pimpinan yang lebih rendah dan kepada petugas operasional, kecuali dalam hal-hal tertentu yang nyata-nyata menuntut keterlibatannya langsung.
  3. Status quo organisasional tidak terganggu
  4. Penumbuhan dan pengembangan kemampuan berpikir dan bertindah yang inovatif diserahkan kepada para anggota organisasi yang bersangkutan sendiri.
  5. Sepanjang dan selama para anggota organisasi menunjukkan perilaku dan prestasi kerja yang memadai, intervensi pimpinan dalam organisasi berada pada tingkat yang minimum.

5.  Tipe Demokratik

  1. Pemimpin yang demokratik biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi
  2. . Menyadari bahwa mau tidak mau organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas aneka ragam tugas dan kegiatan yang tidak bisa tidak harus dilakukan demi tercapainya tujuan.
  3. Melihat kecenderungan adanya pembagian peranan sesuai dengan tingkatnya.
  4. Memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi dan menjunjung harkat dan martabat manusia
  5. Seorang pemimpin demokratik disegani bukannya ditakuti. Ciri ciri pemimpin dan kepemimpinan yang ideal antara lain :

1)      Pengetahuan umum yang luas, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hirarki kepemimpinan organisasi, ia semakin dituntut untuk mampu berpikir dan bertindak secara generalis.

2)      Kemampuan Bertumbuh dan Berkembang

3)      Sikap yang Inkuisitif atau rasa ingin tahu, merupakan suatu sikap yang mencerminkan dua hal: pertama, tidak merasa puas dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki; kedua, kemauan dan keinginan untuk mencari dan menemukan hal-hal baru.

4)      Kemampuan Analitik, efektifitas kepemimpinan seseorang tidak lagi pada kemampuannya melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional, melainkan pada kemampuannya untuk berpikir. Cara dan kemampuan berpikir yang diperlukan dalah yang integralistik, strategik dan berorientasi pada pemecahan masalah.

5)      Daya Ingat yang Kuat, pemimpin harus mempunyai kemampuan inteletual yang berada di atas kemampuan rata-rata orang-orang yang dipimpinnya, salah satu bentuk kemampuan intelektual adalah daya ingat yang kuat.

6)      Kapasitas Integratif, pemimpin harus menjadi seorang integrator dan memiliki pandangan holistik mengenai orgainasi.

7)      Keterampilan Berkomunikasi secara Efektif, fungsi komunikasi dalam organisasi antara lain : fungsi motivasi, fungsi ekspresi emosi, fungsi penyampaian informasi dan fungsi pengawasan.

8)      Keterampilan Mendidik, memiliki kemampuan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bawahan, mengubah sikap dan perilakunya dan meningkatkan dedikasinya kepada organisasi.

9)      Rasionalitas, semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang semakin besar pula tuntutan kepadanya untuk membuktikan kemampuannya untuk berpikir. Hasil pemikiran itu akan terasa dampaknya tidak hanya dalam organisasi, akan tetapi juga dalam hubungan organisasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi tersebut.

10)  Objektivitas, pemimpin diharapkan dan bahkan dituntut berperan sebagai bapak dan penasehat bagi para bawahannya.  Salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemudikan organisasi terletak pada kemampuannya bertindak secara objektif.

11)   Pragmatisme, dalam kehidupan organisasional, sikap yang pragmatis biasanya terwujud dalam bentuk sebagai berikut : pertama, kemampuan menentukan tujuan dan sasaran yang  berada dalam jangkauan kemampuan untuk mencapainya yang berarti menetapkan tujuan dan sasaran yang realistik tanpa melupakan idealisme. Kedua, menerima kenyataan apabila dalam perjalanan hidup tidak selalu meraih hasil yang diharapkan.

12)  Kemampuan Menentukan Prioritas, biasanya yang menjadi titik tolak strategik organisasional adalah “SWOT”.

13)  Kemampuan Membedakan hal yang Urgen dan yang Penting

14)  Naluri yang Tepat, kekampuannya untuk memilih waktu yang tepat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

15)  Rasa Kohesi yang tinggi, :senasib sepenanggungan”, keterikan satu sama lain.

16)   Rasa Relevansi yang tinggi, pemimpin tersebut mampu berpikir dan bertindak sehingga hal-hal yang dikerjakannya mempunyai relevansi tinggi dan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

17)  Keteladanan,s seseorang yang dinilai pantas dijadikan sebagai panutan dan teladan dalam sikap, tindak-tanduk dan perilaku.

18)  Menjadi Pendengar yang Baik

19)  Adaptabilitas, kepemimpinan selalu bersifat situasional, kondisonal, temporal dan spatial.

20)  Fleksibilitas, mampu melakukan perubahan dalam cara berpikir, cara bertindak, sikap dan perilaku agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi tertentu yang dihadapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hidup yang dianut oleh seseorang.

21)  Ketegasan

22)  Keberanian

23)  Orientasi Masa Depan

24)  Sikap yang Antisipatif dan Proaktif

  1. Aspek-Aspek  Dari Substansi Tugas Manajemen Pendidikan Adalah:

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan manajemen sekolah, yaitu manajemen pembelajaran atau kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen personil, manajemen sarana prasarana, manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Dalam melaksanakan setiap kegiatan manajemen sekolah tersebut, ada beberapa proses yang mesti dilalui yaitu proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Berikut diuraikan secara lebih rinci substansi masing-masing manajemen sekolah berdasarkan proses manajemen.

a. Manajemen Kurikulum

Perencanaan, meliputi membuat analisis materi pelajaran, menyusun kalender pendidikan, penyusunan program tahunan, penyusunan program semester, penyusunan program satuan pembelajaran, penyusunan rencana pembelajaran, penyusunan rencana bimbingan dan penyuluhan. Pengorganisasian, meliputi pembagian tugas mengajar dan tugas lain, penyusunan jadual pembelajaran, penyusunan jadual kegiatan perbaikan, penyusunan jadual kegiatan pengayaan, penyusunan kegiatan ekstrakurikuler, dan penyusunan jadual kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Penggerakan, meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pembukaan tahun ajaran baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Pengawasan, meliputi supervisi pelaksanaan pembelajaran, supervisi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, evaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran, dan evaluasi proses dan hasil kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

b. Manajemen Peserta Didik

Perencanaan, meliputi pendataan anak usia pra sekolah, perencanaan daya tampung, perencanaan penerimaan dan penerimaan siswa baru. Pengorganisasian, berupa pengelompokan siswa berdaarkan pola tertentu. Penggerakan, meliputi pembinaan disiplin belajar siswa, pencatatan kehadiran siswa, pengaturan perpindahan siswa, dan pengaturan kelulusan siswa. Pengawasan, berupa pemantauan siswa dan penilaian siswa.

c. Manajemen Sarana Prasarana

Perencanaan, meliputi analisis kebutuhan sarana prasarana dan perencanaan dan pengadaan sarana prasarana sekolah. Pengorganisasian, meliputi pendistribusian sarana prasarana dan penataan sarana prasarana sekolah. Penggerakan, meliputi pemanfaatan sarana prasarana , pemeliharaan sarana prasarana , inventarisasi sarana prasarana, dan penghapusan terhadap sarana prasarana sekolah. Pengawasan, meliputi pemantauan kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah.

d. Manajemen Hubungan Masyarakat

Perencanaan, meliputi analisis kebutuhan layanan khusus bagi warga sekolah dan penyusunan program layanan khusus bagi warga sekolah. Pengorganisasian, berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layana khusus bagi warga sekolah. Penggerakan, meliputi pengaturan pelaksanaan perpustakaan, koperasi sekolah, ketrampilan, unit kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, keagamaan, kantin, antar jemput siswa, makan siang siswa, dan layanan khusus lainnya. Pengawasan, meliputi pemantauan program layana khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus bagi warga sekolah. Program MBS mengupayakan agar semua aspek yang berhubungan dengan manajemen persekolahan dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan semua stakeholder disekililing sekolah. Ini meliputi proses manajemen dari tahap pra- perencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluai pelaksanaan. Jika ini terjadi maka akan ada check and balance dalam pelaksanaan kegiatan dan pendanaan persekolahan dan akan ada rasa saling membutuhkan dan mempercayai, bukan rasa curiga dan syak wasangka. Kepercayaan masyarakat ini tentunya akan memacu masyarakat untuk lebih membantu dan mendukung sekolah. Namun dalam kamus MBS kita, keterbukaan manajemen sekolah (dan meningkatnya PSM) harus mampu meningkatkan mutu KBM melalui PAKEM – sebab yang terakhir inilah ukuran akhir kegiatan MBS kita.

e. Manajemen Personil

Perencanaan meliputi analisis pekerjaan di sekolah, penyusunan formasi guru dan pegawai baru, dan perencanaan dan pengadaan guru dan pegawai baru. Pengorganisasian, berupa pembagian tugas guru dan pegawai. Penggerakan, meliputi pembinaan profesionalisme guru dan pegawai, pembinaan karir guru dan pegawai, pembinaan kesejahteraan guru dan pegawai, pengaturan perpindahan guru dan pegawai, dan pengaturan pemberhentian guru dan pegawai. Pengawasan, meliputi pemantauan terhadap kinerja guru dan pegawai dan penilaian terhadap kinerja guru dan pegawai.

f. Manajemen keuangan.

Dalam membahas sumber daya economic dan finansial dalam sebuah lembaga pendidikan, sebagai contoh sekolah, ada tiga aspek yang menurut WG Cunningham perlu diperhatikan yaitu perencanaan strategis, perencanaan pengeluaran, dan perencanaan pendapatan. Perencanaan strategis terbentuk seiring dengan berlangsungnya proses administrasi dan harus jelas sebelum memulai proses penyusunan anggaran. Perencanaan pengeluaran dan pendapatan dalam proses perencanaan akan menyediakan input dalam perencanaan operasional. Namun ketika anggaran tidak dapat mendukung apa yang sudah disusun dalam perencanaan strategis maka hubungan antara keduanya tidak akan dapat berkembang dan bisa melemahkan proses perencanaan. Sementara anggaran berperan sebagai perpaduan harapan dari seluruh program yang telah direncanakan oleh sekolah. Sistem anggaran sekolah mengatur estimasi pendapatan dan pengeluaran sekolah yang yang cukup penting, sehingga harus memperhitungkan sumber-sumber yang sesuai agar mendapatkan keuntungan sistem yang maksimal.

Perencanaan strategis memuat bangunan sistem dalam sebuah sekolah dengan tujuan tertentu dimasa yang akan datang yaitu yang berkaitan dengan visi, target, tujuan strategis dan kebijakan. Perencanaan strategis mempersiapkan koordinasi dan tujuan operasional, tetapi hanya dalam proses penentuan anggaran pada saat awal dan akhir. Selama dalam proses ini anggaran akan sangat ditentukan oleh perencanaan strategis baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedangkan perencanaan operasional lebih banyak ditentukan oleh keputusan yang diambil selama dalam proses perencanaan. Morphet, Jhon dan Ruller mengatakan suatu program pendidikan harus dipersiapkan dengan sejumlah estimasi dana tertentu sebagai antisipasi akan penggunaan dan yang berlebih dan hal tersebut seharusnya dipersiapkan sebelum menentukan jumlah biaya yang harus digunakan agar mendapatkan pencapaian hasil yang terbaik.

‘Sumber daya ekonomi dan finansial’ atau lebih tepatnya dapat disebut dengan modal, pada peringkat teratas mengenai hal-hal pokok yang harus diutamakan dalam proses perencanaan. Pada bab 2 dalam buku ini dapat ditemukan pendapat WG Cunningham berikut contoh kasus yang sedemikian lengkapnya mengenai ketidak berhasilan perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan yang penyebabnya semata-mata ditumpukan pada permasalahan finansial. Sehingga bila perencanaan yang dibuat oleh lembaga pendidikan tidak disesuaikan dengan kondisi finansial yang ada, maka berbagai implikasi negatif yang ditimbulkan harus ditanggung oleh pihak lembaga pendidikan itu sendiri. Menurutnya, perencanaan yang dibuat harus disesuaikan dengan dana yang tersedia, dan jangan pernah mengimplementasikan rencana yang sumber dananya belum jelas akan didapatkan dari mana.

Perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu pendidikan untuk pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh John Dewey. Dan agar sebuah perencanaan dalam lembaga pendidikan tersebut tidak melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, harus digunakan sebuah model perencanaan yang lebih ‘manusiawi’. Sudah tentu model perencanaan top down dengan semangat neoliberal yang ditawarkan oleh WG Cunningham tidaklah dapat mengakomodasi ‘kemanusiawian’ tersebut. Model perencanaan partisipatif dalam lembaga pendidikan, yang sering dikemukakan oleh Paulo Freire, dan model perencanaan deliberatif yang dicetuskan oleh Jurgen Habermas, adalah model-model perencanaan yang paling tepat dalam dunia pendidikan. Inti dari kedua model tersebut adalah pemanusiaan individu yang berada dalam sebuah komunitas melalui perluasan partisipasi dalam proses penentuan kebijakan, dalam hal ini yang berkaitan dengan proses perencanaan dalam dunia pendidikan.

2Prinsip- Prinsip Dari Substansi Proses

A.  Perencanaan

Salah satu faktor yang menentukan pembangunan bidang pendidikan akan mencapai sasarannya adalah perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik tentunya mensyaratkan tersedianya dukungan data yang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya (akurat) dan mutakhir. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah proses penyusunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah, melibatkan seluruh stakeholder pendidikan, dan akuntabel. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari dua sisi, yakni :

  1. Substansi isi perencanaan dan proses penyusunannya. Dari sisi substansinya, setidak-tidaknya ada 5 (lima) hal yang perlu mendapat perhatian:
  • Perencanaan seharusnya sesederhana mungkin namun jelas kaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan.
  • Perencanaan harus terukur sehingga mudah untuk dilihat sampai sejauh mana pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan seberapa hasil yang telah dicapai. Pengukuran hanya bisa dilakukan jika cukup tersedia data yang akurat dan mutakhir dari waktu ke waktu.
  • Isi perencanaan tidak terlalu muluk-muluk dan seyogyanya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan sesuai dengan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.
  • Perencanaan harus benar-benar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penggunaan data dan informasi yang akurat mutlak diperlukan untuk menjadikan perencanaan dapat diandalkan.
  • Perencanaan harus jelas jangka waktunya (tahunan, lima tahunan, sepuluh tahunan atau lebih dari itu). Hal ini diperlukan untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia dengan tepat.
  1. Dari sisi proses penyusunannya, perencanaan harus dibuat secara transparan, akuntabel, partisipatif dan aspiratif. Untuk itu, berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan harus dilibatkan sejak awal proses penyusunan perencanaan. Selain itu, sebelum disahkan menjadi dokumen resmi, perencanaan perlu dipublikasikan terlebih dahulu ke masyarakat luas melalui media masa lokal dan lokakarya-lokakarya untuk memperoleh masukan-masukan. Jika proses penyusunan seperti dilaksanakan, akan diperoleh kepedulian dan dukungan masyarakat dalam implementasi program dan kegiatan pendidikan. Dengan perencanaan pendidikan seperti ini, pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di daerah akan menjadi lebih efesien dan efektif serta dapat diterima masyarakat secara luas. Kabupaten Kebumen merupakan contoh yang baik.

B.  Pengorganisasian

Gagasan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan membuat pemetaan sekolah secara benar berasal dari Dinas Pendidikan dan Bappeda. Inisiatif itu muncul setelah para pejabat terkait termasuk salah seorang anggota DPRD dari komisi yang membidangi pendidikan mengikuti Lokakarya Pemetaan dan Perencanaan Pendidikan yang diselenggarakan Program MBE. Hal ini didasarkan pada kebutuhan nyata untuk mempunyai data yang akurat dan terkini. Ada kesadaran dan keinginan yang kuat dari penyelenggara pendidikan dan pengambil keputusan kabupaten untuk menyusun rencana pendidikan jangka panjang yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan. Dalam upaya mewujudkan inisiatif tersebut, Dinas Pendidikan dan Bappeda kemudian menyusun strategi:

  • Pertama, pembentukan tim pemetaan dan perencanaan yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah daerah dan masyarakat: Dinas Pendidikan, Bappeda, Bagian Keuangan Setda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kantor Depar temen Agama, Dewan Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli pendidikan.
  • Kedua, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang sudah ada, yakni yang dikeluarkan secara nasional oleh Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersama-sama oleh tim melalui sebuah Lokakarya Analisis Hasil Pendataan. Lokakarya ini menghasilkan peta pendidikan di setiap wilayah kecamatan dan rekomendasi program pendidikan ke depan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan mempunyai kesempatan untuk mengkoreksi data yang diperoleh. Alhasil, salah satu rekomendasi lokakarya adalah tim perlu melakukan validasi dan verifikasi data. Lokakarya ini memperoleh perhatian dari dan dihadiri oleh para pejabat teras Pemerintah Daerah, termasuk Wakil Bupati dan DPRD. Setelah verifikasi dan validasi data selesai dilaksanakan, kemudian tim menganalisis kembali data tersebut. Berdasarkan data yang sudah valid itu tim menyusun kembali rekomendasirekomendasi pengembangan pendidikan.
  • Untuk memperoleh masukan dari stakeholder pendidikan yang lebih luas, strategi ketiga yang diterapkan Kabupaten adalah mendiseminasikan hasil pengumpulan data, analisis dan rekomendasi melalui lokakarya tingkat kabupaten dimana pesertanya terdiri dari berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah yang mewakili masyarakat luas.

Banyak koreksi dan masukan yang sangat bermanfaat diperoleh dalam lokakarya tersebut. Hasil analisis data dan rekomendasi yang telah dilokakaryakan itu benar-benar dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan jangka panjang (Rencana Induk Pengembangan Pendidikan). Sebanarnya, UU No. 25/2004 tidak mewajibkan daerah membuat rencana jangka panjang dalam bidang tertentu seperti pendidikan. Dinas Pendidikan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan membuat Rencana Strategis SKPD yang berdurasi 5 tahun dan disesuaikan dengan masa jabatan Bupati dan rencana tahunan, yakni Rencana Kerja SKPD. Namun tidak ada larangan membuat RIPP kalau memang dibutuhkan dan Pemerintah Daerah Kabupaten memang merasa membutuhkannya. Perbedaan antara Renstra Pendidikan dan RIPP terletak pada cakupan dan masa berlakunya. Renstra mencakup program-program yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pendidikan, sementara RIPP mencakup seluruh program-program pendidikan termasuk yang berada di luar tupoksi Dinas Pendidikan. Jangka waktu Renstra Pendidikan adalah lima tahun sementara RIPP setidaknya berlaku sepuluh tahun. Karena cakupannya lebih luas dan waktu berlakunya RIPP lebih lama dari pada Renstra Pendidikan, maka RIPP kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra, Renja dan program-program insidental yang datang dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Kabupaten mengawali penyusunan RIPP dengan melaksanakan beberapa pertemuan kecil (focus group discussion) dengan berbagai kalangan masyarakat untuk memperoleh masukan tentang apa sebenarnya visi masyarakat Kabupaten dan misi apa yang perlu diemban untuk menggapai visi tersebut. Berdasarkan data yang dapat menggambarkan dengan jelas kondisi pendidikan saat ini dan visi yang merupakan keadaan yang hendak dicapai serta rekomendasi yang menggambarkan kebutuhan masyarakat, maka diperoleh gambaran tentang kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dan kondisi saat ini. Dari hasil analisis kesenjangan tersebut timbullah isu-isu strategis bidang pendidikan di Kabupaten yang dapat dimasukkan ke dalam beberapa kelompok, yakni akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan, mutu pendidikan termasuk jumlah dan mutu guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta masalah pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Melalui analisis kapasitas dan dikaitkan dengan hasil analisis kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat dan Propinsi, ternyata tidak semua isu-isu strategis di atas dapat dijadikan program-program strategis. Prioritas memang harus ditujukan kepada program-program strategis yang mempunyai dampak langsung dalam peningkatan pendidikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya manusia dan keuangan daerah.

Program-program strategis tersebut kemudian dirinci ke dalam kegiatan-kegiatan dan pembiayaan dari tahun ke tahun, sehingga jelas kapan suatu tujuan program bisa tercapai dan berapa biaya yang dibutuhkan. Dalam upaya memperoleh masukan dan dukungan masyarakat luas, sama halnya dengan lokakarya hasil pendataan dan analisis data maka strategi keempat yang dilakukan Kabupaten adalah mendiseminasikan rancangan RIPP melalui sebuah lokakarya yang dihadiri berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat.

c. Pengstafan

Tantangan utama dalam mengelola sumber daya manusia adalah mengelola dengan efektif dan menghilangkan praktek-praktek yang tidak efektif. Dalam kondisi seperti itu pimpinan dituntut selalu mengembangkan cara-cara baru untuk dapat menarik dan mempertahankan para pejabat dan staf berkualitas yang diperlukan instansi agar tetap mampu bersaing.

Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen secara umum, dan lebih menitikberatkan pembahasannya pada pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan optimal. Pengaturan tersebut meliputi masalah perencanaan, pengorganisasian (perancangan dan penugasan kelompok kerja), penyusunan personalia penarikan, seleksi, pengembangan, pemberian kompensasi dan penilaian prestasi kerja), pengarahan motivasi, kepemimpinan, integrasi, dan pengelolaan konflik) dan pengawasan.

Menurut Handoko (2000), manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun organisasi. Untuk itu manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar.

Mondy & Noe (1990) menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia yaitu merupakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu pimpinan dari seluruh tingkatkan terlihat dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam era fungsional tertentu, namun mereka bukanlah pimpinan sumber daya manusia. Sedangkan pimpinan sumber daya manusia sesungguhnya bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan seluruh manajemen sumber daya manusia pada seluruh fungsi yang ada sebagai usaha untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya.

Selain itu tugas utama pimpinan bagian sumber daya manusia adalah meningkatkan kesesuaian antara individu dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kualitas kesesuaian ini berpengaruh terhadap kinerja, kepuasan dan perputaran karyawan. Bagian sumber daya manusia yang baik seharusnyapaham cara menggunakan survai sikap dan alat-alat umpan balik yang lain untuk menilai kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan organisasi tempat mereka bekerja. Bagian sumber daya manusia juga seharusnya menggunakan analisis jabatan (job analysis). Analisis jabatan adalah alat untuk mendapatkan informasi deskriptisi pekerjaan dari segi kualitas dan kuantitas. Deskripsi pekerjaan yang terbaru yang didasarkan pada analisis jabatan yang logis, sangatlah penting bagi proses seleksi, penilaian, pelatihan dan pengembangan karyawan yang tepat. Menurut Dessler (1997) tanggungjawab manajemen sumber daya manusia agar efektif pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut :

a) Menempatkan orang yang benar pada pekerjaan yang tepat

b) Memulai pegawai baru dalam organisasi (orientasi)

c) Melatih pegawai untuk jabatan yang bagi mereka masih baru

d) Meningkatkan kinerja jabatan dari setiap orang

e) Mendapatkan kerja sama kreatif dan mengembangkan hubungan kerja sama yang mulus

f) Menginterpretasikan kebijakan dan prosedur organisasi

g) Mengendalikan biaya pegawai

h) Mengembangkan kemampuan dari setiap orang

i) Menciptakan dan mempertahankan semangat kerja organisasi

j) Melindungi kesehatan dan kondisi fisik pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah menetapkan kebijaksanaan organisasi untuk apat meningkatkan kontribusi atau peranan lain. Manajemen sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan efektivitas perusahaan melalui kebijaksanaan, prosedur dan metode yang digunakan untuk mengelola orang-orang dalam organisasi tersebut.

d. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan (Robbins 1997). Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki (Wagner dan Hollenbeck dalam Mantja 2001).

Oleh karena itu mudah dipahami bahwa pengawasan pendidikan adalah fungsi manajemen pendidikan yang harus diaktualisasikan, seperti halnya fungsi manajemen lainnya (Mantja 2001). Berdasarkan konsep tersebut, maka proses perencanaan yang mendahului kegiatan pengawasan harus dikerjakan terlebih dahulu. Perencanaan yang dimaksudkan mencakup perencanaan: pengorganisasian, wadah, struktur, fungsi dan mekanisme, sehingga perencanaan dan pengawasan memiliki standard dan tujuan yang jelas.

Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Sahertian (2000:19) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Burhanuddin (1990:284) memperjelas hakikat pengawasan pendidikan pada hakikat substansinya. Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar.

Pengawas satuan pendidikan/sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan (Pandong, A. 2003). Dalam satu kabupaten/kota, pengawas sekolah dikoordinasikan dan dipimpin oleh seorang koordinator pengawas (Korwas) sekolah/ satuan pendidikan (Muid, 2003).

Aktivitas pengawas sekolah selanjutnya adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan/sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian itu dilakukan untuk penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk memberikan arahan, saran dan bimbingan (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 tanggal 6 Februari 1998).

Dengan menyadari pentingnya upaya peningkatan mutu dan efektifitas sekolah dapat (dan memang tepat) dilakukan melalui pengawasan. Atas dasar itu maka kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan siswa sebagai bagian penting dari: kurikulum/mata pelajaran, organisasi sekolah, kualitas belajar mengajar, penilaian/evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan khusus, administrasi dan manajemen, bimbingan dan konseling, peran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat (Law dan Glover 2000). Lebih lanjut Ofsted (2005) menyatakan bahwa fokus pengawasan sekolah meliputi: (1) standard dan prestasi yang diraih siswa, (2) kualitas layanan siswa di sekolah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta (3) kepemimpinan dan manajemen sekolah.

Dari uraian di atas dapat dimaknai bahwa kepengawasan merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang dibinanya. Seseorang yang diberi tugas tersebut disebut pengawas atau supervisor. Dalam bidang kependidikan dinamakan pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan. Pengawasan perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berke­sinambung­an pada sekolah yang diawasinya.

e. Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan disektor pendidikan. Isu tentang pembiayaan pendidikan meliputi berbagai aspek, mulai dari bagaimana memobilisir dana untuk pendidikan, bagaimana mendistribusikannya, serta bagaimana mengawasi penggunaannya agar efektif dan efisien. Dari sisi level kebijakan, pembiayaan pendidikan tidak hanya relevan di level pemerintah, tetapi juga di level sekolah. Bagi pemerintah, sangat penting untuk diketahui berapa sebenarnya anggaran yang diperlukan untuk keperluan pendidikan pada umumnya dan khususnya untuk sekolah. Idealnya, angka ini tidak dengan serta-merta diambil dari peraturan perundang-undangan, tetapi diperoleh dari sebuah perhitungan yang valid. Dalam bahasa populer, kita perlu tahu berapa besar sebenarnya “kue” yang diperlukan. Jika sudah diperoleh gambaran tentang berapa besar “kue” yang diperlukan, persoalan berikutnya adalah bagaimana cara membagi “kue” tersebut. Anggaran pendidikan harus dialokasikan secara adil dan berorientasi pada keperluan pembelajaran siswa. Dalam hal pembiayaan pendidikan, daerah-daerah MBE diarahkan untuk dapat menerapkan berbagai hal tersebut di atas. Daerah diajak untuk menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk melayani siswa di sekolah. Daerah juga didorong untuk mengalokasikan anggaran pendidikannya secara transparan dan adil. Yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan sebuah sistem yang menjamin penggunaan dana pendidikan secara akuntabel di tingkat sekolah.

3. Sumbangan Yang Diberikan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Produktivitas Pendidikan

Sumber daya manusia yang memiliki arti penting dalam mewujudkan kegiatan yang ada. Menurut Nawawi (2001) ada tiga pengertian sumber daya manusia yaitu :

a)    Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).

b)   Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

c)    Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (lembaga).

Disamping itu, manusia adalah makhluk Tuhan yang kompleks dan unik serta diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak berdiri sendiri yaitu tubuh ( fisik / jasmani) sebagai unsur materi, dan jiwa yang bersifat non materi. Hubungan kerja yang paling intensif dilingkungan organisasi adalah antara pemimpin dengan para pekerja (staf) yang ada di bawahnya. Hubungan kerja semakin penting artinya dalam usaha organisasi mewujudkan eksistensinya dilingkungan tugas yang lebih luas dan kompetetif pada masa yang akan datang.

Sumber daya manusia memiliki keinginan, harga diri, pikiran, hak asasi, ingin dihormati dan lain-lain. Oleh karena itu sumber daya manusia harus diperlakukan sama secara hati-hati dan penuh kearifan. Sebagai contoh pengelolaan sumber daya manusia pada kegiatan pelayanan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, mengingat wajib pajak dan wajib retribusi memainkan peran penting dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Maka untuk menempatkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam posisi yang memiliki kinerja yang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mutlak diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai sifat profesionalisme dan memiliki produktivitas kerja yang tinggi.

Sumber daya manusia adalah ujung tombak pelayanan, sangat diandalkan untuk memenuhi standar mutu yang diinginkan oleh wajib pajak dan wajib retribusi. Untuk mencapai standar mutu tersebut, maka harus diciptakan situasi yang mendukung pelayanan yang memuaskan wajib pajak dan wajib retribusi.

Upaya-upaya manusia itu bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang dan berubah, seirama dengan dinamika kehidupan manusia, yang berlangsung dalam kebersamaan sebagai suatu masyarakat. Oleh karena itu salah satu situasi yang mendukung adalah seluruh peraturan pengelolaan sumber daya manusia yang berdampak pada perlakuan yang sama kepada pegawai.

Pada dasarnya kebutuhan umum yang dituntut oleh manusia terdiri dari dua macam, yaitu kebutuhan material dan kebutuhan spritual. Pembagian kebutuhan seperti ini terlalu umum untuk dijadikan pedoman dalam memotivasi bawahan. Oleh karena itu, Maslow (dalam Siagian, 1981) menyebutkan 5 tingkatan kebutuhan manusia, yang secara umum dapat dijelaskan sebagi berikut :

  1. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs), yang termasuk dalam kebutuhan ini, misalnya sandang, pangan, papan, dan tempat berlindung. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan primer dan mendesak sifatnya. Untuk itu seorang pimpinan yang ingin insruksi dan perintahnya dilaksanakan hendaknya dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
  2. Kebutuhan Keamanan (Safety Needs), yang termasuk dalam kebutuhan ini, misalnya kebutuhan akan keamanan jiwa terutama dalam jam-jam kerja. Kebutuhan akan keamanan kantor ditempat kerja, termasuk jaminan hari tua.
  3. Kebutuhan social (social Needs), yang termasuk pada tingkatan kebutuhan ini, misalnya kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk bisa diterima dilingkungan kerja, keinginan untuk maju dan tidak ingin gagal, kebutuhan akan perasaan untuk turut serta memajukan organisasi.
  4. Kebutuhan Prestise (Esteem Needs). Pada umumnya pegawai akan mempunyai prestise setelah mempunyai prestasi. Dengan demikian prestasi pegawai perlu diperhatikan oleh pimpinan organisasi. Biasanya, pegawai yang telah mempunyai prestasi yang lebih tinggi akan terus berupaya untuk meningkatkan prestasinya secara maksimal.
  5. Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (Self Actualization). Setiap karyawan pasti ingin mengembangkan kapasitas kerjanya secara optimal, misalnya melalui pendidikan latihan, seminar, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas kerja tersebut perlu mendapatkan perhatian pimpinan.

4. Peran Yang Harus Dilaksanakan Manajer Pendidikan Pada tingkat Mikro, Meso, Makro

Manajer institusi pendidikan atau organisasi-organisasi pembelajaran pada umumnya yang tampil sebagai wirausahawan adalah dambaan manajer masa kini, ketika sumber keuangan makin terbatas. Dibawah  kepemimpinannya, lembaga pendidikan akan terdorong untuk membangun perubahan kultur (Culture Change) , dimana seluruh tenaga akademis dan karyawan dirangsang untuk menjadi entrepeneur sejati. Menurut Brown (dalam Danim: 2003) inisiatif itu akan dapat dicapai jika mereka mampu menggeser kultur kerja dari sikap dan sifat organisasi yang peternalistik ke organisasi kontraktual (Culture shift that has arisan from moving from a paternalistic to contractual organization). Kemampuan membangun jaringan kerja sama dengan dunia industri harus menjadi kesadaran riil.

Dibawah manajer atau pimpinan pendidikan yang berwirausaha, dalam makna untuk kepentingan lembaga yang mengulturkan tradisi wirausaha. Kemampuan itu akan berdampak pada pembentukan identitas guru, guru dan manajer pendidikan ke arah kerja kontraktualisme baru, sejalan dengan kuatnya spirit pembelajaran berbasis industri dan perdagangan. Mereka yang memiliki sikap dan sifat kewirausahaan akan lebih banyak menggiring stafnya kearah penetapan standar keberhasilan, tidak berkutat dengan cara-cara kerja mencapai standar itu adalah menjadi bagian integral dari prilaku tenaga akademis. Banyak cara untuk mencapai tujuan tunggal/sekalipun.

Pada lembaga pendidikan yang banyak menggantungkan diri dari alokasi anggaran oleh pemerintah, isu-isu resmi yang berkaitan dengan penganggaran diposisikan sebagai isu-isu apakah organisasi itu akan bertahan atau tidak, atau sebaliknya. Isu-isu yang berkaitan dengan penurunan anggaran pemerintah dibidang pendidikan dinilai sebagai ancaman. Sebaliknya isu-isu  mengenai kenaikan anggaran dikaitkan dengan banyak hal, seperti kenaikan gaji, penambahan peralatan, pembangunan gedung baru, proyek penelitian baru dan lain-lain.

Pada lembaga pendidikan swasta atau lembaga pendidikan negeri yang telah berhasil berwirausaha atau menetapkan standar biaya yang mahal, isu-isu semacam itu tidak secara signifikan dipandang sebagai gelombang ancaman atau harapan. Manajer pendidikan atau manajer organiasasi pembelajaran pada umumnya yang mengelola lembaganya selayaknya sebuah badan usaha, meski tidak selalu berarti komersial selayaknya organisasi bisnis, mampu membangun kebiasaan bertindak (habits of action) dengan mengekpresikan “kualitas perusahaan sebagai bagian dari kepedualinnya”, apakah sebagai individu atau kolektivitas.

Istilah enterprise merujuk pada ciri-ciri perilaku antara lain:

  1. Memiliki inisiatif atau prakarsa yang tinggi.
  2. Berani mengambil resiko, setidaknya pada skala moderat.
  3. Mengedepankan harga dan aktualisasi diri.
  4. Bertanggung jawab atas tindakan pribadi.

Hubungan kontraktual antara lembaga pendidikan (terutama sekolahyang sudah mapan) dengan pemerintah, dunia usaha, atau agensi kerap dilakukan. Bagi sekolahyang sudah mapan, hubungan kontrak sudah menjadi kontraktualisme itu bisa dalam skema pemerintah (semisal hubungan antara universitas dengan lembaga penyandang dana di luar negeri), yang kucuran dananya disalurkan dalam skema kerja sama bilateral atau multilateral. Bisa juga dalam skema hubungan intern antar lembaga, tanpa dipandu oleh regulasi pemerintah, misalnya dalam kerangka hubungan kontrak antara sekolahdengan perusahaan tertentu. Nilai rupiah yang diperoleh melalui kontrak itu digunakan bagi kemaslahatan masing-masing pihak atau mungkin hanya sepihak. Disinilah esensi reformasi manajerial sekolahyang bermuara pada terbangunnya kultur wirausaha sebagai instrumen lembaga untuk menuju kemandirian. Pengalaman ini selayaknya dicontoh oleh sekolah dan lembaga atau balai latihan untuk memekarkan fungsi dan merangsang kemandirinnya.

Inisiatif memacu kewirausahaan lembaga pendidikan atau organisasi pembelajaran tidak boleh melebihi tujuan utamanya, seperti efisiensi, efektivitas, peningkatan mutu pembelajaran dan sentuhan pedagogis, membangun kultur profesional dan institusional, menata relasi-relasi sosial secara gender, dan kultur manajemen. Kultur manajemen menekankan pada keterampilan, efisiensi, koresponsifan menangkap fenomena pasar, dan mereduksi sedemikian rupa pembemkakkan struktur yang berimplikasi pada pembiayaan dalam jumlah bedar. Pada tingkat manajerial, kultur manajemen itu tercermin dari kondusivitas fungsi organisasi (seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) dan menajemen operatif (seperti kepegawaian, keuangan, akademis, sarana dan prasarana dan kehumasan). Kultur manajemen itu perlu ditunjang oleh kepemimpinan edukasional yang visioner, berpandangan jauh ke depan dengan tidak melupakan realitas lembaganya.

Dinamika perkembangan pada multisektor kehidupan, terutama sektor ekonomi politik, serta ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan penetrasi kuat pada kinerja manajerial di institusi pendidikan. Manajer pendidikan atau pimpinan organisasi pembelajaran yang kehilangan identitas profesionalisme dan progresvisme di tengah penetrasi  itu adalah mereka yang secara tidak sadar akan menenggelamkan lembaganya. Manajer pendidikan atau pimpinan organisasi pembelajaran dan stafnya akan terperangah menjadi penonton ketika kemajuan pada multisektor kehidupan itu melaju laksana gelombang pasang yangdasyat menghantam lembaga pendidikan atau organisasi pembelajaran yang berdiam diri laksana rongsokan kapal nelayan. Bukan manajer pendidikan yang kuat dengan “bertarung sendiri” yang dikehendaki melainkan mereka yang mampu membangun kolektivitas dan solidaritas berbasis aktivitas staf yang tergabung dalam unit-unit kerja (Collectivity and sense solidarity based on staff union activitas), dimana aktivitas-aktivitas itu kebanyakan muncul jika dirangsang oleh manajemen eksekutif. Sementara pada tataran “eselon rendah” dari organiasai, terutama pada tingkat praktik-praktik di ruang belajar dimana material bahan ajar dan nilai pedagogis ditranformasikan secara terus menerus bersirkulasi.

Pada level ini geliatnya banyak dipandu oleh guru tenaga kependidikan dan tenaga pengembang lainnya, yang komitmenya akan terbangun manakala kultur manajemen institusi kondusif untuk itu. Muncullah tuntutan untuk melakukan reformasi manajemen bagi terciptanya perubahan organiasasi pembelajaran, fleksibilitas pekerjaan, sikap kewirausahaan, kompetisi dan kesiapan untuk menghadapi peilihan-pilihan pengguna jasa pendidikan. Disebut “pilihan-pilihan” di sini untuk menggambarkan bahwa  pengguna jasa pendidikan (education stakeholders) akan selektif memilih jenis lembaga pendidikan yang akan dimasukinya. Hanya lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan difrensiatiflah yang akan dimasukinya. Hanya lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan difrensiatiflah yang akan menjadi pilihan utama mereka.

Ditinjau dari bentuk keorganisasian manajemen sistem pendidikan sebagaimana dipaparkan di muka, maka ruang lingkup substansi manajemen pendidikan dapat dibagi pula ke dalam tingkat-tingkat seperti: tingkat makro, meso dan tingkat mikro. Dengan istilah yang lebih populer, manajemen makro adalah pada tingkat pusat (nasional), manajemen meso adalah pada tingkat propinsi, sedangkan manajemen mikro adalah manajemen pada tingkat kabupaten atau kelembagaan. Demarkasi dari pembagian tersebut sebenarnya lebih bersifat konstektual daripada bersifat konseptual dan teknikal (Soenarya,

1988:1-2)

5. Kerangka Kerja Bidang Pendidikan

1. Pendahuluan

Penjaminan mutu pendidikansangat penting agar lulusan pendidikan dapat menyelesaikan permasalahan individu dan bangsa. Untuk menyelenggarakan pendidikan diperlukan (1) tujuan yang jelas, (2) rencana mutu keluaran dan perkiraan outcomes, (3) proses pendidikan, (4) input (5) sumberdaya, dan (6) prasarana dan sarana. Ini ditekankan pada penjaminan mutu prasarana dan sarana dalam proses pendidikan. Pokok pikiran pengelolaan prasarana dan sarana dalam proses pendidikan dapat memberi inspirasi juga dalam konteks pengabdian kepada masyarakat yang merupakan komponen pendidikan.

Istilah mutu berkelanjutan (MB) atau sustainable quality (SQ) dikenal untuk makin melekatkan makna bagi pembaca bahwa mutu harus ditingkatkan terus. Sesuatu yang saat ini telah masuk dalam kategori mutu tinggi, apabila tidak ditingkatkan dapat ketinggalan dalam 5 tahun yang akan datang. Dengan kesadaran MB diharapkan pelaku pendidikan akan memiliki hasrat besar dan kebangggaan melakukan penjaminan mutu, karena hal itu merupakan kontribusi bagi solusi masa depan bangsa. Membatasi cakupan tentang Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan Prasarana dan Sarana (SPMB-PS), sehingga hal-hal penting dalam SPMB-PS perlu ditentukan. Sebaiknya, pemahaman tentang SPMB perlu dihayati secara utuh terlebih dahulu, sebelum memikirkan dan merumuskan aspek-aspek spesifik prasarana dan sarana.

Prasarana dan sarana adalah salah satu bagian input, sedangkan input merupakan salah satu subsistem dari Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan (SPMB). Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan Prasarana dan Sarana (SPMB-PS) perlu dilakukan oleh sekolah baik oleh sekolah yang masih berkapasitas rendah maupun sekolah yang telah siap bersaing pada tataran dunia. Oleh karena itu diperlukan cara pengaturan prasarana dan sarana untuk masing-masing kondisi. Prasarana dan sarana merupakan bagian penting yang perlu dipersiapkan secara cermat dan berkesinambungan dalam SPMB, sehingga dapat dijamin selalu terjadi continuous improvement. Prasarana dan sarana yang diperlukan dalam SPMB sangat tergantung pada kebutuhan sekolahyang bersangkutan. Oleh karena itu uraian ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi kepada penyelenggara sekolah, bahwa kebijakan terhadap prasarana dan sarana merupakan open ended solution. Artinya, prasarana dan sarana yang diperlukan tergantung situasi dan kondisi tertentu, tetapi penyelenggara sekolahwajib melakukan yang terbaik dalam keterbatasan yang ada. Dengan segala keterbatasan yang ada tersebut perlu ditentukan tindakan terbaik saat ini dan rencana pengembangan ke depan dengan prinsip SPMB. Tindakan terbaik saat ini dan perencanaan di masa yang akan datang dalam penetapan SPMB-PS, tidak boleh ditetapkan tanpa dasar tetapi perlu ditetapkan dan direncanakan secara cermat.

Diharapkan dapat timbul inspirasi yang dapat diasosiasikan dengan situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Situasi dan kondisi di tempat masing-masing apabila dianalisis dapat menunjukkan kekuatan, keterbatasan, peluang, dan tantangan pengembangan pengelolaan prasarana dan sarana pada saat ini, dan inovasi untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Mengasosiasikan dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing, diharapkan dapat menginspirasi perencanaan kegiatan lain, di antaranya adalah pekerjaan laboratorium, lapangan, dan berbagai jenis kegiatan akademis. Untuk selanjutnya dapat melakukan tindakan yang lebih spesifik dan lebih optimal, sesuai dengan keadaan setempat (local optimization) untuk saat ini dan waktu yang akan datang.

Kontinum belajar dengan sarana teknologi informasi, yang terdistribusi dari No e-learning sampai dengan Fully e-learning. Masing-masing sekolah dapat merencanaka dan merealisasikan sebagian atau secara keseluruhan kontinum tersebut, sesuai situasi dan kondisi di tempat masing-masing dan tetap dapat memberi kontribusi optimalnya.

Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan Prasarana dan Sarana (SPMB-PS) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat direncanakan dan dikembangkan dengan pemikiran analog dengan SPMB-PS pendidikan. Pokok pikiran yang menjiwai uraian di atas adalah pentingnya membuat evaluasi diri tentang keadaan dan keterbatasan yang ada, serta memahami perkembangan di dunia. Evaluasi diri akan memberikan informasi tentang posisi suatu sekolah pada saat ini (base line position). Adapun pemahaman terhadap perkembangan di dunia akan menghasilkan wawasan yang luas.

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya dapat ditentukan arah kebijakan dalam memposisikan diri secara optimal, seiring dengan perjalanan waktu. Istilah yang sesuai untuk menyatakan situasi ini adalah, ”perluas wawasan dan ambil tindakan optimal sesuai kondisi lokal” (Scan globally, reinvent locally). Information Technology (IT) adalah perangkat baru, bila dipergunakan dalam pembelajaran akan dapat banyak membantu, tetapi penggunaan IT dalam proses pembelajaran tidak dapat mengambil alih seluruh peran guru.Teknologi informasi dapat mengambil alih sebagian besar aspek pendidikan, namun ada peran guru yang tidak tergantikan, yaitu:

  • Memberi arah pada mahasiswa
  • Memupuk pertumbuhan nilai-nilai (values) dan karakter
  • Mengevaluasi kemajuan pembelajaran
  • Memberi bimbingan tentang arti hidup
  • Mengembangkan kreativitas dan potensi mahasiswa.

Pemahaman dan pengembangan SPMB-PS, serta keterbatasan ketersediaan IT dapat diikuti melalui uraian sebagai berikut ini. Setelah memahami uraian di depan diharapkan dapat disusun suatu peta pemikiran, untuk menggambarkan manajemen pembelajaran secara lengkap. Dalam manajemen pembelajaran secara lengkap itu, terlihat bahwa prasarana dan sarana memiliki posisi unik dalam peta pikiran manajemen pembelajaran.

Selanjutnya, dapat ditentukan dan dipilih secara decisive danconfidence, kelengkapanprasarana dan sarana yang dianggap terbaik. Untuk menentukan prasarana-sarana yang terbaik, perlu dibicarakan bersama pihak-pihak terkait, dengan mengakomodasikan peta pemikiran yang telah dimiliki, sehingga dihasilkan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada, serta kemungkinan penambahan prasarana dan sarana yang baru.

Pada umumnya prasarana-sarana yang dimiliki oleh Sekolah di Indonesia selalu mengandung gap antara idealisme dan kenyataan. Hal ini tidak perlu dicemaskan. Cara yang dirasa dapat mengatasi kondisi ini adalah teknik optimasi secara terus menerus (continuous improvement). Peta pikiran yang telah dimiliki merupakan modal berharga sebagai dasar dalam diskusi untuk mendapatkan hal yang optimal dalam keterbatasan yang ada.

Dengan ilustrasi tersebut diharapkan pengelola sekolahtergugah dan memiliki rasa percaya diri untuk merumuskan dan melakukan tindakan nyata SPMB-PS di tempat masing-masing.

2. Mekanisme Penetapan Standar

Seperti dikemukakan dalam buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar ditetapkan dengan meramu visi program studi dan kebutuhan stakeholders. Dengan memperhatikan hal tersebut, penetapan standar prasarana dan sarana (PS) suatu sekolah perlu memperhatikan dukungan PS terhadap pelaksanaan Misi sekolah. Pengabdian kepada masyarakat dapat dikembangkan dengan pemikiran yang analog dengan standar PS pendidikan.

Sebagai contoh praktek baik dapat dikemukakan beberapa jenis standar1 dalam butir mutu Prasarana dan sarana, yaitu:

  1. Standar PS bangunan serta kesehatan lingkungan
  2. Standar PS fasilitas pembelajaran
  3. Standar PS sumber belajar (learning resources)
  4. Standar pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan alat
  5. Standar prasarana umum berupa air, listrik, dan telefon.

Standar PS bangunan serta kesehatan lingkungan, mencakup infrastruktur sekolah , harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang berlaku untuk daerah tersebut, dan dengan memperhatikan pertumbuhan

akademik. Standar PS fasilitas pembelajaran mencakup ruang kelas lengkap dengan sarana dan cukup untuk melaksanakan kurikulum. Standar PS laboratorium mencakup peralatan laboratorium, sesuai dengan jenis laboratorium masing-masing program studi. Dalam praktek baik, jumlah butir standar dalam setiap jenis standar ditetapkan oleh program studi, sesuai dengan visi, kebutuhan stakeholders, serta urgensi dan kemampuan program studi yang bersangkutan Standar PS sumber belajar (learning resources) antara lain terdiri atas peralatan, bahan, dan teknologi informasi. Sumber belajar utama terdiri atas buku-buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet dan intranet, CDROM, dan citra satelit. Sumber belajar harus diseleksi, dipilah, dan disinkronkan dengan tujuan pembelajaran. Standar pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik untuk itu diperlukan perawatan

dan apabila terjadi kerusakan dapat diperbaiki dengan cepat sehingga mengurangi waktu mati (down time) peralatan tersebut. Standar prasarana-sarana umum berupa air, listrik, dan telefon merupakan bagian penting dalam kegiatan sekolah , karena itu perlu dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan tatakelola yang jelas dan pasti sehingga penyediaan prasaran-sarana umum terselenggara secara baik dengan keandalan tinggi.

Proses penyusunan standar PS tidaklah berdiri sendiri, tetapi dilaksanakan bersama-sama dengan penyusunan standar akademik secara keseluruhan dan lengkap. Hanya saja tiap sekolahdapat menentukan butir mutu yang akan diprioritaskan untuk dilaksanakan. Penyusunan Standar dilakukan oleh suatu tim ad hoc yang diangkat oleh pimpinan sekolah . Tim terdiri atas wakil-wakil tingkat sekolah. Tim seperti ini terkadang dirasa terlalu besar, sehingga dapat menurunkan efisiensi kerja dan menyebabkan perlu waktu lama untuk menghasilkan standar. Untuk menghindari tim yang terlalu besar, maka anggota tim tidak diambil dari semua jurusan , tetapi diambil dari wakil cluster atau kelompok bidang ilmu.

Dalam pembuatan standar PS perlu dipertimbangkan standar PS untuk gedung. Standar PS gedung harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang ditentukan oleh sekolahdan departemen teknis terkait. Perlu juga diperhatikan keamanan dan kenyamanan mahasiswa di dalam ruang kuliah, di perpustakaan, dan di laboratorium. Dalam penyusunan standar panitia meminta masukan

dari lembaga, laboratorium, dan unit akademik lain di lingkungan sekolah .

Perlu dikemukakan bahwa penyusunan standar tidak sama dengan penyusunan daftar pengadaan barang. Penyusunan standar tidak menghasilkan daftar yang sangat rinci, tetapi berupa patokan. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar PS adalah agar

PS dapat digunakan secara optimal dan harus dirawat dengan baik, sehingga PS dapat dipakai secara efektif dengan selalu memperhatikan keamanan penggunanya. Draft standar PS yang telah disusun oleh panitia ad hoc sekolah dapat dikirim ke fakultas-fakultas untuk dikajiulang, dikoreksi, dan disempurnakan. Hasil kajiulang ini dipakai oleh panitia untuk menyusun draft akhir standar akademik. Draft akhir dikirim ke eksekutif yang akan mempelajari dan menyempurnakannya lagi, sebelum dikirim untuk dibahas di sekolah untuk diolah dan disahkan menjadi standar akademik sekolah .

Standar akademik sekolah ini dapat terdiri atas semua butir mutu seperti dalam Buku Pedoman Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Ditjen. Dikti, atau kurang dari itu sesuai dengan prioritas yang ditentukan oleh sekolah . Demikian pula standar yang ditentukan untuk setiap butir mutu, termasuk standar prasarana dan sarana, dapat berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain.

3. Mekanisme Pemenuhan Standar

Dalam usaha pemenuhan standar PS yang telah ditetapkan, langkah pertama adalah sosialisasi standar PS pada seluruh sivitas akademika, terutama pihak sekolah  yang berkaitan dengan prasarana dan sarana. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh sekolah bekerjasama dengan organisasi penjaminan mutu.

3.1. Pemenuhan Standar PS Bangunan Serta Kesehatan Lingkungan

Infrastruktur sekolah harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang berlaku untuk daerah tersebut. Pengembangan infrastruktur fasilitas harus dituangkan dalam rencana induk (master plan), yang meliputi gedung dan laboratorium. Infrastuktur harus direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademis. Dalam arti yang lebih luas prasarana dan sarana mencakup semua aset sekolah sepert lahan, gedung, air, listrik, telefon, yang semuanya sudah dimiliki oleh sekolah .

Yang penting mengenai aset ini adalah perlunya Praktek Baik dalam mengelola aset tersebut, agar dapat optimum dalam mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. Praktek baik ini meliputi:

  • Inventarisasi lahan;
  • Inventarisasi gedung beserta semua ruang dan

kegunaan ruang (kelas, laboratorium, administrasi dll.) Penting untuk pengembangan mutu dan efisiensi sekolah adalah bila dibuat “Sistem Informasi Lahan dan Bangunan” (SILB). Format sistem informasi ini dapat didasarkan pada keterkaitan lahan dan bangunan dengan unsur lokasi atau unsur yang menunjukkan letak objek terhadap suatu referensi spasial tertentu. Sistem informasi lahan dan bangunan dapat dikembangkan dengan pendekatan Geographic Information System (GIS), sehingga data lahan dan bangunan dikelola dalam basis data spasial dan basis data atribut. SILB biasanya memuat data seperti data dasar lahan yang berisi informasi tentang data yuridis/legal, data penggunaan lahan, data bangunan (kondisi fisik dan penggunaan), data ruang (kegunaan dan frekuensi penggunaannya,dll). Sekolah pada umumnya telah mempunyai data ini, sehingga cukup membuat kodifikasi dan memasukkan dalam SILB. Sistem Informasi ini penting dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan oleh eksekutif dalam pengembangan sekolah .

3.2. Pemenuhan Standar PS fasilitas pembelajaran

Sekolah harus memiliki standar fasilitas pembelajaran, antara lain ruang kelas dan laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan yang cukup untuk melaksanakan kurikulum, termasuk bahan dan teknologi informasi yang memadai. Perlu disediakan papan tulis, white board, overhead projector dan pengeras suara. Peralatan teknologi pendidikan yang up to date dan terdistribusi secara efektif, sehingga mudah diakses oleh pengguna.

3.3. Pemenuhan Standar PS Sumber Belajar (Learning Resources)

Sumber belajar mencakup buku teks, brosur, majalah, jurnal ilmiah, poster, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM, peta, foto udara, citra satelit dll. Sumber belajar harus terseleksi dan sinkron dengan tujuan pembelajaran. Perpustakaan digital harus diadakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan harus mempunyai rekaman elektronik tentang penelitian dan materi acuan dalam bentuk basis data full- text dalam CD-ROM. Teknologi informasi harus diadakan/terpasang dan dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi sehingga mendukung e-learning. Pusat komputer sekolah harus menyediakan layanan komputer yang aksesibel, dengan jaringan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat kampus memanfaatkan secara penuh teknologi informasi, untuk kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan administrasi.  Perpustakaan harus dilengkapi dengan fasilitas ruang baca yang memadai dan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika. Perpustakaan harus membuka layanan baca dan pinjam sekurang kurangnya 10 jam per hari. Perlu juga fasilitas peminjaman antar perpustakaan atau minimal komunikasi katalog buku dan jurnal antar perpustakaan dari beberapa sekolah . Sekolahperlu mengembangkan perpustakaan digital sesuai dengan kemajuan teknolgi informasi dan komunikasi. Pengelola perpustakaan harus mengusahakan data elektronis dari penelitian, dan bahan referensi dalam bentuk full-text data bases dalam CD-ROM.

3.4 Pemenuhan Standar Pengadaan, Pengoperasian, Perawatan, dan Perbaikan Alat

Sekolah memperoleh alat dengan jalan (1) membeli/pengadaan sendiri, (2) hibah yang diperoleh dari dalam negeri, misalnya perusahaan yang menyerahkan peralatan pendidikan atau computer kepada sekolah , (3) mengikuti proyek Ditjen. Dikti, misalnya pada masa yang telah lalu proyek Asian Development Bank, Proyek Bank Dunia atau proyek bilateral.

Sedangkan kini dimungkinkan dapat diperoleh dari Proyek Hibah Kompetisi. Pengadaan alat yang dimaksud adalah alat untuk proses belajar mengajar dan praktikum di laboratorium. Peralatan untuk proses pembelajaran termasuk alat-alat yang ditentukan dalam standar akademik sekolah , yaitu peralatan dasar seperti papan tulis, white board, overhead projector, pengeras suara, sampai peralatan teknologi pendidikan mutakhir, seperti viewer dan computer dalam kelas yang dapat dipakai untuk mengakses internet. Makin banyak ruang kelas yang mempergunakan peralatan canggih ini relatif makin baik

kualitas proses pembelajaran.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam praktek baik pengoperasian alat adalah peningkatan pemanfaatan alat laboratorium. Pembudayaan pengoperasian dan pengelolaan alat laboratorium merupakan proses yang terus menerus. Setiap kesempatan atau bila tersedia biaya, perlu diadakan penataran teknisi laboratorium. Penataran dilaksanakan sehubungan dengan pengelolaan laboratorium, keamanan pekerjaan laboratorium, perawatan atau kebersihan laboratorium, dan perawatan terencana (planned maintenance). Banyak manfaat yang diperoleh bila pelatihan dilaksanakan secara periodik, sehingga kualitas teknisi dalam mengelola alat dapat terus meningkat. Teknisi laboratorium perlu juga dilatih dalam inventarisasi peralatan, sehingga dapat mengetahui system inventarisasi dan dapat mengoperasikan perangkat lunak inventarisasi. Unit pelaksana akademik (UPA)

perlu mengimplementasikan komputerisasi peralatan laboratorium sehingga pengelolaan laboratorium dapat terlaksana secara efisien. Untuk meningkatkan pemakaian peralatan laboratorium maka perlu peningkatan ketrampilan (skill) pekerja laboratorium, juga perlu peningkatan kesejahteraan pekerja dengan insentif yang cukup dan pengembangan karir yang menarik dan jelas. Perawatan alat dimaksudkan untuk mencegah atau menunda kerusakan alat. Praktek baik dalam perawatan alat adalah disusunnya sistem perawatan alat untuk peralatan yang dipakai dalam proses pembelajaran dan peralatan yang dipakai untuk pelatihan. Manfaat dari sistem perawatan alat adalah sebagai berikut, peralatan senantiasa dapat digunakan bila diperlukan (equipment availability), masa pemakaian alat bertambah sehingga merupakan penghematan karena mengurangi anggaran untuk perbaikan maupun pembelian alat baru yang merupakan investasi yang besar. Praktek baik dalam perawatan dan perbaikan alat pada umumnya adalah:

  • Dibentuk organisasi pada tingkat sekolah , jurusan yang bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan alat.
  • Disusun tatalaksana (standard operating procedure, manual prosedur) perawatan dan perbaikan alat.
  • Dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) dianggarkan dana untuk perawatan dan perbaikan alat.
  • Ketrampilan teknisi laboratorium ditingkatkan dengan pelatihan dalam merawat dan memperbaiki alat.

3.5. Pemenuhan Standar Prasarana Umum Berupa Air, Listrik, dan Telefon

Sarana prasarana air, listrik, dan telefon merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik dan tersedia tatakelola yang jelas dan pasti, sehingga beban yang harus dibayar untuk pemakaiannya tersebar secara merata sesuai dengan frekuensi pemakaian setiap Unit Pelaksana Akademik (UPA). Dengan tatakelola yang baik, maka keandalan sistem distribusi air dan listrik, serta kontinuitas layanan telefon dapat diharapkan oleh seluruh pengguna di sekolah.

Praktek baik perawatan dan pengembangan jaringan listrik, telefon, dan distribusi air sesuai kebutuhan pengguna di sekolah. Kebutuhan harus sudah diantisipasi dan pengelolaannya dilaksanakan oleh unit-unit di sekolahyang bertanggung jawab dalam:

  • Pengelolaan dan pengembangan telepon;
  • Pengelolaan dan pengembangan jaringan listrik dan pengelolaan air bersih.

5.4. Manajemen Pengendalian Standar

Manajemen pengendalian standar pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan berlangsungnya proses peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dalam hal ini perlu diatur satu siklus SPMB-PS, dengan keyakinan terjadinya peningkatan pada setiap tahun (rentang waktu tertentu) dapat dijamin. Betapapun kecilnya peningkatan apabila selalu ada pada setiap tahun (rentang waktu tertentu), SPMB-PS akan berlangsung baik. Suatu siklus

SPMB-PS wajib dirancang terintegrasi dengan SPMB keseluruhan. Sebagai satu ilustrasi, untuk proses pembelajaran dapat dikembangkan peraturan, pengaturan, dan kesepakatan

menyangkut kata-kata kunci berikut ini

  • Pada tingkat sekolah ]/fakultas/jurusan, standar PS dinyatakan dalam daftar prasarana dan sarana, serta tersedia organisasi dan tata kerja (OTK) dalam pemakaiannya
  • Pada tingkat program studi, standar PS dinyatakan dalam spesifikasi prasarana dan sarana yang lebih spesifik, terkait dengan implementasi RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester)

Evaluasi dilakukan terhadap utility factor dan unjuk hasil kinerja pemakaian prasarana dan sarana. Berdasar hasil evaluasi dengan siklus tahunan, setiap tahun dilakukan perbaikan standar dan penjaminan dalam SPMB-PS sebagai bagian SPMB keseluruhan.

6.Konsep Dan Indikator a. Manajemen system

manajemen system  merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dsb untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran pendidikan secara makro sebagaimana yang terdapat dalam lembaga-lembaga pendidikan dapat diklasifikasikan pada beberapa hal, antara lain akuisisi pengetahuan (sasaran kognitif), pengembangan keterampilan/kemampuan (sasaran motorik) dan pembentukan sikap (sasaran afektif).

Sasaran sasaran makro ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai bentuk sasaran mikro yang dapat diukur secara rinci dan spesifik berupa apa yang diharapkan dari hasil belajar mengajar. Salah satu sasaran yang dapat diukur untuk sasaran kognitif. Untuk sasaran motorik, terkait dengan apa yang telah dihasilkan oleh siswa, sedangkan untuk sasaran afektif, terkait dengan perubahan sikap/perilaku siswa setelah proses belajar mengajar.

Oleh karena itu, pendidikan pun memerlukan adanya manajemen pendidikan yang berupaya mengkoordinasikan semua elemen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana pada manajemen secara umum, manajemen pendidikan meliputi empat hal pokok, yaitu perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggiatan pendidikan, dan pengendalian atau pengawasan pendidikan. Secara umum terdapat sepuluh komponen utama pendidikan, yaitu: peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, paket instrusi pendidikan, metode pengajaran (dalam proses belajar mengajar), kurikulum pendidikan, alat instruksi & alat penolong instruksi, fasilitas pendidikan, anggaran pendidikan, dan evaluasi pendidikan.

Perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan, agar dapat terlaksana proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengorganisasian pendidikan ditujukan untuk menghimpun semua potensi komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang sinergis untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Penggiatan pendidikan merupakan pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara pendidikan dengan memparhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Sedangkan pengendalian pendidikan dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan semua komponen pendidikan digerakkan secara sinergis dalam proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Semua hal pokok tersebut ditujukan untuk menghasilkan keluaran secara optimal seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan pendidikan.

Oleh karena itu, manajemen pendidikan dalam perkembangannya memerlukan apa yang dikenal dengan Good Management Practice untuk pengelolaannya. Tetapi pada prakteknya, Good management practice dalam pendidikan masih merupakan suatu hal yang elusif. Banyak penyelenggara pendidikan yang beranggapan bahwa manajemen pendidikan bukanlah suatu hal yang penting, karena kesalahan persepsi yang menganggap bahwa domain manajemen adalah bisnis.

b. Manajemen Prilaku

Istilah “manajemen” dapat dipandang sebagai serangkaian proses pengelolaan seperti diungkapkan oleh Terry (1977:4) bahwa: “Management is distinct process cinsisting of planning, organizing, actuatingand controlling, performed to determine and accomplish stated objektives by the use of humanbeing and other resources”. (Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya). Menurut Atmosudirdjo, (1962:179) pengertian manajemen dapat dipandang sebagai:

  1. Orang-orang

Semua orang yang mempunyai fungsi atau kegiatan pokok sebagai pemimpin-pemimpin kerja.

2.  Proses

Adanya kegiatan-kegiatan yang berarah ke bawah, jadi berupa kerjakerja untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Sistem kekuasaan

Sistem kekuasaan atau kewenangan supaya orang-orang mejalankan pekerjaannya. 18Sarwoto, (1977:134) bahwa: “Manajemen adalah satu proses kegiatan yang dengan  memanfaatkan unsur-unsur ‘man’, ‘money‘, ‘material‘ dan ‘method‘ (4 M) secara efisien mencapai sesuatu tujuan tertentu”. Pengertian ini menunjukkan bahwa manajemen dapat pula dipandang sebagai sistem kekuasaan dalam arti bahwa dalam manajemen terdapatnya pembagian tugas dan wewenang, terjadi proses pengaturan kerja. Seperti yang dikemukakan oleh Moekijat (1991:6) bahwa “ … manajer tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut bawahan”.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen tersebut, maka dalam hubungannya dengan manajemen pendidikan, dapat disimpulkan bahwa, manajemen mengandung tiga aspek, yaitu substansi, proses, dan ‘setting’ ataukonteks dimana proses manajemen itu berlangsung. Aspek substansi manajemen berkenaan dengan perangkat tugas pokok sistem manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan yang komprehensif. Pandangan filsafat menganggap bahwa pendidikan merupakan upaya menjadikan manusia sebagai manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Upaya tersebut, bukan hanya sekedar dipandang dalam arti pengajaran (proses belajar-mengajar), akan tetapi suatu proses dimana manusia dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapannya. Dengan demikian, manajemen pendidikan merupakan upaya bagaimana menciptakan situasi masyarakat dan bangsa dapat belajar.

Aspek proces, berkenaan dengan perangkat operasional system manajemen pendidikan yang menyangkut proses-proses operasional organisasi dan kepemimpinan. Bila dikaitkan dengan substansi pendidikan maka alasanalasan mengapa pendidikan memerlukan proses organisasi dan kepemimpinan;

Pertama, wawasan tentang kependidikan dan komponen-komponen yang tidak terdapat dalam substansi sistem manapun kecuali dalam sistem pendidikan.

Kedua, administrasi pendidikan memfokuskan perhatian pada proses mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, dan berperan sebagai wahana penyediaan kemudahan (fasilitasi) bagi kepentingan proses tersebut.

Ketiga, sistem pendidikan memiliki komponen bukan manusia yang khas berupa kurikulum (materi/bahan, metodelogi/teknologi pendidikan, media dan sumber belajar media serta alat/sarana pendidikan.

Keempat, sistem pendidikan memiliki komponen manusia berupa pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan (supervisi) tenga pendidik senantiasa bermuara pada keperluan pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Kelima, hubungan manajerial antara pengelola dan personel atau orang yang dikelola berada dalam posisi yang sederajat. Keenam, efisiensi-efektivitas dan produktivitas pengelolaan kegiatannya memperhatikan harkat dan martabat manusia. Kekhasan sistem tersebut, merupakan proses yang sangat berbeda dari proses manajemen lainnya.

Manajer memiliki tugas untuk melaksanakan semua kegiatan yang dibebankan organisasi padanya. Sebagaimana dalam Webster’s New World Dictionary dijelaskan bahwa : “manager-a person who manages the affairs of a business, institution, team, etc” (manajer adalah seseorang yang memimpin semua hal dari suatu perusahaan, badan atau lembaga, tim, dan sebagainya).

Apabila manajemen dapat dipandang sebagai serangkaian proses pengelolaan, yang menggunakan fungsi-fungsi manajemen, maka manajerial dapat pula dipandang sebagai kemampuan orang dalam melakukan proses-proses manajemen yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas proses kegiatan.

c. Manajemen Strategik

Fakry Gaffar (1997:2) mengartikan visi sebagai “daya pandang yang jauh, mendalam dan luas yang merupakan daya fikir abstrak yang memiliki kekuatan amat dahsyat dan dapat menerobos segala batas-batas fisik, waktu, dan tempat”.. Karena itu, dalam pandangannya, visi adalah kunci energi manusia, kunci atribut pemimpin dan pembuat kebijaksanaan. Visi dipandang sebagai suatu inovasi dalam proses Manajemen Strategik, karena baru pada akhir-akhir ini disadari dan ditemukan bahwa visi itu amat dominan peranannnya dalam proses pembuatan keputusan termasuk dalam setiap pembuatan kebijakansaaan dan penyusunanstrategi.

Dari sudut pandang Manajemen Strategik, visi, kebijaksanaan dan strategi diletakan dalam suatu kontinuun yang utuh. Oleh karena itu, keseluruhan analisis tidak terlepas dari pola fikir ini. Dalam konstruk berfikir ini maka kebijaksanaan dapat diberi arti sebagai seperangkat keputusan yang mendasar dan konprehensif yang dapat dijadikan pedoman dalam tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan strategi adalah infrastruktur yang menjabarkan kebijaksanaan dalam proses perilaku untuk mewujudkan dan merealisasikan visi menjadi suatu kenyataan. Visi, kebijaksanaan dan strategi merupakan suatu kesatuan utuh yang diperlukan dalam mengembangkan organisasi pendidikan.

Organisasi pendidikan di Indonesia mengemban tujuan dan misi yang jelas dalam konteks pembangunan bangsa secara keseluruhan. Tujuan ini merupakan arah yang harus dijadikan kiprah oleh setiap manajemen pendidikan. Sedangkan misi adalah suatu tanggung jawab dan tugas yang diemban oleh organisasi pendidikan untuk diwujudkan, misalnya membina manusia Indonesia professional yang beriman dan bertaqwa. Misi dan tujuan walaupun secara teoretik berbeda namun pada hakekatnya merupakan satu kesatuan. Tujuan dan misi ini diikat dan dilandasi oleh suatu norma, suatu keyakinan yang dijadikan pegangan dan dijadikan landasan perjuangan yang disebut nilai atau values. Nilai atau values ini membentuk landasan yang kokoh bagi tujuan dan misi organisasi pendidikan.

Values, tujuan dan misi, muncul kepermukaan dari visi. Dengan kata lain values, tujuan dan misi pada hakekatnya adalah unsur-unsur yang berkaitan erat yang mempunyai fungsi yang tidak sama namun merupakan satu kesatuan yang utuhyang muncul keluar dari visi.

d. Total Quality Manajemen

hakekat Total Quality Management (TQM)  atau manajemen kualitas terpadu sebenarnya adalah filosofi dan budaya (kerja) organisasi (phylosopy of management) yang berorentasi pada kualitas. Tujuan (goal) yang akan dicapai dalam organisasi dengan budaya  TQM adalah memenuhi atau bahkan melebihi apa yang dibutuhkan (needs) dan yang diharapkan atau diinginkan (desire) oleh pelanggan.

Dengan demikian, TQM dapat diartikan sebagai pengelolaan kualitas semua komponen (stakehorder) yang berkepentingan  dengan visi dan misi organisasi.  Jadi, pada dasarnya TQM itu bukanlah pembebanan ataupun pemeriksaan.  Tetapi, TQM adalah lebih dari usaha   untuk melakukan sesuatu  yang benar setiap waktu, daripada melakukan pemeriksaan (cheking) pada waktu tertentu ketika terjadi kesalahan. TQM bukan bekerja untuk agenda orang lain, walaupun agenda itu dikhususkan untuk  pelanggan (customer)  dan klien. Demikian juga, TQM bukan sesuatu yang diperuntukkan bagi  menajer senior  dan kemudian melewatkan  tujuan yang telah dirumuskan.

“Total” dalam  TQM adalah pelibatan semua komponen organisasi yang berlangsung secara terus-menerus. Sementara “manajemen” di dalam TQM  berarti pengelolaan setiap orang yang berada di dalam organisasi, apapun status, posisi atau perannya. Mereka semua  adalah manajer dari tanggung jawab yang dimilikinya. Senada dengan pengertian ini, Lesley dan Malcolm menyatakan bahwa dalam TQM, maka semua fungsionaris organisasi, tanpa kecuali dituntut memiliki tiga kemampuan, yaitu : Pertama,  mengerjakan hal-hal yang benar. Ini berarti bahwa hanya kegiatan yang menunjang bisnis demi memuaskan kebutuhan pelanggan yang dapat diterima. Kegiatan yang tidak perlu maka jangan dilanjutkan lagi. Kedua,  mengerjakan hal-hal dengan benar. Ini berarti bahwa semua kegiatan harus dijalankan dengan benar, sehingga hasil kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketiga,  mengerjakan hal-hal dengan benar sejak pertama kali setiap waktu. Hal ini dilandasi dengan dasar pemikiran untuk mencegah kesalahan yang timbul. Prinsipnya, menurut Lesley dan Malcolm, TQM itu merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap perencanaan dan manajemen aktivitas, yang memiliki motto:  Do the right think, first time, every time, yaitu “kerjakan sesuatu yang benar dengan benar, sejak pertama kali, setiap waktu”.

Goetsch dan Davis memberikan beberapa karakteristik manajemen  kualitas : 1) komitmen total pada peningkatan nilai secara kontinyu terhadap customer, investor dan tenaga (staf), 2) lembaga memahami dorongan pasar yang mengartikan kualitas bukan atas dasar kepentingan organisasi tetapi kepentingan customer, dan 3) komitmen untuk memimpin orang dengan perbaikan dan komunikasi terus-menerus.

Prinsipnya, TQM adalah suatu pendekatan dalam menjalankan  usaha yang mencoba untuk memaksimumkan  daya saing organisasi  melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. Karena itu, TQM memiliki beberapa karakteristik: 1) fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, 2) memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, 3) mengggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, 4) memiliki komitmen jangka panjang, 5) membutuhkan kerja sama tim (teamwork), 6) memperbaiki proses secara berkesinambungan, 7) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 8) memberikan kebebasan yang terkendali, 9) memiliki kesatuan tujuan, 10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

Lebih lanjut, Fandy Ciptono dan Anastasia menjelaskan bahwa prinsip dan unsur pokok dalam TQM , sebagai berikut:  Pertama, kepuasan pelanggan. Kualitas tidak hanya bermakna  kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi kualitas itu ditentukan oleh pelanggan (internal maupun eksternal). Kepuasan pelanggan harus dipenuhi dalam segala aspek, termasuk harga, keamanan, dan ketepatan waktu.

Kedua, respek terhadap setiap orang.  Setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreatifitas  tersendiri yang unik. Dengan begitu, setiap karyawan dipandang sebagai sumber daya organisasi yang paling bernilai. Karena itu, setiap karyawan dalam organisasi diperlakukan secara baik dan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, berbartisipasi dalam tim pengambilan keputusan.

Ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Organisasi berorientasi pada fakta. Artinya bahwa setiap keputusan organisasi harus didasarkan pada data, bukan pada perasaan (feeling). Dua konsep pokok berkait dengan fakta; 1)  prioritisasi (prioritization), yaitu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakaukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan demikian, dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang vital. 2) variasi (variation), atau variabilitas kinerja manusia. Data dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap system organisasi. Dengan demikian  manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan.

Keempat, perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan merupakan hal yang penting bagi setiap lembaga.  Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA (plan, do, check, act).

e. Balance Scorecard

Model Balanced Scorecard (BSC) adalah model sistem pengukuran kinerja yang paling populer dan banyak diimplementasikan dibanding model lainnya (Neely et al, 1995). Di Indonesia,  model BSC juga banyak digunakan oleh beberapa perusahaan BUMN dan Swasta (Vanany dan Suwignjo, 2000). Pada perusahaan BUMN, sering ditemui adanya modifikasi dengan penambahan perspektif yang berkaitan denganpemberdayaan masyarakat sebagai konsekuensi dari tugas yang diemban oleh perusahaan milik negara (Sudibyo, 1997; Lucky et al, 2002). Keunggulan model BSC dikarenakan Key Performance Indicator (KPI) sebagai metrik terkecil yang dimunculkan dari terjemahan strategi perusahaan.

Para ahli meyakini bahwa model-model system pengukuran kinerja yang didasari oleh strategi perusahaan lebih efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dibanding dengan pendekatan lainnya (Richmond, 2001). Adanya Strategy Map yang memperlihatkan saling keterkaitan antar strategi objektif dengan KPIKPI- nya disetiap perspektif memberikan kemudahan bagi para manajer memantau seberapa besar keberhasilan dan kegagalan strategi yang dipilih perusahaan (Kaplan dan Norton, 2000; Vanany, 2002) Merancang Strategy Map dan pembobotan merupakan langkah penting didalam merancang sistem pengukuran kinerja dengan model BSC. Saling keterkaitan KPI-KPI pada setiap strategi objektif di masing-masing perspektif (Finansial, Konsumen, Proses Bisnis, dan Tumbuh dan Belajar) diperlihatkan pada Strategy Map-nya.

Pembobotan perlu dilakukan didalam perancangan sistem pengukuran kinerja karena preferensi manajer terhadap tingkat kepentingan strategi objektif dengan KPI-KPI-nya berbeda satu dengan yang lain. Nilai bobot yang besar dari strategi objektif atau KPI-nya menunjukkan bahwa semakin penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya disbanding dengan strategi objektif atau KPI-nya yang bernilai kecil. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah metode pembobotan yang sering digunakan didalam merancang sistem pengukuran kinerja (Vanany, 2002; Lucky, et al, 2002; Vanany et al, 2003) . Metode ini menggunakan asumsi bahwa strategi objektif dan KPI-KPI-nya disetiap perspektif saling independent satu sama lain yang direpresentasikan dengan struktur hierarki sistem pengukuran kinerjanya. Asumsi ini secara tidak langsung mengabaikan adanya saling keterkaitan (interdependence) pada Strategy Map yang telah dirancang. Kebutuhan akan metode pembobotan yang mampu mempertimbangkan saling ketergantungan antar strategi objektif dengan KPI-KPI-nya yang ditunjukkan pada Strategy Map-nya menjadi penting untuk diteliti.

Metode Analytic Network Process (ANP) adalah salah satu metode yang mampu merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antar kriteria dan sub kriteria yang ada. Model ini merupakan pengembangan dari AHP sehingga kompleksitasnya lebih dibanding metode AHP. Selama ini dirasakan belum ada penelitian yang mengaplikasikan metode ANP pada langkah pembobotan didalam perancangan sistem pengukuran kinerja untuk model BSC. Oleh karena itu perlu adanya penelitian yang bersifat aplikatif dari metode ANP untuk langkah pembobotan didalam merancang sistem pengukuran kinerja di suatu perusahaan dengan model BSC.

“Aceh, kau mungkin sudah letih meratap, sehingga tak dapat lagi mengharap bahkan tak butuh lagi diratapi. Banjir laut tsunami itu seperti air matamu sendiri, yang menuntaskan semua ratap dan harap itu. Seperti menjadi pamungkas bahwa “budi” dan “kebaikan hati” global yang terjadi sekarang ini hanyalah penanda mutahir dari permainan dan persaingan kepentingan-kepentingan politis, ekonomis, dan ideologis. Tak satupun di antara yang menyuarakan dan menyiapkan pembenahan atau pemulihan dunia adab atau infrastruktur budaya Aceh: dua hal yang ratusan tahun justru menjadi kekuatan utama, potensi terbesar dan identitas terbaik Aceh.

A. Latarbelakang Masalah Bagi rakyat Indonesia tanggal 26 Desembar 2004 lalu mungkin menjadi penghujung penutup tahun yang tidak akan terlupakan. Betapa tidak, belum hilang duka atas bencana gempa bumi yang melanda saudara kita di Alor dan Nabire, bangsa Indonesia kembali dikejutkan dengan bencana gempa dan tsunami yang melanda saudara kita di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumut. Ribuan jiwa menjadi korban, ribuan rumah hancur atau rata dengan tanah, sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, pasar dan pertokoan lumpuh total, sementara mereka yang selamat terpaksa menjadi pengungsi di berbagai tempat penampungan. Musibah, bencana dan ujian berat nampaknya tidak juga berhenti dan kembali menjadi bagian kehidupan masyarakat di NAD. Belum selesai penyelesaian konflik politik dan kekerasan bersenjata, kini saudara kita di NAD harus kembali diuji dengan dahsyatnya kekuasaan alam. Hanya dalam waktu sekejap, gempa dan tsunami telah memporakporandakan seluruh bentuk dan akitivitas kehidupan di Bumi Serambi Mekkah tersebut. Walaupun infrastruktur di Aceh luluh-lantak dihantam gempa dan gelombang tsunami 26 Desember lalu, namun masyarakat dan pemerintah tidak boleh larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Walaupun lebih seribu guru hilang/meninggal dan lebih kurang 50 persen bangunan sekolah di Provinsi Aceh (kini Nanggroe Aceh Darussalam) hancur digoyang gempa tektonik berkekuatan 8,9 skala richter dan diterjang gelombang tsunami akibat meluapnya air laut, namun masyarakat dan pemerintah tidak boleh pesimis apalagi skeptis. Harus ada upaya untuk tetap menghidupkan dunia pendidikan di sana, sehingga proses belajar-mengajar di daerah-daerah korban bencana alam, seperti Banda Aceh, Meulaboh, Aceh Utara, Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Simeulue dll harus segera/secepatnya bisa berjalan kembali. Rehabilitasi dan rekonstruksi kembali bumi NAD pasca gempa bumi dan tsunami merupakan agenda utama dalam membangun kembali NAD. Kerugian materiil dan non-materiiil yang tidak terhitung, tidak saja menimbulkan trauma berat bagi saudara kita NAD, namun juga telah menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Salah satu aspek terpenting dalam membangun kembali NAD adalah pembangunan sektor pendidikan. Dengan membangun kembali pendidikan di NAD tentunya akan menghilangkan kekhawatiran akan hilangnya satu generasi yang berkualitas di NAD. Karena melalui pendidikanlah pembentukan kualitas sumberdaya manusia NAD di masa kini dan mendatang sangat ditentukan. Hemat kita, kalau kendalanya pada kekurangan tenaga pengajar (guru) maka tidak ada alternatif lain selain mendatangkan guru-guru dari luar Aceh. Setidaknya anak-anak didik di tempat-tempat pengungsian bisa meneruskan pendidikannya meskipun dengan guru seadanya. Penambahan guru bantu bisa menjadi salah satu alternatif dan solusi untuk menghindari terjadinya stagnasi dan putus sekolah di kalangan anak Aceh korban bencana. Paling mudah mendapatkan guru untuk mengisi kekurangan guru di daerah-daerah korban bencana alam gempa dan tsunami di Aceh adalah dengan mendatangkan guru dari luar Aceh. Kalau mengharapkan guru yang berkualitas betul akan memakan waktu lama, maka sebaiknya didrop ke Aceh guru-guru bantu. Tentunya, para guru bantu yang mengajar di Aceh nantinya diprioritaskan menjadi PNS. Kalau memindahkan guru negeri ke Aceh pasti memakan waktu panjang, berliku-liku. Banyak saja alasan mereka untuk menolak dipindahkan ke Aceh. Padahal, ketika mendaftar sebagai CPNS mereka sudah membuat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun itu hanya teori, sementara dalam praktiknya sangat sulit memindahkan guru dari kota ke daerah, apalagi daerahnya tengah dilanda konflik dan bencana pula. Kita senang dan bersyukur melihat keseriusan pemerintah, badan-badan swasta dan lembaga swadaya masyarakat (SLM) serta relawan-relawan lainnya, sehingga proses belajar-mengajar di daerah-daerah yang hancur dilanda gempa dan tsunami sudah berjalan sejak beberapa hari lalu. Namun jangan harap mereka bisa belajar sebagaimana di sekolah normal. Apalagi kalau gurunya sangat minim, bukunya belum lengkap, dan kebanyakan relawan yang klasifikasinya bukan pendidik. Justru itu, keberadaan relawan untuk mengajar kita harap hanya untuk sesaat saja, dan selanjutnya pemerintah wajib mendatangkan guru yang benar-benar berlatar belakang pendidik, di mana eksistensi guru bantu menjadi penting. Kita bisa menyadari kalau pemerintah mengalami kesulitan untuk melaksanakan proses belajar di Aceh saat ini. Kendalanya luar biasa banyak, kompleks, termasuk kekurangan guru, gedung rusak dan roboh serta peralatan untuk proses belajar-mengajar hilang dan rusak berat. Namun begitu, pemerintah tidak boleh pesimis. Berbagai terobosan bisa dilakukan, seperti mendirikan tenda-tenda tempat belajar sementara. Ini penting agar anak didik di sana tidak terlalau lama meninggalkan bangku sekolah dan akhirnya putus sekolah. Untuk itulah semua pihak diharapkan bisa membantu agar proses belajar-mengajar di Aceh ini dapat berjalan semakin baik dari hari ke hari. Peranan Depdiknas sangat menentukan agar persoalan pendidikan secara perlahan berangsur bisa ditangani walaupun masih harus disesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Melihat kehancuran gedung-gedung sekolah di Aceh yang demikian banyak, maka pembuatan sekolah-sekolah darurat di sekitar lokasi pengungsian merupakan jalan ke luar yang tepat. Untuk melakukan rehabilitasi sekolah yang sudah hancur tentunya memakan waktu lama dan biaya yang tidak kecil. Untuk saat ini sulit diharapkan, sehingga sekolah darurat dengan menggunakan tenda dan guru seadanya sudah harus dilakukan secepatnya. Alternatif lain adalah mengungsi ke daerah lain. Bisa ke sekolah-sekolah yang ada di Aceh maupun ke luar Aceh, seperti kota Medan dan kota-kota lainnya di Indonesia. Untuk itu kiranya pemerintah perlu membuat kebijakan agar siswa Aceh korban gempa dan tsunami wajib diterima dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan (SPP). Kebijakan Depdiknas perlu agar jangan ada sekolah yang menolak murid atau mahasiswa korban bencana asal Aceh Dalam kondisi darurat adalah tidak mungkin bagi pelajar di Aceh untuk melengkapi segala surat-surat kepindahannya. Sebab, seluruhnya sudah hancur dan hilang, seperti rapor, buku-buku. Bahkan, kantor pemerintahan setempat pun lumpuh. Itulah sebabnya perlu dibuat kebijakan khusus untuk menanggulangi masalah pendidikan di Aceh saat ini. Tentunya evakuasi dan pendataan korban harus jalan terus. Kita ikut prihatin melihat banyaknya kerusakan sarana dan prasarana pendidikan di Aceh, termasuk banyaknya guru yang meninggal dan mengalami luka-luka. 400 gedung sekolah berbagai tingkatan di Aceh tercatat mengalami kerusakan. Khusus di Banda Aceh dan Aceh Besar 1.538 guru meninggal dan hilang, serta sekitar 1.000 orang mengalami cidera fisik dan kini mengungsi. Itu sebabnya mendatangkan guru bantu sangat mendesak untuk memulihkan proses belajar-mengajar di sana. Selain itu, diperlukan peralatan belajar-mengajar untuk memudahkan anak didik menangkap pelajaran. Dan semua itu perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. (copyright @2002 WASPADA Online 15 januari 2005- www.waspada.co.id) Kita harapkan permasalahan pendidikan di Aceh bisa segera ditanggulangi. Jika tidak, maka generasi muda Aceh di masa mendatang bisa mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan banyaknya kendala, di mana sebelumnya ratusan sekolah dibakar GAM. Data sementara yang tercatat di Posko Penanganan Pasca-gempa Depdiknas memperlihatkan sedikitnya seribu guru hilang, dan 140 ribu siswa SD serta 20 ribu siswa SMP saat ini tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena sekolah mereka rusak atau bahkan hilang. Jumlah gedung yang hancur meliputi 914 bangunan sekolah dasar (SD), 155 sekolah menengah pertama (SMP), 67 sekolah menengah umum (SMU) dan 15 sekolah menengah kejuruan (SMK) hancur akibat gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda wilayah itu pada Minggu lalu (26/12). ( www.waspada.co.id) Kita mengharapkan pemerintah memprioritaskan masalah pendidikan bagi anak-anak Aceh dan Sumut (Nias) yang dilanda bencana alam. Setelah pendataan selesai, segeralah lakukan terobosan sehingga proses belajar-mengajar di sana bisa kembali bergulir. Meski awalnya tersendat, namun diharapkan kondisinya akan semakin baik sehingga anak-anak Aceh tidak tertinggal pelajaran. Jika tidak serius, kita khawatir SDM Aceh akan semakin tertinggal di masa mendatang. Di samping tugas negara, kita wajib berempati terhadap penderitaan rakyat Aceh, namun tidak cukup hanya mengucapkan prihatin saja. Jadi, perlu upaya serius guna menyelamatkan masa depan anak Aceh agar tidak ketinggalan pelajaran, apalagi sampai putus sekolah. Sebelum bencana gempa dan gelombang tsunami terjadi, gambaran umum pendidikan di NAD memang sudah memprihatinkan. Konflik politik dan kekerasan bersenjata antar TNI dan GAM semakin memperbesar masalah pendidikan di NAD. Peristiwa pembakaran gedung sekolah, penculikan dan pembunuhan guru, kegiatan sekolah yang sering diliburkan, hingga anak-anak yang traumatis dan menjadi korban akibat kekerasan bersenjata adalah diantara begitu banyak kejadian yang semakin mempersulit membangun dunia pendidikan di NAD selama ini Hampir sebagian besar ruang kelas sekolah dalam kondisi rusak dan kurang perhatian untuk perbaikan. Berdasarkan Data Perkembagan Indikator Pendidikan, Depdiknas RI tahun 2001/02 -2002/03 dari 15.237 kelas milik SD di NAD, 8.788 kelas dalam kondisi rusak berat dan ringan, hanya 6.449 kelas dalam kondisi baik. Kondisi pendidikan anak-anak Aceh juga tidak luput dari keprihatinan. Angka putus sekolah (droup outs rate) tingkat SD di NAD pada tahun 2002-2003 adalah paling tinggi secara nasional, yaitu mencapai 11,86 persen, tertinggi kedua terjadi di Papua sebesar 6,31 persen, sementara rata-rata nasional sebesar 2,97 persen. Begitu pula dengan angka putus sekolah di tingkat SMP, juga cukup tinggi, mencapai 6,28 persen, di atas rata-rata nasional sebesar 3,54 persen. Secara umum, gambaran fasilitas pendidikan di NAD sampai dengan tahun 2002, tercatat ada sekitar 433 TK dengan 20.301 siswa; 15 SLB dengan 366 siswa; 3.021 SD dengan 579.786 siswa; 524 SMP dengan 158.760 siswa; 224 SMA dan SMK dengan 95.779 siswa, 8 universitas, 23 sekolah tinngi, 14 akademi dan 1 politeknik dengan jumlah mahasiswa sebesar 50.419 orang. Belum lagi selesai masalah di atas, kini dunia pendidikan di NAD kembali dihadapkan pada kendala yang sulit. Gempa dan tsunami telah memporakporandakan hampir sebagian besar fasilitas pendidikan di NAD. Berdasarkan data sementara dari Departemen Pendidikan Nasional, ada sekitar 1.626 gedung sekolah rusak dan hancur di seluruh Propinsi NAD dan Sumut. Jumlah tersebut terdiri dari 1.347 bangunan TK/SD/MI, 187 bangunan SMP/MTs, dan 92 bangunan SMA/SMK/MA. Bencana alam gempa bumi dan tsunami di NAD juga telah merenggut nyawa sekitar 1700 tenaga guru dan puluhan tenaga dosen dengan tingkat pendidikan dari S-1 sampai S-3. Sekitar 250 guru yang menjadi korban, termasuk para guru berprestasi dan teladan di NAD. Beberapa dari mereka bahkan sudah terpilih menjadi penerima beasiswa untuk melanjutka studi di Malaysia. Sungguh suatu kerugian yang amat besar bagi dunia pendikan kita. Karena tentunya untuk mencetak tenaga pengajar dibutuhkan waktu yang lama, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Padahal kepada mereka setidaknya peran peningkatan kualitas pendidikan di daerah seperti NAD sangat dibutuhkan. (Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK LIPI)email : nawilipi@yahoo.com) Untuk membangun kembali dunia pendidikan di NAD diperlukan kerja keras dan tentunya biaya yang begitu besar. Dalam situasi normal saja, dunia pendidikan nasional masih terkendala dengan berbagai hal, terutama dengan kualitas dan anggaran yang terbatas. Bagaimana dengan dunia pendidikan NAD? Bagaimanapaun keadaannya sekarang, jelas penting untuk diselamatkan. Pemerintah dan semua pihak seyogyanya mampu menentukan skala prioritas yang jelas, sehingga upaya menyelamatkan generasi NAD melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dunia pendidikan NAD tidak merupakan usaha tanpa program yang jelas. Dalam membangun pendidkan di NAD, dalam situasi darurat pasca gempa dan tsunami, sebaiknya lupakan dahulu kebiasaan birokrasi konvensional yang panjang, kaku dan selalu menyulitkan. Lupakan dahulu formalitas standarisasi pendidikan yang selalu mengacu pada kurikulum dan pengajaran di sekolah. Pasca bencana di NAD sangat dibutuhkan pendidikan layanan khusus yang dapat menjangkau seluruh anak-anak korban bencana. Jika tidak, maka pasca bencana akan berdampak terhadap terganggunya tumbuh kembang anak-anak Aceh di masa datang. Pemerintah juga tidak harus bersikeras bekerja sendiri, tetapi harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga non pemerintah lokal, nasional dan internasional. Karena kerja keras membangun kembali pendidikan di NAD merupakan kerja besar, dan tidak satu pihakpun berhak mengklaim merasa paling mampu menyelesaikan semua masalah di NAD pasca bencana. Apa yang selama ini telah dilakukan, melalui pelayanan sekolah darurat (sekolah tenda) atau sekolah transisi terapi belajar , merupakan salah satu langkah yang tepat. Anak-anak Aceh “yang tersisa” terutama di tempat pengungsian harus sesegera mungkin mendapatkan pelayanan pendidikan layanan khusus tersebut. Anak-anak tersebut membutuhkan waktu transisi agar dapat bisa kembali normal untuk sekolah seperti biasanya. Setidaknya dalam jangka pendek hal tersebut dapat mengurangi beban psikologis akibat bencana, mempercepat membangun kecerian, pengharapan dan semangat hidup mereka. Namun demikian, keberadaan sekolah alternatif ini juga harus dipikirkan efektifitas dan efisiensinya. Jangan asal membangun sekolah darurat tanpa penentuan skala prioritas kebutuhan yang jelas. Guru-guru sukarelawan sangat dituntut memiliki kemampuan pedagogis yang baik (minimal pengalaman mengajar), sehingga dapat memberikan pelayanan pengajaran tanpa mengurangi tujuan yang hendak dicapai. Perlengkapan sekolah tenda yang dibangunpun perlu diperhatikan, terutama harus tahan hujan. Karena beberapa pekan ke depan intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah NAD memperlihatkan kecenderungan semakin meningkat. Perhatian amat khusus harus diberikan kepada anak-anak Aceh korban gempa dan tsunami, yang kehilangan orang tua, anggota keluarga, harta benda, yang sudah dipasatikan mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Kita tentunya tidak ingin mereka kelak menjadi generasi tanpa harapan, karena begitu besar beban yang harus diterima. Program orang tua asuh bisa menjadi alternatif solusi, asalkan prosedurnya jelas dan transparan. Kita bisa belajar dari program orang tua asuh yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Lembaga Gerakan Nasioanl Orang Tua Asuh (YLGN-OT). Penulis amat yakin, jika minimal 1 dari setiap 1000 penduduk Indonesia yang hidup berkecukupan mau menjadi donatur orang tua asuh, maka masa depan anak-anak Aceh korban bencana tidak akan terlambat untuk diselamatkan. Terhadap bangunan sekolah yang masih selamat, pemanfaatannya semaksimal mungkin dapat menampung anak-anak Aceh yang ingin kembali sekolah. Misalnya dengan memberlakukan sekolah pagi dan siang dan membaginya dalam beberapa tingkatan (SD, SMP dan SMA). Bisa juga dengan mencontoh sekolah alternatif yang dikembangkan di Kabupaten Poso – Sulawesi Tengah pasca konflik sosial akhir Mei tahun 2000 lalu. Para siswa yang sekolahnya rusak dibakar pasca kerusuhan digabungkan menjadi satu pada sekolah yang selamat dari kerusuhan. Para siswa dipersatukan tanpa membeda-bedakan latar belakang status, sambil menanamkan pengertian bahwa perbedaan keyakinan diantara mereka bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Untuk kasus anak-anak Aceh, pemahaman hikmah di balik bencana akan menciptakan generasi yang lebih kuat dan tegar menghadapi setiap cobaan. Para siswa di sekolah gabungan harus dibebaskan dari seluruh kewajiban pembiayaan. Sementara pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap operasional pembiayaan sekolah gabungan tersebut. Para guru yang selamat, namun sekolahnya telah hancur, tetap dapat mengajar di sekolah gabungan tersebut, sementara sistem adiministrasi dilakukan secara bersama dalam satu koordinasi. Dengan penerapan model pelayanan sekolah gabungan ini diharapkan pelayanan pendidikan di NAD tetap bisa berjalan, dan anak -anak Aceh tetap terus bisa mengenyam pendidikan. Menyadari begitu kompleksnya permasalahan NAD pasca bencana, sudah sepatutnya pemerintah bersama seluruh komponen bangsa memberikan perhatian khusus, terutama dalam membangun kembali pendidikan di NAD. Ke depan, melalui berbagai upaya dan langkah perbaikan yang terus diupayakan secara bersama, kita berharap dunia pendidikan di NAD dapat segera pulih, sehingga generasi penerus Aceh dapat kembali bangkit menatap masa depan dengan lebih optimis. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Jaro Wacik bahwa pembangunan kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) paska tsunami tidak boleh tercerabut dari akar kebudayaannya. “Kita ingin pembangunan Aceh tetap bersandar kepada nilai-nilai kultural Aceh,” ujarnya saat menerima delegasi seniman dan budayawan Aceh di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (13/1). Jero Wacik menyepakati gagasan agar segera dilaksanakan gerakan yang mendorong bangkitnya kembali semangat hidup masyarakat Aceh melalui pendekatan kebudayaan. Di antaranya mengaktifkan kembali muenasah yang merupakan lembaga kemasyaratkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan taabudiyah (ibadat), dan kemaslahatan umat. (http://kabarbaru.com/modules/news/article) Penyelenggaran Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh didasarkan pada empat keistimewaan yaitu di bidang Agama, adat istiadat, Pendidikan dan Peran Para Ulama. Dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, disebutkan (a) bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (b) bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya islami yang kuat, sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus; (d) bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hal asal-usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; (e) bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi nanggroe Aceh Darussalam, maka dalam bidang pendidikan lahirlah beberapa pertururan (Qanun) Pemerintah Nanggoe Aceh Darussalam diantranya Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang Sistem pendidikan di Nanggrue Aceh Darussalam berlandaskan Syariat Islam dan berdasarkan Quran dan Al-Hadis serta selaras dengan Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan dalam Perdar nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bagian kelima Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah perlu membagun dan memajukan Lembaga Pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. United Nations Children’s Fund (Unicef) dan belasan oganisasi non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) yang tergabung dalam Komite Bersama Pendidikan untuk Semua (PUS) akan membuka sekolah darurat di tiga titik pengungsian, yakni di komplek Sekolah Calon Tamtama (Secata) di Aceh Besar, komplek TVRI di Kecamatan Darul Imarah, serta komplek Masjid Jami Darrusalam. Unicef dan LSM akan Bangun 3 Sekolah Darurat Berkapasitas 2.000 Anak di Banda Aceh, United Nations Children’s Fund (Unicef) dan belasan oganisasi non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) yang tergabung dalam Komite Bersama Pendidikan untuk Semua (PUS) akan membuka sekolah darurat di tiga titik pengungsian, yakni di komplek Sekolah Calon Tamtama (Secata) di Aceh Besar, komplek TVRI di Kecamatan Darul Imarah, serta komplek Masjid Jami Darrusalam. Tiga sekolah darurat yang akan dibangun di tiga lokasi ini diperkirakan mampu menampung sekitar 2.100 anak-anak. “Ini asumsi yang bisa bertambah atau berkurang, sesuai pertambahan pengungsi,” kata Rizal Fikri, Jurubicara Komite Bersama, hari ini (15/1). B. Indentrifikasi Masalah Rehabilitasi dan rekonstruksi kembali bumi NAD pasca gempa bumi dan tsunami merupakan agenda utama dalam membangun kembali NAD. Kerugian materiil dan non-materiiil yang tidak terhitung, tidak saja menimbulkan trauma berat bagi saudara kita NAD, namun juga telah menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Salah satu aspek terpenting dalam membangun kembali NAD adalah pembangunan sektor pendidikan. Dengan membangun kembali pendidikan di NAD tentunya akan menghilangkan kekhawatiran akan hilangnya satu generasi yang berkualitas di NAD. Karena melalui pendidikanlah pembentukan kualitas sumberdaya manusia NAD di masa kini dan mendatang sangat ditentukan. Sebelum bencana gempa dan gelombang tsunami terjadi, gambaran umum pendidikan di NAD memang sudah memprihatinkan. Konflik politik dan kekerasan bersenjata antar TNI dan GAM semakin memperbesar masalah pendidikan di NAD. Peristiwa pembakaran gedung sekolah, penculikan dan pembunuhan guru, kegiatan sekolah yang sering diliburkan, hingga anak-anak yang traumatis dan menjadi korban akibat kekerasan bersenjata adalah diantara begitu banyak kejadian yang semakin mempersulit membangun dunia pendidikan di NAD selama ini Hampir sebagian besar ruang kelas sekolah dalam kondisi rusak dan kurang perhatian untuk perbaikan. Berdasarkan Data Perkembagan Indikator Pendidikan, Depdiknas RI tahun 2001/02 -2002/03 dari 15.237 kelas milik SD di NAD, 8.788 kelas dalam kondisi rusak berat dan ringan, hanya 6.449 kelas dalam kondisi baik. Kondisi pendidikan anak-anak Aceh juga tidak luput dari keprihatinan. Angka putus sekolah (droup outs rate) tingkat SD di NAD pada tahun 2002-2003 adalah paling tinggi secara nasional, yaitu mencapai 11,86 persen, tertinggi kedua terjadi di Papua sebesar 6,31 persen, sementara rata-rata nasional sebesar 2,97 persen. Begitu pula dengan angka putus sekolah di tingkat SMP, juga cukup tinggi, mencapai 6,28 persen, di atas rata-rata nasional sebesar 3,54 persen. Secara umum, gambaran fasilitas pendidikan di NAD sampai dengan tahun 2002, tercatat ada sekitar 433 TK dengan 20.301 siswa; 15 SLB dengan 366 siswa; 3.021 SD dengan 579.786 siswa; 524 SMP dengan 158.760 siswa; 224 SMA dan SMK dengan 95.779 siswa, 8 universitas, 23 sekolah tinngi, 14 akademi dan 1 politeknik dengan jumlah mahasiswa sebesar 50.419 orang. Belum lagi selesai masalah di atas, kini dunia pendidikan di NAD kembali dihadapkan pada kendala yang sulit. Gempa dan tsunami telah memporakporandakan hampir sebagian besar fasilitas pendidikan di NAD. Berdasarkan data sementara dari Departemen Pendidikan Nasional, ada sekitar 1.626 gedung sekolah rusak dan hancur di seluruh Propinsi NAD Jumlah tersebut terdiri dari 1.347 bangunan TK/SD/MI, 187 bangunan SMP/MTs, dan 92 bangunan SMA/SMK/MA. Bencana alam gempa bumi dan tsunami di NAD juga telah merenggut nyawa sekitar 1700 tenaga guru dan puluhan tenaga dosen. Untuk membangun kembali dunia pendidikan di NAD diperlukan kerja keras dan tentunya biaya yang begitu besar. Dalam situasi normal saja, dunia pendidikan nasional masih terkendala dengan berbagai hal, terutama dengan kualitas dan anggaran yang terbatas. Bagaimana dengan dunia pendidikan NAD? Bagaimanapaun keadaannya sekarang, jelas penting untuk diselamatkan. Pemerintah dan semua pihak seyogyanya mampu menentukan skala prioritas yang jelas, sehingga upaya menyelamatkan generasi NAD melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dunia pendidikan NAD tidak merupakan usaha tanpa program yang jelas. Dalam membangun pendidkan di NAD, dalam situasi darurat pasca gempa dan tsunami, sebaiknya lupakan dahulu kebiasaan birokrasi konvensional yang panjang, kaku dan selalu menyulitkan. Lupakan dahulu formalitas standarisasi pendidikan yang selalu mengacu pada kurikulum dan pengajaran di sekolah. Pasca bencana di NAD sangat dibutuhkan pendidikan layanan khusus yang dapat menjangkau seluruh anak-anak korban bencana. Jika tidak, maka pasca bencana akan berdampak terhadap terganggunya tumbuh kembang anak-anak Aceh di masa datang. Pemerintah juga tidak harus bersikeras bekerja sendiri, tetapi harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga non pemerintah lokal, nasional dan internasional. Karena kerja keras membangun kembali pendidikan di NAD merupakan kerja besar, dan tidak satu pihakpun berhak mengklaim merasa paling mampu menyelesaikan semua masalah di NAD pasca bencana. Apa yang selama ini telah dilakukan, melalui pelayanan sekolah darurat (sekolah tenda) atau sekolah transisi terapi belajar , merupakan salah satu langkah yang tepat. Anak-anak Aceh “yang tersisa” terutama di tempat pengungsian harus sesegera mungkin mendapatkan pelayanan pendidikan layanan khusus tersebut. Anak-anak tersebut membutuhkan waktu transisi agar dapat bisa kembali normal untuk sekolah seperti biasanya. Setidaknya dalam jangka pendek hal tersebut dapat mengurangi beban psikologis akibat bencana, mempercepat membangun kecerian, pengharapan dan semangat hidup mereka. Namun demikian, keberadaan sekolah alternatif ini juga harus dipikirkan efektifitas dan efisiensinya. Jangan asal membangun sekolah darurat tanpa penentuan skala prioritas kebutuhan akar budaya masyarakat NAD, secara factual mempunyai otonomi khusus yang berdasarkan syariat islam. Guru-guru sukarelawan sangat dituntut memiliki kemampuan pedagogis yang baik (minimal pengalaman mengajar), sehingga dapat memberikan pelayanan pengajaran tanpa mengurangi tujuan yang hendak dicapai. Perlengkapan sekolah tenda yang dibangunpun perlu diperhatikan, terutama harus memperhatikan azas kesehatan, budaya dan nilai-nilai yang sacral yang dianut secara turun temurun. Perhatian amat khusus harus diberikan kepada anak-anak Aceh korban gempa dan tsunami, yang kehilangan orang tua, anggota keluarga, harta benda, yang sudah dipasatikan mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Program orang tua asuh bisa menjadi alternatif solusi, asalkan prosedurnya jelas dan transparan. Terhadap bangunan sekolah yang masih selamat, pemanfaatannya semaksimal mungkin dapat menampung anak-anak Aceh yang ingin kembali sekolah. Para siswa dipersatukan tanpa membeda-bedakan latar belakang status, sambil menanamkan pengertian bahwa perbedaan keyakinan diantara mereka bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Untuk kasus anak -anak Aceh, pemahaman hikmah di balik bencana akan menciptakan generasi yang lebih kuat dan tegar menghadapi setiap cobaan. Menyadari begitu kompleksnya permasalahan NAD pasca bencana, sudah sepatutnya pemerintah bersama seluruh komponen bangsa memberikan perhatian khusus, terutama dalam membangun kembali pendidikan di NAD. Pembentukan Badan Otorita Khusus Aceh bisa dianggap sebagai langkah strategis dalam memperlancar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Namun pembentukan lembaga ini jangan sampai mereduksi peran-peran institusi daerah yang selama ini sudah mulai kembali bekerja. Kedepan, melalui berbagai upaya dan langkah perbaikan yang terus diupayakan secara bersama, kita berharap dunia pendidikan di NAD dapat segera pulih, sehingga generasi penerus Aceh dapat kembali bangkit menatap masa depan dengan lebih optimis.

 

Teori Administrasi dan Manajamen

Administrasi dan manajemen pendidikan bukanlah ilmu yang eksklusif yang berdiri sendiri, tetapi ilmu ini tumbuh dan berkembang dengan didukung oleh ilmu-ilmu sosial lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi dan lain sebagainva. O!eh karena itu keberadaan dan pengertian ilmu administrasi dikutip dari pendapat pakar dibawah ini;

Hendry Fayol

Hendry Fayol

  1. Henri Fayol 1841-1929) ilmuan manajemen Ferancis disebut juga Bapak teori manajemen operasional.

Mengemukakan teori administrasi dapat diterapkan pada semua bentuk organisasi kerjasama manusia menekankan rasionalisme dan konsistensi logis. Administrasi merupakan, suatu proses yang menyeluruh dan terdiri dari berbagai kegiatan yang berhubungan dan bersambungan. Manusia merupakan pertimbangan penting dalam manajemen daripada alat-alat teknik moderen, bahasa dan sasaran ditetapkan dan dicapai melalui manusia, dengan demikian konsep penting dalam manajemen adalah manusia, lingkungan kerja, dan hubungan diantara mereka.

Fayol memperhatikan organisasi pada tingkat atas yang disebut “top management’ atau “general management” karenanya manajenen Fayol disebut “administrative managemenf. Jenis kegiatan yang dikenal dengan unsur Fayol terdiri dari 1. Merencanakan yaitu mempelajari keadaan yang akan datang dan menyusun rencana operasional, 2. Mengorganisasikan yaitu menentukan kebutuhan personel dan material dengan menyusun hubungan fungsi dan kegunaannya diantara komponen-komponen, 3. Memerintahkan atau mengarahkan yaitu membuat anggota staf mengetahui atau menyadari dan melaksanakan tugasnya masing-masing, 4. Mengkordinasikan yaitu mengkorelasikan dan menyatu arahkan kegiatan-kegiatan 5. Memeriksa atau mengontiol yaitu melihat dan mengatur agar semua, yang dilaksakan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Prinsip-prinsip pokok manajemen adalah 1. Kesatuan komando diangap penting karena pembagian tugas dalam organisasi adalah sangat spesialis, 2. Wewenang harus dapat dide!egasikan, 3. Inisiatif harus dimiliki oleh setiap manajer, dan 4. Adanya solidaritas kelompok. Prinsip-prinsip ini tidak bersifat kaku tetapi menyarankan bahwa pelaksanaannya luwes menggunakan strategi yang lugas.

  1. Luther Gulick (1965) ahli Public Administration Amerika

Mengemukakan administrasi bertalian dengan pelaksanaan kerja, dengan pencapaian tuiuan-tujuan yang telah ditentukan, dan ada 7 jenis kegiatan administrasi yaitu planning atau merencanakan, organizing atau mengorganisasikan, staffing kelanjutan dari pengorganisasian yaitu menempatkan orang-orang, directing yaitu memerintah atau mengarahkan, coordinating mengkordinasikan staf dan pekejaan, reporting yaitu kelanjutan dari fungsi pemeriksaan, dan budgeting,yaitu pengaturan pembiayaan yang dikenal dengan, POSDCORB.

Manajemen menjadi suatu ilmu jika teori-teorinya mampu menuntun-manajer dengan memberi kejelasan bahwa, apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu dan memungkinkan mereka meramalkan akibat-akibat dari tindakannya, pejalanan suatu ilmu teori-teori manajemen diuji dengan pengalaman. “Manajemen dipandang sebagai kiat karena mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas, dan dipandang sebagai profesi karena dilandasi keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para professional dituntun suatu kode etik. Efisiensi adalah tujuan utama dari manajemen, system social dapat diramalkan seperti halnya system fisik atau psikal system, pengaru dari pada idiologi “scientific management”

  1. William H. Newman (1951)

Administrasi dalam Pembimbingan kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha sekolompok orang kearah pencapaian tujuan bersama. Oranglah yang menjadi subjek dari

pekerjaan manajer bukan tanah, bukan gedung atau bahan-bahan mentah. Teori manalemen ialah percobaan untuk menggunakan klasifikasi factor-faktor produktif oleh para ekonom dasar untuk mencirikan fungsi-fungsi manajer.

Mengadakan kordinasi pelu memperhatikan 1). Menyederhanakan bentuk organisast vertical sependek mungkin, kalau tidak pelu jangan mengadakan bagian-bagian baru, tetapi lebih memadatkan bagian-bagian yang sudah ada, 2). Menyelaraskan antara rencana kerja dan tujuan, 3). Mengatur prosedur dan metode kerja dengan rapi, mengatur hubungan antara atasan dan bawahan dan sebaliknya, mengatur dan menyederhanakan- komunikasi vertical dan horizontal, 4). Berkeinginan kuat melakukan kordinasi dengan baik dan memupuk rasa solidaritas, dan 5). Melakukan pengawasan koordinasi secara efesien dan efektif oleh pemimpin.

  1. Dwight Waldo (1955) ahli administrasi

Adminisrtasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang rnempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Pernyataan ini membutuhkan kualifikasi lebih lanjut pertama bahwa administrasi bukanlah satu-satunya bentuk kerjasama manusia yang rasional, kedua ada suatu pertanyaan implicit yang penting terhadap ungkapan tingkat rasionalitas yang tinggi. Oleh Dwight Wildo (1955:224) administrasi digambarkan sebagai suatu bentuk daya upaya manusia dengan tingkat rasionalitas yang tinggi. Ciri administrasi adalah birokrasi, organisasi, dan manajemen organisasi menunjukkan struktur daripada administrasi sedangkan manajemen menunjukkan fungsinya, keduanya saling tergantung tidak dapat dipisahkan. Organisasi melihat administrasi dalam keadaannya yang statis dan mencari pola, sedangkan manajemen melihat administrasi dalam keadaan dinamis dan bergeraknya.

Hakekat manajernen adalah suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu system administrasi. Manajemen biasanya dipandang sebagai suatu rangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai rasionalitas yang dilakukan dengan sadar, namun para praktisi menyadari bahwa terdapat adanya perbedaan antara maksud dan kenyataan dari manajemen.

  1. John M Pfiffner (1960)

Administrasi adalah suatu kegiatan proses terutama mengenai cara-cara (alat-alat) saranam untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, administrasi juga dapat dirumuskan sebagai pengoroanisasian dan pengarahan sumber daya manusia, tenaga kerja, dan matede untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pfiffner membedakan adanya dua fungsi dalam organisasi yaitu fungsi lini dan fungsl staf. Unsur staf meliputi golongan staf umum (general staff), staf teknis (technical staf)’ dan staf urusan rumah tanaga (auxifiay staff), General staf adalah staf yang paling dekat dengan pejabat lini yang ada pada tiap tingkatan operasi. Tugasnya membantu pejabat lini dalam menggariskan policy dengan jalan mencari keterangan-keterangan atau data-data, peraturan-peraturan, literature-literatur dan lain-lain kemudian menganalisa bahan dan menyimpulkan. Berdasarkan kesimpulan merumuskan tindakan-tindakan yang perlu diambil. Staf tiknis bertugas membantu penjabat lini dakam bidang teknis berupa nasehat-nasehat atau saran-saran perumusan yang bersifat bagaimana policy harus dijalalankan, man power yang dibutuhkan, dan memberi modote kerja bagaimana harus ditempuh supaya dapat menghasilkan efisiensi kerja yang tinggi.

Auxiliary staf bertugas menyediakan biaya-biaya, mencarikan orang-orangnya, alat tulis gedung-gedung dan, alat-alat perlengkapan lainnya. Organisasi adalah pola dari cara-cara dimana sejumlah orang berhubungan tatap muka satu dengan yang lain dan dalam melaksanakan tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka secara sistematis dan menetapkan tujuan bersama.

  1. Ordway Tead (1953)

Administrasi adalah usaha yang luas mencakup segala bidang untuk memimpin, mengusahakan, mengatur kegiatan kejasama manusia yang ditujukan pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu. Menitik beratkan pada segi rasa kepuasan dan kebahagiaan hati para pengikut (bawahan) terhadap, pemimpin atau manajer. Kepemimpinan sebagai segala macam kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang supaya mereka bersatu dan mau bekerjasama dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ada 10 sifat ideal yang perlu dimiliki pemimpin yaitu 1). Memiliki kesehatan jasmani. dan rohani, 2). Kesadaran akan tujuan atau haluan yang akan ditempuh, 3). Kegairahan, 4). Ramah tamah dan kasih sayang, 5). Kejujuran, 6). Ahli dalam bidangnya, 7). Selalu bersikap tegas, 8). Cerdas, 9). Mampu mengajar, dan 10). Mempunyai keyakinan yang teguh (faith).

  1. Ensiklopedi Manajemen (1979)

Administrasi adalah pekerjan-pekerjaan dalam rangka kebijaksanaap yang diletakkan oleh manajer-manajer yang lebih tinggi atau ditetapkan oleh orang yang lebib dahulu memenganmg jabatan. Administrasi meliputi semua fungsi dan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan pelaksanaan atau pencapaian tujuan yang sebenamya. Fungsi administrasi berhubungan dengan masalah-masalah kepemimpinan.,dalam arti sempit: Kegiatannya mefipub kegiatan untuk melihat ke depan, mengorganisasikan, mengeluarkan perintah-perintah, mengkoodinasikan dan melaksanakan pengawasan. Tetapi fungsi administrasi dalam pikiran Fayol mempunyai kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan fungsi teknis, komersil, keamanan, keuangan dan komtabel.

  1. George R. Tet7y (1966)

Sebagai result management merupakan sebuah system yang terdiri dari komponen-komponen tertentu dimana masing-masing pegawai turut berpartisipasi dalam, hal menentukan sasaran pribadi maupun alat-alat dengan apa orang mengharapkan untuk mencapai sasaran.

Hasil-hasil merupakan focus dan kriteria yang menentukan suksesnya anggota manajemen, bilamana jumlah bawahan yang dikendalikan, seorang atasan sedikit, maka atasan ini dapat memimpin dengan lebih efektif, tetapi bila bawahan terlalu sedikit dapat juga menyebabkan pekerjaan tidak selesai atau waktu tidak dapat digumakan secara efektif. Ruang lingkup otorilas tergantung pada jenis pekerjaan rutin (apakah rutin, berulang-ulang atau homogen), kemampuan pemimpin, lokasi relatifnya dalam struktur organisasi, dan kepercayaan terhiadap bawahan untuk bekerja dan kerjasama dengan baik.

  1. Koont 0 Donnel (1984)

Management is the process of designing and maintaining an enviroment in which individuals, working together in groups, efficiency accomplish selected aims. This basic definition needs to be expanded:

  • As manager people carry out the managerial function of planning, organizing, staffing, leading and controlling.
  • Management applies to any kind of organization
  • It applies to managers at all organizational level
  • The aim of all managers is the same to create a surplus
  • Managing is concemed with productivity, this implies effectiveness and efficiency.

Manajemen adalah proses untuk merencanakan dan mempertahankan lingkungan di mana individu dapat bekerja sama dalam kelompok, secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Pengertian mengandung makna sebagai berikut:

  • Sebagai manager melaksanakan fungsi manajemen; perencanaan, mengorganisasikan, pembagian staf, mengarahkan dan pengawasan.
  • Menerapkan manajemen untuk kebalikan organisasi
  • Berlaku untuk manager pada setiap level organisasi
  • Tujuan setiap manager adalah sama unkik mencapai surplus
  • Manajemen consem terhadap produktivitas berimplikasi efekfivitas dan efisiensi.

Pengeloalaan adalah yang esensial pada, semua keja sama yang terorganisasi, begitu juga pada tingkat organisasi dalam sebuah perusahaan. Manajemen bukan hanya fungsi seorang direktur perusahaan dan panglima angkatan besenjata, tetapi juga merupakan fungsi penyelia atau supervisor. Karena manajemen yang efektif dan efisien menuntut agar semua orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain, pada semua tingkat dan dalam setiap jenis organisasi memandang dirinya sebagai manajer.

  1. Frederick W. Taylor (1856-1915) Insinyur Amerika aiau Bapak gerakan manajemen ilmiah sebagai pelopor timbulnya ilmu administrasi

Mengemukakan ada empat prinsip-prinsip atau petunjuk-petunjuk manajernen yang penting yaitu pengembangan metode kerja yang baik, pemilihan serta pengembangan pekerja-pekerja, usaha untuk menghubungkan dan mempersatukan metode kerja yang (terbaik, terpilih, dan terlatih), dan kerjasama yang erat para manajer dan non manajer meliputi pembagian kerja dan tanggungjawab manajer merencanakan -pekerjaan. Pemborosan atau kerugian disebabkan oleh pekerjaan pemimpin yang tidak efektif, pembagian kerja yang kurang baik, dan pengawasan (supervisi) yang kurang baik pada tingkat operasional. Semua usaha yang produktif harus diukur dengan waktu yang dipergunakan, upah harus disesuaikan dengan hasil waktu, pekerja harus mendapatkan latihan agar mereka mendapat metode yang praktis dan efektif, adanya pengawasan yang kontinu, dan dijalankannya fungsi-fungsi manajemen dengan baik.

Sasaran manajemen adalah mendapatkan kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawannya. Untuk itu manajemen hanus menjalankan prinsip-prinsip; 1. Perlunya dikembangkan ilmu bagi setiap petugas, 2. Pemilihan karyawan yang tepat sesuai dengan persyaratan kerja 3. Perlunya pelatihan dan pemberian ransangan, dan 4, Perlunya dilakukan penelitian-penelitian dan percobaan-percobaan. Peninakatan efisiensi dalam produksi, tidak hanya untuk menentukan biaya dan menaikkan laba, tetapi juga untuk memungkinkan penambahan upah bagi para pekerja melalui produktifitas yang Ilebilh tM.ggi lanpa usaha vang bedebihan dad pihak pekerja. Produktifitas fnerupakan jawaban terhadap upah yang lebith ‘(:Ingg;i dan !aba yang lebih tingui pula dengan rnenerapkan metode i1miah, bul’,Nannya cara-cara yang gampang dikerjakan dan asal jadi, dapat mencapai produktifitas itu tanpa pemborosan lebih banyak energi atau usaha manusia.

Manajemen ilmiah bukanlah merupakan alat untuk menghasilkan efisiensi, dan bukan alat untuk menjamin adanya efesiensi. Manajemen bukan system baru untuk menghitung biaya, bukan rencana baru untuk mengubah orang, bukan system gaji tambahan, bukan bermaksud mengawasi seseorang dengan memegang jam, bukan studi tentang dinamika ataupun analisis mengenai gerak gerik manusia, bukan pencetakan sejumlah formulir, dan bukan alat manapun yang diingat oleh kebanyakan orang apabila manajemen ilmiah dibicarakan.

Manajemen ilmiah mencakup suatu revulusi mental yang lengkap pada pihak pekerja yang terlihat dalam usaha tertentu, suatu revolusi mental lengkap pada pihak orang-orang mengenai kewajiban-kewajiban mereka terhadap pekerjaan mereka. Revolusi mental terjadi dalam sikap mental kedua pihak dalam manajemen ilmilah adalah kedua pihak berpaling dari pembagian surplus sebagai hal yang paling penting. Pandekatan ilmiah dalam manajemen dapat diringkas sebagai berikut: 1. Menggantikan cara yang asal-asalan dengan ilmu pengetahuan yang tersusun, 2. Mengusahakan keharmonisan dalam, gerakan kelompok, dan bukannya perpecahan, 3. Mencapai kerjasama manusia, dan bukannya individualisms yang kacau, 4. Bekerja untuk output yang maksimum, dan bukannya output yang terbatas, dan 5. Mengembangkan semua pekerja sampai taraf yang setinggi-dingginya untuk kesejahteraan maksimum mereka sendiri dan perusahaan mereka.

  1. Max Weber (186,41920) pionir terkemuka pengembangan teori birokrasi

Dimana birokrati merupakan ciri dari pola organisasi yang strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga secara maksimal dapat memanfaatkan tenaga ahli,- Organisasi harus diatur secara rasional, impersonal dan bebas dari sikap prasangka.

Karektiristik birokrasi ditandai dengan . 1. Adanya pembagian tugas dan spesialisasi. Setiap individu dalam oganisasi mempunyai wewenang yang diatur oleh berbagai peraturan, kebijakan dan ketetapan hukum. 2. Hubungan yang terjadi dalam organisasi adalah hubungan impersonal. 3. Dalam organisasi ada hierarki wewenang, yaitu setiap bagian yang lebih rendah selalu berada di bawah wewenang dan supervisi dari bagian di atasnya. 4. Administrasi selalu didasarkan dan dilaksanakan dengan dokumen tertulis. 5. Orientasi pembinaan pegawai adalah pengembangan karir, yang berarti keahlian menupakan kriteria utama diterima tidaknya seseorang sebagai anggota organisasi dan promosi dalam organisasi. 6. Setiap tindakan yang diambil organisasi harus selalu dikaitkan dengan besarnya sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga dapat dicapai efisie, yang maksimal. Birokrasi meupakan usaha untuk menghilangkan tradisi organisasi yang membuat keputusan secara emosional, atau berdasarkan ikatan kekeluargaan sehingga mengakibatkan organisasi tidak efektif. Birokrasi ada hubungannya dengan prosedur yang berbelit-belit, penundaan pekerjaan, ketidak efisienan, dan pemborosan

  1. G Elton Mayo (1880-1949) sosiolog dari Harvard

Menekankan pentingnya faktor-faktor manusia dan social dalam hubungan industri, factor fisik seperti penerangan dan kondisi kerja mendapat perhatian utama, tetapi faktor psikologis menjadi gejala yang lebih penting, Mayo juga mempermasalahkan penghargaan yang berlebihan atas kemampuan teknis; pada pengeluaran orang-orang yang berkemampuan bidang social. Konsekwensi bagi masyarakat yang tidak dapat menyeimbangkan antara perkembangan kemampuan teknis dengan kemampuan social adalah bencana.

Bagian signifikan dari masalah itu dapat dilacak dari perbedaan antara ilmu-ilmu yang berhasil (kimia, fisika, dan fisioiogi) dengan ilmu-ilmu yang tidak berhasil (psikologi, sosiologi, dan politik). Ilmu-ilmu yang tidak berhasil tampaknya tidak membekali pelajar dengan- kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam situasi manusia sehari-hari tidak ada kontak kontinu dan, langsung dengan fakta-fakta social yang direncanakan.

  1. Chester L Barnard (1886-1961) seorang eksekutif di New Jersey sebagai pencetus

pendekatan system social terhadap manajemen.

Teori organisasinya menekankan pendekatan aspek sosiologis dalam manajemen,

dari prinsip-prinsip kerjasama kelompok sampai kepada prinsip-prinsip organisasi formil

memusatkan pada pentingnya otorita komunikasi dalam organisasi informal manajemen. Hakekat organisasi adalah kerjasama, yaitu kesediaan orang saling berkomunikasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Suatu manajemen dapat bekerja secara efisien dan tetap hidup jika organisasi itu dijaga seimbang, pengalaman kerja dan hasil kerja studi dalam bidang social dan filsafat untuk merumuskan teori-teorinya mengenai kehidupan organisasi. Konsep-konsep organisasi informal, pengambilan keputusan, status, dan komunikasi yang merupakan topik untuk pertimbangan manajemen.

Fungsi-fungsi eksekutif condong kepada teori organisasi yang mementingkan segi-segi kepemimpinan dari jalannya fungsi-fungsi manajerial dan pentingnya komunikasi. Penelitian Bamard mengenai proses pengambilan keputusan dengan perhatian yang khas untuk mencari faktorya yang strategis membukakan pandangan ‘baru untuk mencari prinsip-prinsip manajemen. Tugas manajer adalah membina system kerjasama dalam organisasi formal menggunakan pendekatan system social komprehensif terhadap manajemen.

Tugas eksekutif memelihara suatu system usaha kerjasama dalam organisasi formal. Pembatasan-pembatasan fisis dan biologis terhadap individu-individu membawa mereka kepada kerjasama dalam kelompok, tindakan kerjasama mendorong terbentuknya system kerjasama dimana terdapat faktor atau unsur-unsur fisis, biologis, kepribadian, dan social. Setiap system kerjasama dapat dibagi kedalam dua bagian yakni organisasi yang hanya meliputi interaksiiinteraksi dari mereka yang berada dalam system itu dan system lairinya.

Organisasi dapat dibagi dalam dua Jenis yaitut organisasi forma yang terdiri dari kumpulan interaksi social yang dikordinasikan secara sengaja dan yang mempunyai tujuan bersarna. Organisasi formal tidak dapat berlangsung kalau tidak ada orang-orang yang dapat saling berkomunikasi, mau menyumbang pada kegiatan kelompok, dan sadar mempunyai tujuan umum. Kemudian organisasi informal yaitu interaksi-interaksi social tanpa tujuan bersama yang umum atau tidak dikordinasikan secara sengaja. Sistem informal amat penting dalam organisasi, dan peranan administrator dalam memeliha.ra sys!em in!eraksi itu, peranan informal mendukung proses pembuatan keputsan.

Organisasi informal sebagai pola interaksi informal para karyawan yang berkembang sebagai suatu reaksi terhadap pengaruh dari pada ofganisasi formal. Setiap organisasi formal harus mencakup unsur-unsur system fungsionalisasi sehingga orang-orang dapat berspesialisasi, system perangsang yang efektiff dan efisien yang akan membuat orang menyumbang kepada kegiatan kelompok, system kekuasaan yang akan menyebabkan anggota kelompok menerima keputusan-keputusan eksekutif, dan system pengambilan keputusan yang logis.

Fungsikfungsi eksekutif dalam organisasi formal adalah pemeliharaaa komunikasi organisasi melalui suatu skema organisasi (adanya orang-orang yang setia, bertanggung jawab dan mampu bekerja, serta suatu organisasi informal eksekutif yang rukun), pedindungan terhadap .pekedaan pokok da6 individu-iridividu dalarn organisasi, dan perumusan* dan penentuan tujuan ~(perencanaan). Fungsi-fungsi eksekutif memasuki proses melalui pekerjaan eksekutif dalarn integrasikan keseluruhannya (Jan dalam. menemukan keseimbangan yang paling baik tara kekuatan-kekuatan dan kejadian-kejadian yang berlawanan. Untuk mengefektifkan

~”utit dipedukan suatu tata kepemirrpinan yang mempunvai tanggungjawab tinggi, bukannya impinan yang menjadi proses kreatif tetapi kepernimpinar, adalah pengecarn yang sangat ukan terhadap kekuatan-kekuatannya.

  1. Kurt lewin (1890-1947)

Mengembangkan riset dan teori dinamika kelompok, studenya terhadap kelompok-kelompok kecil mengantarkannya serta para pengikutnya untuk menghususkan diri pada keuntungan-keuntungan partisipasi kelompok dan peningkatan interaksi diantara para anggota kelompok.

  1. Peter Drucker (1909-1954)

Mengembangkan konsep manajemen dengan sasaran management by objecktives’

#SO) telah memacu banyak pengkajian, evaluasi, dan dset merupakan teknik manajemen yang ~.!Rlembantu memperjelas dan menjabarkan tahapan tujuan organisesi. MBO melakuk3n proses ftnentuan tujuan bersama antara atasan dan-bawahan, manaler tingkat atas bersama-sama an manajer tingkat bawah.menentukan tujuan unit kerja agar serasi dengan lujuan organisasi.

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kualitas adalah puncak dari kebanyakan agenda, dan meningkatkan kualitas adalah tugas terpenting yang dihadapi oleh berbagai lembaga. Bagaimanapun, berdasarkan kepentingannya banyak orang memandang kualitas sebagai suatu konsep yang membingungkan. Kualitas termasuk sulit untuk didefinisikan atau bahkan untuk diukur. Ide seseorang tentang kualitas kadang bertentangan dengan. ide pihak lain, bahkan tidak dua ahlipun yang menyimpulkan hal yang sama tentang kualitas.
Semua orang mengetahui tentang kualitas, jika mereka mengalaminya, tetapi untuk menguraikan dan menjelaskannya merupakan suatu tugas yang sulit. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya orang mengambil makna kualitas sebagai hal yang biasa, khususnya jika hal tersebut telah biasa tersedi. Orang sering menyadari bahwa pentingnya kualitas hanya jika meagalami frustrasi dan pemborosan waktu sebagai akibat tidak adanya kualitas. Kualitas yang membedakan hal-hal yang ada. Didalam pendidikan. kualitas yang membedakan keberhasilan dan kegagalan.
Organisasi yang baik adalah organisasi yang memahami kualitas dan rahasianya. Mencari sumber kualitas adalah suatu pertanyaan yang penting. Pendidikan juga mesadari bahwa kualitas adalah sebagai suatu kebutuhan yang harus dicapai dan harus disampaikan pada murid dan siswa. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sumber kualitas pendidikan yaitu; perawatan gedung yang baik; guru-guru yang berkualifikasi; nilai moral yang tinggi; hasil pengujian yang baik; spesialisasi; dukungan orang tua; dunia usaha dan masyarakat setempat; sumber yang memadai; aplikasi teknologi terbaru; kepemimpinan yang kuat; perhatian penuh pada murid dan mahasiswa; kurikulum yang seimbang atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut.
Perlu kiranya kita tinjau konsep kualitas menurut dunia usaha sebagai titik awal dalam mendiskusikan kualitas, IBM mendefinisikan bahwa “Kualitas sama dengan kepuasan pelanggan (Unterberger, 1991,h.3). Alex Trotman seorang Executive Vice-Presideat dari Ford Motor Company memberikan pesan yang sama yaitu. “Saat ini kita menyadari, bahwa kita harus memuaskan pelanggan sepenuhnya” (Artzt et al, 1992). Hal itu tidak sesederhana hanya “mendengarkan dan merespon pelanggan anda maka semua hal yang baik akan menyertai”, tetapi ini merupakan permulaan yang serius. Organisasi yang memperhatikan kualitas secara serius mengetahui bahwa rahasia kualitas kebanyakan terletak pada. rasa simpatik terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan dan klien. Kualitas melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan secara baik, tidak terkecuali terhadap para pelanggan.
Kualitas merupakan ide saat ini. Semua membicarakan hal-hal yang berkaitan deagan kualitas. The Citizen Charter, The Parent’s Charter, Investor in People, The European Quality Award, British Standard BS5750 dan International Standar IS09000 merupakan bentuk penghargaan kualitas dan standar yang diperkenalkan saat ini untuk mempromosikan kualitas dan keunggulan. Kesadaran baru tentang kualitas saat ini memasuki dunia pendidikan. Pendidikan di Inggris telah lama melaksanakan mekanisme kualitas. HMI dan Inspektor dan sistemnya dioperasikan dengan menguji validitas organisasi, hal tersebut penting untuk mencapai kualitas. Perbedaanya saat ini adalah bahwa lembaga memerlukan pengembangan di bidang kualitas sistem, dan harus dapat mendemonstratikan bahwa mereka dapat memberikan layanan kualitas.
Timbul pertanyaan apakah kualitas, jaminan kualitas, total Quality dan Total Quality Managemeat (TQM) hanya merupakan suatu inisiatif ataukah hanya didesain untuk menambah beban kerja guru saja yang telah begitu banyak disamping isu lembaga yang dananya dibawah normal. Kehabisan inisiatif merupakan gejala adanya tekanan kuat pada sistem pendidikan pada dekade yang lalu, dan tingkat perubahan menunjukkan tidak adanya tanda-tanda kelambanan. Jika kualitas hanya .merupakan suatu bentuk ide yang baik, mengapa tidak berlaku singkat dan segera dilupakan?.
Kualitas, khususnya Total Quality Management (TQM) adalah berbeda. Ini bukan merupakan suatu bentuk inisiatif. Hal ini merupakan filosofi dan metodologi yang akan membantu badan atau lembaga untuk mengatur (me-manage) perubahan dan ditetapkan dalam agendanya sebagai upaya untuk menanggapi tekanan dari luar. Di bidang pendidikan TQM telah mendukung perkembangan ekonomi di Pasific. Di bidang pendidikan TQM diterapkan untuk melengkapi tranformasi. Esensi dari TQM adalah perubahan budaya. Perubahan budaya dalam suatu lembaga merupakan suatu proses yang lambat. Jika pengaruh TQM menjadi melembaga, maka kualitas harus dapat menjangkau hati dan pikiran orang. Di dalam pendidikan hal ini hanya akan terjadi jika staf diyakinkan bahwa kualitas penting untuk mereka dan menguntungkan.

BAB I I
TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)
DALAM KONTEKS PENDIDIKAN

Kualitas memiliki beberapa arti yang kontradiktif. Sebagaimana Naomi Pfeffer dan Anna Coote telah mengemukakan dalam diskusi mereka tentang kualitas dalam pelayanan kemakmuran Kualitas adalah suatu konsep yang licik’ (Pfeffer dan Coote 1991, h. 31). Ini berimplikasi bahwa ada hal yang berbeda pada tiap orang yaag berbeda. Setiap orang setuju untuk menyediakan kualitas peadidikan. Argumentasi mulai muncul karena adanya kekurang setujuan tentang apa yang dimaksudkan tentang hal tersebut. Itulah sebabnya penting kirannya untuk memiliki suatu pemahaman yang jelas tentang beberapa arti kualitas. Suatu pemahaman tentang arti kualitas yang bermacam-macam, karena ini merupakan hal penting untuk memulai diskusi tentang TOM.
Westley dan Mintzberg, membuat suatu pernyataan yang penting bagi beberapa konsep: Suatu proses yang asing tampaknya terpikir sebagai konsep seperti juga halnya budaya, dan karisma, yang bergerak dari praktek menjadi. suatu riset akademik. Hilangnya penggunaan tersebut dalam praktek seiring dengan prosesnya menjadi. subyek akademik serta upaya urituk meletakkan dasar serta menjadi suatu kepemilikan, untuk menyumbangkan pada dunia ilmiah. Dalam prosesnya, tampaknya mereka kehilangan resonansi emosional, tidak lama mengekspresikan kenyataan yang bahwa para praktisi.yang pada mulanya mencoba untuk menangkap maknanya (Westeley dan Mintzberg,1991,h.40).
Kualitas adalah suatu ide yang dinamis dan suatu definisi yang pasti sebenarnya tidak begitu menolong. Yang jelas perbedaan antara arti-arti itu tidak mengakibatkan timbulnya kebingungan. Untuk itulah diperlukan diskusi.
Beberapa kebingungan muncul seputar arti kualitas akibatnya kualitas dapat diartikan secara mutlak atau juga relatif dalam konsepnya. Kualitas dalam percakapan sehari-hari utamanya digunakan sebagai suatu. konsep yang absolut. Orang menggunakannya untuk menjelaskan restoran yang mahal atau mobil yang luks. Sebagai suatu konsep yang absolut, kualitas berkaitan dengan kebaikan, kecantikan dan kebenaran; yaitu sesuatu yaag ideal. Kualitas produk adalah sesuatu yang dibuat secara sempurna tanpa kecuali. Produk yang berkualitas memiliki nilai dan prestise bagi pemiliknya. Kualitas dalam pengertian ini digunakan untuk membawa status dan keuntungan posisi, pemilik produk yang berkualitas ‘terpisah’ dari mereka yang tidak memilikinya. Kualitas dalam konteks ini bersinonim dengan “kualitas tinggi atau kualitas yang top”. Dikaitkan dengan TQM maka pengertian kualitas menurut konsep ini kurang begitu mengena.
Kualitas dapat dikaji sebagai konsep yang relatif. Kajian inilah yang digunakan dalam TQM. Definisi relatif ini meninjau kualitas bukan sebagai suatu atribut suatu produk atau pelayanan., tetapi sebagai sesuatu yang hakiki. Kualitas dapat diberikan pada sesuatu produk atau pelayan yang memiliki spesifikasi tertentu. Kualitas itu sendiri bukan merupakan akhir, tetapi suatu tujuan akhir dari produk untuk memenuhi standar. Kualitas produk atau pelayanan dalam konsep relatif tidak berkaitan dengan mahal atau eksklusif. Dan produk tersebut juga tidak harus sesuatu yang sifatnya spesial, ia bisa biasa-biasa saja, lumrah dan akrab, Over head Proyektor, pena dan layanan katering sekolah dapat dikatakan berkualitas jika dibuat sederhana tetapi penting dan memenuhi standar. Dengan kata lain produk tersebut harus ‘tepat sesuai dengaa tujuannya’, sebagaimana British Standards Institution mendefinisikan kualitas.
Definisi kualitas relatif ini memiliki dua aspek. Pertama adalah pengukuran pada spesifikasinya. Kedua, memenuhi keperluan pelanggan. Kualitas bagi produser adalah pencapaian produk atau pelayanan menjadi sesuatu yang spesifik dan memiliki gaya yang konsisten. Kualitas didemonstrasikan oleh produser dalam sistem diketahui sebagai suatu jaminan kualitas sistem, di mana dicapai suatu konsistensi dan dapat memenuhi standar tertentu.

Quality Control, Quality Assurance, dan Total Quality
Quality Control adalah konsep kualitas tertua. Konsep ini melibatkan deteksi dan eliminasi komponen atau produk akhir yang tidak memenuhi standar. Sebagai suatu metode untuk memastikan kualitas maka konsep ini melibatkan berbagai pertimbangan tentang jumlah pemborosan, sisa-sisa dan pekerjaan ulang. Quality Control biasanya dilakukan oleh ahli kualitas profesional yang disebut Quality Coiltrollers atau .Inspector. Inspeksi dan pengujian merupakan metode yang paling dikenal dalam konsep Quality Control, dan secara luas digunakan di bidang pendidikan untuk menentukan apakah standar telah dicapai.
Jaminan Kualitas (Quality Assurance)berbeda dengan Quality Control. Ini terjadi sebelum dan saat proses berlangsung. Quality Assurance ini memperhatikan pencegahan kesalahan sebaggi suatu prioritas utama. Kualitas didesain ke dalam proses untuk meyakinkan bahwa produk diproduksi untuk menetapkan suatu.spesifikasi. Secara sederhana, Quality Assurance adalah cara agar produksi bebas dari kerusakaa dqn kesalahan. Menurut istilah. Philip B. Crosby, disebutkan sebagai. kerusakan nol (zero defect). Quality Assurance adalah tentang konsistensi spesifikasi produk atau memperoleh sesuatu. ‘pada saat pertama di setiap waktu’. Quality Assurance ini dibuat untuk suatu pertanggungjawaban terhadap kekuatan kerja, biasanya pekerjaan dibentuk dalam tim, walaupun inspeksi sendiri memegang peranan penting dalam proses ini. Kualitas barang dan jasa dijamin oleh penempatannya dalam sistem, yang dikenal sebagai Quality Assurance System standar kualitas dipelihara dengan mengikuti prosedur yang terdapat dalam QA. system.
Total-Quality Management menggabungkan Quality assurance, untuk kemudian diperluas dan dikembangkan. TQM adalah tentang penciptaan suatu budaya kualitas, di mana tujuan setiap anggota atau staf adalah untuk menyenangkan pelanggannya, serta didukung organisasi mereka yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Dalam definisi Total Quality tentang kualitas pelanggan adalah raja. Ini merupakan pendekatan yang dipopulerkan Peters dan Waterman dalam In Search of Excellence (1982). Beberapa perusahaan seperti Marks and Spencer, British Airways dan Sainsbury telah melakukan pendekatan ini selama beberapa tahun. Hal ini berkaitan dengan upaya menyediakan apa, kapan dan bagaimana yang diinginkan pelanggan.

TQM adalah suatu filosofi suatu peningkatan yang berkelanjutan, yang dapat dijadikan, alat praktis oleh lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan serta harapan. pelanggan sekarang dan di masa yang akan datang (Edward Sallis)
TQM bersifat praktis tetapi strategi pendekatannya adalah fokus terhadap kebutuhan klien dan pelanggan. TOM bukan sekedar slogan, tetapi. suatu pendekatan, yang sistematik untuk mencapai tingkat kualitas yang tepat dalam suatu gaya yang konsisten sehubungan dengan upaya antisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan.
Sebagai suatu pendekatan, TQM mencari suatu bentuk permanen dalam lembaga, sehingga fokus bukan diarahkaa pada kebijakan jangka pendek melainkan diarahkan pada peningkatan kualitas jangka panjang. Inovasi koastan peningkatan dan perubahan merupakan inti TQM, dan lembaga-lembaga tersebut dalam pelaksanaanya meagikuti alur peningkatan secara berkelanjutan. Mereka harus menganalisis apa yang telah dikerjakan dan merencanakan untuk meningkatkannya. Untuk menciptakan budaya peningkatan yang berkelanjutan manajer harus percaya pada staf mereka sehingga dapat mendelegasikan keputusan pada tingkat yang sesuai. Hal itu penting agar staf memiliki tanggung jawab dalam memberikan kualitas sesuai dengan tuntutan kerjanya. Staf memerlukan kebebasan untuk bekerja di dalam suatu kerangka kerja yang jelas dalam mencapai tujuan.
TQM dipertajam dengan sejumlah proyek dalam skalal kecil. Jepang memiliki satu kata untuk pendekatan yang mengarah pada peningkatan secara berkelanjutan, yaitu kaizen. Secara sederhana artinya adalah peningkatan yang dilakukan tahap demi tahap. Filosofi TQM adalah mencakup skala besar, tetapi implomentasi praktisnya ada dalam skala kecil. Intervensi drastis bukan arti perubahan dalam TQM.
Esensi ‘kaizen’ adalah sebuah proyek kecil yang membangun kesuksesan dan kepercayaan, serta membangun dasar bagi pengembangan selanjutnya. Sebagaimana digambarkan oleh Joseph Juran, dia berargumentasi bahwa cara terbaik untuk menangani proyek besar adalah dengan membagi proyek tersebut ke dalam bagian-bagian manajemen yang lebih kecil. Dia merekomendasikan pemberian tugas satu tim ke dalam bentuk tugas yang terbagi-bagi (Juran, 1589). Perubahan yang berkepanjangan di dasarkaa pada sejumlah proyek kecil yang dapat dicapai secara rasional. Itulah sebabnya penting kiranya untuk, bekerja melalui aktivitas lembaga secara berhati-hati, proses demi proses isu demi isu. Setelah satu periode waktu dicapai apa yang ditargetkan dinilai lebih menghasilkan dari pada membuat suatu perubahan dalam skala besar. Pendekatan pada peningkatan kualitas berarti bahwa implementasinya tidak membutuhkan suatu proses yang mahal. Karena penggunaan uang itu sendiri belum tentu menghasilkan kualitas.

Perubahan Budaya
TQM memerlukan perubahan budaya. Awalnya terdengar sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk diimplementasikan. Hal ini memerlukan suatu sikap perubahan dan metode kerja. Staf dalam lembaga perlu untuk memahami pesan-pesan TQM itu sendiri. Bagaimanapun budaya perubahan bukan hanya tentang merubah perilaku staf, akan tetapi memerlukan suatu perubahan dalam manajemen dan kepemimpinan lembaga. Maksud kepemimpinan di sini ditandai dengan suatu pemahaman bahwa orang dapat memproduksi kualitas. Ada dua hal yang diperlukan agar staf menghasilkan kualitas. Pertama, staf membutuhkan suatu environmet (lingkungan) yang pantas untuk bekerja. Mereka nembutuhkan alat untuk pekerjaanya dan mereka membutuhkan suatu sistem dan prosedur kerja yang sederhana sebagai bentuk bantuan dalam pekerjaan. Lingkungan mempeagaruhi kemampuan kerja staf, sehingga mereka dapat bekerja secara layak dan efektif. Diantara unsur lingkungan yang terpenting adalah sistem dan prosedur kerja. Karena bila prosedur yang ditempuh sulit atau lemah maka untuk mencapai kualitas yang diharapkan adalah suatu hal yang sulit. Kedua, untuk menghasilkan kerja yang baik, staf memerlukan dorongan dan pengakuan atas kesuksesan dan prestasi yang diraihnya. Mereka membutuhkaa pemimpin yang dapat menghargai prestasi yang dicapai serta membimbing untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Motivasi untuk bekerja dengan baik datang dari suatu gaya kepemimpinan dan suasana yang mempertinggi penghargaan diri dan wewenang individual

Kualitas Belajar
Pendidikan adalah tentang orang yang belajar. Jika TQM ingin direlevansikan dengan pendidikan maka perlu untuk menentukan arah kualitas dari pengalaman belajar.
Peserta belajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan belajar terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan kecenderungan mereka. Suatu. lembaga pendidikan yang mengaplikasikan TQM harus mengantisipasi gaya belajar secara serius, sehingga memiliki strategi bagi tiap individu yang memiliki perbedaan dalam belajar. Peserta didik adalah pelanggan utama. Lembaga belum dikatakan mencapai Total Quality jika belum dapat memenuhi kebutuhan individual dalam belajar.
Lembaga pendidikan memiliki suatu kewajiban untuk menyediakan metoda belajar yang bervariasi bagi peserta didiknya Lembaga juga harus memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk mengetahui berbagai gaya belajar yang berbeda. Miller, Dower dan Innis berargumentasi tentang hal yang sama dalam buku Improving Quality in Further Education. Mereka berpendapat bahwa yang diaplikasikan di berbagai lembaga adalah meyakinkan setiap pelajar memiliki rentang pengalaman dan gaya mengajar sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berhasil secara maksimal (Dower, Miller dan Innis, 1992, 20).
Adapun pola untuk meaggunakan prinsip-prinsip TQM di kelas dapat digambarkan sebagai berikut; Sebagai permulaan ditetapkan ‘misi’yang disepakati antara siswa dan guru. Dari kesepakatan tersebut timbul keinginan untuk mencapai misi tersebut gaya belajar dan mengajar serta sumber yang diperlukan. Siswa secara individual dapat merudingkan apa yang mereka rencanakan, sehingga mereka memperoleh motivasi dan arahan. Proses negosiasi ini memerlukan ketetapan kualitas, dari Steering Comittee atau forum agar dapat diberikan umpan balik serta memberikan kesempatan pada siswa untuk mengatur belajar mereka sendiri. Sebaiknya perwakilan orang tua juga berpartisipasi dalam hal ini. Monitoring secara terperinci dibuat dalam bentuk bagan untuk memudahkan pengendalian oleh guru maupun siswa. Hal ini penting untuk meyakinkan tentang apa yang paling tepat dilakukan jika diketahui ada kesalahan yang membahayakan.
Penting kiranya bagi lembaga untuk menggunakan hasil, dari monitoring resmi untuk menetapkan validitas program lembaga yang telah ditetapkan.

Hambatan Dalam Penerapan TQM
TQM memerlukan kerja keras. Di samping itu memang diperlukan waktu untuk mengembangkan. suatu budaya kualitas. Peningkatan kualitas merupakan proses yang mudah pecah karena budaya cenderung bersifat konservatif dan homeostatis. Kebanyakan staf lebih senang dengan apa yang mereka ketahui dan mereka pahami.
TQM merupakan pekerjaan yang memerlukan kesetiaan jangka panjang, khususnya bagi Senior Manager. Kadang Senior Manacer inilah yang menjadi masalah. Mereka ingin TQM memberikan hasil tetapi mereka enggan memberikan dukungan. Beberapa inisiatif tentang kualitas menjadi diragukan karena senior manager cepat berbalik kembali pada cara-cara memanaj yang tradisional. Ketakutan dari senior manager untuk mengadopsi metoda dan pendekatan baru aualah hambataa terbesar.
Di samping itu hambatan juga dapat terjadi bila staf tidak memahami tujuan dan misi lembaga. Rencana strategis untuk membantu staf dalam memahami misi lembaga. Strategi ini diarahkan pada upaya menjembatani kesenjangan komunikasi yang terjadi. Staf perlu mengetahui kemana arah langkah lembaga dan bagaimana gambaran, masa depannya. Senior manaer juga harus menaruh kepercayaan pada stafaya. Manager arus dapat memberikan kesempatan pada stafnya untuk dapat mengambil keputusan secara bijaksana.
Problem yang potensial yang ini muncul di beberapa lembaga adalah pada manajer madya. Mereka memiliki peranan yang sangat penting karena mereka bertanggung jawab atas operasional lembaga, sehari-hari dan berperan pula sebagai saluran komunikasi yang utama. Dalam hal ini manajer madya tidak boleh menentukan peranan mereka, selaku inovator kecuali Senior manager telah mengemukakan visi-nya mengenai hal-hal baru di masa yang akan. datang. Sehubungan dengan kajian di atas, Senior Manager harus memiliki sikap yang konsisten dalam menasehati dan mengkomunikasikan pesan-pesan peningkatan kualitas Mereka harus dapat bersikap persuasif tentang metode baru, bahwa. metode baru tersebut akan memberikan implikasi peningkatan keuntungan yang berarti peningkatan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.
Hambatan yang terjadi memang tidak mutlak datang dari kalangan manajemen.Ternyata banyak staf yang takut akan konsekuensi tanggung jawab yang diberikan khususnya bila terjadi kesalahan. Umumnya mereka menyukai hal-hal yang sifatnya memiliki kesamaan. Untuk keadaan seperti ini TQM harus dihindarkan dari hal-hal yang tidak berarti tetapi sebagai penghubung dan dikenal. Perlu digaris bawahi bahwa hambatan dalam TQM melibatkan ketakutan dan ketidakyakinan.Takut akan apa yang tidak diketahui, mengerjakan sesuatu yang berbeda, takut untuk mempercayai orang lain, dan takut berbuat salah. Para staf tidak dapat berbuat yang terbaik kecuali mereka merasa bahwa mereka dipercaya dan pandangan mereka didengar. Deming menegaskan bahwa hal terpenting dalam melakukan revolusi kualitas adalah ‘menghalau’ rasa takut.

BAB III
MODEL-MODEL PENINGKATAN
TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

Tiga penulis masalah kualitas yang paling dikenal adalah W. Edwards Deming, Joseph Juran dan Philip B. Crosby. Ketiganya berkonsentrasi pada masalah kualitas dalam bidang industri walaupun banyak yang beranggapan bahwa ide mereka dapat diterapkan dalam bidang industri jasa. Tetapi tidak satupun dari mereka yang mengungkapkan isu kualitas dalam bidang pendidikan. Bagaimanapun kontribusi gerakan. kualitas yang dicetuskan oleh mereka sangat luar biasa, dan sangat sulit untuk memperluas gerakan kualitas tanpa adanya pemikiran mereka.
Dalam mendiskusikan ide Deming, Juran dan, Crosby penting kiranya untuk menyadari bahwa pendekatan mereka memiliki keterbatasan dan kekurangan, karena mereka mengembangkannya dalam konteks industri. Kalaupun ada overlaping di antara pemikiran mereka tetapi dalam kesimpulan umum ide mereka saling melengkapi.

Deming
Buku yang paling penting dari W. Edwards Deming adalah Out of the Crisis, yang dipublikasikan pada tahun 1982. Tujuan buku ini tidak lain adalah untuk mentransformasikan gaya manajemen Amerika. Hal itu dikemukakan pada bagian pengantar yaitu tidak suatu pekerjaanpun yang direkonstruksi atau direvisi tanpa memerlukan. struktur baru secara keseluruhan, dari dasar yang bersifat meningkat (Deming, 1982).
Deming mengkonsentrasikan pada masalah kesalahan atau kegagalan manajemen untuk dijadikan dasar perencanaan di masa yang akan datang serta untuk meramalkan masalah yang mungkin timbul sebelum terjadi. Deming percaya bahwa pendekatan berdasarkan pemikiran jangka pendek akan mengakibatkan pemborosan dan meningkatkan biaya yang berakibat pula meningkatnya harga beli konsumen.
Deming melihat masalah kualitas utamanya terletak pada manejemen. Penyebab dasar dari masalah industri adalah kegagalan Senior Manager dalam merencanakan. Yang diajukan oleh Deming bukan sekedar sekuensi langkah untuk megimplementasikan kualitas tetapi sejumlah desakan pada manajemen tentang apa yang akan dikerjakan dan apa yang tidak akan dikerjakan jika organisasi ingin sejahtera. Deming mengemukan 14 point sebagai campuran dari filosofi kualitas baru dan menjadi daya tarik bagi manajemen untuk merubah gaya
pendekatan mereka. Deming mengkombinasikannya dengan pemahaan psikologi yang penting, khususnya dalam mengantisipasi hambatan saat mengadopsi suatu budaya kualitas. Secara tegas juga Deming menekankan pentingnya pencegahan daripada memperbaiki kerusakan, hal inilah yang dinilai sebagai kontribusi unik dalam memahami bagaimana menjamin peningkatan kualitas. hambatan dalam upaya peningkatan kualitas adalah:
1. Penyakit kurang ‘konstannya tujuan. Deming percaya bahwa ini merupakan penyakit yang paling melumpuhkan, sehingga organisasi terhambat untuk mengadopsi kualitas sebagai tujuan manajemen.
2. Adanya pemikiran jangka pendek.Deming menganjurkan penggunaan visi jangka panjang dalam pengembangan suatu budaya peningkatan kualitas. Ahli-ahli pendidikan yang telah banyak menghadapi berbagai perubahan saat ini akan mengetahui bahwa anjuran Deming tidak asing lagi dalam kaitannya dengan kebutuhan strategi jangka panjang.
3. Evaluasi individual hanya dilakukan melalui skala pertimbangan atau laporan tahunan. Tidak dapat dihindarkan, penilaian seharusnya. didasarkan pada pengukuran hasil. Deming percaya bahwa kualitas kontribusi pegawai hasilnya dapat diukur. Dia juga percaya bahwa hal tersebut lebih dapat meningkatkan performa, karena penilaian sering menimbulkan efek yang berlawanan. Staf berkonsentrasi pada apa yang penting untuk memperoleh penampilan yang baik, tetapi tidak mengembangkan suatu kebanggaan terhadap pekerjaannya. Padahal inilah yang unsur penting untuk pengembangan kualitas. Penilaian performa dapat berakibat staf bersaing daripada mempersatukan mereka dalam suatu tim. Demikian halnya dalam penilaian guru, Lembaga yang menerapkan TQM akan mempertimbangkan unsur penilaian secara lebih berhati-hati. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa perlu adanya suatu pertimbangan khusus agar penilaian yang diberikan tersebut tidak menyebabkan timbulnya efek buruk. Penilaian disini harus mengarah pada sikap positif dan menuju pada. proses perkembangan.

Dalam hal ini Deming menegaskan bahwa. organisasi yang mencoba untuk meraih sukses melalui indikasi performa dapat melupakan sesuatu hal, bahwa sesungguhnya pengukuran kesuksesan adalah kebahagiaan, dan kepuasan pelanggan menurut Demings :
1. Menciptakan konsistensi tujuan untuk pengembangan produk dan jasa, dengan adanya tujuan suasana bisnis menjadi kompetitif. Deming percaya bahwa banyak organisasi yang hanya memiliki tujuan jangka pendek, paling lama bertahan hanya 20 sampai 30 tahun. Untuk itu organisasi harus memiliki rencana jangka panjang yang melihat ke masa depan dan inovasi baru. Mereka harus mencari dan memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan.
2. Adopsi filosofi baru. Organisasi tidak akan bertahan lama jika. terus hidup dalam berbagai kesalahan, materi yang rusak dan produk yang gagal. Mereka harus membuat gebrakan dengan mengadopsi cara. kerja yang baru.
3. Menghentikan ketergantungan atas adanya inspeksi dan di gantikan dengan upaya pencapaiaft kualitas. Inspeksi ternyata tidak meningkatkanh atau menjamin kualitas. Deming berargumentasi bahwa pihak manajemen sebaiknya memberikan training, bagi para staf dengan menggunakan statistik sebagai alat dan memberikan teknik-teknik yang dibutuhkan oleh mereka untuk memonitor dan mengembangkan kualitas yang dicapainya.
4. Hentikan anggapan bahwa penghargaan dalam bisnis adalah terletak pada harga. Bagi Deming harga tidak ada artinya tanpa suatu pengukuran kualitas.
5. Peningkatan sistem Produksi dan layanan secara konstan untuk selamanya, guna peningkatan kualitas dan produktivitas. Ini menjadi tugas manajemen untuk memimpin proses peningkatan dan meyakinkan bahwa proses peningkatan itu harus dilakukan secara berkesinambungan.
6. Pelatihan dalam pekerjaan. Pemborosan terbesar dalam organisasi adalah kegagalan mereka untuk menggunakan orang berbakat. Uang yang dikeluarkan untuk pelatihan akan sangat berarti dan penting, ini sama pentingnya dengan menetapkan standar kerja yang diterima.
7. Kepemimpinan lembaga. Deming mengatakan bahwa ‘manajemen kerja tidak sama dengan supervisi, tetapi berarti kepemimpinan. Ini mengacu pada perubahan gaya tradisional yang mengutamakan pada indikator performa, spesifikasi dan penilaian, dan digantikan dengan peranan kepemimpinan yang dapat memperkaya proses peningkatan dalam produksi, barang dan jasa.
8. Hilangkan rasa takut, Jika itu dapat dilakukan maka semestinya orang dapat bekerja lebih efektif. Adanya rasa aman merupakan dasar motivasi. Deming percaya bahwa orang dapat berja dengan baik jika lingkungan kerjanya menyenangkan.
9. Hilangnya penghalang antar departemen. Orang-orang yang ada dalam departemen yang berbeda diharapkan dapat bekerja secara tim. Dengan demikian organisasi jangan memberikan arahan yang berbeda-beda bagi departemen-departemen yang ada.
10. Kurangi slogan, peringatan dan target ganti dengan metoda yang dapat meningkatkan kerja.
11. Kurangi standar kerja yang menentukan kuota berdasarkan jumlah. Kualitas tidak dapat. diukur hanya dengan melihat output proses.
12. Hilangkan penghambat yang merampas hak manusia untuk bangga terhadap kecakapan kerjanya.
13. Lembagakan suatu program pend-idikau dan ppaingkatan diri yang penuh semangat. Staf yang memperoleh pendidikaa secara lebih baik dinilai lebih dapat mengambil bagian dalam peningkatan kualitas.
14. Setiap orang dalam perusahaan bekerja sama dalam mendukung proses transformasi. Transformasi budaya kualitas adalah pekerjaan setiap orang. Ini juga merupakan tugas penting dari . pihak manajemen.

Strategi Manajemen Kualitas
Untuk membantu manajer dalam perencanaan kualitas Juran telah mengembangkan suatu pendekatan yang disebut Strategic Quality Management (SQM). SQM merupakan tiga bagian proses berdasarkan perbedaan tingkatan staf. Perbedaan tingkatan staf ini dinilai memberikan Kontribusi yang unik bagi, peningkatan kualitas. Senior manager memiliki pandangan strategi organisasi; manajer madya memegang peranan operasional kualitas; dan kekuatan kerja bertanggung jawab atas pengawasan kualitas. Ide ini telah diaplikasikan dalam bi-
dang pendidikan, yang diwujudkan dalam Consultan at Work.Consultan at Work ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. John Miller dan rekannya di Consultan at Work berpendapat bahwa Senior manager dan gubernur perlu berperan dalam strategi kualitas dengan menetapkan pandangan lembaga, prioritas dan kebijakan. Manajer madya -Kepala Departeman (Fakultas)- bertanggung jawab atas jaminan kualitas, yang melibatkan mereka dalam koordinasi informasi, pengujian efektivitas secara sistematik serta mengirimkan hasil monitoring baik dari tim pengajar maupun dari Senior Manager. Quality Control diuji oleh guru yang mengoperasionalkan course team. Tim tersebut merancang karakteristik dan standar program pelajaran sehingga kebutuhan pelajar dapat dikonfirmasikan.

Mencapai Kualitas
Nama Philip crosby dihubungkan dengan dua ide kualitas yang sangat menarik dan berpengaruh. Pertama, disebutkan bahwa kualitas adalah gratis, maksudnya bahwa pemborosan dan ketidakefisienan pada kebanyakan sistem dapat dihemat dan ‘dibayar’ oleh program peningkatan kualitas. Kedua, dinyatakan bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan dan seluruh ‘hal yang tidak mencerminkan kuaiitas’ dapat dihapus seluruhnya jika lembaga memiliki keinginan.
Kedua ide di atas sangat menarik untuk diterapkan dalam bidang pendidikan. Ide peningkatan kualitas dapat membayar sendiri, sebagaimana dituliskan olehnya “Kualitas adalah gratis. Ini bukan pula hadiah, tetapi sesuatu yang gratis. Seluruh pemborosan dapat terjadi jika tidak bekerja benar sejak dari awal” (Crosby, 1979,p. 1).
Zero Defect
Program ini dicanangkan oleh crosby, walaupun memberikan kontribusi pada pemikiran kualitas tetapi dinilai kontroversial. Ini merupakan ide yang sangat berpengaruh Zero defect (kerusakan nol) merupakan komitmen pada kesuksesan dan mengurangi kesalahan. Program ini menekankan pentingnya sistem untuk selalu mengerjakan sesuatu secara benar sejak dari awal. ‘Crosby mengajukan argumentasi bahwa tercapainya ‘zero defect’ dalam konteks bisnis, akan meningkatkan keuntungan melalui penghematan biaya. Dia tidak begitu yakin dengan penggunaan statistik, itu hanya dinilai sebagai tindakan yang tidak bersifat mencegah. Crosby merupakan seorang ahli kualitas yang benar-benar mengemukakan model pencegahan. Tetapi ahli lain seperti Demiag dan Juran hal ini dinilai sebagai tujuan yang tidak mungkin.
Zero defect adalah konsep yang sangat sulit untuk diaplikasikan, pada produk jasa. Dalam produk jasa zero defect diharapkan tetapi sangat sulit, karena produk jasa memiliki banyak peluang adanya kesalahan manusia. Dalam pendidikan ide ini sebaiknya dapat pula diterapkan. Secara sederhana misalnya seorang murid dapat berhasil dalam pendidikan secara tepat waktu dan mengembangkan potensinya secara penuh.

Program Crosby
1. Management Commitment. Inisiatif kualitas harus disetujui dan dipimpin oleh Senior Management. Crosby menekankan bahwa komitmen ini dikomunikasikan dalam suatu perayataan kualitas, yang dibuat secara singkat, jelas dan mungkin untuk dicapai.
2. Quality Improvement Team. Jika setiap fungsi dalam organisasi potensial untuk menimbulkan kesalahan.dan kegagalan kualitas, maka setiap bagian organisasi harus berpartisipasi dalam usaha peningkatan. Quality 1mprovement Team memiliki tugas untuk menetapkan dan mengatur program yang akan diimplementasikan pada seluruh organisasi.Tim ini tidak mengerjakan seluruh pekerjaan kualitas. Tugas implementasi peningkatan merupakan tanggung jawab tim secara individual di dalam depertemen.
3. Quality Measurement (Pengukuran Kualitas) Penting kiranya untuk dapat mengukur arus dan potensi yang dapat digunakan untuk aksi perbaikan. Jenis pengukuran berbeda antara organisasi yang memproduksi barang dan organisasi yang memproduksi jasa. Di dalam pengukuran terdapat data dari hasil inspeksi dan laporan tes, data statistik dan data umpan balik dari pelanggan.
4. Cost of Quality. Biaya kualitas terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan biaya kesalahan, pekerjaan ulang, pembatalan, inspeksi dan pengujian. Penting dilakukan suatu identifikasi biaya kualitas.
5. Qualitv Awareness Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa penting untuk dilakukan upaya menumbuhkan kesadaran pada setiap orang di dalam organisasi tentang kebutuhan program peningkatan kualitas. Hal ini memerlukan pertemuan yang teratur antara manajemen dan pegawai. Pertemuan ini diarahkan pada diskusi masalah-masalah khusus serta bagaimana cara mengatasinya.
6. Corrective Action. Supervisor memerlukan kerjasama dengan stafnya guna, mengurangi kualitas yang buruk. Untuk itu dibutuhkan metodologi yang sistematik. Untuk memutuskan masalah yang harus diatasi sesegera menungkin (menjadi prioritas utama) dapat digunakan aturan Pareto. Dalam hal ini dikemukakan bahwa 20 % dari proses disebutkan Sebagai penyebab 80 % masalah.
7. Zero Defects Planning. Crosby berpendapat bahwa program Zero Defect harus diperkenalkan dan dibimbing oleh Quality Improvement Team. Tim tersebut bertanggung jawab atas impelementasi program ini.
8. Supervisor Training. Langkah ke delapan ini menekankan pentingnya pelatihan Supervisor. Karena para supervisor sangat berperan dalam proses peningkatan dan pelatihan ini dibutuhkan oleh mereka. Pelatihan diselenggarakan secara resmi.
9. Zero Defect Day. Ini merupakan ide untuk menetapkan setiap hari adalah hari tanpa kesalahan dalam bekerja.
10. Goal Setting. Berkaitan dengan Zero Defect Day, perlu kiranya ditetapkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur.
11. Error-Cause Removal. Penting kiranya suatu komunikasi antara pegawai dan manajemen tentang situasi yang sulit untuk diberi implementasi peningkatan kualitas. Cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan menetapkan standar sehingga komunikasi sampai pada garis manajer yang tepat.
12. Recognition (Pengakuan).Crosby mengemukakan pentingnya penghargaan diberikan pada mereka yang telah berpartisipasi dalam program peningkatan. Ia berpendapat bahwa sesun guhnya orang bekerja bukan untuk uang, ada hal yang lebih penting dari sekedar gaji yang besar. Yang dibutuhkan oleh staf di sini adalah pengakuan atas prestasi dan kontribusi mereka.
13. Quality Councils (Dewan Kualitas). Langkah ketiga belas ini adalah menetapkan adanya Dewan kualitas, ini merupakan bentuk lembaga yang juga dianjurkan oleh Juran. Hal ini mengingat pentingnya. melibatkan para profesional dalam bidang kualitas untuk ikut serta mengatasi masalah dengan cara terbaik. lnspektor dan Pengawas Kualitas membutuhkan pendekatan kerja yang profesional dan bersifat konsisten. Salah satu peranan dewan ini adalah untuk memonitor efektivitas program dan meyakinkan bahwa proses peningkatan terus berlanjut.
14. Do it over Again (Kerjakan Secara terus-menerus`). Program kualitas senantiasa tidak pernah berakhir. Satu tujuan tercapai maka perlu dicapai program laih begitu seterusnya.

PARTISIPASI STAKEHOLDER TERHADAP

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan perubahan zaman dan tingkat perkembangan masyarakat, terutama sejak adanya multi krisis yang melanda bangsa indonesia sampai akhirnya terjadi badai reformasi yang menuntut perbaikan di segala bidang, termasuk pendidikan, maka reformasi melahirkan format-format baru dalam penataan sistim pendidikan nasional dengan tidak merubah tujuan utama pendidikan nasional. Format-format baru tersebut selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom yang selanjutnya menjadi landasan Yuridis bagi penataan sistim pendidikan nasional secara keseluruhan. Makna yang terkandung dari ketiga peraturan tersebut adalah adanya pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional.
Adapun konsepsi pendidikan, kiranya komunitas Perguruan Tinggi ini sudah memakluminya. Definisi formal tertera dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Definisi ini merupkan penafsiran formal dari ungkapan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Suatu tafsiran yang utuh tidak meredusir atau mengkerdilkan manusia hanya sekedar cerdas secara intelektual (IQ), tetapi secara emosional (EQ), secara spiritual (SQ), dan secara fisikal (PQ). Definisi ini juga mengimplikasikan bahwa pendidikan bukan sekedar menyiapkan tenaga kerja (SDM) yang trampil, melainkan juga merupakan suatu proses pembudayaan dan transformasi nilai-nilai budaya bangsa, serta menyiapkan warga masyarakat bangsa dan negara yang baik (a good citizen).
Penyelenggaraan pendidikan dapat dijalankan lebih demokratis, meningkatnya peranserta masyarakat, terwujudnya pemerintah dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 terisyarat bahwa otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang beberapa urusan pemerintah pusat kepada daerah termasuk dalam bidang pendidikan, maka daerah akan memiliki wewenang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan sendiri pembangunan pendidikan. Hal ini memberikan implikasi bahwa daerah harus mampu membiaya sendiri segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan.
Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam menggali berbagai potensi dan menggunakan segala sumber daya serta kemampuan mendorong masyarakat agar ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan kehendak tersebut, maka perlu diterapkan suatu model pengelolaan sekolah yang ada pada satu sisi memberikan keleluasan pengelolaan sekolah kepada pihak sekolah( kepala sekolah dan guru) dan disisi lain memberikan peluang untuk turut serta kepada masyarakat. Model pengelolaan itu disebut denga istilah ” Manajemen Berbasis Sekolah ” (School Based Management) disingkat dengan MBS atau SBM.
Namun demikian salah satu kunci sukses untuk mengpenerapkan MBS di tingkat SMA, selain kemamampuan kepala sekolah mengambil keputusan juga tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penyelenggara pendidikan di sekolah, sebagaimana yang dikemukakan oleh N.A Ametembun (1994: 8) bahwa:
Keberhasilan sekolah dalam mengpenerapankan MBS selain kemampuan kepala sekolah dalam mengambil keputusan secara tepat juga terletakpada tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dengan demikaian jelas bahwa kedua aspek tersebut mamilaki peranan yang sangat penting.
Selanjutnya secara khusus mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk setiap daerah tentunya memiliki tingkat yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat disebab oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Namun yang jelas bahwa faktor- faktor tersebut hanya dapat diatasi dengan satu cara yaitu melalui proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah.
Konsep peran serta ini menunjukkan suatu keadaaan yang ada dab telah dilakukan, namun perl ditingkatkan secara lebih baik, termasuk peninggkatan masyarakat dalam bidang pendidikan. Memang secara yuridis keterlibatan masyarakat dalam penyelanggaraan pendidikan telah ada, namun dala, konteks MBS hal tersebut perlu terus ditingkatkan mengingat kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa:
• Tiap- tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; dan
• Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sisitem pengajaran Nasional yang diatur Undang- undang
Meliha ketentuan- ketentuan tersebut membuktikan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang berarti bahwa pendidikan itu merupakan hak asasi manusia. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal, maka pemeritah mengusahakan dan mnyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang tlah diatur dalam bentuk perundangan- undangan. Usaha pncapainan tujuan tersebut dilakukan melalui satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
B. Rumusan Masalah
Pelakanaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang melibatkan masyakat secara aktif dalam setiap langkah yang ditempuh oleh pihak sekolah adalah merupakan pemaknaan dari penerapam konsep Manajemen Berbasis Sekolah, namun disebabkan hal tersebut adalah suatu konep yang baru, sehingga perlu untuk melakukan suatu kajian untuk melihat keaktifan masyarakat dalam menghadapi penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: Bagamanakah peranserta masyarakat dalam Manajemen Berbasis Sekolah untuk meningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Lhoong?
C. Pertanyaan Penelitian
Adapun pokok- pokok masalah penelitian tersebuit dapat dirinci sebagai berikut:
• Bagaimanakah peranserta masyarakat dalam penerapan MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong?
• Pelaksananaan yang dilakukan oleh masyarakat penerapan MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong?

• Kendala apa saja yang dihadapi masyrakat dalam penerapan MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong?
D. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengaktifan peranserta masysrakat dalam rangka menghadapi penerapan MBS SMA Negeri 1 Lhoong?. Lebih lanjut, penelitian ini Bertujuan untuk melihat menganalisis:
• Persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengingat peranserta masyarakat dalam rangka menghadapi penerapan MBS pada Pelaksanaan dari pihak sekolah untuk megaktifkan peranserta masyarakat dalam rangka menghadapi penerapan MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong.
• Pelaksanaan dari pihak sekolah untuk mengaktifkan peranserta masyarakat dalam ramgka menghadapi MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong.
• Kendala yang dihadapi pihak sekolah untuk mengaktifkan peranserta masyarakat dalam rangka menghadapi penerapan MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang akan dirasakan sehubungan dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah berupa sumbangan dan masukan bagi pengembangan disiplin ilmu Administrasi Pendidikan yang berkenaan dengan kajian manajemen strstegi, kebijakan pendidikan, pengambilan keputusan, kepimpinan pendidikan serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepeda pihak lembaga bahwa penerapan MBS menuntut adanya peranserta masyarakat dalam pengolahan pendidikan secara lebih baik.

BAB II
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

A. Perspektif Ekonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan
Desentralisasi tidak lagi menjadi ide belaka, tetapi sudah merupakan realitas yang tidak dapat dihindari lagi. Undang- undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur otonomi daerah telah disyakan dan diberlakukan, meskipun pada saat sekarang masih banyak dilakukan revisi sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Namun demikian setidaknya dengan diberlakukan Undang- undang tersebut kekuasaan puasat yang selama tiga dasawarsa berlaku kuat dengan berdasarkan sistem manajemen yang sentralistik telah dipangkas. Walaupun dalam Bab IV Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan masih adanya wewenangan dari pemerintah pusat untuk daerah dalam beberapa bidang, yaitu: politik luar negeri,pertahanan dan keamanan, perailan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Dengan demikian bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
Sebagai tindak lanjut (follow up) dari pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut diatas, kewenangan lain termasuk diantaranya kewenangan persiapan serta peningkatan sumer daya manusia, telah ditetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000, mengatur kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Berdasarkan PP tersebut, peranan Pemerintah pusat dalam bidang pendidikan adalah:
1. Menetapkan standar siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penelitian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
2. Pendapatan standar materi pokok
3. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
5. Penetapan persyaratan penerimaan, pepindahan, sertifikat siswa, warga belajar dan mahasiswa.
6. Penetapan kelender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
7. Peraturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pemdidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
8. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra nasional.
9. Penetapan persyaratan permintaan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, pengadaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya secara persyaratan penelitian arkeologi.
10. Pemanfaatan hasil penelitian aerkeologi nasional.
Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut menetapkan juga bahwa apabila otonomi daerah tingkat II belum mampu menangani bidang- bidang tertentu, maka bidang- bidang tersebut dapat diserahkan kepala daerah tingkat I selanjutnya menurut Tilaar (2000: 176) bahwa dalam konteks otonomi daerah khususnya bidang pendidikan dampak positif ditetapkan otonomi daerah manajemen pendidikan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah:
1. Mengembangkan kebudayaan lokal. Dengan demikian masalah pengisian muatan lokal di daerah- daerah telah merupakan suatu keharusan yang perlu direncanakan, dipersiapkan dan dikembangkan.
2. Mengembangkan kebudayan nasional sebagai benteng pertahanan menjaring pengaruh- pengaruh kebudayaan global yang negatif dan identitas bangsa yang akan memperkuat ketahanan nasional.
3. Mengembangkan inisiatif untuk bereksperimen dan bersaing dalam mengembangkan mutu pendidikan nasional menghadapi persaingan global.
4. Meningkatkan peran masyarakat (swasta) untuk mengembangkan ciri khasnya sebagai sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.
Secara khusus untuk jenis dan satuan pendidikandi Sekolah berdasarkan konsepsi otonomi daerah tersebut School Based Management atau manajemen Berbasis Sekolah dan Community Based School merupakan tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Dengan demikian sekolah mandiri merupakan suatu bentuk pengelolaan sekolah pada era otonomi daerah sekarang. Dalam kaitannya akan kmandirian sekolah ini diperlukan nilai- nilai baru dan aturan- aturan baru dalam bidang pendidikan.
Ditetapkannya otonomi daerah akan memberikan perubahan dan pengembangan tersendiri dalam segala bidang kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Perubahan dan pengembangan tersebut menurut N.A Amentembun (1994: 10) meliputi:
1. Perubahan Manajemen Sekolah
2. Sumber Daya Pendidikan dan
3. Peningkatan Mutu Pendidikan
Secara lebih jelasnya perubahan dan pengembangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perubahan Manajemen Sekolah
Perubahan dalam manajemen sekolah berhubungan dengan strukturisasi dari para penyelenggara pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa unsur dari para penyelenggara pendidikan terdiri dari pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat.sebelum mulai diberlakukannya otonomi daerah strukturisasi yang bersifat vertikal sangat jelas, dengan ditandainya penjenjangan dalam pertanggungjawaban yang sangat nyata dan rinci sesuai dengan kewenangan dari kekuasaan yang harus dilakukan.
Perubahan mendasar dari adanya otonomi daerah erhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ditujukan kepada hal- hal yang menjadi garapan manajemen sekolah.Artinya bahwa baik keuangan, ketenangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab tersendiri dari pihak sekolah, sehingga jelas bahwa sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengelola segala aspek yang menjadi bidang garapannya.
2. Sumber Daya Pendidikan
Pengolaan sumber daya pendidikan gengan diberlakunya otonoi daerah jelas merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak sekolah yang bersangkutan, baik mengenai sumber pendapatan keuangan maupun pengelolaannya. Sebelum pelaksanaan otonomi dearah sumber daya pendidikan ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dari pusat, sedangkan setelah otonomi daerah diberlakukuan pihak sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan sepenuhnya dalam pengambilan atas anggaran pendapatan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan.
Pengembangan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mencari dan menganalisis sumber daya pendidikan pada era otonomi pendidikan dengan menerapkan model ” Manajmen Berbasis Sekolah” tentunya adalah melalui pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat serta berkoloborasi dengan dunia masyarakat industri yang mau dan peduli terhadap kepentingan pendidikan. Oleh karena itu jelas bahwa keberhasilan sekolah dalam menerapkan model ” Manajemen Berbasis Sekolah” tergantung pada kemampuan sekolah untuk meningkatkan suatu kepedulian masyarakat akan arti penting pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa.
3. Peningkatan Mutu Pendidikan
Dengan diberlakukannya otonomi daerah,memungkinkan sekolah lebih bebas menentukan cara- cara atau strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan mutu pendidikan, tanpa harus menerima instruksi dari pusat terlebih dahulu. Hal- hal yang dianggap baik untuk meningkatkan mutu pendidikan segera dilakukan sesuai dengan tuntutan dan kemampuan sekolah, sehingga jika suatu kegiatan dianggap baik, maka pihak sekolah segera melakukannya tanpa haus menungguintruksi atau petunjuk dari pusat lagi.
Dengan demikian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang telah dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, memberikan kesempatan pada lembaga pendidikan untuk melaksanakan reformasi. Salah satu bentuk reformasi mengembangkan kemandirian sekolah, sehingga muncul sekolah mandiri, yaitu sekolah di mana kekuasaan ada pada pihak sekolah sendiri: Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif serta orang tua siswa. Untuk itu di dunia pendidikan diperlukan nilai- nilai dan aturan- aturan baru dintaranya pergeseran fungsi pemerintah dari controling ke servising yang menunjukkan bahwa pemerintah jangan terlalu mengutamakan pelaksanaan tugas melalui sistem pengasan yang sangat ketat tetapi harus lebih bersikap memberikan pelayanan terhadap dunia pendidikan. Reformasi ini akan dapat berlangsung dan mencapai tujuan apabila ada dukungan partisipasi aktif dari kalangan orang tua siswa dan masyarakat.
B. Konsep Aspek- aspek dan Strategi Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Konteks Manajemen Berbasis sekolah
Konsep awal peningkatan berasal dari kata daya yang menurut poerwadarmita (1992:344) mengartikan sama dengan kekuatan, tenaga dan pengaruh. Sedangkan menurut stewart yang dikutip oleh pangestu (1998:55) mengungkapkan bahwa: Peningkatan dapat dikatakan sebagai sesuatu upaya yang terencana dalam pengolahan aspek- aspek yang perlu diberdayakan, sehingga menghasilkan suatu aktivitas yang bermanfaat bagi kemejuan dan peningkatan kinerja organisasi. Apabila melihat kedua konsep tersebut, maka peningkatan merupakan upaya terencana dalam menggerakkan kekuatan, tenaga dan pengaruh yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara optimal.
Dalam konteks MBS peningkatan peranserta masyarakat berhubung dengan suatu strategi, proses atau upaya dalam mendayagunakan atau memanfaatkan seluruh sumber daya atau komponen sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga menghasilkan kinerja sekolah yang benar- benar mandiri dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Bethel yang dikutip oleh fasli jalal dan dedi supriadi (2001:193) dikemukakan bahwa: ”Meningkatkan masyarakat berarti membantu masyarakat menemukan eksistensi dirinya, memahami kelemahan dan kelebihan dirinya, serta membrikan ruang untuk mengekspresikan kebebasan yang dimiliki dalam kehidupan bersama”. Pendidikan memilih jalan pembebasan yang arahnya adalah bagaimana lahirnya masyarakat yang mandiri dan kreatif. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi setiap lembaga perekolahan untuk membuat suatu pola atau sistem peningkatan peranserta masyarakat yang diharapkan mampu membawa meningkatan mutu dan pengembangan kemejuan lembaga persekolahan secara keseluruhan.
Dengan demikian Kepala Sekolah selaku manajer, pimpinan dan administrator penidikan harus mampu menciptakan atau dituntut untuk dapat meningkatkan peranserta masyarakat secara maksimal, sehingga memberikan kontribusi terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pendidikan disekolah. Dengan adanya peningkatan atau partisipasi masyarakat yang terprogram dan terencana, maka akan memberikan suatu pengaruh yang baik terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran yang benar- benar kondusif, sehingga mutu lulusan dari setiap periode senantiasa mengalami kemajuan.
C. Keadaan peranserta masyarakat sebelum dilaksanakan MBS
Aspek- aspek peningkatan peran serta masyarakat dalam konteks MBS pada dasarnya meliputi dua aspek pokok, yaitu: sumber daya manusia dan non manusia.Sumber daya manusia berhubungan dengan segenap masyarakat untuk dapat diberayakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, sedangkan aspek sumber daya non- manusia berhubungan dengan sifatnya material meliputi keuangan dan penyediaan lahan pembangunan. Perabot dan perlengkapan sekolah. Beberapa unsur yang dapat dalam masyarakat untuk diberdayakan peranserta terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah menurut Faslil Jalal dan Dedi Supriadi (2991:192) meliputi:
1. Tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama, tokoh adat dan pendidikan) berpean sebagai pemrakarsa, mediator, tutor, pengelola dan bahkan sebagai penyandang dana serta penyedia fasilitas pendidikan.
2. Organisasi kemsyarakatan berperan sebagai pemkarsa, perencana, penyelenggara, organisator, pemberi motivasi penyedia fasilitas, pengatur kegiatan, pengayom kegiatan, penyedia dana, pembina kegiatan dan pemecah masalah.
3. Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) sebagai pembangkit dan penyampai aspirsi masyarakat, pemberi motivasi, pendamping masyarakat, fasilisator, pengembang, penyedia dana, penyedia teknologi, penyedia informasi pasar, penyedia tenaga ahli dan pengelola program.
4. Lembaga usaha/ perusahaan berperan sebagai penyelengara pendidikan, penyedia fasilitas pasar sebagai mitra usaha dalam mengelola produksi dari hasil usaha keterampilan yang telah dipelajari.
Untuk saat sekarang strategi dan proses peningkatan peranserta masyarakat termasuk dalam konteks MBS masih belum diartikan menurut persepsi yang universal. Para perencana pembangunan mengartikan sebagai dukungan terhadap rencana atau proyek pembangunan yang direncanakan dan ditentukan oleh pemerintah. Output peningkat peranserta masyarakat diukur dengan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembanggunan, baik bepupa uang maupun tenaga yang diberikan kepada pemerintah, menurut Tim Pokja MBS (2001:7) dikemukakan bahwa: ” Peranserta masyarakat berlaku universal adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah tercapai”.
Uphoff yang dikutip oleh Tim Pokja MBS (2001:7) mengemukakan bahwa: Kerangka kerja merekontruksi peranserta mengandung tiga dimensi, yaitu konteks, tujuan dan lingkungan. Selanjutnya dihubungkan dengan pembangunan pendidikan negara berkembang. Perlu adanya pengembangan peningkatan peranserta masyarakat yang meliputi: Peranserta dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, memperoleh keuntungan dan dalam mengevaluasi.
Aktivitas atau proses pemberdayaan peranserta masyarakat tersebut menjadi secara sinerji melalui interaksi yang dinamis dan profesional untuk mencapai tujuan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar I : PROSES PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT
DALAM KONTEKS MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Aktivitas dalam suasana peranserta paling tidak harus memenuhi legalitas dari lembaga yang berwenang agar yang menjadi pelaku dapat terlindungi secara hukum. Pengembang aktivitas dalam masyarakat melibat penduduk, pimpinan dan aparat pemerintah setempat serta personal asing. Selanjutnya unytuk menyajikan tingkat peranserta masyarakat dalam penyelenggara pendidikan dapat dipergunakan kerangka analisis fenomena peranserta masyarakat. Tiga pertanyaan pokok peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah berhubungan dengan peranserta serta dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas? Siapa yang berperan serta dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas? Dan bagaimana timbulnya peranserta dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiatas.
Analisis peranserta ditunjukan kepada perilaku penduduk setempat, para pemuka agama dan petugas yang diperkirakan dapat mewujudkan sekolah yang bekualitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Meningkatkan peranserta masyarakat tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, oleh karena itu menurut Tim Pokja MBS (2001:8) pihak sekolah adanya strategi meliputi:
1. Inisiatif untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas;
2. Himbauan kepada masyarakat secara sukarela atau terpaksa dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas;
3. Saluran, jangka waktu dan ruang lingkup peranserta dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas; serta
4. Efektivitas keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penerapan membawa mereka ke tujuan dan sasaran yang diinginkan secara profesional.
Berdasarkan hal- hal yang delah dikemukakan, maka peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang kualitas berkonteks MBS adalah kesadaran dan kepedulian melakukan aktivitas- aktivitas terutama mengambil keputusan, mlaksanakan dan mengevaluasi keputusan dalam suatu program pendidikan di sekolah secara propesional dilandasi kesepakatan.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuangkan salah satu wujud otonomi sekolah dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, MBS merupakan salah satu model alternatif pengolahan pendidikan yang bertumpu pada sekolah dan memerikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk berperanserta merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan sekolah yang mengarah kepada kualitas pelayanan dan hasil pendidikan.
D. Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1. Sekolah dan Masyarakat
Sektor pendidikan merupakan wahana yang strategis dalam pembangunan masa depan bangsa yang lebih baik. Dalam abad ke- 21 ini, pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Dengan demikian pembangunan dibidang pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan manusia yang mampu membangun, baik pembanguan lahirlah maupun pembangunan bathiiah. Secara tegasnya hal tersebut termaksud dalam Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN Tahun 1999), yaitu: Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan raktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara oktimal disertai dengan hak dukungan dan lingkungan sesuai dengan potensinya. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, erilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.
Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tersebut, diperkenalkan lembaga- lembaga pendidikan, baik formal maupun informal yang menyelenggatakan pendidikan dan pengajaran. Salah satu bentuk lembaga pendidikan formal adalah sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki tujuan untuk mendidik generasi penerus bangsa agar mampu mengisi kemerdekaan dengan cipta, karya dan karsa.
Sekolah merupakan satu sistem sosial terdiri dari tenaga kependidikan, perserta didik dan personil sekolah lain. Sekolah mengembangkan misi yang sangat penting bagi kemajuan bangsa karena dapat menentukan arah dan kondisi bangsa di masa yang akan datang. Hal ini dapat dipahami mengingat di sekolah inilah dibentuk dan dididik para generasi penerus bangsa. Sekolah dan masyarakat merupakan konteks yang saling mengisi dan melengkapi. Sekolah dapat dianggap sebagai pemeliharaan, pelestari dan pewaris nilai- nilai luhur yang dimiliki masyarakat. Sedangkan masyarakat dapat dianggap sebagai sumber utama (in- put) bagi sekolah dalam melaksanakan kegiatannya. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan salah satu bidang garapan dari pengelolaan pendidikan yang memegang peran kunci bagi keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Edwart Harsey (Tilaar, 2000) bahwa: ” Community as a point key for school in the achievement education goals”. Sementara itu soetopo (1992: 235- 236) mengukakan bahwa: Hubungan Sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktek pendidikan serta memperbaiki sekolah.
Adanya hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menunjukkan bahwa sekolah tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari masyarakat tetapi sekolah tetap memiliki kepentingan dengan masyarakat, hal tersebut dapat dipahami mengingat masukan dan keluaran sekolah berasal dari dan untuk masyarakat. Makin majunya pengertian masyarakat akan pentingnya pendidikan anak- anaknya, maka dimaksud untuk kelancaran pendidikan di sekolah pada umumnya dan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada khususnya.
Oleh karena itu kerjasama dan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat perlu terus diwujudkan. Menurut Sutisna (1998:170), bahwa pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
a. Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud- maksud dan saran- saran dari sekolah.
b. Untuk menilai program sekolah dalam kata- kata kebutuhan- kebutuhan yang terpenuhi.
c. Untuk mempersatukan orang tua murid dan para guru daam memenuhi kebutuhan- kebutuhan peserta didik.
d. Untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan.
e. Untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah.
f. Untuk mengerahkan bantuan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.
Progaram hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu bidang dari keseluruhan pengolahan pendidikan di suatu sekolah. Untuk itu, program hubungan sekolah dengan masyrakat perlu dikelola dengan baik, ditumbuhkembangkan dan diupayakan agar menjadi peningkatan efektivitasnya, mengingat bahwa sekolah dan masyarakat merupakan dua kelompok sosial yang saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Purwoto (1992:188) mengukakan pandangan filosofis tentang hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu:
a. Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat; ia bukan masyarakat hubungan yang terpisah dari masyarakat.
b. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah tergantung pada masyarakat.
c. Sekolah merupakan lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota- anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
d. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan.
e. Masyarakat merupakan pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukan.
Sekolah dan masyarakat merupakan dua jenis lingkungan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan masing- masing. Untuk itu sekolah tidak dapat mengisolasi diri dari perkembangan dan pertumbuhan masyarakat perlu mengabdikan kerjasama di antara keduanya. Apalagi dalam menghadapi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah.
2. Masyarakat dan Sumber Daya Pendidikan
Sekolah didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu memenuhi salah satu kebutuhan dasar hidup manusia, yakni pendidikan, dengan adanya proses pendidikan ini, diharapkan dapat terbentuk manusia pembangunan yang dapat membangun diri, masyarakat, dan bangsanya menuju suatu tataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuia dengan tujuan dan falsafah bangsa. Sekolah hidup dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Untuk itu agar sekolah dapat tumbuh dan berkembang, maka program sekolah harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat hidup dalam masyarakat, maka sekolah harus mampu mengelola sumber- sumber yang ada di masyarakat. Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa sumber daya pendidikan adalah: segala sesuatu yang dipegunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
Dalam menggali berbagai sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat, maka diperlukan hubungan dan kerjasamayang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 39 pasal 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidkan bahwa tujuan mayarakat berperanserta dalam pendidkan adalah untuk: ” mendayagunakan kemempuan yang ada pada msyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” . Lebih lanjut soetopo dan wasty soemanto (1992:152-153) mengemukakan bahwa: ” Sumber daya masyarakat yang dapat didayagunakan untuk memajukan proses pendidikan di sekolah adalah: orang sebagai sumber, tempat sebagai sumber dan organisasi masyarakat sebagai sumber”.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa masyarakat merupakan sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan penyedia sarana serta prasarana dalam penyelenggaraan pendidikn. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Mamusung (1991:109) mengemukakan fungsi- fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah, yaitu:
a. Pemenuhan sumber dan kebutuhan balajar kualitas murid dalam arta bahwa sekolah yang bersangkutan tidak akan kekurangan murid yang baik serta mampu mempertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.
b. Tersedianya tempat- tempat penelitian. Untuk mengimbangi teori yang telah diperoleh disekolah diperlukan praktek lapangan. Untuk mendapatkan praktek ini banyak dijumpai kesulitan- kesulitan bila ternyata sekolah tersebut kurang mendapat tempat dihati masyarakatnya. Oleh sebab itu hubungan yang baik dengan masyarakat sangat diperlukan.
c. Pemenuhan sarana an prasarana. Banyak di antara sekolah- sekolah terbantu pada masalah sarana dan prasarana dalam pemecahan masalah tersebut.
d. Pemenuhan sumber dana dan daya manusia yang terungkap dalam cipta, rasa dan karyanya.
Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat meupakan sumber tenaga pendidikan, sumber peserta didik, sumber fasilitas pendidikan dan masyarakat sebagai sumber keuangan pendidikan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Sebagai suatu program sekolah dengan masyarakat dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, baik yang bersifat formal maupun informal, Rifa’ i dan J. Mamusang (1994:12-13) mengemukakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
a. Pengikutsertaan guru/ tenaga kependidikan dan siswa dalam kegiatan- kegiatan masyarakat seperti karang taruna, pemeliharaan lingkungan hidup dan lain- lain.
b. Penyediaan fasilitas sekolah untuk keprluan masyarakat antara lainpenggunaan aula, lapangan olah raga, peminjiman ruangan kelas untuk kursus keterampilan, pemanfaatan perpustakan sekolah dan sebagainya sepanjang tidak menggangu kelancaran pelaksanaan kurikuler. Demikian juga sebaliknya fasilitas yang ada di masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.
c. Mengikutsertakan pemuka- pemuka masyarakat atau ekstrakulikuler sekolah antara lain dibidang pendidikan, kesehatan, perkoprasian, perhubungan, keamanan , keagamaan, penerangan, pertanian, perternakan, kerajinan rakyat, kesenian daerah dan lain- lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
d. Pendayaan sarana yang tersedia di masyarakat untuk keperluan sekolah antara lain mesjid, gereja, pura, poliklinik, pabrik, bengkel dan lain- lain.
e. Pendayagunaan potensi masyarakat sebagai salah satu unsur penanggung jawab pendidikan sebagaimana diatur dalam GBHN khususnya dalam hal:
1) Meningkatkan hubungan baik antara keluarga, masyarakat dan sekolah serta pemerintah baik secara organisatoris maupun peroranagan.
2) Membantu kelancaran kegiatan pendidikan dengan tidak mencampuri urusan teknis pengajaran yang termasuk wewenang Kepala Sekolah, guru dan instansi pembina pendidikan yang bersangkutan.
3) Mengusahakan partisipasi masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.
f. Mendayagunakan potensi orang tua siswa (POMG/BP3) agar siswa dapat mencapai prestasi yang sebaik- sebaiknya.
g. Mengikutsertakan dunia usaha/ industri untuk peningkatan mutu lulusan dengan:
1) Memberikan saran pendapat dan usul untuk penyempurnaan pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha/ industri.
2) Membarikan fasilitas untuk praktek nyata mahasiswa.
3) Penyedianan lapangan kerja bagi tamatan sekolah.
Bentuk- bentuk kegiatan tersebut hendaklah dilakukan secara terprogram atau direncanakan secara matang, sehingga dapat membarikan manfaat secara optimal, bukan hanya kepada sekolah tetapi juga kepada sekolah tetapi juga kepada masyarakat sendiri.
4. Teknik- teknik Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Untuk mencapai tujuan dari program hubungan sekolah dengan masyarakat ini, diperlukan beberapa teknik alat atau cara dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan. Teknik- teknik itu perlu dilakukan secara cepat, tepat, banar dan akurat sehingga dapat membantu memudahkan dalam pencapaian tujuan. Soetopo dan Wasty Soemanto (1992:247-252) mengemukakan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu:
a. Laporan orang tua murid
b. Buletin bulanan
c. Penerbitan surat kabar
d. Pameran sekolah
e. Open hause
f. Kunjungan ke sekolah
g. Kunjungan ke rumah murid
h. Melalui penjelasan oleh staf sekolah
i. Gambaran keadaan sekolah melalui murid
j. Melalui rado dan televisi
k. Laporan tahunan
Selanjutnya berhasil atau tidaknya pelaksanaan teknik- teknik tersebut, sangat tergantung pada kepercayaan pelaksanaan teknik tersebut, apakah ia memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan kepentingan sekolah agar masyarakat dapat memberikan bantuannya secara efektif sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Untuk itu pihak sekolah (Kepal Sekolah dan guru) perlu diberikan gambaran dan program kerja yang jelas, khususnya program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat.
Secara khusus dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah teknik yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat yang saat ini sedang dikembangkan adalah ,elalui pembentukan dewan sekolah. Peran dan fungsi Dewan Sekolah dalam implementasi MBS dirasakan sangat penting, sehingga hubungan sekolah dan masyarakat tidak hanya sebatas pelaksanaan melalui BP3 atau rapat orang tua dan pihak sekolah, tetapi juga sebagai organisasi yang formal untk menampung aspirasi dari kedua belah pihak.
5. Komunikasi Dalam Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Peranan komunikasi dalam melakukan hubungan sekolah dengan masyrakat menduduki posisi yang sangat strategis, mengingat komunikasi dapat dianggap sebagai alat yang dapat menjembatani pihak sekolah dan masyarakat, komunikasi dapat dikatakan sebagai proses timbal balik atau pihak sekolah dan masyarakat selaku yang berkepentingan. Untuk menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan masyarakat diperlukan komunikasi yang baik, sebab tanpa adanya masyarakat efektif. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan hubungan dan kerjasama yang serasi dan harmonis dalam membentuk kemengertian antara kedua belah pihak (sekolah dengan masyarakat) dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam proses kerjasama dengan golongan- golongan dan individu- individu yang berada di masyarakat, sekolah harus mancari metode yang efektif untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, sebagaimana dikemukaka oleh Sutisna (1989:190) yaitu: Komunikasi merupakan proses penyaluran informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari kelompok. Ia merupakan proses interaksi antar orang- orang/ kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang- orang dari kelompok dalam suatu organisasi.
Dengan demikian adanya proses ini diharapkan terjadi interaksi atau saling pengaruh dalam arti yang positif antara kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan dari pelaksanaan program ini dapat tercapai. Menurut Farhan (1998:67) bahwa para Kepala Sekolah dalam melaksanakan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat menerapkan berbagai jenis yang dapat dijalin antara keduanya, yaitu:
a. Jenis hubungan antara sekolah dan masyarakat yang berciri sikap acuh tak acuh.
b. Sekolah mempublikasikan apa- apa yang harus diketahui oleh masyarakat.
c. Interpretasi dalam penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat.
d. Usaha bersama antara sekolah dengan masyarakat, sebagai suatu proses interaksi yang dikehendaki.
Untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sekolah memiliki banyak jalur yang dapat ditempuh. Semua jalur tersebut terbukti sangat berguna. Sedangkan yang saling menguntungkan ialah jalur yang langsung bersangkutan dengan murid dan situasi pertemuan langsung (face to face).
E. Model Manajemen Berbasis Sekolah
1. Pengertian
Bangsa indonesia telah memiliki Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya memuat berbagai peraturan pokok mengenai penyelenggaraan dan pengolahan pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Namun tuntutan- tuntutan untuk mengatualisasikan Sistem Pendidikan Nasional terus mengingat selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi pendidikan dan reformasi pendidikan. Secara khusus Tilaar (2000:176-178) dalam konteks reformasikan pendidikan mengemukakan bahwa: pendidikan nasional yang telah terpisah dari kebudayaan, baik kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional perlu diintergraskan kembali, sehingga pendidikan benar- benar hidup, di hidupi dan menghidupi kebudayaan nasional. Dengan demikian lebih lanjut Tilaar, (2000:177-178) mengemukakan bahwa pergeseran paradigma masyarakat Indonesia dalam memasuki kehidupan baru milenium ketiga, antara lain memerlukan strategi reformasi pendidikan nasional yaitu:
a. Pranata sosial pendidikan keluarga dan sekolah haruslah dijadikan pusat perkembangan kebudayaan daerah dan nasional.
b. Visi pendidikan nasional barakar dari kebudayaan nasional, perlu dijabarkan secara rinci dalam semua program pendidikan.
c. Prisip- prinsip kehidupan nasional yang bardasarkan pancasila perlu dilaksanakan di dalam kehidupan nyata diseluruh lembaga pendidikan.
d. Menghidupkan dan mengembangkan tata cara hidup demokrasi.
e. Desentralisasi dan sentralisasi pengelolaan pendidikan yang seimbang.
Salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan dari penerapan reformasi pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah melalui pengembangan konsep ” Manajemen”. Dengan demikian dari konsep- konsep yang telah dikemukakakan menunjukkan bahwa MBS menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi para siswa. Dengan adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung ke kelompok- kelompok yang terkait dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Otonomi sekolah juga berperan dalam menampung konsensusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akse yang baik terhadap informasi setempat, mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan mereka yang terkena akibat- akibat dari kebijakan tersebut.
Da;am pelaksanaannya di Indonesia, perlu ditentukan bahwa kita tidak harus meniru secara persis model- model MBS dari negara lain. Sebaliknya, Indonesia akan belajar banyak dari pengalaman- pengalaman pelaksanaan MBS di negara lain, kemudian merumuskan dan menyusun model dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setempat seperti sejarah, geografi, struktur masyarakat dan pengalaman- pengalaman sendiri di bidang pengolahan pendidikan selama ini.
2. Tujuan dan manfaat MBS
a. Tujuan
Manajemen berbasis Sekolah (MBS) yang ditandai dengan adanya otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan kebijakan nasional tersebut ditunjukan untuk mewujudkan beberapa tujuan pokok. Tujuan tersebut menurut Tim Teknis BAPPENAS (1999:11) adalah untuk ” Meningkatkan efesiensi, mutu, dan perataan pendidikan”. Secara jelasnya tujuan MBS sebagaimana yang tercantum dalam Mulyasa (2000:30) bahwa tujuan MBS adalah:
1) Tercapai efesiensi pengololaan pendidikan diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.
2) Meningkatkan mutu pendidikan, yang diperoleh melalui partisispasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan profesionalisme guru dan Kepala Sekolah.
3) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peranserta orang tua murid dalam penyusunan dan pengawasan program.
b. manfaat
Beberapa manfaat yang dapat dirasakan jika sekolah menerapkan dan melaksanakan MBS, sebagaimana yang tertuang dalam Mulyasa (2000:30) yaitu:
1) Kepala Sekolah memiliki otonomi yang luas dalam mengelola sekolah dan mengalokasikan sumber daya pendidikan;
2) Kepala Sekolah memiliki keterampilan mengelola sekolah dengan baik; dan
3) Memperbesar peranserta masyarakat dalam pengelolaan sekolah.
Sementara itu secara lebih lengkap dan terperinci amentembun (1994:2-4) mengemukakan beberapa manfaat yang jika mengpenerapankan MBS, abtara lain:
1) Program- program bagi peserta didik menjadi lebih baik;
2) Pemanfaatan sumber- sumber daya insani secara penuh;
3) Kualitas keputusan akan menjadi lebih meningkat;
4) Meningkatkan loyalitas dan komitmen staf;
5) Mengembangkan keterampilan- keterampilan dlam hal kepimpinan;
6) Tujuan- tujuan organisasi menjadi lebih jelas;
7) Meningkatkan ” morale” staf;
8) Merangsang kreatifitas dan inovasi staf;
9) Memperbesar monfidensi masyarakat;
10) Menambah akuntabilitas finansial; dan
11) Adanya restrurisasi.
Berdasarkan manfaat- manfaat yang dapat diambi tersebut, maka sudah selayaknya jika sekarang sekolah- sekolah termasuk SMP sudah memikirkan strategi yang tepat agar penerapan MBS dapat dilaksanakan seenuhnya.
3. Faktor- faktor yang oerlu diperhatikan
Agar penerapan MBS dapat berhasil dengan baik, maka berbagai faktor yang akibat perlu mendapat perhatian. Faktor- faktor yang perlu diperhatikan terseut menurut Tim Teknis BAPPENAS (1999:12-14) meliputi:
a) Kewajiban sekolah,
b) Kebijakan dan prioritas pemerintah
c) Peranan orang tua dan masyakat,
d) Peranan profesionalisme dan manajerial, serta
e) Mengembangkan profesi.
Secara lebih jelasnya faktor- faktor tersebut dapat penulis uraikan secara lebih rinci sebagai berikut:
a. Kewajiban Sekolah
Sementara MBS meawarkan keluasaan pengelolaan sekoah dalam pelaksanaannya perlu disertai dengan seperangkat kewajiban yang juga harus dipenuhi oleh sekolah. Pelaksanaan MBS akan disertai dengan adanya monitoring dan tuntutan pertanggung jawaban yang relatif tinggi untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat terhadap sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut untuk mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah.
b. Kebijakan dan Prioritas Pemerintah
Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan berhak meneruskan kebijakan- kebijakan yang menjadi nasional terutama yang berhubungan dengan program mutu dan pemerataan pendidikan. Dalam hal- hal tersebut, sekolah tidak dibolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengambilkan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis.
c. Peran Orang Tua dan masyarakat
Peran masyrakat merupakan salah satu aspek terpebting dalam MBS. Manajemen Berbasis Sekolah menyediakan kesempatann yang luas kepada masyaraat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah. Melalui ” Dewan Sekolah”, orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan Keputusan- keputusan di sekolah.
Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami, mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan sekolah tersebut, mungkin dalam menimbulkan rancunnya kepentingan antara seolah dan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara sekolah. Orang tua dan masyarakat, maka pemerintah perlu merumuskan batasan- batasan peranan masing- masing.
d. Peranan Profesional dan Manajemen
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut adanya perubahan- perubahan tingkah laku Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif dalam mengoprasikan sekolah. Pelaksanaan MBS berkopetensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesionalisme dan manajerial. Untuk memeuhi persyaratan pelaksanaan MBS, maka Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif harus mampu berfungsi keduanya, yaitu profesionlisme dan manajerial. Dalam hal ini, Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang anak dan prinsip- prinsip pendidikan untuk menjamin bahwa segala keputusan penting yang dibuat oleh sekolah, didasarkan atas pertimbangan- pertimbangan pendidikan.
Kepala sekolah khususnya perlu mempelajari dengan teliti baik kebijakan dan prioritas pemerintah manpun sekolah sendiri. Pemehaman terhadap kedua jenis prioritas tersebut sangat penting, agar peningkatan efesiensi, mutu dan pemerataan serta supervisisan monitoring yang direncanakan sekolah adalah intuk mencapai tujuan pendidikan sesuia dengan kerangka kebijakan pemerintah dan tujuan sekolah.
e. Pengembangan Profesi
Untuk menuju pelaksanaan MBS, pemerintah harus membarikan jaminan bahwa semua unsur penting tenaga kependidikan menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Oleh karena itu, agar sekolah dapat mengambil manfaat atau kemampuan- kemampuan yang ditawarkan MBS, maka perlu dikembang adanya pusat perkembangan profesi yang berfungsi sebagi penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk MBS. Selain itu, penting untuk bahwa sebaliknya sekolah dan masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pelaksanaannya MBS sedini mungkin. Mereka tidak perlu hanya menunggu melainkan dengan melibatkan diri dalam diskusi tentang MBS dan berinisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan tentang berbagai aspek yang terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Berdasarkan faktor- faktor yang perlu diperhatikan jelas bahwa MBS melibatkan seluruh komponen. Oleh karena itulah agar berhasil dengan baik dalam pelaksanaan MBS setiap faktor tersebut dikaji dan diindetifikasi secara lebih mendalam.
4. Kara kteristik Manajemen Berbasis Sekolah
Tim Teknis BAPPENAS (1999:16) menyebutkan bahwa karakteristik MBS dapat ditinjau dari segi:
a) Oganisasi sekolah.
b) Proses elajar mengajar dan
c) Sumber daya manusia serta administrasi.
Secara lebih jelasnya dapat penulis uraikan sebagai berikut:
a. Organisasi Sekolah
Dalam keorganisasi sekolah pengpenerapan MBS ditandai oleh bebrapa hal, yaitu: menyediakan manajemen organisasi/ kepimpinan tranformasional dalam mencapai tujuan sekolah, menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya, mengelola kegiatan operasional sekolah, menjamin adanya komunikasi yangefektif antara sekolah dan masyarakat terkait, menggerakkan partisipasi masyarakat dan menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab ke masyarakat dan pemerintah.
b. Proses Belajar Mengaja
Proses belajar mengajar (PBM) yang bercirikan MBS ditandai oleh beberapa hal antara lain: meningkatnya kualitas belajar siswa, mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah menyelenggarakan pengajaran yang efektif serta penyedian program pengembangan yang diperlukan siswa.
c. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam MBS ditandai oleh beberapa hal yaitu meningkatkan staf dan menetapkan personil yang dapat melayani keperluan semua siswa, memilih staf yang memiliki wawasan MBS, menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf, menjamin kesejahtraan staf dan siswa serta menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas kemajuan sekolah.
d. Sumber Daya Administrasi
Sumber daya administrasi dengan adanya beberapa hal, yaitu mengindentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasi sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan, mengelola dana sekolah, menyediakan dukungan administrasif dan mengelola serta memelihara gedung termasuk srana lainnya.
5. Strategi Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
Agar suatu sekolah dapat memetik keuntungan yang ditawarkan MBS secara maksimal, maka sekolah memerlukan tersedianya sumber daya manusia yang prefesional untuk mengoipresikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu mengkaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat yang tinggi. Strategi yang dilaksanakan untuk melaksanakan MBS menurut Tim Teknis BAPPENAS (1999:17-20) meliputi:
a) Pengelompokkan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen.
b) Pentahapan pelaksanaan dan
c) Menentukan perangkat pelaksanaan.
Sementara itu dalam mengpenerapankan MBS perlu ditempuh mekanisme tertentu agar berhasil dengan baik sebagaimana yang dikemukakan oleh Ametembun (1994:9-16), yaitu:
a. Penyusunan organisasi
b. Perumusan tujuan
c. Perumusan tujuan
d. Alokasi pesonil
e. Pengembangan kurikulum
f. Penyampaian informasi, dan
g. Pembuatan keputusan
Sedangkan jika segi pentahapan penerapan MBS, Fattah (2000:22-25) mengemukakan bahwa tahapannya meliputi:
a) Tahap sosialisasi
b) Tahap piloting (uji ciba) dan
c) Tahap desiminasi
Berdasarkan hal- hal yang telah disebutkan di atas, maka strategi pelaksanaan MBS meliputi aspek- aspek yang terdapat dalam fungsi manajemen, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

BAB III
PROSEDUR

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian, metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengguna metode dan pendekatan tersebut mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai upaya pihak sekolah dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam menghadapi penerapan MBS di beberapa SMA di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, oleh Kepala Sekolah maupun guru yang terjadi pada saat sekarang. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Latunussa (1989:55) bahwa:
Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pertanyaan mengenai hakikat gejala atau pertanyaan mengenai apa itu atau mendiskripsikan tentang apa itu, sehingga diperoleh informasi keadaan gejala yang sedang berlangsung sebagai pemecahan masalah yang ada, masalah yang hangat dan actual, dalam bentuk kata atau kalimat sehingga memberikan makna.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (1996) mengemukakan bahwa: Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahakan pada latar dan individu secara holistik.
B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat, Kepala Sekolah, Guru dan pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di persekolahan, dan yang akan dijadikan sebagi lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Lhoong.pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan ‘ purposive sampling’ yaitu pilihan peneliti tentang aspek apa dan siapa yang jadikan focus pada saat situasi tertentu dan karena itu uterus menerus sepanjang penelitian. Sampling kualitatif yang tergantung pada tujuan focus pada saat itu. Penelitian ini berprinsip bahwa penelitian kualitatif yang dipentingkan adalah konteks dan bukan jumlah sumber datanya. Sumber data awal ini menjadi pegangan dalam penelitian ini, sedangkan data dapat diperoleh dari banyak informasi (menggelinding), sehingga mencapai taraf konsisten.
Namun untuk menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan untuk memudah pelaksanaan, maka dalam hal ini jumlah subjeknya adalah: 1 (satu) orang kepala sekolah, 4 (empat) orang dari masing- masing pengurus komite sekolah, 4 (empat) orang guru dari sekolah dan tokoh masyarakat dari sekitar sekolah yang bersangkutan.
C. Teknik Pengumpulan Data
Keberhasilan suatu penelitian terutama penelitian kualitatif, tergantung beberapa factor. Paling tidak ditentukan oleh factor kejelasan tujuan dan permasalahan penelitian, ketepatan pemilihan pendekatan/ metodelogi, ketelitian dan kelengkapan data/ informasi itu sendiri. Dalam penelitian yang mendasarkan pada pendekatan kualitatif ini dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Ketiga teknik yang akan dijalaskan berikut ini, digunakan peneliti dalam rangka memperoleh informasi saling melengkapi.
1. Observasi; dilakukan dengan pengamatan tentang upaya pihk sekolah dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam menghadapi penerapan MBS. Observasi sebagai pengumpulan data/ informasi dilakukan secara sistematis, bukan sebagai sambilan atau kebetulan saja. Dan dalam observasi ini akan diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mengatur, mempengaruhi atau memanipulasi objek pengamatan yang sedang diobservasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi focus dari observasi adalah kegiatan- kegiatan yang berkenaan tentang upaya pihak sekolah dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam menghadapi penerapan MBS. Seperti Pertemuan antara pihak sekolah dengan komite sekolah, kegiatan seharian di sekolah dan kegiatan lain yang berkenaan dengan tujuan dari penelitian ini.
2. Wawancara; yaitu dengan melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasikan kepada sampel penelitian dengan sistematis (wawancara terstruktur). Dalam wawancara ini, pertanyaan dan jawaban akan bersifat verbal atau semacam percakapan yang bertujuan memperoleh data atau informasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran dari wawancara adalah Kepala Sekolah, pengurus Komite Sekolah, guru, tokoh masyarakat dan sumber lainnya yang relevan.
3. Studi dokumentasi; yaitu suatu alat penelitian yang bertujuan untuk melengkapi data (sebagai bukti pendukung), yang bersumber bukan dari manusia yang memungkinkan dilakukannya pengecekan untuk mengetahui kesesuiannya. Sumber data yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah Notulen Rapar pihak sekolah dengan Komite sekolah, orang tua siswa dan dengan masyarakat. Serta dokumen lainnya yang mendukung kajian penelitian ini.
D. Tahapa Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif tidak terdapat prosedur pengumpulan data yang memiliki pola yang pasti. Nasution (1982:37) mengatakan “ masing- masing peneliti dapat memberi sejumlah petunjuk dan saran berdasarkan pengalaman masing- masing”, namun kualitatif menurut Moelong (2000) adalah proses mengatur data untuk ditafsirkan dan diketahui maknanya.

1. Reduksi Data
Tahap ini dilakukan dengan menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumen, sehingga dapat ditemukan hal- hal pokok dari proyek yang diteliti yang berkenaan dengan fokus penelitian.
2. Display Data
Pada tahap ini, dilakukan dengan merangkum hal- hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sismatis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkannya ke dalam pola, tema, unit atau katagori, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, kemudian diberi makna sesuai materi penelitian. Lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan analisis dan interpretasi data adalah merupakan proses penyederhanaan dan trasformasi timbunan data mentah, sehingga menjadi kesimpulan- kesimpulan yang singkat, padad dan bermakna.
3. Verifikasi
Pada tahap ini dilakukan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan yang tersumber dari hasil pengumpulan data dan penunjang lainnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil- hasil penelitian dengan teori- teori para ahli. Terutama teori yang menjadi kerangka acuan peneliti dan keterkaitannya dengan temuan- temuan dari penelitian lainnya yang relevan, melakukan proses member- chek mulai dari tahap orientasi sampai dengan kebenaran data terakir, dan akhirnya membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.