MPd.doc


DIMENSI ECONOMIC AND FINANCE

DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKA

A. Pendekatan Sistem

Di dalam kegiatan sehari-hari kita sering mendengar dan mengucapkan kata “sistem”. Kurikulum TK sampai SLTA sesuai SK Menteri P dan K No. 08/U/1975 pun menggunakan pendekatan sistem yang dikenal dengan nama PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional).Kata “sistem” sering agak keliru diartikan. Misalnya ada yang menganggap “sistem” sama dengan”cara”. Pada hal “sistem” bukanlah berarti “cara”.Konsep untuk memahami arti “sistem”, terlebih danulu perlu dipahami beberapa istilah yang bersangkut erat dengan “sistem” sebagai berikut: Sistem: Suatu gabungan dari komponen-komponen yang terorganisir seba¬gai suatu kesatuan, dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh: sebuah “sekolah” (yang menjadi titik perhatian kita) adalah suatu “sistem”. Sekolah terdiri atas murid, guru, kurikulum, gedung, kese¬muanya bertali-erat satu sama lain untuk mencapai tujuan.”instruksional” atau kelembagaan.

Definisi Sistem

Sesuai dengan pengertian di atas, suatu “sistem” adalah merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasar atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap “sistem” pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari komponen-komponen adalah diarahkan untuk menuju tercapainya tu¬juan tersebut. .Contoh: Pemerintah, Sekolah, Pendidikan. Unsur-unsur suatu sistem: (1) Input (masukan) misalnya: sumber, biaya, personel dan (2) Output (keluaran) misalnya: hasil, produk, atau keuntungan.

Supra Sistem: Suatu sistem yang kompleks yang mencakup lebih dari satu sistem sebagai komponennya. Sub Sistem: Suatu kesatuan atau kumpulan kesatuan yang merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar yang bisa dibedakan dengan maksud untuk keperluan observasi atau mempelajarinya. Sistem Terbuka: Suatu sistem yang dapat menerima input misalnya berupa informasi dari luar sistem tersebut.

Sistem Tertutup: Suatu sistem yang tertutup untuk menerima input informasi yang datang dari luar. Feedback (Umpan balik): Informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan sebelumnya yang berguna untuk perbaikan. Informasi ini berlangsung terus-menerus se¬panjang proses berjalan. Hierarch : Sekelompok orang, barang atau kegiatan yang diatur secara ber¬tingkat, grup atau kelas. Output (Keluaran): Hasil konversi dari proses suatu sistem yang dihitung sebagai hasil, produk atau keuntungan.

Proses: Penerapan suatu cara dan sarana untuk mencapai suatu hasil atau produk.Produk: Hasil atau produk akhir.Systems Approach (Pendekatan Sistem): Suatu proses yang dengannya kebutuhan diidentifikasi, problem dipilih, syarat-syarat pemecahan problem diidentifikasi, pemecahan dipilih dari beberapa alternatif, metode dan alat dicari dan diterapkan, hasil dievaluasi, dan revisi yang diperlukan terhadap seluruh bagian dari sistem tersebut dilaksanakan, sedemikian rupa sehingga kebutuham ter¬ebut dapat tercapai. Dengan memahami arti istilah-istilah tersebut di atas, maka penger¬tian sistem secara lebih mendalam dapat dicapai misalnya tentang defi¬nisi, unsur, sifat, tingkat, dan kegunaannya dalam penyusunan planning.

B. Model Budget Untuk Pembiayaan Pendidikan

Sebagai manusia, kita semua menyadari, bahwa ada hal-hal yang kita tak mampu untuk mengontrolnya. Namun kita pun menyadari, banyak juga hal-hal yang kita mampu untuk mengontrolnya. Dalam hal ini pendekatan sistem (systems approach) memberikan kepada kita suatu alat untuk menganalisis, untuk mengidentifikasi, dan memecahkan masalah sesuai dengan yang kita inginkan, dengan menggunakan perencanaan yang sistematis; Suatu perencanaan yang sistematik mempunyai daya ramal dan kon¬trol yang baik. Proses ini dapat berjalan baik karena kita; Merumuskan secara spesifik dan nyata akan kebutuhan (need assissment); Menggunakan logika, proses setapak demi setapak, untuk menuju perobahan yang diharapkan; Memperhatikan macam-macam pendekatan dan memilih yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi; Menetapkan mekanisme “feedback” yang memberitahukan kemajuan kita, identifikasi hambatan-hambatan dan menunjuk¬ kan perubahan-perubahan yang diperlukan; dan Menggunakan istilah dan langkah yang jelas , mudah dikomunikasikan dan dipahami orang lain. Meskipun banyak keuntungannya, planning tersebut pun mempunyai kelemahan antara lain Menghabiskan waktu, tenaga dan biaya; Keadaan bisa berubah disaat proses sedang berjalan.

Model-Model Perencanaan Secara Sistematis

Suatu perencanaan secara sistematis pada hakekatnya sama dengan proses pemecahan masalah secara umum (ageneral problem-solving process).Sebuah model menurut Kaufman (1979) adalah sebagai berikut: Diagram 1. Model Perencanaan menurut Kaufman. Sesuai dengan model tersebut, langkah-langkah suatu perencanaan yang sistematis adalah sebagai berikut:

  1. Identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan.
  2. Tentukan syarat-syarat dan altematif pemecahannya.
  3. Pilih strategi pemecahannya.
  4. Laksanakan strategi yang telah dipilih untuk mencapai hasil yang diharapkan.
  5. Tentukan efektifitas hasilnya dengan jalan mengadakan evaluasi.
  6. Adakan revisi bila perlu pada setiap langkah dari proses tersebut. C.Line Item

Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaranyang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnyayang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukuryang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatandari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan

D. Strategi Pembiayaan pendidikan Dan Pemborosan Anggaran

Dengan pelaksanaan APBA/APBK tersebut. Selama ini, proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan APBA/ APBK dan LKPJ, umumnya perhatian lebih terfokus pada besarnya anggaran. Padahal sejak diberlakukannya Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang sudah diganti dengan Permendagri No 13 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri No 59 Tahun 2007, yang mengatur tentangpedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem yang dianut dalam APBD adalah anggaran yang berbasis kinerja. Artinya penyusunan, pembahasan, penetapan sampai pengawasan pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan hanya melihat besar kecilnya anggaran yang merupakan masukan, tapi juga harus memperhatikan kinerja anggaran tersebut yang meliputi capaian kinerja, keluaran, hasil danmanfaat serta tepat tidaknya kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai anggaran tadi. Kesenjangan dalam dataran peraturan dan pelaksanaan ini harus menjadi pendorong bagi optimalisasi fungsi DPRD agar semakin memainkan peran penting dalam menjadikan APBD yang senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat. Penyusunan anggaran Dalam PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya, agar setiap program dan kegiatan pemerintahan yang didanai dengan dana publik dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dengan pemahaman seperti itu maka penerapan anggaran berbasis kinerja harus diawali sejak dimulainya penyusunan anggaran. Untuk itu, beberapa prinsip dasar dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan. Pertama, transparan, setiap dokumen Pelaksanaan Penganggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA-SKPD)- sebagai bagian dari APBA/APBK- hendaknya Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja Oleh: dapat memberikan informasi yang jelas tentang kelompok sasaran, capaian kinerja, masukan, keluaran, hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Dengan transparansi itu, akan membuat semua pihak bisa memberikan penilaian secara terbuka baik terhadap program dan kegiatan maupun pengalokasian anggarannya. Kedua, partisipatif, harus dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam setiap proses penganggaran demi menjamin adanya kesesuaian antar kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran. Prinsip partisipatif ini sekaligus juga untuk mencegah dan menemukan sedini mungkin praktek korupsi dalam proses penganggaran. Namun, bila hanya sekelompok kecil masyarakat yang memanfaatkan peluang ini tidak tertutup kemungkinan juga akan melahirkan praktek “korupsi berjama’ah”. Karena itu, keterbukaan kesempatan ini perlu dibarengi dengan memberikan motivasi berpartisipasi kepada semua lapisan masyarakat, untuk menghindari dominasi kelompok masyarakat tertentu dalam proses anggaran. Ketiga, disiplin, penyusunan anggaran harus menunjukkan disiplin anggaran dengan klasifikasi yang jelas dari setiap komponen kegiatan. Termasuk juga dalam prinsip ini adalah disiplin waktu.

APBD akan berdampak besar terhadap geliat ekonomi masyarakat, terutama sektor riil dan sektor konsumsi sebab APBD merupakan salah satu stimulus penting bagi bangkitnya perekonomian rakyat. APBD molor berarti akan banyak proyek insfrastruktur yang terbengkalai karena dana tidak cair, tunjangan pegawai negeri dan pembayaran gaji guru honor dan gaji pegawai honorer lainnya juga bakal tak terbayar karena menunggu pengesahan APBA. Keempat, keadilan, pengalokasian anggaran melalui perencanaan kegiatan harus adil dan bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.. Kelima, efesiensi dan efektifitas, setiap kegiatan yang direncanakan harus mempertimbangkan efektifitas dalam pencapaian kinerjanya dan efisien dalam pengalokasian anggarannya. Keenam, rasional dan terukur, capaian kinerja dan anggaran yang dialokasikan dalam setiap kegiatan harus rasional dan terukur. Apabila keenam prinsip dasar penyusunan anggaran ini sudah bisa dilaksanakan maka pada tahap pelaksanaan anggarannya relative akan lebih mudah dilakukan pengawasan.

Kedua, evaluasi terhadap ketentuan peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD, misalnya proses pengadaanbarang/jasa, proses pemilihanpenyedia barang/jasa, proses penetapan standar harga barang/jasa dan lain-lain. Apakah ketentuanketentuan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau justru malah bertentangan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan suatu penyimpangan yang berpotensi melahirkan tindak pidana korupsi, minimal akan membuat realisasi anggaran tidak tepat sasaran. Ketiga, evaluasi terhadap tolok ukur, baik dalam skala makro maupun mikro. Tolok ukur dalam skala makro berkaitan dengan rasionalisasi indikator-indikator dari sektorsektor yang dijadikan prioritas pembangunan. Tolok ukur dalam skala mikro berkaitan dengan rasionalisasi indikator-indikator dari suatukegiatan (proyek). Ketiga langkah pengawasan tersebut jika dilaksanakan dengan serius niscaya akan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sehingga istilah anggaran berbasis kinerja tidak berhenti sebatas peraturan tetapi juga terealisasi dalam pelaksanaan.

Metode Untuk Memperoleh Dana Pendidikan

  1. 1. Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan Dan MBS

Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.

Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.

Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)” dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2 ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.

Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.

  1. 2. Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.

Hambatan Implementasi  :

Indikator peran serta tokoh masyarakat dan dunia usaha masih kurang. Temuan ini sejalan dengan temuan pada indikator pembiayaan di mana kebanyakan pembiayaan pendidikan, di luar sumber pemerintah, masih berasal dari orangtua siswa. Menurut sebagian responden gejala rendahnya peranserta tokoh masyarakat dan dunia usaha disebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap pendidikan. Dengan dasar itu, perlu dikembangkan strategi untuk melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam kehidupan sekolah.

Sekolah cukup mengeluhkan minimnya dana yang bersumber dari BP3/Komite Sekolah. Apalagi menurut sebagian responden, dana BP3/Komite Sekolah pada umumnnya baru bersumber dan orangtua anak yang bersekolah,             Sedangkan dari masyarakat luas masih sangat terbatas. Kondisi ini memang sangat disayangkan karena salah satu tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah adalah agar masyarakat dalam anti luas bertanggung jawab atas maju mundurnya sekolah di lingkungannya, ini berarti diperlukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pembiayaan pendidikan. Karena tanpa ada perubahan seperti itu, maka pembentukan komite sekolah pada dasarnya hanyalah pergantian nama dari BP3.

E. Defisit finance

Dalam membahas sumber daya economic dan finansial dalam sebuah lembaga pendidikan, sebagai contoh sekolah, ada tiga aspek yang menurut WG Cunningham perlu diperhatikan yaitu perencanaan strategis, perencanaan pengeluaran, dan perencanaan pendapatan. Perencanaan strategis terbentuk seiring dengan berlangsungnya proses administrasi dan harus jelas sebelum memulai proses penyusunan anggaran. Perencanaan pengeluaran dan pendapatan dalam proses perencanaan akan menyediakan input dalam perencanaan operasional. Namun ketika anggaran tidak dapat mendukung apa yang sudah disusun dalam perencanaan strategis maka hubungan antara keduanya tidak akan dapat berkembang dan bisa melemahkan proses perencanaan. Sementara anggaran berperan sebagai perpaduan harapan dari seluruh program yang telah direncanakan oleh sekolah. Sistem anggaran sekolah mengatur estimasi pendapatan dan pengeluaran sekolah yang yang cukup penting, sehingga harus memperhitungkan sumber-sumber yang sesuai agar mendapatkan keuntungan sistem yang maksimal.

Perencanaan strategis memuat bangunan sistem dalam sebuah sekolah dengan tujuan tertentu dimasa yang akan datang yaitu yang berkaitan dengan visi, target, tujuan strategis dan kebijakan. Perencanaan strategis mempersiapkan koordinasi dan tujuan operasional, tetapi hanya dalam proses penentuan anggaran pada saat awal dan akhir. Selama dalam proses ini anggaran akan sangat ditentukan oleh perencanaan strategis baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedangkan perencanaan operasional lebih banyak ditentukan oleh keputusan yang diambil selama dalam proses perencanaan. Morphet, Jhon dan Ruller mengatakan suatu program pendidikan harus dipersiapkan dengan sejumlah estimasi dana tertentu sebagai antisipasi akan penggunaan dan yang berlebih dan hal tersebut seharusnya dipersiapkan sebelum menentukan jumlah biaya yang harus digunakan agar mendapatkan pencapaian hasil yang terbaik.

Perencanaan strategis dan penganggaran merupakan petunjuk sistem yang didasari oleh rencan operasional sedangkan usaha yang sia-sia dan staff yang kurang mampu bisa berkembang jika perencanaan operasional sesuai dengan sumber dayanya. Tentunya dengan komitmen serta adanya tujuan perencanaan strategis yang proporsional. Dalam bidang pendidikan vokasi yang dihadapkan dengan supervisor yang memberikan tugas (bagaimanapun cara pengerjaannya) agar dalam sekolah yang mereka pimpin dapat mencapai target yang disepakati dalam jangka 5 tahun kedepan. Sementara itu, para pimpinan sekolah dan supervisor memiliki rancangan perencanaan mentah pada masing-masing program yang harus disepakati bersama. Namun setelah pimpinan sekolah mengadakan sekian banyak kegiatan ternyata apa-apa yang tercantum dalam perencanaan strategis tidak didanai selama 2 tahun. Padahal seluruh program yang dibangun oleh mereka sudah diinformasikan dan ditawarkan pada masyarakat. Maka ketika proyek tersebut tidak berjalan dan hanya membuang waktu maka kepercayaan pada proses perencanaan itu hilang. Dari salah satu kasus tersebut, dan tentunya masih banyak kasus lainnya, WG Cunningham berpendapat bahwa sumber daya ekonomi dan finansial atau masalah penganggaran memiliki peran vital dalam perencanaan strategis, melebihi sumber daya lainnya.

WG Cunningham menambahkan bahwa tujuan strategis berkembang selama proses perencanaan strategis dan disempurnakan dalam proses penganggaran sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa ada perbedaan yang nyata antara tujuan strategis dan tujuan operasional dimana sebenarnya dalam proses ini ada ketidak jelasan garis antara dua proses yaitu masalah penganggaran. Proses penganggaran atau budgetting sendiri dianggap berada diantara kedua proses perencanaan dan menjadi batas dimana perencanaan strategis berakhir dan perencanaan operasional dimulai. George Odiorne juga berpendapat bahwa masalah waktu merupakan esensi dari tujuan dan harus diperhitungkan sebelumnya bukan sesuadah perencanaan anggaran. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya melakukan dua perencanaan yang sinergis yaitu antara tujuan jangka panjang sebelum melakukan perencanaan anggaran dan tujuan jangka pendek sesudah penentuan anggaran. Intinya, WG Cunningham ingin menyampaikan pada pembaca buku ini bahwa model perencanaan top down lebih efektif, efisien, dengan memulai dari perencanaan strategis yang diikuti oleh penganggaran biaya dan perencanaan operasional.

Alasan yang diungkap olehnya secara eksplisit memaparkan bahwa model perencanaan top down akan mengikis gesekan-gesekan individu yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut. Dan agar hasil perencanaan yang dibuat oleh para penentu kebijakan di level atas dapat dilaksanakan oleh para pelaku organisasi di level bawah dengan baik tanpa adanya protes, WG Cunningham menempatkan komunikasi sebagai kunci utama untuk menekan para ‘bawahan’. Caranya adalah dengan melibatkan sejumlah ‘bawahan’ yang tentunya dianggap dapat mewakili, dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai proses perencanaan. Para ‘bawahan’ harus diperlakukan ‘seolah-olah’ dilibatkan dalam proses perencanaan, walaupun pada akhirnya, penentuan keputusan tetap berada pada kelompok ‘atasan’. Padahal gesekan-gesekan individu penyebab konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi adalah sebuah proses yang manusiawi dalam pendewasaan diri individu maupun organisasi tersebut. Sehingga bila proses ‘pendewasaan’ tersebut dimatikan semata-mata hanya karena alasan efisiensi waktu dan efektifitas hasil, maka sifat-sifat manusiawi tersebut tidak akan pernah berkembang dengan sebagaimana mestinya.

Sumber daya ekonomi dan finansial’ atau lebih tepatnya dapat disebut dengan modal, pada peringkat teratas mengenai hal-hal pokok yang harus diutamakan dalam proses perencanaan. Pada bab 2 dalam buku ini dapat ditemukan pendapat WG Cunningham berikut contoh kasus yang sedemikian lengkapnya mengenai ketidak berhasilan perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan yang penyebabnya semata-mata ditumpukan pada permasalahan finansial. Sehingga bila perencanaan yang dibuat oleh lembaga pendidikan tidak disesuaikan dengan kondisi finansial yang ada, maka berbagai implikasi negatif yang ditimbulkan harus ditanggung oleh pihak lembaga pendidikan itu sendiri. Menurutnya, perencanaan yang dibuat harus disesuaikan dengan dana yang tersedia, dan jangan pernah mengimplementasikan rencana yang sumber dananya belum jelas akan didapatkan dari mana.

Perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu pendidikan untuk pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh John Dewey. Dan agar sebuah perencanaan dalam lembaga pendidikan tersebut tidak melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, harus digunakan sebuah model perencanaan yang lebih ‘manusiawi’. Sudah tentu model perencanaan top down dengan semangat neoliberal yang ditawarkan oleh WG Cunningham tidaklah dapat mengakomodasi ‘kemanusiawian’ tersebut. Model perencanaan partisipatif dalam lembaga pendidikan, yang sering dikemukakan oleh Paulo Freire, dan model perencanaan deliberatif yang dicetuskan oleh Jurgen Habermas, adalah model-model perencanaan yang paling tepat dalam dunia pendidikan. Inti dari kedua model tersebut adalah pemanusiaan individu yang berada dalam sebuah komunitas melalui perluasan partisipasi dalam proses penentuan kebijakan, dalam hal ini yang berkaitan dengan proses perencanaan dalam dunia pendidikan.

  1. A. Pengertian Pendidikan Menurut Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem merupakan aplikasi pandangan sistem (system view or system thinking) dalam upaya memahami sesuatu atau memecahkan suatu permasalahan. Apabila kita mengaplikasikan pendekatan sistem dalam mempelajari pendidikan, maka dapat  didefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Ditinjau dari asal-usul kejadiannya, pendidikan tergolong ke dalam jenis sistem buatan manusia (a man made system); ditinjau dari wujudnya, tergolong ke dalam jenis sistem sosial; sedangkan ditinjau dari segi hubungan dengan lingkungannya, tergolong ke dalam jenis sistem terbuka.

Pendidikan (sistem pendidikan) berada dalam suatu supra sistem, yaitu masyarakat. Selain sistem pendidikan, di dalam masyarakat terdapat pula berbagai sistem lainnya seperti: sistem ekonomi, sistem politik, sistem petahanan dan keamanan, dll.  Karena sistem pendidikan merupakan sistem terbuka, maka sistem pendidikan mengambil masukan (input) dari masyarakat dan memberikan hasilnya/luaran (out put) kepada masyarakat. Sistem pendidikan memiliki ketergantungan kepada sistem-sistem lainnya, dan terdapat saling hubungan atau saling pengaruh antar sistem pendidikan  dengan sistem-sistem lainnya yang ada di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Philiph H. Coombs, ada tiga jenis sumber utama input dari masyarakat bagi sistem pendidikan, yaitu:

1. Ilmu pengetahuan,  tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

2. Penduduk serta tenaga kerja yang tersedia.

3. Ekonomi atau penghasilan masyarakat.

Terhadap ketiga sumber utama input sistem pendidikan tersebut, dilakukan seleksi berdasarkan tujuan, kebutuhan, efisiensi dan relevansinya bagi pendidikan. Selain itu, seleksi dilakukan pula atas dasar nilai dan norma tertentu dengan alasan bahwa pendidikan bersifat normatif. Hasil seleksi tersebut selanjutnya diambil atau diterima sebagai input sistem pendidikan.

Input sistem pendidikan dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

  1. Input mentah (raw input), yaitu peserta didik.
  2. Input alat (instrumental input) seperti: kurikulum, pendidik, dll.
  3. Input lingkungan (environmental input) seperti: keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat dll. yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan.

Berbagai jenis input pendidikan terseleksi sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya  akan membentuk komponen-komponen pendidikan atau berbagai sub sistem pendidikan. Dalam hal ini dilakukan diferensiasi sehingga setiap komponen memiliki fungsi-fungsi khusus. Namun demikian, karena pendidikan adalah suatu sistem, maka pelaksanaan fungsi setiap komponen pendidikan secara keseluruhan diarahkan demi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Philiph H. coombs mengidentifikasi 12 komponen sistem pendidikan, yaitu:

  1. Tujuan dan prioritas. Fungsinya adalah memberikan arah kegiatan sistem.
  2. Peserta didik (siswa). Fungsinya adalah belajar hingga mencapai tujuan pendidikan.
  3. Pengelolaan. Fungsinya adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem.
  4. Struktur dan jadwal. Fungsinya adalah mengatur waktu dan mengelompokan peserta didik berdasarkan tujuan tertentu.
  5. Isi atau kurikulum. Fungsinya adalah sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik.
  6. Pendidik (guru). Fungsinya adalah menyediakan bahan, menciptakan kondisi belajar dan menyelenggarakan pendidikan.
  7. Alat bantu belajar. Fungsinya memungkinkan proses belajar-mengajar sehingga menarik, lengkap, bervariasi, dan mudah.
  8. Fasilitas. fungsinya sebagai tempat terselenggaranya pendidikan.
  9. Pengawasan mutu. Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan (peraturan penerimaan peserta didik, pemberian nilai ujian, kriteria baku.
  10. Teknologi. Fungsinya mempermudah atau memperlancar pendidikan.
  11. Penelitian. Fungsinya mengembangkan pengetahuan, penampilan sistem dan hasil kerja sistem.
  12. Biaya (ongkos pendidikan). Merupakan satuan biaya untuk memperlancar proses pendidikan.  Fungsinya sebagai petunjuk tingkat efisiensi sistem.

Dalam sistem pendidikan terjadi proses transformasi, hakikatnya adalah  proses mengubah raw input (peserta didik) agar menjadi out put (manusia terdidik sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan). Dalam hal ini semua komponen pendidikan idealnya melaksanakan fungsinya masing-masing dan berinteraksi satu sama lain yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Adapun out putnya diperuntukan bagi masyarakat atau sistem-sistem lain yang ada di dalam supra sistem.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, di dalam sistem pendidikan terdapat komponen pengawasan mutu (kontrol kualitas). Pelaksanaan fungsinya antara lain akan menghasilkan feedback yang digunakan untuk melakukan koreksi atau perbaikan dalam proses transformasi berikutnya. Sehingga dengan demikian diharapkan sistem pendidikan tersebut mampu mengatasi entropi atau mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pretasinya.

  1. B. Melibatkan Masyarakat Dalam Reformasi Dan Pembiayaan Sekolah

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah sudah menjadi hal yang umum dibicarakan, baik di negara maju maupun negara berkembang.  Dalam teori pengembangan sekolah di era desentralisasi, ada tiga segitiga stakeholder yang harus dibangun, yaitu kerjasama sekolah, orang tua dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat seakan menjadi kata kunci untuk memecahkan masalah di sekolah. Pemerintah di negara manapun, dengan dalih mengembalikan lembaga sekolah kepada pemilik utamanya yaitu masyarakat, menggembar-gemborkan ide ini.  Tapi sebenarnya ada sebuah misi utama dibalik propaganda ini, yaitu meringankan beban keuangan pemerintah dengan mengajak masyarakat untuk menyediakan dana lebih dalam pengembangan sekolah.

Misi ini di beberapa kasus menunjukkan keberhasilannya, tapi ketika situasi ekonomi pun mencekik rakyat, maka kebijakan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sekolah yang bermakna `pendanaan` kelihatannya kurang bijak.

Amerika dan beberapa negara pengusung konsep SBM (School Based Management) yang menjadi titik awal keterlibatan masyarakat di sekolah, tegas menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat adalah dalam bentuk pengembangan finansial, kurikulum dan personalia.  Dalam hal ini masyarakat menjadi penentu keberhasilan sekolah, demikian pula masa depan guru dan tenaga administrator sekolah.

Jepang-yang menurut pandangan saya tak terlalu kencang gaung `SBM`-nya- lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat bukan dalam bentuk pendanaan, atau pengembangan kurikulum, apalagi mengutak-atik masalah tenaga kependidikan.  Dikarenakan sekolah-sekolah di Jepang masih murni dikontol oleh menteri pendidikan, masih merupakan sekolah-sekolah negeri/publik. Sehingga bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah di Jepang agak bernuansa lain.  Lebih kepada masyarakat menjadi penyedia fasilitas belajar siswa atau menjadi pengayom dan pelindung siswa-siswa ketika berada di luar lingkungan sekolah.  Kelihatannya masyarakat Jepang berusaha membuat image bahwa tempat belajar itu ada di mana saja, bukan hanya di sekolah.

Sekarang bagaimana dengan Indonesia ?

Pola partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah di Indonesia lebih condong kepada apa yang diterapkan di Amerika dan Australia.  Pembentukan `komite sekolah` (KS) dan `dewan pendidikan` (DP) yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat dan orang tua, adalah murni meniru konsep `school governance` yang diterapkan di Barat.  Untuk menjalankan fungsi advisory, supporting, monitoring, mediatoring, tentunya diperlukan orang-orang yang berkemampuan sebagai anggota dan pengurus komite sekolah pun dewan pendidikan.  Juga diperlukan orang-orang yang berdedikasi penuh, mau meluangkan waktunya mengurusi perkara yang barangkali bukan pekerjaan utamanya.  Sayangnya karena konsep supporting lebih kuat ketika KS dicetuskan pertama kali maka anggota-anggota KS adalah orang tua yang berkantung tebal, pengusaha, pejabat, yang notabene hampir tak punya waktu untuk datang dan mengontrol sekolah.  Proses advisory akhirnya berjalan satu arah, yaitu ketika pihak sekolah meminta.  Proses supporting yang kelihatannya lebih diutamakan menjadi pembicaraan utama dalam rapat-rapat komite sekolah, yang hampir terkesan bahwa kepala sekolah dan stafnya juga ketua OSIS melaporkan agenda kegiatan dan komite sekolah hanya menandatangani jika kelihatannya anggarannya masuk akal.  Proses monitoring dan controling pun hanya berlangsung melalui sodoran berkas laporan kegiatan dari kepala sekolah ke komite sekolah.  Adapun proses mediatoring yang dimaksudkan menghubungkan lembaga sekolah dengan lembaga non sekolah dan masyarakat pada umumnya, tampaknya belum berhasil diterjemahkan dengan baik oleh beberapa komite sekolah.  Lembaga apa yang harus bekerja sama dengan sekolah ? Dalam hal apa kerjasama harus dibangun ? Belum terjawab.

Saya yakin, dari pada menjiplak pola partisipasi masyarakat di Barat atau dari negara manapun, pendidikan di Indonesia pasti akan lebih baik kondisinya jika dikembangkan dengan formula Indonesia.  Partisipasi masyarakat yang khas, yang bercirikan karakternya orang Indonesia.

  1. C. Sistim Perencanaan Anggaran

Masih ingat dengan paradigma lama sistem penganggaran di Indosesia? Benar, pengelolaan anggaran pada masa lampau berkutat bagaimana cara menghabiskan pagu anggaran yang tersedia agar nantinya memperoleh anggaran pada periode berikiutnya lebih besar. Sistem penganggaran ini dikenal dengan sebutan line item budget system. Jelas sekali sistem penganggaran ini memiliki kekurangan-kekeurangan. Diantaranya adalah tidak optimalnya manfaat dari dana pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkesinambungan.

Line item budget system

Merupakan sistem penganggaran yang menjadikan input yang berupa item-item sebagai dasar dalam penyusunan anggaran. Misalnya anggaran dalam pelaksanaan pendidikan dasar, ada belanja pegawai guru, buku-buku, sarana dan prasarana lainnya. Anggaran ini begitu sederhana. Bahkan kita sering membuatnya untuk membuat daftar anggaran belanjaan kita. Sistem penganggaran line item ini selalu identik dengan incremental budget system. Anggaran dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan penggunaannya pada periode sebelumnya. Jika pada periode sebelumnya pagu anggaran yang disediakan sedikit atau kurang terserap, maka pada periode anggaran berikutnya. Jatah pada pos anggaran tersebut dikurangi. Sebaliknya, bila jatah anggaran dihabiskan, maka pada periode anggaran berikutnya, pagu anggaran akan ditambah.Sistem ini menimbulkan efek samping, yaitu setiap penyelenggara kegiatan (aparat pemerinyah) berlomba-lomba menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan manfaat yang akan dihasilkan dari penggunaan dana tersebut.

  1. D. Paradikma Pendidikan Masa Depan

Dunia pendidikan juga muncul dua problem yang lain yang tidak dapat dipisah dari problem pendidikan yang telah disebutkan di atas.

Pertama, pendidikan cenderung menjadi sarana stratifikasi sosial. Kedua, pendidikan sistem persekolahan hanya mentransfer kepada peserta didik apa yang disebut the dead knowledge, yakni pengetahuan yang terlalu bersifat text-bookish sehingga bagaikan sudah diceraikan baik dari akar sumbernya maupun aplikasinya.

Berbagai upaya pembaharuan pendidikan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi sejauh ini belum menampakkan hasilnya. Mengapa kebijakan pembaharuan pendidikan di tanah air kita dapat dikatakan senantiasa gagal menjawab problem masyarakat? Sesungguhnya kegagalan berbagai bentuk pembaharuan pendidikan di tanah air kita bukan semata-mata terletak pada bentuk pembaharuan pendidikannya sendiri yang bersifat erratic, tambal sulam, melainkan lebih mendasar lagi kegagalan tersebut dikarenakan ketergantungan penentu kebijakan pendidikan pada penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam perubahan sosial yang sudah usang. Ketergantungan ini menyebabkan adanya harapan-harapan yang tidak realistis dan tidak tepat terhadap efikasi pendidikan.

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis.

John C. Bock, dalam Education and Development: A Conflict Meaning (1992), mengidentifikasi peran pendidikan tersebut sebagai : a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis Human lnvestmen, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

Sejalan dengan paradigma Fungsional, paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) mengembangkan kompetensi individu, b) kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan c) secara urnum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua hal. Pertama, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analis-mekanistis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Meka Fns melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut: nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, kepatuhan, ijazah.

Paradigma pendidikan lnput-Proses-Output, telah menjadikan sekolah bagaikan proses produksi. Murid diperlakukan bagaikan raw-input dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas diperlakukan sebagai instrumental input. Jika raw-input dan instrumental input baik, maka akan menghasilkan proses yang baik dan akhirnya baik pula produkyang dihasilkan. Kelemahan paradigma pendidikan tersebut nampak jelas, yakni dunia pendidikan diperlakukan sebagai sistem yang bersifat mekanik yang perbaikannya bisa bersifat partial, bagian mana yang dianggap tidak baik. Sudah barang tentu asumsi tersebut jauh dari realitas dan salah. Implikasinya, sistem dan praktek pendidikan yang mendasarkan pada paradigma pendidikan yang keliru cenderung tidak akan sesuai dengan realitas. Paradigma pendidikan tersebut di atas tidak pernah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang utuh dan bersifat organik yang merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat secara totalitas.

Kedua, para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai engine of growth, penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan maka pendidikan harus mampu menghasilkan invention dan innovation, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Agar berhasil melaksanakan fungsinya, maka pendidikan harus diorganisir dalam suatu lembaga pendidikan formal sistem persekolahan, yang bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi. Bahkan pendidikan harus menjadi panutan dan penentu perkembangan dunia yang lain, khususnya, dan bukan sebaliknya perkembangan ekonomi menentukan perkembangan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan formal inilah berbagai ide dan gagasan akan dikaji, berbagai teori akan dluji, berbagai teknik dan metode akan dikembangkan, dan tenaga kerja dengan berbagai jenis kemampuan akan dilatih.

Sesuai dengan peran pendidikan sebagai engine of growth, dan penentu bagi perkembangan masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yang paling tepat adalah single track dan diorganisir secara terpusat sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Lewat jalur tunggal inilah lembaga pendidikan akan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Agar proses pendidikan efisien dan etektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen (bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori (text bookish).

Namun, pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan nasional sistem persekolahan tidak bisa berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan, bahkan Gass (1984) lewat tulisannya berjudul Education versus Qualifications menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik.

Berbagai problem pendidikan yang muncul tersebut di atas bersumber pada kelemahan pendidikan nasional sistem persekolahan yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin disempurnakan hanya lewat pembaharuan yang bersifat tambal sulam (Erratic). Pembaharuan pendidikan nasional sistem persekolahan yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma peran pendidikan dalam pembangunan.

Penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan yang diikuti oleh para penentu kebijakan kita dewasa ini memiliki kelemahan, baik teoritis maupun metodologis. Pertama, tidak dapat diketemukan secara tepat dan pasti bagaimana proses pendidikan menyumbang pada peningkatan kemampuan individu. Memang secara mudah dapat dikatakan bahwa pendidikan formal akan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki sistem teknologi produksi yang semakin kompleks. Tetapi, dalam kenyataannya, kemampuan teknologis yang diterima dari lembaga pendidikan formal tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Di samping itu, adanya perubahan di bidang teknologi yang cepat, justru melahirkan apa yang disebut dengan de-skilled process, yakni dunia industri memerlukan tenaga kerja dengan keahlian yang lebih sederhana dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit.

Kedua, paradigma fungsional dan sosialisasi memiliki asumsi bahwa pendidikan sebagai penyebab dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat. Investasi di bidang pendidikan formal sistem persekolahan akan menentukan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Tetapi realitas menunjukkan sebaliknya. Bukannya pendidikan muncul terlebih dahulu, kemudian akan muncul pembangunan ekonomi, melainkan bisa sebaliknya, tuntutan perluasan pendidikan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan ekonomi dan politik. Dengan kata lain, pendidikan sistem persekolahan bukannya engine of growth, melainkan gerbong dalam pembangunan. Perkemkembangan pendidikan tergantung pada pembangunan ekonomi. Sebagai bukti, karena hasil pembangunan ekonomi tidak bisa dibagi secara merata, maka konsekuensinya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tidak juga bisa sama di antara berbagai kelompok masyarakat, sebagaimana terjadi dewasa ini.

Ketiga, paradigma fungsional dan sosialisasi juga memiliki asumsi bahwa pendapatan individu mencerminkan produktivitas yang bersangkutan. Secara makro upah tenaga kerja erat kaitannya dengan produktivitas. Dalam realitas asumsi ini tidak pernah terbukti. Upah dan produktivitas tidak selalu sering. Implikasinya adalah bahwa kesimpulan kajian selama ini yang selalu menunjukkan bahwa economic rate of return dan pendidikan di negara kita adalah sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bidang lain, adalah tidak tepat, sehingga perlu dikaji kembali.

Keempat, paradigma sosialisasi hanya berhasil menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran mengembangkan kompetensi individual, tetapi gagal menjelaskan bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kompetensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan produktivitas. Secara riil pendidikan formal berhasil meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individual yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi modern. Semakin lama waktu bersekolah semakin tinggi pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Namun, Randal Collins, lewat karyanya The Credential Society: An Historicaf Sosiology of Education and Stratification (1979) menentang tesis ini. Berbagai bukti tidak mendukung tesis atas tuntutan pendidikan untuk memegang suatu pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerja dengan pendidikan formal yang lebih tinggi tidak harus diartikan memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja .yang memiliki pendidikan lebih rendah. Banyak keterampilan dan keahlian yang justru dapat banyak diperoleh sambil menjalankan pekerjaan di dunia kerja formal. Dengan kata lain, tempat bekerja bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang lebih canggih.

  1. E. Pentingnya Defisit Finance

Sasaran kebijakan pendidikan  ditetapkan secara konsisten berdasarkan pada target ekonomi makro yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi terkini disusun kebijakan operasional untuk mencapai target-target yang hendak dicapai tersebut. Kerangka ekonomi makro disusun oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan difokuskan pada kebijakan umum yang hendak ditempuh oleh Pemerintah dan prioritas-prioritas kegiatan yang hendak dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk mendorong sasaran makro dimaksud, yang diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dan diwujudkan melalui rencana belanja negara. Rencana belanja disusun dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah untuk menghimpun seluruh potensi penerimaan negara. Dalam hal terjadi kekurangan akibat belanja negara melampaui penerimaan negara, maka Pemerintah harus mencari sumber-sumber pembiayaan defisit. Pencarian sumber pembiayaan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan seluruh kewajiban Pemerintah di sisi pembiayaan yang mengikat dan tidak mungkin ditangguhkan. Agar kesinambungan fiskal tetap terjaga, maka besarnya sasaran defisit ditetapkan pada tingkat yang terkendali dalam jangka panjang. Penyusunan perkiraan penerimaan, pemilihan kegiatan prioritas, dan penentuan sumber pembiayaan dalam hal terjadi defisit, merupakan proses yang dinamis dan diperhitungkan secara cermat hingga dicapai suatu keseimbangan dan kombinasi yang optimal diantara ketiga komponen tersebut, sehingga APBN dapat secara obyektif mencerminkan upaya pencapaian target. Dalam penentuan besaran pembiayaan defisit dan identifikasi sumber-sumber pembiayaan, Pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan batasan-batasan risiko yang dihadapi karena besaran defisit yang tidak terkendali dapat mengganggu kesinambungan fiskal.

1. Berdasarkan sifat masalah, rancangan penelitian dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu:

Penelitian historis menerapkan metode pemecahan yang ilmiah dengan pendekatan historis. Proses penelitiannya meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami, meramalkan atau mengendalikan fenomena atau kelompok fenomena. Penelitian jenis ini kadang-kadang disebut juga penelitian dokumenter karena acuan yang dipakai dalam penelitian ini pada umumnya berupa dokumen. Penelitian historis dapat bersifat komparatif, yakni menunjukkan hubungan dari beberapa fenomena yang sejenis dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan; bibliografis, yakni memberikan gambaran menyeluruh tentang pendapat atau pemikiran para ahli pada suatu bidang tertentu dengan menghimpun dokumen-dokumen tentang hal tersebut : atau biografis, yakni memberikan pengertian yang luas tentang suatu subyek, sifat dan watak pribadi subyek, pengaruh yang diterima oleh subyek itu dalam masa pembentukan pribadinya serta nilai subyek itu terhadap perkembangan suatu aspek kehidupan. Penelitian deskriptif penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu; analitis kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif; atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnyakondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperiman. Penelitian Eksperimen merupakan salah satu metode penelitian yang dapat dipilih dan digunakan dalam penelitian pembelajaran pada latar kelas (PTK). Penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat (cause and effect relationship), dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. Hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan (Danim, 2OO2). Rancangan Penelitian Eksperimen Rancangan yang akan diterapkan dalam penelitian eksperimen meliputi: pra-eksperimental, eksperimen murni, dan eksperimen kuasi. Rancangan Pra-Eksperimental Rancangan pra-eksperirnental yang sederhana ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan pada penelitian. Ada tiga hal yang lazim digunakan pada rancangan pra-eksperimental, yaitu: a). Studi kasus bentuk tunggal (one-shot case study) b). Tes awal – tes akhir kelompok tunggal (the one group pretest posttest) c). Perbandingan kelompok statis (the static group comparison design) Karakteristik Penelitian Eksperimen Danim (2002) menyebutkan beberapa karakteristik penelitian eksperimental, yaitu, (1)Variabel-veniabel penelitian dan kondisi eksperimental diatur secara tertib ketat (rigorous management), baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung, maupun random (rambang). (2) Adanya kelompok kontrol sebagai data dasar (base line) untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimental. (3) Penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variansi, untuk memaksimalkan variansi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan variansi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi tidak menjadi tujuan penelitian. Di samping itu, penelitian ini meminimalkan variansi kekeliruan, termasuk kekeliruan pengukuran. Untuk itu, sebaiknya pemilihan dan penentuan subjek, serta penempatan subjek dalarn kelompok-kelompok dilakukan secara acak. (4) Validitas internal (internal validity) mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimental, untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimental yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. (5) Validitas eksternalnya (external validity) berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan penggeneralisasian pada kondisi yang sama. (6) Semua variabel penting diusahakan konstan, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Rancangan Eksperimen Sungguhan Rancangan eksperimen murni ini mempunyai tiga karakteristik, yaitu: a) Adanya kelompok kontrol. b) Siswa ditarik secara ramdom dan ditandai untuk masing-masing kelompok. c) Sebuah tes awal diberikan untuk mengetahui perbedaan antar kelompok. Dua rancangan eksperimen secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. • Rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized posttest only control group design) • Rancangan secara acak dengan tes awal dan tes akhir dengan kelompok kontrol (therandomized pretest-posttest control group design) • Empat kelompok solomon (the randomized solomon four group design) • Rancangan secara acak dengan pemasangan subjek melalui tes tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized posttest – only control group design) • Rancangan secara acak dengan pemasangan subjek melalui tes awal-tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized pretest – posttest cont rot group design, using) Rancangan Eksperimen Semu Rancangan eksperimental kuasi ini memiliki kesepakatan praktis antara eksperimen kebenaran dan sikap asih manusia terhadap bahasa yang ingin kita teliti. Beberapa rancangan eksperimen kuasi (eksperimen semu), yaitu: • Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes akhir dan kelompok kontrol (therandomized posttest – only control group design, using matched subject). • Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes awal-tes akhir dan kelompok kontrol (the randomnized posttest – only control group design, using matched subject), • Rancangan tiga perlakuan dengan pengaruh imbangan (a three treatment counter balanced, using matched subject) . • Rancangan rangkaian waktu (a basic time-series design) • Rancangan faktorial (factorial design). Langkah-Langkah Kegiatan Penelitian Eksperimen Pada umumnya, penelitian eksperirnental dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut, yaitu: a. Melakukan kajian secara induktif yang berkait erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. b. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. c. Melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. d. Membuat rencana penelitian yang didalamnya mencakup kegiatan: 1. Mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen; 2. menentukan cara mengontrol; 3. memilih rancangan penelitian yang tepat; 4. menentukan populasi, memilih sampel (contoh) yang mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian; 5. membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen; 6. membuat instrumen, memvalidasi instrumen dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan; 7. mengidentifikasi prosedur pengumpulan data. dan menentukan hipotesis. e. Melaksanakan eksperimen. f. Mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. g. Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan vaniabel yang telah ditentukan. h. Menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. i. Menginterpretasikan basil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan (Sukardi, 2003). Studi kasus dan Penelitian lapangan Penelitian kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. kekhususan  Subjek yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan ( unit ) secara mendalam, sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atau kasus pada unit itu. Kasus bisa terbatas pada satu orang saja, satu keluarga, satu daerah, satu peristiwa atau suatu kelompok terbatas lain.  Selain penelitian hanya pada suatu unit, ubahan-ubahan yang diteliti juga terbatas, dari ubahan-ubahan dan kondisi-kondisi yang lebih besar jumlahnya, yang terpusat pada spek yang menjadi kasus. Biasanya penelitian ini dengan cara longitudinal. Penelitian Korelasional Penelitian korelasional bertujuan melihat hubungan antara dua gejala atau lebih.misalnya, apakah ada hubungan antara status sosial orang tua siswa dengan prestasi anak mereka. Penelitian Kausal-Komparatif Penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki. Misalnya : sikap santai siswa dalam kegiatan belajar mungkin disebabkan banyaknya lulusan pendidikan tertentu yang tidak mendapat lapangan kerja. Kekhususan  Pengumpulan data mengenai gejala yang diduga mempunyai hubungan sebab akibat itu dilakukan setelah peristiwa yang dipermasalahkan itu telah terjadi ( penelitian bersifat ex post facto ).  Suatu gejala yang diamati, diusut kembali dari suatu faktor atau beberapa faktor pada masa lampau. Penelitian Tindakan Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan dalam dunia kerja atau kebutuhan praktis lain. Misalnya, meneliti keterampilan kerja yang sesuai bagi siswa putus sekolah di suatu daerah. 2. Perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif adalah: Perbedaan Paradigma Kuantitatif-Kualitatif Bertolak dari perbedaan-perbedaan disebut, dapat dicatat berbagai perbedaan paradigma yang cukup signifikan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian kuantitatif memiliki perbedaan paradigmatik dengan penelitian kualitatif. Secara garis besar, perbedaan dimaksud mencakup beberapa hal: Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik. Penelitian kuantitatif dikembangkan oleh penganut positivisme yang dipelopori oleh Auguste Conte. Aliran ini berpendapat bahwa untuk memacu perkembangan ilmu-ilmu sosial, maka metode-metode IPA harus diadopsi ke dalam riset-riset ilmu sosial (Harahap, 1992). Karenanya dalam penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang diamati menjadi penting, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang menekankan pada studi kasus, penelitian kuantitatif bermuara pada survey. Richard dan Cook (dalam Abdullah Fajar, 1992) mengemukakan perbedaan paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :   PARADIGMA KUALITATIF PARADIGMA KUANTITATIF Menganjurkan pemakaian metode kualitatif Bersandar pada fenomenologisme dan verstehen; perhatian tertuju pada pemahaman tingkah laku manusia dari sudut pandangan pelaku itu sendiri. Pengamatan berlangsung secara alamiah (naturalistic) dan tidak dikendalikan (uncontrolled) Bersifat subyektif Dekat dengan data; bertolak dari perspektif dari “dalam” individu atau masyarakat yang diteliti. Penelitian bersifat mendasar (grouned), ditujukan pada penemuan (discovery-oriented), menekankan pada perluasan (expansionist), bersifat deskriptif, dan induktif. Berorientasi pada proses Valid; data bersifat ‘mendalam’, ‘kaya’, dan ‘nyata. Tidak dapat digeneralisasikan; studi di atas kasus tunggal Bersifat holistic Mengasumsikan adanya realitas yang bersifat dinamik Menganjurkan pemakaian metode-metode kuantitatif. Bersandar pada positivisme logika; mencari fakta-fakta dan sebab-sebab dari gejala sosial dengan mengesampingkan keadaan individu-individu. Pengamatan ditandasi pengukuran yang dikendalikan dan blak-blakan (obtrusive) Bersifat obyektif Jauh dari data; bertolak dari sudut pandangan dari “luar” Penelitian bersifat tidak mendasar (ungrouned), ditujukan pada pengujian (verification-oriented), menekankan penegasan (confirmatory), reduksionis, inferensial, deduktif-hipotetik. Berorientasi pada hasil Reliabel; data ‘keras’ dan dapat diulangDapat digeneralisasikan; studi atas banyak kasus Bersifat partikularistik Mengasumsikan adanya realitas yang stabil 3. Dua macam kesalahan dalam pengujian hipotesis adalah: Pengujian Hipotesis Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hupo dan thesis. Hupo artinya sementara, atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan thesis artinya pernyataan atau teori. Karena hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya, sehingga istilah hipotesis ialah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis atau pengetesan hipotesis (testing hypothesis). Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Dengan demikian kita dihadapkan pada dua pilihan. Agar pemilihan kita lebih rinci dan mudah, maka diperlukan hipotesis alternatif selanjutnya disingkat H1 dan hipotesis nol yang selanjutnya disingkat Ho. H1 disebut sebagai hipotesis kerja atau hipotesis penelitian (research hypothesis). H1 adalah lawan atau tandingan dari Ho. Dalam pengujian hipotesis akan terjadi dua macam kesalahan, yaitu : 1. Kesalahan tipe 1 yaitu menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak. 2. Kesalahan tipe 2 yaitu tidak menolak hipotesis yang seharusnya ditolak. Hubungan antara hipotesis, kesimpulan dan tipe kesalahan dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini : Ho benar Ho salah Menerima Ho benar Kesalahan 1 Menolak Ho Kesalahan 2 benar Ketika merencanakan pengujian hipotesis, kedua tipe kesalahan tesebut hendaklah dibuat sekecil mungkin. Kedua tipe kesalahan tersebut dinyatakan dalam peluang. Peluang ini juga sekaligus merupakan besarnya resiko kesalahan yang ingin kita hadapi. Peluang membuat kesalahan tipe 1 biasanya dinyatakan dengan α. Dan peluang membuat kesalahan tipe 2 Tugas Statistik biasanya dinyatakan dengan β. α disebut juga taraf signifikansi, taraf arti, taraf nyata atau probability = p, taraf kesalahan dan taraf kekeliruan. Pengujian hipotesis ada tiga macam, yaitu : 1. Uji Eka Arah, yaitu pihak kanan 2. Uji Eka Arah, yaitu pihak kiri 3. Uji Dwi Arah 4. 10 FENOMENA YANG BERKAITAN DENGAN PROFESI BIMBINGAN KONSELING ADALAH: 1. Mengganggu teman pada saat proses belajar mengajar 2. Bolos jam pelajaran 3. Mencontek 4. Tidak focus atau konsentrasi pada materi belajar 5. Kurang disiplin terhadap peraturan sekolah 6. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah 7. Keluar masuk kelas pada saat PBM 8. Sering terlambat 9. Berkelahi dengan teman 10. Melawan guru KORELASI KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN DENGAN PROGRAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (PBKL) A. Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan Visi pendidikan nasional dalam mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Departemen Pendidikan Nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan profesionalas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan Visi dan Misi Depdiknas tersebut di atas, maka sebagai acuan dasar dalam rangka pengembangan Rencana Strategis Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah 2005–2009, Ditjen. Manajemen Dikdasmen merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut: Visi Ditjen. Manajemen Dikdasmen adalah: ”Mewujudkan pendidikan bermutu untuk kehidupan yang cerdas atas dasar kepribadian dan akhlak mulia bagi seluruh anak bangsa”. Dari visi dimaksud, kemudian disusun misi Ditjen Manajemen Dikdasmen yang meliputi: 1. meningkatkan akses masyarakat untuk pendidikan dasar dan menengah, 2. membantu/membimbing satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu, 3. menjalin kerjasama yang efektif dan produktif dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu, 4. membantu pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana belajar pendidikan bermutu, 5. melakukan inovasi dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan bermutu dan akuntabel, 6. merintis pengembangan lingkungan sekolah sebagai pusat pengembangan budaya (a centre for cultural development), 7. mengembangkan sistem pelayanan khusus untuk peserta yang berada dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan kondisi geografis khusus. Direktorat Pembinaan SMA sebagai bagian intergral dari Ditjen. Manajemen Dikdasmen, dituntut untuk dapat berperan aktif dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 14/2005, yang dinyatakan bahwa Direktorat Pembinaan SMA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas, maka salah satu program yang telah dilaksanakan sejak pada tahun 2007 adalah mengembangkan program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 20 Th. 2003 Bab XIV Ps. 50 ayat (5) dinyatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Hal ini didukung pula oleh prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum pada UU RI No. 20 Th. 2003 Bab III Ps. 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Kemudian pada Bab X Ps. 36 ayat (2) yang dinyatakan Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, dan pada ayat (3) menyatakan Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan ahlak mulia; c) penigkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kebijakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal juga ditekankan pada PP RI No. 19 Tahun 2005 Ps. 14 ayat (1), (2), dan (3). Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan potensi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, Direktorat Pembinaan SMA telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan diantaranya program pengembangan Pendidikan Berbasis Luas (Broad Based Education/BBE) kecakapan hidup Life Skill/LS) di sejumlah SMA yang dilaksanakan pada tahun 2003 dan 2004, dan pada tahun 2006 melaksanakan rintisan Pengembangan Sekolah Berwawasan Keunggulan Lokal Kelautan di 100 SMA, yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Departemen Kelautan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan program BBE- Life Skill dan Sekolah Berwawasan Keunggulan Lokal Kelautan tersebut di atas, menunjukkan hasil yang belum optimal dan tidak berkesinambungan. Hal tersebut disebabkan karena kedua program tersebut pembelajarannya. Hal ini disebabkan karena program tersebut pembelajarannya bukan menjadi bagian dari struktur kurikulum. Mengacu pada Standar Isi khususnya struktur kurikulum, Direktorat Pembinaan SMA menetapkan kebijakan pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dilaksanakan secara terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal dan mata pelajaran keterampilan sebagai bagian integral dari keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan pada SMA. Hal dimaksud sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB III tentang Standar Isi pasal 14 ayat (1) yang dinyatakan bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan ayat (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani,olah raga dan kesehatan; dan ayat (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. Untuk itu, diperlukan adanya Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) yang diselenggarakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Program ini merupakan salah satu upaya memberikan kesempatan kepada sekolah untuk membekali peserta didik berkaitan dengan pengetahuan dan sikap menghargai sumberdaya dan potensi yang ada di lingkungan setempat, serta mampu menggali dan memanfaatkannya untuk dapat digunakan sebagai bekal kehidupan yang akan dijalaninya di masa yang akan datang. Kebijakan Pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal ini juga sangat relevan dengan kondisi wilayah negara Indonesia yang sangat luas, dengan aneka ragam potensi serta sumber daya yang dapat dikembangkan secara maksimal dan menjadi keunggulan lokal daerah masing-masing. Oleh karena itu diperlukan adanya program strategi implementasi PBKL sebagai bagi pemangku kebijakan di tingkat pusat,provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pendampingan. B. Tujuan Naskah Program Implementasi Rintisan PBKL disusun dengan tujuan : 1. Memberikan pemahaman/persepsi yang sama tentang PBKL 2. Sebagai panduan bagi para pemangku kebijakan dan kepentingan dalam melakukan pembinaan Rintisan PBKL. 3. Sebagai panduan bagi sekolah dalam melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan local. B. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pemasalahan pokok,yaitu; korelasi kebijakan sistem pendidikan dengan program implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) C. Defenisi oprasional Agar seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program rintisan PBKL di sejumlah SMA memiliki pemahaman/persepsi yang sama, perlu adanya rumusan pengertian sebagai berikut: 1. Keunggulan Lokal Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Sumber lain mengatakan bahwa Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Dedidwitagama,2007 Keunggulan Lokal (KL) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu ciri khas kedaerahan dan potensi daerah, sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif. Ciri khas kedaerahan adalah suatu bentuk kegiatan atau produk yang hanya terdapat pada satu daerah/lokal dan tidak terdapat pada daerah lainnya. Potensi daerah adalah aset yang dimiliki oleh satu daerah tertentu yang dapat memberikan nilai benefit/kemanfaatan dan nilai effektif/kemudahan bagi daerah itu sendiri). 2. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi daerah yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi peserta didik. Sumberdaya dan potensi daerah dimaksud antara lain mencakup aspek SDA, SDM, ekonomi, budaya/history, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), ekologi dan lain-lain. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di satu daerah untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat). Berkaitan dengan hal dimaksud, perlu adanya pemahaman dari semua pihak bahwa program PBKL di SMA bukan merupakan mata pelajaran baru tetapi merupakan materi pembelajaran pada Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar (SK/KD) mata pelajaran yang relevan. Materi Pembelajaran tersebut dikembangkan melalui proses analisis keunggulan lokal di daerah setempat. 3. Acuan Pengembangan Program PBKL di SMA Mengacu pada berbagai pengertian tersebut di atas, maka program PBKL dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan (SMA) berdasarkan: 1. Sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), potensi dan kebutuhan daerah yang mencakup aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ekologi, dan lain-lain. 2. Kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik. 3. Ketersediaan daya dukung/potensi satuan pendidikan (internal) antara lain: a. Kurikulum Sekolah yang memuat program keunggulan lokal melalui integrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal dan keterampilan. b. Sarana prasarana: ruang belajar, peralatan praktik, media pembelajaran, buku/bahan ajar sesuai dengan program PBKL yang diselenggarakan. c. Ketenagaan dengan keahlian sesuai tuntutan program PBKL d. Biaya operasional pendidikan yang diperoleh melalui berbagai sumber 4. Ketersediaan daya dukung eksternal antara lain: a. Dukungan Pemda Kab/Kota baik berupa kebijakan, pembinaan dan fasilitas/ pembiayaan. b. Dukungan Pemda Kab/Kota baik berupa kebijakan, pembinaan dan fasilitas/ pembiayaan. c. Stakeholders yang memiliki kepedulian untuk mendukung keseluruhan proses penyelenggaraan PBKL, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. d. Nara sumber yang memiliki kemampuan/keahlian sesuai dengan program keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. e. Satuan pendidikan formal lain dan/atau satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi. D. Hipotesis Terdapat Korelasi Kebijakan Sistem Pendidikan Dengan Program Implementasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Pbkl). 5. Menganalisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepele Sekolah Terhadap Motivasi Dan Produktivitas Kerja Guru Di Kabupaten Pidie a. Teknik Sampling Yang Representatif Dapat Digunakan Adalah: Stratified Random Sampling atau Sampel Acak Distratifikasikan Alasannya: Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. Dengan teknik pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap stratum tersebut dipilih sampel secara acak. b. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Teknik pengumpulan data bisa dibedakan dengan beberapa hal, seperti: 1. Berdasarkan Setting (Setting Alamiah, Labortorium dengan melalui eksperimen, di rumah dengan mewawancarai responden, seminar, dan lain-lain) 2. Berdasarkan sumber data: (Sumber Primer : Sumber yang langsung memberikan data dan Sumber Sekunder : Sumber yang tidak langsung memberikan data). 3. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data dibagi lagi menjadi: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi/Gabungan Pengumpulan Data dengan Observasi Macam-macam observasi: (Sanafiah Faisal: 1990) • Observasi Partisipatif, yang terbagi menjadi: Observasi yang Pasif, Observasi yang Moderat, Observasi yang Aktif, dan Observasi yang Lengkap. • Observasi Terus Terang dan Tersamar • Observasi tak Terstruktur Observasi Partisipatif • Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti (Susan Stainback:1998) • Klasifikasi (Sanafiah Faisal:1990) • Partisipasi Pasif : Peneliti mengamati tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. • Partisipasi Moderat :Peneliti ikut observasi partisipatif pada beberapa beberapa kegiatan saja, tidak semua kegiatan. • Partisipasi Aktif : Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber, tapi belum sepenuhnya lengkap • Partisipasi Lengkap : Peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan narasumber Observasi Terus Terang atau Tersamar • Peneliti berterus terang kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian. • Suatu saat peneliti melakukan tidak berterus terang agar dapat mengetahui informasi yang dirahasiakan narasumber. Observasi tak Berstruktur • Dilakukan dengan tidak Berstruktur karena fokus penelitian belum jelas • Apabila masalah sudah jelas, maka dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi c. Teknik analisis data Metode ini menggambarkan secara kuantitatif asosiasi ataupun relasi satu variabel interval dengan variabel interval lainnya. Sebagai contoh kita dapat lihat relasi hipotetikal antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi. Korelasi diukur dengan suatu koefisien (r) yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah +1.00 sampai -1.00. Dengan +1.00 menyatakan hubungan yang sangat erat, sedangkan -1.00 menyatakan hubungan negatif yang erat. Berikut ini adalah panduan untuk nilai korelasi tersebut : + atau – 0.80 hingga 1.00 korelasi sangat tinggi 0.60 hingga 0.79 korelasi tinggi 0.40 hingga 0.59 korelasi moderat 0.20 hingga 0.39 korelasi rendah 0.01 hingga 0.19 korelasi sangat rendah Satu hal yang perlu diingat adalah “korelasi tidak menyatakan hubungan sebab-akibat”. Dari contoh di atas, korelasi hanya menyatakan bahwa ada relasi antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi, namun bukan “lamanya waktu belajar menyebabkan nilai ujian tinggi”.

1 a.   Design budget kegiatan pembelajaran yang bermutu dilihat dari    keterbatasan    anggaran yang ada?
Jawab:
I.  STURKTUR KATEGORI BIAYA DALAM PROGRAM PENDIDIKAN
1. Biaya peningkatan produktivitas

  1. Biaya peningkatan efisiensi internal pendidikan
  2. Biaya peningkatan efektivitas eksternal pendidikan
  3. Biaya perbaikan iklim belajar mengajar

2. Biaya utama peningkatan daya tampung
3. Biaya pemantapan pembinaan siswa ( remedial)

  1. Pembinaan kegiatan siswa
  2. Pembinaan kebutuhan dasar siswa

4. Biaya utama kemampuan untuk berkembang

  1. Pengembangan sumber daya manusia
  2. Pengembangan sarana dan prasarana

5. Biaya kerumahtanggaan

  1. Biaya pengembangan sumber daya pendidikan untuk peningkatan daya tampung
  2. Biaya pengebangan jenis dan cara pendidikan yang lebih intensif
  1. Peningkatan sistem dan kemampuan pengelolaan lembaga pendidikan
  2. Pembinaan prasarana, sarana, dan utilitas sekolah.

b.   Prioritas(struktur pendidikan) sehingga menggambarkan yang diatas?
Biaya pemantapan pembinaan siswa ( remedial)
Pembinaan kegiatan siswa
Pembinaan kebutuhan dasar siswa
Inilah yang paling mendasar pada pengembangan pendidikan. Karena tujuan utama dari pada pendidikan adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Kendatipun hal-hal yang terikat tidak bisa dinafikan begitu saja. Kita maklumi bahwa untuk mencerdasarkan para siswa tentu ada perangkat lain yang harus kita libatkan  diantaranya kesejahteraan guru sebagai tenaga pengajar dan sekaligus pendidik serta perlu didukung oleh sarana dan prasara yang memadai, lingkungan belajar yang nyaman dll.
Pada pembinaan kegiatan siswa (remedial) tersebut meliputi ;
1)      Memberikan pelajaran tambahan di sore hari
2)      Melaksanakan pembinaan kelompok gruop
3)      Memberikan pelajaran pengayanan bagi siswa yang termasuk dalam katagori pintar
4)      Mengadakan buku referensi (termasuk LKS)

Pada Pembinaan Kebutuhan Dasar, yaitu ;
Mengacu pada pola yang ditetapkan dalam PP no 19 tahun tentang Standars Isi
Mencapai penyel;esaian pe,belajaran sesuai dengan Standar kelulusan
Meningkjatakan mutu lulusan, sehingga mertela dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

2 Paradigma dalam pembiayaan pendidikan sebenarnya tidak perlumempertimbangkan desing budget. Mengapa model budget yang ada tidak disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran?
Jawab:
Karena pengelolaan pembiayaan pendidikan sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melaui DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)
Karena dikhawatirkan terjadinya kelebihan program dari pada alokasi dana yang tersedia yang tidak  sesuai dengan kemampuan pemerintah
Karena lebih mudah dalam pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap dana yang disediakan
Waktu dalam pengalokasian dan pengusulan anggaran pendidikan sangat terbatas
Berdasarkan dari soal nomor 1 diatas, kelompokan kedalam golongan biaya budget tersebut sehingga akan terstruktur dengan jelas pembiayaannya!

NO

SUMER PEMBIAYAAN

ALOKASI ANGGARAN

PENGELUARAN

AKTUAL

A. Sumber Pemerintah :

  1. Dana Rutin :

1)                            Gaji dan tunjangan guru

2)                            Belanja barang

3)                            Belanja Pemeliharaan

4)                            Biaya Pendidikan

  1. Dana Khusus:
    1. DBO
    2. Bea Siswa
    3. Dana OPF
    4. BKG
    5. Dana Kesejahteraan GT
    6. BKM
    7. BOS

c. Beaya Daya dan Jasa

216.048.000

2.650.000

2.000.000

80.000.000

3.800.000

3.000.000

1.250.000

13.200.000

6.000.000

3.840.000

25.000.000

1.980.000

216.048.000

2.650.000

2.000.000

80.000.000

3.800.000

3.000.000

1.250.000

13.200.000

6.000.000

3.840.000

25.000.000

1.980.000

B. SUMBER SWASTA :

  1. Uang Sekolah
  2. Pemasukan lainnya dari org tua
  3. Sumbangan pribadi, hibah, dsb
  4. Sumber-sumber lainnya

2.000.000

2.000.000

NO.

BIAYA PENDIDIKAN

ALOKASI ANGGARAN

PENGELUARAN

AKTUAL

A. Biaya Langsung :

  1. Gaji guru dan pegawai lainnya

b.  Pembelian buku

  1. Sarana & Prasarana pembelajaran

d.  Bahan-bahan laboratorium

  1. Biaya Pendidikan

216.048.000

80.000.000

216.048.000

80.000.000

B. Biaya Tak Langsung /Opportunity Cost

  1. Sumbangan wali murid
  2. Beaya hibah

4 Dalam anggaran berbasis kinerja, kita memerlukan suatu kegiatan menstandartkan biaya sehingga tercipta biaya standart. Jelaskan hal itu mencerminkan effektively of learningsekaligus effisiensi?
Jawab:
Standar pembiayaan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun ( PP No. 19 tahun 2005 ). Ini berarti setiap kegiatan yang dilakukan dibudgetkan, dengan demikian akan tercipta biaya standar. Biaya standar ini akan digunakan satuan pendidikan untuk merencanakan kebutuhan anggaran satuan pendidikannya sesuai dengan visi dan misinya secara efektif dan efisien. Dalam menentukan biaya pada setiap kegiatan haruslah memperhatikan : a) perubahan harga di pasar, b) perubahan jumlah barang yang diperlukan, pertambahan jumlah siswa, peningkatan standar pendidikan, dan tingkat umur peserta didik ( Pidarta, 1997 ).  Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa-analisa sumber dana saja, tetapi juga penggunaan dana-dana ini secara efisien. Makin efisien sistim pendidikan itu, makin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dank arena itu lebih banyak yang dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia.
Proyeksi biaya unit meliputi pembiayaan modal dan biaya berulang. Untuk itu perlu memperkirakan luasnya akibat tujuan kuantitatif dan kualitatif dalam memperhitungkan rata-rata biaya unit berulang untuk tahun yang bersangkutan.
Cost Benefit Analysis
Rates of Return Analysis
Keputusan Investasi Pendidikan
Komponen-komponen biaya pendidikan
Komponen-komponen biaya pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas dan optimalisasi Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah komponen-komponen utama manajemen keuangan yang mendukung terlaksananya optimalisasi komponen biaya-biaya pendidikan adalah sebagai berikut:
Sumber Dana Pendidikan
Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Sumber-sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989).
Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.
Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).
Efektivitas  pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah yang ditargetkan. Dengan kata lain, bahwa masalah efektifitas biaya pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat memberikan hasil pendidikan yang sudah ditentukan. Suatu pekerjaan disebut efektif, kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian biaya efektif suatu program adalah biaya yang menurut harga pasar yang sedang berlaku, dapat menyelesaikan program itu sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

5 Defisit financing memotivasi kepala sekolah untuk berperan semaksimalnya didalam pembiayaan sekolah. Hal-hal apa yang menghambat didalam implementasinya !
Jawab:
1. Enterpreneurship
Mungkin bagi kebanyakan siswa belum begitu familiar. Sementara “di luar sana”, Enterpreneurship sudah dikenal bahkan sudah dipraktikkan dalam dunia pendidikan. Sudah barang tentu, tidak ada salahnya jika kita mulai belajar mengenal Enterpreneurship. Enterpreneurship bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan hanya melalui aspek kognitif semata, karena disini juga membentuk sikap hidup. Maka, diperlukan latihan riil dan tantangan untuk mengembangkan ketrampilan dan keberanian dengan membuat keputusan merupakan kunci yang paling sukses memperkenalkan bidang Enterpreneurship di sekolah Formal.
Sekolah berusaha memanfatkan berbagai momen yang sangat umum dilaksanakan semua sekolah, yaitu contohnya dengan mengadakan bazaar sekolah sehingga dapat mencoba untuk membina semangat Enterpreneurship dikalangan anak didik. Kami menggeser tujuan program bazaar sekolah dari program penjualan menjadi program perencanaan pengelolaan risiko. Dengan melalui tahap perencanaan, promosi pemasaran,dan kreatifitas diharapkan dapat menanggulangi masalah dan resiko yang dihadapi dalam setiap langkah Enterpreneurship, kami berharap secara bertahap agar anak didik akan membangun pola pikir kreatif yang menunjang kemampuan Enterpreneurial mereka. Ada tiga kegiatan yang dilaksanakan dalam Enterpreneurship Day di sekolah, yaitu :
Bussines Plan Compotition kemudian dilanjutkan dengan penjualan produk.
Garage sale dengan menjual barang –barang bekas yang tak berguna tapi masih bagus.
Jingle Compotision Festival, menciptakan Jingle iklan untuk produk tertentu.
Khususnya untuk Bussines Plan,para siswa diharapkan untuk mengembangkan Enterpreneurial mereka dalam mengembangkan proposal dan merealisasikannya. Beberapa hal yang kami tekankan tentang langkah-langkah membangun kemampuan Enterpreneurship adalah:
Enterpreneurship merupakan kepekaan untuk memanfaatkan sesuatuyang tampaknya tak bernilai menjadi bermanfaat dan bernilai.
Enterpreneur mampu untuk mendeteksi kesempatan untuk berkreasi dan memanfaatkannya.
Enterpreneur mampu untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan membangun suatu kegiatan terorganisir, serta siap melakukan perbuatan yang perlu setiap saat, untuk meningkatkan efisiensi.
Enterpreneur selalu siap mengambil keputusan dengan resiko yang diperhitungkan secara matang, sejauh impact yang diperhitungkan akan cukup berarti, baik secara sosial maupun finansial.
Kegiatan Enterpreneurial harus merupakan suatu kegiatan yang dikelola Secara berkelanjutan (sustainable), bukan sekedar suatu kegiatan dadakan (one soth activity).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penekanan pengelolaan kegiatan bazaar dalam Enterpreneurship day kami geser dari sekedar proses jual beli menjadi suatu proses panjang dan terstruktur sebagaimana layaknya pembangunan suatu organisasi bisnis dijalankan.
Hambatan Implementasi  :
Hambatan kegiatan yang selenggarakan, adalah bahwa kegiatan in merupakan kegiatan lepas yang tidak berkesinambungan (one shot activity), sehingga belum teruji apakah dalam pengelolaan jangka yang lebih panjang mereka akan tetap bisa bertahan. Padahal sustainability adalah suatu ciri-ciri kegiataan Enterpreneurship yang berhasil. Pada akhirnya, kami percaya betapapun sederhana dan tidak sempurnanya kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, ini merupakan suatu contoh bahwa pendidikan Enterpreneurship pantas dilaksanakan di sekolah tanpa perlu merubah kurikulum utama yang diikuti oleh sekolah.
Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan dan MBS
Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.
Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.
Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)” dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2 ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.
Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.
Hambatan Implementasi  :
Hambatan ini berkaitan implementasi konsep MBS.   Setelah sosialisasi dilakukan dan konsep MBS dapat diterima, masih ada persoalan yang menghadang, yakni bagaimana MBS dapat diimplementasikan secara efektif, bagaimana komite sekolah dibentuk dan bekerja sesuai format, bagaimana hubungan dengan   aparat sekolah, dan lain sebagainya.
Membentuk komite sekolah tidak sekedar mengganti nama dari kelembagaan mitra sekolah sebelumnya, yakni BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan).  Pembentukan komite sekolah perlu dilandasi dengan semangat peningkatan peran dan fungsi, serta perluasan keanggotaan.   Kasus yang umum terjadi adalah sekedar ganti nama.
Umumnya komite sekolah yang sudah terbentuk merasa gamang apa yang akan dikerjakan.   Di satu sisi pihak, sekolah tidak merasa perlu membesarkan embrio komite sekolah yang terbentuk.  Di sisi lain anggota komite sekolah (khususnya partisan dari masyarakat) tidak memiliki cukup energi (motivasi, waktu, dan dana) untuk melakukan aktivitas yang nyata, menjalankan peran dan fungsi kelembagaan komite sekolah.
Hambatan implementasi ini memerlukan penetrasi pemberdayaan baik oleh dinas terkait maupun pihak Dewan Pendidikan Daerah Kota Bekasi, melalui aktivitas sosialisasi dan fasilitasi.
3. Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.
Hambatan Implementasi  :
Indikator peran serta tokoh masyarakat dan dunia usaha masih kurang. Temuan ini sejalan dengan temuan pada indikator pembiayaan di mana kebanyakan pembiayaan pendidikan, di luar sumber pemerintah, masih berasal dari orangtua siswa. Menurut sebagian responden gejala rendahnya peranserta tokoh masyarakat dan dunia usaha disebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap pendidikan. Dengan dasar itu, perlu dikembangkan strategi untuk melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam kehidupan sekolah.
Sekolah cukup mengeluhkan minimnya dana yang bersumber dari BP3/Komite Sekolah. Apalagi menurut sebagian responden, dana BP3/Komite Sekolah pada umumnnya baru bersumber dan orangtua anak yang bersekolah,         Sedangkan dari masyarakat luas masih sangat terbatas. Kondisi ini memang sangat disayangkan karena salah satu tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah adalah agar masyarakat dalam anti luas bertanggung jawab atas maju mundurnya sekolah di lingkungannya, ini berarti diperlukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pembiayaan pendidikan. Karena tanpa ada perubahan seperti itu, maka pembentukan komite sekolah pada dasarnya hanyalah pergantian nama dari BP3.

1. TEORI KEPEMIMPINAN YANG PALING COCOK UNTUK DITERAPKAN PADA PENDIDIKAN DI NEGARA KITA.

kepemimpinan memiliki beberapa implikasi. Antara lain: Pertama: kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan (followers). Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan atau bawahan, kepemimpinan tidak akan ada juga. Kedua: seorang pemimpin yang efektif adalah  seseorang yang dengan kekekuasaanannya (his or her power) mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan.

Manajerial Robert Blake dan Jane Mouton mengembangkan kisi-kisi manajerial dengan dua sumbu yaitu perhatian pada orang dan perhatian pada produksi. Perhatian pada orang dan produksi yang tinggi  bersimbol (9,9), sedangkan perhatian pada oran dan produksi yang rendah diberi simbol (1,1). Simbol (1,9),(9,1), (5,5) merupakan simbol diantara keduanya. Gaya kepemimpinan (9,9) merupakan gaya kepemimpinan yang paling efektif.

Jadi menurut saya teori kepemimpinan yang paling cocok adalalah TEORI KEPEMIMPINAN KONTEMPORER Kepemimpinan Kharismatik Karisma merupakan sebuah atribusi yang berasal dari proses interaktif antara pemimpin dan para pengikut. Atribut-atribut karisma antara lain rasa percaya diri, keyakinan yang kuat, sikap tenang, kemampuan berbicara dan yang lebih penting adalah bahwa atribut-atribut dan visi pemimpin tersebut relevan dengan kebutuhan para pengikut. Kepemimpinan Transformasional Pemimpin pentransformasi (transforming leaders) mencoba menimbulkan kesadaran para pengikut dengan mengarahkannya kepada cita-cita dan nilai- nilai moral yang lebih tinggi.

Humanistik dengan para pelopor Argryris, Blake dan Mouton, Rensis Likert, dan Douglas McGregor. Teori ini secara umum berpendapat, secara alamiah manusia merupakan “motivated organism”. Organisasi memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Fungsi dari kepemimpinan adalah memodifikasi organisasi agar individu bebas untuk merealisasikan potensi motivasinya didalam memenuhi kebutuhannya dan pada waktu yang sama sejalan dengan arah tujuan kelompok. Teori Harapan-Reinforcement untuk mencapai peran. Dikemukakan, interaksi antar anggota dalam pelaksanaan tugas akan lebih menguatkan harapan untuk tetap berinteraksi. Jadi, peran individu ditentukan oleh harapan bersama yang dikaitkan dengan penampilan dan interaksi yang dilakukan Atas dasar teori diatas, House pada tahun 1970 mengembangkan Teori Kepemimpinan yang Motivasional. Fungsi motivasi menurut teori ini untuk meningkatkan asosiasi antara cara-cara tertentu yang bernilai positif dalam mencapai tujuan dengan tingkahlaku yang diharapkan dan meningkatkan penghargaan bawahan akan pekerjaan yang mengarah pada tujuan

2. POWER ( KEKUASAAN )

a. Power ( kekuasaan ) adalah: Pada tahun 1962, French dan Raven telah membahagikan sumber   kekuasaan kepada lima bahagian di mana sumber-sumber ini mempunyai perbezaan yang ketara dan mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri dalam situasi-situasi tertentu. Sumber-sumber kekuasaan yang dikemukakan French dan Raven ialah kekuasaan ganjaran, kekuasaan paksaan, kekuasaan sah, kekuasaan rujukan, dan kekuasaan pakar (Campbell, 1988).

Authority adalah merupakan sesuatu yang tercapai apabila seseorang mendapat kekuasaan yang sah (legitimate power). Hal ini mengaitkan kedudukan atau jawatan seseorang individu dalam sesebuah organisasi terutamanya organisasi formal. Oleh itu, autoriti yang ada pada individu tersebut membolehkannya menjadi pemimpin kepada organisasi itu kerana kedudukan dan jawatan yang disandang olehnya seterusnya menentukan pengurusan sesebuah organisasi itu berjalan dengan lancar.  Oleh itu, autoriti dikatakan sesuatu yang amat penting dalam sesebuah organisasi bagi menentukan kelancaran dan keberkesanan sesuatu proses terutamanya dalam organisasi formal. Organisasi yang berjaya dapat dilihat apabila seseorang pemimpin diiktiraf mempunyai hak dan kekuasaan dalam menentukan tanggungjawab dan peranan orang bawahan dan mereka juga mampu menurut perintah. Dengan kata lain, keberkesanannya berdasarkan pengiktirafan orang bawahan. Pemimpin yang mempunyai autoriti yang berkesan menyebabkan orang bawahan tidak merasa sangsi akan kebolehan ketua mereka dan dengan itu, seseorang pemimpin haruslah berkorban menjaga imej dan kedudukannya dengan memperlihatkan perilaku serta tindak-tanduk baik dan rasional. Kekuasaan sah atau kekuasaan pentadbir iaitu autoriti yang ada pada pemimpin dan kekuasaan kepakaran merupakan langkah terbaik untuk dipraktikkan dalam sesebuah organisasi formal terutamanya sebagai medium untuk memberi arahan kepada orang bawahan tetapi untuk kesan terbaik, hanya satu kekuasaan perlu dipraktikkan dalam situasi tertentu.

Influence adalah: merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Studi tentang kekuasaan dan dampaknya merupakan hal yang penting dalam manajemen. Karena kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, maka mungkin sekali setiap interaksi dan hubungan sosial dalam suatu organisasi melibatkan penggunaan kekuasaan. Cara pengendalian unit organisasi dan individu di dalamnya berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan manager yang menginginkan peningkatan jumlah penjualan adalah kemampuan untuk meningkatkan penjualan itu.

Kekuasaan melibatkan hubungan antara dua orang atau lebih. Dikatakan A mempunyai kekuasaan atas B, jika A dapat menyebabkan B melakukan sesuatu di mana B tidak ada pilihan kecuali melakukannya. Kekuasaan selalu melibatkan interaksi sosial antar beberapa pihak, lebih dari satu pihak. Dengan demikian seorang individu atau kelompok yang terisolasi tidak dapat memiliki kekuasaan karena kekuasaan harus dilaksanakan atau mempunyai potensi untuk dilaksanakan oleh orang lain atau kelompok lain

b. Bentuk dan sumber kekuasaan yang berkaitan dengan organisasi adalah:

  • KEKUASAAN GANJARAN (REWARD POWER)

Kekuasaan Ganjaran bermaksud seorang individu atau pentadbir yang mempunyai kelebihan untuk memberi ganjaran atau hadiah kepada kakitangan yang menurut arahannya. Kekuasaan ganjaran ini dianggap sebagai satu kekuasaan yang positif yang boleh menyebabkan perubahan dalam tingkahlaku dan perlakuan seseorang. Dengan kata lain ia merupakan pengukuhan positif. Namun kekuasaan ini ada had dan batasannya untuk membolehkan seseorang itu bertindakbalas darinya. Ia juga kekuasaan yang dapat mengawal pekerja melalui hadiah ganjaran bonus atau menjanjikan pelbagai bentuk insentif yang boleh membawa perubahan positif kepada para pekerja atau ahli-ahli dalam organisasi tersebut. Kadangkala berbentuk memberi tugas dan cabaran baru kepada seseorang yang menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan dan baik di samping memberikan ganjaran atau hadiah sampingan.

  • KEKUASAAN PAKSAAN (COERCIVE POWER)

Juga dikenali sebagai kekuasaan dendaan. Kekuasaan ini bersifat negatif kerana biasa perubahan perlakuan seseorang itu bukan atas kehendaknya tetapi lebih kepada ancaman dan dendaan yang akan diberikan oleh pihak atasan bila ianya tidak diikuti. Kekuasaan yang wujud cara ini biasanya tidak akan kekal. Ia dikatakan sebagai kekuasaan kerana ia dapat mengawal pekerja melalui paksaan, dendaan, ancaman dan mungkin juga berbentuk ugutan. Antara bentuk dendaan dan hukuman yang dipraktikkan ialah seperti tidak memberi kenaikan pangkat, menahan kenaikan gaji, menamatkan tugas atau pemberhentian dengan laporan yang negatif.

Pemimpin yang menggunakan kekuasaan paksaan selalunya bergantung kepada kekuatan fizikal dan mental yang ada padanya, dan pemimpin yang mengamalkan kekuasaan ini tidak menghargai keupayaan sebenar yang ada pada kakitangannya. Secara amnya, subordinat akan mengikut arahan pemimpin semata-mata untuk mengelak daripada didenda oleh ketuanya. Maka segala kemahuan ketua akan dituruti. Walau bagaimanapun kekuasaan paksaan mendatangkan rasa tidak puas hati serta menimbulkan kemarahan para pekerja jika didenda dengan sebab yang tidak sepadan atau munasabah dan akhirnya akan menimbulkan konflik dalam organisasi. Seterusnya ia mampu memecahbelahkan organisasi di mana para pekerja dan pemimpin tidak sehaluan. Motivasi dan komitmen subordinat juga menurun jika kekuasaan paksaan dipraktikkan di dalam organisasi sebagai kekuasaan utama. Oleh kerana kekuasaan paksaan memberi pengukuhan negatif kepada orang bawahan, maka kekuasaan paksaan merupakan kekuasaan yang paling lemah untuk membuat kakitangan menurut perintah dan mempunyai hubungan negatif dengan keberkesanan.

  • KEKUASAAN SAH (LEGITIMATE POWER)

Kekuasaan yang sah timbul dari persepsi individu terhadap sesuatu arahan yang diberikan. Adakah arahan itu boleh diberikan oleh seseorang itu kepada orang bawahannya? Jika ianya dapat diterima maka kekuasaan ini menjadi satu kekuasaan yang sah dan tidak akan timbul masalah untuk mereka yang menerimanya melakukan arahan dan tugas yang diberikan itu. Ia terhasil akibat pelantikan seseorang dalam sesebuah organisasi. Kekuasaan yang ada pada seorang itu pula bergantung kepada kedudukannya dalam organisasi tersebut. Kekuasaan sah yang dimaksudkan di sini ialah kekuasaan rasmi yang diperoleh seseorang daripada autoriti pihak atasan melalui penyerahan kekuasaan yang memberikan ia sesuatu kedudukan dalam organisasi . Ia mendapat restu orang yang dipimpin bahawa ketua itu mempunyai hak yang sah untuk mempengaruhi mereka. Keadaan ini timbul dari nilai-nilai budaya, struktur sosial, ataupun kedudukan ketua

Kekuasaan sah dari segi budaya ialah pengiktirafan daripada pengikut disebabkan oleh pemimpin itu lebih veteran dan berkedudukan daripada pengikut dan mempunyai banyak pengalaman dalam aspek struktur sosial dari segi kesetiaannya terhadap organisasi itu. Kekuasaan sah merupakan asas yang penting untuk mendapatkan kepatuhan daripada kakitangan kerana pemimpin diiktiraf oleh kekuasaan yang lebih tinggi tetapi ini tidak menjanjikan keberkesanan organisasi.

  • KEKUASAAN PAKAR (EXPERT POWER)

Kekuasaan ini timbul apabila A mempunyai sumber dari segi kepakaran, kemahiran dan pengetahuan yang tinggi dari pandangan B. Maka apa yang diberikan dan diharapkan oleh A ke atas B akan dituruti dengan mudahnya. Kekuasaan pakar di peroleh oleh mereka yang mempunyai pengetahuan atau kemahiran dalam bidang-bidang tertentu contohnya guru matematik mahir dalam bidangnya dan kemungkinan besar tidak mahir dalam bidang lain seperti mata pelajaran geografi. Seseorang mungkin dikatakan mempunyai kekuasaan pakar apabila dia mengetahui secara mendalam tentang sesuatu perkara atau bidang yang diceburi dan amat sukar ditandingi oleh orang lain. Kebiasaannya pendapat mereka ini didengar dalam satu tindakan yang berkaitan dengan bidang yang memang merupakan kepakarannya. Pentadbir mempunyai kekuasaan kepakaran apabila mereka faham bagaimana hendak mengajar tau bagaimana untuk mengendalikan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru. Seorang pentadbir atau pemimpin yang tidak memahami dan menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan ini dan juga kekuasaan pejabat sah akan hanya menikmati kawasan pengaruh.

  • KEKUASAAN RUJUKAN (REFERENT POWER)

Kekuasaan rujukan adalah sama dengan karisma di mana ia merujuk kepada kebolehan seseorang ketua untuk menggalakkan penggabungan atau penglibatan daripada pengikut-pengikutnya dan lebih kepada kebolehan untuk mempengaruhi orang lain melalui ciri-ciri perlakuan yang ada padanya. Sikap dan kebolehan ini boleh menghasilkan pelbagai tanggapan dan juga dalam kebanyakan hal menyelesaikan masalah. Kekuasaan ini datang dari perasaan dan keinginan pengikut mengenal pasti orang yang lebih berkekuasaan tanpa mengira kesan positif atau negatif. Karisma pemimpin menjadi asas kepada kekuasaan sah dan kekuasaan rujukan. Namun ia bergantung kepada ahli kumpulan yang sanggup menerima, mengenal pasti dan setuju kepada ciri-ciri yang ditunjukkan.

Pemimpin dijadikan sebagai rujukan atau contoh kepada pengikut kerana mempunyai kualiti, karisma dan reputasi yang baik. Apabila dikaitkan dengan karisma, Weber menyatakan ia bukannya bersifat ketuhanan tetapi kualiti luar biasa pada sifatnya yang dipenuhi dengan tenaga, keyakinan, wawasan masyarakat akan datang. Karisma memainkan peranan yang sedikit dengan unsur-unsur kecantikan dan kegagahan fiskal.

c. pemimpin yang efektif mengandalkan kekuasaan dan keahlianya untuk mempengaruhi bawahanya karena:

Seorang pemimpin yang efektif harus mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dan memlkul tanggung jawab atas aklbat dan resiko yang timbul sebagai konsekwensi daripada keputusan yang diambilnya Tentunya dalam mengambil keputusan.

Seorang pemimpin harus punya pengetahuan, keterampilan, informasi yang mendalam dalam proses menyaring satu keputusan yang tepat. Disamping itu, seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan segala tingkah laku dari bawahan sedemikian rupa sehingga segala tingkah laku bawahan sesuai dengan keinginan pimpinan yang bersangkutan. Untuk itu seorang pemimpin setidaknya harus memiliki kriteria-kriteria tertentu, misalnya kemampuan bisa “perceptive” dan objektif.

Dalam mengarahkan dan memotivasi bawahan agar melakukan pekerjaan dengan sesuai, seorang pemimpin bisa memilih suatu gaya kepemimpinan tertentu apakah gaya autokratis, gaya partisipatif dan bahkan gaya Free Rein yang sesuai dengan situasi dan lingkungan para bawahan. Hanya dengan jalan demikian pencapaian tujuan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Pemimpin yang efektif kelihatannya tidak mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan mereka yang tidak efektif sehingga para ahli perilaku management tidak lagi meneliti tentang apa persayaratan ( kriteria ) seorang pemimpin yang efektif melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif.Bagaimana mereka mendelegan tugas,bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan Seorang pemimpin memang harus memiliki Kwalitas tertentu ( Kriteria tertentu ) namun disamping itu ada suatu cara terbaiak untuk memimpin tidak seperti kwalitas pemimpin, maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Perilaku pemimpin ini disebut juga Gaya Kepemimpinan ( Style of Leadership ). Berbagai gaya kepemimpinan telah diteliti dan ditemukan bahwa setiap pemimpin telah diteliti dan ditemukan bahwa setiap pemimpin bisa mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, dan tidak mesti suatu gaya kepemimpinan yang satu lebih baik atau lebih jelek daripada gaya kepemimpinan yang lainya. Para ahli mencoba mengelompokkan gaya kepemimpinan dengan menggunakan sutu dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang dirasakan harus dilakukakan oleh pemimpin, Kewjiban yang pimpinan harapakan diterima oleh bawahan dan falsafah yang dianut oleh pimpinan untuk pengembangan dan pemenuhan harapan para bawahan.

d. hubungan sumber kekuasaan, gaya kepemimpinan dan tingkat kematangan  bawahan

Butchatsky (1996), “leadership is defined as the purposeful behaviour of influencing others to contribute to a commonly agreed goal for the benefit of individual as well as the organization or common good”. Menurut definisi tersebut, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi Anderson (1988), “leadership means using power to influence the thoughts and actions of others in such a way that achieve high performance”.

Jadi menurut saya teori kepemimpinan yang paling cocok adalalah Pendekatan Kontingensi (Contigensy  Theory) model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian  yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987). Menurut Fiedler, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiga faktor ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. Ketiga faktor (dimensi) tersebut adalah: hubungan antara pemimpin dan bawahan (leader-member relations), struktur tugas (the task structure) dan kekuatan posisi (position power).

Model Fiedler (Lanjutan), Fiedler membuat dua gaya kepemimpinan yaitu: Orientasi kerja  Orientasi hubungan karyawan Fiedler mengukur gaya kepemimpinan dengan menggunakan dua cara:  Skala teman kerja yang paling tidak disukai Kesamaan yang diasumsikan antara pihak yang diasumsikan Efektivitas kepemimpinan berbeda-beda tergantung situasi (yang dilihat dari ketiga dimensi tersebut). Model Kepemimpinan Hersey dan Blanchard Dengan menggunakan dua sumbu perilaku kerja (memberikan pengarahan kerja) dan perilaku hubungan (memberikan dukungan kerja), disusun matriks dengan empat kuadran. Gaya kepemimpinan yang efektif tergantung kesiapan karyawan, dalam hal ini akan bergerak dari situasi 1,2,3 dan 4, dimana  Situasi 1 adalah perilaku kerja tinggi dan perilaku hubungan yang rendah , Situasi 2 adalah perilaku kerja tinggi dan perilaku hubungan yang tinggi , Situasi 3 adalah perilaku kerja rendah dan perilaku hubungan tinggi ,  Situasi 4 adalah perilaku kerja rendah dan perilaku hubungan yang rendah

Orang-orang yang berada pad pucuk pimpinan suatu organisasi seperti manajer, direktur, kepala dan sebagainya, memiliki kekuasaan power) dalam konteks mempengaruhi perilaku orang-orang yang secara struktural organisator berada di bawahnya.  Sebagian pimpinan menggunakan kekuasaan dengan efektif, sehingga mampu menumbuhkan motivasi bawahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik.  Namun, sebagian  pimpinan lainnya tidak mampu memakai kekuasaan dengan efektif, sehingga aktivitas untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas tidak dapat dilakukan dengan baik.  Oleh karena itu, sebaiknya kita bahas secara erperinci tentang jenins-jenis kekuasaan yang sering digunakan dalam suatu organisasi.

  1. e. Kekuasaan kepala sekolah dalam konteks MBS

1        Perencanaan dan evaluasi program sekolah. Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri.

2        Pengelolaan kurikulum. Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

3        Pengelolaan proses belajar mengajar. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.

4        Pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sangsi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

5        Pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian dan kemutakhirannya terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar.

6        Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

7        Pelayanan siswa. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

8        Hubungan sekolah dan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dan msyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

9        Pengelolaan iklim sekolah. Iklim sekolah yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah dan yang diperlukan adalah peningakatan intensitas dan ekstensitasnya.

Menurut Wohlstetter dan Mohrman terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan yang pada hakikatnya merupakan inti dan isi dari MBS yaitu power/authority, knowledge, information dan reward. Keempatnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan menuntut kehadirannya (Mohrman at. al, op.ct, hh. 37-47)

1        Kekuasaan/kewenangan (power/authority) harus didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung yaitu melalui dewan sekolah. Sedikitnya terhadap tiga bidang penting yaitu budget, personnel dan curriculum. Termasuk dalam kewenangan ini adalah menyangkut pengangkatan dan pemperhentian kepala sekolah, guru dan staff sekolah.

2        Pengetahuan (knowledge) juga harus didesentralisasikan sehingga sumberdaya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu didesentralisasikan meliputi: keterampilan yang terkait dengan pekerjaan secara langsung (job skills), keterampilan kelompok (teamwork skills) dan pengetahuan keorganisasian (organizational knowledge). Keterampilan kelompok diantaranya adalah pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan keterampilan berkomunikasi. Termasuk dalam pengetahuan keorganisasian adalah pemahaman lingkungan dan strategi merespon perubahan.

3        Hakikat lain yang harus didensentralisasikan adalah informasi (information). Pada model sentralistik informasi hanya dimiliki para pimpinan puncak, maka pada model MBS harus didistribusikan ke seluruh constituent sekolah bahkan ke seluruh stakeholder. Apa yang perlu disebarluaskan? Antara lain berupa visi, misi, strategi, sasaran dan tujuan sekolah, keuangan dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja sekolah dan para pelanggannya. Penyebaran informasi bisa secara vertikal dan horizontal baik dengan cara tatap muka maupun tulisan.

4        Pengaharhaan (reward) adalah hal penting lainnya yang harus didesentralisasikan. Penghargaan bisa berupa fisik maupun non-fisik yang semuanya didasarkan atas prestasi kerja. Penghargaan fisik bisa berupa pemberian hadiah seperti uang. Penghargaan non-fisik berupa kenaikan pangkat, melanjutkan pendidikan, mengikuti seminar atau konferensi dan penataran.

3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a.   pengertian konseptual pengambilan keputusan adalah:

Pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin . Dalam pelaksanan kegiatan untuk menerjemahkan berbagi keputusan berbagai alternatif dapat dilakukan dan untuk itu pemilihan harus dilakukan.

Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang.Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan . Pemimpin harus memilih diantara alternatif yang ada dan kemungkianan implikasi atau akibat suatu pengambilan keputusan tertentu.

Hakekat Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada hakekatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah . Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan –tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dari pengertian ini dapat diartikan beberapa hal.

  • Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan.
  • Pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu, antara lain : dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi, personnel yang tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil.
  • Sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakekat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas.
  • Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik dan dapat dipercaya.
  • Keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagi alternatif yang ada setelah alternatif-alternatif itu dianalisa secara matang.

b.   Mengidentifikasi berbagai jenis keputusan yang diambil manajer

Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin terikat pada suatu tempat, situasi, orang dan waktu tertentu. Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas.

Jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin berdasarkan internitas masalahnya dapat digolongkan menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang komplek. Masalah yang sederhana ialah masalah yang mengandung ciri-ciri : kecil, berdiri sendiri dan tidak/kurang mempunyai kaitan dengan masalah lain. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran yang luas tetapi cukup dilakukan secara individual, yang umumnya didasarkan kepada pengalaman, informasi yang sederhana dan wewenang yang melekat pada jabatan.

masalah yang komplek yaitu masalah yang mempunyai ciri-ciri : besar, tidak berdiri sendiri sendiri, berkaitan dengan masalah-masalah lain, dan, mempunyai akibat yang luas. Pemecahannya umumnya dilakukan bersamaan antara pimpinan dengan stafnya.

Dilihat dari faktor penyebabnya, masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya (structure problem) dan masalah yang tidak. jelas penyebabnya (unstructured problem). Masalah yang jelas penyebabnya, faktor penyebabnya jelas. bersifat rutin dan biasanya timbul berulang-ulang, sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak rutin dan dibakukan. Proses pengambilan keputusannya pada dasarnya telah ditentukan langkah-langkah tertentu, relatif mudah untuk memperhitungkan hasil serta akibat-akibatnya.

Masalah yang tidak jelas penyebabnya yaitu masalah yang timbul sebagai kasus yang menyimpang dari masalah organisasl yang bersifat umum, faktor penyebabnya tidak jelas. Tehnik pengambilan keputusannya disebut non-programmed decision making technique, dimana diperlukan informasi tambahan, analisa, daya cipta, pertimbangan serta penilaian kasus.

c.  Dimensi pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan antara lain juga diartikan sebagai suatu tehnik memecahkan suatu masalah dengan mempergunakan tehnik-tehnik ilmiah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada 7 langkahyang perlu diambil dalam usaha memecahkan masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Langkah-langkah itu adalah (Siagian SP, 1973) :

  1. Mengetahui hakekat dari pada masalah yang dihadapi, dengan perkataan lain mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya;
  2. Mengumpulkan fakta dan data yang relevant
  3. Mengolah fakta dan data tersebut;
  4. Menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh;
  5. Memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang;
  6. Memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan ;
  7. Menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil.

Ketujuh langkah tersebut seolah-olah mudah untuk diambil, akan tetapi dalam kenyataannya yang telah diuji melalui berbagai eksperimendan penelitian, pengambilan ketujuh langkah itu tidaklah mudah. Implikasinya ialah setiap pimpinan harus terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya mempergunakan tehnik-tehnik ilmiah dimaksud.

d.   Pengambilan keputusan yang dilakukan dan yang dapat diputuskan dalam MBS

Uphoff yang dikutip oleh Tim Pokja MBS (2001:7) mengemukakan bahwa: Kerangka kerja merekontruksi peranserta mengandung tiga dimensi, yaitu konteks, tujuan dan lingkungan. Selanjutnya dihubungkan dengan pembangunan pendidikan negara berkembang. Perlu adanya pengembangan peningkatan peranserta masyarakat yang meliputi: Peranserta dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, memperoleh keuntungan dan dalam mengevaluasi.

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut menetapkan juga bahwa apabila otonomi daerah tingkat II belum mampu menangani bidang- bidang tertentu, maka bidang- bidang tersebut dapat diserahkan kepala daerah  tingkat I selanjutnya menurut Tilaar (2000: 176) bahwa dalam konteks otonomi daerah khususnya bidang pendidikan dampak positif ditetapkan otonomi daerah manajemen pendidikan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah:

  1. Mengembangkan kebudayaan lokal. Dengan demikian masalah pengisian  muatan lokal di daerah- daerah telah merupakan suatu keharusan yang perlu direncanakan, dipersiapkan dan dikembangkan.
  2. Mengembangkan kebudayan nasional sebagai benteng pertahanan menjaring pengaruh- pengaruh kebudayaan global yang negatif dan identitas bangsa yang akan memperkuat ketahanan nasional.
  3. Mengembangkan inisiatif untuk bereksperimen dan bersaing dalam mengembangkan mutu pendidikan nasional menghadapi persaingan global.
  4. Meningkatkan peran masyarakat (swasta) untuk mengembangkan ciri khasnya sebagai sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Secara khusus untuk jenis dan satuan pendidikandi Sekolah berdasarkan konsepsi otonomi daerah tersebut School Based Management atau manajemen Berbasis Sekolah dan Community Based School merupakan tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Dengan demikian sekolah mandiri merupakan suatu bentuk pengelolaan sekolah pada era otonomi daerah sekarang. Dalam kaitannya akan kmandirian sekolah ini diperlukan nilai- nilai baru dan aturan- aturan baru dalam bidang pendidikan.

Ditetapkannya otonomi daerah akan memberikan perubahan dan pengembangan tersendiri dalam segala bidang kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Perubahan dan pengembangan tersebut menurut N.A Amentembun (1994: 10) meliputi:

  1. Perubahan Manajemen Sekolah
  2. Sumber Daya Pendidikan dan
  3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Secara lebih jelasnya perubahan dan pengembangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perubahan Manajemen Sekolah

Perubahan dalam manajemen sekolah berhubungan dengan strukturisasi dari para penyelenggara pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa unsur dari  para penyelenggara pendidikan terdiri dari pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat.sebelum mulai diberlakukannya otonomi daerah strukturisasi yang bersifat vertikal sangat jelas, dengan ditandainya penjenjangan dalam pertanggungjawaban yang sangat nyata dan rinci sesuai dengan kewenangan dari kekuasaan yang harus dilakukan.

Perubahan mendasar dari adanya otonomi daerah erhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ditujukan kepada hal- hal yang menjadi garapan manajemen sekolah.Artinya bahwa baik keuangan, ketenangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab tersendiri dari pihak sekolah, sehingga jelas bahwa sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengelola segala aspek yang menjadi bidang garapannya.

2. Sumber Daya Pendidikan

Pengolaan sumber daya pendidikan gengan diberlakunya otonoi daerah jelas merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak sekolah yang bersangkutan, baik mengenai sumber pendapatan keuangan maupun pengelolaannya. Sebelum pelaksanaan otonomi dearah sumber daya pendidikan ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dari pusat, sedangkan setelah otonomi daerah diberlakukuan pihak sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan sepenuhnya dalam pengambilan atas anggaran pendapatan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan.

Pengembangan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mencari dan menganalisis sumber daya pendidikan pada era otonomi pendidikan dengan menerapkan model ” Manajmen Berbasis Sekolah” tentunya adalah melalui pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat serta berkoloborasi dengan dunia masyarakat industri yang mau dan peduli terhadap kepentingan pendidikan. Oleh karena itu jelas bahwa keberhasilan sekolah dalam menerapkan model ” Manajemen Berbasis Sekolah” tergantung pada kemampuan sekolah untuk meningkatkan suatu kepedulian masyarakat akan arti penting pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dengan  diberlakukannya otonomi daerah,memungkinkan sekolah lebih bebas menentukan cara- cara atau strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan mutu pendidikan, tanpa harus menerima instruksi dari pusat terlebih dahulu. Hal- hal yang dianggap baik untuk meningkatkan mutu pendidikan segera dilakukan sesuai dengan tuntutan dan kemampuan sekolah, sehingga jika suatu kegiatan dianggap baik, maka pihak sekolah segera melakukannya tanpa haus menungguintruksi atau petunjuk dari pusat lagi.

Dengan demikian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang telah dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, memberikan kesempatan pada lembaga pendidikan untuk melaksanakan reformasi. Salah satu bentuk reformasi mengembangkan kemandirian sekolah, sehingga muncul sekolah mandiri, yaitu sekolah di mana kekuasaan ada pada pihak sekolah sendiri: Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif serta orang tua siswa. Untuk itu di dunia pendidikan diperlukan nilai- nilai dan aturan- aturan baru dintaranya pergeseran fungsi pemerintah dari controling ke servising yang menunjukkan bahwa pemerintah jangan terlalu mengutamakan pelaksanaan tugas melalui sistem pengasan yang sangat ketat tetapi harus lebih bersikap memberikan pelayanan terhadap dunia pendidikan. Reformasi ini akan dapat berlangsung dan mencapai tujuan apabila ada dukungan partisipasi aktif dari kalangan orang tua siswa dan masyarakat.

4.   KOMITMEN  ORGANISASI

a.  Gambaran umum tentang komitmen

Meyer dan Allen (1991) merumuskan tiga dimensi komitmen dalam berorganisasi, yaitu: affective, continuance, dan normative. Ketiga hal ini lebih tepat dinyatakan sebagai komponen atau dimensi dari komitmen berorganisasi, daripada jenis-jenis komitmen berorganisasi. Hal ini disebabkan hubungan anggota organisasi dengan organisasi mencerminkan perbedaan derajat ketiga dimensi tersebut.

Affective commitment

Affective commitment berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dengan kegiatan di organisasi. Anggota organisasi dengan affective commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena memang memiliki keinginan untuk itu (Allen & Meyer, 1997).

Continuance commitment

Continuance commitment berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota organisasi dengan continuance commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut (Allen & Meyer, 1997).

Normative commitment

Normative commitment menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi. Anggota organisasi dengan normative commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena merasa dirinya harus berada dalam organisasi tersebut (Allen & Meyer, 1997).

b. pengertian

Ada dua pendekatan dalam merumuskan definisi komitmen dalam berorganisasi. Yang pertama melibatkan usaha untuk mengilustrasikan bahwa komitmen dapat muncul dalam berbagai bentuk, maksudnya arti dari komitmen menjelaskan perbedaan hubungan antara anggota organisasi dan entitas lainnya (salah satunya organisasi itu sendiri). Yang kedua melibatkan usaha untuk memisahkan diantara berbagai entitas di mana individu berkembang menjadi memiliki komitmen. Kedua pendekatan ini tidak compatible namun dapat menjelaskan definisi dari komitmen, bagaimana proses perkembangannya dan bagaimana implikasinya terhadap individu dan organisasi (Meyer & Allen, 1997).

Sebelum munculnya kedua pendekatan tersebut, ada suatu pendekatan lain yang lebih dahulu muncul dan lebih lama digunakan, yaitu pembedaan berdasarkan attitudinal commitment atau pendekatan berdasarkan sikap dan behavioral commitment atau pendekatan berdasarkan tingkah laku (Mowday, Porter, & Steers, 1982; Reichers; Salancik; Scholl; Staw dalam Meyer & Allen, 1997). Pembedaan yang lebih tradisional ini memiliki implikasi tidak hanya kepada definisi dan pengukuran komitmen, tapi juga pendekatan yang digunakan dalam berbagai penelitian perkembangan dan konsekuensi komitmen. Mowday et al. (Meyer & Allen, 1997) menjelaskan kedua pendekatan itu sebagai berikut. Attitudinal commitment berfokus pada proses bagaimana seseorang mulai memikirkan mengenai hubungannya dalam organisasi atau menentukan sikapnya terhadap organisasi. Dengan kata lain hal ini dapat dianggap sebagai sebuah pola pikir di mana individu memikirkan sejauh mana nilai dan tujuannya sendiri sesuai dengan organisasi di mana ia berada. Sedangkan behavioral commitment berhubungan dengan proses di mana individu merasa terikat kepada organisasi tertentu dan bagaimana cara mereka mengatasi setiap masalah yang dihadapi.

Penelitian mengenai attitudinal commitment melibatkan pengukuran terhadap komitmen (sebagai sikap atau pola pikir), bersamaan dengan variable lain yang dianggap sebagai penyebab, atau konsekuensi dari komitmen (Buchanan & Steers dalam Meyer & Allen, 1997). Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa komitmen yang kuat menyebabkan terjadinya tingkah laku anggota organisasi sesuai dengan yang diharapkan (dari perspektif organisasi), seperti anggota organisasi jarang untuk tidak hadir dan perpindahan ke organisasi lain lebih rendah, dan produktivitas yang lebih tinggi. Tujuan yang kedua menunjukkan karakteristik individu dan situasi kondisi seperti apa yang mempengaruhi perkembangan komitmen berorganisasi yang tinggi.

Dalam behavioral commitment anggota dipandang dapat menjadi berkomitmen kepada tingkah laku tertentu, daripada pada suatu entitas saja. Sikap atau tingkah laku yang berkembang adalah konsekuensi komitmen terhadap suatu tingkah laku. Contohnya anggota organisasi yang berkomitmen terhadap organisasinya, mungkin saja mengembangkan pola pandang yang lebih positif terhadap organisasinya, konsisten dengan tingkah lakunya untuk menghindari disonansi kognitif atau untuk mengembangkan self-perception yang positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kondisi yang seperti apa yang membuat individu memiliki komitmen terhadap organisasinya (Kiesler & Salancik dalam Meyer & Allen, 1997).

Komitmen dianggap sebagai psychological state, namun hal ini dapat berkembang secara retrospektif (sebagai justifikasi terhadap tingkah laku yang sedang berlangsung) sebagaimana diajukan pendekatan behavioral, sama seperti juga secara prospektif (berdasarkan persepsi dari kondisi saat ini atau di masa depan di dalam organisasi) sebagaimana dinyatakan dalam pendekatan attitudinal (Meyer & Allen, 1997).

Meyer dan Allen (1991) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Berdasarkan definisi tersebut anggota yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan lebih dapat bertahan sebagai bagian dari organisasi dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi.

Penelitian dari Baron dan Greenberg (1990) menyatakan bahwa komitmen memiliki arti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilainilai perusahaan, di mana individu akan berusaha dan berkarya serta memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di perusahaan tersebut.

Berdasarkan berbagai definisi mengenai komitmen terhadap organisasi maka dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap organisasi merefleksikan tiga dimensi utama, yaitu komitmen dipandang merefleksikan orientasi afektif terhadap organisasi, pertimbangan kerugian jika meninggalkan organisasi, dan beban moral untuk terus berada dalam organisasi (Meyer & Allen, 1997).

c.   Prilaku/sikap yang termasuk komitmen adalah:

Individu dengan affective commitment yang tinggi memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap organisasi, hal ini berarti bahwa individu tersebut akan memiliki motivasi dan keinginan untuk berkontribusi secara berarti terhadap organisasi dibandingkan individu dengan affective commitment yang lebih rendah.

Berdasarkan beberapa penelitian affective commitment memiliki hubungan yang sangat erat dengan seberapa sering seorang anggota tidak hadir atau absen dalam organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal role-job performance, atau hasil pekerjaan yang dilakukan, individu dengan affective commitment akan bekerja lebih keras dan menunjukkan hasil pekerjaan yang lebih baik dibandingkan yang komitmennya lebih rendah. Kim dan Mauborgne (Allen & Meyer, 1997) menyatakan individu dengan affective commitment tinggi akan lebih mendukung kebijakan perusahaan dibandingkan yang lebih rendah. Affective commitment memiliki hubungan yang erat dengan pengukuran self-reported dari keseluruhan hasil pekerjaan individu (e.g., Bycio, Hackett, & Allen; Ingram, Lee, & Skinner; Leong, Randall, & Cote; Randal, Fedor, & Longenecker; Sager & Johnston dalam Allen & Meyer, 1997).

Berdasarkan penelitian yang didapat dari self-report tingkah laku (Allen & Meyer; Meyer et al.; Pearce dalam Allen & Meyer, 1997) dan assesment tingkah laku (e.g., Gregersen; Moorman et al.; Munene; Shore & Wayne dalam Allen & Meyer, 1997) karyawan dengan affective commitment yang tinggi memiliki tingkah laku organizational citizenship yang lebih tinggi daripada yang rendah.

Berdasarkan penelitian Ghirschman (1970) dan Farrell (1983), Meyer et al. (1993) meneliti tiga respon ketidakpuasan, yaitu voice, loyalty, dan neglect. Dalam penelitian yang diadakan pada perawat, affective commitment ditemukan memiliki hubungan yang positif dengan keinginan untuk menyarankan suatu hal demi kemajuan (voice) dan menerima sesuatu hal sebagaimana adanya mereka (loyalty) dan berhubungan negatif dengan tendency untuk bertingkah laku pasif ataupun mengabaikan situasi yang tidak memuaskan (neglect).

Individu dengan affective commitment yang tinggi cenderung untuk melakukan internal whistle-blowing (yaitu melaporkan kecurangan kepada bagian yang berwenang dalam perusahaan) dibandingkan external whistle-blowing (yaitu melaporkan kecurangan atau kesalahan perusahaan pada pihak yang berwenang).

Berdasarkan beberapa penelitian affective commitment yang tinggi berkorelasi negatif dengan keadaan stress yang dialami anggota organisasi (Begley & Czajka; Jamal; Ostroff & Kozlowski; Reilly & Orsak dalam Allen & Meyer, 1997).

Indikator Continuance commitment

Individu dengan continuance commitment yang tinggi akan bertahan dalam organisasi, bukan karena alasan emosional, tapi karena adanya kesadaran dalam individu tersebut akan kerugian besar yang dialami jika meninggalkan organisasi. Berkaitan dengan hal ini, maka individu tersebut tidak dapat diharapkan untuk memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi pada organisasi. Jika individu tersebut tetap bertahan dalam organisasi, maka pada tahap selanjutnya individu tersebut dapat merasakan putus asa dan frustasi yang dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Meyer & Allen (1991) menyatakan bahwa continuance commitment tidak berhubungan atau memiliki hubungan yang negatif pada kehadiran anggota organisasi atau indikator hasil pekerjaan selanjutnya, kecuali dalam kasus-kasus di mana job retention jelas sekali mempengaruhi hasil pekerjaan.

Individu dengan continuance commitment yang tinggi akan lebih bertahan dalam organisasi dibandingkan yang rendah (Allen & Meyer, 1997). Continuance commitment tidak mempengaruhi beberapa hasil pengukuran kerja (Angle & Lawson; Bycio et al.; Morrman et al. dalam Allen & Meyer, 1997). Berdasarkan beberapa penelitian continuance commitment tidak memiliki hubungan yang sangat erat dengan seberapa sering seorang anggota tidak hadir atau absen dalam organisasi.

Continuance commitment tidak berhubungan dengan tingkah laku organizational citizenship (Meyer et al., dalam Allen & Meyer, 1997), sedangkan dalam penelitian lain, kedua hal ini memiliki hubungan yang negatif. Continuance commitment juga dianggap tidak berhubungan dengan tingkah laku altruism ataupun compliance, di mana kedua tingkah laku tersebut termasuk ke dalam organizational citizenship ataupun extra-role.

Komitmen juga berhubungan dengan bagaimana anggota organisasi merespon ketidakpuasannya dengan kejadian-kejadian dalam pekerjaan (Allen & Meyer, 1997). Continuance commitment tidak berhubungan dengan kecenderungan seorang anggota organisasi untuk mengembangkan suatu situasi yang tidak berhasil ataupun menerima suatu situasi apa adanya (Allen & Meyer, 1997). Hal menarik lainnya, semakin besar continuance commitment seseorang, maka ia akan semakin bersikap pasif atau membiarkan saja keadaan yang tidak berjalan dengan baik.

Indikator Normative commitment

Individu dengan normative commitment yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa adanya suatu kewajiban atau tugas. Meyer & Allen (1991) menyatakan bahwa perasaan semacam itu akan memotivasi individu untuk bertingkahlaku secara baik dan melakukan tindakan yang tepat bagi organisasi. Namun adanya normative commitment diharapkan memiliki hubungan yang positif dengan tingkah laku dalam pekerjaan, seperti job performance, work attendance, dan organizational citizenship. Normative commitment akan berdampak kuat pada suasana pekerjaan (Allen & Meyer, 1997).

Hubungan antara normative commitment dengan ketidakhadiran seseorang jarang sekali mendapat perhatian. Normative commitment dianggap memiliki hubungan dengan tingkat ketidakhadiran dalam suatu penelitian (Meyer et al., dalam Allen & Meyer, 1997). Namun suatu penelitian lain menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variable tersebut (Hackett et al.; Somers dalam Allen & Meyer, 1997).

Sedikit sekali penelitian yang mengukur normative commitment dan role-job performance. Berdasarkan hasil penelitian normative commitment berhubungan positif dengan pengukuran hasil kerja (Randall et al., dalam Allen & Meyer, 1997) dan pengukuran laporan kerja dari keseluruhan pekerjaan (Ashfort & Saks dalam Allen & Meyer, 1997).

Normative commitment memiliki hubungan dengan tingkah laku organizational citizenship (Allen & Meyer, 1997). Walaupun demikian hubungan antara normative commitment dengan tingkah laku extra-role lebih lemah jika dibandingkan affective commitment.

Berdasarkan beberapa penelitian, sama seperti affective commitment, normative commitment yang tinggi berkorelasi negatif dengan keadaan stress anggota organisasi (Begley & Czajka; Jamal; Ostroff & Kozlowski; Reilly & Orsak dalam Allen & Meyer, 1997).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan hubungan yang negatif antara komitmen terhadap organisasi dengan intensi untuk meninggalkan organisasi dan actual turnover (Allen & Meyer; Mathieu & Zajac; Tett & Meyer dalam Allen & Meyer, 1997). Meskipun hubungan terbesar terdapat pada affective commitment, terdapat pula hubungan yang signifikan antara komitmen dan turnover variable diantara ketiga dimensi komitmen (Allen & Meyer, 1997). Sebagian besar organisasi menginginkan anggota yang berkomitmen, dan tidak hanya bertahan dalam organisasi saja.

d.   Pengaruh visi, misi dan motivasi dalam komitmen

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen dalam berorganisasi karakteristik pribadi individu, karakteristik organisasi, dan pengalaman selama berorganisasi (Allen & Meyer, 1997). Yang termasuk ke dalam karakteristik organisasi adalah struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan. Karakteristik pribadi terbagi ke dalam dua variabel, yaitu variabel demografis; dan variabel disposisional. Variabel demografis mencakup gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Dalam beberapa penelitian ditemukan adanya hubungan antara variabel demografis tersebut dan komitmen berorganisasi, namun ada pula beberapa penelitian yang menyatakan bahwa hubungan tersebut tidak terlalu kuat (Aven Parker, & McEvoy; Mathieu & Zajac dalam Allen & Meyer, 1997).

Variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi (Allen & Meyer, 1997). Hal-hal lain yang tercakup ke dalam variabel disposisional ini adalah kebutuhan untuk berprestasi dan etos kerja yang baik (Buchanan dalam Allen & Meyer, 1997). Selain itu kebutuhan untuk berafiliasi dan persepsi individu mengenai kompetensinya sendiri juga tercakup ke dalam variabel ini. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi, karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut (Allen & Meyer, 1997).

Sedangkan pengalaman berorganisasi tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi, perannya dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor atau pemimpinnya (Allen & Meyer, 1997).

e.   Membangun komitmen prilaku organisasi pendidikan

Komitmen dalam berorganisasi dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor, baik dari organisasi, maupun dari individu sendiri. Dalam perkembangannya affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment , masing-masing memiliki pola perkembangan tersendiri (Allen & Meyer, 1997).

Proses terbentuknya Affective commitment

Ada beberapa penelitian mengenai antecedents dari affective commitment. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan tiga kategori besar. Ketiga kategori tersebut yaitu :

  1. Karakterisitik Organisasi. Karakteristik organisasi yang mempengaruhi perkembangan affective commitment adalah sistem desentralisasi (bateman & Strasser, 1984; Morris & Steers, 1980), adanya kebijakan organisasi yang adil, dan cara menyampaikan kebijakan organisasi kepada individu (Allen & Meyer, 1997). Dalam penelitian ini karakteristik organisasi gereja yang dilihat adalah aliran gereja yang digunakan, bagaimana praktek kelompok sel dalam gereja tersebut dan bagaimana kedudukan kelompok sel sebagai strategi gereja.
  2. Karakteristik Individu. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa gender mempengaruhi affective commitment, namun ada pula yang menyatakan tidak demikian (Aven, Parker, & McEvoy; Mathieu &Zajac dalam Allen & Meyer, 1997). Selain itu usia juga mempengaruhi proses terbentuknya affective commitment, meskipun tergantung dari beberapa kondisi individu sendiri (Allen & Meyer, 1993), organizational tenure (Cohen; Mathieu & Zajac dalam Allen & Meyer, 1997), status pernikahan, tingkat pendidikan, kebutuhan untuk berprestasi, etos kerja, dan persepsi individu mengenai kompetensinya (Allen & Meyer, 1997)
  3. Pengalaman Kerja. Pengalaman kerja individu yang mempengaruhi proses terbentuknya affective commitment antara lain Job scope, yaitu beberapa karakteristik yang menunjukkan kepuasan dan motivasi individu (Hackman & Oldham, 1980 dalam Allen & Meyer, 1997). Hal ini mencakup tantangan dalam pekerjaan, tingkat otonomi individu, dan variasi kemampuan yang digunakan individu. Selain itu peran individu dalam organisasi tersebut (Mathieu & Zajac, 1990 dalam Allen & Meyer, 1997) dan hubungannya dengan atasan. Pengalaman berorganisasi individu didapatkan dari pelayanan yang dilakukannya dalam gereja tersebut dan juga interaksinya dengan anggota gereja lain seperti pemimpinnya.

Proses terbentuknya Continuance commitment

Continuance commitment dapat berkembang karena adanya berbagai tindakan atau kejadian yang dapat meningkatkan kerugian jika meninggalkan organisasi. Beberapa tindakan atau kejadian ini dapat dibagi ke dalam dua variable, yaitu investasi dan alternatif. Selain itu proses pertimbangan juga dapat mempengaruhi individu (Allen & Meyer, 1997).

Investasi termasuk sesuatu yang berharga, termasuk waktu, usaha ataupun uang, yang harus individu lepaskan jika meninggalkan organisasi. Sedangkan alternatif adalah kemungkinan untuk masuk ke organisasi lain. Proses pertimbangan adalah saat di mana individu mencapai kesadaran akan investasi dan alternatif, dan bagaimana dampaknya bagi mereka sendiri (Allen & Meyer, 1997).

Investasi dan alternatif yang dialami individu dalam organisasi gereja berbeda dengan organisasi lain. Investasi dan alternatif yang terjadi lebih terkait dengan kegiatan-kegiatan khas gereja dibandingkan keuntungan materi atau kedudukan yang bisa didapat dari organisasi profit biasa.

Proses terbentuknya Normative commitment

Wiener (Allen & Meyer, 1997) menyatakan normative commitment terhadap organisasi dapat berkembang dari sejumlah tekanan yang dirasakan individu selama proses sosialisasi (dari keluarga atau budaya) dan selama sosialisasi saat individu baru masuk ke dalam organisasi. Selain itu normative commitment juga berkembang karena organisasi memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi individu yang tidak dapat dibalas kembali (Allen & Meyer; Scholl dalam Allen & Meyer, 1997). Faktor lainnya adalah adanya kontrak psikologis antara anggota dengan organisasinya (Argyris; Rousseau; Schein dalam Allen & Meyer, 1997). Kontrak psikologis adalah kepercayaan dari masing-masing pihak bahwa masing-masing akan timbal balik memberi.

5.  MORAL DAN ETIK

a.  Makna konseptual tentang moral dan etik

Etika itu sendiri merupakan salah satu disiplin pokok dalam filsafat, ia merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar berhasil menjadi sebagai manusia (Franz Magnis-Suseno :1999)

Etika (ethics) yang berasal dari bahasa Yunani ethikos mempunyai beragam arti : petama, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, ugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, pencairan ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, pencairan kehidupan yang baik secara moral (Tim Penulis Rasda Karya : 1995)

Menurut K. Bertens dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga; Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-niai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk

Menurut Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Masalah tentang moral dan  etika dalam pelayanan publik di Indonesia  dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri.

Elemen ini harus diperhatikan dalam setiap fase pelayanan publik mulai dari penyusunan kebijakan pelayanan, desain struktur organisasi pelayanan, sampai pada manajemen pelayanan untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan tersebut. Dalam konteks ini, pusat perhatian ditujukan kepada aktor yang terlibat dalam setiap fase, termasuk kepentingan aktor-aktor tersebut – apakah para aktor telah benar-benar mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya, dengan menggunakan nilai-nilai moral yang berlaku umum (six great ideas) seperti nilai kebenaran (truth), kebaikan (goodness), kebebasan (liberty), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice), kita dapat menilai apakah para aktor tersebut jujur atau tidak dalam penyusunan kebijakan, adil atau tidak adil dalam menempatkan orang dalam unit dan jabatan yang tersedia, dan bohong atau tidak dalam melaporkan hasil manajemen pelayanan.

Dalam pelayanan publik, perbuatan melanggar moral atau etika sulit ditelusuri dan dipersoalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang orang “membuka rahasia” atau mengancam mereka yang mengadu. Sementara itu, kita juga menghadapi tantangan ke depan semakin berat karena standard penilaian etika pelayanan terus berubah sesuai perkembangan paradigmanya. Dan secara substantif, kita juga tidak mudah mencapai kedewasaan dan otonomi beretika karena penuh dengan dilema. Karena itu, dapat dipastikan bahwa pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus meningkat.

Konsep  Moral Dan Etika Pelayanan Publik

Bertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, salah satu diantaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Filsuf besar Aristoteles, kata Bertens, telah menggunakan kata etika ini dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Bertens juga mengatakan bahwa di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadarminta, etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), istilah etika disebut sebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dengan memperhatikan beberapa sumber diatas, Bertens berkesimpulan bahwa ada tiga arti penting etika, yaitu (1) etika sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan “sistim nilai”; (2) etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan “kode etik”; dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut “filsafat moral”. Pendapat seperti ini mirip dengan pendapat yang ditulis dalam The Encyclopedia of Philosophy yang menggunakan etika sebagai (1) way of life; (2) moral code atau rules of conduct, (Denhardt, 1988).

Salah satu uraian menarik dari Bertens (2000) adalah tentang pembedaan atas konsep etika dari konsep etiket. Etika lebih menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri – yaitu apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, misalnya mengambil barang milik orang tanpa ijin tidak pernah diperbolehkan. Sementara etiket menggambarkan cara suatu perbuatan itu dilakukan manusia, dan berlaku hanya dalam pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain, dan cenderung berlaku dalam kalangan tertentu saja, misalnya memberi sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri merupakan cara yang kurang sopan menurut kebudayaan tertentu, tapi tidak ada persoalan bagi kebudayaan lain. Karena itu etiket lebih bersifat relatif, dan cenderung mengutamakan simbol lahiriah, bila dibandingkan dengan etika yang cenderung berlaku universal dan menggambarkan sungguh-sungguh sikap bathin.

b.   prinsip yang yang dipedomani anggota organisasi

(J.J.W. Neuner dan L.B. Keeling, Modern Office Management, D.B. Taraporevala Sons & Co., Private Ltd, Bombay, 1970,hh,45-49) menyatakan ada delapan prinsip organisasi perkantoran yang esensial meliputi:

1        Prinsip tujuan

Tujuan organisasi perkantoran atau kelompok fungsi dalam organisasi perkantoran mesti dirumuskan dan dimengerti oleh setiap personalis. Tujuan yang dimengerti akan berubah menjadi mitivasi untuk mencapainya.

2        Prinsip kesatuan fungsi

Setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang mesti bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi perkantoran itu. Organisasi perkantoran merupakan suatu system yang terdiri atas sejumlah fungsi yang saling berhubungan dengan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan.

3        Prinsip hubungan individual

Organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang mesti melaksanakan pekerjaan. Kendatipun organisasi perkantoran itu merupakan sebuah system, namun individu-individulah yang menyelesaikan pekerjaannya masing-masing.

4        Prinsip kesederhanaan

Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan atas kesederhanaan dan interelasi yang jelas. Kesederhanaan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya, sedangkan interelasi yang jelas mengurangi keraguan.

5        Prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab

Setiap orang dalam organisasi perkantoran mesti diberi wewenang yang sesuai dengan tugas tanggung jawabnya sehingga ia dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya tersebut.

6.   Prinsip laporan kepada atasan tunggal

Agar tiap personalia mengetahui dengan jelas kepada siapa ia melapor, maka tiap petugas dalm organisasi perkantoran tersebut harus menerima perintah dari dan bertanggung jawab hanya kepada satu orang atasan.

7.   Prinsip kepengawasan dan kepemimpinan

Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif mesti ditegakan sehingga tujuan organisasi perkantoran itu dapat tercapai. Pengawasan yang efektif akan mencegah perubahan arah dalam mencapai tujuan. Sementara itu, pengawasan yang efektif pun merupakan proses belajar bagi organisasi di waktu yang akan datang.

8.   Prinsip jangkauan pengawasan

Agar pengawasan dan kepemimpinan dalam organisasi perkantoran efektif, jangkauan pengawasan di bawah pengawasan langsung dari seorang menejer kantor atau seorang pengawas seyogyanya dibatasi, semakin jauh pengawasan menejer kantor semakin besar kemungkinan menurunnya pertambahan kemampuan pengawasan. Gejala ini melahirkan apa yang disebut hukum semakin berkurangnya tambahan kemampuan pengawasan. Pada awalnya tambahan kemampuan pengawasan itu akan meningkat sampai mencapai titik optimum pengawasan. Setelah itu tambahan kemampuan pengawasan tersebut akan semakin berkurang, hingga akhirnya mencapai titik 0 (bahkan negatif atau kekecauan pengawasan).

DAFTAR PUSTAKA

1. Robert J. Thie Rauf, Effective Management Information Systems, E. Merril Publishing Co, Ohio, USA, 1984

2. Robert Albanese, David D. Van Fleet, Organizational Behavior: A Managerial Viewpoint, Dryden Press, Texas, 1984.

3. Heidjrachman Ranupandojo, Suad Husnan, Manajemen Personalia, BPFE, Yogyakarta, 1996.

4. M. Manulang, Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, 1990.

5. Saul. W. Gellerman, Manajer dan bawahan, Seri Manajemen No 83, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan

Manajemen, (LPPM), 1983.

6. Winardi, Manajemen Personalia, Abardin, Bandung, 1990.

7. Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

8. James. L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnely, organisasi dan Manajemen, Erlangga, Jakarta, 1994.

©

Campbell, Roald F. et. al., 1988. Pengenalan Pentadbiran Pendidikan (Terjemahan), Selangor: Universiti Pertanian Malaysia.

Mathieu, J. E., & Zajac, D.M. (1990) A review and meta analysis of the antecedents, correlates, consequences of organizational commitment. Psychological bulletin. 108, 171-194.

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the worplace theory research and application. California: Sage Publications.

Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steeras, R. (1982). Organizational linkages : the psychology of commitment, absenteeism, and turnover. San Diego, California : Academic Press.

Robbins, S. P. (2003). Organizational behavior (10th ed). New Jersey : Prentice Hall.

Ibrahim Mamat, 1993. Kepimpinan Sekolah: Teori dan Praktis, Kuala Lumpur: Pencetakan Season.

Kepimpinan. (Online) 12 Ogos 2006, http//www.teacherrock.net.

Misteri kuasa karisma. (Online) 12 Ogos 2006, http// http://www.pts.com.my .

M. Ngalim Purwanto dan Sutaadji Djojopranoto, 1975. Administrasi Pendidikan, Jakarta: Penerbit Mutiara.

Punca-punca Utama Kuasa Dalam Organisasi dan Kaedah-kaedah Untuk Mendapatkan Kuasa. (Online) 12 Ogos 2006, http// http://www.myschoolnet.ppk.kpm.my.

Power Defined by Ratzburg, Wilf H. (Online) 12 0gos 2006, http://www.geocities.com/

athens/forum/1650/htmlpower.

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Foo Say Fooi, 2003. Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Satu Langkah Ke Hadapan, Selangor: Universiti Putra Malaysia.

Bertens, K. 2000. Etika. Seri Filsafat Atma Jaya: 15. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Denhardt, Kathryn G. 1988. The ethics of Public Service. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
Henry, Nicholas. 1995. Public Administration and Public Affairs. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International, Inc.
Perry, James L. 1989. Handbook of Public Administration. San Fransisca, CA: Jossey- Bass Limited.
Shafritz, Jay.M. dan E.W.Russell. 1997. Introducing Public Administration. New York, N.Y.: Longman.http://budiutomo79.blogspot.com/2007/11/etika-dalam-pelayanan-publik.html

1. Berdasarkan sifat masalah, rancangan penelitian dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu:

Penelitian historis

menerapkan metode pemecahan yang ilmiah dengan pendekatan historis. Proses penelitiannya meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami, meramalkan atau mengendalikan fenomena atau kelompok fenomena. Penelitian jenis ini kadang-kadang disebut juga penelitian dokumenter karena acuan yang dipakai dalam penelitian ini pada umumnya berupa dokumen. Penelitian historis dapat bersifat komparatif, yakni menunjukkan hubungan dari beberapa fenomena yang sejenis dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan; bibliografis, yakni memberikan gambaran menyeluruh tentang pendapat atau pemikiran para ahli pada suatu bidang tertentu dengan menghimpun dokumen-dokumen tentang hal tersebut : atau biografis, yakni memberikan pengertian yang luas tentang suatu subyek, sifat dan watak pribadi subyek, pengaruh yang diterima oleh subyek itu dalam masa pembentukan pribadinya serta nilai subyek itu terhadap perkembangan suatu aspek kehidupan.

Penelitian deskriptif

penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu; analitis kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif; atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnyakondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.

Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperiman.

Penelitian Eksperimen

merupakan salah satu metode penelitian yang dapat dipilih dan digunakan dalam penelitian pembelajaran pada latar kelas (PTK). Penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat (cause and effect relationship), dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. Hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan (Danim, 2OO2).

Rancangan Penelitian Eksperimen

Rancangan yang akan diterapkan dalam penelitian eksperimen meliputi: pra-eksperimental, eksperimen murni, dan eksperimen kuasi.

Rancangan Pra-Eksperimental

Rancangan pra-eksperirnental yang sederhana ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan pada penelitian. Ada tiga hal yang lazim digunakan pada rancangan pra-eksperimental, yaitu:

a). Studi kasus bentuk tunggal (one-shot case study)

b). Tes awal – tes akhir kelompok tunggal (the one group pretest posttest)

c). Perbandingan kelompok statis (the static group comparison design)

Karakteristik Penelitian Eksperimen

Danim (2002) menyebutkan beberapa karakteristik penelitian eksperimental, yaitu, (1)Variabel-veniabel penelitian dan kondisi eksperimental diatur secara tertib ketat (rigorous management), baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung, maupun random (rambang). (2) Adanya kelompok kontrol sebagai data dasar (base line) untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimental. (3) Penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variansi, untuk memaksimalkan variansi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan variansi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi tidak menjadi tujuan penelitian. Di samping itu, penelitian ini meminimalkan variansi kekeliruan, termasuk kekeliruan pengukuran. Untuk itu, sebaiknya pemilihan dan penentuan subjek, serta penempatan subjek dalarn kelompok-kelompok dilakukan secara acak. (4) Validitas internal (internal validity) mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimental, untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimental yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. (5) Validitas eksternalnya (external validity) berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan penggeneralisasian pada kondisi yang sama. (6) Semua variabel penting diusahakan konstan, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi.

Rancangan Eksperimen Sungguhan

Rancangan eksperimen murni ini mempunyai tiga karakteristik, yaitu:

a)      Adanya kelompok kontrol.

b)      Siswa ditarik secara ramdom dan ditandai untuk masing-masing kelompok.

c)      Sebuah tes awal diberikan untuk mengetahui perbedaan antar kelompok.

Dua rancangan eksperimen secara garis besar dijelaskan sebagai berikut.

  • Rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized posttest only control group design)
  • Rancangan secara acak dengan tes awal dan tes akhir dengan kelompok kontrol (therandomized pretest-posttest control group design)
  • Empat kelompok solomon (the randomized solomon four group design)
  • Rancangan secara acak dengan pemasangan subjek melalui tes tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized posttest – only control group design)
  • Rancangan secara acak dengan pemasangan subjek melalui tes awal-tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized pretest – posttest cont rot group design, using)

Rancangan Eksperimen Semu

Rancangan eksperimental kuasi ini memiliki kesepakatan praktis antara eksperimen kebenaran dan sikap asih manusia terhadap bahasa yang ingin kita teliti. Beberapa rancangan eksperimen kuasi (eksperimen semu), yaitu:

  • Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes akhir dan kelompok kontrol (therandomized posttest – only control group design, using matched subject).
  • Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes awal-tes akhir dan kelompok kontrol (the randomnized posttest – only control group design, using matched subject),
  • Rancangan tiga perlakuan dengan pengaruh imbangan (a three treatment counter balanced, using matched subject) .
  • Rancangan rangkaian waktu (a basic time-series design)
  • Rancangan faktorial (factorial design).

Langkah-Langkah Kegiatan Penelitian Eksperimen

Pada umumnya, penelitian eksperirnental dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut, yaitu:

  1. Melakukan kajian secara induktif yang berkait erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.
  2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah.
  3. Melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah.
  4. Membuat rencana penelitian yang didalamnya mencakup kegiatan:
    1. Mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen;
    2. menentukan cara mengontrol;
    3. memilih rancangan penelitian yang tepat;
    4. menentukan populasi, memilih sampel (contoh) yang mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian;
    5. membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen;
    6. membuat instrumen, memvalidasi instrumen dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan;
    7. mengidentifikasi prosedur pengumpulan data. dan menentukan hipotesis.
    8. Melaksanakan eksperimen.
    9. Mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen.
    10. Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan vaniabel yang telah ditentukan.
    11. Menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya.
    12. Menginterpretasikan basil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan (Sukardi, 2003).

Studi  kasus dan Penelitian lapangan

Penelitian kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.

kekhususan

  • Ø Subjek yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan ( unit ) secara mendalam, sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atau kasus pada unit itu. Kasus bisa terbatas pada satu orang saja, satu keluarga, satu daerah, satu peristiwa atau suatu kelompok terbatas lain.
  • Ø Selain penelitian hanya pada suatu unit, ubahan-ubahan yang diteliti juga terbatas, dari ubahan-ubahan dan kondisi-kondisi yang lebih besar jumlahnya, yang terpusat pada spek yang menjadi kasus. Biasanya penelitian ini dengan cara longitudinal.

Penelitian Korelasional

Penelitian korelasional bertujuan melihat hubungan antara dua gejala atau lebih.misalnya, apakah ada hubungan antara status sosial orang tua siswa dengan prestasi anak mereka.

Penelitian Kausal-Komparatif

Penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki.

Misalnya : sikap santai siswa dalam kegiatan belajar mungkin disebabkan banyaknya lulusan pendidikan tertentu yang tidak mendapat lapangan kerja.

Kekhususan

  • Pengumpulan data mengenai gejala yang diduga mempunyai hubungan sebab akibat itu dilakukan setelah peristiwa yang dipermasalahkan itu telah terjadi ( penelitian bersifat ex post facto ).
  • Suatu gejala yang diamati, diusut kembali dari suatu faktor atau beberapa faktor pada masa lampau.

Penelitian Tindakan

Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan dalam dunia kerja atau kebutuhan praktis lain. Misalnya, meneliti keterampilan kerja yang sesuai bagi siswa putus sekolah di suatu daerah.

2. Perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif adalah:

Perbedaan Paradigma Kuantitatif-Kualitatif

Bertolak dari perbedaan-perbedaan disebut, dapat dicatat berbagai perbedaan paradigma yang cukup signifikan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian kuantitatif memiliki perbedaan paradigmatik dengan penelitian kualitatif. Secara garis besar, perbedaan dimaksud mencakup beberapa hal:

Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik. Penelitian kuantitatif dikembangkan oleh penganut positivisme yang dipelopori oleh Auguste Conte. Aliran ini berpendapat bahwa untuk memacu perkembangan ilmu-ilmu sosial, maka metode-metode IPA harus diadopsi ke dalam  riset-riset ilmu sosial (Harahap, 1992).

Karenanya dalam penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang diamati menjadi penting, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang  kemudian menghasilkan data kuantitatif.

Berbeda dengan penelitian kualitatif yang menekankan pada studi kasus, penelitian kuantitatif bermuara pada survey.

Richard dan Cook (dalam Abdullah Fajar, 1992) mengemukakan perbedaan paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

PARADIGMA KUALITATIF PARADIGMA KUANTITATIF
Menganjurkan pemakaian metode kualitatifBersandar pada fenomenologisme dan verstehen; perhatian tertuju pada pemahaman tingkah laku manusia dari sudut pandangan pelaku itu sendiri.

Pengamatan berlangsung secara alamiah (naturalistic) dan tidak dikendalikan (uncontrolled)

Bersifat subyektif

Dekat dengan data; bertolak dari perspektif dari “dalam” individu atau masyarakat yang diteliti.

Penelitian bersifat mendasar (grouned), ditujukan pada penemuan (discovery-oriented), menekankan pada perluasan (expansionist), bersifat deskriptif, dan induktif.

Berorientasi pada proses

Valid; data bersifat ‘mendalam’, ‘kaya’, dan ‘nyata.

Tidak dapat digeneralisasikan; studi di atas kasus tunggal

Bersifat holistic

Mengasumsikan adanya realitas yang bersifat dinamik

Menganjurkan pemakaian metode-metode kuantitatif.Bersandar pada positivisme logika; mencari fakta-fakta dan sebab-sebab dari gejala sosial dengan mengesampingkan keadaan individu-individu.

Pengamatan ditandasi pengukuran yang dikendalikan dan blak-blakan (obtrusive)

Bersifat obyektif

Jauh dari data; bertolak dari sudut pandangan dari “luar”

Penelitian bersifat tidak mendasar (ungrouned), ditujukan pada pengujian (verification-oriented), menekankan penegasan (confirmatory), reduksionis,

inferensial, deduktif-hipotetik.

Berorientasi pada hasil

Reliabel; data ‘keras’ dan dapat diulangDapat digeneralisasikan; studi atas banyak kasus

Bersifat partikularistik

Mengasumsikan adanya realitas yang stabil

  1. 3. Dua macam kesalahan dalam pengujian hipotesis adalah:

Pengujian Hipotesis

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hupo dan thesis. Hupo artinya sementara, atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan thesis artinya pernyataan atau teori. Karena hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya, sehingga istilah hipotesis ialah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis atau pengetesan hipotesis (testing hypothesis). Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Dengan demikian kita dihadapkan pada dua pilihan. Agar pemilihan kita lebih rinci dan mudah, maka diperlukan hipotesis alternatif selanjutnya disingkat H1 dan hipotesis nol yang selanjutnya disingkat Ho. H1 disebut sebagai hipotesis kerja atau hipotesis penelitian (research hypothesis). H1 adalah lawan atau tandingan dari Ho. Dalam pengujian hipotesis akan terjadi dua macam kesalahan, yaitu :

  1. Kesalahan tipe 1 yaitu menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak.
  2. Kesalahan tipe 2 yaitu tidak menolak hipotesis yang seharusnya ditolak.

Hubungan antara hipotesis, kesimpulan dan tipe kesalahan dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini :

Ho benar Ho salah

Menerima Ho benar Kesalahan 1

Menolak Ho Kesalahan 2 benar

Ketika merencanakan pengujian hipotesis, kedua tipe kesalahan tesebut hendaklah dibuat sekecil mungkin. Kedua tipe kesalahan tersebut dinyatakan dalam peluang. Peluang ini juga sekaligus merupakan besarnya resiko kesalahan yang ingin kita hadapi. Peluang membuat kesalahan tipe 1 biasanya dinyatakan dengan α. Dan peluang membuat kesalahan tipe 2

Tugas Statistik biasanya dinyatakan dengan β. α disebut juga taraf signifikansi, taraf arti, taraf nyata atau probability = p, taraf kesalahan dan taraf kekeliruan. Pengujian hipotesis ada tiga macam, yaitu :

  1. Uji Eka Arah, yaitu pihak kanan
  2. Uji Eka Arah, yaitu pihak kiri
  3. Uji Dwi Arah
  4. 4. 10 FENOMENA YANG BERKAITAN DENGAN PROFESI BIMBINGAN KONSELING ADALAH:

    1. Mengganggu teman pada saat proses belajar mengajar
    2. Bolos jam pelajaran
    3. Mencontek
    4. Tidak focus atau konsentrasi pada materi belajar
    5. Kurang disiplin terhadap peraturan sekolah
    6. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah
    7. Keluar masuk kelas pada saat PBM
    8. Sering terlambat
    9. Berkelahi dengan teman
    10. Melawan guru

KORELASI skip to main | skip to sidebar KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN DENGAN PROGRAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (PBKL)

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan Visi pendidikan nasional dalam mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Departemen Pendidikan Nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan profesionalas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan Visi dan Misi Depdiknas tersebut di atas, maka sebagai acuan dasar dalam rangka pengembangan Rencana Strategis Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah 2005–2009, Ditjen. Manajemen Dikdasmen merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi Ditjen. Manajemen Dikdasmen adalah: ”Mewujudkan pendidikan bermutu untuk kehidupan yang cerdas atas dasar kepribadian dan akhlak mulia bagi seluruh anak bangsa”. Dari visi dimaksud, kemudian disusun misi Ditjen Manajemen Dikdasmen yang meliputi:

  1. meningkatkan akses masyarakat untuk pendidikan dasar dan menengah,
  2. membantu/membimbing satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu,
  3. menjalin kerjasama yang efektif dan produktif dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu,
  4. membantu pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana belajar pendidikan bermutu,
  5. melakukan inovasi dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan bermutu dan akuntabel,
  6. merintis pengembangan lingkungan sekolah sebagai pusat pengembangan budaya (a centre for cultural development),
  7. mengembangkan sistem pelayanan khusus untuk peserta yang berada dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan kondisi geografis khusus.

Direktorat Pembinaan SMA sebagai bagian intergral dari Ditjen. Manajemen Dikdasmen, dituntut untuk dapat berperan aktif dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 14/2005, yang dinyatakan bahwa Direktorat Pembinaan SMA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas, maka salah satu program yang telah dilaksanakan sejak pada tahun 2007 adalah mengembangkan program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)

Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 20 Th. 2003 Bab XIV Ps. 50 ayat (5) dinyatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Hal ini didukung pula oleh prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum pada UU RI No. 20 Th. 2003 Bab III Ps. 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Kemudian pada Bab X Ps. 36 ayat (2) yang dinyatakan Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, dan pada ayat (3) menyatakan Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan ahlak mulia; c) penigkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kebijakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal juga ditekankan pada PP RI No. 19 Tahun 2005 Ps. 14 ayat (1), (2), dan (3).

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan potensi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, Direktorat Pembinaan SMA telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan diantaranya program pengembangan Pendidikan Berbasis Luas (Broad Based Education/BBE) kecakapan hidup Life Skill/LS) di sejumlah SMA yang dilaksanakan pada tahun 2003 dan 2004, dan pada tahun 2006 melaksanakan rintisan Pengembangan Sekolah Berwawasan Keunggulan Lokal Kelautan di 100 SMA, yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Departemen Kelautan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan program BBE- Life Skill dan Sekolah Berwawasan Keunggulan Lokal Kelautan tersebut di atas, menunjukkan hasil yang belum optimal dan tidak berkesinambungan. Hal tersebut disebabkan karena kedua program tersebut pembelajarannya. Hal ini disebabkan karena program tersebut pembelajarannya bukan menjadi bagian dari struktur kurikulum.

Mengacu pada Standar Isi khususnya struktur kurikulum, Direktorat Pembinaan SMA menetapkan kebijakan pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dilaksanakan secara terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal dan mata pelajaran keterampilan sebagai bagian integral dari keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan pada SMA. Hal dimaksud sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB III tentang Standar Isi pasal 14 ayat (1) yang dinyatakan bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan ayat (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani,olah raga dan kesehatan; dan ayat (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Untuk itu, diperlukan adanya Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) yang diselenggarakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Program ini merupakan salah satu upaya memberikan kesempatan kepada sekolah untuk membekali peserta didik berkaitan dengan pengetahuan dan sikap menghargai sumberdaya dan potensi yang ada di lingkungan setempat, serta mampu menggali dan memanfaatkannya untuk dapat digunakan sebagai bekal kehidupan yang akan dijalaninya di masa yang akan datang.

Kebijakan Pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal ini juga sangat relevan dengan kondisi wilayah negara Indonesia yang sangat luas, dengan aneka ragam potensi serta sumber daya yang dapat dikembangkan secara maksimal dan menjadi keunggulan lokal daerah masing-masing. Oleh karena itu diperlukan adanya program strategi implementasi PBKL sebagai bagi pemangku kebijakan di tingkat pusat,provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pendampingan.

B. Tujuan

Naskah Program Implementasi Rintisan PBKL disusun dengan tujuan :

  1. Memberikan pemahaman/persepsi yang sama tentang PBKL
  2. Sebagai panduan bagi para pemangku kebijakan dan kepentingan dalam melakukan pembinaan Rintisan PBKL.
  3. Sebagai panduan bagi sekolah dalam melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan local.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pemasalahan pokok,yaitu; korelasi skip to main | skip to sidebar kebijakan sistem pendidikan dengan program implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL)

C. Defenisi oprasional

Agar seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program rintisan PBKL di sejumlah SMA memiliki pemahaman/persepsi yang sama, perlu adanya rumusan pengertian sebagai berikut:

Keunggulan Lokal

Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Sumber lain mengatakan bahwa Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Dedidwitagama,2007

Keunggulan Lokal (KL) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu ciri khas kedaerahan dan potensi daerah, sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif.

Ciri khas kedaerahan adalah suatu bentuk kegiatan atau produk yang hanya terdapat pada satu daerah/lokal dan tidak terdapat pada daerah lainnya.

Potensi daerah adalah aset yang dimiliki oleh satu daerah tertentu yang dapat memberikan nilai benefit/kemanfaatan dan nilai effektif/kemudahan bagi daerah itu sendiri).

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi daerah yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi peserta didik. Sumberdaya dan potensi daerah dimaksud antara lain mencakup aspek SDA, SDM, ekonomi, budaya/history, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), ekologi dan lain-lain. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di satu daerah untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat).

Berkaitan dengan hal dimaksud, perlu adanya pemahaman dari semua pihak bahwa program PBKL di SMA bukan merupakan mata pelajaran baru tetapi merupakan materi pembelajaran pada Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar (SK/KD) mata pelajaran yang relevan. Materi Pembelajaran tersebut dikembangkan melalui proses analisis keunggulan lokal di daerah setempat.

Acuan Pengembangan Program PBKL di SMA

Mengacu pada berbagai pengertian tersebut di atas, maka program PBKL dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan (SMA) berdasarkan:

  1. Sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), potensi dan kebutuhan daerah yang mencakup aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ekologi, dan lain-lain.
  2. Kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik.
  3. Ketersediaan daya dukung/potensi satuan pendidikan (internal) antara lain:

a. Kurikulum Sekolah yang memuat program keunggulan lokal melalui integrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal dan keterampilan.

b. Sarana prasarana: ruang belajar, peralatan praktik, media pembelajaran, buku/bahan ajar sesuai dengan program PBKL yang diselenggarakan.

c. Ketenagaan dengan keahlian sesuai tuntutan program PBKL

d. Biaya operasional pendidikan yang diperoleh melalui berbagai sumber

  1. Ketersediaan daya dukung eksternal antara lain:

a. Dukungan Pemda Kab/Kota baik berupa kebijakan, pembinaan dan fasilitas/ pembiayaan.

b. Dukungan Pemda Kab/Kota baik berupa kebijakan, pembinaan dan fasilitas/ pembiayaan.

c. Stakeholders yang memiliki kepedulian untuk mendukung keseluruhan proses penyelenggaraan PBKL, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

d. Nara sumber yang memiliki kemampuan/keahlian sesuai dengan program keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

e. Satuan pendidikan formal lain dan/atau satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi.

D. Hipotesis

Terdapat Korelasi skip to main | skip to sidebar Kebijakan Sistem Pendidikan Dengan Program Implementasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Pbkl).

5. Menganalisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepele Sekolah Terhadap Motivasi Dan Produktivitas Kerja Guru Di Kabupaten Pidie

a. Teknik Sampling Yang Representatif Dapat Digunakan Adalah: Stratified Random Sampling atau Sampel Acak Distratifikasikan

Alasannya: Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. Dengan teknik pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap stratum tersebut dipilih sampel secara acak.

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

Teknik pengumpulan data bisa dibedakan dengan beberapa hal, seperti:

  1. Berdasarkan Setting (Setting Alamiah, Labortorium dengan melalui eksperimen, di rumah dengan mewawancarai responden, seminar, dan lain-lain)
  2. Berdasarkan sumber data: (Sumber Primer : Sumber yang langsung memberikan data dan Sumber Sekunder : Sumber yang tidak langsung memberikan data).
  3. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data dibagi lagi menjadi: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi/Gabungan
    Pengumpulan Data dengan Observasi
    Macam-macam observasi: (Sanafiah Faisal: 1990)
  • Observasi Partisipatif, yang terbagi menjadi: Observasi yang Pasif, Observasi yang Moderat, Observasi yang Aktif, dan Observasi yang Lengkap.
  • Observasi Terus Terang dan Tersamar
  • Observasi tak Terstruktur
    Observasi Partisipatif
  • Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti (Susan Stainback:1998)
  • Klasifikasi (Sanafiah Faisal:1990)
  • Partisipasi Pasif : Peneliti mengamati tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
  • Partisipasi Moderat :Peneliti ikut observasi partisipatif pada beberapa beberapa kegiatan saja, tidak semua kegiatan.
  • Partisipasi Aktif : Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber, tapi belum sepenuhnya lengkap
  • Partisipasi Lengkap : Peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan narasumber
    Observasi Terus Terang atau Tersamar
  • Peneliti berterus terang kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian.
  • Suatu saat peneliti melakukan tidak berterus terang agar dapat mengetahui informasi yang dirahasiakan narasumber.
    Observasi tak Berstruktur
  • Dilakukan dengan tidak Berstruktur karena fokus penelitian belum jelas
  • Apabila masalah sudah jelas, maka dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi

c. Teknik analisis data

Metode ini menggambarkan secara kuantitatif asosiasi ataupun relasi satu variabel interval dengan variabel interval lainnya. Sebagai contoh kita dapat lihat relasi hipotetikal antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi.

Korelasi diukur dengan suatu koefisien (r) yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah +1.00 sampai -1.00. Dengan +1.00 menyatakan hubungan yang sangat erat, sedangkan -1.00 menyatakan hubungan negatif yang erat.

Berikut ini adalah panduan untuk nilai korelasi tersebut :

+ atau - 0.80 hingga 1.00    korelasi sangat tinggi
         0.60 hingga 0.79    korelasi tinggi
         0.40 hingga 0.59    korelasi moderat
         0.20 hingga 0.39    korelasi rendah
         0.01 hingga 0.19    korelasi sangat rendah

Satu hal yang perlu diingat adalah “korelasi tidak menyatakan hubungan sebab-akibat”. Dari contoh di atas, korelasi hanya menyatakan bahwa ada relasi antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi, namun bukan “lamanya waktu belajar menyebabkan nilai ujian tinggi”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selama ini administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan tulis menulis belaka. Pandangan orang demikian ini tentu bukan tidak beralasan. Secara phisik kegiatan admninistasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau komputer. padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan administrasi lebih dari pada itu. Bahkan ada yang lebih keterlaluan lagi bahwa administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan pendukung saja dalam melengkapai kegiatan yang ada di lapangan

Tidak semuanya pandangan demikian itu benar. Kegiatan administrasi atau tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketata usahaan di sebuah lembaga mempunyai out put yang sangat penting, terkait di berbagai bidang, baik hukum, sosial maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih produk administrasi yang berupa dokumen seperti Ijazah, Sertifikat dansurat-surat penting lainnya akan mempunyai nilai tinggi sekali di mata hukum, jika akurasi isinya dijamin benar.

Oleh karena itu keakuratan data administrasi menunutut kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksana maupun pengelolanya, karena produk administrasi yang demikian ini biasanya digunakan untuk memperkuat bukti-bukti hukum.  Dalam bidang pendidikan, kebutuhan informasi mulai tentang data lembaga, sarana kurikulum sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa, banyak ditanyakan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintah dan swasta.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat umum, tentu hal ini menjadi tantangan bagipara pemikir administrasi pendidikan untuk menciptakan format data administrasi pendidikan dan sistem pengelolaan data administrasi kependidikan yang mampu mengakomodir berbagai keperluan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat ini, sudah barang tentu format administrasi pendidikan harus kapable terhadap teknologi informasi saat ini.

B. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN.

Bertolak dari pemikiran tersebut diatas, ditambah adanya kemajuan teknologi dan informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukunya saat ini, kiranya perlu adanya sebuah pembakuan format administrasi pendidikan bagi satuan-satuan pendidikan di Indonesia. Format administrasi pendidikan yang dimaksudkan adalah mudah pengelolaannya, mudah pemahamannya dan bisa ditangani oleh tenagatenaga yang pas-pasan pengetahuan Teknik Informasinya (TI). Padahal sementara ini banyak institusi baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang membutuhkan data pendidikan pada suatu lembaga pendidikan dengan berbagai macam format administrasi, sesuai kepentingan mereka.Oleh karena itu dalam lingkup masalah ini, penulis hanya membatasi dalam membahas:

  1. Format baku data administarsi kependidikan dan sistem pengelolaan data administrasi kependidikan
  2. Pelayanan informasi data administasi kependidikan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI

Banyak pengertian administrasi yang dikemukanan oleh para ahli administrasi, ada pengertian adminitasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial.

Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (1996:1) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapantahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Dalam implementasinya, administasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Henry Faysol, Harold Koontz, George R. Terry dan lain-lain, diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan Salah satu bentuk rumusan pengertian adminitasi secara luas yang sederhana antara lain menyebutkan :bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

.           Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok.

Sedangkan dalam pengertian sempit, sebagai yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” , administrasi adalah suatu

kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Selanjutnya, dalam makalah ini penulis mengartikan administrasi dalam pengertian sempit sebagai ketata usahaan. Meskipun sebenarnya antara administrasi dan ketatausahaan mempunyai arti yang jauh berbeda tetapi penulis yakin bahwa antara administrasi dengan ketatausahaan masih mempunyai keterkaitan yang sangat erat..

B. PENGERTIAN TATA USAHA

Ada beberapa pengertian tentang Tata Usaha, tetapi kesemuanya hampir mempunyai kesamaan pengertian yang mengarah kepada pengaturan tulis menulis dan catat mencatat. Berikut beberapa pengertian tentang Tata Usaha.

  1. a. Ditinjau arai asal kata

Tata Usaha terdiri dari dua kata, yaitu “Tata” dan “Usaha” yang masing-masing kurang lebih mempunyai pengertian sebagai berikut Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati., dan Usaha ialah suatu usaha dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud. Jadi menurut arti kata, Tata Usaha adalah suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja.

  1. b. Dalam Kamus Bahasa Indonesia

Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah Tata Usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis(keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan taha usaha.

  1. c. The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern

Memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keteranagn yang diperlukan dalam setiap usaha kerja.

Selanjutnya, dalam makalah ini tata usaha diberi pengertian sebagai aktivitas administrasi dalam arti sempit yaitu, kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan sehingga keterangan-keterangan itu dapat digunakan secara langsung sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi yang bersangkutan atau dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.

C. PENGERTIAN PELAYANAN

Ada beberapa pengertian tentang Pelayanan, antara lain : Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayananuga merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Munir, 2000; 17). Yang dimaksud pelayan umum adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak   Menurut Ahmad Batinggi (1999; 12) Pelayanan Umum dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat/ khalayak umum. Dengan demikian, pelayanan yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Masih banyak pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya Fandi Ciptono dan lain-lainnya.

Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik yang dilakukan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta termasuk bidang ketata usahaan harus memuat beberapa aspek, antara lain :

1)      Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loket informasi yang dimilikinya dan terpampang dengan jelas

2)      Kesederhanaan yaitu mencakup prosedur palayanan dan persyaratan pelayanan

3)      Kepastian yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugas pelayanan yang jelas

4)      Keadilan yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang

5)      Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan memenuhi kualitas teknis dan dilengkapi dengan jaminan purna pelayanan secara administrasi

6)      Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan, yaitu harus tanggap dan peduli dalam memberikan pelayanan dengan tidak mempersulit pelanggan untuk mencari keuntungan pribadi.

BAB III

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

A. PEMBAHASAN

Dengan melihat latar belakang, ruang lingkup masalah serta membandingkan dengan berbagai pengertian administrasi dan pelayanan, banyak hal tentang administrasi data kependidikan di sekolah-sekolah yang masih perlu dibenahi sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pengguna informasi kependidikan, maupun kepada siswa yang membutuhkan informasi atau dokumen kependidikan dirinya Dengan adanya teknologi informasi / komputer, selama ini setiap satuan pendidikan atau sekolah memiliki format data administrasi kependidikan dan sistem pengelolaan data adminitrasi kependidikan yang berbeda-beda.

Begitu juga program aplikasi yang digunakan juga berbeda-beda, menurut kemampuan petugas pengelolanya. Beberapa sekolah ada yang mengelola data administasii kependidikannya dengan program aplikasi Excel, Word dan Acces(Microsoft Ofice), tetapi juga ada yang mengelola dengan program aplikasi dBase Visual atau Foxpro dan bahkan ada yang menggunakan My SQL. Demikian juga petugas pengelolanya juga berbeda-beda peranan dan jabatannya di sekolah. Ada petugas pengelola data administasii kependidikan dari staf Tata Usaha, ada yang berasal dari seorang guru yang dianggap mumpuni penguasaan komputernya, tetapi juga ada yang berasal dari staf administrasi jurusan.

Hal ini paling tidak menjadi hambatan dalam rangka tukar informasi antar sekolah atau dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang data administasii kependidikan seperti data kelembagaan, kurikulum, peralatan maupun siswa dan keuangan. Belum lagi kalau melayani institusi yang membutuhkan data administasi kependidikan sesuai dengan kepentingan mereka seperti data siswa yang khusus berasal dari desa “X” karena akan diberi beasiswa, atau siswa dari keluarga kurang mampu, dan sebagainya Dari pihak-pihak yang berkopenten dan berwenang dibidang pendidikan seperti Depdiknas, Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota, kelihatannya telah menyadari kondisi ini. Telah diujicobakan dan disosialisasikan sistem pengelolaan data administasii kependidikan dan format data administasii kependidikan melalui berbagai jenis pelatihan maupun workshop. Akan tetapi kurang mendapat respon baik dari sekolahsekolah dengan berbagai alasan. Banyak sekolah yang kurang bersedia memanfaatkan sistem tersebut, karena harus entry data ulang, juga kurang kapable dengan kepentingan sekolah yang bersangkutan. Sebagai contoh, walaupun telah mengisi sistem pengelolaan data administasii kependidikan yang disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan, tetapi untuk kepentingan Ujian Nasional sekolah masih harus mengisi PCPU yang didistribusikan ke sekolah-sekolah oleh Dinas yang sama.

Demikian juga format data administasii kependidikan dan sistem pengelolaan data administasii kependidikan yang menggunanan NISN sekolah masih harus memenuhi permintaan data siswa kelas III Dinas Pendidikan Kota sehubungan dengan Uji kompetensi, walaupun semua siswa kelas III telah mempunyai NISN, yang data administasii kependidikan sudah ada disana.

B. KESIMPULAN

  1. Agar sekolah dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas akan kebutuhan data administasii kependidikan di sekolah yang bersangkutan, kepala masyarakat, sangat dibutuhkan adanya keseragaman format data administrasi kependidikan yang baku, yang mudah pengelolaanya, mudah pemahamannya serta yang paling penting kapable dengan program aplikasi yang selama ini digunakan oleh sekolah yang bersangkutan. Sudah barang tentu format data harus lengkap, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya.
  2. Disamping format data administasii kependidikan, juga sistem pengelolaan data administasii kependidikan yang menggunakan progrtam aplikasi uyang sudah familier dengan petugas-petugas pengelolanya. Kalau memang secara teknis harus menggunakan program aplikasi lain, seharusnya ada semacam pendidikan atau pelatihan cara mengkonversi sebuah data administasii kependidikan dari program aplikasi yang digunakanb sekolah ke program aplikasi yang digunakan dalam sistem pengelolaan data administasii kependidikan. Bukan sekedar pelatihan mengoperasikan sistemnya saja atau entry data saja.
  3. Mengingat data administasii kependidikan sangat penting pernannya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan di bidang pembangunan pendidikan, maka yang paling penting adalah kejujuran dan kedisiplinan petugas pengelola/up date data di setiap satuan pendidikan.

Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.