LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR

DI SMA NEGERI 1 LHOONG

ABSTRAK

Salah satu setrategi pembelajaran yang sesuai dengan hal tersebut  adalah pembelajaran dengan pendekatan Pakem. Dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar maka implementasi pembelajaran pakem akan memungkinkan siswa bisa mengembangkan kreativitas, motivasi dan partisipasinya dalam pembelajaran . Dari hasil pantauan peneliti selaku pengawas sekolah, selama ini  para guru di SMA Negeri 1 Lhoong , sangat jarang dan bahkan tidak pernah memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

Begitu pula dalam KKG, kemampuan guru berdiskusi masih kurang aktif dan kreatif, sehingga kemampuan guru memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar belum baik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka  permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1.      Apakah dengan diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG) dapat meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar di SMA Negeri 1 Lhoong

2.      Apakah kelemahan dan kelebihan pelaksanaan diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber  belajar di SMA Negeri 1 Lhoong

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan  sekolah sebagai sumber belajar dan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber  belajar di SMA Negeri 1 Lhoong

Penelitian ini dirancang dalam bentuk Penelitian Tindakan Sekolah yang direncanakan dilaksanakan dalam dua siklus,dimana setiap siklusnya dilaksanakan dalam dua sampai tiga kali  pertemuan. Adapun subyek penelitian ini adalah guru-guru di SMA Negeri 1 Lhoong yang terdiri dari enam orang guru kelas dan dua orang guru bidang studi.

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan format observasi,instrumen penilaian skenario pembelajaran dan instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif.

KATA PENGANTAR

Penelitian ini berjudul “PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DALAM MEMANFAATKAN  LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR DI SMA NEGERI 1 LHOONG bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar melalui diskusi  dalam kelompok kerja guru (KKG).

Laporan hasil  penelitian tindakan sekolah ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, materi serta fasilitas pendukung lainnya.Untuk itu melalui kesempatan ini,disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada :

Semua pihak yang terkait di SMA Negeri 1 Lhoong yang telah menyediakan kondisi dan fasilitas pelaksanaan penelitian, sehingga  seluruh kegiatan penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Terima kasih.

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Untuk itu sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku sekarang  ini, memerlukan strategi baru terutama dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh peran guru (teacher centered) diperbaharui dengan sistem pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Dalam implementasi KTSP guru harus mampu memilih dan menerapkan model, motode atau setrategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi sehingga mampu mengembangkan daya nalar siswa secara optimal.Dengan demikian dalam pembelajaran guru tidak hanya terpaku dengan pembelajaran di dalam kelas, melainkan guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan motode yang variatif.

Disamping itu sesuai dengan pendekatan PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan), guru harus mampu menghadapkan siswa dengan dunia nyata sesuai dengan yang dialaminya sehari-hari. Salah satu strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan Pakem yang memungkinkan bisa mengembangkan kreativiats, motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Hal ini juga sesuai dengan salah satu pilar dari pendekatan contekstual yaitu masyarakat belajar (learning commonity). Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu cara belajar yang disarankan dalam KTSP sebagai upaya mendekatkan aktivitas belajar siswa pada berbagai fakta kehidupan sehari-hari di sekitar lingkungan siswa. Memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar menjadi alternatif setrategi pembelajaran untuk memberikan kedekatan teoritis dan praktis bagi pengembangan hasil belajar siswa secara optimal. Ekowati (2001) mengatakan, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar merupakan bentuk pembelajaran yang berfihak pada pembelajaran melalui penggalian dan penemuan (experiencing) serta keterkaitan (relating) antara materi pelajaran dengan konteks pengalaman kehidupan nyata melalui kegiatan proyek. Pada pembelajaran dengan setrategi ini guru bertindak sebagai pelatih metakognitif yaitu membantu pebelajar dalam menemukan materi belajar, mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan dalam pembuatan laporan dan dalam penampilan hasil dalam bentuk presentasi.

Dari hasil pantauan peneliti selaku kepala sekolah, selama ini  para guru masih sangat jarang memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Lingkungan  sekolah  tidak  lebih  hanya  digunakan sebagai tempat bermain-main siswa pada saat istirahat. Kalau tidak jam istirahat, guru lebih sering  memilih mengkarantina siswa di dalam kelas, walaupun misalnya siswa sudah merasa sangat jenuh berada di dalam kelas.

Seperti observasi awal yang dilakukan di SMA Negeri 1 Lhoong guru-guru di sekolah tersebut memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar hanya dua sampai tiga kali dalam satu semester. Guru lebih sering menyajikan pelajaran di dalam kelas walaupun materi yang disajikan berkaitan dengan lingkungan sekolah. Dari wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian besar guru mengaku enggan mengajak siswa belajar di  luar kelas, karena alasan susah mengawasi. Selain itu ada guru yang menyampaikan bahwa mereka tidak bisa dan tidak tahu dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

Untuk mengatasi hal itu perlu adanya diskusi kelompok diantara para guru kelas dalam bentuk KKG untuk mendiskusikan masalah pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

Dalam kegiatan diskusi tersebut para guru bisa membagi pengalaman dalam pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal.  Penelitian Nur Mohamad dalam Ekowati (2001) menunjukkan diskusi kolompok memiliki dampak yang amat positif bagi guru yang tingkat pengalamannya rendah maupun yang tingkat pengalamannya tinggi.

Bagi guru yang tingkat pengalamannya tinggi akan menjadi lebih matang dan bagi guru yang tingkat pengalamannya rendah akan menambah pengetahuan.  Keunggulan diskusi kelompok melalui KKG adalah keterlibatan guru bersifat holistic dan  konprehensip   dalam   semua   kegiatan.  Dari   segi  lainnya  guru  dapat  menukar pendapat,   memberi saran, tanggapan dan berbagai reaksi sosial dengan teman seprofesi sebagai peluang bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, serta hasil pengamatan peneliti melalui supervisi,maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1.      Pendekatan pembelajaran lebih banyak didominasi oleh peran guru, dan guru satu-satunya sumber belajar,selain buku paket.

2.      Pembelajaran yang dikembangkan di kelas – kelas kelihatannya  lebih ditekankan pada pemikiran reproduktif, menekankan pada hafalan dan mencari satu jawaban benar terhadap soal-soal yang diberikan

3.      Dalam  kegiatan  pembelajaran guru belum mampu menerapkan model, motode atau setrategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan sehingga kurang mengembangkan daya nalar siswa secara optimal.

4.      Dalam proses pembelajaran guru sangat jarang memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar,walaupun materi pelajaran ada kaitannya dengan lingkungan sekolah.

5.      Kegiatan  Kelompok  Kerja   Guru  (KKG) belum dimanfaatkan  dan dilaksanakan secara optimal.

C.  Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas,maka dalam penelitian tindakan sekolah ini difokuskan pada penelitian masalah memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.      Apakah  kemampuan guru  dalam  memanfaatkan  lingkungan  sekolah sebagai sumber  belajar dapat ditingkatkan melalui diskusi Kelompok Kerja Guru di SMA Negeri 1 Lhoong?

2.      Apakah kelemahan dan kelebihan pelaksanaan diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber  belajar di SMA Negeri 1 Lhoong?

D.  Pemecahan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, dapat ditentukan hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan sekolah ini adalah : Diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG), dapat meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber  belajar di SMA Negeri 1 Lhoong.

E. Tujuan  dan Manfaat Penelitian

1.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilaksanakan penelitian tindakan sekolah ini adalah : Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar melalui diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG) di SMA Negeri 1 Lhoong

2.  Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti bagi :

a.    Guru, dapat menyempurnakan metode pembelajaran yang  diterapkan di  sekolah sehingga dapat meningkatkan kreativiats, motivasi dan hasil belajar siswa.

b.    Kepala Sekolah, dapat memberikan motivasi bagi guru-guru yang lain untuk  menyempurnakan metode dan setrategi pembelajaran yang diterapkan di sekolah dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa.

c.    Pengawas sekolah, dapat membantu dalam membimbing dan pengawas guru  dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A.  Pemanfaatan Lingkungan Sekolah sebagai Sumber Belajar

Sumber belajar masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan proses pembelajaran sains, ilmu sosial dan yang lainnya, salah satunya melalui survei wilayah. Melalui survei wilayah siswa akan menemukan sumber belajar di masyarakat sehingga mampu menumbuhkan motivasi untuk memperkaya nilai-nilai hasil belajar guna dapat meningkatkan pemahaman dan peningkatan materi pelajaran. (Sarman, 2005 : 3)

Nilai-nilai kegunaan sumber belajar masyarakat adalah : (1) menghubungkan kurikulum dengan kegiatan-kegiatan masyarakat akan mengembangkan kesadaran dan kepekaan terhadap masalah sosial; (2) menggunakan minat-minat pribadi peserta didik akan menyebabkan belajar lebih bermakna baginya; (3) mempelajari kondisi-kondisi masyarakat merupakan latihan berpikir ilmiah (scientif methode); (4) mempelajari masyarakat akan memperkuat dan memperkaya kurikulum melalui pelaksanaan praktis didalam situasi sesungguhnya; (5) peserta didik memperoleh pengalaman langsung yang kongkrit, realistis dan verbalisme. (Douglas dan Mill dalam Rusyan 2001 : 152)

Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar mengarahkan anak pada peristiwa atau keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang alami sehingga lebih nyata, lebih faktual dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat nyata yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan lingkungan ini adalah : (1) menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak, (2) memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna (meaningful learning), (3) memungkinkan terjadinya proses pembentukan kepribadian anak, (4) kegiatan belajar akan lebih menarik bagi anak, dan (5) menumbuhkan aktivitas belajar anak (learning aktivities). (Badru Zaman, dkk. 2005)

B.  Diskusi Kelompok Kerja Guru

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah bentuk kegiatan yang beranggotakan guru-guru kelas, dimana tujuan kegiatannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka sesuai kelas yang dipegang. Bentuk kegiatan KKG bisa berupa diklat, simulasi, diskusi atau yang lainnya.

Kemudian diskusi kelompok adalah suatu kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama-sama. Diskusi kelompok pada dasarnya memecahkan persoalan secara bersama-sama. Artinya setiap anggota turut memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat dalam memecahkan persoalan tersebut. Diskusi kelompok adalah suatu kegiatan belajar untuk memecahkan persoalan secara bersama-sama, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih baik. (Tabrani dan Daryani dalam Kasianto,2004)

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa diskusi kelompok adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai pengalaman individu dalam interaksinya dengan lingkungan yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok.

Ischak.SW dan Warji R. (dalam Kasianto,2004) mengemukakan beberapa petunjuk dalam pelaksanaan diskusi kelompok, yaitu :

a.       Pilihlah teman yang cocok untuk bergabung dalam belajar kelompok. Jumlah setiap kelompok terdiri dari 5 hingga 7 orang.

b.      Tetapkan siapa sebagai pemimpin yang akan memimpin jalannya diskusi atau belajar kelompok.

c.       Hentaskan persoalan satu persatu dengan memberi kesempatan kepada anggota untuk mengajukan pendapatnya. Dari pendapat yang masuk dikaji bersama-sama mana yang paling tepat.  (Ischak.SW dan Warji R. dalam Kasianto,2004)

Dari uraian di atas,maka di dalam pelaksanaan diskusi kelompok perlu diperhatikan pembentukan kelompok,penetapan pimpinan kelompok,penetapan masalah yang akan dibahas dan pencatatan kesimpulan hasil diskusi kelompok.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A.   Lokasi Penelitian

Penelitian Tindakan Sekolah ini berlokasi di SMA Negeri 1 Lhoong yang ditujukan pada guru-guru kelas dan guru bidang studi.Adapun alasan utamanya adalah dari hasil pengamatan dan  informasi dari guru,bahwa hampir semua guru jarang dan bahkan tidak pernah memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

B.   Perencanaan Tindakan

Bentuk tindakan dalam penelitian ini berupa supervisi (bimbingan kelompok) kepada guru-guru melalui KKG, agar mampu menyusun skenario pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar secara efektif. Secara rinci bentuk tindakan dalam penelitian ini adalah :

1. Menyampaikan informasi tentang pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai  sumber belajar.

2. Membimbing  guru  menyusun  skenario  pembelajaran  yang  berkaitan   dengan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

3. Membimbing  guru  dalam  memanfaatkan  lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

4. Membimbing guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah menggunakan model penelitian  tindakan sekolah yang dikembangkan oleh Kemmis & Taggart (2000), dimana pada prinsipnya ada empat tahap kegiatan yaitu, perencanaan tindakan (planning), pelaksanaan tindakan (action), observasi dan evaluasi proses tindakan (observation and evaluation) dan melakukan refleksi (reflecting).

Alur penelitian secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 0.1. Alur Penelitian

Secara rinci prosedur tindakan yang dilakukan adalah :

1.      Membagi guru dalam dua kelompok kecil.

2.      Peneliti memberi penjelasan tentang pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

3.      Guru  menyusun  skenario  pembelajaran  dengan  memanfaakan  lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dalam diskusi kelompok.

4.      Peneliti membimbing kelompok guru dalam menyusun skenario    pembelajaran.

5.      Wakil  kelompok guru mempresentasikan  skenario pembelajaran.

6.      Peneliti memberi masukan terhadap skenario pembelajaran yang telah dibuat kelompok guru.

7.      Guru melaksanakan skenario pembelajaran dalam proses pembelajaran yang sebenarnya.

8. Peneliti mengevaluasi kemampuan guru dalam mengimplementasikan skenario pembelajaran.

9. Dalam kelompok diskusi guru berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang memanfaakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

10. Target yang diharapkan:

a.       Guru  mampu  membuat  skenario pembelajaran  dengan memanfaakan   lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

b.      Guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan memanfaakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

c.       Guru mampu berdiskusi secara aktif dan kreatif,dan mampu memanfaatkan  diskusi kelompok kerja guru secara efektif dan efesien dalam memecahkan masalah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran.

C.  Pelaksanaan Tindakan

1. Siklus I

a. Perencanaan Penelitian.

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung selama dua siklus,mulai bulan  desember s/d bulan Agustus 2010 di SMA Negeri 1 Lhoong  pada jam sekolah 07.30-12.50.

Perencanaan penelitian meliputi:

1). Pertemuan  dengan  Kepala  Sekolah  dan guru – guru, menginformasikan  tentang pelaksanaan penelitian.

2). Peneliti  menyiapkan  skenario diskusi kelompok yang akan dilaksanakan selama proses tindakan.

3). Peneliti  menyiapkan instrumen  penelitian ( lembar observasi, lembar  penilaian   kemampuan  guru).

b. Pelaksanaan Penelitian.

Pada tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dimana pelaksanaan diskusi KKG berlangsung dengan langkah-langkah berikut.

1). Pertemuan I

a). Peneliti selaku pengawas sekolah memberi arahan umum pemanfaatan lingkungan  sekolah sebagai sumber belajar

2). Pertemuan II

a). Guru melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan  lingkungan sekolah sebagai sumber belajar sesuai skenario pembelajaran yang dimiliki.

b). Peneliti melakukan penilaian pada guru terkait dengan implementasi pembelajaran sesuai skenario yang dibuat.

3).  Pertemuan III

a).  Kelompok kerja guru melakukan diskusi tentang kendala-kendala pelaksanakan pembelajaran dengan  memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

b). Peneliti melakukan bimbingan dalam kelompok, terkait dengan pembelajaran yang diterapkan guru. dan merevisi  skenario  pembelajaran  sehingga  menghasilkan skenario pembelajaran yang sesuai dengan pakem.

c. Observasi dan Evaluasi

Kegiatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan yaitu pada saat diskusi KKG baik pada pertemuan I, II dan III.  Tahap observasi bertujuan untuk mengetahui kerjasama ,kreativitas,perhatian, maupun presentasi yang dilakukan guru dalam menyusun skenario  pembelajaran maupun dalam melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah skala Likert dengan 5 katagori sikap yaitu:sangat tinggi, tinggi, rendah, sedang dan sangat rendah. Penilaian dilakukan dengan memberi skor pada kolom yang tesedia dengan ketentuan sebagai berikut : skor 5 = sangat tinggi, skor 4 = tinggi, skor 3 = sedang, skor 2 = rendah, dan skor 1 = sangat rendah. Untuk mendapatkan nilai digunakan rumus :

Setelah diperoleh nilai,maka nilai tersebut ditransfer ke dalam bentuk kualitatif untuk memberikan komentar bagaimana kualitas sikap guru yang diamati dalam diskusi KKG, penyusunan skenario  pembelajaran dan penilaian pelaksanaan pembelajaran dengan kriteria penilaian acuan patokan skala lima sebagai berikut: Tahap evaluasi dilakukan pada akhir tindakan yang bertujan untuk mengetahui tingkat kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Pelaksanaaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian skenario pembelajaran dan lembar penilaian pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut:

1.      Skenario pembelajaran sekurang-kurangnya memuat standar kompetensi, kompotensi dasar, indikator, materi pelajaran, alat/media, sumber belajar dan penilaian.

2.      Kesesuaian  antara  materi  pelajaran  dengan media dan setrategi pembelajaran

3.      Kaitan antara materi pelajaran dengan pemilihan sumber belajar

4.      Kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan sumber bahan dan  penilaian.

Format Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran

1.      Kegiatan pendahuluan ( apersepsi dan motivasi )

2.      Kegiatan inti pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan

3.      Kemampuan guru mengkaitkan materi pelajaran dengan lingkungan sekolah.

4.      Kemampuan guru memberi contoh-contoh riil yang ada di lingkuan sekolah.

5.      Kemampaun membuat evaluasi berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

6.      Penutup pelajaran (memberi penguatan, memberi PR tentang pemanfaatan lingkungan sekolah.)

d.  Refleksi

Berdasarkan hasil observasi selama berlangsungnya kegiatan dan hasil evaluasi pada akhir pertemuan siklus dilakukan refleksi. Hasil refleksi ini dijadikan acuan untuk merencanakan penyempurnaan dan perbaikan siklus berikutnya. Semua tahap kegiatan tersebut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun observasi dan evaluasi dilakukan secara berulang-ulang melalui siklus–siklus sampai ada peningkatan sesuai yang diharapkan yaitu mencapai angka katagori”baik” dengan rentang skor  80 – 89. Jika skor yang diperoleh kurang dari  80-89,berarti belum memenuhi target yang ditetapkan, maka perlu bimbingan pada siklus II

2. Siklus II

a. Perencanaan Penelitian.

Pada tahap ini direncanakan supervisi (pembinaan) dengan menggunakan tehnik  diskusi  kelompok  kerja  guru,  tentang  pemanfaatan  lingkungan  sekolah  sebagai sumber belajar oleh guru kelas maupun guru bidang studi di SMA Negeri 1 Lhoong yang belum mencapai hasil optimal dalam siklus I. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi siklus I,dilakukan perbaikan terhadap strategi dan penyempurnaan pelaksanaan  bimbingan  di siklus II.

b. Pelaksanaan Penelitian.

Pada  prinsipnya langkah-langkah pelaksanaan tindakan pada  siklus I  diulang pada siklus II dengan memodifikasi dan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. Kegiatan pada siklus II terdiri dari 2 (dua) kali pertemuan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1). Pertemuan I

a)      Melalui kelompok kerja, guru mendiskusikan tentang permasalahan-permasalan atau hambatan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar,dalam menyusun skenario pembelajaran yang selanjutnya dicarikan pemecahannya. Kegiatan ini dibantu oleh guru yang dianggap  sudah cukup mampu dalam hal tersebut

b)      Guru mempresentasikan dan mensimulasikan hasil diskusi kelompoknya.

c)      Guru  merevisi  dan  menyempurnakan   skenario  pembelajaran dengan   mengoptimalkan  pemanfaatan  lingkungan  sekolah sebagai sumber belajar.

2). Pertemuan II

a)      Guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas   dengan  menggunakan skenario pembelajaran yang sudah direvisi.

b)      Guru mendiskusikan dan menyempurnakan skenario pembelajaran yang lengkap dengan pemanfaatan  lingkungan  sekolah sebagai sumber belajar.

c)      Guru mencatat kekurangan pembelajaran yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

c. Observasi dan Evaluasi.

Observasi dilakukan peneliti saat guru berdiskusi tentang masalah atau hambatan  dan  pemecahannya  dalam  kegiatan  kelompok  kerja  guru baik  secara individu maupun kelompok.Observasi terhadap aspek sikap guru dilakukan dengan menggunakan format observasi yang sama dengan format observasi yang digunakan pada siklus I.

Evaluasi dilakukan pada akhir pertemuan siklus II,dengan menggunakan format penilaian yang sama dengan format penilaian yang digunakan pada siklus I. Adapun aspek yang dinilai, serta cara menilai juga sama dengan penilaian pada siklus I.

d. Refleksi

Berdasarkan hasil observasi selama berlangsungnya kegiatan dan hasil evaluasi pada akhir pertemuan siklus II,maka dilanjutkan dengan mengadakan refleksi terhadap kegiatan dan hasil  kegiatan yang sudah berlangsung.

Jadi ingat saja kata mutiara satu ini jika suatu ketika Anda punya keinginan baru atau keinginan lama yang belum terwujudkan. Anda dapat memperkuat dream Anda tersebut dengan cara membayangkan yang enak-enak jika Anda berhasil mendapatkannya, dan membayangkan betapa susahnya Anda jika hal itu tidak tercapai. Tandanya dream atau impian Anda tersebut sudah sangat mendominasi anda maka anda akan tergerak untuk benar-benar MENGUSAHAKANnya atau Start Action. Itulah maka dari kata mutiara Stop Dreaming Start Action menurut saya.

Sebenarnya harus saya akui bahwa kata mutiara atau kata bijak yang sering saya baca dari buku-buku atau yang diucapkan orang-orang, termasuk juga yang bahkan sering dikutip teman-teman menjadi Status Facebook mereka, lebih sering hanya sampai di level pengetahuan saja. Mungkin juga Anda sering juga mendengar kata bijak yang sangat sederhana dan memaknainya sebatas itu, seperti saya tadi. hehe.. Misalnya ketika mendengar kata bijak Rajin Pangkal Pandai, sepertinya sudah menjadi biasa, bukan senilai mutiara lagi. Lalu hanya sedikit diantara kita yang benar-benar RAJIN dalam arti yang luas. Benar kan?. Semoga kata mutiara yang satu ini Stop Dreaming Start Action dapat melekat lebih kuat dan sanggup benar-benar kita praktekkan.

Semoga Anda setuju dengan uraian singkat diatas, dan mulai sekarang kita kumandangkan dan praktekkan Stop Dreaming Start Action ini jauh lebih kuat jauh lebih sering.

Atau Anda punya pendapat lain tentang makna Stop Dreaming Start Action ini? Silahkan berkomentar.

bekerjalah penuh kecintaan

Indonesia yang masuk dalam jajaran Negara paling berpolusi no 3 sedunia, setidaknya boleh berbangga hati. Di tengah – tengah mirisnya pendidikan di negeri ini, sebuah inovasi baru di bidang pendidikan Indonesia hadir

Green School – Kul- Kul Campus. Yang terletak di desa Cundien, 56 km dari pusat kota Banda Aceh. Sebuah sekolah unik yang digagas oleh Dompet Duafa,Ditambah lagi arena olahraga, laboratorium, perpustakaan, dll.

INTERAKSI DENGAN ALAM

Para murid diajarkan untuk dekat dengan alam, mulai dari cara menanam pohon dan tanaman comersil, memproduksi sendiri. Semua itu tak lepas dari harapan agar murid – murid mereka mengerti tentang berbagai hal dalam kehidupan, dan mampu menjadi pemimpin di dunia yang selalu berubah dan menantang ini.

Pendeknya, mereka-para pelajar-akan tahu segala hal dari organic gardening hingga mendesain website, dari menjalankan bisnis kecil hingga menekan emisi karbon, menjadi orang yang membanggakan dan dapat dipercaya mengelola kehidupan dengan lebih baik, di tengah krisis bumi ini.
Di sisi yang lain seharusnya keberadaan Green School menginspirasi pemerintah dan swasta membuat sekolah yang mirip namun lebih affordable dalam biaya.
Bukan apa, sebagai anak negeri, miris rasanya melihat anak – anak bule yang terkenal bersih itu mau bermain – main dengan lumpur dan duduk lesehan di atas tikar, kemudian mampu bercocok tanam, menanam padi, dan membudidayakan udang. Sedangkan kita ? masuk ke lumpur saja mungkin tidak pernah, apalagi menanam padi ? padahal bercocok tanam merupakan identitas bangsa kita sebagai negara agraris.
Andaikata sekolah di negeri ini seperti Green School, mungkin tidak akan ada lagi yang namanya illegal logging, dan pembabatan hutan secara liar, karena sejak kecil mereka telah diajarkan bagaimana cara mencintai alam.

Hem…
Sekarang banyak banget ya..sekolah yang kurang memperhatikan adanya penghijauan…karena tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang menghiasi disitu, makanya mulai sekarang biar kita nyaman belajar di situ ayolah adakan penghijauan di sekolah kamu masing-masing…

Btw (by the way)^^….
Gimana nich dengan sekolah kamu…udah ada penghijauan di sekolah kamu belum????^^
Kalau dipikir-pikir ya emang sih sekolah yang kurang penghijauan kita berada di sana kurang nyaman….PANAS..-_- Apa lagi kalau ada proses belajar mengajar out door hem….bisa kepanasan kita..+ tidak ada tempat untuk berteduh.
TAPI kalau kita merawat lingkungan sekolah khususnya sekolahan jita sendiri niscaya dech pasti kita sekolah di situ pasti nyaman dan tidak hanya kita saja tapi warga sekolah…^^

THE EARTH

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

PADA SMA NEGERI 1 SUKA MAKMUR

KABUPATEN ACEH BESAR

B. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Manjemen Berbasis Sekolah diimplementasikan dengan tujuan, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.

Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah dan pemerintah tentang suatu sekolah. Meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan.

Dengan melihat pada tujuan Manajemen Berbasis Sekolah bahwa hal itu hanya akan dapat kita capai apabila diberdayakan secara maksimal semua sumber daya pendidikan yang ada di sekolah . Pemberdayaan semua potensi sumber daya yang ada pada sekolah secara maksimal untuk mencapai tujuan sekolah inilah yang dinamakan dengan kinerja sekolah.

Adapun indikator – indikator yang ditetapkan sebagai ukuran dalam menilai Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada tiap – tiap sekolah , antara lain: Apakah proses pembelajaran efektif. Adakah kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Apakah sekolah memiliki teamwork yang efektif. Apakah sekolah memiliki kemandirian. Apakah terdapat partisipasi masyarakat pada sekolah dan sebaliknya. Apakah sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Apakah sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Apakah sekolah memiliki akuntabilitas. Apakah sekolah memiliki transparansi

Tentunya masih banyak lagi indikator yang masih terdapat dirumuskan sesuai dengan kebutuhan tiap – tiap daerah yang mempunyai karakteristik dan kebutuhan pembangunan daerah masing – masing. Misalnya saja suatu daerah perlu memasukkan kelestarian lingkungan atau perkembangan kesenian yang menjadi ciri khas daerahnya.

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa dan dalam membangun watak bangsa. Pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan masyarakat Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan . Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Tekanan yang menuntut pertanggung jawaban mengenai relevansi dan mutu hasil pendidikan semakin besar. Ketidakpastian mengenai lowongan pekerjaan, kelangkaan sumber-sumber dan perlunya meneliti dengan cermat lembaga yang menerima pembiayaan juga menuntut pendidikan untuk memberikan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dalam kerangka inilah pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju, demikian halnya bagi masyarakat Indonesia yang memiliki wilayah yang amat luas.

Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bervariasi serta munculnya berbagai masalah mendorong pemerintah memperhatikan potensi daerah. Standarisasi bagi penyeragaman rencana yang terlalu terpusat menghambat Implementasi pembangunan karena cenderung akan berakibat pada ketidaksesuaian antara rencana pusat dan kebutuhan daerah masing-masing. Sejalan dengan arah kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang ditempuh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah meningkat, salah satunya manajemen pendidikan. Wacana desentralisasi pendidikan muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) tentang Otonomi Daerah. Pasal 11 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk memberdayakan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah diharapkan senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, Implementasi, sampai pemantauan di daerah masing-masing.

Manajeman Berbasis Sekolah (School Based Management) merupakan satu kajian yang banyak dibahas untuk mengubah sistem pendidikan yang sentralistik ke arah desentralistik. Desentralisasi pendidikan memberi kewenangan kepada sekolah dan masyarakat setempat untuk mengelola pendidikan. Dengan demikian dapat diharapkan tercapai peningkatan kerjasama antara kepala sekolah, guru, pegawai lainnya dan masyarakat, serta peningkatan kualitas dan produktivitas pendidikan. Hal tersebut juga akan membentuk kemandirian sekolah yang selama ini kurang ditekankan, sehingga fungsi-fungsi yang ada akan didesentralisasikan di sekolah.

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu di dukung kemampuan manajerial para kepala sekolah. Sekolah perlu berkembang maju dari tahun ke tahun. Karena itu, hubungan baik antar guru perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan. Demikian halnya penataan penampilan fisik dan manajemen sekolah perlu dibina agar sekolah menjadi lingkungan yang dapat menumbuhkan kreativitas, disiplin dan semangat belajar yang baik bagi peserta didik.

Implementasi manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien menuntut seorang kepala sekolah yang memiliki pandangan luas tentang sekolah dan pendidikan. Wibawa kepala sekolah harus ditumbuh kembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif. Kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai manajer sekolah dalam meningkatkan proses belajar mengajar, dengan melakukan supervisi kelas, membina, dan memberikan saran-saran positif kepada guru. Disamping itu, kepala sekolah juga harus melakukan tukar pikiran, sumbang saran, dan studi banding antar sekolah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari kepala sekolah lain.

Implementasi manajemen berbasis sekolah juga menuntut guru untuk berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru adalah teladan dan panutan langsung peserta didik dikelas. Oleh karena itu, guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan isi materi pelajaran. Guru juga harus mengorganisasikan kelasnya dengan baik mulai jadwal pelajaran, pembagian tugas peserta didik, kebersihan dan ketertiban kelas, pengaturan tempat duduk peserta didik dan penempatan media pembelajaran pada tempatnya.

Implementasi manajemen berbasis sekolah yang ideal harus sesuai dengan karakteristik manajemen berbasis sekolah dan harus melalui tahap-tahap Implementasi manajemen berbasis sekolah. Perencanaan dan persiapan yang baik dalam Implementasi manajemen berbasis sekolah akan membantu keberhasilan program tersebut. Hal itu akan menghasilkan mutu pendidikan yang semakin baik, ada kepedulian warga sekolah dan tanggung jawab sekolah pun akan semakin meningkat.

SMA Negeri 1 Suka Makmur adalah salah satu SMA di kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar yang menjadi sekolah rintisan manajemen berbasis sekolah. Kondisi sekolah yang strategis dan kondusif untuk belajar tepat untuk dijadikan SMA rintisan manajemen berbasis sekolah dan SMA Unggulan, sehingga dengan mempertimbangkan uraian di atas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar.

C.  Rumusan Masalah

Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah harus di Implementasikan dalam setiap langkah yang ditempuh oleh pihak sekolah melalui konsep Manajemen Berbasis Sekolah, hal tersebut adalah suatu konsep dalam pendidikan, sehingga perlu untuk melakukan suatu kajian untuk melihat Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: Bagamanakah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar ini bertujuan untuk:

1. Tahap-tahap implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Suka Makmur.
2. Tugas kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Suka Makmur.
3. Peran guru dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Suka Makmur.

E. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif ini. Pertanyaan penelitian akan membimbing arah proses penelitian agar tetap berada di jalur yang tetap. Dalam penelitian ini pertanyaan penelitian yang diajukan berasal dari rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan di depan. Adapun pertanyaan penelitian tersebut

adalah :

1. Bagaimana tahap-tahap implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Suka Makmur ?
2. Bagaimana tugas kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Suka Makmur?
3. Bagaimana peran guru dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Suka Makmur?
   1. F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dirasakan sehubungan dengan Implementasi penelitian yang dilakukan adalah berupa sumbangan dan masukan bagi pengembangan disiplin ilmu Administrasi Pendidikan yang berkenaan dengan kajian manajemen Berbasis Sekolah, kebijakan pendidikan, , kepemimpinan pendidikan serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepeda pihak lembaga bahwa penerapan MBS menuntut adanya pengolahan pendidikan secara lebih baik.

G. Landasan Teoretis

Manajemen sekolah seringkali diartikan sebagai administrasi sekolah. Dalam berbagai kepentingan, pemakaian istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, demikian halnya dalam berbagai literatur, sering kali dipertukarkan. Berdasarkan fungsi pokoknya istilah manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama, fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi perencanaan, Implementasi, pengawasan, dan pembinaan. Pidarta (1988: 15) mengungkapkan sesudah manajemen membuahkan aktivitas-aktivitas tertentu dalam lembaga pendidikan dengan program-programnya, sarananya, anggarannya, kriteria Implementasi dan keberhasilan dan petunjuk-petunjuk Implementasi, maka proses pendidikan dilaksanakan.

Sekolah dikatakan mampu mengimplentasikan MBS untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah harus memperhatikan faktor-faktor pendukung keberhasilan MBS yaitu Menurut Nurkholis (2003:264), ada enam faktor pendukung keberhasilan implementasi MBS. Keenamnya mencakup: political will, finansial, sumber daya manusia, budaya sekolah, kepemimpinan, dan keorganisasian.

Jika keenam faktor tersebut sudah terpenuhi maka akan dilihat dari ukuran keberhasilan pengimplentasian MBS seperti yang dikatakan Nurkholis (2003:271-282) menyatakan bahwa ukuran keberhasilan implemen-tasi MBS di Indonesia dapat dinilai setidaknya dari sembilan kriteria.

1. jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat.
2. kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik, yang berdampak pada peningkatan prestasi akademik dan nonakademik siswa.
3. tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik. Maksudnya, rasio antara jumlah siswa yang mendaftar dengan jumlah siswa yang lulus menjadi lebih besar. Siswa yang tinggal kelas menurun karena :

a)    siswa semakin semangat datang ke sekolah dan belajar di rumah dengan dukungan orang tua dan lingkungannya.

b)   Pembelajaran di sekolah semakin baik karena kemampuan mengajar guru menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

Aspek produktivitas sekolah meningkat disebabkan karena :

a)      Peningkatan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya di sekolah, dengan memberdayakan peran serta masyarakat, isntitusi, dan tenaga kependidikan secara demokratis dan efisien.

b)      Peningkatan efektivitas dengan tercapainya berbagai tujuan pendidikan yang diterapkan.

1. Relevansi pendidikan semakin baik, karena program-program sekolah dibuat bersama-sama dengan warga masyarakat dan tokoh masyarakat, baik dari aspek pengembangan kurikulum maupun sarana dan prasarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan masyarakat.
2. Terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan karena penentuan biaya pendidikan tidak dilakukan secara pukul rata, tetapi didasarkan pada kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Biaya pendidikan pada tingkat dan jenis pendidikan serupa antara daerah yang satu dengan daerah lainnya akan berlainan menurut kekuatan ekonomi warganya.
3. Meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah, baik yang menyangkut keputusan instruksional maupun organisasional.
4. Iklim dan budaya kerja sekolah semakin baik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
5. Kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik.
6. Terjadinya demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kesimpulan yang diperoleh dari uraian di atas adalah manajemen sekolah merupakan manajemen yang melaksanakan fungsi-fungsi manajamen sekolah. Implementasi fungsi-fungsi manajemen sekolah harus berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong (2002 : 3) mengungkapkan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sedangkan Arikunto (1998: 245–247) membedakan penelitian kualitatif berdasarkan sifat dan analisis datanya menjadi dua jenis yaitu :

1. Riset deskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atas suatu fenomena
2. Riset deskriptif yang bersifat developmental digunakan untuk menemukan suatu mode atau prototipe

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data yang dekriptif yang menggambarkan keadaan Implementasi manajemen berbasis sekolah.

1. I. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (1998: 109) subyek penelitian mempunyai kedudukan sangat sentral, karena pada subyek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti.

Arikunto (2000 : 116 ) mengungkapkan subyek penelitian adalah benda, hal, orang atau tempat data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan. Penelitian kualitatif selalu bertolak dari asumsi tentang realita sosial yang bersifat unik, komplek dan ganda.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan 8 guru di SMA Negeri 1 Suka Makmur yaitu subyek yang terlibat secara langsung dan sebagai pelaksana manajemen berbasis sekolah di SMA ini. Subyek-subyek tersebut harus dipandang sebagai informan dan bukan sebagai responden.

1. J. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian, sebab data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan analisa penelitian. Metode pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Dalam penelitian metode maupun alat pengumpulan data yang tepat (sesuai) dapat membantu pencapaian hasil (pemecahan masalah) yang valid dan reliable. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subyek penelitian.

1. 1. Pengamatan atau observasi nonpartisipan

Penelitian ini menggunaan metode pengamatan atau observasi nonpartisipan. Menurut Nawawi (1991: 100) observasi bias diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian. Nawawi (1991: 104) mengungkapkan bahwa observasi nonpartisipan yaitu observer tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Peneliti dalam penelitian ini tidak dapat bertindak untuk mengendalikan jalannya situasi tentang Implementasi manajemen berbasis sekolah.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan, ruang peralatan, para pelaku dan juga aktivitas sosial yang sedang berlangsung dan yang berhubungan dalam Implementasi manajemen berbasis sekolah yaitu karakteristik manajemen berbasis sekolah, tahaptahap Implementasi manajemen berbasis sekolah, fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah, peran kepala sekolah dalam Implementasi manajemen berbasis sekolah dan peran guru dalam Implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA ini yang tidak bisa terungkap dalam metode wawancara.

1. 2. Wawancara

Moleong (2002: 135) mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Teknik wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada kepala sekolah dan guru untuk mengungkap seputar Implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi karakteristik manajemen berbasis sekolah, tahap-tahap Implementasi manajemen berbasis sekolah, fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah, tugas kepala sekolah dan peran guru dalam Implementasi manajemen berbasis sekolah.. Teknik ini juga untuk mengkonfirmasikan tentang data yang diperoleh dari obsevasi.

1. 3. Dokumentasi

Moleong mengungkapakan bahwa dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari rekaman yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyelidik. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data yang digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen-dokumen berupa format strategi implementasi dan perangkat Implementasi manajemen berbasis sekolah.

K. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non statistik yaitu analisis data deskriptif artinya dari data yang diperoleh melalui penelitian tentang Implementasi manajemen berbasis sekolah dilaporkan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada.

Hal ini dilakukan karena penelitian ini tidak mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Nasution (1996 : 129) analisis data yang dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah yang masih bersifat umum yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian atau display data dan (3) pengambilan kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. 1. Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis sejak mulanya. Laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan yang disingkatkan, direduksi dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Peneliti melaksanakan pemilihan data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan pengumpulan dokumendokumen yang relevan tersebut.

1. 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

1. 3. Pengambilan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan terhadap data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah serta mampu menjawab permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai.

L. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 10 bulan dengan jadwal kegiatan tampak pada tabel berikut

Tabel 1

1. M. Instrumen Penelitian

Moleong (2002: 19) mengungkapkan bahwa instrumen penelitian adalah alat pengumpul data dalam penelitian. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar observasi, pedoman wawancara dan dokumen untuk mengumpulkan data.

Instrumen penelitian adalah (1) peneliti sendiri (2) melibatkan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian; (3) menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh, (4) member check, pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

Setiap sekolah dalam merancang dan melaksanakan program harus dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi setiap warga sekolah khususnya guru-guru, yang pada akhirnya ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisasi pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi alam penyusunan RAPBS terhadap kualitas pelayanan sekolah . Dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas dalam penyusunan RAPBS berpengaruh positif, langsung, dan signifikan terhadap partisipasi guru-guru dalam penyusunan RAPBS, begitu juga partisipasi guru-guru terhadap transparansi, dan partisipasi guru-guru terhadap kualitas pelayanan sekolah, serta transparansi penyusunan RAPBS terhadap kualitas pelayanan sekolah, serta transparansi penyusunan RAPBS terhadap kualias pelayanan sekolah mempunyai hubungan kausalitas. Sedangkan [engaruh tidak langsung ditunjukan oleh variabel akuntabilitas terhadap partisipasi dan partisipasi terhadap kualitas pelayanan sekolah.

Banyak sekolah yang menginginkan agar mutu pendidikan bisa lebih meningkat. Namun tak sedikit orangtua siswa yang mengeluh karena harus dibebani berbagai iuran tak wajib yang memberatkan peserta didik. Agar tidak lagi ditemui permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan mengingatkan agar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS)  lebih berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sekolah. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi.

1. A. Prinsip Penyusunan RAPBS

RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.

RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah.

Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah.

1. B. Proses Penyusunan RAPBS

Langkah berikut biasa dipertimbangkan dalam menyusun sebuah RAPBS:

• menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah,
• menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya,
• menyelesaikan analisis kebutuhan,
• memprioritaskan  kebutuhan,
• mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah,
• mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan,
• menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dsb.), dan
• mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.

1. C. Pengelolaan Anggaran Sekolah

Pengelola anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah. Di sekolah-sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagian anggaran.Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa:

• dana dibelanjakan sesuai rencana,
• ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak,
• pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan
• dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.

Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dsb.Pengelola anggaran sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan.Pengendalian Anggaran

Pengendalian anggaran dilakukan untuk memastikan adanya:

• pengelolaan dana yang jujur,
• penyesuaian antara pengeluaran dengan tujuan jangka menengah sekolah, tujuan jangka pendek sekolah, dan rencana-rencana lainnya,
• transparansi, dan
• upaya menghindari pembelanjaan berlebih.

Kegiatan pengendalian anggaran meliputi rencana penerapan anggaran, catatan transaksi pemasukan dan pengeluaran (pembukuan), serta pelaporan yang transparan dan akurat (akuntabilitas).

1. D. Aturan Umum dalam Pembukuan

Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah (kuitansi). Semua transaksi dicatat sesuai urutan waktu (kronologis).Setiap halaman buku kas umum harus dilengkapi kepala surat/kop, kolom catatan, nomor halaman, dan nama bulan.Setiap sisi halaman harus diparaf oleh kepala sekolah dan bendahara komite sekolah.Pada akhir setiap bulan, buku kas umum ditutup dengan membandingkan saldo yang tercatat pada buku kas dan saldo di rekening bank.

2.  SPESIFIKASI ANGGARAN DAN LANGKAH-LANGKAH DALAM PENYEDIAN BIAYA PENDIDIKAN ADALAH:

Sumber Dana Pendidikan

Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Sumber-sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989).

Langkah yang ditempuh untuk penyediaan biaya pendidikan adalah:

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah sudah menjadi hal yang umum dibicarakan, baik di negara maju maupun negara berkembang.  Dalam teori pengembangan sekolah di era desentralisasi, ada tiga segitiga stakeholder yang harus dibangun, yaitu kerjasama sekolah, orang tua dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat seakan menjadi kata kunci untuk memecahkan masalah di sekolah. Pemerintah di negara manapun, dengan dalih mengembalikan lembaga sekolah kepada pemilik utamanya yaitu masyarakat, menggembar-gemborkan ide ini.  Tapi sebenarnya ada sebuah misi utama dibalik propaganda ini, yaitu meringankan beban keuangan pemerintah dengan mengajak masyarakat untuk menyediakan dana lebih dalam pengembangan sekolah.

Misi ini di beberapa kasus menunjukkan keberhasilannya, tapi ketika situasi ekonomi pun mencekik rakyat, maka kebijakan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sekolah yang bermakna `pendanaan` kelihatannya kurang bijak.

Amerika dan beberapa negara pengusung konsep SBM (School Based Management) yang menjadi titik awal keterlibatan masyarakat di sekolah, tegas menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat adalah dalam bentuk pengembangan finansial, kurikulum dan personalia.  Dalam hal ini masyarakat menjadi penentu keberhasilan sekolah, demikian pula masa depan guru dan tenaga administrator sekolah.

Saat ini, kegiatan pendidikan sumber pendanaannya diambil dari APBN dan APBD. Jika dari dua sumber itu masih kurang maka akan dicarikan solusi. Bisa saja dengan melibatkan peran serta masyarakat, komite, para alumni, dunia usaha, dan sebagainya. “Tentu partisipasi tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

Prinsipnya adalah, RAPBS harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan bukan keinginan. Kemudian harus melalui azas musyawarah mufakat. Selain itu harus ada subsidi silang dan dicarikan solusi bagi peserta didik yang tidak mampu. Yang tak kalah pentingnya adalah, sekolah dilarang mengeluarkan siswa hanya karena faktor keuangan atau yang bersangkutan dari keluarga tidak mampu.

Terkait hal tersebut, sejatinya pihak sekolah  boleh meminta dukungan materi dari para orangtua murid. Akan tetapi sifatnya tidak memaksa. Ini untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan dan subsidi bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mengenai besar kecilnya, tergantung dari kebutuhan sekolah masing-masing. Karena sekolah diberi kewenangan untuk menyusun RAPBS sesuai dengan manajemen yang berbasis sekolah.

Pihaknya berharap, karena saat ini perhatian pemerintah sudah semakin baik, maka hendaknya iuran bagi peserta didik baru (IPDB) seyogyanya semakin mengecil. Tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan pendidikan. Sebagai contoh, saat ini guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi, harusnya diimbangi dengan peningkatan profesionalitas dalam mengajar. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas perhatian pemerintah terhadap kesra guru.

Selain membahas program sekolah, juga akan disinggung mengenai bantuan bagi siswa tak mampu. Saat ini, Sudin Dikmen  menyiapkan subsidi bagi siswa yang tak mampu dalam bentuk beasiswa. Jumlah murid yang menerima beasiswa ditargetkan meningkat menjadi 20 persen dari sebelumnya 15 persen dari keseluruhan siswa di Kabupaten.
3. CONTOH DARI BALANCE SCORECARD ADALAH:

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perubahan besar luar biasa dalam persaingan, produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penanganan transaksi antara perusahaan dengan pelanggan dan perusahaan dengan perusahaan lain. Persaingan yang bersifat global dan tajam menyebabkan terjadinya penciutan laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang memasuki persaingan tingkat dunia. Hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan pada tingkat dunia yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen, mampu menghasilkan produk yang bermutu, dan cost effevtive (Mulyadi, 1997).

Perubahan-perubahan tersebut mendorong perusahaan untuk mempersiapkan dirinya agar bisa diterima di lingkungan global. Keadaan ini memaksa manajemen untuk berupaya menyiapkan, menyempurnakan ataupun mencari strategi-strategi baru yang menjadikan perusahaan mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan tingkat dunia. Oleh karena itu perusahaan dalam hal ini manajemen harus mengkaji ulang prinsip-prinsip yang selama ini digunakan agar dapat bertahan dan bertumbuh dalam persaingan yang semakin ketat untuk dapat menghasilkan produk dan jasa bagi masyarakat.

Kunci persaingan dalam pasar global adalah kualitas total yang mancakup penekanan-penekanan pada kualitas produk, kualitas biaya atau harga, kualitas pelayanan, kualitas penyerahan tepat waktu, kualitas estetika dan bentuk-bentuk kualitas lain yang terus berkembang guna memberikan kepuasan terus menerus kepada pelanggan agar tercipta pelanggan yang loyal (Hansen dan Mowen, 1999). Sehingga meningkatnya persaingan bisnis memacu manajemen untuk lebih memperhatikan sedikitnya dua hal penting yaitu “keunggulan” dan “nilai”.

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang lalu.

Pemakaian penilaian kinerja tradisional yaitu ROI, Profit Margin dan Rasio Operasi sebetulnya belum cukup mewakili untuk menyimpulkan apakah kinerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan sudah baik atau belum. Hal ini disebabkan karena ROI, Profit Marjin dan Rasio Operasi hanya menggambarkan pengukuran efektivitas penggunaan aktiva serta laba dalam mendukung penjualan selama periode tgertentu. Ukuran-ukuran keuangan tidak memberikan gambaran yang riil mengenai keadaan perusahaan karena tidak memperhatikan hal-hal lain di luar sisi finansial misalnmya sisi pelanggan yang merupakan fokus penting bagi perusahaan dan karyawan, padahal dua hal tersebut merupakan roda penggerak bagi kegiatan perusahaan (Kaplan dan Norton, 1996).

Dalam akuntansi manajemen dikenal alat analisis yang bertujuan untuk menunjang proses manajemen yang disebut dengan Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Norton pada tahun 1990. Balanced Scorecard merupakan suatu ukuran yang cukup komprehensif dalam mewujudkan kinerja, yang mana keberhasilan keuangan yang dicapai perusahaan bersifat jangka panjang (Mulyadi dan Johny Setyawan, 1999). Balanced Scorecard tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja perusahaan tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik secara total kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Dengan pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya merupakan ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan maka perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik.

PENILAIAN KINERJA DAN BALANCED SCORECARD

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki (Helfert, 1996).

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.

Adapun kinerja menurut Mulyadi adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Mulyadi dan Johny setyawan, 1999).

Penilaaian kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semstinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta pemberian penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

Dengan adanya penilaian kinerja, manajer puncak dapat memperoleh dasar yang obyektif untuk memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi yang disumbangkan masing-masing pusat pertanggungjawaban kepada perusahaan secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat membentuk motivasi dan rangsangan pada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Menurut Mulyadi penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk:

• Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
• Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawannya seperti promosi, pemberhentian, mutasi.
• Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
• Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengeai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
• Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Balanced scorecard dapat digunakan sebagai alternatif pengukuran kinerja perusahaan yang lebih komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada pengukuran atas dasar perspektif keuangan saja. Hal ini terbukti dengan adanya manfaat-manfaat yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkannya.



DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKA

A. Pendekatan Sistem

Di dalam kegiatan sehari-hari kita sering mendengar dan mengucapkan kata “sistem”. Kurikulum TK sampai SLTA sesuai SK Menteri P dan K No. 08/U/1975 pun menggunakan pendekatan sistem yang dikenal dengan nama PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional).Kata “sistem” sering agak keliru diartikan. Misalnya ada yang menganggap “sistem” sama dengan”cara”. Pada hal “sistem” bukanlah berarti “cara”.Konsep untuk memahami arti “sistem”, terlebih danulu perlu dipahami beberapa istilah yang bersangkut erat dengan “sistem” sebagai berikut: Sistem: Suatu gabungan dari komponen-komponen yang terorganisir seba¬gai suatu kesatuan, dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh: sebuah “sekolah” (yang menjadi titik perhatian kita) adalah suatu “sistem”. Sekolah terdiri atas murid, guru, kurikulum, gedung, kese¬muanya bertali-erat satu sama lain untuk mencapai tujuan.”instruksional” atau kelembagaan.

Definisi Sistem

Sesuai dengan pengertian di atas, suatu “sistem” adalah merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasar atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap “sistem” pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari komponen-komponen adalah diarahkan untuk menuju tercapainya tu¬juan tersebut. .Contoh: Pemerintah, Sekolah, Pendidikan. Unsur-unsur suatu sistem: (1) Input (masukan) misalnya: sumber, biaya, personel dan (2) Output (keluaran) misalnya: hasil, produk, atau keuntungan.

Supra Sistem: Suatu sistem yang kompleks yang mencakup lebih dari satu sistem sebagai komponennya. Sub Sistem: Suatu kesatuan atau kumpulan kesatuan yang merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar yang bisa dibedakan dengan maksud untuk keperluan observasi atau mempelajarinya. Sistem Terbuka: Suatu sistem yang dapat menerima input misalnya berupa informasi dari luar sistem tersebut.

Sistem Tertutup: Suatu sistem yang tertutup untuk menerima input informasi yang datang dari luar. Feedback (Umpan balik): Informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan sebelumnya yang berguna untuk perbaikan. Informasi ini berlangsung terus-menerus se¬panjang proses berjalan. Hierarch : Sekelompok orang, barang atau kegiatan yang diatur secara ber¬tingkat, grup atau kelas. Output (Keluaran): Hasil konversi dari proses suatu sistem yang dihitung sebagai hasil, produk atau keuntungan.

Proses: Penerapan suatu cara dan sarana untuk mencapai suatu hasil atau produk.Produk: Hasil atau produk akhir.Systems Approach (Pendekatan Sistem): Suatu proses yang dengannya kebutuhan diidentifikasi, problem dipilih, syarat-syarat pemecahan problem diidentifikasi, pemecahan dipilih dari beberapa alternatif, metode dan alat dicari dan diterapkan, hasil dievaluasi, dan revisi yang diperlukan terhadap seluruh bagian dari sistem tersebut dilaksanakan, sedemikian rupa sehingga kebutuham ter¬ebut dapat tercapai. Dengan memahami arti istilah-istilah tersebut di atas, maka penger¬tian sistem secara lebih mendalam dapat dicapai misalnya tentang defi¬nisi, unsur, sifat, tingkat, dan kegunaannya dalam penyusunan planning.

B. Model Budget Untuk Pembiayaan Pendidikan

Sebagai manusia, kita semua menyadari, bahwa ada hal-hal yang kita tak mampu untuk mengontrolnya. Namun kita pun menyadari, banyak juga hal-hal yang kita mampu untuk mengontrolnya. Dalam hal ini pendekatan sistem (systems approach) memberikan kepada kita suatu alat untuk menganalisis, untuk mengidentifikasi, dan memecahkan masalah sesuai dengan yang kita inginkan, dengan menggunakan perencanaan yang sistematis; Suatu perencanaan yang sistematik mempunyai daya ramal dan kon¬trol yang baik. Proses ini dapat berjalan baik karena kita; Merumuskan secara spesifik dan nyata akan kebutuhan (need assissment); Menggunakan logika, proses setapak demi setapak, untuk menuju perobahan yang diharapkan; Memperhatikan macam-macam pendekatan dan memilih yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi; Menetapkan mekanisme “feedback” yang memberitahukan kemajuan kita, identifikasi hambatan-hambatan dan menunjuk¬ kan perubahan-perubahan yang diperlukan; dan Menggunakan istilah dan langkah yang jelas , mudah dikomunikasikan dan dipahami orang lain. Meskipun banyak keuntungannya, planning tersebut pun mempunyai kelemahan antara lain Menghabiskan waktu, tenaga dan biaya; Keadaan bisa berubah disaat proses sedang berjalan.

Model-Model Perencanaan Secara Sistematis

Suatu perencanaan secara sistematis pada hakekatnya sama dengan proses pemecahan masalah secara umum (ageneral problem-solving process).Sebuah model menurut Kaufman (1979) adalah sebagai berikut: Diagram 1. Model Perencanaan menurut Kaufman. Sesuai dengan model tersebut, langkah-langkah suatu perencanaan yang sistematis adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan.
2. Tentukan syarat-syarat dan altematif pemecahannya.
3. Pilih strategi pemecahannya.
4. Laksanakan strategi yang telah dipilih untuk mencapai hasil yang diharapkan.
5. Tentukan efektifitas hasilnya dengan jalan mengadakan evaluasi.
6. Adakan revisi bila perlu pada setiap langkah dari proses tersebut. C.Line Item

Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaranyang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnyayang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukuryang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatandari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan

D. Strategi Pembiayaan pendidikan Dan Pemborosan Anggaran

Dengan pelaksanaan APBA/APBK tersebut. Selama ini, proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan APBA/ APBK dan LKPJ, umumnya perhatian lebih terfokus pada besarnya anggaran. Padahal sejak diberlakukannya Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang sudah diganti dengan Permendagri No 13 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri No 59 Tahun 2007, yang mengatur tentangpedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem yang dianut dalam APBD adalah anggaran yang berbasis kinerja. Artinya penyusunan, pembahasan, penetapan sampai pengawasan pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan hanya melihat besar kecilnya anggaran yang merupakan masukan, tapi juga harus memperhatikan kinerja anggaran tersebut yang meliputi capaian kinerja, keluaran, hasil danmanfaat serta tepat tidaknya kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai anggaran tadi. Kesenjangan dalam dataran peraturan dan pelaksanaan ini harus menjadi pendorong bagi optimalisasi fungsi DPRD agar semakin memainkan peran penting dalam menjadikan APBD yang senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat. Penyusunan anggaran Dalam PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya, agar setiap program dan kegiatan pemerintahan yang didanai dengan dana publik dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dengan pemahaman seperti itu maka penerapan anggaran berbasis kinerja harus diawali sejak dimulainya penyusunan anggaran. Untuk itu, beberapa prinsip dasar dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan. Pertama, transparan, setiap dokumen Pelaksanaan Penganggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA-SKPD)- sebagai bagian dari APBA/APBK- hendaknya Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja Oleh: dapat memberikan informasi yang jelas tentang kelompok sasaran, capaian kinerja, masukan, keluaran, hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Dengan transparansi itu, akan membuat semua pihak bisa memberikan penilaian secara terbuka baik terhadap program dan kegiatan maupun pengalokasian anggarannya. Kedua, partisipatif, harus dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam setiap proses penganggaran demi menjamin adanya kesesuaian antar kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran. Prinsip partisipatif ini sekaligus juga untuk mencegah dan menemukan sedini mungkin praktek korupsi dalam proses penganggaran. Namun, bila hanya sekelompok kecil masyarakat yang memanfaatkan peluang ini tidak tertutup kemungkinan juga akan melahirkan praktek “korupsi berjama’ah”. Karena itu, keterbukaan kesempatan ini perlu dibarengi dengan memberikan motivasi berpartisipasi kepada semua lapisan masyarakat, untuk menghindari dominasi kelompok masyarakat tertentu dalam proses anggaran. Ketiga, disiplin, penyusunan anggaran harus menunjukkan disiplin anggaran dengan klasifikasi yang jelas dari setiap komponen kegiatan. Termasuk juga dalam prinsip ini adalah disiplin waktu.

APBD akan berdampak besar terhadap geliat ekonomi masyarakat, terutama sektor riil dan sektor konsumsi sebab APBD merupakan salah satu stimulus penting bagi bangkitnya perekonomian rakyat. APBD molor berarti akan banyak proyek insfrastruktur yang terbengkalai karena dana tidak cair, tunjangan pegawai negeri dan pembayaran gaji guru honor dan gaji pegawai honorer lainnya juga bakal tak terbayar karena menunggu pengesahan APBA. Keempat, keadilan, pengalokasian anggaran melalui perencanaan kegiatan harus adil dan bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.. Kelima, efesiensi dan efektifitas, setiap kegiatan yang direncanakan harus mempertimbangkan efektifitas dalam pencapaian kinerjanya dan efisien dalam pengalokasian anggarannya. Keenam, rasional dan terukur, capaian kinerja dan anggaran yang dialokasikan dalam setiap kegiatan harus rasional dan terukur. Apabila keenam prinsip dasar penyusunan anggaran ini sudah bisa dilaksanakan maka pada tahap pelaksanaan anggarannya relative akan lebih mudah dilakukan pengawasan.

Kedua, evaluasi terhadap ketentuan peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD, misalnya proses pengadaanbarang/jasa, proses pemilihanpenyedia barang/jasa, proses penetapan standar harga barang/jasa dan lain-lain. Apakah ketentuanketentuan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau justru malah bertentangan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan suatu penyimpangan yang berpotensi melahirkan tindak pidana korupsi, minimal akan membuat realisasi anggaran tidak tepat sasaran. Ketiga, evaluasi terhadap tolok ukur, baik dalam skala makro maupun mikro. Tolok ukur dalam skala makro berkaitan dengan rasionalisasi indikator-indikator dari sektorsektor yang dijadikan prioritas pembangunan. Tolok ukur dalam skala mikro berkaitan dengan rasionalisasi indikator-indikator dari suatukegiatan (proyek). Ketiga langkah pengawasan tersebut jika dilaksanakan dengan serius niscaya akan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sehingga istilah anggaran berbasis kinerja tidak berhenti sebatas peraturan tetapi juga terealisasi dalam pelaksanaan.

Metode Untuk Memperoleh Dana Pendidikan

1. 1. Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan Dan MBS

Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.

Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.

Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)” dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2 ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.

Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.

1. 2. Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.

Hambatan Implementasi  :

Indikator peran serta tokoh masyarakat dan dunia usaha masih kurang. Temuan ini sejalan dengan temuan pada indikator pembiayaan di mana kebanyakan pembiayaan pendidikan, di luar sumber pemerintah, masih berasal dari orangtua siswa. Menurut sebagian responden gejala rendahnya peranserta tokoh masyarakat dan dunia usaha disebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap pendidikan. Dengan dasar itu, perlu dikembangkan strategi untuk melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam kehidupan sekolah.

Sekolah cukup mengeluhkan minimnya dana yang bersumber dari BP3/Komite Sekolah. Apalagi menurut sebagian responden, dana BP3/Komite Sekolah pada umumnnya baru bersumber dan orangtua anak yang bersekolah,             Sedangkan dari masyarakat luas masih sangat terbatas. Kondisi ini memang sangat disayangkan karena salah satu tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah adalah agar masyarakat dalam anti luas bertanggung jawab atas maju mundurnya sekolah di lingkungannya, ini berarti diperlukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pembiayaan pendidikan. Karena tanpa ada perubahan seperti itu, maka pembentukan komite sekolah pada dasarnya hanyalah pergantian nama dari BP3.

E. Defisit finance

Dalam membahas sumber daya economic dan finansial dalam sebuah lembaga pendidikan, sebagai contoh sekolah, ada tiga aspek yang menurut WG Cunningham perlu diperhatikan yaitu perencanaan strategis, perencanaan pengeluaran, dan perencanaan pendapatan. Perencanaan strategis terbentuk seiring dengan berlangsungnya proses administrasi dan harus jelas sebelum memulai proses penyusunan anggaran. Perencanaan pengeluaran dan pendapatan dalam proses perencanaan akan menyediakan input dalam perencanaan operasional. Namun ketika anggaran tidak dapat mendukung apa yang sudah disusun dalam perencanaan strategis maka hubungan antara keduanya tidak akan dapat berkembang dan bisa melemahkan proses perencanaan. Sementara anggaran berperan sebagai perpaduan harapan dari seluruh program yang telah direncanakan oleh sekolah. Sistem anggaran sekolah mengatur estimasi pendapatan dan pengeluaran sekolah yang yang cukup penting, sehingga harus memperhitungkan sumber-sumber yang sesuai agar mendapatkan keuntungan sistem yang maksimal.

Perencanaan strategis memuat bangunan sistem dalam sebuah sekolah dengan tujuan tertentu dimasa yang akan datang yaitu yang berkaitan dengan visi, target, tujuan strategis dan kebijakan. Perencanaan strategis mempersiapkan koordinasi dan tujuan operasional, tetapi hanya dalam proses penentuan anggaran pada saat awal dan akhir. Selama dalam proses ini anggaran akan sangat ditentukan oleh perencanaan strategis baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedangkan perencanaan operasional lebih banyak ditentukan oleh keputusan yang diambil selama dalam proses perencanaan. Morphet, Jhon dan Ruller mengatakan suatu program pendidikan harus dipersiapkan dengan sejumlah estimasi dana tertentu sebagai antisipasi akan penggunaan dan yang berlebih dan hal tersebut seharusnya dipersiapkan sebelum menentukan jumlah biaya yang harus digunakan agar mendapatkan pencapaian hasil yang terbaik.

Perencanaan strategis dan penganggaran merupakan petunjuk sistem yang didasari oleh rencan operasional sedangkan usaha yang sia-sia dan staff yang kurang mampu bisa berkembang jika perencanaan operasional sesuai dengan sumber dayanya. Tentunya dengan komitmen serta adanya tujuan perencanaan strategis yang proporsional. Dalam bidang pendidikan vokasi yang dihadapkan dengan supervisor yang memberikan tugas (bagaimanapun cara pengerjaannya) agar dalam sekolah yang mereka pimpin dapat mencapai target yang disepakati dalam jangka 5 tahun kedepan. Sementara itu, para pimpinan sekolah dan supervisor memiliki rancangan perencanaan mentah pada masing-masing program yang harus disepakati bersama. Namun setelah pimpinan sekolah mengadakan sekian banyak kegiatan ternyata apa-apa yang tercantum dalam perencanaan strategis tidak didanai selama 2 tahun. Padahal seluruh program yang dibangun oleh mereka sudah diinformasikan dan ditawarkan pada masyarakat. Maka ketika proyek tersebut tidak berjalan dan hanya membuang waktu maka kepercayaan pada proses perencanaan itu hilang. Dari salah satu kasus tersebut, dan tentunya masih banyak kasus lainnya, WG Cunningham berpendapat bahwa sumber daya ekonomi dan finansial atau masalah penganggaran memiliki peran vital dalam perencanaan strategis, melebihi sumber daya lainnya.

WG Cunningham menambahkan bahwa tujuan strategis berkembang selama proses perencanaan strategis dan disempurnakan dalam proses penganggaran sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa ada perbedaan yang nyata antara tujuan strategis dan tujuan operasional dimana sebenarnya dalam proses ini ada ketidak jelasan garis antara dua proses yaitu masalah penganggaran. Proses penganggaran atau budgetting sendiri dianggap berada diantara kedua proses perencanaan dan menjadi batas dimana perencanaan strategis berakhir dan perencanaan operasional dimulai. George Odiorne juga berpendapat bahwa masalah waktu merupakan esensi dari tujuan dan harus diperhitungkan sebelumnya bukan sesuadah perencanaan anggaran. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya melakukan dua perencanaan yang sinergis yaitu antara tujuan jangka panjang sebelum melakukan perencanaan anggaran dan tujuan jangka pendek sesudah penentuan anggaran. Intinya, WG Cunningham ingin menyampaikan pada pembaca buku ini bahwa model perencanaan top down lebih efektif, efisien, dengan memulai dari perencanaan strategis yang diikuti oleh penganggaran biaya dan perencanaan operasional.

Alasan yang diungkap olehnya secara eksplisit memaparkan bahwa model perencanaan top down akan mengikis gesekan-gesekan individu yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut. Dan agar hasil perencanaan yang dibuat oleh para penentu kebijakan di level atas dapat dilaksanakan oleh para pelaku organisasi di level bawah dengan baik tanpa adanya protes, WG Cunningham menempatkan komunikasi sebagai kunci utama untuk menekan para ‘bawahan’. Caranya adalah dengan melibatkan sejumlah ‘bawahan’ yang tentunya dianggap dapat mewakili, dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai proses perencanaan. Para ‘bawahan’ harus diperlakukan ‘seolah-olah’ dilibatkan dalam proses perencanaan, walaupun pada akhirnya, penentuan keputusan tetap berada pada kelompok ‘atasan’. Padahal gesekan-gesekan individu penyebab konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi adalah sebuah proses yang manusiawi dalam pendewasaan diri individu maupun organisasi tersebut. Sehingga bila proses ‘pendewasaan’ tersebut dimatikan semata-mata hanya karena alasan efisiensi waktu dan efektifitas hasil, maka sifat-sifat manusiawi tersebut tidak akan pernah berkembang dengan sebagaimana mestinya.

Sumber daya ekonomi dan finansial’ atau lebih tepatnya dapat disebut dengan modal, pada peringkat teratas mengenai hal-hal pokok yang harus diutamakan dalam proses perencanaan. Pada bab 2 dalam buku ini dapat ditemukan pendapat WG Cunningham berikut contoh kasus yang sedemikian lengkapnya mengenai ketidak berhasilan perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan yang penyebabnya semata-mata ditumpukan pada permasalahan finansial. Sehingga bila perencanaan yang dibuat oleh lembaga pendidikan tidak disesuaikan dengan kondisi finansial yang ada, maka berbagai implikasi negatif yang ditimbulkan harus ditanggung oleh pihak lembaga pendidikan itu sendiri. Menurutnya, perencanaan yang dibuat harus disesuaikan dengan dana yang tersedia, dan jangan pernah mengimplementasikan rencana yang sumber dananya belum jelas akan didapatkan dari mana.

Perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu pendidikan untuk pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh John Dewey. Dan agar sebuah perencanaan dalam lembaga pendidikan tersebut tidak melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, harus digunakan sebuah model perencanaan yang lebih ‘manusiawi’. Sudah tentu model perencanaan top down dengan semangat neoliberal yang ditawarkan oleh WG Cunningham tidaklah dapat mengakomodasi ‘kemanusiawian’ tersebut. Model perencanaan partisipatif dalam lembaga pendidikan, yang sering dikemukakan oleh Paulo Freire, dan model perencanaan deliberatif yang dicetuskan oleh Jurgen Habermas, adalah model-model perencanaan yang paling tepat dalam dunia pendidikan. Inti dari kedua model tersebut adalah pemanusiaan individu yang berada dalam sebuah komunitas melalui perluasan partisipasi dalam proses penentuan kebijakan, dalam hal ini yang berkaitan dengan proses perencanaan dalam dunia pendidikan.

1. A. Pengertian Pendidikan Menurut Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem merupakan aplikasi pandangan sistem (system view or system thinking) dalam upaya memahami sesuatu atau memecahkan suatu permasalahan. Apabila kita mengaplikasikan pendekatan sistem dalam mempelajari pendidikan, maka dapat  didefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Ditinjau dari asal-usul kejadiannya, pendidikan tergolong ke dalam jenis sistem buatan manusia (a man made system); ditinjau dari wujudnya, tergolong ke dalam jenis sistem sosial; sedangkan ditinjau dari segi hubungan dengan lingkungannya, tergolong ke dalam jenis sistem terbuka.

Pendidikan (sistem pendidikan) berada dalam suatu supra sistem, yaitu masyarakat. Selain sistem pendidikan, di dalam masyarakat terdapat pula berbagai sistem lainnya seperti: sistem ekonomi, sistem politik, sistem petahanan dan keamanan, dll.  Karena sistem pendidikan merupakan sistem terbuka, maka sistem pendidikan mengambil masukan (input) dari masyarakat dan memberikan hasilnya/luaran (out put) kepada masyarakat. Sistem pendidikan memiliki ketergantungan kepada sistem-sistem lainnya, dan terdapat saling hubungan atau saling pengaruh antar sistem pendidikan  dengan sistem-sistem lainnya yang ada di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Philiph H. Coombs, ada tiga jenis sumber utama input dari masyarakat bagi sistem pendidikan, yaitu:

1. Ilmu pengetahuan,  tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

2. Penduduk serta tenaga kerja yang tersedia.

3. Ekonomi atau penghasilan masyarakat.

Terhadap ketiga sumber utama input sistem pendidikan tersebut, dilakukan seleksi berdasarkan tujuan, kebutuhan, efisiensi dan relevansinya bagi pendidikan. Selain itu, seleksi dilakukan pula atas dasar nilai dan norma tertentu dengan alasan bahwa pendidikan bersifat normatif. Hasil seleksi tersebut selanjutnya diambil atau diterima sebagai input sistem pendidikan.

Input sistem pendidikan dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Input mentah (raw input), yaitu peserta didik.
2. Input alat (instrumental input) seperti: kurikulum, pendidik, dll.
3. Input lingkungan (environmental input) seperti: keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat dll. yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan.

Berbagai jenis input pendidikan terseleksi sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya  akan membentuk komponen-komponen pendidikan atau berbagai sub sistem pendidikan. Dalam hal ini dilakukan diferensiasi sehingga setiap komponen memiliki fungsi-fungsi khusus. Namun demikian, karena pendidikan adalah suatu sistem, maka pelaksanaan fungsi setiap komponen pendidikan secara keseluruhan diarahkan demi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Philiph H. coombs mengidentifikasi 12 komponen sistem pendidikan, yaitu:

1. Tujuan dan prioritas. Fungsinya adalah memberikan arah kegiatan sistem.
2. Peserta didik (siswa). Fungsinya adalah belajar hingga mencapai tujuan pendidikan.
3. Pengelolaan. Fungsinya adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem.
4. Struktur dan jadwal. Fungsinya adalah mengatur waktu dan mengelompokan peserta didik berdasarkan tujuan tertentu.
5. Isi atau kurikulum. Fungsinya adalah sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik.
6. Pendidik (guru). Fungsinya adalah menyediakan bahan, menciptakan kondisi belajar dan menyelenggarakan pendidikan.
7. Alat bantu belajar. Fungsinya memungkinkan proses belajar-mengajar sehingga menarik, lengkap, bervariasi, dan mudah.
8. Fasilitas. fungsinya sebagai tempat terselenggaranya pendidikan.
9. Pengawasan mutu. Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan (peraturan penerimaan peserta didik, pemberian nilai ujian, kriteria baku.
10. Teknologi. Fungsinya mempermudah atau memperlancar pendidikan.
11. Penelitian. Fungsinya mengembangkan pengetahuan, penampilan sistem dan hasil kerja sistem.
12. Biaya (ongkos pendidikan). Merupakan satuan biaya untuk memperlancar proses pendidikan.  Fungsinya sebagai petunjuk tingkat efisiensi sistem.

Dalam sistem pendidikan terjadi proses transformasi, hakikatnya adalah  proses mengubah raw input (peserta didik) agar menjadi out put (manusia terdidik sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan). Dalam hal ini semua komponen pendidikan idealnya melaksanakan fungsinya masing-masing dan berinteraksi satu sama lain yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Adapun out putnya diperuntukan bagi masyarakat atau sistem-sistem lain yang ada di dalam supra sistem.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, di dalam sistem pendidikan terdapat komponen pengawasan mutu (kontrol kualitas). Pelaksanaan fungsinya antara lain akan menghasilkan feedback yang digunakan untuk melakukan koreksi atau perbaikan dalam proses transformasi berikutnya. Sehingga dengan demikian diharapkan sistem pendidikan tersebut mampu mengatasi entropi atau mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pretasinya.

1. B. Melibatkan Masyarakat Dalam Reformasi Dan Pembiayaan Sekolah

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah sudah menjadi hal yang umum dibicarakan, baik di negara maju maupun negara berkembang.  Dalam teori pengembangan sekolah di era desentralisasi, ada tiga segitiga stakeholder yang harus dibangun, yaitu kerjasama sekolah, orang tua dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat seakan menjadi kata kunci untuk memecahkan masalah di sekolah. Pemerintah di negara manapun, dengan dalih mengembalikan lembaga sekolah kepada pemilik utamanya yaitu masyarakat, menggembar-gemborkan ide ini.  Tapi sebenarnya ada sebuah misi utama dibalik propaganda ini, yaitu meringankan beban keuangan pemerintah dengan mengajak masyarakat untuk menyediakan dana lebih dalam pengembangan sekolah.

Misi ini di beberapa kasus menunjukkan keberhasilannya, tapi ketika situasi ekonomi pun mencekik rakyat, maka kebijakan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sekolah yang bermakna `pendanaan` kelihatannya kurang bijak.

Amerika dan beberapa negara pengusung konsep SBM (School Based Management) yang menjadi titik awal keterlibatan masyarakat di sekolah, tegas menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat adalah dalam bentuk pengembangan finansial, kurikulum dan personalia.  Dalam hal ini masyarakat menjadi penentu keberhasilan sekolah, demikian pula masa depan guru dan tenaga administrator sekolah.

Jepang-yang menurut pandangan saya tak terlalu kencang gaung `SBM`-nya- lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat bukan dalam bentuk pendanaan, atau pengembangan kurikulum, apalagi mengutak-atik masalah tenaga kependidikan.  Dikarenakan sekolah-sekolah di Jepang masih murni dikontol oleh menteri pendidikan, masih merupakan sekolah-sekolah negeri/publik. Sehingga bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah di Jepang agak bernuansa lain.  Lebih kepada masyarakat menjadi penyedia fasilitas belajar siswa atau menjadi pengayom dan pelindung siswa-siswa ketika berada di luar lingkungan sekolah.  Kelihatannya masyarakat Jepang berusaha membuat image bahwa tempat belajar itu ada di mana saja, bukan hanya di sekolah.

Sekarang bagaimana dengan Indonesia ?

Pola partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah di Indonesia lebih condong kepada apa yang diterapkan di Amerika dan Australia.  Pembentukan `komite sekolah` (KS) dan `dewan pendidikan` (DP) yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat dan orang tua, adalah murni meniru konsep `school governance` yang diterapkan di Barat.  Untuk menjalankan fungsi advisory, supporting, monitoring, mediatoring, tentunya diperlukan orang-orang yang berkemampuan sebagai anggota dan pengurus komite sekolah pun dewan pendidikan.  Juga diperlukan orang-orang yang berdedikasi penuh, mau meluangkan waktunya mengurusi perkara yang barangkali bukan pekerjaan utamanya.  Sayangnya karena konsep supporting lebih kuat ketika KS dicetuskan pertama kali maka anggota-anggota KS adalah orang tua yang berkantung tebal, pengusaha, pejabat, yang notabene hampir tak punya waktu untuk datang dan mengontrol sekolah.  Proses advisory akhirnya berjalan satu arah, yaitu ketika pihak sekolah meminta.  Proses supporting yang kelihatannya lebih diutamakan menjadi pembicaraan utama dalam rapat-rapat komite sekolah, yang hampir terkesan bahwa kepala sekolah dan stafnya juga ketua OSIS melaporkan agenda kegiatan dan komite sekolah hanya menandatangani jika kelihatannya anggarannya masuk akal.  Proses monitoring dan controling pun hanya berlangsung melalui sodoran berkas laporan kegiatan dari kepala sekolah ke komite sekolah.  Adapun proses mediatoring yang dimaksudkan menghubungkan lembaga sekolah dengan lembaga non sekolah dan masyarakat pada umumnya, tampaknya belum berhasil diterjemahkan dengan baik oleh beberapa komite sekolah.  Lembaga apa yang harus bekerja sama dengan sekolah ? Dalam hal apa kerjasama harus dibangun ? Belum terjawab.

Saya yakin, dari pada menjiplak pola partisipasi masyarakat di Barat atau dari negara manapun, pendidikan di Indonesia pasti akan lebih baik kondisinya jika dikembangkan dengan formula Indonesia.  Partisipasi masyarakat yang khas, yang bercirikan karakternya orang Indonesia.

1. C. Sistim Perencanaan Anggaran

Masih ingat dengan paradigma lama sistem penganggaran di Indosesia? Benar, pengelolaan anggaran pada masa lampau berkutat bagaimana cara menghabiskan pagu anggaran yang tersedia agar nantinya memperoleh anggaran pada periode berikiutnya lebih besar. Sistem penganggaran ini dikenal dengan sebutan line item budget system. Jelas sekali sistem penganggaran ini memiliki kekurangan-kekeurangan. Diantaranya adalah tidak optimalnya manfaat dari dana pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkesinambungan.

Line item budget system

Merupakan sistem penganggaran yang menjadikan input yang berupa item-item sebagai dasar dalam penyusunan anggaran. Misalnya anggaran dalam pelaksanaan pendidikan dasar, ada belanja pegawai guru, buku-buku, sarana dan prasarana lainnya. Anggaran ini begitu sederhana. Bahkan kita sering membuatnya untuk membuat daftar anggaran belanjaan kita. Sistem penganggaran line item ini selalu identik dengan incremental budget system. Anggaran dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan penggunaannya pada periode sebelumnya. Jika pada periode sebelumnya pagu anggaran yang disediakan sedikit atau kurang terserap, maka pada periode anggaran berikutnya. Jatah pada pos anggaran tersebut dikurangi. Sebaliknya, bila jatah anggaran dihabiskan, maka pada periode anggaran berikutnya, pagu anggaran akan ditambah.Sistem ini menimbulkan efek samping, yaitu setiap penyelenggara kegiatan (aparat pemerinyah) berlomba-lomba menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan manfaat yang akan dihasilkan dari penggunaan dana tersebut.

1. D. Paradikma Pendidikan Masa Depan

Dunia pendidikan juga muncul dua problem yang lain yang tidak dapat dipisah dari problem pendidikan yang telah disebutkan di atas.

Pertama, pendidikan cenderung menjadi sarana stratifikasi sosial. Kedua, pendidikan sistem persekolahan hanya mentransfer kepada peserta didik apa yang disebut the dead knowledge, yakni pengetahuan yang terlalu bersifat text-bookish sehingga bagaikan sudah diceraikan baik dari akar sumbernya maupun aplikasinya.

Berbagai upaya pembaharuan pendidikan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi sejauh ini belum menampakkan hasilnya. Mengapa kebijakan pembaharuan pendidikan di tanah air kita dapat dikatakan senantiasa gagal menjawab problem masyarakat? Sesungguhnya kegagalan berbagai bentuk pembaharuan pendidikan di tanah air kita bukan semata-mata terletak pada bentuk pembaharuan pendidikannya sendiri yang bersifat erratic, tambal sulam, melainkan lebih mendasar lagi kegagalan tersebut dikarenakan ketergantungan penentu kebijakan pendidikan pada penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam perubahan sosial yang sudah usang. Ketergantungan ini menyebabkan adanya harapan-harapan yang tidak realistis dan tidak tepat terhadap efikasi pendidikan.

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis.

John C. Bock, dalam Education and Development: A Conflict Meaning (1992), mengidentifikasi peran pendidikan tersebut sebagai : a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis Human lnvestmen, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

Sejalan dengan paradigma Fungsional, paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) mengembangkan kompetensi individu, b) kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan c) secara urnum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua hal. Pertama, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analis-mekanistis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Meka Fns melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut: nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, kepatuhan, ijazah.

Paradigma pendidikan lnput-Proses-Output, telah menjadikan sekolah bagaikan proses produksi. Murid diperlakukan bagaikan raw-input dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas diperlakukan sebagai instrumental input. Jika raw-input dan instrumental input baik, maka akan menghasilkan proses yang baik dan akhirnya baik pula produkyang dihasilkan. Kelemahan paradigma pendidikan tersebut nampak jelas, yakni dunia pendidikan diperlakukan sebagai sistem yang bersifat mekanik yang perbaikannya bisa bersifat partial, bagian mana yang dianggap tidak baik. Sudah barang tentu asumsi tersebut jauh dari realitas dan salah. Implikasinya, sistem dan praktek pendidikan yang mendasarkan pada paradigma pendidikan yang keliru cenderung tidak akan sesuai dengan realitas. Paradigma pendidikan tersebut di atas tidak pernah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang utuh dan bersifat organik yang merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat secara totalitas.

Kedua, para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai engine of growth, penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan maka pendidikan harus mampu menghasilkan invention dan innovation, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Agar berhasil melaksanakan fungsinya, maka pendidikan harus diorganisir dalam suatu lembaga pendidikan formal sistem persekolahan, yang bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi. Bahkan pendidikan harus menjadi panutan dan penentu perkembangan dunia yang lain, khususnya, dan bukan sebaliknya perkembangan ekonomi menentukan perkembangan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan formal inilah berbagai ide dan gagasan akan dikaji, berbagai teori akan dluji, berbagai teknik dan metode akan dikembangkan, dan tenaga kerja dengan berbagai jenis kemampuan akan dilatih.

Sesuai dengan peran pendidikan sebagai engine of growth, dan penentu bagi perkembangan masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yang paling tepat adalah single track dan diorganisir secara terpusat sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Lewat jalur tunggal inilah lembaga pendidikan akan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Agar proses pendidikan efisien dan etektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen (bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori (text bookish).

Namun, pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan nasional sistem persekolahan tidak bisa berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan, bahkan Gass (1984) lewat tulisannya berjudul Education versus Qualifications menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik.

Berbagai problem pendidikan yang muncul tersebut di atas bersumber pada kelemahan pendidikan nasional sistem persekolahan yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin disempurnakan hanya lewat pembaharuan yang bersifat tambal sulam (Erratic). Pembaharuan pendidikan nasional sistem persekolahan yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma peran pendidikan dalam pembangunan.

Penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan yang diikuti oleh para penentu kebijakan kita dewasa ini memiliki kelemahan, baik teoritis maupun metodologis. Pertama, tidak dapat diketemukan secara tepat dan pasti bagaimana proses pendidikan menyumbang pada peningkatan kemampuan individu. Memang secara mudah dapat dikatakan bahwa pendidikan formal akan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki sistem teknologi produksi yang semakin kompleks. Tetapi, dalam kenyataannya, kemampuan teknologis yang diterima dari lembaga pendidikan formal tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Di samping itu, adanya perubahan di bidang teknologi yang cepat, justru melahirkan apa yang disebut dengan de-skilled process, yakni dunia industri memerlukan tenaga kerja dengan keahlian yang lebih sederhana dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit.

Kedua, paradigma fungsional dan sosialisasi memiliki asumsi bahwa pendidikan sebagai penyebab dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat. Investasi di bidang pendidikan formal sistem persekolahan akan menentukan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Tetapi realitas menunjukkan sebaliknya. Bukannya pendidikan muncul terlebih dahulu, kemudian akan muncul pembangunan ekonomi, melainkan bisa sebaliknya, tuntutan perluasan pendidikan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan ekonomi dan politik. Dengan kata lain, pendidikan sistem persekolahan bukannya engine of growth, melainkan gerbong dalam pembangunan. Perkemkembangan pendidikan tergantung pada pembangunan ekonomi. Sebagai bukti, karena hasil pembangunan ekonomi tidak bisa dibagi secara merata, maka konsekuensinya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tidak juga bisa sama di antara berbagai kelompok masyarakat, sebagaimana terjadi dewasa ini.

Ketiga, paradigma fungsional dan sosialisasi juga memiliki asumsi bahwa pendapatan individu mencerminkan produktivitas yang bersangkutan. Secara makro upah tenaga kerja erat kaitannya dengan produktivitas. Dalam realitas asumsi ini tidak pernah terbukti. Upah dan produktivitas tidak selalu sering. Implikasinya adalah bahwa kesimpulan kajian selama ini yang selalu menunjukkan bahwa economic rate of return dan pendidikan di negara kita adalah sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bidang lain, adalah tidak tepat, sehingga perlu dikaji kembali.

Keempat, paradigma sosialisasi hanya berhasil menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran mengembangkan kompetensi individual, tetapi gagal menjelaskan bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kompetensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan produktivitas. Secara riil pendidikan formal berhasil meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individual yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi modern. Semakin lama waktu bersekolah semakin tinggi pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Namun, Randal Collins, lewat karyanya The Credential Society: An Historicaf Sosiology of Education and Stratification (1979) menentang tesis ini. Berbagai bukti tidak mendukung tesis atas tuntutan pendidikan untuk memegang suatu pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerja dengan pendidikan formal yang lebih tinggi tidak harus diartikan memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja .yang memiliki pendidikan lebih rendah. Banyak keterampilan dan keahlian yang justru dapat banyak diperoleh sambil menjalankan pekerjaan di dunia kerja formal. Dengan kata lain, tempat bekerja bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang lebih canggih.

1. E. Pentingnya Defisit Finance

Sasaran kebijakan pendidikan  ditetapkan secara konsisten berdasarkan pada target ekonomi makro yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi terkini disusun kebijakan operasional untuk mencapai target-target yang hendak dicapai tersebut. Kerangka ekonomi makro disusun oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan difokuskan pada kebijakan umum yang hendak ditempuh oleh Pemerintah dan prioritas-prioritas kegiatan yang hendak dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk mendorong sasaran makro dimaksud, yang diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dan diwujudkan melalui rencana belanja negara. Rencana belanja disusun dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah untuk menghimpun seluruh potensi penerimaan negara. Dalam hal terjadi kekurangan akibat belanja negara melampaui penerimaan negara, maka Pemerintah harus mencari sumber-sumber pembiayaan defisit. Pencarian sumber pembiayaan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan seluruh kewajiban Pemerintah di sisi pembiayaan yang mengikat dan tidak mungkin ditangguhkan. Agar kesinambungan fiskal tetap terjaga, maka besarnya sasaran defisit ditetapkan pada tingkat yang terkendali dalam jangka panjang. Penyusunan perkiraan penerimaan, pemilihan kegiatan prioritas, dan penentuan sumber pembiayaan dalam hal terjadi defisit, merupakan proses yang dinamis dan diperhitungkan secara cermat hingga dicapai suatu keseimbangan dan kombinasi yang optimal diantara ketiga komponen tersebut, sehingga APBN dapat secara obyektif mencerminkan upaya pencapaian target. Dalam penentuan besaran pembiayaan defisit dan identifikasi sumber-sumber pembiayaan, Pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan batasan-batasan risiko yang dihadapi karena besaran defisit yang tidak terkendali dapat mengganggu kesinambungan fiskal.

Nama   Sekolah                       : SMA Negeri 1 Lhoong

Mata Pelajaran                        : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Kelas / Semester                      : X

Tahun Pelajaran                       : 2009/2010

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU TIAP SEMESTER

Semester I

Semester II

B. RINCIAN PROGRAM

Kelas / Semester : X / 1

Kelas / Semester  : X / 2

Kepala sekolah SMA Negeri 1 Lhoong                                              Lhoong, 01 Juni 2009

Guru mata pelajaran

Yusmizar, S.Pd                                                                                           Raisul Akbar, S.Pd

Nip. 196201011984032026                                                                Nip.  198009202006041017

PROGRAM TAHUNAN

Nama   Sekolah                       : SMA Negeri 1 Lhoong

Mata Pelajaran                        : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Kelas / Program                       : XI/IA-IS

Tahun Pelajaran                       : 2009/2010

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU TIAP SEMESTER

Semester I

Semester II

B. RINCIAN PROGRAM

Kelas / Semester  : XI/ 1

Kelas / Semester  : XI/ 2

Kepala sekolah SMA Negeri 1 Lhoong                                              Lhoong, 01 Juni 2009

Guru mata pelajaran

Yusmizar, S.Pd                                                                                           Raisul Akbar, S.Pd

Nip. 196201011984032026                                                                Nip.  198009202006041017

PROGRAM TAHUNAN

Nama   Sekolah                       : SMA Negeri 1 Lhoong

Mata Pelajaran                        : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Kelas / Program                       : XII/IA-IS

Tahun Pelajaran                       : 2009/2010

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU TIAP SEMESTER

Semester I

Semester II

B. RINCIAN PROGRAM

Kelas / Semester  : XII/ 1

Kelas / Semester  : XII/ 2

Kepala sekolah SMA Negeri 1 Lhoong                                              Lhoong, 01 Juni 2009

Guru mata pelajaran

Yusmizar, S.Pd                                                                                           Raisul Akbar, S.Pd

Nip. 196201011984032026                                                                Nip.  198009202006041017

PENGADAAN PERALATAN MOBILER

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 LHOONG
Alamat : Jl. Raya Banda Aceh –Meulaboh KM 56 Kode Pos 23354

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan prima bagi kami, sehinggga dapat menyelesaikan Proposal usulan Bantuan Pengadaan Peralatan Mobiler pada SMA Negeri 1 Lhoong Aceh Besar Tahun 2009, dalam rangka pengembangan untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam mewujudkan kualitas para lulusan yang sesuai dengan standar kebutuhan kerja atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya kesadaran dan komitmen yang dilakukan secara terencana, terarah, dan inovatif untuk mewujudkan para lulusan sebagai persiapan kebutuhan untuk memasuki dunia kerja ditengah kemajuan dunia pendidikan yang sarat dengan persaingan. Peralatan Mobiler sebagai sarana pendukung pembelajaran.
Proposal ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, namun keinginan untuk mewujudkan terlaksananya proses pembelajaran dan mutu lulusan yang lebih baik sangatlah besar, atas bantuan dan perhatian semua pihak sangat kami ucapkan terima kasih.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar
Cq. Kepala Bidang Menengah
Di
Kota Jantho

Assalamulaikum Wr Wb.
Dengan hormat, Berdasarkan dengan hasil rapat Komite Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lhoong tentang keadaan kekurangan mobiler pada sekolah kami berupa meja/kursi siswa. Dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak sesuai dengan Proposal Bantuan Pengadaan Peralatan Mobiler. Demikianlah permohonan ini kami ajukan dengan harapan untuk dapat dikabulkan / direalisasikan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Kami Yang Bermohon:

Lhoong, 09 November 2009
Komite Sekolah Kepala SMA Negeri 1 Lhoong

Tgk.Bukhari Yusmizar,S.Pd
Nip. 196201011984032026

LEMBARAN PENGESAHAN PROPOSAL

PENGADAAN PERALATAN MOBILER

SMA NEGERI 1 LHOONG

Lhoong, 09 November 2009
Komite Sekolah Kepala SMA Negeri 1 Lhoong

Tgk.Bukhari Yusmizar,S.Pd
Nip. 196201011984032026

Mengetahui,
Kasubdin Madrasah Menengah
Pendidikan Kabupaten Aceh Besar

Drs. Ramli Yahya
Pembina TK.I / Nip.131 902 926

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan era globalisasi dan bergulirnya reformasi dinegara ini telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai lingkungan termasuk lingkungan pendidikan. Salah satu contoh perubahan mendasar yang sedang digulirkan saat ini adalah manajemen pendidikan.
Adapun konsepsi pendidikan tertera dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Definisi ini merupakan penafsiran formal dari ungkapan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Suatu tafsiran yang utuh tidak meredusir atau mengkerdilkan manusia hanya sekedar cerdas secara intelektual (IQ), tetapi secara emosional (EQ), secara spiritual (SQ), dan secara fisikal (PQ). Definisi ini juga mengimplikasikan bahwa pendidikan bukan sekedar menyiapkan tenaga kerja (SDM) yang trampil, melainkan juga merupakan suatu proses pembudayaan dan transformasi nilai-nilai budaya bangsa, serta menyiapkan warga masyarakat bangsa dan negara yang baik (a good citizen).
Sementara itu berbagai indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan masih belum meningkat secara signifikan. Ditinjau dari kemajuan di era globalisasi, pendidikan di Aceh masih jauh kentinggalan dibandingkan dengan Provinsi lain. Dengan demikian para siswa disekolah-sekolah dibekali dengan pengetahuan yang melibatkan pendidik yang trampil dan tersedianya fasilitas media pendidikan yang memadai.
Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimum yang perlu dicapai oleh setiap satuan penyelenggaraan pendidikan salah satunya adalah perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin terwujudnya kompetensi lulusan.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, SMA Negeri 1 Lhoong dalam upaya meningkatkan mutu para lulusan yang lebik baik, sesuai standar kompetensi kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat kemasyarakatan yang mandiri maupun untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu mengupayakan terlaksananya proses pembelajaran yang lebih baik, khususnya dalam pembekalan kompetensi para siswa yang berkaitan dengan pengadaan peralatan mobile untuk proses pendidikan disekolah.

B. Visi dan Misi
Visi : Menciptakan lulusan yang berkualitas unggul berlandaskan IMTAQ dan IPTEK serta menghasilkan siswa yang berkompetitif.
Misi:
1. Meningkatkan kualitas organisasi dan manajemen sekolah dalam menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif.
2. Meningkatkan kualitas kompetensi guru dan pegawai dalam mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi siswa berstandar Nasional dan global.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung peningkatan siswa yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas pembinaan kesiswaan dalam mewujudkan IMTAQ dan sikap kemandirian .
5. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat khususnya komite sekolah dalam menunjang kualitas SDM.

C. Tujuan dan Sasaran
Tujuan:
1. Membekali para siswa dengan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan seni agar mampu mengembangkan diri secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi siswa sesuai program studi yang dipilihnya.
3. Menyiapkan siswa agar mampu memiliki karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi dilingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesionalnya.
Sasaran:
1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pengadaan peralatan mobiler pada SMA Negeri 1 Lhoong.
2. Mendukung Ketersediaan fasilitas pendidikan untuk penyelenggaraan pembelajaran
3. Untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan lulusan SMA Negeri 1 Lhoong dalam merespon perkembangan era globalisasi serta memiliki kompetitif dan komperatif .

USULAN PENGADAAN PERALATAN MOBILER

NO NAMA BARANG SATUAN
1 MEJA SISWA 80 UNIT
2 KURSI SISWA 80 UNIT
JUMLAH 160 UNIT

Salah satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.
Otonomi daerah sebagai wahana untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di masyarakat, lancar dan tidaknya realisasi pelaksanaan otonomi daerah tersebut, sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. Kemampuan yang dibutuhkan antaranya adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola dinamika masyarakat, kemampuan untuk mengalokasikan sumber finansial daya alam, secara tepat, memotifasi lembaga-lembag pendukung pembangunan, serta keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan untuk kemajuan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah, maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparasi, dan akuntabilitas pendidikan.  Salah satu wadah tersebut  adalah  dewan pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat universal, untuk seluruh umat dimanapun dan kapanpun. Di Indonesia pendidikan merupakan kebutuhan seluruh warga negara, maka pengembangannya harus konseptual, menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan (Hardono, 1999:1). Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan di antaranya kebijakan pembentukan dewan Pendidikan dan  Komite Sekolah yang akhir-akhir ini menjadi agenda terhangat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Konsep baru ini cenderung disambut dan diapresiasi sebagai sebuah angin segar dalam proses perjalanan penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih mengintensifkan pelibatan masyarakat.
Adanya perubahan paradigma sistem  pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah membuka peluang bagi mmasyarakat utnuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan, Salah satunya upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten /Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU RI No.25 tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan Kabupaten/Kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak sekolah orang tua, dan masyarakat atau stakeholder  pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi bebasis masyarakat (community based participation) dan Manajemen Berbasis Sekolah (school based management) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan  kedua  konsep tersebut  adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau stakeholder pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau stakeholder lainnya secara sitematik sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.
Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang semakin meningkat dewasa ini, maka dalam era manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pengelolaan pendidikan perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan, komitmen, kesadaran, kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.
Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-progamnya, sekolahan perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/ industri untuk beraptisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Paertisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan. Dengan demikian pelaksanaan MBS disatuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
Beberapa alasan penulis memilih tema di atas adalah: 1) adanya fenomena yang berkembang di masyarakat terhadap keberadaan Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 2) Komite Sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
Dengan uraian diatas maka dalam penelitian ini mengkaji eksistensi komite dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 1 Seulimeum.

B. Rumusan Masalah
Pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang melibatkan masyakat secara aktif dalam setiap langkah yang ditempuh oleh pihak sekolah adalah merupakan pemaknaan dari penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah, namun disebabkan hal tersebut adalah suatu konsep dalam pendidikan, sehingga perlu untuk melakukan suatu kajian untuk melihat keaktifan masyarakat dalam penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: Bagamanakah peranserta komite sekolah dalam meningkatan mutu pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah untuk di SMP Negeri 1 Seulimeum?
C. Tujuan Penelitian
Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap secara menyeluruh dan komprehensif semua aspek yang terkait tentang Eksistensi Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, dengan mengambil kasus yang terjadi di SMP Negeri 1 Seulimeum Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:
Bagaimana  peran Komite sekolah yang telah diterapkan secara konsekuensi di SMP Negeri 1 Seulimeum ?
Bagaimana  cara-cara komite sekolah dalam menjalankan peranannya dalam penyelenggaraan pendidikan dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Seulimeum
Sejauh mana ketercapaian pelaksanaan peran komite sekolah dalam memberikan jaminan pelibatan stakeholder pendidikan dalam mendukung proses pendidikan.
Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi eksistensi sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Seulimeum.  
D. Pertanyaan Penelitian
Adapun pokok- pokok masalah penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:
Bagaimanakah peran Komite sekolah yang telah diterapkan secara konsekuensi di SMP Negeri 1 Seulimeum ?
Bagaimanakah cara-cara komite sekolah dalam menjalankan peranannya dalam penyelenggaraan pendidikan dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Seulimeum
Sejauh manakah ketercapaian pelaksanaan peran komite sekolah dalam memberikan jaminan pelibatan stakeholder pendidikan dalam mendukung proses pendidikan.
Bagaimnakah faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi eksistensi sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Seulimeum.
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang berupa eksistensi Komite Sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Seulimeum akan bermanfaat bagi para penyelenggara pendidikan (kepala sekolah), departemen Pendidikan dan Kebudayaan, para pengurus komite sekolah, serta para stakeholder pendidikan terutama untuk :
1. Manfaat teoritis
Menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama tentang eksistensi komite sekolah dalam pelaksanaan MBS.
Peneliti dapat menyumbangkan gagasannya yang berkaitan dengan eksistensi sekolah dalam pelaksanaan MBS.
Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
Bagi pengurus komite sekolah
Mengungkapkan beberapa kendalaatau hambatan terhadap profil dan peran komite sekolahyang pada akhirnya dapat digunakan oleh pengurus komite sekolahsebagai tataran pelaksanaan di lapangan, serta keberadaaannya yang cukup strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
b. Bagi penyelenggara pendidikan
Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi penyelenggara pendidikan akan pentingnya profil dan peran Komite Sekolah yang berguna dalam upaya peningkatan komitmen dan profesionalisme dalam mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.
c.  Bagi Dinas Pendidikan Nasional
Membentuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjelaskan berbagai isu terhadap pembentukan Komite Sekolah hanya sekedar merubah nama dari BP3 sekaligus memberi masukan yang penting bagi para pemerhati pendidikan untuk lebih memiliki integritas yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

G. Landasan Teoritis
Telah banyak usaha peningkatan mutu pendidikan di tingkat pendidikan dasar tetapi hasilnya tidak begitu menggembirakan. Dari berbagai studi dan pengamatan langsung di lapangan, hasil analisis menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.
Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (output) terlalu memusatkan pada masukan (input) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan.
Kedua, penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Di samping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan kemandirian, insiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi.
Ketiga, peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peranserta mereka sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.
Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dilakukan reorientasi penyelengaraan pendidikan melalui Manajemen Berbasisi Sekolah (School Based Management).
Faktor Pendorong Perlunya Desentralisasi Pendidikan
Saat ini sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen pemerintahan¹. Beberapa perubahan tersebut antara lain,
Orientasi manajemen yang sarwa negara ke orientasi pasar. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengolah dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi persoalan yang timbul.
Orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke demokrasi. Pendekatan kekuasaan bergeser ke sistem yang mengutamakan peranan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan utama dalam tatanan yang demokratis.
Sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara seimbang.
Sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi negara yang sudah tidak jelas lagi batasnya (boundaryless organization) akibat pengaruh dari tata-aturan global. Keadaan ini membawa akibat tata-aturan yang hanya menekankan tata-aturan nasional saja kurang menguntungkan dalam percaturan global.
Fenomena ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga desentralisasi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tentu saja desentralisasi pendidikan bukan berkonotasi negatif, yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih berwawasan keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif karena kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah. Disamping itu membawa dampak ketergantungan sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (lokal), menghambat kreativitas, dan menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas. Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di kebanyakan negara. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi terinci sbb.:
tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan.
anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.
ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam.
penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat
tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.
Desentralisasi pendidikan, mencakup tiga hal, yaitu;
manajemen berbasis lokasi (site based management).
pendelegasian wewenang
inovasi kurikulum.
Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan administrasi pusat adalah konsekwensi dari yang pertama dengan diikuti pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Pada kurikulum 2004 yang akan diberlakukan, pusat hanya akan menetapkan kompetensi-kompetensi lulusan dan materi-materi minimal. Daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan silabus (GBPP) nya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan daerah. Pada umumnya program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat erat dengan program-program pembangunan daerah. Sebagai contoh, suatu daerah yang menetapkan untuk mengembangkan ekonomi daerahnya melalui bidang pertanian, implikasinya silabus IPA akan diperkaya dengan materi-materi biologi pertanian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian. Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.
Berdasarkan hasil-hasil kajian yang dilakukan di Amerika Serikat, Site Based Management merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan-keputusan pendidikan dalam anggaran, personalia, kurikulum dan penilaian. Studi yang dilakukan di El Savador, Meksiko, Nepal, dan Pakistan menunjukkan pemberian otonomi pada sekolah telah meningkatkan motivasi dan kehadiran guru. Tetapi desentralisasi pengelolaan guru tidak secara otomatis meningkatkan efesiensi operasional. Jika pengelola di tingkat daerah tidak memberikan dukungannya, pengelolaan semakin tidak efektif. Oleh karena itu, beberapa negara telah kembali ke sistem sentralisasi dalam hal pengelolaan ketenagaan, misalnya Kolombia, Meksiko, Nigeria, dan Zimbabwe.
Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselengaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara lain terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan. Penerapan demokratisasi dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orangtua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Hal ini tercermin dengan adanya kurikulum lokal. Kurikulum juga harus mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional.
Proses belajar mengajar menekankan terjadinya proses pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai media dan sumber belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan alat pemersatu bangsa.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
H. Pendekatan Penelitian
Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengguna metode dan pendekatan tersebut mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan MBS di SMP Negeri 1 Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, oleh Kepala Sekolah maupun guru yang terjadi pada saat sekarang. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Latunussa (1989:55) bahwa:
Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pertanyaan mengenai hakikat gejala atau pertanyaan mengenai apa itu atau mendiskripsikan tentang apa itu, sehingga diperoleh informasi keadaan gejala yang sedang berlangsung sebagai pemecahan masalah yang ada, masalah yang hangat dan actual, dalam bentuk kata atau kalimat sehingga memberikan makna.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (1996:31) mengemukakan bahwa:
Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahakan pada latar dan individu secara holistik.
I. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat, Kepala Sekolah, Guru dan pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di persekolahan, dan yang akan dijadikan sebagi lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Lhoong.  pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan ‘ purposive sampling’ yaitu pilihan peneliti tentang aspek apa dan siapa yang jadikan focus pada saat situasi tertentu dan karena itu uterus menerus sepanjang penelitian. Sampling kualitatif yang tergantung pada tujuan focus pada saat itu. Penelitian ini berprinsip bahwa penelitian kualitatif yang dipentingkan adalah konteks dan bukan jumlah sumber datanya. Sumber data awal ini menjadi pegangan dalam penelitian ini, sedangkan data dapat diperoleh dari banyak informasi (menggelinding), sehingga mencapai taraf konsisten.
Namun untuk menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan untuk memudah pelaksanaan, maka dalam hal ini jumlah subjeknya adalah: 1 (satu) orang kepala sekolah, 4 (empat) orang dari masing- masing pengurus komite sekolah, 4 (empat) orang guru dari sekolah dan tokoh masyarakat dari sekitar sekolah yang bersangkutan.
J. Teknik Pengumpulan Data
Keberhasilan suatu penelitian terutama penelitian kualitatif, tergantung beberapa factor. Paling tidak ditentukan oleh factor kejelasan tujuan dan permasalahan penelitian, ketepatan pemilihan pendekatan/ metodelogi, ketelitian dan kelengkapan data/ informasi itu sendiri. Dalam penelitian yang mendasarkan pada pendekatan kualitatif ini dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Ketiga teknik yang akan dijalaskan berikut ini, digunakan peneliti dalam rangka memperoleh informasi saling melengkapi.
Observasi; dilakukan dengan pengamatan tentang upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi penerapan MBS. Observasi sebagai pengumpulan data/ informasi dilakukan secara sistematis, bukan sebagai sambilan atau kebetulan saja. Dan dalam observasi ini akan diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mengatur, mempengaruhi atau memanipulasi objek pengamatan yang sedang diobservasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi focus dari observasi adalah kegiatan- kegiatan yang berkenaan tentang upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi penerapan MBS. Seperti Pertemuan antara pihak sekolah dengan komite sekolah, kegiatan seharian di sekolah dan kegiatan lain yang berkenaan dengan tujuan dari penelitian ini.
Wawancara; yaitu dengan melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasikan kepada sampel penelitian dengan sistematis (wawancara terstruktur). Dalam wawancara ini, pertanyaan dan jawaban akan bersifat verbal atau semacam percakapan yang bertujuan memperoleh data atau informasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran dari wawancara adalah Kepala Sekolah, pengurus Komite Sekolah, guru, tokoh masyarakat dan sumber lainnya yang relevan.
Studi dokumentasi; yaitu suatu alat penelitian yang bertujuan untuk melengkapi data (sebagai bukti pendukung), yang bersumber bukan dari manusia yang memungkinkan dilakukannya pengecekan untuk mengetahui kesesuiannya. Sumber data yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah Notulen Rapar pihak sekolah dengan Komite sekolah, orang tua siswa dan dengan masyarakat. Serta dokumen lainnya yang mendukung kajian penelitian ini.
Dalam penelitian kualitatif tidak terdapat prosedur pengumpulan data yang memiliki pola yang pasti. Nasution (1982:37) mengatakan “ masing- masing peneliti dapat memberi sejumlah petunjuk dan saran berdasarkan pengalaman masing- masing”, namun demikian Lincoln dan Guba (Nasution, 1996) mengatakan terdapat rangkaian prosedur dasar yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif, prosedur itu meliputi tahap orientasi, explorasi, dan member check. Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kegiatan sebagai berikut:
Tahap Orientasi
Pada saat ini peneliti melakukan kegiatan:
Pendekatan kelembaga-lembaga yang menjadi lokasi penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang lokasi dan focus masalah penelitian , serta memilih jumlah informan awal yang memadai untuk memperoleh informan yang tepat.
Melakukan pendalaman terhadap sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah penelitian, guna menyusun kerangka penelitian dan teori-teori.
Melakukan wawancara awal untuk memperoleh informasi yang bersifat umum yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian ini.
Tahap Eksplorasi
Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan:
Mengadakan wawancara secara intensif dengan subjek penelitian, yaitu kepala sekolah, pengurus komite sekolah, guru dan tokoh masyarakat, terutama yang berperan aktif dalam kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat.
Melakukan observasi persiapan dan pelaksanaan dalam konteks upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah.
Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah.
Tahap Member check
Pada tahap ini, semua data dan informasi yang telah dikumpulkan dan dicek ulang dengan metode triangulasi, untuk melihat kelengkapan atau kesempurnaan serta validitas data. Pengecekan data-data ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
Mengecek ulang data-data yang sudah terkumpul, baik data yang terkumpul dari wawancara, hasil observasi maupun dokumen.
Meminta data atau informasi ulang kepada subjek penelitian apabila ternyata data yang terkumpul tersebut belum lengkap.
Meminta penjelasan kepada pihak terkait tentang upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah
K. Teknik Analisis Data
Tujuan utama penelitian ini adalah memahami prilaku manusia dalam konteks tertentu. Sebagai konsekuensi dari tujuan , sifat dan pendekatan penelitian kualitatif tersebut, maka proses dan teknik analisa data yang ditempuh peneliti cenderung beragam. Kualitas konseptual, kreativitas dan intuisi peneliti menentukan keberhasilan analisanya. Sesuai dengan sifat penelitian yang naturalistic-fenomenologis kualitatif, tentunya semua informasi yang dijaring dengan berbagai macam alat dalam studi ini berupa uraian yang penuh deskripsi mengenai subjek yang diteliti, pendapat, pengetahuan, pengalaman dan aspek lainya yang berkaitan. Tentu tidak semua data itu dipindahkan dalam laporan penelitian, melainkan dianalisis dengan menggunakan prosedur menurut Nasution ( 1988:129-130) yaitu: (1) reduksi data, (2) display data, (3) mengambil keputusan dan verifikasi. Analisis data dalam penelitian naturalisti kualitatif menurut Moelong (2000) adalah proses mengatur data untuk ditafsirkan dan diketahui maknanya.
1. Reduksi Data
Tahap ini dilakukan dengan menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumen, sehingga dapat ditemukan hal- hal pokok dari proyek yang diteliti yang berkenaan dengan fokus penelitian.
2. Display Data
Pada tahap ini, dilakukan dengan merangkum hal- hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sismatis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkannya ke dalam pola, tema, unit atau katagori, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, kemudian diberi makna sesuai materi penelitian. Lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan analisis dan interpretasi data adalah merupakan proses penyederhanaan dan trasformasi timbunan data mentah, sehingga menjadi kesimpulan- kesimpulan yang singkat, padat dan bermakna.
3. Verifikasi
Pada tahap ini dilakukan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan penunjang lainnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil- hasil penelitian dengan teori- teori para ahli. Terutama teori yang menjadi kerangka acuan peneliti dan keterkaitannya dengan temuan- temuan dari penelitian lainnya yang relevan, melakukan proses member- chek mulai dari tahap orientasi sampai dengan kebenaran data terakir, dan akhirnya membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.
L. Instrumen Penelitian
Instrument  penelitian dilakukan melalui (1) trianggulasi, baik metode, dan sumber untuk mencek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain, dilakukan, untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan sejumlah data; (2) melibatkan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian; (3) menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh, (4) member check, pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

Penelitian historis menerapkan metode pemecahan yang ilmiah dengan pendekatan historis. Proses penelitiannya meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami, meramalkan atau mengendalikan fenomena atau kelompok fenomena. Penelitian jenis ini kadang-kadang disebut juga penelitian dokumenter karena acuan yang dipakai dalam penelitian ini pada umumnya berupa dokumen. Penelitian historis dapat bersifat komparatif, yakni menunjukkan hubungan dari beberapa fenomena yang sejenis dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan; bibliografis, yakni memberikan gambaran menyeluruh tentang pendapat atau pemikiran para ahli pada suatu bidang tertentu dengan menghimpun dokumen-dokumen tentang hal tersebut : atau biografis, yakni memberikan pengertian yang luas tentang suatu subyek, sifat dan watak pribadi subyek, pengaruh yang diterima oleh subyek itu dalam masa pembentukan pribadinya serta nilai subyek itu terhadap perkembangan suatu aspek kehidupan. Penelitian deskriptif penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu; analitis kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif; atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnyakondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperiman. Penelitian Eksperimen merupakan salah satu metode penelitian yang dapat dipilih dan digunakan dalam penelitian pembelajaran pada latar kelas (PTK). Penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat (cause and effect relationship), dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. Hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan (Danim, 2OO2). Rancangan Penelitian Eksperimen Rancangan yang akan diterapkan dalam penelitian eksperimen meliputi: pra-eksperimental, eksperimen murni, dan eksperimen kuasi. Rancangan Pra-Eksperimental Rancangan pra-eksperirnental yang sederhana ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan pada penelitian. Ada tiga hal yang lazim digunakan pada rancangan pra-eksperimental, yaitu: a). Studi kasus bentuk tunggal (one-shot case study) b). Tes awal – tes akhir kelompok tunggal (the one group pretest posttest) c). Perbandingan kelompok statis (the static group comparison design) Karakteristik Penelitian Eksperimen Danim (2002) menyebutkan beberapa karakteristik penelitian eksperimental, yaitu, (1)Variabel-veniabel penelitian dan kondisi eksperimental diatur secara tertib ketat (rigorous management), baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung, maupun random (rambang). (2) Adanya kelompok kontrol sebagai data dasar (base line) untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimental. (3) Penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variansi, untuk memaksimalkan variansi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan variansi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi tidak menjadi tujuan penelitian. Di samping itu, penelitian ini meminimalkan variansi kekeliruan, termasuk kekeliruan pengukuran. Untuk itu, sebaiknya pemilihan dan penentuan subjek, serta penempatan subjek dalarn kelompok-kelompok dilakukan secara acak. (4) Validitas internal (internal validity) mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimental, untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimental yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. (5) Validitas eksternalnya (external validity) berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan penggeneralisasian pada kondisi yang sama. (6) Semua variabel penting diusahakan konstan, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Rancangan Eksperimen Sungguhan Rancangan eksperimen murni ini mempunyai tiga karakteristik, yaitu: a) Adanya kelompok kontrol. b) Siswa ditarik secara ramdom dan ditandai untuk masing-masing kelompok. c) Sebuah tes awal diberikan untuk mengetahui perbedaan antar kelompok. Dua rancangan eksperimen secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. • Rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized posttest only control group design) • Rancangan secara acak dengan tes awal dan tes akhir dengan kelompok kontrol (therandomized pretest-posttest control group design) • Empat kelompok solomon (the randomized solomon four group design) • Rancangan secara acak dengan pemasangan subjek melalui tes tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized posttest – only control group design) • Rancangan secara acak dengan pemasangan subjek melalui tes awal-tes akhir dan kelompok kontrol (the randomized pretest – posttest cont rot group design, using) Rancangan Eksperimen Semu Rancangan eksperimental kuasi ini memiliki kesepakatan praktis antara eksperimen kebenaran dan sikap asih manusia terhadap bahasa yang ingin kita teliti. Beberapa rancangan eksperimen kuasi (eksperimen semu), yaitu: • Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes akhir dan kelompok kontrol (therandomized posttest – only control group design, using matched subject). • Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes awal-tes akhir dan kelompok kontrol (the randomnized posttest – only control group design, using matched subject), • Rancangan tiga perlakuan dengan pengaruh imbangan (a three treatment counter balanced, using matched subject) . • Rancangan rangkaian waktu (a basic time-series design) • Rancangan faktorial (factorial design). Langkah-Langkah Kegiatan Penelitian Eksperimen Pada umumnya, penelitian eksperirnental dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut, yaitu: a. Melakukan kajian secara induktif yang berkait erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. b. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. c. Melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. d. Membuat rencana penelitian yang didalamnya mencakup kegiatan: 1. Mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen; 2. menentukan cara mengontrol; 3. memilih rancangan penelitian yang tepat; 4. menentukan populasi, memilih sampel (contoh) yang mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian; 5. membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen; 6. membuat instrumen, memvalidasi instrumen dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan; 7. mengidentifikasi prosedur pengumpulan data. dan menentukan hipotesis. e. Melaksanakan eksperimen. f. Mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. g. Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan vaniabel yang telah ditentukan. h. Menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. i. Menginterpretasikan basil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan (Sukardi, 2003). Studi kasus dan Penelitian lapangan Penelitian kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. kekhususan  Subjek yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan ( unit ) secara mendalam, sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atau kasus pada unit itu. Kasus bisa terbatas pada satu orang saja, satu keluarga, satu daerah, satu peristiwa atau suatu kelompok terbatas lain.  Selain penelitian hanya pada suatu unit, ubahan-ubahan yang diteliti juga terbatas, dari ubahan-ubahan dan kondisi-kondisi yang lebih besar jumlahnya, yang terpusat pada spek yang menjadi kasus. Biasanya penelitian ini dengan cara longitudinal. Penelitian Korelasional Penelitian korelasional bertujuan melihat hubungan antara dua gejala atau lebih.misalnya, apakah ada hubungan antara status sosial orang tua siswa dengan prestasi anak mereka. Penelitian Kausal-Komparatif Penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki. Misalnya : sikap santai siswa dalam kegiatan belajar mungkin disebabkan banyaknya lulusan pendidikan tertentu yang tidak mendapat lapangan kerja. Kekhususan  Pengumpulan data mengenai gejala yang diduga mempunyai hubungan sebab akibat itu dilakukan setelah peristiwa yang dipermasalahkan itu telah terjadi ( penelitian bersifat ex post facto ).  Suatu gejala yang diamati, diusut kembali dari suatu faktor atau beberapa faktor pada masa lampau. Penelitian Tindakan Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan dalam dunia kerja atau kebutuhan praktis lain. Misalnya, meneliti keterampilan kerja yang sesuai bagi siswa putus sekolah di suatu daerah. 2. Perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif adalah: Perbedaan Paradigma Kuantitatif-Kualitatif Bertolak dari perbedaan-perbedaan disebut, dapat dicatat berbagai perbedaan paradigma yang cukup signifikan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian kuantitatif memiliki perbedaan paradigmatik dengan penelitian kualitatif. Secara garis besar, perbedaan dimaksud mencakup beberapa hal: Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik. Penelitian kuantitatif dikembangkan oleh penganut positivisme yang dipelopori oleh Auguste Conte. Aliran ini berpendapat bahwa untuk memacu perkembangan ilmu-ilmu sosial, maka metode-metode IPA harus diadopsi ke dalam riset-riset ilmu sosial (Harahap, 1992). Karenanya dalam penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang diamati menjadi penting, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang menekankan pada studi kasus, penelitian kuantitatif bermuara pada survey. Richard dan Cook (dalam Abdullah Fajar, 1992) mengemukakan perbedaan paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :   PARADIGMA KUALITATIF PARADIGMA KUANTITATIF Menganjurkan pemakaian metode kualitatif Bersandar pada fenomenologisme dan verstehen; perhatian tertuju pada pemahaman tingkah laku manusia dari sudut pandangan pelaku itu sendiri. Pengamatan berlangsung secara alamiah (naturalistic) dan tidak dikendalikan (uncontrolled) Bersifat subyektif Dekat dengan data; bertolak dari perspektif dari “dalam” individu atau masyarakat yang diteliti. Penelitian bersifat mendasar (grouned), ditujukan pada penemuan (discovery-oriented), menekankan pada perluasan (expansionist), bersifat deskriptif, dan induktif. Berorientasi pada proses Valid; data bersifat ‘mendalam’, ‘kaya’, dan ‘nyata. Tidak dapat digeneralisasikan; studi di atas kasus tunggal Bersifat holistic Mengasumsikan adanya realitas yang bersifat dinamik Menganjurkan pemakaian metode-metode kuantitatif. Bersandar pada positivisme logika; mencari fakta-fakta dan sebab-sebab dari gejala sosial dengan mengesampingkan keadaan individu-individu. Pengamatan ditandasi pengukuran yang dikendalikan dan blak-blakan (obtrusive) Bersifat obyektif Jauh dari data; bertolak dari sudut pandangan dari “luar” Penelitian bersifat tidak mendasar (ungrouned), ditujukan pada pengujian (verification-oriented), menekankan penegasan (confirmatory), reduksionis, inferensial, deduktif-hipotetik. Berorientasi pada hasil Reliabel; data ‘keras’ dan dapat diulangDapat digeneralisasikan; studi atas banyak kasus Bersifat partikularistik Mengasumsikan adanya realitas yang stabil 3. Dua macam kesalahan dalam pengujian hipotesis adalah: Pengujian Hipotesis Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hupo dan thesis. Hupo artinya sementara, atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan thesis artinya pernyataan atau teori. Karena hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya, sehingga istilah hipotesis ialah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis atau pengetesan hipotesis (testing hypothesis). Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Dengan demikian kita dihadapkan pada dua pilihan. Agar pemilihan kita lebih rinci dan mudah, maka diperlukan hipotesis alternatif selanjutnya disingkat H1 dan hipotesis nol yang selanjutnya disingkat Ho. H1 disebut sebagai hipotesis kerja atau hipotesis penelitian (research hypothesis). H1 adalah lawan atau tandingan dari Ho. Dalam pengujian hipotesis akan terjadi dua macam kesalahan, yaitu : 1. Kesalahan tipe 1 yaitu menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak. 2. Kesalahan tipe 2 yaitu tidak menolak hipotesis yang seharusnya ditolak. Hubungan antara hipotesis, kesimpulan dan tipe kesalahan dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini : Ho benar Ho salah Menerima Ho benar Kesalahan 1 Menolak Ho Kesalahan 2 benar Ketika merencanakan pengujian hipotesis, kedua tipe kesalahan tesebut hendaklah dibuat sekecil mungkin. Kedua tipe kesalahan tersebut dinyatakan dalam peluang. Peluang ini juga sekaligus merupakan besarnya resiko kesalahan yang ingin kita hadapi. Peluang membuat kesalahan tipe 1 biasanya dinyatakan dengan α. Dan peluang membuat kesalahan tipe 2 Tugas Statistik biasanya dinyatakan dengan β. α disebut juga taraf signifikansi, taraf arti, taraf nyata atau probability = p, taraf kesalahan dan taraf kekeliruan. Pengujian hipotesis ada tiga macam, yaitu : 1. Uji Eka Arah, yaitu pihak kanan 2. Uji Eka Arah, yaitu pihak kiri 3. Uji Dwi Arah 4. 10 FENOMENA YANG BERKAITAN DENGAN PROFESI BIMBINGAN KONSELING ADALAH: 1. Mengganggu teman pada saat proses belajar mengajar 2. Bolos jam pelajaran 3. Mencontek 4. Tidak focus atau konsentrasi pada materi belajar 5. Kurang disiplin terhadap peraturan sekolah 6. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah 7. Keluar masuk kelas pada saat PBM 8. Sering terlambat 9. Berkelahi dengan teman 10. Melawan guru KORELASI KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN DENGAN PROGRAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (PBKL) A. Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan Visi pendidikan nasional dalam mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Departemen Pendidikan Nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan profesionalas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan Visi dan Misi Depdiknas tersebut di atas, maka sebagai acuan dasar dalam rangka pengembangan Rencana Strategis Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah 2005–2009, Ditjen. Manajemen Dikdasmen merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut: Visi Ditjen. Manajemen Dikdasmen adalah: ”Mewujudkan pendidikan bermutu untuk kehidupan yang cerdas atas dasar kepribadian dan akhlak mulia bagi seluruh anak bangsa”. Dari visi dimaksud, kemudian disusun misi Ditjen Manajemen Dikdasmen yang meliputi: 1. meningkatkan akses masyarakat untuk pendidikan dasar dan menengah, 2. membantu/membimbing satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu, 3. menjalin kerjasama yang efektif dan produktif dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu, 4. membantu pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana belajar pendidikan bermutu, 5. melakukan inovasi dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan bermutu dan akuntabel, 6. merintis pengembangan lingkungan sekolah sebagai pusat pengembangan budaya (a centre for cultural development), 7. mengembangkan sistem pelayanan khusus untuk peserta yang berada dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan kondisi geografis khusus. Direktorat Pembinaan SMA sebagai bagian intergral dari Ditjen. Manajemen Dikdasmen, dituntut untuk dapat berperan aktif dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 14/2005, yang dinyatakan bahwa Direktorat Pembinaan SMA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas, maka salah satu program yang telah dilaksanakan sejak pada tahun 2007 adalah mengembangkan program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 20 Th. 2003 Bab XIV Ps. 50 ayat (5) dinyatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Hal ini didukung pula oleh prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum pada UU RI No. 20 Th. 2003 Bab III Ps. 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Kemudian pada Bab X Ps. 36 ayat (2) yang dinyatakan Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, dan pada ayat (3) menyatakan Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan ahlak mulia; c) penigkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kebijakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal juga ditekankan pada PP RI No. 19 Tahun 2005 Ps. 14 ayat (1), (2), dan (3). Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan potensi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, Direktorat Pembinaan SMA telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan diantaranya program pengembangan Pendidikan Berbasis Luas (Broad Based Education/BBE) kecakapan hidup Life Skill/LS) di sejumlah SMA yang dilaksanakan pada tahun 2003 dan 2004, dan pada tahun 2006 melaksanakan rintisan Pengembangan Sekolah Berwawasan Keunggulan Lokal Kelautan di 100 SMA, yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Departemen Kelautan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan program BBE- Life Skill dan Sekolah Berwawasan Keunggulan Lokal Kelautan tersebut di atas, menunjukkan hasil yang belum optimal dan tidak berkesinambungan. Hal tersebut disebabkan karena kedua program tersebut pembelajarannya. Hal ini disebabkan karena program tersebut pembelajarannya bukan menjadi bagian dari struktur kurikulum. Mengacu pada Standar Isi khususnya struktur kurikulum, Direktorat Pembinaan SMA menetapkan kebijakan pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dilaksanakan secara terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal dan mata pelajaran keterampilan sebagai bagian integral dari keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan pada SMA. Hal dimaksud sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB III tentang Standar Isi pasal 14 ayat (1) yang dinyatakan bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan ayat (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani,olah raga dan kesehatan; dan ayat (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. Untuk itu, diperlukan adanya Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) yang diselenggarakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Program ini merupakan salah satu upaya memberikan kesempatan kepada sekolah untuk membekali peserta didik berkaitan dengan pengetahuan dan sikap menghargai sumberdaya dan potensi yang ada di lingkungan setempat, serta mampu menggali dan memanfaatkannya untuk dapat digunakan sebagai bekal kehidupan yang akan dijalaninya di masa yang akan datang. Kebijakan Pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal ini juga sangat relevan dengan kondisi wilayah negara Indonesia yang sangat luas, dengan aneka ragam potensi serta sumber daya yang dapat dikembangkan secara maksimal dan menjadi keunggulan lokal daerah masing-masing. Oleh karena itu diperlukan adanya program strategi implementasi PBKL sebagai bagi pemangku kebijakan di tingkat pusat,provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pendampingan. B. Tujuan Naskah Program Implementasi Rintisan PBKL disusun dengan tujuan : 1. Memberikan pemahaman/persepsi yang sama tentang PBKL 2. Sebagai panduan bagi para pemangku kebijakan dan kepentingan dalam melakukan pembinaan Rintisan PBKL. 3. Sebagai panduan bagi sekolah dalam melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan local. B. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pemasalahan pokok,yaitu; korelasi kebijakan sistem pendidikan dengan program implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) C. Defenisi oprasional Agar seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program rintisan PBKL di sejumlah SMA memiliki pemahaman/persepsi yang sama, perlu adanya rumusan pengertian sebagai berikut: 1. Keunggulan Lokal Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Sumber lain mengatakan bahwa Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Dedidwitagama,2007 Keunggulan Lokal (KL) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu ciri khas kedaerahan dan potensi daerah, sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif. Ciri khas kedaerahan adalah suatu bentuk kegiatan atau produk yang hanya terdapat pada satu daerah/lokal dan tidak terdapat pada daerah lainnya. Potensi daerah adalah aset yang dimiliki oleh satu daerah tertentu yang dapat memberikan nilai benefit/kemanfaatan dan nilai effektif/kemudahan bagi daerah itu sendiri). 2. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi daerah yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi peserta didik. Sumberdaya dan potensi daerah dimaksud antara lain mencakup aspek SDA, SDM, ekonomi, budaya/history, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), ekologi dan lain-lain. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di satu daerah untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat). Berkaitan dengan hal dimaksud, perlu adanya pemahaman dari semua pihak bahwa program PBKL di SMA bukan merupakan mata pelajaran baru tetapi merupakan materi pembelajaran pada Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar (SK/KD) mata pelajaran yang relevan. Materi Pembelajaran tersebut dikembangkan melalui proses analisis keunggulan lokal di daerah setempat. 3. Acuan Pengembangan Program PBKL di SMA Mengacu pada berbagai pengertian tersebut di atas, maka program PBKL dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan (SMA) berdasarkan: 1. Sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), potensi dan kebutuhan daerah yang mencakup aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ekologi, dan lain-lain. 2. Kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik. 3. Ketersediaan daya dukung/potensi satuan pendidikan (internal) antara lain: a. Kurikulum Sekolah yang memuat program keunggulan lokal melalui integrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal dan keterampilan. b. Sarana prasarana: ruang belajar, peralatan praktik, media pembelajaran, buku/bahan ajar sesuai dengan program PBKL yang diselenggarakan. c. Ketenagaan dengan keahlian sesuai tuntutan program PBKL d. Biaya operasional pendidikan yang diperoleh melalui berbagai sumber 4. Ketersediaan daya dukung eksternal antara lain: a. Dukungan Pemda Kab/Kota baik berupa kebijakan, pembinaan dan fasilitas/ pembiayaan. b. Dukungan Pemda Kab/Kota baik berupa kebijakan, pembinaan dan fasilitas/ pembiayaan. c. Stakeholders yang memiliki kepedulian untuk mendukung keseluruhan proses penyelenggaraan PBKL, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. d. Nara sumber yang memiliki kemampuan/keahlian sesuai dengan program keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. e. Satuan pendidikan formal lain dan/atau satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi. D. Hipotesis Terdapat Korelasi Kebijakan Sistem Pendidikan Dengan Program Implementasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Pbkl). 5. Menganalisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepele Sekolah Terhadap Motivasi Dan Produktivitas Kerja Guru Di Kabupaten Pidie a. Teknik Sampling Yang Representatif Dapat Digunakan Adalah: Stratified Random Sampling atau Sampel Acak Distratifikasikan Alasannya: Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. Dengan teknik pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap stratum tersebut dipilih sampel secara acak. b. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Teknik pengumpulan data bisa dibedakan dengan beberapa hal, seperti: 1. Berdasarkan Setting (Setting Alamiah, Labortorium dengan melalui eksperimen, di rumah dengan mewawancarai responden, seminar, dan lain-lain) 2. Berdasarkan sumber data: (Sumber Primer : Sumber yang langsung memberikan data dan Sumber Sekunder : Sumber yang tidak langsung memberikan data). 3. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data dibagi lagi menjadi: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi/Gabungan Pengumpulan Data dengan Observasi Macam-macam observasi: (Sanafiah Faisal: 1990) • Observasi Partisipatif, yang terbagi menjadi: Observasi yang Pasif, Observasi yang Moderat, Observasi yang Aktif, dan Observasi yang Lengkap. • Observasi Terus Terang dan Tersamar • Observasi tak Terstruktur Observasi Partisipatif • Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti (Susan Stainback:1998) • Klasifikasi (Sanafiah Faisal:1990) • Partisipasi Pasif : Peneliti mengamati tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. • Partisipasi Moderat eneliti ikut observasi partisipatif pada beberapa beberapa kegiatan saja, tidak semua kegiatan. • Partisipasi Aktif : Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber, tapi belum sepenuhnya lengkap • Partisipasi Lengkap : Peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan narasumber Observasi Terus Terang atau Tersamar • Peneliti berterus terang kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian. • Suatu saat peneliti melakukan tidak berterus terang agar dapat mengetahui informasi yang dirahasiakan narasumber. Observasi tak Berstruktur • Dilakukan dengan tidak Berstruktur karena fokus penelitian belum jelas • Apabila masalah sudah jelas, maka dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi c. Teknik analisis data Metode ini menggambarkan secara kuantitatif asosiasi ataupun relasi satu variabel interval dengan variabel interval lainnya. Sebagai contoh kita dapat lihat relasi hipotetikal antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi. Korelasi diukur dengan suatu koefisien (r) yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah +1.00 sampai -1.00. Dengan +1.00 menyatakan hubungan yang sangat erat, sedangkan -1.00 menyatakan hubungan negatif yang erat. Berikut ini adalah panduan untuk nilai korelasi tersebut : + atau – 0.80 hingga 1.00 korelasi sangat tinggi 0.60 hingga 0.79 korelasi tinggi 0.40 hingga 0.59 korelasi moderat 0.20 hingga 0.39 korelasi rendah 0.01 hingga 0.19 korelasi sangat rendah Satu hal yang perlu diingat adalah “korelasi tidak menyatakan hubungan sebab-akibat”. Dari contoh di atas, korelasi hanya menyatakan bahwa ada relasi antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi, namun bukan “lamanya waktu belajar menyebabkan nilai ujian tinggi”.

Sekolah Sebagai Suatu Sistem

1. I. TUJUAN

Peserta memahami:

1. Pengertian sistem
2. Komponen-komponen sekolah sebagai sistem
3. Dimensi mutu pendidikan dan karakteristik sekolah efektif
4. Peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah

1. II. MATERI

1. Pengertian sistem dan sistem pendidikan nasional
2. Komponen sekolah sebagai statu sistem
3. Dimensi mutu pendidikan dan karakterisitik sekolah efektif
4. Peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah

1. III. WAKTU

Waktu yang diperlukan adalah 90 menit  (2 JPL @ 45 menit)

1. IV. METODE

1. Curah Pendapat
2. Diskusi Kelompok
3. Penjelasan
4. Tanya Jawab

1. V. ALAT BANTU

1. Kertas plano
2. Kuda-kuda untuk flip chart
3. Papan tulis dengan perlengkapannya
4. LCD

1. VI. LANGKAH-LANGKAH

Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan sebagai berikut:

10’                                   20’                                       30’                            30’

(1)                                    (2)                                        (3)                              (4)

1. Kegiatan dibuka dengan salam dan perkenalan, serta tujuan yang akan dicapai dalam satu kegiatan sesi ini. Peserta ditunjukkan sebuah foto sebuah sekolah sebagai berikut.

Gambar bermakna seribu kata. Cobalah buat pertanyaan berkenaan dengan foto tersebut.  Berikan kesempatan kepada yang lain untuk menganalis berbagai kemungkinan faktor penyebab masalah tersebut. Kaitkan dengan penyertian sistem yang akan dibahas dalam modul ini.

Waktu: 15 menit

1. Diskusikan tentang istilah macrosystem dan microsystem, subsystem, dsb. Minta peserta menyebutkan masing-masing contoh. Apa karakteristik sistem tersebut.

Waktu: 30 menit

1. Berikan contoh bagan, misalnya bagan tentang Dimensi Mutu Pendidikan dari Buku ”EFA Global Monitoring Report 2005”. Buat empat sampai lima kelompok dengan tugas untuk membuat bagan untuk sistem yang mereka pilih sendiri, yang diambil dari komponen yang ada di sekolah, misalnya perpustakaan sekolah, laboratorium bahasa, dsb.

Waktu: 30 menit

1. Tahap refleksi tentang berbagai contoh kasus sekolah yang efektif yang dapat diperoleh dari lingkungan dan daerahnya. Analisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya. Apakah Komite Sekolah mempunyai andil yang ikut berpengaruh terhadap keberhasilan. Kaitkan dengan peran Komite Sekolah

Waktu: 15 menit

1. VII. EVALUASI

Pada akhir kegiatan, penyaji atau pendamping meminta kepada salah seorang peserta untuk menyebutkan komponen sekolah, dan apa peran masing-masing komponen tersebut.

LAMPIRAN

1. I. Sekolah Sebagai Suatu Sistem

1. a. Pengertian Sistem

“System is an assemblage of elements comprising a whole with each element related to other elements”(http://en.wikipedia.org/wiki/system). Dengan kata lain, sistem adalah satu keseluruhan terpadu yang terdiri dari elemen-elemen yang masing-masing elemen terkait dengan elemen yang lain. Dijelaskan lebih lanjut bahwa “any element which has no relationship with any other element of the system cannot be a part of that system” atau setiap elemen yang tidak memiliki hubungan dengan elemen lainnya dari sistem tidak dapat menjadi bagian dari sistem itu.

Demikianlah pengertian yang sudah sering kita pahami selama ini. Roda sepeda adalah sebuah elemen dari satu kesatuan sepeda sebagai satu sistem. Sadel sepeda itu juga merupakan elemen lainnya. Demikian juga dengan stang sepeda itu. Elemen-elemen yang membentuk sepeda itu saling terkait dan saling pengaruh mempengaruhi. Tidak berfungsinya salah satu elemen dalam sistem tersebut, akan mempengaruhi keseluruh fungsi suatu sistem.

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan mahluk ciptaannya secar sistemik. Jagad raya yang diciptakan-Nya adalah suatu sistem yang maha kompleks. Salah satu sistem di dalam jagad raya itu adalah sistem tata surya (solar system). Bumi adalah satu subsistem dalam sistem tata surya itu. Bumi pun juga merupakan suatu sistem. Manusia, yang menempati bumi itu adalah sebuah subsistem. Manusia pun juga sebagai sistem. Manusia menciptakan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Pendidikan juga merupakan suatu sistem yang tidak kalah kompleksnya. Sekolah merupakan suatu subsistem pendidikan. Sekolah juga merupakan suatu sistem. Sampai dengan sel yang hanya dapat kita lihat dengan mikroskop adalah juga suatu sistem tersendiri.

Walhasil, apa yang ada di dalam jagad raya ini merupakan suatu sistem. Yang akan dibahas dalam modul ini adalah sekolah sebagai suatu sistem.

Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen, yang masing-masing elemen mempunyai hubungan yang saling kait mengait, tidak dapat dipisahkan, serta saling pengaruh mempengaruhi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi tersebut sejalan dengan pengertian yang tercantum dalam pasal 1 butir 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menyatakan bahwa:

”Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa sistem mengandung pengertian (a) komponen atau elemen yang saling terkait, (b) komponen saling pengaruh mempengaruhi, dan (3) keterkaitan dan pengaruh tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. b. Komponen Sekolah Sebagai Suatu Sistem

Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen, yang antara satu elemen dengan elemen lainnya saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Sebagai contoh, kepala sekolah adalah salah satu elemen sekolah. Kepala sekolah akan berhubungan secara timbal balik dengan elemen-elemen lain di sekolah itu. Kinerja sekolah akan dipengaruhi oleh kinerja para guru yang mengajar di sekolah itu. Demikian juga sebalinya.

Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen sebagai berikut:

1. Peserta didik (anak didik, siswa)
2. Kepala sekolah
3. Pendidik atau guru
4. Staf tata usaha
5. Kurikulum
6. Fasilitas pendidikan lainnya.

Berdasarkan teori input-process-output, elemen-elemen sekolah sebagai suatu sistem tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Elemen masukan kasar (raw input) adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran, dengan latar belakang sosial-ekonomis-budaya, dan kesiapan akademisnya.
2. Elemen masukan instrumental (instrumental input), meliputi:

1)      kepala sekolah

2)      pendidik atau guru

3)      kurikulum, dan

4)      fasilitas pendidikan

1. Elemen masukan lingkungan (environmental input), meliputi:

1)      alam (geografis, demografis)

2)      sosial, ekonomi, kebudayaan.

1. Proses pendidikan (process) merupakan interaksi edukatif, atau proses belajar mengajar, proses pembelajaran, menggunakan metode dan media pembelajaran atau alat peraga yang diperlukan.
2. Output atau keluaran, yaitu berapa siswa yang tamat dan atau lulus dari sekolah tersebut.
3. Outcomes atau hasil, misalnya berapa siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, berapa yang dapat memperoleh lapangan kerja, dsb..

Elemen-elemen sekolah sebagai suatu sistem dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:

Sumber: dimodifikasi dari berbagai sumber.

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pendidikan memang akan dipengaruhi oleh masukan, baik masukan kasar, masukan instrumental, maupun maupun masukan lingkungan. Sementara proses pendidikan akan mempengaruhi keluaran (output) maupun hasil pendidikan (outcomes) yang diharapkan.

Namun perlu difahami bahwa hasil pembangunan pendidikan yang terlalu berorientasi kepada masukan (input) ternyata tidak sesuai dengan harapan. Banyak fasiltias pendidikan yang telah diadakan, telah banyak guru yang telah ditatar atau mengikuti pelatihan, banyak buku yang telah diterbitkan, dan kurikulum pun selalu disempurnakan. Namun apa hasilnya? Gedung sekolah masih banyak yang rusak, mutu pendidikan (secara rata-rata) masih rendah. Berdasarkan analisis tersebut, ada kemungkinan hal itu terjadi karena proses pendidikan, apa yang terjadi di dalam ruang kelas masih belum banyak memperoleh perhatian kita. Kini, proses pendidikan yang terjadi di ruang kelas itulah yang seyogyanya kini lebih memperoleh perhatian kita.

1. c. Kinerja Sekolah Sebagai Suatu Sistem

Kinerja sekolah ditentukan oleh kinerja semua elemen sekolah. Keberhasilan sekolah tidak ditentukan oleh kinerja kepala sekolah saja, juga bukan oleh kinerja pendidiknya saja, atau juga bukan karena gedungnya yang megah, juga bukan karena fasilitasnya yang lengkap, melainkan oleh sinergi yang dibangun dari semua elemen sekolah.

Berdasarkan konsep sekolah efektif, terdapat lima elemen yang menentukan efektivitas kinerja suatu sekolah:

1. strong principal leadership (kepemimpinan kepala sekolah yang kuat)
2. safe and conducive school climate (iklim sekolah yang aman dan kondusif)
3. emphasis on the acquition of basic sklls (menekankan pada pengusaan kecakapan dasar)
4. teacher high expectation (ekspektasi yang tinggi pada pendidik)
5. frequency of evaluation (keteraturan penilaian)

Kelima faktor sekolah efektif tersebut merujuk kepada elemen-elemen sekolah yang sangat penting, yakni kepala sekolah, pendidik, kurikulum, dan penilaian secara berkala kepada siswa.

1. d. Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Sekolah

Lalu apakah ada peran Komite Sekolah dalam peningkatan kinerja sekolah pada umumnya, dan hasil belajar siswa pada khususnya? Jika elemen-elemen yang disebutkan sebagai elemen yang berpengaruh pada hasil belajar siswa, maka ada masukan lingkungan yang juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan peningkatan hasil belajar siswa pada khususnya. Selain masukan instrumental (instrumental input), dalam sistem tersebut juga terdapat masukan yang tidak kalah pentingnya, yakni masukan lingkungan (environmental input) yang antara lain adalah kondisi sosial-ekonomi-budaya, dan bahkan termasuk keamanan lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, faktor orangtua dan masyarakat juga memegang peranan yang amat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Orangtua dan masyarakat serta elemen pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan masukan lingkungan yang ikut berpengaruh terhadap kinerja sekolah sebagai suatu sistem (Suparlan, 2005: 61).

1. e. Kasus

Berikut ini beberapa kasus yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi:

1. Sering kita dengan pernyataan yang menegaskan bahwa wajah sekolah tergambar pada kepala sekolahnya. Sejauh mana kebenaran pernyataan tersebut dikaitkan dengan topik yang sedang dibahas, yaitu sekolah sebagai suatu sistem.

1. Para ahli manajemen sering menggunakan perumpamaan pertandingan sepak bola untuk menunjukkan perlunya sinergi antara semua elemen yang terlibat dalam proses organisasi dan manajemen. Perumpamaan tersebut melahirkan istilah total football management. Dapatkah perumpamaan tersebut dianalogikan dengan proses organisasi dan manajemen di sekolah?

Modul 3.2

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1. I. TUJUAN

Pada akhir kegiatan pelatihan, peserta dapat menjelaskan:

1. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Organisasi Pendukung Sekolah dalam melaksanakan MBS
3. Langkah-langkah yan diperlukan dalam menyusun program sekolah
4. Pengelolaan Sekolah
5. Monitoring dan Evaluasi.

1. II. MATERI

1. Prinsip dasar MBS
2. Organisasi Pendukung Sekolah dalam melaksanakan MBS
3. Langkah-langkah dalam menyusun program sekolah
4. Pengelolaan sekolah
5. Monitoring dan evaluasi

1. III. WAKTU

Waktu yang diperlukan untuk kegaitan ini adalah 90 menit.

1. IV. METODE

1. Paparan
2. Curah Pendapat
3. Diskusi Kelompok
4. Tanya Jawab

1. V. ALAT BANTU

1. Kertas plano
2. Kuda-kuda untuk flip chart
3. Papan tulis dengan perlengkapannya
4. LCD

1. VI. LANGKAH-LANGKAH

1. Buka pertemuan dengan menucapkan salam singkat.
2. Lakukan Ice Breaker
3. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan mengenai Manajemen Berbasis Sekolah, dan uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini.

(Waktu : 5 menit)

1. Tanyakan kepada peserta apa yang mereka ketahui mengenai Manajemen Berbasis Sekolah. Tuliskan jawaban peserta dalam kertas plano.

Kunci : Manajemen Berbasis Sekolah adalah……

(Waktu : 15 menit)

Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan melanjutkan kegiatan dengan paparan Manajemen Berbasis Sekolah

(Waktu 60 menit)

1. Setelah selesai paparan, tanyakan kepada peserta :

• Mengapa diperlukan Manajemen Berbasis Sekolah
• Diskusikan kemungkinan hambatan dan peluang dalam melaksanakan MBS

Simpulkan pendapat mereka tentang MBS

(Waktu : 10 menit)

1. Bahas bersama peserta faktor – faktor yang bisa mempengaruhi dan menghambat upaya peningkatan mutu pelayanan sekolah.

• Mungkinkah kita bisa saling mendukung dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah.
• Mengapa kita bersedia bekerja sama dan bermitra untuk melaksanakan MBS?
• Moto: “Apa yang saya bisa, Anda tidak bisa; apa yang Anda bisa saya tidak bisa; Dengan bersama-sama kita bisa mengerjakan semua”.

Hasil diskusi ini selanjutnya disimpulkan dan dilakukan pencerahan sbb:

• Menumbuhkan komitmen bersama untuk melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah.

(Waktu : 15 menit)

1. Selanjutnya pemandu melanjutkan Bahan Tayangan Mengenai Manajemen Berbasis Sekolah

(Waktu : 25 menit)

1. Pemandu menyimpulkan dan menutup materi sesi ini.

(Waktu : 5 menit)

1. VII. EVALUASI

Pada akhir kegiatan, pelatih mengajukan beberapa pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis kepada peserta berkenaan dengan materi yang telah diberikan, atau implikasi dari yang telah dijelaskan.

LAMPIRAN

Latar Belakang

Peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pelayanan sekolah semakin hari menjadi semakin penting. Terlebih lagi setelah diberlakukannya otonomi daerah. Dengan otonomi pendidikan sampai ke sekolah, masa depan sekolah lebih banyak ditentukan oleh kemandirian dan kemampuan sekolah dalam mnsimfonikan peluang dan tantangan dari luar versus kekuatan dan kelamahan yang ada di dalam sekolah. Oleh karena itu empat fungsi Dewan Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan akan lebih banyak bermakna apabila kapabilitas Dewan Pendidikan ditunjang dengan kesatubahasaan antara para Birokrat Pendidikan dengan Dewan Pendidikan terhadap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai konsekuensi desentralisasi pendidikan.

Dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada sekolah bersama masyarakat sekitar untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah maka peran Dewan Pendidikan menjadi lebih mengemuka.

Adanya kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada sekolah dalam pengelolaan pendidikan merupakan kesempatan bagi Dewan Pendidikan memainkan peran (empat fungsi dewan) dalam memberikan sumbangan terhadap peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada tingkat sekolah dan sekaligus dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada. Sekolah perlu didampingi oleh Dewan Pendidikan dalam memutuskan pengalokasian sumber daya kepada prioritas program dan agar sekolah menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan dan tututan setempat.

Pengertian MBS

Sekolah dapat dikelola dengan berbagai cara.  Cara tersebut sangat tergantung pada sistem pengelolaan yang dianut, kondisi sekolah yang bersangkutan dan lingkungan sosial budaya setempat. Keragaman dalam cara mengelola tersebut merupakan upaya yang bersungguh-sungguh agar sekolah dapat melayani masyarakat dengan baik dalam bidang pembelajaran. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah salah satu cara pengelolaan sekolah yang pada saat ini sedang digalakkan Pemerintah, sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang melimpahkan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Tidak mengherankan kalau pelimpahan kewenangan dalam mengelola pendidikan itu harus juga diberikan ke sekolah agar sekolah dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliknya dan keinginan masyarkat yang menghidupinya. Terlebih lagi, pada kenyataannya kondisi dan lingkungan sosialnya juga berbeda satu dengan lainnya.

Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah sistem pengelolaan yang memberikan kewenangan yang luas kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri. Pemberian kewenangan yang luas tersebut merupakan realisasi pelaksanaan konsep desentralisasi di bidang pendidikan pada tingkat terdepan yaitu sekolah. Kewenangan yang luas ini diberikan tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional yang ada sehingga sekolah tidak berkembang semaunya sendiri. MBS menekankan agar pihak sekolah mengikutsertakan masyarakat secara intensif dan ekstensif sesuai dengan peran dan potensi masing-masing.

Tujuan MBS

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan agar sekolah yang melaksanakan MBS dapat menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi siswa.  Misalnya, sekolah menjadi lebih bermutu, nilai ujian sekolah/nasional menjadi lebih baik, sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar, menjadikan sekolah tempat guru berkarier dan mengabdikan diri. Untuk mencapai tujuan ini sekolah perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya sekolah. Dengan MBS sekolah dapat merencanakan pengembangan sekolah, mengelola sumber daya sekolah sendiri, mengembangkan staf lebih optimal dan mengikutsertakan masyarakat lebih aktif lagi dalam pengelolaan.

Prinsip MBS

Dalam melaksanakan MBS, sekolah harus memperhatikan 10 prinsip sebagai berikut:

1. Keterbukaan, artinya pengelola sekolah harus terbuka terhadap semua perolehan dan penggunaan sumber daya sekolah kepada semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah sama terbukanya seperti perolehan dan penggunaan dana. Artinya, siapa saja yang ingin mengetahui apa yanag dikerjakan sekolah harus diperbolehkan; dan tidak ada yang ditutup-tutupi sekolah. Misalnya sekolah menempel RAPBS dan laporan-laporan kegiatan pada papan pengumuman sekolah.
2. Kebersamaan, artinya pengelolaan sekolah dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat, mungkin diwakili komite sekolah memberikan masukan-masukan dan juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sekolah.
3. Keberlanjutan, artinya ada kesinambungan dalam pengelolaan sekolah. Adanya keterkaitan antara kebijakan yang lalu dengan kebijakan sekarang. Segala sesuatu tidak dimulai dengan nol.
4. Menyeluruh, artinya penngelolaan sekolah harus mencakup seluruh komponen yang mempengruhi keberhasilan sekolah. Tidak seperuh-separuh, tetapi melihat saling keterkaitan antar  komponen yang dikelola. Misalnya kalau meningkatkan kemampuan guru, maka tidak lupa meningkatkan kesejahteraannya juga.
5. Pertanggungjawaban, artinya bahwa pengelola sekolah harus    menyiapkan pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan tindakannya baik pada saat diminta maupun tidak diminta. Paling tidak setiap tahun sekali ada laporan pelaksanaan kegiatan apa yang menjadi tanggungjawab pengelola, bersedia diperiksa, ditanya dan memberikan penjelasan mengenai perihal yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Demokratis, artinya setiap keputusan yang dibuat dilaksanakan atas dasar musyawarah antara pihak sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan antara sekolah dan masyarakat perlu diselenggarakan sesering mungkin sesuai dengan urgensi yang timbul.

1. Kemandirian, artinya sekolah mampu berdiri sendiri dan tidak banyak menggantungkan diri pada bantuan pihak lain. Dalam kemandirian, sekolah memiliki inisiatif dan inovasi dalam rangka mencapai tujuan sekolah.
2. Berorientasi mutu, artinya sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya tidak asal-asalan, tetapi selalu mengupayakan hasil pekerjaan yang terbaik bagi stakeholder. Dalam hal ini sekolah selalu merencanakan peningkatan-peningkatan di semua bidang dari waktu ke waktu. Misalnya, sekoah mengupayakan mutu lulusan yang lebih baik, pelayanan sekolah yang semakin baik.
3. Pencapaian SPM, artinya pengelola selalu berusaha agar standar pelayanan minimal dapat dipenuhi secara kesseluruhan secara bertahap dan berkelanjutan.
4. Pendidikan untuk semua, artinya pengelola tidak membeda-bedakan kesempatan untuk dilayani oleh sekolah. Karena semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Keberhasilan Pelaksanaan MBS

Keberhasilan pelaksanaan MBS sangat tergantung pada:

1. 1. Dukungan, komitmen, dan kesungguhan untuk melaksanakan MBS.

Stakeholders (masyarakat, pemerintah daerah kabupaten/kota) mendukung pelaksanaan MBS. Oleh karena itu para stakeholders harus terlebih dulu mendapat sosialisasi MBS. Kepada mereka diperkenalkan konsep MBS dan alasan-alasan mengapa sekolah harus melakukan MBS serta keuntungan yang akan diperoleh dengan melaksnakan MBS. Tanpa dukungan stakeholders MBS akan sulit diterapkan karena salah satu ciri dalam MBS adalah partisipasi masyarakat.

1. 2. Kemampuan melaksanakan pembaharuan

Melaksanakan MBS berarti sekolah meninggalkan sistem pengelolaan yang lama dan memulai dengan cara mengelola yang baru.  Ini berarti sekolah akan menjalani proses pembaharuan. Sekolah harus sadar bahwa sesuatu yang baru itu belum tentu akan langsung diterima. Oleh karena itu harus memiliki kemampuan untuk mengadakan pembaharuan.

1. 3. Nilai tambah MBS

Dukungan kepada sekolah akan lebih besar lagi apabila sekolah dengan melaksanakan MBS dapat menunjukkan adanya nilai tambah bagi masyarakat.

1. 4. Kemampuan pengembangan potensi

Sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal dengan memperhatikan perbedaan individu siswa.

1. 5. Dukungan terhadap visi

Lingkungan sosial sekolah mendukung pencapaian visinya. Melaksanakan MBS memerlukan dukungan dari berbagai pihak terutama sekali Komite Sekolah, Sekolah/Badan Peranserta Masyarakat. Organisasi pendukung tersebut diharapkan ada pada tingkat sekolah, desa yang dibentuk bersama oleh sekolah, orangtua siswa dan masyarakat sekitar untuk mencapai visi dan sasaran yang telah ditentukan bersama.

1. 6. Potensi Sumber daya sekolah

Potensi sumber daya sekolah dan masyarakat mendukung tercapainya target yang ditetapkan.

Partner Dewan Pendidikan Dalam MBS

Dewan pendidikan perlu menyadari pihak-pihak lain yang mungkin dapat dijadikan partner dalam melaksankan MBS. Mereka itu adalah:

1. Legislatif
2. Pengambail Kebijakan
3. Perencana (Bappeda)
4. Perguruan Tinggi
5. Lembaga Diklat
6. Praktisi (Kepala Sekolah, guru)
7. Masyarakat.

Organisasi Pendukung MBS

Banyak desa yang mempunyai lebih dari satu sekolah (SD, MI, SMP). Juga ada dua sekolah yang menempati satu gedung sekolah yang sama (tapi bukan merger). Kenyataan ini memungkinkan adanya beberapa alternatif organisasi pendukung. Yaitu, bagimana bentuk organisasi pendukung pada desa yang hanya punya satu sekolah dan bagaimana di desa yang mempunyai lebih dari satu sekolah.

Di bawah ini beberapa saran untuk sekolah dalam membentuk organisasi pendukung.

1. Sekolah mengundang masyarakat sekitar seperti orangtua siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa dan pihak-pihak lain yang relevan untuk membicarakan pembentukan Komite Sekolah atau badan peranserta masyarakat. Proses ini dilakukan bagi sekolah yang belum memiliki Komite Sekolah.
2. Dalam pertemuan tersebut diadakan kesepakatan bersama tentang pembentukan komite sekolah/Badan Peran Serta Masyarakat untuk sekolah/desa yang bersangkutan. Dalam pertemuan itu ditentukan pula kepengurusan komite Sekolah sesuai dengan kondisi sekolah/desa masing-masing.
3. Dengan kesepakatan pula ditetapkan pula tugas dan fungsi anggota komite   sekolah masing-masing.
4. Sepakati pula masa kerja keperngurusan Komite Sekolah tersebut.

Tugas Dan Fungsi Organisasi Pendukung

Dalam MBS organisasi pendukung diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Mengikuti dan mencermati perkembangan pendidikan secara umum.
2. Membeikan saran dan masukan-masukan baik diminta maupun tidak mengenai penyusunan rencana dan program pengembangan sekolah baik dalam arti perluasan dan pemerataan kesempatn belajar, peningkatan mutu pembelajaran ataupun tata kelola sekolah.
3. Membantu sekolah merelissikan pendanaan rencana dan program sekolah melalui partisipasi orangtua siswa dan masyarakat.
4. Membantu sekolah mengaktifkan partisipasi orangtua siswa dan masyarakat, baik berupa material maupun non-material.
5. Membantu sekolah mencarikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi sekolah baik maslah teknis maupun masalah edukatif atu hal-hal lain yang berkenaan dengan pendidikan pada umumnya.
6. Membantu menyediakan fasilitas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan guru-guru sesuai dengan perkembangan zaman.
7. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan sekolah lain, instansi pemerintah, dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan materi sekolah.
8. Ikut serta menetapkan prosedur dan aturan pelaksanaan tugas dan kegiatan, termasuk jadwal pelaksanaan tugas.
9. Membantu pelaksanaan rencana dan program dan kinerja kepala sekolah beserta staf.
10. Menyusun rencana dan program dan laporan pelaksanan Komite Sekolah setiap awal dan akhir tahun ajaran.

Melaksanakan Program MBS

Untuk dapat melaksnakan MBS di sekolah maka perlu disusun beberapa hal sebagai berikut:

1. Program sekolah
2. Strategi pengelolaan SDM sekolah
3. Pengembangan kurikulum
4. Sistem pengelolaan kesiswaan
5. Sistem Pengelolaan keuangan
6. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana
7. Pengembangan kemitraan antara sekolah dan masyarakat.
8. Sistem monitoring dan evaluasi.

Menyusun Program Sekolah

Dalam melaksanakan  MBS perlu disusun program sekolah. Program sekolah adalah seperangkat kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan sekolah untuk mencapai suatu kondisi tertentu yang diinginkan. Program ini disusun dengan mempertimbangkan atau analisis situasi dan kondisi sekolah yang terdiri dari: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki atau dihadapi sekolah Program ini disusun dengan melibatkan unsur-unsur sebagi berikut:

1. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
2. Orangtua atau wali siswa
3. Tokoh masyarakat
4. Tokoh Agama
5. Wakil siswa
6. Pengawas
7. Pakar pendidikan setempat

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan program sekolah adalah sebagi berikut:

1.      Menetapkan visi, misi dan tujuan sekolah (perubahan yang diinginkan secara bersama untuk dicapai beberapa tahun ke depan). Visi ini disusun dengan memperhatikan dan tidak bertentangan dengan visi pendidikan nasional, propinsi, dan daerah.

2.      Menetapkan misi sekolah, yaitu seperangkat tindakan untuk mencapai visi sekolah yang telah dirumuskan bersama tersebut.

3.      Menetapkan tujuan sekolah, yaitu dengan menjabarkan visi sekolah ke dalam tujuan operasional (dapat diamati dan dapat diukur).

4.      Menetapkan target sekolah, yaitu menjabarkan tujuan ke dalam besaran-besaran kegiatan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Misalnya, meningkatnya nilai rata-rata ujian sekolah/nasional dari 4 menjadi 6 dalam waktu 3 tahun.

Kesimpulannya adalah bahwa program sekolah terdiri dari visi/misi sekolah dan tujuan serta seperangkat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang jelas serta penganggarannya. Selanjutnya untuk melaksanakannya disusun suatu program kerja yang menggambarkan didalamnya apa, oleh siapa dan kapan progam sekolah tersebut dilaksanakan dan bagaimana memantau pelaksanaan program tersebut.

Program sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang secara rinci diuraikan dalam modul Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

Menyusun Strategi Pengelolaan SDM

Pengelolaan Sumber Daya manusia merupakan suatu tindakan pembinaan dan pendayagunaan SDM sekolah dan sekitarnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah. Dua hal yang ditekankan di sini yaitu aspek pembinaan dana spek pendayagunaan.

Pembinaan SDM

Pembinaan SDM adalah upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan sekolah secara terarah dan terprogram agar sumber daya manusia sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan sekolah yang telah disepakati bersama.  Pembinaan ini meliputi:

1. Kemampuan akademis/profesional
2. Karier
3. Kesejahteraan

Pembinaan kemampuan akademis SDM sekolah meliputi pembinaan kemampuan tenaga kependidikan yang berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran, mengelola kegiatan belajar mengajar dan sikap sebagai pendidik dan pengajar di sekolah. Cara membina kemampuan akademis ini diawali dengan:

1. menetapkan syarat minimal kompetensi yang harus dimiliki;
2. mengevaluasi tingkat kemampuan akademis tenaga kependidikan;
3. meningkatkan kemampuan akademis tenaga kependidikan yang ada dengan berbagai cara: (1) mengikutsertakan mereka dalam program-program pelatihan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing; (2) membangkitkan motivasi untuk selalu ingin meningkatkan kemampuan diri dalam mengembangkan profesi; (3) menanamkan budaya berprestasi di kalangan tenaga kependidikan; (4) menumbuhkan kreativitas dengan menciptakan suasana yang mendukung bagi inovasi; (5) menanamkan budaya memiliki; (6) menanamkan budaya kerja keras, belajar dan membangun diri; dan (7) menegakkan disiplin dan komitmen dalam menjalankan tugas; (8) berlakukan sistim reward and punishment di sekolah untuk mendukung sistem pembinaan SDM sekolah.

Pendayagunaan SDM

Pendayagunaan SDM adalah upaya-upaya memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan potensi serta sikap SDM yang ada di sekolah maupun masyarakat secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pendayagunaan SDM ini dilakukan dengan:

1. Mengidentifikasi tugas yang harus dikerjakan;
2. Mengidentifikasi kemampuan, minat dan sikap SDM yang ada;
3. Mengupayakan agar tugas-tugas dilaksanakan oleh tenaga yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan sikap seseorang gunakan moto ”the right man on the right place at the right time”;
4. Merumuskan tugas dan tanggung jawab (pembagian kerja secara individual maupun secara kelompok) dengan koordinasi yang memadai;
5. Intensifkan komunikasi antara pimpinan  dan staf dan sesama staf untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama maupun tanggung jawab masing-masing;
6. Lakukan supervisi secara berkala dan sampaikan umpan balik dari hasil supervisi dengan segera.

Pembinaan karier

Pembinaan karier sumberdaya manusia adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan potensi SDM dalam memangku jabatan fungsional dan struktural atas dasar prestasi kerja. Pembinan ini dilakukan dengan menciptakan situasi yang mendukung sehingga memungkinkan sumber daya manusia dapat mencapai jenjang karier secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dengan cara:

1. Menanamkan budaya malu
2. Menilai prestasi secara objektif
3. Mendorong seseorang agar mencapai jenjang karier secara optimal dengan menyedikan fasilitas dan kesempatan yang mendukung.

Pembinaan Kesejahteraan

Pembinaan kesejahteraan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan baik mental, finansial, jasmani maupun rohani. Peningkatan kebutuhan ini dilaksanakan dengan:

• menciptakan iklim sosial yang menyenangkan.
• Meningkatkan hubungan kekeluargaan
• Meningkatkan kerja sama dengan orangtua siswa, para alumni, dan masyarakat setempat.
• Menggiatkan olahraga
• Melakukan rekreasi bersama
• Memberikan insentif yang layak sesuai dengan kinerja masing-masing
• Memberikan penghargaan dalam bentuk material dan moral bagi mereke yang berprestasi.

Melaksanakan Pengembangan Kurikulum

Tidak kalah pentingnya adalah upaya pengembangan kurikulum. Dalam upaya mencapai tujuan sekolah maka kegiatan operasional sekolah harus mengacu kepada kurikulum nasional dan lokal yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah yang dijabarkan dalam program tahunan dan catur wulan berdasarkan kalender pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan program tahunan sekolah adalah suatu rancangan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler di sekolah menurut kelas dalam satu tahun ajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan program catur wulan sekolah adalah rancangan kegiatan kurikuler untuk semua mata pelajaran menurut kelas dalam satu catur wulan pada tahun ajaran berjalan.

Dalam kaitan hal tersebut di atas maka program tahunan kegiatan belajar mengajar disusun sebagai berikut:

• menentukan hari belajar efktif dengan berlandaskan pada hari belajar efektif yang berlaku;
• menentukan jam belajar efektif per minggu serta melakukan analisis materi pelajaran dengan mempertimbangkan perihal sebagi berikut:
  • Pencapaian tujuan
  • Kedukukan mata pelajaran dalam mata pelajaran lainnya.
  • Nilai aplikasinya
  • Kemutakhiran
  • Karakteristik pelajaran
  • Kebutuhan sekolah
  • menugaskan tenaga kependidikan menyusun program tahunan
  • melakukan pembahasan program tahunan
  • menyusun jadwal pelajaran
  • menyepakati rencana pelajaran
  • membahas secara bersama rencana pelajaran yang disusun guru
  • melakukan supervisi secara berkala
  • memenuhi kebutuhan sumber belajar
  • memenuhi media pembelajaran
  • menyepakati sistem pembelajaran yang dapat mengakomodsikan kemajuan belajar siswa
  • menyepakati bahwa pembelajaran senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip didaktik.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah suatu upaya untuk merencanakan, memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan keuangan sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perlunya pengelolaan keuangan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pembiayaan keuangan yang bisa diperoleh sekolah dalam suatu jangka waktu tertentu. Sehingga sekolah harus meyakinkan pihak-pihak yang dapat atau berpotensi dapat memberikan dana kepada sekolah mengenai pentingnya program yang akan dibiayai. Pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan 2 hal yaitu, mendapatkan dana dan menggunakan dana untuk kepentingan sekolah.

Cara mendapatkan dana untuk sekolah dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menyusun proposal untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Menentukan keperluan dana untuk setiap kegiatan yang diusulkan.
3. Mencatat dan mendaftar sumber-sumber pembiayaan sekolah.
4. Menyusun RAPBS
5. Menggunakan format yang ada.
6. Mengajukan proposal dan RAPBS ke instansi terkait, Komite Sekolah, Badan Peran serta Masyarakat,  Alumni, atau donatur.

Cara menggunakan dana sekolah dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memilih bendahara, pemegang buku, dan pengawas yang bertanggung jawab.
2. Menentukan mekanisme pengeluaran keuangan sekolah misalnya sebelum mengeluarkan uang harus  mendapatkan persetujuan pengawas dan kepala sekolah.
3. Menggunakan keuangan sekolah sesuai dengan RAPBS.
4. Mencatat secara tertib dan teliti setiap pemasukan dan pengeluaran uang sekolah.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah suatu upaya untuk merencanakan, memanfaatkan dan memelihara serta penghapusan sarana dan prasrana sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka menunjang pencapaian tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

Prasarana Pendidikan

Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pendidikan seprti gedung sekolah dan benda-benda tidak bergerak lainnya. Merencanakan kebutuhan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut:

• Menetapkan sarana dan prioritasnya.
• Mencantumkan kebutuhan tersebut ke dalam RAPBS.
• Mencatat perubahan prasarana sekolah secara tertib dan akurat.

Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah alat yang secara langsung digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat digolongkan menjadi alat pelajaran, alat peraga dan media pembelajaran. Merencanakan kebutuhan sarana pelajaran dilakukan sebagai berikut:

Alat pelajaran:

• Merencanakan kebutuhan buku, alat praktik, bahan praktik, dan alat laboratorium berdasar kurikulum yang berlaku dengan memperhatikan jumlah siswa.
• Mendiskusikan jenis alat yang harus dibeli dan mana yang dapat dikembangkan sendiri.
• Mendasarkan pengadaan alat pelajaran pada prioritas.
• Mencatat fasilitas perpustakaan dengan cermat dan tertib.
• Menentukan penanggung jawab laboratorium dan perpustakaan.

Alat Peraga:

• Menyusun kebutuhan alat peraga menurut jenisnya dengan memperhatikan jumlah siswa.

Media Pembelajaran:

• Menyusun dan menentukan kebutuhan media pembelajaran.
• Memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana dilakukan seperti berikut:

Sarana:

• Menyusun jadwal pemanfaatan sesuai dengan peruntukan sarana masing-masing.
• Menunjuk penanggung jawab untuk peralatan/sarana masing-masing.

Prasarana:

• Menunjuk petugas usaha sekolah sebagai penanggung jawab keamanan dan kebersihan prasarana.
• Menetapkan pemanfaatan fasilitas yang ada.
• Menyusun jadwal pemeliharaan fasilitas masing-masing.
• Menentukan alat/bahan yang dibutuhkan untuk perawatan dan kebersihannya.

Pengelolan kerja sama sekolah dengan masyarakat

Kerja sama antara sekolah dan masyarakat adalah kegiatan sekolah yang melibatkan masyarakat baik secara individual maupun secara organisasi dengan prinsip sukarela, saling menguntungkan dan memiliki kepentingan bersama dalam suatu wadah dalam rangka membantu kelancaran penyelnggaraan pendidikan di sekolah. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan mendayagunakan potensi masyarakat dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Kerjasama tersebut dilaksanakan baik secara terjadwal, terencana dan bekesinambungan melalui pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya maupun secara insidental sesuai dengan keperluan, misalnya dengan melakukan kunjungan ke rumah tokoh masyarakat. Pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama oleh sekolah antara lain:

1. Warga masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama) baik secara individu maupun secara organisasi.
2. Alumni
3. Instansi terkait lainnya, seperti Puskesmas, Kelurahan, Kecamatan, Sekolah lain dan lain-lain.
4. Dunia usaha dan industri
5. Orangtua siswa.

Beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kerjasama dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan ke rumah tokoh masyarakat/agama
2. Melakukan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan bersama dengan masyarakat.
4. Menerbitkan buletin/majalah sekolah.
5. Mengadakan pertemuan rutin/dialog dengan tokoh masyarakat maupun masyarakat sekitar serta pihak-pihak terkait.
6. Membina hubungan dengan instansi terkait dalam upaya memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah guna  meningkatkan kerjasama dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mencatat tokoh-tokoh masyarakat maupun pihak-pihak yang mungkin dapat diajak untuk bekerja sama.
2. Melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoph masyarakat maupun pihak-pihak terkait (alumni, instansi terkait, dunia usaha/industri).
3. Mengundang tokoh-tokoh masyarakat maupun pihak-pihak terkait ke sekolah.
4. Mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah seperti:

• Penyusunan program sekolah
• Pengelolaan sekolah
• Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evalausi

Monitoring adalah kegiatan pemantauan pelaksanaan program untuk mengetahui keterlaksanaan, hambatan yang dihadapi dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Sedangkan evaluasi adalah proses mendapatkan nformasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan progam sekolah yang telah tercapai berdasarkan pertimbangan tertentu secara obyektif. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bahan masukan perbaikan program yang sedang berlangsung. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan program sekolah sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Monitoring dan evaluasi mencakup input, proses, output dan outcome. Komponen input mencakup:

• Kurikulum
• Peserta didik
• ketenagaan
• Saran dan prasarana
• organisasi
• Pembiayaan
• Manajemen Sekolah
• Peranserta masyarakat

Komponen proses mencakup:

• Proses manajereial
• Proses Belajar mengajar

Komponen Output mencakup:

• Prestasi akademik (misalnya NEM, rapor, hasil EBTA, lomba karya tulis dll.)
• Prestasi nonakademik seperti prestasi olahraga, prestasi keterampilan, kesenian, dan lain-lain:

Komponen Out-come

Outcome mencakup semua dampak pelaksanaan program baik terhadap individu maupun sosial (pendidikan lanjut, pengembangan karier, kesempatan untuk berkembang dan lain-lain).

Monitoring dilakukan secara berkesinambungan selama pelaksanaan program, misalnya setiap tahun atau catur wulan. Sedangkan evaluasi dilakukan setelah progam dilaksanakan secara tuntas. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal adalah sekolah sendiri (misalnya kepala sekolah dan guru) dan Komite sekolah/unit peranserta masyarakat. Secara eksternal monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan/instansi terkait (pusat/daerah) dan juga oleh Lembga Swadaya Masyarakat (LSM)/atau kelompok profesional yang bergerak di bidang pendidikan.

Pelasanaan monitoring secara internal dilakukan dengan:

1. mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait tentang langkah-langkah perlu dilakukan dalam monitoring dan evaluasi.
2. Merumuskan tujuan monitoring dan evaluasi
3. Menbuat kisi-kisi monitoring dan evaluasi
4. Merumuskan kriteria keberhasilan
5. Mengembangkan alat ukur yang sesuai dengan tujuan dan indikator
6. Melakukan pengumpulan data secara periodik
7. Menganalisis data sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan
8. Membuat interpretasi data berdasarkan standar/kriteria yang ditetapkan
9. Mengembangkan usulan yang perlu diterapkan/dilaksanakan lebih lanjut.

Pelaksanaan monotoring dan evaluasi secara eksternal dilaksanakan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan penyelenggara. Selanjutnya setelah dilaksanakan monitoring dan evaluasi maka disusun laporan monitoring dan evaluasi.

Laporan merupakan kegiatan yang perlu dilakukan berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Dan hasilnya perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Tujuannya antara lain untuk perbaikan program, pertanggungjawaban, pembuktian, penyelidikan, pendokumentasian, perolehan dukungan, dan promosi kepada masyarakat. Laporan tersebut disusun berdasarkan sistematika penulisan yang disesuaikan dengan kebutuhan, objek atau konteks yang dimonitor dan dievaluasi. Laporan terdiri dari laporan lengkap dan ringkasan laporan.

Di bawah ni adalah contoh yang bisa digunakan sebagai sistematika laporan:

Laporan Lengkap

A.     Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Ruang Lingkup
3. Gambaran umum sekolah
4. Program-program sekolah

B.      Hasil

1. Keterlaksanaan Program
2. Perkembangan aspek-aspek monitoring dan evaluasi

a.    input

• Kurikulum
• Peserta didik
• Ketenagaan
• Sarana dan prasarana
• Organisasi
• Pembiayaan
• Manajemen sekolah
• Peranserta masyarakat

b.   proses

• Proses manajerial
• Proses Belajar mengajar

c.    Output

• Prestasi akademis
• Prestasi nonakademis

3.       Ketercapaian Sasaran

C.      Kesimpulan dan Saran

D.     Lampiran-Lampiran

Ringkasan

Ringkasan laporan diberikan kepada para pihak yang mempunyai kepentingan dengan pendidikan. Ringkasan laporan dapat berupa laporan tersendiri atau merupakan bagian dari laporan lengkap. Ringkasan berisi informasi singkat tentang tujuan, prosedur, temuan, pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi.

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

Seluruh hasil monitoring dan evaluasi perlu diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah dan selanjutnya digunakan untuk penyempurnaan program-program sekolah.

Laporan merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan mengingat sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan. Adapun pihak-pihak yang perlu mengetahui perkembangan sekolah antara lain adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Dinas Kecamatan, Komite Sekolah dan masyarakat luas (tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).

Modul 3.3

Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM)

1. I. TUJUAN

Pada akhir kegiatan pelatihan peserta mampu:

1. Menjelaskan pengertian PAKEM
2. Menjelaskan alasan penerapan PAKEM
3. Menjelaskan bagaimana suasana nyata PAKEM
4. Mengidentifikasi ciri-ciri guru yang menerapkan PAKEM
5. Melakukan simulasi PAKEM

1. II. MATERI

1. Pengertian PAKEM
2. Alasan penerapan PAKEM
3. Karakteristik PAKEM
4. Ciri-ciri guru yang menerapkan PAKEM
5. Simulasi PAKEM

1. III. WAKTU

Waktu yang tersedia untuk kegiatan ini ádalah 90 menit.

1. IV. METODE

1. Curah Pendapat
2. Diskusi Kelompok
3. Penjelasan
4. Tanya Jawab

1. V. ALAT BANTU

1. Kertas plano
2. Kuda-kuda untuk flip chart
3. Papan tulis dengan perlengkapannya
4. LCD

1. VI. LANGKAH-LANGKAH

Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan sebagai berikut:

10’                                   20’                                       30’                            30’

(1)                                    (2)                                        (3)                              (4)

Pengantar (10 menit)

1. Dengan menggunakan transparansi – 1, 2, dan 3, fasilitator menjelaskan pengertian pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM).
2. Penjelasan dilakukan dengan cara mengurai masing-masing apa yang dimaksud dengan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
3. Penjelasan diharapkan memberikan sedikit gambaran tentang suasana PAKEM

Catatan: Pengantar dapat juga dilakukan dengan cara menggali pengertian PAKEM dari peserta, terutama bagi peserta yang telah menerapkan PAKEM

Fasilitator memberikan pengantar bahwa setelah memahami pengertian apa dan mengapa PAKEM, peserta diharapkan dapat membayangkan keadaan nyata di kelas terutama ‘perilaku’ guru yang menerapkan PAKEM sekaligus memperkirakan kemampuan yang dituntut dari seorang guru untuk menerapkan PAKEM. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas suasana nyata KBM dan kemampuan/ciri guru yang menunjang PAKEM.

Kerja Perorangan (20 menit)

Secara perorangan, peserta diminta membaca bahan berjudul “Apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PAKEM?”

Diskusi kelompok (30 menit)

1. Diskusi kelompok (4-6 orang) untuk mengidentifikasi ciri-ciri/karakteristik kegiatan guru yang menerapkan PAKEM. Peserta diberi format yang memiliki dua kolom (Format 1 terlampir). Pada kolom kiri digambarkan ciri-ciri pembelajaran yang tradisional. Peserta diminta mengisi kolom kanan dengan ciri-ciri pembelajaran PAKEM.
2. Hasil diskusi dituliskan dalam kertas lebar atau transparansi untuk pelaporan
3. Tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas;
4. Kelompok pelapor pertama memperlihatkan transparansi laporannya agar mudah dikomentari oleh yang lain;
5. Kelompok kedua dan selanjutnya hanya melaporkan apa yang belum disebut oleh kelompok sebelumnya;
6. Komentar dari peserta terhadap apa yang dilaporkan kelompok;
7. Komentar dari fasilitator, jika ada.
8. Kelompok menyimpulkan karakteristik guru PAKEM
9. Karakteristik tersebut hendaknya diketik kemudian dibagikan kepada peserta untuk menjadi pegangan dalam praktek mengajar.

Laporan kelompok (30 menit)

1. VII. EVALUASI

Pada akhir kegiatan, pelatih mengajukan beberapa pertanyaan singkat tentang materi yang telah diberikan.

LAMPIRAN

1.      Apa itu PAKEM?

PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.

Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Sehingga, jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. Menurut hasil penelitian, tingginya waktu curah terbukti meningkatkan hasil belajar. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa.

Secara garis besar, gambaran PAKEM adalah sebagai berikut:

• Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan  mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat.
• Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa.
• Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan ‘pojok baca’
• Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok.
• Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkam siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya.

2.      Apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PAKEM?

Memahami sifat yang dimiliki anak

Pada dasarnya anak memiliki sifat: rasa ingin tahu dan berimajinasi. Anak desa, anak kota, anak orang kaya, anak orang miskin, anak Indonesia, atau anak bukan Indonesia – selama mereka normal – terlahir memiliki kedua sifat itu. Kedua sifat tersebut merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap/berpikir kritis dan kreatif. Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu lahan yang harus kita olah sehingga subur bagi berkembangnya kedua sifat, anugerah Tuhan, tersebut. Suasana pembelajaran dimana guru memuji anak karena hasil karyanya, guru mengajukan pertanyaan yang menantang, dan guru yang mendorong anak untuk melakukan percobaan, misalnya, merupakan pembelajaran yang subur seperti yang dimaksud.

Mengenal anak secara perorangan

Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam PAKEM (Pembelajaran Aktif, Menyenangkan, dan Efektif) perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Semua anak dalam kelas tidak selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah (tutor sebaya). Dengan mengenal kemampuan anak, kita dapat membantunya bila mendapat kesulitan sehingga belajar anak tersebut menjadi optimal.

Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar

Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau  berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu, anak dapat bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Berdasarkan pengalaman, anak akan menyelesaikan tugas dengan baik bila mereka duduk berkelompok. Duduk seperti ini memudahkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Namun demikian, anak perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar bakat individunya berkembang.

Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah

Pada dasarnya hidup ini adalah memecahkan masalah. Hal ini memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis masalah; dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Kedua jenis berpikir tersebut, kritis dan kreatif, berasal dari rasa ingin tahu dan imajinasi yang keduanya ada pada diri anak sejak lahir. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengembangkannya, antara lain dengan sering-sering memberikan tugas atau mengajukan pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan yang dimulai dengan kata-kata “Apa yang terjadi jika …” lebih baik daripada yang dimulai dengan kata-kata “Apa, berapa, kapan”, yang umumnya tertutup (jawaban betul hanya satu).

Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PAKEM. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas seperti itu. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajangkan diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Yang dipajangkan dapat berupa hasil kerja perorangan, berpasangan, atau kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa, dan ditata dengan baik, dapat membantu guru dalam PEMBELAJARAN karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas suatu masalah.

Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar

Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasi, membuat tulisan, dan membuat gambar/diagram.

Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam belajar. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik hendaknya lebih mengungkap kekuatan daripada kelemahan siswa. Selain itu, cara memberikan umpan balik pun harus secara santun. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas belajar selanjutnya. Guru harus konsisten memeriksa hasil pekerjaan siswa dan memberikan komentar dan catatan. Catatan guru berkaitan dengan pekerjaan siswa lebih bermakna bagi pengembangan diri siswa daripada hanya sekedar angka.

Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental

Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswa kelihatan sibuk bekerja dan bergerak. Apalagi jika bangku dan meja diatur berkelompok serta siswa duduk saling berhadapan. Keadaan tersebut bukanlah ciri yang sebenarnya dari PAKEM. Aktif mental lebih diinginkan daripada aktif fisik. Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut: takut ditertawakan, takut disepelekan, atau takut dimarahi jika salah. Oleh karena itu, guru hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang datang dari guru itu sendiri maupun dari temannya. Berkembangnya rasa takut sangat bertentangan dengan ‘PAKE Menyenangkan.’

3.    Bagaimana Pelaksanaan PAKEM?

Gambaran PAKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi selama PEMBELAJARAN. Pada saat yang sama, gambaran tersebut menunjukkan kemampuan yang perlu dikuasai guru untuk menciptakan keadaan tersebut. Berikut tabel beberapa contoh kegiatan pembelajaran dan kemampuan guru:

Memutar Roda Organisasi dan Manajemen Komite Sekolah

1. I. TUJUAN

Peserta dapat:

1. Memahami tujuan pembentukan Komite Sekolah
2. Memahami peran dan fungsi Komite Sekolah
3. Memahami perangkat organisasi Komite Sekolah
4. Memahami prinsip-prinsip menjalanlan roda organisasi Komite Sekolah
5. Memahami prinsip-prinsip manajemen Komite Sekolah

II.        MATERI

1.    Tujuan pembentukan Komite Sekolah

2.    Peran dan Fungsi Komite Sekolah

3.    Perangkat Organisasi Sekolah

4.    Manajemen Komite Sekolah

III.       WAKTU

Waktu yang diperlukan adalah 90 menit (2 JPL @ 45 menit)

1. IV. METODE

1. Curah pendapat
2. Diskusi
3. Penjelasan
4. Tanya jawab
5. Evaluasi

1. V. ALAT BANTU

1. Kertas plano
2. Kuda-kida untuk flipchart
3. Papan tulis
4. LCD

1. VI. LANGKAH-LANGKAH

1. Kegiatan dibuka dengan salam dan perkenalan.
2. Lakukan ice breaker.
3. Jelaskan tujuan yang ingin dicapai dapal kegiatan sesi ini. Tanyakan pengetahuan dan pengertian peserta tentang BP3, Komite Sekolah Jaring Pengaman Sosial, dan Komite Sekolah yang akan dibahas dalam sesi ini.
4. Tanyakan pula apakah ada diantara peserta yang pernah menjadi pengurus salah satu organisasi tersebut.

(Waktu : 10 menit)

1. Diskusikan tentang pengalaman peserta sebagai pengurus atau anggota BP3, Komite Sekolah JPS, atau Komite Sekolah.

(Waktu :  10 menit)

1. Tanyakan tujuan pembentukan Komite Sekolah, dilanjutkan penjelasan tentang Tujuan pembentukan Komite Sekolah yang membedakan dari tujuan pembentukan BP3, dan Komite Sekolah JPS.

(Waktu :  10 menit)

1. Selanjutnya tanyakan tentang peran dan fungsi Komite Sekolah. Tunjuk salah seorang peserta untuk menjelaskan peran Komite Sekolah dengan satu contoh kegiatan untuk memenuhi peran tersebut.

(Waktu : 10 menit)

1. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan tentang Peran dan Fungsi Komite Sekolah, dilanjutkan dengan paparan tentang Perangkat Organisasi, dan Manajemen Komite Sekolah, diselingi dengan tanya jawab dan diskusi.

(Waktu : 40 menit)

1. Buat resume/penutup dengan mengulang garis besar penyajian

(Waktu : 10 menit)

1. VII. EVALUASI

Berikan lembar evaluasi pembelajaran pelatihan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran.

LAMPIRAN 1: SUBSTANSI

PENDAHULUAN

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Dewan Pendidikan dibentuk di setiap Kabuapetn/Kota, sementara Komite Sekolah dibentuk di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Selanjutnya, guna memudahkan masyarakat dalam membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disertai Lampiran-lampiran. Kampiran I merupakan Acuan Pembentukan Dewan pendidikan, sementara Lampiran II merupakan Acuan Pembentukan Komite Sekolah.

Sesuai dengan semangat otonom daerah, khususnya di bidang pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tersebut hanya merupakan acuan, bukan merupakan petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau petunjuk teknis (Juknis). Hal tersebut tesirat pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : ”Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini”. Hal ini berarti dari sudut organisasi dapat saja struktur organisasi Komite Sekolah di setiap satuan pendidikian atau kelompok satuan pendidikan berbeda satu sama lain. Namun demikian ada satu hal yang diharapkan menjadi acuan pokok Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu tentang peran dan fungsi.

Keberadan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kini telah diperkuat dari aspek legal karena telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada Pasal 56, walaupun ada sedikit modifikasi. Oleh karena Peraturan Pemerintah yang menjabarkan UU Sisdiknas, khususnya yang menyangkut peranserta masyarakat termasuk di dalmnya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih belum juga terbit, maka Kepmendiknas No. 044/U/2002 masih relevan untuk dijaikan acuan.

Makalah ini akan menyoroti topik Komite Sekolah sebagai sebuah organisasi. Sebuah organisasi tentu memiliki tujuan utama, dan untuk mencapai tujuan itu, sebuah organisasi harus dijalankan secara efektif dan efisien.

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

Maksud

Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah  yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosifis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model), dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Tujuan

Tjuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH

Peran Komite Sekolah

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, pembentukan Komite Sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran Komite Sekolah adalah :

1. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
2. Sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Sebagai lembaga pengontrol (controlling agency) dalam rangka ransparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Fungsi Komite Sekolah

Untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (Perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI)) dan pemerintah berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan olej masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :

1. 1. Kebijakan dan program pendidikan
   2. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
   3. Kriteria kinerja satuan pendidikan
   4. Kriteria tenaga kependidikan
   5. Kriteria fasilitas pendidikan.
   6. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan

1. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.
2. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan,

PERANGKAT ORGANISASI SEKOLAH

Pengertian Organisasi

Ada berbagai definisi atau batasan organisasi. Salah satu definisi tersebut adalah sebagai berikut. Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar keterikatan yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan atau sekelompok tujuan. Definisi ini sangat cocok jika diterapkan pada organisasi Komite Sekolah.

Dalam definisi tersebut terkandung terminologi kesatuan (entity) sosial. Kesatuan sosial dalam hal Komite Sekolah adalah masyarakat sekolah yang peduli pendidikan yang berinteraksi satu sama lain. Pengertian dikoordinasikan secara sadar bahwa organisasi itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen, artinya roda organisasi harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen.  Keterikatan yang terus-menerus berarti masyarakat secara sadar merasa terikat dengan sekolah karena mereka peduli dengan pendidikan. Terakhir adalah bahwa organisasi itu memiliki tujuan atau kelompok tujuan. Sebagaimana telah diuraikan di muka ada empat tujuan pembentukan Komite Sekolah, dan tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan tersebut, sehingga dihasilkan lulusan yang bermutu ditinjau dari aspek akademik dan non-akademik.

Perangkat Organisasi Komite Sekolah

Perangkat organisasi Komite Sekolah minimal yang harus ada, yang memungkinkan berjalannya roda organisasi Komite Sekolah adalah: Personel Komite Sekolah, Struktur Organisasi disertai job description setiap personel dan tata-hubungan antarpersonel, Panduan Organisasi (antara lain berupa AD/ART), fasilitas penunjang (Kantor/Sekretariat, tenaga adminstrasi).

Kepengurusan. Komite Sekolah yang terdiri atas personel yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang ada (dijelaskan pada topik Pembentukan Komite Sekolah) dibentuk menjadi sebuah organisasi yang paling tidak terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

Struktur Organisasi. Dalam keadaan organisasi Komite Sekolah dengan kegiatan yang lebih kompleks, struktur organisasi dapat lebih diperluas dengan beberapa Ketua Bidang, dan beberapa Seksi.

Job description. Guna menjalankan roda organisasi Komite Sekolah, perlu dibuat job description bagi setiap personel pada setiap jabatan yang diembannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas. Dalam hal ini job description berupa panduan siapa mengerjakan apa dan masing-masing personel bertanggung jawab atas terlaksananya tugas yang ia diemban. Terkait dengan job description, juga disusun panduan tata-hubungan antarpersonel. Misalnya Seksi Penggalangan dana masyarakat berada di bawah korrdinasi Ketua Bidang Sumberdaya. Salah satu hal yang penting diketahui oleh semua angota pengurus Komite Sekolah adalah mengenal satu sama lain dan masing-masing mengetahui kelebihan (dan kalau mungkin kelemahan) masing-masing. Hal ini penting bagi penempatan personel pada jabatan tertentu dalam organisasi Komite Sekolah. Perlu dihindari penempatan seseorang dalam organisasi adalah berdasarkan kedudukan, kepangkatan, atau kekayaaan.

AD/ART. AD/ART merupakan salah satu perangkat organisasi yang penting. Dalam hal organisasi masih merupakan organisasi yang sederhana dengan kegiatan yang masih terbatas, AD/ART tidak harus ada dulu. Akan tetapi Komite Sekolah tetap harus memiliki panduan berorganisasi, dan roda organisasi berjalan berdasarkan panduan tersebut. Dalam AD/ART atau Panduan Organisasi paling tidak harus diatur mengenai: Dasar, Tujuan, dan kegiatan dari Komite Sekolah, ketentuan keanggotaan dan kepengurusan (termasuk masa bakti), hak dan kewajiban anggota dan pengurus, ketentuan tentang pengelolan keuangan, mekanisme pengambilan keputusan, perubahan Panduan Organisasi atau AD/ART, dan pembubaran organisasi

Fasilitas Penunjang. Sebuah organisasi dapat dikatakan mustahil berjalan tanapa didukung oleh fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang sebuah Komite Sekolah yang paling sederhana adalah adanya meja kerja bagi Ketua Komite, baik di rumah sang Ketua, di sebuah sekolah, atau bahkan di sebuah Kantor Khusus Komite Sekolah yang memiliki fasilitas ruang-ruang kerja pengurus, ruang rapat, fasilitas administrasi, dan karyawan.

MEMBANGUN ORGANISASI KOMITE SEKOLAH YANG EFEKTIF

Komite Sekolah dapat memutarkan roda organisasi dengan dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Hal yang laping sederhana yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah adalah konsolidasi organisasi

Penyamaan visi.

Sebuah organisasi dapat berjalan apabila semua anggota pengurus dan anggota organisasi tersebut memiliki visi yang sama. Telah disinggung di muka bahwa tujuan akhir dari keberadaan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan adalah untuk memingkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Ada prinsip yang harus dipegang oleh semua anggota Komite Sekolah, yaitu Komite Sekolah tidak mengambil peran satuan pendidikan, tidak juga mengambil peran pemerintah atau birokrasi.

Membangun Tim Yang Efektif

Sebuah organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak terjadi kebersamaan di dalam tim. Oleh karena itu perlu dibangun sistem kebersamaan, yaitu membangun sebuah Team Work yang efektif (Paparan tentang Team Work, tersedia secara terpisah).

Mengembangkan Kreativitas

Sebuah organisasi akan berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien apabila organisasi tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang penuh kreativitas. Orang yang kreatif adalah orang yang selalu bertanya tentang sesuatu yang dianggap masalah. Orang kreatif adalah orang yang selalu berfikir untuk menemukan solusi untuk memecahan suatu masalah. Orang yang kreatif selalu memiliki gagasan-gagasan baru, yang kadang-kadang tidak pernah dipikirkan orang lain. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mendukung pengembangan kreativitas.

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN MASALAH YANG DITEMUKAN

Sebuah Komite Sekolah dapat menjalankan roda organisasi melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut barangkali ada yang belum menyentuh substansi peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah konsolidasi organisasi seperti yang disinggung di muka. Kegiatan lain adalah misalnya penyusunan Panduan Organisasi atau Penyusunan AD/ART atau melengkapi kelengkapan organisasi.

Komite Sekolah yang telah memenuhi syarat minimal sebagai sebuah organisasi, dapat melangkah lebih jauh dalam menjalankan roda organisasi, dan mulai menyentuh substansi mutu pendidikan. Dalam hal ini Komite Sekolah dapat memulai kegiatannya dengan berangkat dari upaya pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi. Berikut ini tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah.

Identifikasi Masalah.

Setiap sekolah atau satuan pendidikan tentu memiliki maslah yang berbeda-beda. Langkah yang perlu dilakukan oleh Komite Sekolah dalam menjalankan roda organisasi adalan identifikasi masalah, baik masalah akademik, maupun masalah non-akademik. Dapat dipastikan bahwa akan banyak sekali masalah yang dapat diidentifikasi (Teknik identifikasi masalah disajikan dalam sesi tersendiri).

Menentukan Prioritas. Dari sekian banyak masalah yang berhasil diidentifikasi harus dipilih masalah yang akan menjadi prioritas, dikaitkan dengan ketersediaan personel, dana, dan penunjang.

Analisis Masalah. Guna mengetahui secara lebih mendalam tentang masalah yang terjadi, perlu dilakukan analisis masalah. Dalam masalah atau topik yang akan ditangani langkah-langkah yang perlu dilakkan adalah sebagai berikut:

Lakukan identifikasi akar masalah,

à    Lakukan identifikasi faktor-faktor penyebab masalah tersebut,

à    Buat daftar alternatif kemungkinan pemecahan masalah dan untung rugi masing-masing alternatif

à    Pilih alternatif terbaik berdasarkan kesepakatan bersama

à    Buat perencanaan untuk pemecahan masalah.

Perencanaan Program

Pelaksanaan Program dapat dilakukan dengan baik apabila dibuat rencana aksi yang baik. Berikut ini contoh sebuah rencana aksi yang daspat diacu.

Pelaksanaan Program/Kegiatan

Berdasarkan rencana aksi, penangggung jawab program kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun.

Evaluasi Program

Selama berjalannya waktu dilalukan evaluasi secara periodik. Setelah tenggat waktu periode tertentu terlewati tetapi indikator kinerja masih di bawah target, perlu dilakukan analisis dan dibuat tindakan koreksi (corrective action). Dalam hal ini ada baiknya dilakukan siklus perencanaan : Planà Do à Check à Action, yang kini banyak dianut oleh berbagai organisasi dalam menjalankan progran dan kegiatan organisasinya. Bahasan tentang PDCA ini dapat diberikan pada sesi tersendiri.

PENUTUP

Komite Sekolah sebagai sebuah organisasi perlu dikelola sebagai sebuah organisasi dengan menerapkan berbagai prinsip dan praktik-praktik manajemen yang tepat.

Namum demikian, tidak semua Komite Sekolah mampu menjalankan roda organisasi sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi tekad untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan perlu menjadi alasan utama seseorang mengabdikan dirinya di sebuah otrganisasi Komite Sekolah. Malakah ini dapat diangga sebagai pembuka bagi Komite Sekolah dalam memulai menjalankan roda organisasi

LAMPIRAN 2: REFERENSI/POWERPOINT

Modul 2.2

Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

1. I. TUJUAN

Setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan, peserta diharapkan dapat:

1. Memahami Pengertian Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)
2. Menyadari Pentingnya RPS
3. Mengetahui dasar Filosofis RPS
4. Dapat Menyusun Visi, Misi dan Tujuan Sekolah
5. Dapat menyusun RPS

1. II. MATERI

1. Pengertian Rencana Pengembangan Sekolah(RPS)
2. Pentingnya RPS
3. Dasar Filosofis RPS
4. Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah
5. Penyusunan RPS

1. III. WAKTU

Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 90 menit.

1. IV. METODE

1. Paparan
2. Curah Pendapat
3. Diskusi Kelompok
4. Tanya Jawab

1. V. ALAT BANTU

1. Kertas plano
2. Kuda-kuda untuk flip chart
3. Papan tulis dengan perlengkapannya
4. LCD

1. VI. LANGKAH-LANGKAH

1. Buka pertemuan dengan mengucapkan salam singkat.
2. Lakukan Ice Breaker.
3. Sisipkan anekdote yang berkaitan dengan perencanaan atau pengembangan.
4. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan mengenai Rencana Pengembangan Sekolah dan uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini.

(Waktu : 5 menit)

1. Tanyakan kepada peserta apakah mereka pernah menyusun visi, misi dan tujuan sekolah.

Latihan menyusun visi, misi dan tujuan sekolah

(Waktu : 10 menit)

Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan melanjutkan kegiatan dengan paparan Rencana Pengembangan sekolah.

(Waktu 5 menit)

1. Setelah selesai paparan, tanyakan kepada peserta :

Mengapa diperlukan Rencana Pengembangan Sekolah?

Diskusikan kemungkinan hambatan dan peluang dalam melaksanakan penyusunan RPS.

(Waktu : 10 menit)

1. Bahas bersama peserta faktor–faktor yang bisa mempengaruhi dan menghambat upaya penyusunan RPS.

Hasil diskusi ini selanjutnya disimpulkan dan dilakukan pencerahan sbb:

• Menumbuhkan komitmen bersama agar setiap sekolah memiliki RPS

(Waktu : 10 menit)

1. Selanjutnya pemandu melanjutkan Bahan Tayangan Mengenai Manajmen Berbasis Sekolah.

(Waktu 45 menit)

1. Pemandu menyimpulkan dan menutup materi sesi ini.

(Waktu : 10 menit)

1. VII. EVALUASI

Keberhasilan pelatihan akan dievaluasi dengan menanyakan kepada beberapa orang secara random penguasaan materi dan teknik penyajian yang berkaitan dengan RPS. Dari jawaban peserta dapat diketahui seberapa besar tingkat pemahaman dan kemampuan. Antara lain mengenai:

1. Dasar filosofis Pengembangan Sekolah
2. Pengertian dan konsepRPS
3. Kekhasan dan manfaat RPS
4. Proses penyusunan data yang diperlukan dalam penyusunan RPS.

LAMPIRAN 1: SUBSTANSI

Pendahuluan

Sekolah adalah sebuah organisasi yang dinamis, yang berubah dari masa ke masa. Kurikulum berubah, demikian juga persyaratan mengajar guru, jumlah siswa dan lain sebagainya. Perubahan itu terjadi karena lingkungan sekolah mengalami perkembangan. Teknologi, sistem komunikasi, budaya masyarakat, ekonomi, politik, penduduk berubah. Perubahan lingkungan itu tidak dapat dihindari karena memang semua entitas tidak ada yang langgeng — kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan linkungan itu telah menimbulkan tuntutan-tuntutan baru terhadap bagaimana sekolah seharusnya melayani masyarakat. Dunia industri misalnya, memerlukan lulusan yang mampu bekerja dengan produktif, masyarakat memerlukan warga yang terdidik yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada sebelumnya. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melayani masyarakat harus dapat menjawab tuntutan ini dengan melakukan perubahan secara terprogram. Jika sekolah tidak dapat melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan stakeholders maka sekolah akan ditinggalkan oleh masyarakat. Hanya sekolah-sekolah yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan saja yang akan tetap hidup.

Dalam kontek ini perubahan yang dilakukan oleh sekolah merupakan upaya-upaya pengembangan dalam arti meningkatkan mutu pelayanan sekolah menjadi lebih baik, lebih dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh lingkungan sekolah – stakeholders.

Pengembangan adalah sebuah proses yang memerlukan waktu, sumber-sumber, dan pengelolaan yang benar. Oleh karena itu untuk mengadakan perubahan/pengembangan diperlukan suatu perencanaan. Untuk ini, sekolah harus berbenah diri, dengan menyesuaikan kondisi-kondisi internal sekolah dengan kondisi eksternal agar sekolah tetap mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pembelajaran secara maksimal.

Sekolah mempunyai satu atau lebih tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut sekolah perlu menyusun suatu rencana yang jelas. Biasanya tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah dituangkan dari apa yang disebut dengan visi dan misi sekolah. Visi dan misi ini merupakan peta jalan yang perlu diikuti bagaimana sekolah berangkat dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan karena sifatnya yang masih umum maka visi dan misi sekolah masih perlu penjabaran labih rinci sehingga dapat menjadi kegiatan yang bersifat operasional. Selanjutnya sekolah menuangkan kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam suatu dokumen “Rencana Pengembangan Sekolah”. Agar sekolah dapat mengembangkan dirinya secara optimal maka sekolah harus menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). RPS ini disusun berdasarkan visi dan misi sekolah yang telah disepakati bersama, dijabarkan dengan rinci dalam kegiatan dan sasaran yang akan dicapai dan dimonitor dan evaluasi berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang disepakati pula.

Pentingnya menyusun rencana ke depan, betapapun sederhananya sudah tidak dapat diragukan lagi. Impian yang indah tentang kondisi masa depan tidak dapat dicapai melalui kegiatan secara dadakan dan tidak terprogram. Sehingga ada kata-kata bijak yang mengatakan “Gagal membuat perencanaan sama artinya dengan merencanakan kegagalan”. Kebenaran kata-kata bijak itu dapat dilihat dari betapa besarnya dana dan daya (funds and forces) yang telah dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan tetapi tujuan itu tidak kunjung bisa dicapai.

Dasar Fisolofis

Sekolah, tempat di mana anak-anak kita menuntut ilmu selayaknya merupakan tempat yang dihormati oleh warga masyarakat sekitarnya. Kurangnya penghormatan kepada sekolah itu telah membuat sekolah berfungsi ala kadarnya, pelayanan yang diberikan tidak maksimal, dan di beberapa tempat telah membuat sekolah menjadi mati suri, antara hidup dan mati. Inilah suatu gambaran sekolah yang memprihatinkan, meskipun daripadanya diharapkan banyak hal.

Kondisi seperti itu tentu tidak seluruhnya dialami oleh sekolah. Ada sekolah-sekolah yang bagus, baik fisik bangunannya maupun kinerjanya dan juga sumberdaya manusia yang berada di dalamnya. Namun pada umumnya memang sekolah menghadapi berbagai masalah yang tidak pernah tuntas, bahkan hal ini terjadi pada sekolah yang dianggap paling baik sekalipun.

Penghormatan itu patut diberikan kepada sekolah dalam bentuk kesadaran setiap warga masyarakat untuk ikut bertanggungjawab dalam:

1. menghidupi sekolah
2. memelihara sekolah
3. mengembangkan sekolah

Menghidupi sekolah artinya membuat sekolah eksis, dapat menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga yang melayani warga masyarakat di bidang pendidikan/pembelajaran. Memelihara sekolah artinya membuat sekolah bukan hanya sekedar hidup dapat menjalankan fungsinya tetapi juga membuat sekolah lestari yang karena kebersihannya, keutuhannya, kelengkapannya serta pengabdian aparat sekolah (kepala sekolah, guru, pegawai adminstratif, penjaga sekolah) membuat sekolah tetap dapat melayani masyarakat sebagai tempat pendidikan/pembelajaran.

Pengembangan Adalah Rukun Kehidupan

Berkembang adalah suatu rukun kehidupan. Entitas yang hidup, secara alamiah akan selalu berkembang. Demikian pula organisasi yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlunya mengembangkan sekolah sebagai suatu organisasi tidak diragukan lagi. Sekolah-sekolah yang tidak dapat mengembangkan diri akan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya apalagi untuk mampu bersaing dengan sekolah lain. Perubahan lingkungan sekolah selalu berubah dengan cepat. Perubahan ini akan menuntut untuk berubah dengan cepat pula. Sekolah yang tidak tanggap menghadapi perubahan akhirnya akan mati. Oleh karena itu, sekolah perlu merencanakan perubahan dalam kapasitasnya untuk melayani masyarakat di bidang pembelajaran. Mengembangkan sekolah artinya meningkatkan kemampuan pelayanan sekolah, mengembangkan potensi sekolah agar kuantitas dan mutu pelayanan sekolah menjadi lebih baik.

Pengertian RPS

RPS adalah sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh “sekolah” untuk mengadakan perubahan fisik dan nonfisik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah. RPS menggambarkan peta perjalanan perubahan sekolah dari suatu kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik dan lebih menjanjikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

RPS menggambarkan sekolah sebagai suatu sistem dan bagian dari suatu sistem yang lebih luas yang berinteraksi secara berkesinambungan, memperoleh masukan dari masyarakat dan memberikan output kepada masyarakat. Sehingga mutu pelayanan sekolah sangat tergantung dari input yang diterimanya dan proses yang dikerjakannya. Oleh karena itu jika pelayanan sekolah ingin ditingkatkan maka input dan proses dalam sekolah itu harus disempurnakan

Tujuan Penyusunan RPS

Penyusunan RPS bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan oleh sekolah dalam mencapai perubahan yang diinginkan khususnya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah di bidang pembelajaran sesuai dengan potensi dan harapan komunitas setempat sehingga dapat:

1. Mengenali kondisi sekolah yang ada dalam fungsinya memberikan pelayanan pembelajaran kepada warga masyarakat.
2. Menetapkan tujuan/perubahan yang realistis.
3. Mengenali masalah-masalah dan kendala yang dihadapi sekolah.
4. Mampu menemukan penyebab masalah-masalah yanga dihadapi sekolah.
5. Menyusun saran-saran pemecahan masalah dalam bentuk pilihan-pilihan pemecahan masalah.
6. Menganalisis setiap saran pemecahan masalah sehingga menemukan pilihan pemecahan masalah yang terbaik bagi sekolah dengan mempertimbangkan dukungan yang ada.
7. Dengan pilihan pemecahan masalah terbaik menyusun rencana pengembangan /perubahan sekolah dalam jangka waktu lima tahun.
8. Melakukan perhitungan rencana pembiayaan.
9. Menetapkan sumber-sumber daya (dana, tenaga dan sarana) untuk membiayai rencana pengembangan sekolah.
10. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Sifat RPS

RPS bersifat menyeluruh, utuh, realistik dan operasional serta berwawasan masa depan. Sebagai sebuah dokumen rencana pengembangan sekolah, RPS merupakan rencana pengembangan milik bersama dan menjadi komitmen bersama antara sekolah, komite sekolah dan para stakeholders setempat. RPS bukanlah sebuah dokumen yang statis dalam arti sekali RPS dibuat kemudian tidak berubah lagi. Tetapi RPS selalu dapat disempurnakan dari tahun ke tahun apabila perubahan lingkungan yang memerlukan perubahan RPS.

Kekhasan RPS

RPS memiliki kekhasan sebagai berikut:

1. Singkat, padat dan mudah dipahami.

RPS merupakan dokumen rencana pengembangan sekolah yang disusun secara singkat, lengkap dan jelas. RPS memuat gambaran profil sekolah yang padat, berisi dan mudah dipahami. Sehingga RPS tidak merupakan dokumen yang tebal.

1. Realistik dan Operasional

RPS memuat rencana perubahan sekolah yang sangat realistik. RPS tidak berisi angan-angan kosong yang indah tetapi mustahil dicapai.  Realistik harus dilihat dari aspek waktu, sumber-sumber yang mendukung (dana, tenaga, fasilitas, dan teknologi). Oleh karena itu RPS adalah dokumen yang bersifat operasional.

1. Komprehensif

RPS mencakup seluruh aspek dan komponen sekolah  yang hendak dikembangkan menuju suatu capaian yang diharapkan. Oleh karena itu RPS menggunakan pendekatan sistem dalam mengkaji persoalan yang dihadapi dan dalam memberikan saran pemecahan masalah yang harus diikuti. RPS mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya ekonomi masyarakat, kependudukan dan lingkungan di sekitar sekolah.

1. Partisipasi masyarakat

RPS disusun dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat dengan cara mengajak unsur-unsur yang ada dalam masyarakat/komunitas seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, komite sekolah perwakilan dunia usaha dan lain-lain. Keikutsertaan mereka dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan (dapat berbentuk materiil maupun moril) dari masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab juga untuk membangun rasa kebersamaan serta rasa kepemilikan terhadap sekolah.

1. Berbasis data dan Informasi

RPS disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat, aktual, relevan dan lengkap. Oleh karena itu mulai dari perumusan masalah, penetapan sasaran-sasaran serta rencana pengembangan secara keseluruhan didukung oleh data dan informasi.

1. Pengawasan dan umpan balik melalui pemantauan dan evaluasi.

Dalam RPS disertakan pula sistem pengawasan dan pengendalian serta pembinaan agar tujuan yang telah digariskan dapat dicapai secara maksimal. Oleh karean itu pelaksanaan RPS akan dipantau dan dievaluasi baik secara internal maupun secara eksternal. Pihak pemantau dan evaluator akan memberikan masukan-masukan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

7.      RPS merupakan dokumen yang mengikat para stakeholder sekolah,  ia menjadi milik dan komitmen bersama para stakeholder.

Kandungan RPS

RPS mengambarkan dengan jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai kondisi sekolah pada saat sekarang, masalah-masalah yang tengah dihadapi, kondisi yang ingin dicapai, strategi dan langkah yang perlu dilakukan serta bagaimana sumber-sumber harus digalang untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu RPS akan memuat antara lain:

1. Peta lokasi sekolah pada tingkat desa di tengah pemukiman penduduk (termasuk jalan, jembatan, dan derah-daerah persawahan, industri, rumah sakit dll.) Dalam peta ini agar dicantumkan legenda dan skala serta sekolah-sekolah lain yang berdekatan dengan lokasi sekolah yang berangkutan.
2. Narasi RPS.
3. Lampiran-lampiran.
4. Lembar pengesahan yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.

Konsep RPS

Konsep Rencana Pengembangan Sekolah adalah sangat sederhana. Sesederhana orang merencanakan perjalanan dari kota A menuju ke kota B. Dalam contoh ini orang harus mengetahui dari mana dia berangkat ke mana dia akan pergi, kapan akan berangkat dan menggunakan kendaraan apa. Secara sederhana RPS merupakan sebuah dokumen menggambarkan secara operasional bagaimana sekolah akan melaksanakan perubahan. RPS dapat dianggap sebagai peta perjalanan dalam melaksanakan transformasi dari kondisi yang ada sekarang menuju kondisi masa depan yang diharapkan.

Sudah pasti ada perbedaan antara kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan. Mungkin perbedaan itu adalah perbedaan jumlah, perbedaan kualitas atau perbedaan kedua-duanya. Perbedaan (kesenjangan) ini adalah sebuah masalah. Misalnya ada perbedaan antara mutu guru yang ada sekarang dengan mutu guru yang diinginkan – selanjutnya perbedaan ini menimbulkan “masalah mutu guru”. Untuk menanggulangi masalah tentu diperlukan suatu perubahan (transformasi). Misalnya, sekolah mengupayakan peningkatan mutu guru dengan mengikutsertakan guru dalam pelatihan. Oleh karena itu, sekolah punya kebutuhan (needs) untuk melatih guru. Sehingga masalah sering diidentikkan dengan needs atau kebutuhan. Proses untuk mengetahui apa yang dibutuhkan sekolah sering disebut dengan needs assessment. Proses transformasi itu dapat digambarkan sebagai berikut.

RPS dan Proses Transformasi

Dalam melaksanakan perubahan dari satu kondisi yang ada menuju suatu kondisi yang diinginkan, sekolah harus melakukan suatu proses transformasi secara utuh (perubahan menyeluruh dan bukan perubahan parsial atau sebagian-sebagian) yaitu melakukan perubahan pada semua komponen penting sekolah dan memperbaharui interaksi dari komponen-komponen tersebut. Dalam hal ini mungkin diperlukan redefinisi peran-peran (tugas dan fungsi) dari komponen yang ada. Misalnya mengkaji kembali tugas dan fungsi aparat sekolah, apakah memerlukan perubahan, penyegaran, atau bahkan penegasan tugas dan fungsi. Dalam proses ini diperlukan kajian tugas dan fungsi mana yang sudah dapat berjalan dengan baik dan mana yang belum berjalan, kenapa ada fungsi yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan apa yang harus diperbaiki. Untuk melaksanakan perubahan ini diperlukan masukan-masukan sumberdaya (dana, tenaga, keuangan dan manajemen) yang tersedia dari lingkungan. Proses transformasi ini akan membuahkan output yang kuantitias dan kualitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Output ini akan kembali lagi ke lingkungan (masyarakat luas) sebagai hasil akhir layanan sekolah. Dan hasil ini akan dinilai oleh masyarakat. Ini adalah gambaran suatu proses transformasi yang berkesinambungan. Proses ini berjalan tidak hanya satu kali tetapi terjadi secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan dan tantangan yang dihadapi sekolah. RPS pada hakikatnya adalah sebuah dokumen yang menjelaskan bagaimana sekolah akan melaksanakan perubahan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

RAPBS

Setiap perubahan pasti ada harganya. Harga atau biaya dalam arti jumlah dana, tenaga dan atau waktu. Semakin banyak perubahan dan atau kualitas perubahan, semakin besar pula biaya yang diperlukan. Sayangnya, kita punya banyak keinginan tetapi kita punya sedikit sumber-sumber pembiayaan. Oleh karena itu, kita selalu disarankan untuk melakukan perubahan yang realistis baik secara teknis mupun secara finansial atau waktu yang tersedia. Mempertimbangkan semua ini adalah hakikat diperlukannya sebuah perencanaan.

Komponen utama perencanaan adalah: (1) tujuan, (2) kegiatan, (3) sasaran, (4) penjadwalan, (5) anggaran, dan (6) pengorganisasian. Berbicara mengenai rencana, maka kita tidak mungkin terlepas dari membicarakan mengenai besarnya anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai tindak lanjut menyusun rencana lima tahun maka perlu disusun rencana tahunan. Rencana tahunan ini disusun dalam bentuk apa yang dinamakan RAPBS, sebagai alat operasionalisasi anggaran untuk mencapai tujuan perubahan dari tahun ke tahun. Inilah pentingnya sekolah untuk menyusun RAPBS tahun demi tahun dengn menyebutkan pos-pos apa yang akan dibiayai, berapa volumenya berapa anggarannya dan dari mana asalnya. Gambaran pembiayaan ini digambarkan dalam suatu RAPBS (lihat format terlampir).

Proses Penyusunan RPS

RPS disusun oleh “sekolah” dengan melibatkan: guru, komite sekolah, orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dunia industri setempat. Sebagai dokumen perencanaan, RPS ditandatangani oleh Kepala sekolah dan Ketua Komite Sekolah. Proses penyusunannya adalah sebagai berikut.

1. Kepala sekolah dan komite membentuk Tim Penyusun (TP) RPS. Susunan keanggotaan TP ini sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan tidak perlu seragam dari satu provinsi ke provinsi lain. Minimal ada ketua, sekretaris dan anggota. Pembentukan TP akan disertai dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas serta bagaimana koordinasinya.
2. Dalam waktu paling lambat 3 hari kerja, TP mengadakan rapat persiapan guna menyusun rencana/jadwal kerja untuk menyelesaikan RPS.
3. Tim menysusun draf awal.
4. Tim mempresentasikan draf awal di lingkungan terbatas (guru-guru dan ketua serta anggota komite sekolah). Mendengarkan masukan-masukan dari hadirin.
5. Review draf awal, menyusun draf II.
6. Tim mempresentasikan draf II ke forum yang lebih luas (guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, birokrat, pakar, pengawas dll).
7. Review draf II, menyusun draf final.
8. Pengesahan RPS.
9. Sosialisasi RPS (melalui rapat oleh komite sekolah dengan mengundang stakeholder) dan menggalang komitmen bersama terhadap pengembangan sekolah lima tahun ke depan.

Sistematika Penulisan

A.     Latar Belakang

Gambaran letak strategis sekolah. Riwayat sekolah, kapan dibangun dan oleh siapa; perubahan-perubahan (bantuan-bantuan, inovasi-inovasi) apa yang telah dialami sekolah sejak didirikan sampai dengan sekarang. Memuat latar belakang sekolah dalam upaya mengembangkan sekolah secara terprogram. Kendala-kendala apa yang selama ini menyebabkan belum atau kurang berkembangnya sekolah seperti apa yang diharapkan. Apa sebenarnya harapan masyarakat terhadap sekolah yang bersangkutan. Apa urgensi (kemendesakannya) pengembangan sekolah. Atau mengapa sekolah harus dikembangkan dan apa justifikasinya. Uraian bagaimana kondisi sekolah seandainya sekolah yang bersangkutan tidak dikembangkan secara baik. Gambarkan apakah ada semacam group/political pressure dari masyarakat untuk mengembangkan sekolah tersebut.

1. Memuat gambaran pendidikan dan non-pendidikan pada saat sekarang (tahun 2006). Gambaran ini merupakan evaluasi yang aktual mengenai keadaan sekolah pada saat sekarang secara utuh, dilihat dari input yang diterima, proses (kemampuan mengolah input menjadi output) yang dikerjakan dan output yang dihasilkan yang sekaligus menggambarkan citra sekolah di mata masyarakat.
   1. Kondisi sekolah mulai dari kondisi fisik, jumlah dan mutu aset sekolah yang dimiliki, jumlah dan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya sampai dengan mutu pelayanan sekolah pada umumnya.
   2. Peta sekolah, beserta jalan dan pemukiman penduduk serta arus siswa.
   3. Alat transportasi yang dipakai siswa dan guru dari rumah menuju ke sekolah. Berapa lama waktu yang ditempuh siswa/guru ke sekolah dengan alat transportasi yang ada.
   4. Gambaran lingkungan sekolah (pabrik, pasar, mall, sungai, sawah, jembatan, dll.) yang mungkin besar pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar.
   5. Gambaran jumlah siswa perkelas, prosentase mengulang, putus sekolah, angka lulusan dan angka melanjutkan minimal untuk tiga tahun terakhir
   6. Rangking sekolah tingkat kecamatan dan prestasi-prestasi seperti kejuraan-kejuaraan yang pernah diraih sekolah pada masa lalu dan sampai saat ini.
   7. Intensitas dan kualitas partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
   8. Animo masyarakat terhadap pendidikan terkait dengan sosial budaya yang terkait dengan hasrat masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya.
   9. Gambaran ini dibuat dalam bentuk narasi, jika perlu dibuat lampiran untuk mendukung narasi tersebut.

1. Permasalahan yang dihadapi sekolah

Hakikat permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dan kondisi yang diharapkan. Suatu masalah biasanya dikenali keberadaannya dari gejala-gejala yang muncul. Tetapi gejala adanya masalah tidak sama dengan masalah itu sendiri. Sehingga kalau yang diobati gejalanya maka masalahnya itu sendiri tidak akan hilang. Oleh karena itu untuk dapat memecahkan masalah maka kita harus dapat memilah mana yang masalah dan mana yang gejala. Mengobati gejala tidak akan menghilangkan masalah. Tetapi mengobati masalah akan dapat menghilangkan gejala. Selain itu masalah perlu dibedakan dengan kendala. Kendala adalah kondisi yang akan mempersulit orang mengobati suatu masalah. Kendala harus diatasi agar kita dapat melakukan pemecahan masalah. Dalam RPS digambarkan apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi gejala. Fisik dan non-fisik, tenaga kependidikan, finansial, alat bantu ajar, buku dll. Seperti kekurangan ruang belajar, ruang belajar yang tidak layak pakai, partisipasi masyarakat dll. Apa bila sumber permasalahan sudah dapat diketahui maka perlu dilakukan verifikasi masalah di lapangan, yaitu suatu proses pengecekan apakah masalah yang sudah kita rumuskan itu sudah tidak keliru dengan masalah yang sebenarnya. Tindakan verifikasi ini sangat penting agar kita tidak keliru dalam melakukan rekomendasi pemecahan masalah.

1. Arah kebijakan pendidikan daerah sesuai dengan Dinas Pendidikan setempat yang meliputi aspek-aspek perluasan/pemerataan, mutu, dan tata kelola. Bagaimana sekolah dapat melaksanakan kebijakan tersebut, serta kendala-kendala dalam melaksanakannya. Arah dan kebijakan pendidikan pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu Kepala Sekolah dan Komite Sekolah perlu mempelajari dan memahami kebijakan-kebijakan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. Dalam menyusun RPS tentunya diupayakan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung kebijakan-kebijakan tersebut.

1. Visi dan Misi sekolah

Visi memuat wawasan ke depan yang diimpikan oleh stakeholder tentang sekolah masa depan. Visi dan misi sekolah biasanya merupakan pernyataan umum. Sekalipun begitu visi dan misi harus mampu menjadi kata/kalimat penggerak untuk memutar roda perubahan yang akan dilakukan oleh sekolah. Visi dan misi ini selanjutnya dijabarkan secara operasional ke dalam kegiatan dan sasaran yang akan dikerjakan oleh sekolah yang bersangkutan. Di bawah ini adalah contoh visi sekolah: Sedangkan misi memuat cara mencapai apa yang dinyatakaan dalam visi sekolah.

F.      Tujuan /perubahan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Perubahan-perubahan konkrit yang realistik untuk dicapai dalam waktu lima tahun yang akan datang yang bisa dilihat, dirasakan dan diukur.

G.     Indikator keberhasilan (milestone sekolah)

Kondisi pencapaian tujuan yang bisa diukur sepanjang kurun waktu lima tahun rencana pengembangan sekolah.

H.     Rencana lima tahun ke depan 2007- 2011 kegiatan, sasaran, dan perkiraan anggaran.

I.       Sumber-sumber pembiayaan sekolah.

Baik dari blockgrant, APBD, Yayasan, maupun masyarakat dll.

1. RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun 2007.

1. Lampiran

Data Yang Diperlukan

1.      Profil sekolah yang memuat antara lain:

a.      Data aset dan status sekolah (sarana dan prasarana sekolah).

b.      Data guru/kepala sekolah dan pegawai adminstrasi, penjaga sekolah, dll.

c.      Data murid

d.      Data alat bantu ajar.

2.      Data murid per kelas selama tiga tahun terakhir.

3.      Asal murid (arus murid, dari desa mana saja murid ini berasal.

4.      Latar Belakang ekonomi orang tua murid.

5.      Data yang mengambarkan lingkungan sekolah.

6.      Peta lokasi sekolah dan sekolah lain dan sekitarnya (pabrik, rumah sakit, daerah persawahan, jalan dll).

7.      Informasi tentang kepadatan penduduk.

8.      Informasi mengenai mata pencaharian penduduk.

9.      Data guru dan tenaga adminstratif lainnya.

Lampiran

1. Arus murid tiga tahun terakhir.
2. Aset sekolah.
3. Tenaga kependidikan.
4. Rencana lima tahun dan tahunan.
5. Sasaran dan anggaran dan sumber-sumber pembiayaan.
6. RAPBS (2007).

RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN ….

Jakarta,  1 Juli 2006

Kepala Sekolah.                                                          Mengetahui Komite Sekolah

(………………)                                                          (………………….)

LAMPIRAN 2: TRANSPARANSI/POWERPOINT

Modul 2.3

Menjalin Hubungan dan Kerjasama Komite Sekolah Dengan Institusi Yang Terkait

I.          TUJUAN

Pada akhir kegiatan, peserta dapat:

1. Prinsip-Prinsip Channeling dan Kerjasama Program
2. Faktor-faktor dan Mekanisme Menjalin Hubungan Kerjasama Komite Sekolah dengan Institusi Yang Terkait

1. II. MATERI

1. Prinsip-prinsip kerjasama program
2. Faktor-faktor dan mekanisme menjalin hubungan dan kerjasama Komite Sekolah dengan institusi terkait.

1. III. WAKTU

Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 90 menit.

1. IV. METODE

1. Curah Pendapat
2. Diskusi Kelompok
3. Penjelasan
4. Tanya Jawab

1. V. ALAT BANTU

1. Kertas plano
2. Kuda-kuda untuk flip chart
3. Papan tulis dengan perlengkapannya
4. LCD

1. VI. LANGKAH-LANGKAH

1. Buka pertemuan dengan salam singkat. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan mengenai topik Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah, dan akan dimulai dengan diskusi pertama mengenai Materi ”Menjalin Hubungan dan Kerjasama Komite Sekolah dengan Institusi Yang Terkait. Uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini.

(Waktu : 5 menit)

1. Tanyakan kepada peserta mengenai pengalaman-pengalaman Komite Sekolah dalam menjalin hubungan dan Kerjasama dengan Institusi Terkait?
   1. Dengan Institusi mana Komite Sekolah melaksanakan kerjasama?
   2. Bentuk kerjasama apa yang dilaksanakan?
   3. Apa hambatan dan permasalahan dalam upaya Komite Sekolah menjalin hubungan dan kerjasama?

(Waktu : 15 menit)

1. Bagi peserta ke dalam 3 kelompok, kelompok pertama terdiri dari Komite Sekolah, kelompok 2  terdiri dari Masyarakat,  dan Kelompok 3  terdiri dari : Pemerintah dan Kelompok Peduli (LSM, Swasta, Asosiasi, dll). Beri tugas setiap kelompok untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan, sbb:
   1. Kelompok 1: Kerjasama Masyarakat dengan Komite Sekolah,
   2. Kelompok 2: Kerjasama Komite Sekolah dengan Masyarakat serta Pemerintah dan Kelompok Peduli.
   3. Kelompok 3: Kerjasama Pemerintah dan Kelompok Peduli dengan Komite Sekolah

(Waktu :20 menit)

1. Bahas hasil diskusi kelompok dalam pleno kelas. Kemudian sepakati point-point yang disetujui

(Waktu :20 menit)

1. Selanjutnya pemandu memaparkan Bahan Tayangan Mengenai Channeling Program Komite Sekolah. Selama penayangan lakukan tanya jawab dengan peserta

(Waktu : 25 menit)

1. Pemandu menyimpulkan dan menutup materi sesi ini.

(Waktu : 5 menit)

1. VII. EVALUASI

Pada akhir kegitan pemandu menanyakan secara lisan secara acak tentang materi yang telah disampaikan.

LAMPIRAN 1: SUBSTANSI

Contoh Tata Cara Pelaksanaan

Kerjasama Akses Program Pendidikan

antara Komite Sekolah dengan  Masyarakat dan Pihak Lainnya

1. 1. Pendekatan Dalam Membangun Program Kerjasama di Bidang Pendidikan

Pada dasarnya keseluruhan pelaksanaan program kerja sama ini baik di tingkat masyarakat kelurahan hingga ke tingkat kota/kabupaten tidak boleh dipahami sebagai suatu proses yang administratif formal maupun mekanisme prosedural saja, namun diharapkan yang terjadi adalah “dinamika proses” dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Dengan menitikberatkan pada tumbuhnya kesadaran kritis semua pelaku dalam melakukan setiap langkah kegiatan, yang bermuara pada pemahaman tentang mengapa, apa, untuk apa, dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan.

Hal ini berkaitan erat dengan hakekat partisipasi masyarakat yang tidak berarti hanya menyerahkan keputusan dan segala sesuatunya kepada masyarakat, namun juga mendorong serta menumbuhkembangkan ’kesadaran kritis masyarakat’, yakni kondisi dimana masyarakat paham terhadap resiko, tanggungjawab dan hak serta kewajiban yang timbul dari segala konsekuensi atas keputusan yang akan diambil. Sehingga diharapkan pada pelaksanaan kegiatan ini, masyarakat, pemerintah kota/ kabupaten, komite sekolah, dewan pendidikan dan pihak sekolah serta kelompok peduli senantiasa mampu mengambil dan melaksanakan keputusan yang lebih adil, berpihak pada masyarakat miskin, jujur dan berorientasi pada kemandirian serta pembangunan berkelanjutan.

Bertolak dari hal tersebut, maka pendekatan pada kegiatan ini dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan untuk lebih lebih bersifat memberdayakan masyarakat. Dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Proses ini diharapkan dapat terjadi secara terus menerus sehingga masyarakat akan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian serta meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses ini semua pelaku akan bersama-sama melakukan:

1. Identifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya.
2. Penyusunan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian
3. Terlibat aktif di dalam pelaksanaan rencana kegiatan
4. Secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (Monitoring dan Evaluasi)

Proses tersebut untuk selanjutnya akan berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan dengan tiap kali berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan melakukan identifikasi dan pengkajian permasalahan yang muncul dan selanjutnya menyesuaikan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk kemudian menerapkan rencana yang baru dan seterusnya.

Gambar . Proses Perencanaan Partisipatif

1. 2. Prinsip dasar Program Kerjasama

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh oleh para pelaku program dalam pelaksanaan program kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. a. Prinsip Membangun Dari Dalam (Development from within)

Substansi dasar proses pengembangan masyarakat dititikberatkan pada upaya membangun kepedulian dan kesatuan serta solidaritas sosial masyarakat untuk bahu-membahu dan bersatu-padu menanggulangi permasalahan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, melalui upaya menggali dan menumbuhkembangkan nilai-nilai universal kemanusiaan dan  prinsip-prinsip kemasyarakatan.

Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah tumbuhnya kesadaran kritis dan kesiapan masyarakat bahwa persoalan kemiskinan di wilayahnya hanya akan bisa diatasi oleh mereka sendiri, dengan cara; (1) bertumpu pada keswadayaan, kemandirian dan pembangunan berkelanjutan, (2) keputusan serta tindakan yang lebih adil, lebih jujur dan lebih berpihak pada masyarakat miskin, dan (3) upaya menggali dan menggalang segenap potensi kepedulian, kerelawanan serta solidaritas dan kesatuan sosial.

Prinsip dasar pengembangan masyarakat yang harus diyakini oleh semua pihak adalah bahwa proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat tidak akan efektif dengan hanya bertumpu dan selalu mengandalkan pendampingan dari pihak luar, baik itu fasilitator, konsultan maupun pemerintah. Terlebih apabila substansi pemberdayaan masyarakat ini terkait erat dengan perubahan perilaku masyarakat. Peran dari pendampingan pihak luar masyarakat hanyalah sebagai pelengkap dari adanya inisiatif, parakarsa, komitment, kepedulian, motivasi ikhtiar dari masyarakat itu sendiri.

Pada sisi lain, bagi para pendamping (fasilitator, konsultan dll), prinsip membangun dari dalam mengandung makna bahwa proses pendampingan tahapan kegiatan tidak hanya dilaksanakan sendiri oleh para pendamping, tetapi justru para pendamping seharusnya dapat melakukan proses pendampingan yang menitikberatkan pada proses pembelajaran bagi masyarakat. Sehingga selain masyarakat akan mampu melakukan tahapan kegiatan sendiri juga dapat menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap mengapa, apa dan untuk apa kegiatan itu dilakukan.

1. Prinsip Kerelawanan

Proses pengembangan masyarakat dengan prinsip membangun ’masyarakat dari dalam’ akan membutuhkan pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat itu sendiiri yang bekerja tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. ’Proses membangun dari dalam’ tidak akan terlaksana apabila pelopor-pelopor yang menggerakkan masyarakat tersebut merupakan individu atau sekumpulan individu yang hanya memiliki pamrih pribadi dan hanya mementingkan urusan ataupun kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya. Dengan kata lain, perubahan perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh relawan-relawan atau kader-kader motor penggerak setempat yang memiliki ’moral’ yang baik atau diakui kualitas sifat kemanusiaan yang dimilikinya, dibandingkan dengan kader-kader yang bertumpu pada pengalaman, pendidikan, status sosial, dll.

Pengertian relawan masyarakat dalam program bantuan pendidikan mengandung makna yang cukup luas, antara lain yakni: (i) Relawan-relawan terlibat mendalam secara khusus dalam satu atau beberapa tahapan kegiatan dengan menjadi utusan warga atau panitia-panitia dari pelaksanaan tahapan kegiatan dimaksud. (ii) Relawan-relawan masyarakat yang ikut dalam struktur yang dibangun masyarakat untuk melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan, serta (iii) Relawan-relawan yang mengikuti seluruh proses pelaksanaan untuk membantu masyarakat atau bahkan relawan-relawan yang tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan, namun memberikan kontribusi nyata bagi kelancaran kegiatan.

1. 3. Siklus Kegiatan Program Kerjasama

LAMPIRAN 2: TRANSPARANSI/POWERPOINT

Pembentukan — Revitaliasai — Komite Sekolah

1. I. TUJUAN

Pada akhir pelatihan, para peserta dapat:

1. Menjelaskan paradigma Komite Sekolah sebagai sarana kepedulian masyarakat terhadap pendidikan.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip kerelawanan, kepedulian, kepentingan bersama dan kepercayaan sebagai pondasi utama dari kohesi sosial (common bound) Komite Sekolah.
3. Menjelaskan proses dan mekanisme pembentukan Komite Sekolah.
4. Peserta memahami faktor–faktor yang membentuk kohesi sosial dalam Komite Sekolah.

1. II. MATERI

1. Paradigma Komite Sekolah.
2. Prinsip-prinsip yang menjadi fondasi pembentukan Komite Sekolah.
3. Proses dan mekanisme pembentukan Komite Sekolah.
4. Faktor-faktor yang membentuk kohesi sosial dalam Komite Sekolah.

1. III. WAKTU

Waktu yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan ini adalah 90 menit.

1. IV. METODE

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah:

1. Curah Pendapat
2. Diskusi Kelompok
3. Penjelasan
4. Tanya Jawab

1. V. ALAT  BANTU

1. Kertas plano
2. Kuda-kuda atau standar untuk flip chart
3. Papan tulis atau whiteboard dengan perlengkapannya
4. LCD, atau alat bantu lain yang diperlukan

1. VI. LANGKAH-LANGKAH

1. Buka pertemuan dengan salam singkat. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan mengenai topik Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah, dan akan dimulai dengan diskusi pertama mengenai Materi ”Membentuk Komite Sekolah”. Uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini.

Tujuan Sesi Pembentukan Komite Sekolah

• Paradigma Komite Sekolah sebagai sarana Kepedulian Pendidikan dan Masyarakat Miskin.
• Prinsip-prinsip Kerelawanan, Kepedulian, Kepentingan Bersama dan Kepercayaan sebagai Pondasi utama dari Kohesi Sosial (common bound) Komite Sekolah.
• Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah.
• Peserta memahami dan yakin tentang faktor – faktor yang membentuk kohesi sosial dalam komite sekolah.

(Waktu : 5 menit)

1. Minta Peserta untuk menyiapkan alat tulis dan menjawab pertanyaan mengenai soal-soal yang akan ditayangkan di layar. Tayangkan ”Paradigma Kita” satu demi satu untuk memberi kesempatan peserta menuliskan jawabannya. Setelah selesai penayangan, ajak peserta diskusi mengenai jawaban masing-masing. Jawaban peserta ditulis di kertas plano. Setelah itu lakukan penyimpulan dan pencerahan dengan kata-kata kunci sbb:

Penyimpulan dan Pencerahan Paradigma Kita:

• Kita seringkali memahami Komite Sekolah dengan paradigma yang selama ini kita pahami (misalnya BP3, dll).
• Perlu keterbukaan dan Kemauan Untuk Memahami Komite Sekolah agar Kita benar-benar memahami substansi Komite Sekolah tidak dari paradigma lain.
• Peserta memahami dan yakin tentang faktor – faktor yang membentuk kohesi sosial dalam komite sekolah.

Selanjutnya kita sampaikan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan beberapa konsepsi dasar dari Komite Sekolah.

(Waktu: 15 menit)

1. Selanjutnya peserta dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok untuk melakukan diskusi tentang kasus komite sekolah. Bagikan Lembar kasus Komite Sekolah ke masing-masing kelompok. Minta masing-masing kelompok mempelajari lembar kasus, mendiskusikannya di kelompok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sbb:

Topik Diskusi Kelompok:

• Sesuaikah pembentukan komite sekolah yang ada di lembar kasus dengan konsep pembentukan Komite Sekolah yang seharusnya dilakukan?)
• Prinsip-prinsip apa yang perlu ada untuk membentuk Komite Sekolah?
• Bagaimana sebaiknya prinsip-prinsip pembentukan komite sekolah tersebut diterapkan pada mekanisme pembentukan Komite Sekolah?

Minta setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya ke kertas plano untuk bahan presentase. Waktu untuk Diskusi Kelompok batasi hanya selama 20 menit.

(Waktu: 25 menit)

1. Diskusi Pleno untuk presentasi dan pembahasan hasil diskusi kelompok. Setiap kelompok diberi kesempatan selama 5 menit untuk presentasi. Pemandu memfasilitasi forum diskusi dan tanya jawab antar peserta serta menuliskan kata-kata kunci yang disampaikan peserta dalam diskusi pleno tersebut. Selesai diskusi Pleno, Pemandu menyimpulkan dan melakukan pencerahan tentang komite sekolah dengan isu-isu kunci di bawah ini.

Penyimpulan dan Pencerahan Diskusi Pleno:

• Komite Sekolah merupakan media bersama bagi orang-orang yang peduli, ikhlas dan tanpa pamrih berjuang untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan dan akses masyarakat miskin memperoleh pendidikan. Komite Sekolah bukan sarana seseorang untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Komite Sekolah bukan sarana untuk memperoleh status, jabatan, posisi, materi atau hak-hak istimewa (privallage) tertentu. Komite Sekolah adalah sarana orang-orang yang ikhlas berkorban dan mau memberi bagi kepentingan pendidikan dan masyarakat miskin

• Oleh karena itu, proses pembentukan komite sekolah harus dilandasi dengan prinsip-prinsip kerelawanan, kepedulian, keikhlasan, kepentingan bersama dan kepercayaan.
• Atas dasar prinsip tersebut, maka kriteria anggota Komite Sekolah seyogyanya tidak hanya dilihat dari keterwakilan unsur, melainkan juga dari motivasi kerelawanan dan kepeduliannya. Untuk itu kriteria anggota komite sekolah harus didasarkan pada kualitas sifat kemanusiaan seseorang dan tidak didasarkan pada status, jabatan, latar belakang, atau simbol-simbol lainnya.
• Sifat kualitas seseorang tidak dapat diketahui dari janji, kampanye dan pengakuan, melainkan dari track record perilaku dan perbuatan seseorang.Oleh karena itu, mekanisme atau proses pembentukan Komite Sekolah tidak dapat dilakukan secara instans melalui pertemuan formal satu-dua kali saja, melainkan harus diawali dengan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) atau musyawarah pemangku kepentingan sebagai sarana untuk mengetahui track record seseorang.
• Terkait dengan kriteria track record kualitas sifat kemanusiaan seseorang, maka pemilihan anggota Komite Sekolah sebaiknya dilakukan secara tertutup, tertulis, tanpa pencalonan, tanpa rekayasa dan tanpa kampanye.

(Waktu: 25 menit)

1. Pemandu mempresentasikan bahan tayangan pembentukan Komite Sekolah dan melakukan tanya jawab dengan peserta. Selesai diskusi bahan tayangan, pemandu menutup pertemuan dengan mengulang kembali pencerahan dan penyimpulan sesi pembentukan Komite Sekolah.

(Waktu: 20 menit)

1. VII. EVALUASI

Peserta TOT diminta untuk memberikan pendapatnya tentang:

1. Proses pembentukan Komite Sekolah dewasa ini pada umumnya.
2. Proses dan mekanieme pembentukan Komite Sekolah yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dampak yang ditimbulkan dari proses pembentukan Komite Sekolah dewasa ini.

LAMPIRAN

PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

Dasar hukum utama pembentukan Komite Sekolah untuk pertama kalinya adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Rumusan Propenas tentang pembentukan Komite Sekolah kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 yang merupakan acuan utama pembentukan Komite Sekolah. Disebutkan sebagai acuan karena pembentukan Komite Sekolah di berbagai satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Demikian pula sebutan Komite Sekolah dapat berbeda di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Namun demikian ada prinsip yang harus difahami dalam pembentukan Komite Sekolah.

Prinsip Pembentukan Komite Sekolah

Komite Sekolah harus dibentuk berdasarkan pada prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan, bukan didasarkan pada arahan atau instruksi dari lembaga pemerintahan. Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan berarti pembentukan Komite Sekolah dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, sosialisasi oleh panitia persiapan, penentuan kriteria calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, sampai penyampaian hasil pemilihan kepada masyarakat. Akuntabel berarti pembentukan Komite Sekolah yang dilakukan oleh panitia persiapan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun finansial. Demokratis berarti bahwa proses pembentukan Komite Sekolah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.

Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah

Sejak awal disosialisasikan pembentukan Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 diperkirakan Komite Sekolah telah terbentuk di hampir lebih 200 ribu satuan pendidikan mulai jenjang SD/MI sampai jenjang sekolah menengah. Namun diperkirakan pula pembentukan Komite Sekolah tersebut tidak atau belum mengikuti prinsip pembentukan Komite Sekolah yang diharapkan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kembali mekanisme pembentukan Komite Sekolah yang baku.

Pembentukan Komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan atas prakarsa masyarakat atau dipelopori oleh orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat/pemimpin informal, atau kepala satuan pendidikan. Panitia persiapan sekurang-kurangnya 5 orang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM berorientasi atau peduli pendidikan, tokoh masyarakat/pemimpin informal, tokoh agama, dunia usaha/dunia industri), serta orang tua/wali peserta didik.

Pembentukan Komite Sekolah yang dipandu oleh panitia persiapan seyogyanya mengikuti 7 langkah pokok, sebagai berikut :

Langkah pertama :

Sosialisasi tentang Komite Sekolah dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Langkah kedua:

Penyusunan kriteria dan identifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat. Bakal calon yang diusulkan tidak harus berdomisili di lingkungan sekolah, namun diketahui memiliki keterikatan batin dengan sekolah (misalnya alumni).

Langkah ketiga :

Seleksi bakal calon anggota yang diusulkan masyarakat, berdasarkan kriteria yang disepakati bersama pada langkah kedua.

Langkah keempat :

Pengumuman bakal calon anggota yang telah diseleksi pada langkah ketiga, dan yang menyatakan kesediaannya dicalonkan sebagai calon anggota Komite Sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya keberatan dari masyarakat terhadap satu atau lebih bakal calon.

Langkah kelima :

Penyusunan nama-nama calon anggota yang dinyatakan resmi sebagai calon anggota.

Langkah keenam :

Pemilihan anggota Komite Sekolah oleh masyarakat. Pemilihan dapat dilakukan dalam suatu forum baik secara musyawarah mufakat ataupun melalui pemungutan suara.

Langkah ketujuh :

Penyampaian nama-nama pimpinan dan anggota Komite Sekolah dan struktur organisasinya kepada kepala satuan pendidikan untuk mendapat surat keputusan kepala satuan pendidikan.

Panitia persiapan memfasilitasi pengukuhan terbentuknya Komite Sekolah. Selanjutnya panitia persiapan dinyatakan bubar.

Langkah-langkah pembentukan Komite Sekolah seperti yang diuraikan di atas adalah langkah-langkah pembentukan Komite Sekolah untuk pertama kali, atau pembentukan kembali Komite Sekolah (yang telah dibentuk sebelumnya tetapi tidak didasarkan pada prinsip pembentukan Komite Sekolah yang baku).

Pembentukan Komite Sekolah masa bakti berikutnya

Bila masa bakti Komite Sekolah sudah hampir selesai, Komite Sekolah wajib membentuk panitia persiapan (sebaiknya dinyatakan dalam AD/ART) pemilihan anggota Komite Sekolah masa bakti berikutnya. Pembentukan Komite Sekolah masa bakti berikutnya termasuk pengukuhan Komite Sekolah mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang disusun oleh Komite Sekolah masa bakti pertama. Namun demikian prinsip dan langkah-langkah pembentukan Komite Sekolah tetap menjadi pegangan, namum dengan penyempurnaan disesuaikan dengan kondisi setempat sebaiknya dinyatakan dalam AD/ART).

Modul 1.2

Melaksanakan Peran dan Fungsi Komite Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

1. I. TUJUAN

Pada akhir pelatihan, para peserta dapat:

1. Menjelaskan peran dan fungsi Komite Sekolah.
2. Memberikan contoh program dan kegiatan Komite Sekolah yang dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan.
3. Menjelaskan mutu layanan pendidikan.
4. Menjelaskan bagaimana melaksanakan peran dan fungsi KS dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan.

1. II. MATERI

1. Peran dan fungsi Komite Sekolah.
2. Contoh program dan kegiatan Komite Sekolah.
3. Mutu layanan pendidikan.
4. Melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

1. III. WAKTU

Waktu yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan ini adalah 90 menit.

1. IV. METODE

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah:

1. Curah Pendapat
2. Diskusi Kelompok
3. Penjelasan
4. Tanya Jawab

1. V. ALAT  BANTU

1. Kertas plano
2. Kuda-kuda atau standar untuk flip chart.
3. Papan tulis atau whiteboard dengan perlengkapannya.
4. LCD, atau alat bantu lain yang diperlukan.

1. VI. LANGKAH-LANGKAH

Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan sebagai berikut:

10’                                   20’                                      45’                            15’

(1)                                     (2)                                      (3)                              (4)

Pengantar (10 menit)

1. Fasilitator menjelaskan:
2. Mutu layanan pendidikan yang akan meningkatkan layanan pembelajaran
3. Peran dan fungsi komite sekolah
4. Penjelasan dilakukan dengan cara mengurai masing-masing apa yang dimaksud dengan mutu layanan pendidikan, peran dan fungsi komite sekolah.
5. Penjelasan diharapkan memberikan sedikit gambaran tentang suasana mutu layanan pendidikan yang akan meningkatkan layanan pembelajaran serta peran dan fungsi komite sekolah.

Catatan: Pengantar dapat juga dilakukan dengan cara menggali pengertian dari peserta.

Kerja Perorangan (20 menit)

Secara perorangan, peserta diminta untuk mengidentifikasi berbagai layanan pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya membaca untuk memahami berbagai peran dan fungsi komite sekolah.

Diskusi kelompok (45 menit)

1. Diskusi kelompok (4-6 orang) untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan dari setiap peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Hasil diskusi dituliskan dalam kertas lebar atau transparansi untuk pelaporan
3. Tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas.
4. Kelompok pelapor pertama memperlihatkan transparansi laporannya agar mudah dikomentari oleh yang lain.
5. Kelompok kedua dan selanjutnya hanya melaporkan apa yang belum disebut oleh kelompok sebelumnya.
6. Komentar dari peserta terhadap apa yang dilaporkan kelompok.
7. Komentar dari fasilitator, jika ada.
8. Kelompok menyimpulkan bagaimana melaksanakan peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pembelajaran di satuan pendidikan.
9. Hasil tersebut hendaknya diketik kemudian dibagikan kepada peserta untuk menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan di tempat kerjanya masing-masing.

Laporan kelompok (15 menit)

1. VII. EVALUASI

Peserta TOT diminta untuk memberikan pendapatnya tentang:

1. Proses pembentukan Komite Sekolah dewasa ini pada umumnya.
2. Proses dan mekanisme pembentukan Komite Sekolah yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dampak yang ditimbulkan dari proses pembentukan Komite Sekolah dewasa ini.

LAMPIRAN

A.      Pengantar

Komite Sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya.

Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG (persatuan Orang Tua dan Guru), tahun 1994 sampai pertengahan 2002 dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) yang personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah. Sejak pertengahan tahun 2002 wadah tersebut bertambah peran dan fungsinya sekaligus perluasan personilnya yang terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah. Perbedaan yang prinsip antara BP3 dengan komite sekolah adalah dalam peran dan fungsi, keanggotaan serta dalam pemilihan dan pembentukan kepengurusan.

B.      Peran dan Fungsi

Komite sekolah secara umum berperan, sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Dalam menjalankan perannya, secara umum Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada  satuan pendidikan dalam hal :
   1. kebijakan dan program pendidikan;
   2. Penyusunan Reancana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
   3. Kriteria Kinerja  satuan pendidikan;
   4. Kriteria tenaga kependidikan;
   5. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
   6. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
   7. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
   8. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
   9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Beberapa kegiatan yang teridentifikasi dalam melaksanakan peran komite sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan.

Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumberdaya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.
2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah.
3. Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah.
4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatan mutu pembelajaran.
6. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).
7. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah.
8. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.

Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya  perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelengaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholders di lingkungan sekolah.
2. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
3. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
4. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti;
   1. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri dalam penyediaan sarana/prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu.
   2. Ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah.

Pengontrol (controlling agency) dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolahnya.
2. Mencari penyebab ketidakberhasilan belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa.

Komite Sekolah  menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyrakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, seperti :

1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu.
   1. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholders pendidikan di sekitar sekolah.
   2. Mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain di  luar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah.

1. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dalam bentuk:
   1. Menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari stakeholder pendidikan di sekitar sekolah.
   2. Menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolahnya.

C.      Mutu Layanan Pendidikan

Mutu layanan pendidikan adalah pencapaian standar yang  dipersepsi oleh pengguna layanan yang menyamai atau bahkan melebihi standar layanan pendidikan yang berlaku.

Pendidikan adalah upaya sadar untuk memfasilitasi perkembangan dan peningkatan potensi peserta didik.  Inti dari pendidikan adalah kegiatan pembelajaran. Pada jenis satuan pendidikan formal, seperti di sekolah dasar dan bentuk persekolahan lainnya pada jenjang yang di atasnya, inti pendidikan berupa pembelajaran biasa disebut dengan proses pembelajaran. Dengan demikian layanan pendidikan adalah berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan terjadinya kondisi proses pembelajaran yang baik atau bermutu.

Pada jenjang SD, proses pembelajaran terjadi selama 6 tahun, yang terjadi pada setiap kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Rinciannya terjadi setiap mata pelajaran pada tiap kelas mulai kelas 1 sampai kelas 6.

Proses pembelajaran yang baik/bermutu pada setiap mata pelajaran di kelas 1 semester 1 akan meningkatkan mutu hasil belajar di semester 1 baik dalam bentuk penguasaan bahan pelajaran, nilai, perilaku dan sikap peserta didik. Hasil belajar yang baik/bermutu pada semester 1 akan menjadi modal untuk proses belajar berbagai mata pelajaran pada semester 2 di kelas 1, demikian seterusnya sampai semester 2 kelas 6. Sehingga mutu pendidikan SD adalah hasil akumulasi dari mutu hasil belajar dari proses pembelajaran yang dimulai dari pembelajaran berbagai mata pelajaran semester 1 kelas 1 sampai semester 2 kelas 6.

Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran adalah: secara langsung adalah guru (kemampuan/kompetensi, komitmen, konsentrasi), bakat dan motivasi peserta didik, sedangkan yang tidak langsung adalah sarana dan prasarana, dana, lingkungan, pemikiran dan hal-hal lainnya yang mendorong untuk terjadinya kondisi pembelajaran efektif dan bermutu.

Dana diperlukan dalam pembelajaran yang bermutu adalah untuk melengkapi sarana dan prasana, peningkatan kemampuan guru dalam penguasaan metodologi dan didaktik serta kemampuan bidang ajar. Selain itu yang tidak kalah penting adalah untuk menambah kesejahteraannya. Diasumsikan dengan bertambahnya kesejahteraan guru akan merasa dihargai dan akan meningkatkan konsentrasinya dalam mengajar, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pembelajaran.

LEMBAR KERJA PERORANGAN

LEMBAR KERJA KELOMPOK

Peran dan fungsi Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pembelajaran :

Modul 1.3

Membangun Hubungan Kemitraan dan Kerjasama Secara Sinergis Antara Sekolah, Keluarga dan Masyarakat

1. I. TUJUAN

Pada akhir pelatihan peserta dapat menjelaskan:

1. Prinsip-prinsip dasar kerjasama dan kemitraan.
2. Hubungan antara kepercayaan, kejujuran dan kesamaan kepentingan untuk peduli bersama dengan kemitraan dan kerjasama.
3. Faktor–faktor yang membentuk hubungan kemitraan dan kerjasama secara sinergis antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

1. II. MATERI

1. Komunitas sekolah dan unsur-unsurnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat terjadinya kerjasama kemitraan.
3. Prinsip-prinsip membangun kerjasama kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

1. III. WAKTU

Waktu yang akan digunakan dalam pelatihan topik ini adalah 90 menit.

1. IV. METODE

1. Curah Pendapat
2. Diskusi Kelompok
3. Penjelasan
4. Tanya Jawab

1. V. ALAT BANTU

1. Kertas plano
2. Kuda-kuda untuk flip chart
3. Papan tulis dengan perlengkapannya
4. LCD

VI.     LANGKAH-LANGKAH

1. Buka pertemuan dengan salam singkat. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan mengenai topik Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah, dan mendiskusikan materi berikutnya mengenai Materi ”Membangun Hubungan Kemitraan”. Uraikan maksud dan tujuan dari diskusi ini.

(Waktu : 5 menit)

1. Tanyakan kepada peserta apa yang dimaksud dengan Komunitas Sekolah  dan apa unsur – unsur yang ada di dalamnya?. Tuliskan jawaban peserta dalam kertas plano.

Kunci : komunitas Sekolah merupakan sekumpulan warga yang terlibat dalam lingkungan satuan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung, dan perlu mengintegrasikan diri serta menciptakan hubungan – hubungan (ikatan) sosial untuk mencapai tujuan bersama. Unsur – unsur yang membentuk komunitas sekolah terdiri atas individu – individu dan kelompok – kelompok dalam satuan pendidikan, orang tua dan keluarga serta masyarakat di sekitar satuan pendidikan tersebut.

(Waktu : 15 menit)

1. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan melanjutkan kegiatan dengan permainan Broken Square atau memasukkan spidol pensil ke dalam botol.

(catatan: Model permainan yang digunakan sesuai dengan kondisi peralatan yang ada dan mekanisme pelaksanaan tergantung pada jenis permainan yang digunakan untuk sesi ini)

(Waktu : 15 menit)

1. Setelah selesai permainan, tanyakan kepada peserta :

• Mengapa mereka memilih pasangannya masing – masing?
• Cukup mudahkah atau susah untuk melaksanakan permainan itu, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?
• Adakah terjalin interaksi atau komunikasi antara satu dengan lainnya?

Dari pertanyaan tersebut temukan kata kunci dari peserta : untuk dapat berhasil melaksanakan permainan, memerlukan kemitraan dan kerjasama di antara mereka, tanpa kemitraan dan kerjasama akan sulit untuk mencapai tujuan bersama.

(Waktu : 10 menit)

1. Bahas bersama peserta faktor–faktor yang bisa mempengaruhi dan menghambat kerjasama serta kemitraan. Gunakan kata-kata kunci sebagai berikut:

• Mungkinkah kita percaya terhadap orang yang tidak jujur dan tidak peduli?
• Mungkinkah kita bisa saling mendukung kalau kepentingan kita masing-masing berbeda?
• Mengapa kita bersedia bekerja sama dan bermitra?
• Apa yang perlu dibangun untuk bisa melaksanakan kerjasama dan kemitraan secara sinergis?

Hasil diskusi ini selanjutnya disimpulkan dan dilakukan pencerahan sebagai berikut.

Pencerahan tentang Prinsip-Prinsip yang harus dibangun oleh Komite Sekolah dalam membangun kerjasama dan kemitraan:

• Menumbuhkan kepercayaan, kejujuran dan kesamaan tujuan di antara anggota Komite Sekolah.
• Menumbuhkan kepercayaan, kejujuran dan kesamaan tujuan antara Komite Sekolah dengan Keluarga.
• Menumbuhkan kepercayaan, kejujuran dan kesamaan tujuan antara komite sekolah dengan masyarakat.
• Menggunakan kepercayaan, kejujuran dan kesamaan tujuan sebagai landasan kemitraan dan kerjasama antara Komite Sekolah, Keluarga dan masyarakat .

(Waktu : 15 menit)

1. Selanjutnya pemandu memaparkan Bahan Tayangan Mengenai Membangun Kemitraan dan Kerjasama antara Komite Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. Selama penayangan lakukan tanya jawab dengan peserta.

(Waktu : 25 menit)

1. Pemandu menyimpulkan dan menutup materi sesi ini.

(Waktu : 5 menit)

VII.   EVALUASI

Pada akhir kegiatan pelatihan, peserta menjawab beberapa pertanyaan tentang kerjasama kemitraan sekolah dengan keluarga dan masyarakat.

LAMPIRAN

1. 1. Sifat Dasar Kemitraan

Kemitraan bukanlah sekedar sekumpulan aturan main yang tertulis dan formal atau suatu kontrak kerja melainkan lebih menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian kemitraan sekurang-kurangnya memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut.

• Lebih bersifat jangka panjang bukan sekedar hubungan sesaat oleh sebab tujuan-tujuan yang ingin dicapai biasanya lebih mendasar, disamping itu hubungan sesaat tidak dapat membangun relasi yang lebih mendalam. Contoh hubungan tradisional yang bersifat sementara antara penjual dan pembeli seperti antara penjual rumah (developer) dan pembeli rumah (konsumer) atau antara penjual jasa konsultan dengan pemakai jasa konsultan.
• Lebih di fokuskan pada pemecahan persoalan bersama untuk mencapai tujuan bersama bukan sekedar menjual suatu produk (barang atau jasa). Dalam tautan kemiskinan misalnya bagaimana kelompok masyarakat miskin ini mendapat akses ke tanah di kota, kredit, perizinan, dsb.
• Didasarkan atas nilai-nilai luhur seperti lazimnya suatu kerjasama seperti kejujuran, keterbukaan, saling percaya, saling memperhatikan, kesetaraan, dsb.
• Saling bergantung [1]), dimana tiap pihak sesuai peran dan fungsi masing-masing saling membutuhkan dan dibutuhkan agar tercapai tujuan bersama. Contoh yang jelas adalah tubuh manusia dimana tiap organ tubuh memiliki fungsi masing-masing tetapi tetap dalam kesetaraan dan saling membutuhkan agar kita dapat tetap hidup dengan wajar.

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa kemitraan adalah jenis hubungan antar dua atau beberapa pihak dengan sifat-sifat dasar sebagai tersebut di atas (jangka panjang, berorientasi pemecahan persoalan bersama/tujuan bersama, dilandasi nilai-nilai luhur dan saling bergantung).

1. 2. Mengapa Kemitraaan PERLU

Banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa kemitraan itu perlu dan menjadi makin perlu di masa-masa mendatang. Di antara berbagai alasan paling tidak ada tiga alasan seperti tersebut di bawah ini.

1. Yang pertama, persoalan yang dihadapi oleh semua pihak (stakeholder), para pelaku pembangunan (sektor swasta dan masyarakat) dan penyelenggara pembangunan (pemerintah) sudah sangat kompleks dan kronis sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengklaim memahami persoalan yang dihadapi oleh pihak lain. Akibatnya tindakan sepihak/diselesaikan secara sepihak saja tidak lagi memadai, termasuk misalnya meningkatkan pelayanan saja. Diperlukan kerja sama atau bentuk hubungan baru antar pihak (penyelenggara dan pelaku pembangunan) yang lebih intim untuk bersama-sama memecahkan persoalan bersama yang sudah kronis tersebut untuk mencapai tujuan bersama pula.
2. Pergeseran posisi pelaku utama dari pemerintah dan swasta (sebagai pemasok) ke masyarakat. Ini berarti masyarakatlah yang kini menentukan apa yang perlu dan bagaimana harus dipasok. Sering kali tuntutan masyarakat tidak mampu lagi dipenuhi oleh pola pasokan konvensional, misalnya masyarakat menuntut mutu layanan publik yang layak dengan harga yang terjangkau yang tidak mungkin lagi dipenuhi dengan hanya menurunkan harga dan mengurangi mutu yang lazim ditempuh dalam pola pasokan konvensional (perumahan misalnya). Masyarakat seringkali memiliki aspirasi yang berbeda terhadap produk-produk pelayanan publik yang ditawarkan/dipasok oleh pemerintah dan atau perusahaan perumahan milik swasta. Untuk mendekatkan antara harapan dan kemampuan pasokan inilah menuntut adanya bentuk hubungan baru/lain antara yang memasok dan yang dipasok, yang lebih bersifat jangka panjang dan beroreintasi pada pemecahan persoalan bersama.
3. Keterbatasan sumberdaya di semua pihak baik di pihak pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan maupun di pihak pelaku pembangunan lainnya; swasta maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan sinergi untuk mencapai tujuan bersama seperti pendidikan murah untuk semua, peningkatan mutu pendidikan, dll.
4. Keterbatasan sumberdaya ini dapat dilihat dari dua sisi, (i) sisi kelangkaan dan (ii) sisi distribusi/penyebaran penguasaan sumberdaya.

1)      Dari sisi kelangkaan dapat diartikan (i) keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan oleh semua pihak, artinya sumberdaya yang tersedia terbatas yang membutuhkan banyak, sehingga setiap penggunaan oleh satu pihak akan berpengaruh pada yang lain.  Jadi perlu bentuk kerja sama baru yang lebih konseptual dan mendasar atau (ii) keterbatasan dalam arti tiap pihak menguasai sumberdaya yang sama secara terbatas sehingga untuk memproduksi sesuatu perlu bentuk kerjasama yang lebih konseptual sehingga tercapai sinergi.

2)      Dari sisi penyebaran diartikan bahwa tiap pihak hanya menguasai satu atau dua jenis sumberdaya saja (dana saja, tanah saja atau tenaga kerja saja, dsb) sehingga untuk menghasilkan sesuatu perlu keterlibatan semua pihak yang menguasai sumberdaya yang berbeda. Dengan demikian maka dibutuhkan bentuk kerjasama baru yaitu kemitraan yang bersifat jangka panjang, berorientasi pada pemecahan persoalan bersama, di dasarkan nilai-nilai luhur dan tercapai saling kebergantungan.

1. 3. PENERAPAN KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN

Agar kemitraan seperti tersebut di atas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan konsepnya maka penerapan kemitraan harus mengikuti prinsip-prinsip dasar berikut yang selanjutnya disebut sebagai prinsip PACTS atau PACTS principles [2]).

Prinsip 1: Partisipasi/participation (P), semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal yang langsung menyangkut nasibnya dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam melaksanakan partisipasi maka semua pihak harus memperhatikan ketepatan waktu atau momentum artinya partisipasi harus tepat waktu/punctual (P) sehingga terjadi sinkronsikasi.

Prinsip 2:   Akseptasi/acceptable (A); kehadiran tiap pihak harus diterima oleh pihak lain apa adanya dan dalam kesetaraan. Ini juga berarti bahwa tiap pihak memiliki fungsi masing-masing dan di dalam fungsi masing-masing tersebutlah terjadi kesetaraan. Contoh klasik dalam hal ini adalah tubuh manusia; tidak ada seorangpun yang beranggapan bahwa usus manusia yang penuh kotoran ini lebih rendah dari muka yang cantik. Jadi usus dan muka sesuai dengan fungsi masing-masing ada dalam kesetaraan. Agar tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka kepada tiap pihak dituntut untuk bersikap bertanggung jawab atau dapat diandalkan atau bersifat tanggung gugat/accountable (A).

Prinsip 3: Komunikasi/communication(C); masing-masing pihak harus mau dan mampu mengomunikasikan dirinya beserta rencana kerjanya sehingga dapat dilakukan koordinasi dan sinergi. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk mau meleburkan diri menjadi satu kesatuan/collaboration (C)

Prinsip 4:   Percaya/trust (T); masing-masing pihak harus dapat mempercayai dan dipercaya atau saling percaya karena tidak mungkin suatu hubungan kerjasama yang intim dibangun di atas kecurigaan atau saling tidak percaya. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk berani bersikap terbuka/transparant (T)

Prinsip 5:   Berbagi/share (S); masing-masing harus mampu membagikan diri dan miliknya (time, treasure and talents) untuk mencapai tujuan bersama dan bukan satu pihak saja yang harus berkorban atau memberikan segalanya sehingga tidak lagi proporsional. Dalam prinsip berbagi ini juga mengandung arti penyerahan/submit (put under control of another – S) artinya tiap pihak disamping siap memberi juga siap menerima pendapat orang lain termasuk dikritik

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa untuk melaksanakan kemitraan yang baik tiap pihak dituntut untuk mengikuti prinsip PACTS (participation, acceptance, communication, trust, sharing) dan untuk secara efektif dapat menerapkan PACTS tiap pihak harus menerapkan PACTS yang kedua (punctual, accountable, collaboration, transparant, submit). Kemitraan semacam inilah yang diharapkan tumbuh dan berkembang setelah disentuh Paket.

1. 4. JENJANG KERJASAMA DALAM KEMITRAAN

Jaringan (Networking)

Berbagi informasi yang dapat membantu mitranya untuk bekerja lebih baik, seperti pengalaman (best practices), pelajaran yang disimpulkan dari pengalaman masing-masing, dsb. Beberapa pihak yang terlibat dalam jaringan ini tidak perlu melakukan satu pekerjaan bersama.

Koordinasi (Coordination)

Berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain, agar tidak bersaing atau konflik, misalnya tidak melakukan kegiatan yang pesertanya sama dalam waktu yang bersamaan, atau tidak mendudukkan klien/konsumer untuk terpaksa memilih yang satu terhadap yang lain.

Kooperasi (Cooperation)

Berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain dan secara nyata ada beberapa aspek pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Contohnya dua organisasi yang bekerjasama untuk hanya melakukan satu kali kunjungan lapangan yang memenuhi tujuan masing-masing. Jadi dapat saja berbagi sumberdaya, menyamakan agenda, dsb tetapi hasilnya untuk kepentingan masing-masing.

Kolaborasi (Collaboration)

Berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain, beberapa aspek dari pekerjaan menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai bidang keahlian dan akhirnya berbagi hasil bersama. Dengan kata lain berbagi segalanya termasuk risiko untuk dapat mencapai hasil bersama yang lebih baik (sinergi) karena masing-masing tidak mampu mencapai hasil yang ingin dicapai bersama tersebut. Jadi secara bersama-sama juga bertanggung jawab /akuntabel terhadap hasil yang dicapai bersama. Kerjasama dalam bentuk kolaborasi inilah yang ingin dicapai melalui konsep kemitraan dalam Paket

1. 5. Sinergi

Sinergi adalah suatu situasi yang terjadi bila suatu kerjasama menghasilkan lebih besar dari penjumlahan hasil masing-masing pihak bila mengerjakannya sendiri-sendiri

Secara rinci ciri-ciri sinergi dapat dikatakan sebagai berikut:

• punya tujuan bersama
• berorientasi pada hasil bersama
• hasil bersama lebih besar dari penjumlahan hasil masing-masing
• proses pengembangan alternatif ketiga

Untuk mencapai sinergi ini ada beberapa persyaratan baku sebagai berikut:

• ada perbedaan atau keragaman
• hargai perbedaan
• hindari berpikir dan bersikap menang-menangan
• berupaya untuk mengerti lebih dahulu
• yakini bersama akan menemukan alternatif ke tiga.

1. 6. MEMBANGUN HUBUNGAN KEMITRAAN OLEH KOMITE SEKOLAH

Dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan di wilayahnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di kelurahan/desa miskin, masih diperlukan berbagai upaya, antara lain:

• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengusulan calon penerima bantuan, dan melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kegiatan.
• Menempatkan Sekolah, sebagai pelaku sentral dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan diharapkan, yang bersifat inklusif, sehingga institusi pendidikan sekolah ini diharapkan pula menjadi milik masyarakat (komunitas).
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan program masyarakat.

Komunitas Sekolah merupakan sekumpulan warga yang terlibat dalam lingkungan satuan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung, dan perlu mengintegrasikan diri serta menciptakan hubungan – hubungan (ikatan) sosial untuk mencapai tujuan bersama. Unsur – unsur yang membentuk komunitas sekolah terdiri dari individu – individu dan kelompok – kelompok dalam satuan pendidikan, orang tua dan keluarga serta masyarakat di sekitar satuan pendidikan tersebut.

Yang ingin dibangun adalah phase kemitraan, bukan sekedar informasi atau satu arah yang cenderung didominasi oleh salah satu pihak.

[1])  Stephen R. Covey, saling kebergantungan (interdependence) adalah tingkat kedewasaan tertinggi dari Seven   Habit Maturity Continum, Seven Habits of the Highly Effective People, 1994

[2]) PACTS adalah singkatan dari Participation, Acceptance, Communication, Trust, Sharing. Sedangkan PACTS sebagai satu kata berarti kesepakatan

1. Biaya peningkatan efisiensi internal pendidikan
2. Biaya peningkatan efektivitas eksternal pendidikan
3. Biaya perbaikan iklim belajar mengajar

2. Biaya utama peningkatan daya tampung
3. Biaya pemantapan pembinaan siswa ( remedial)

1. Pembinaan kegiatan siswa
2. Pembinaan kebutuhan dasar siswa

4. Biaya utama kemampuan untuk berkembang

1. Pengembangan sumber daya manusia
2. Pengembangan sarana dan prasarana

5. Biaya kerumahtanggaan

1. Biaya pengembangan sumber daya pendidikan untuk peningkatan daya tampung
2. Biaya pengebangan jenis dan cara pendidikan yang lebih intensif

1. Peningkatan sistem dan kemampuan pengelolaan lembaga pendidikan
2. Pembinaan prasarana, sarana, dan utilitas sekolah.

b.   Prioritas(struktur pendidikan) sehingga menggambarkan yang diatas?
Biaya pemantapan pembinaan siswa ( remedial)
Pembinaan kegiatan siswa
Pembinaan kebutuhan dasar siswa
Inilah yang paling mendasar pada pengembangan pendidikan. Karena tujuan utama dari pada pendidikan adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Kendatipun hal-hal yang terikat tidak bisa dinafikan begitu saja. Kita maklumi bahwa untuk mencerdasarkan para siswa tentu ada perangkat lain yang harus kita libatkan  diantaranya kesejahteraan guru sebagai tenaga pengajar dan sekaligus pendidik serta perlu didukung oleh sarana dan prasara yang memadai, lingkungan belajar yang nyaman dll.
Pada pembinaan kegiatan siswa (remedial) tersebut meliputi ;
1)      Memberikan pelajaran tambahan di sore hari
2)      Melaksanakan pembinaan kelompok gruop
3)      Memberikan pelajaran pengayanan bagi siswa yang termasuk dalam katagori pintar
4)      Mengadakan buku referensi (termasuk LKS)

Pada Pembinaan Kebutuhan Dasar, yaitu ;
Mengacu pada pola yang ditetapkan dalam PP no 19 tahun tentang Standars Isi
Mencapai penyel;esaian pe,belajaran sesuai dengan Standar kelulusan
Meningkjatakan mutu lulusan, sehingga mertela dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

2 Paradigma dalam pembiayaan pendidikan sebenarnya tidak perlumempertimbangkan desing budget. Mengapa model budget yang ada tidak disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran?
Jawab:
Karena pengelolaan pembiayaan pendidikan sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melaui DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)
Karena dikhawatirkan terjadinya kelebihan program dari pada alokasi dana yang tersedia yang tidak  sesuai dengan kemampuan pemerintah
Karena lebih mudah dalam pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap dana yang disediakan
Waktu dalam pengalokasian dan pengusulan anggaran pendidikan sangat terbatas
Berdasarkan dari soal nomor 1 diatas, kelompokan kedalam golongan biaya budget tersebut sehingga akan terstruktur dengan jelas pembiayaannya!

4 Dalam anggaran berbasis kinerja, kita memerlukan suatu kegiatan menstandartkan biaya sehingga tercipta biaya standart. Jelaskan hal itu mencerminkan effektively of learningsekaligus effisiensi?
Jawab:
Standar pembiayaan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun ( PP No. 19 tahun 2005 ). Ini berarti setiap kegiatan yang dilakukan dibudgetkan, dengan demikian akan tercipta biaya standar. Biaya standar ini akan digunakan satuan pendidikan untuk merencanakan kebutuhan anggaran satuan pendidikannya sesuai dengan visi dan misinya secara efektif dan efisien. Dalam menentukan biaya pada setiap kegiatan haruslah memperhatikan : a) perubahan harga di pasar, b) perubahan jumlah barang yang diperlukan, pertambahan jumlah siswa, peningkatan standar pendidikan, dan tingkat umur peserta didik ( Pidarta, 1997 ).  Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa-analisa sumber dana saja, tetapi juga penggunaan dana-dana ini secara efisien. Makin efisien sistim pendidikan itu, makin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dank arena itu lebih banyak yang dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia.
Proyeksi biaya unit meliputi pembiayaan modal dan biaya berulang. Untuk itu perlu memperkirakan luasnya akibat tujuan kuantitatif dan kualitatif dalam memperhitungkan rata-rata biaya unit berulang untuk tahun yang bersangkutan.
Cost Benefit Analysis
Rates of Return Analysis
Keputusan Investasi Pendidikan
Komponen-komponen biaya pendidikan
Komponen-komponen biaya pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas dan optimalisasi Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah komponen-komponen utama manajemen keuangan yang mendukung terlaksananya optimalisasi komponen biaya-biaya pendidikan adalah sebagai berikut:
Sumber Dana Pendidikan
Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Sumber-sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989).
Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.
Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).
Efektivitas  pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah yang ditargetkan. Dengan kata lain, bahwa masalah efektifitas biaya pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat memberikan hasil pendidikan yang sudah ditentukan. Suatu pekerjaan disebut efektif, kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian biaya efektif suatu program adalah biaya yang menurut harga pasar yang sedang berlaku, dapat menyelesaikan program itu sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

5 Defisit financing memotivasi kepala sekolah untuk berperan semaksimalnya didalam pembiayaan sekolah. Hal-hal apa yang menghambat didalam implementasinya !
Jawab:
1. Enterpreneurship
Mungkin bagi kebanyakan siswa belum begitu familiar. Sementara “di luar sana”, Enterpreneurship sudah dikenal bahkan sudah dipraktikkan dalam dunia pendidikan. Sudah barang tentu, tidak ada salahnya jika kita mulai belajar mengenal Enterpreneurship. Enterpreneurship bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan hanya melalui aspek kognitif semata, karena disini juga membentuk sikap hidup. Maka, diperlukan latihan riil dan tantangan untuk mengembangkan ketrampilan dan keberanian dengan membuat keputusan merupakan kunci yang paling sukses memperkenalkan bidang Enterpreneurship di sekolah Formal.
Sekolah berusaha memanfatkan berbagai momen yang sangat umum dilaksanakan semua sekolah, yaitu contohnya dengan mengadakan bazaar sekolah sehingga dapat mencoba untuk membina semangat Enterpreneurship dikalangan anak didik. Kami menggeser tujuan program bazaar sekolah dari program penjualan menjadi program perencanaan pengelolaan risiko. Dengan melalui tahap perencanaan, promosi pemasaran,dan kreatifitas diharapkan dapat menanggulangi masalah dan resiko yang dihadapi dalam setiap langkah Enterpreneurship, kami berharap secara bertahap agar anak didik akan membangun pola pikir kreatif yang menunjang kemampuan Enterpreneurial mereka. Ada tiga kegiatan yang dilaksanakan dalam Enterpreneurship Day di sekolah, yaitu :
Bussines Plan Compotition kemudian dilanjutkan dengan penjualan produk.
Garage sale dengan menjual barang –barang bekas yang tak berguna tapi masih bagus.
Jingle Compotision Festival, menciptakan Jingle iklan untuk produk tertentu.
Khususnya untuk Bussines Plan,para siswa diharapkan untuk mengembangkan Enterpreneurial mereka dalam mengembangkan proposal dan merealisasikannya. Beberapa hal yang kami tekankan tentang langkah-langkah membangun kemampuan Enterpreneurship adalah:
Enterpreneurship merupakan kepekaan untuk memanfaatkan sesuatuyang tampaknya tak bernilai menjadi bermanfaat dan bernilai.
Enterpreneur mampu untuk mendeteksi kesempatan untuk berkreasi dan memanfaatkannya.
Enterpreneur mampu untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan membangun suatu kegiatan terorganisir, serta siap melakukan perbuatan yang perlu setiap saat, untuk meningkatkan efisiensi.
Enterpreneur selalu siap mengambil keputusan dengan resiko yang diperhitungkan secara matang, sejauh impact yang diperhitungkan akan cukup berarti, baik secara sosial maupun finansial.
Kegiatan Enterpreneurial harus merupakan suatu kegiatan yang dikelola Secara berkelanjutan (sustainable), bukan sekedar suatu kegiatan dadakan (one soth activity).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penekanan pengelolaan kegiatan bazaar dalam Enterpreneurship day kami geser dari sekedar proses jual beli menjadi suatu proses panjang dan terstruktur sebagaimana layaknya pembangunan suatu organisasi bisnis dijalankan.
Hambatan Implementasi  :
Hambatan kegiatan yang selenggarakan, adalah bahwa kegiatan in merupakan kegiatan lepas yang tidak berkesinambungan (one shot activity), sehingga belum teruji apakah dalam pengelolaan jangka yang lebih panjang mereka akan tetap bisa bertahan. Padahal sustainability adalah suatu ciri-ciri kegiataan Enterpreneurship yang berhasil. Pada akhirnya, kami percaya betapapun sederhana dan tidak sempurnanya kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, ini merupakan suatu contoh bahwa pendidikan Enterpreneurship pantas dilaksanakan di sekolah tanpa perlu merubah kurikulum utama yang diikuti oleh sekolah.
Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan dan MBS
Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.
Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.
Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)” dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2 ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.
Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.
Hambatan Implementasi  :
Hambatan ini berkaitan implementasi konsep MBS.   Setelah sosialisasi dilakukan dan konsep MBS dapat diterima, masih ada persoalan yang menghadang, yakni bagaimana MBS dapat diimplementasikan secara efektif, bagaimana komite sekolah dibentuk dan bekerja sesuai format, bagaimana hubungan dengan   aparat sekolah, dan lain sebagainya.
Membentuk komite sekolah tidak sekedar mengganti nama dari kelembagaan mitra sekolah sebelumnya, yakni BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan).  Pembentukan komite sekolah perlu dilandasi dengan semangat peningkatan peran dan fungsi, serta perluasan keanggotaan.   Kasus yang umum terjadi adalah sekedar ganti nama.
Umumnya komite sekolah yang sudah terbentuk merasa gamang apa yang akan dikerjakan.   Di satu sisi pihak, sekolah tidak merasa perlu membesarkan embrio komite sekolah yang terbentuk.  Di sisi lain anggota komite sekolah (khususnya partisan dari masyarakat) tidak memiliki cukup energi (motivasi, waktu, dan dana) untuk melakukan aktivitas yang nyata, menjalankan peran dan fungsi kelembagaan komite sekolah.
Hambatan implementasi ini memerlukan penetrasi pemberdayaan baik oleh dinas terkait maupun pihak Dewan Pendidikan Daerah Kota Bekasi, melalui aktivitas sosialisasi dan fasilitasi.
3. Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.
Hambatan Implementasi  :
Indikator peran serta tokoh masyarakat dan dunia usaha masih kurang. Temuan ini sejalan dengan temuan pada indikator pembiayaan di mana kebanyakan pembiayaan pendidikan, di luar sumber pemerintah, masih berasal dari orangtua siswa. Menurut sebagian responden gejala rendahnya peranserta tokoh masyarakat dan dunia usaha disebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap pendidikan. Dengan dasar itu, perlu dikembangkan strategi untuk melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam kehidupan sekolah.
Sekolah cukup mengeluhkan minimnya dana yang bersumber dari BP3/Komite Sekolah. Apalagi menurut sebagian responden, dana BP3/Komite Sekolah pada umumnnya baru bersumber dan orangtua anak yang bersekolah,         Sedangkan dari masyarakat luas masih sangat terbatas. Kondisi ini memang sangat disayangkan karena salah satu tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah adalah agar masyarakat dalam anti luas bertanggung jawab atas maju mundurnya sekolah di lingkungannya, ini berarti diperlukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pembiayaan pendidikan. Karena tanpa ada perubahan seperti itu, maka pembentukan komite sekolah pada dasarnya hanyalah pergantian nama dari BP3.

kepemimpinan memiliki beberapa implikasi. Antara lain: Pertama: kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan (followers). Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan atau bawahan, kepemimpinan tidak akan ada juga. Kedua: seorang pemimpin yang efektif adalah  seseorang yang dengan kekekuasaanannya (his or her power) mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan.

Manajerial Robert Blake dan Jane Mouton mengembangkan kisi-kisi manajerial dengan dua sumbu yaitu perhatian pada orang dan perhatian pada produksi. Perhatian pada orang dan produksi yang tinggi  bersimbol (9,9), sedangkan perhatian pada oran dan produksi yang rendah diberi simbol (1,1). Simbol (1,9),(9,1), (5,5) merupakan simbol diantara keduanya. Gaya kepemimpinan (9,9) merupakan gaya kepemimpinan yang paling efektif.

Jadi menurut saya teori kepemimpinan yang paling cocok adalalah TEORI KEPEMIMPINAN KONTEMPORER Kepemimpinan Kharismatik Karisma merupakan sebuah atribusi yang berasal dari proses interaktif antara pemimpin dan para pengikut. Atribut-atribut karisma antara lain rasa percaya diri, keyakinan yang kuat, sikap tenang, kemampuan berbicara dan yang lebih penting adalah bahwa atribut-atribut dan visi pemimpin tersebut relevan dengan kebutuhan para pengikut. Kepemimpinan Transformasional Pemimpin pentransformasi (transforming leaders) mencoba menimbulkan kesadaran para pengikut dengan mengarahkannya kepada cita-cita dan nilai- nilai moral yang lebih tinggi.

Humanistik dengan para pelopor Argryris, Blake dan Mouton, Rensis Likert, dan Douglas McGregor. Teori ini secara umum berpendapat, secara alamiah manusia merupakan “motivated organism”. Organisasi memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Fungsi dari kepemimpinan adalah memodifikasi organisasi agar individu bebas untuk merealisasikan potensi motivasinya didalam memenuhi kebutuhannya dan pada waktu yang sama sejalan dengan arah tujuan kelompok. Teori Harapan-Reinforcement untuk mencapai peran. Dikemukakan, interaksi antar anggota dalam pelaksanaan tugas akan lebih menguatkan harapan untuk tetap berinteraksi. Jadi, peran individu ditentukan oleh harapan bersama yang dikaitkan dengan penampilan dan interaksi yang dilakukan Atas dasar teori diatas, House pada tahun 1970 mengembangkan Teori Kepemimpinan yang Motivasional. Fungsi motivasi menurut teori ini untuk meningkatkan asosiasi antara cara-cara tertentu yang bernilai positif dalam mencapai tujuan dengan tingkahlaku yang diharapkan dan meningkatkan penghargaan bawahan akan pekerjaan yang mengarah pada tujuan

2. POWER ( KEKUASAAN )

a. Power ( kekuasaan ) adalah: Pada tahun 1962, French dan Raven telah membahagikan sumber   kekuasaan kepada lima bahagian di mana sumber-sumber ini mempunyai perbezaan yang ketara dan mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri dalam situasi-situasi tertentu. Sumber-sumber kekuasaan yang dikemukakan French dan Raven ialah kekuasaan ganjaran, kekuasaan paksaan, kekuasaan sah, kekuasaan rujukan, dan kekuasaan pakar (Campbell, 1988).

Authority adalah merupakan sesuatu yang tercapai apabila seseorang mendapat kekuasaan yang sah (legitimate power). Hal ini mengaitkan kedudukan atau jawatan seseorang individu dalam sesebuah organisasi terutamanya organisasi formal. Oleh itu, autoriti yang ada pada individu tersebut membolehkannya menjadi pemimpin kepada organisasi itu kerana kedudukan dan jawatan yang disandang olehnya seterusnya menentukan pengurusan sesebuah organisasi itu berjalan dengan lancar.  Oleh itu, autoriti dikatakan sesuatu yang amat penting dalam sesebuah organisasi bagi menentukan kelancaran dan keberkesanan sesuatu proses terutamanya dalam organisasi formal. Organisasi yang berjaya dapat dilihat apabila seseorang pemimpin diiktiraf mempunyai hak dan kekuasaan dalam menentukan tanggungjawab dan peranan orang bawahan dan mereka juga mampu menurut perintah. Dengan kata lain, keberkesanannya berdasarkan pengiktirafan orang bawahan. Pemimpin yang mempunyai autoriti yang berkesan menyebabkan orang bawahan tidak merasa sangsi akan kebolehan ketua mereka dan dengan itu, seseorang pemimpin haruslah berkorban menjaga imej dan kedudukannya dengan memperlihatkan perilaku serta tindak-tanduk baik dan rasional. Kekuasaan sah atau kekuasaan pentadbir iaitu autoriti yang ada pada pemimpin dan kekuasaan kepakaran merupakan langkah terbaik untuk dipraktikkan dalam sesebuah organisasi formal terutamanya sebagai medium untuk memberi arahan kepada orang bawahan tetapi untuk kesan terbaik, hanya satu kekuasaan perlu dipraktikkan dalam situasi tertentu.

Influence adalah: merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Studi tentang kekuasaan dan dampaknya merupakan hal yang penting dalam manajemen. Karena kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, maka mungkin sekali setiap interaksi dan hubungan sosial dalam suatu organisasi melibatkan penggunaan kekuasaan. Cara pengendalian unit organisasi dan individu di dalamnya berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan manager yang menginginkan peningkatan jumlah penjualan adalah kemampuan untuk meningkatkan penjualan itu.

Kekuasaan melibatkan hubungan antara dua orang atau lebih. Dikatakan A mempunyai kekuasaan atas B, jika A dapat menyebabkan B melakukan sesuatu di mana B tidak ada pilihan kecuali melakukannya. Kekuasaan selalu melibatkan interaksi sosial antar beberapa pihak, lebih dari satu pihak. Dengan demikian seorang individu atau kelompok yang terisolasi tidak dapat memiliki kekuasaan karena kekuasaan harus dilaksanakan atau mempunyai potensi untuk dilaksanakan oleh orang lain atau kelompok lain

b. Bentuk dan sumber kekuasaan yang berkaitan dengan organisasi adalah:

• KEKUASAAN GANJARAN (REWARD POWER)

Kekuasaan Ganjaran bermaksud seorang individu atau pentadbir yang mempunyai kelebihan untuk memberi ganjaran atau hadiah kepada kakitangan yang menurut arahannya. Kekuasaan ganjaran ini dianggap sebagai satu kekuasaan yang positif yang boleh menyebabkan perubahan dalam tingkahlaku dan perlakuan seseorang. Dengan kata lain ia merupakan pengukuhan positif. Namun kekuasaan ini ada had dan batasannya untuk membolehkan seseorang itu bertindakbalas darinya. Ia juga kekuasaan yang dapat mengawal pekerja melalui hadiah ganjaran bonus atau menjanjikan pelbagai bentuk insentif yang boleh membawa perubahan positif kepada para pekerja atau ahli-ahli dalam organisasi tersebut. Kadangkala berbentuk memberi tugas dan cabaran baru kepada seseorang yang menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan dan baik di samping memberikan ganjaran atau hadiah sampingan.

• KEKUASAAN PAKSAAN (COERCIVE POWER)

Juga dikenali sebagai kekuasaan dendaan. Kekuasaan ini bersifat negatif kerana biasa perubahan perlakuan seseorang itu bukan atas kehendaknya tetapi lebih kepada ancaman dan dendaan yang akan diberikan oleh pihak atasan bila ianya tidak diikuti. Kekuasaan yang wujud cara ini biasanya tidak akan kekal. Ia dikatakan sebagai kekuasaan kerana ia dapat mengawal pekerja melalui paksaan, dendaan, ancaman dan mungkin juga berbentuk ugutan. Antara bentuk dendaan dan hukuman yang dipraktikkan ialah seperti tidak memberi kenaikan pangkat, menahan kenaikan gaji, menamatkan tugas atau pemberhentian dengan laporan yang negatif.

Pemimpin yang menggunakan kekuasaan paksaan selalunya bergantung kepada kekuatan fizikal dan mental yang ada padanya, dan pemimpin yang mengamalkan kekuasaan ini tidak menghargai keupayaan sebenar yang ada pada kakitangannya. Secara amnya, subordinat akan mengikut arahan pemimpin semata-mata untuk mengelak daripada didenda oleh ketuanya. Maka segala kemahuan ketua akan dituruti. Walau bagaimanapun kekuasaan paksaan mendatangkan rasa tidak puas hati serta menimbulkan kemarahan para pekerja jika didenda dengan sebab yang tidak sepadan atau munasabah dan akhirnya akan menimbulkan konflik dalam organisasi. Seterusnya ia mampu memecahbelahkan organisasi di mana para pekerja dan pemimpin tidak sehaluan. Motivasi dan komitmen subordinat juga menurun jika kekuasaan paksaan dipraktikkan di dalam organisasi sebagai kekuasaan utama. Oleh kerana kekuasaan paksaan memberi pengukuhan negatif kepada orang bawahan, maka kekuasaan paksaan merupakan kekuasaan yang paling lemah untuk membuat kakitangan menurut perintah dan mempunyai hubungan negatif dengan keberkesanan.

• KEKUASAAN SAH (LEGITIMATE POWER)

Kekuasaan yang sah timbul dari persepsi individu terhadap sesuatu arahan yang diberikan. Adakah arahan itu boleh diberikan oleh seseorang itu kepada orang bawahannya? Jika ianya dapat diterima maka kekuasaan ini menjadi satu kekuasaan yang sah dan tidak akan timbul masalah untuk mereka yang menerimanya melakukan arahan dan tugas yang diberikan itu. Ia terhasil akibat pelantikan seseorang dalam sesebuah organisasi. Kekuasaan yang ada pada seorang itu pula bergantung kepada kedudukannya dalam organisasi tersebut. Kekuasaan sah yang dimaksudkan di sini ialah kekuasaan rasmi yang diperoleh seseorang daripada autoriti pihak atasan melalui penyerahan kekuasaan yang memberikan ia sesuatu kedudukan dalam organisasi . Ia mendapat restu orang yang dipimpin bahawa ketua itu mempunyai hak yang sah untuk mempengaruhi mereka. Keadaan ini timbul dari nilai-nilai budaya, struktur sosial, ataupun kedudukan ketua

Kekuasaan sah dari segi budaya ialah pengiktirafan daripada pengikut disebabkan oleh pemimpin itu lebih veteran dan berkedudukan daripada pengikut dan mempunyai banyak pengalaman dalam aspek struktur sosial dari segi kesetiaannya terhadap organisasi itu. Kekuasaan sah merupakan asas yang penting untuk mendapatkan kepatuhan daripada kakitangan kerana pemimpin diiktiraf oleh kekuasaan yang lebih tinggi tetapi ini tidak menjanjikan keberkesanan organisasi.

• KEKUASAAN PAKAR (EXPERT POWER)

Kekuasaan ini timbul apabila A mempunyai sumber dari segi kepakaran, kemahiran dan pengetahuan yang tinggi dari pandangan B. Maka apa yang diberikan dan diharapkan oleh A ke atas B akan dituruti dengan mudahnya. Kekuasaan pakar di peroleh oleh mereka yang mempunyai pengetahuan atau kemahiran dalam bidang-bidang tertentu contohnya guru matematik mahir dalam bidangnya dan kemungkinan besar tidak mahir dalam bidang lain seperti mata pelajaran geografi. Seseorang mungkin dikatakan mempunyai kekuasaan pakar apabila dia mengetahui secara mendalam tentang sesuatu perkara atau bidang yang diceburi dan amat sukar ditandingi oleh orang lain. Kebiasaannya pendapat mereka ini didengar dalam satu tindakan yang berkaitan dengan bidang yang memang merupakan kepakarannya. Pentadbir mempunyai kekuasaan kepakaran apabila mereka faham bagaimana hendak mengajar tau bagaimana untuk mengendalikan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru. Seorang pentadbir atau pemimpin yang tidak memahami dan menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan ini dan juga kekuasaan pejabat sah akan hanya menikmati kawasan pengaruh.

• KEKUASAAN RUJUKAN (REFERENT POWER)

Kekuasaan rujukan adalah sama dengan karisma di mana ia merujuk kepada kebolehan seseorang ketua untuk menggalakkan penggabungan atau penglibatan daripada pengikut-pengikutnya dan lebih kepada kebolehan untuk mempengaruhi orang lain melalui ciri-ciri perlakuan yang ada padanya. Sikap dan kebolehan ini boleh menghasilkan pelbagai tanggapan dan juga dalam kebanyakan hal menyelesaikan masalah. Kekuasaan ini datang dari perasaan dan keinginan pengikut mengenal pasti orang yang lebih berkekuasaan tanpa mengira kesan positif atau negatif. Karisma pemimpin menjadi asas kepada kekuasaan sah dan kekuasaan rujukan. Namun ia bergantung kepada ahli kumpulan yang sanggup menerima, mengenal pasti dan setuju kepada ciri-ciri yang ditunjukkan.

Pemimpin dijadikan sebagai rujukan atau contoh kepada pengikut kerana mempunyai kualiti, karisma dan reputasi yang baik. Apabila dikaitkan dengan karisma, Weber menyatakan ia bukannya bersifat ketuhanan tetapi kualiti luar biasa pada sifatnya yang dipenuhi dengan tenaga, keyakinan, wawasan masyarakat akan datang. Karisma memainkan peranan yang sedikit dengan unsur-unsur kecantikan dan kegagahan fiskal.

c. pemimpin yang efektif mengandalkan kekuasaan dan keahlianya untuk mempengaruhi bawahanya karena:

Seorang pemimpin yang efektif harus mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dan memlkul tanggung jawab atas aklbat dan resiko yang timbul sebagai konsekwensi daripada keputusan yang diambilnya Tentunya dalam mengambil keputusan.

Seorang pemimpin harus punya pengetahuan, keterampilan, informasi yang mendalam dalam proses menyaring satu keputusan yang tepat. Disamping itu, seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan segala tingkah laku dari bawahan sedemikian rupa sehingga segala tingkah laku bawahan sesuai dengan keinginan pimpinan yang bersangkutan. Untuk itu seorang pemimpin setidaknya harus memiliki kriteria-kriteria tertentu, misalnya kemampuan bisa “perceptive” dan objektif.

Dalam mengarahkan dan memotivasi bawahan agar melakukan pekerjaan dengan sesuai, seorang pemimpin bisa memilih suatu gaya kepemimpinan tertentu apakah gaya autokratis, gaya partisipatif dan bahkan gaya Free Rein yang sesuai dengan situasi dan lingkungan para bawahan. Hanya dengan jalan demikian pencapaian tujuan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Pemimpin yang efektif kelihatannya tidak mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan mereka yang tidak efektif sehingga para ahli perilaku management tidak lagi meneliti tentang apa persayaratan ( kriteria ) seorang pemimpin yang efektif melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif.Bagaimana mereka mendelegan tugas,bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan Seorang pemimpin memang harus memiliki Kwalitas tertentu ( Kriteria tertentu ) namun disamping itu ada suatu cara terbaiak untuk memimpin tidak seperti kwalitas pemimpin, maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Perilaku pemimpin ini disebut juga Gaya Kepemimpinan ( Style of Leadership ). Berbagai gaya kepemimpinan telah diteliti dan ditemukan bahwa setiap pemimpin telah diteliti dan ditemukan bahwa setiap pemimpin bisa mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, dan tidak mesti suatu gaya kepemimpinan yang satu lebih baik atau lebih jelek daripada gaya kepemimpinan yang lainya. Para ahli mencoba mengelompokkan gaya kepemimpinan dengan menggunakan sutu dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang dirasakan harus dilakukakan oleh pemimpin, Kewjiban yang pimpinan harapakan diterima oleh bawahan dan falsafah yang dianut oleh pimpinan untuk pengembangan dan pemenuhan harapan para bawahan.

d. hubungan sumber kekuasaan, gaya kepemimpinan dan tingkat kematangan  bawahan

Butchatsky (1996), “leadership is defined as the purposeful behaviour of influencing others to contribute to a commonly agreed goal for the benefit of individual as well as the organization or common good”. Menurut definisi tersebut, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi Anderson (1988), “leadership means using power to influence the thoughts and actions of others in such a way that achieve high performance”.

Jadi menurut saya teori kepemimpinan yang paling cocok adalalah Pendekatan Kontingensi (Contigensy  Theory) model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian  yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987). Menurut Fiedler, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiga faktor ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. Ketiga faktor (dimensi) tersebut adalah: hubungan antara pemimpin dan bawahan (leader-member relations), struktur tugas (the task structure) dan kekuatan posisi (position power).

Model Fiedler (Lanjutan), Fiedler membuat dua gaya kepemimpinan yaitu: Orientasi kerja  Orientasi hubungan karyawan Fiedler mengukur gaya kepemimpinan dengan menggunakan dua cara:  Skala teman kerja yang paling tidak disukai Kesamaan yang diasumsikan antara pihak yang diasumsikan Efektivitas kepemimpinan berbeda-beda tergantung situasi (yang dilihat dari ketiga dimensi tersebut). Model Kepemimpinan Hersey dan Blanchard Dengan menggunakan dua sumbu perilaku kerja (memberikan pengarahan kerja) dan perilaku hubungan (memberikan dukungan kerja), disusun matriks dengan empat kuadran. Gaya kepemimpinan yang efektif tergantung kesiapan karyawan, dalam hal ini akan bergerak dari situasi 1,2,3 dan 4, dimana  Situasi 1 adalah perilaku kerja tinggi dan perilaku hubungan yang rendah , Situasi 2 adalah perilaku kerja tinggi dan perilaku hubungan yang tinggi , Situasi 3 adalah perilaku kerja rendah dan perilaku hubungan tinggi ,  Situasi 4 adalah perilaku kerja rendah dan perilaku hubungan yang rendah

Orang-orang yang berada pad pucuk pimpinan suatu organisasi seperti manajer, direktur, kepala dan sebagainya, memiliki kekuasaan power) dalam konteks mempengaruhi perilaku orang-orang yang secara struktural organisator berada di bawahnya.  Sebagian pimpinan menggunakan kekuasaan dengan efektif, sehingga mampu menumbuhkan motivasi bawahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik.  Namun, sebagian  pimpinan lainnya tidak mampu memakai kekuasaan dengan efektif, sehingga aktivitas untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas tidak dapat dilakukan dengan baik.  Oleh karena itu, sebaiknya kita bahas secara erperinci tentang jenins-jenis kekuasaan yang sering digunakan dalam suatu organisasi.

1. e. Kekuasaan kepala sekolah dalam konteks MBS

1        Perencanaan dan evaluasi program sekolah. Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri.

2        Pengelolaan kurikulum. Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

3        Pengelolaan proses belajar mengajar. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.

4        Pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sangsi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

5        Pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian dan kemutakhirannya terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar.

6        Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

7        Pelayanan siswa. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

8        Hubungan sekolah dan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dan msyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

9        Pengelolaan iklim sekolah. Iklim sekolah yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah dan yang diperlukan adalah peningakatan intensitas dan ekstensitasnya.

Menurut Wohlstetter dan Mohrman terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan yang pada hakikatnya merupakan inti dan isi dari MBS yaitu power/authority, knowledge, information dan reward. Keempatnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan menuntut kehadirannya (Mohrman at. al, op.ct, hh. 37-47)

1        Kekuasaan/kewenangan (power/authority) harus didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung yaitu melalui dewan sekolah. Sedikitnya terhadap tiga bidang penting yaitu budget, personnel dan curriculum. Termasuk dalam kewenangan ini adalah menyangkut pengangkatan dan pemperhentian kepala sekolah, guru dan staff sekolah.

2        Pengetahuan (knowledge) juga harus didesentralisasikan sehingga sumberdaya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu didesentralisasikan meliputi: keterampilan yang terkait dengan pekerjaan secara langsung (job skills), keterampilan kelompok (teamwork skills) dan pengetahuan keorganisasian (organizational knowledge). Keterampilan kelompok diantaranya adalah pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan keterampilan berkomunikasi. Termasuk dalam pengetahuan keorganisasian adalah pemahaman lingkungan dan strategi merespon perubahan.

3        Hakikat lain yang harus didensentralisasikan adalah informasi (information). Pada model sentralistik informasi hanya dimiliki para pimpinan puncak, maka pada model MBS harus didistribusikan ke seluruh constituent sekolah bahkan ke seluruh stakeholder. Apa yang perlu disebarluaskan? Antara lain berupa visi, misi, strategi, sasaran dan tujuan sekolah, keuangan dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja sekolah dan para pelanggannya. Penyebaran informasi bisa secara vertikal dan horizontal baik dengan cara tatap muka maupun tulisan.

4        Pengaharhaan (reward) adalah hal penting lainnya yang harus didesentralisasikan. Penghargaan bisa berupa fisik maupun non-fisik yang semuanya didasarkan atas prestasi kerja. Penghargaan fisik bisa berupa pemberian hadiah seperti uang. Penghargaan non-fisik berupa kenaikan pangkat, melanjutkan pendidikan, mengikuti seminar atau konferensi dan penataran.

3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a.   pengertian konseptual pengambilan keputusan adalah:

Pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin . Dalam pelaksanan kegiatan untuk menerjemahkan berbagi keputusan berbagai alternatif dapat dilakukan dan untuk itu pemilihan harus dilakukan.

Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang.Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan . Pemimpin harus memilih diantara alternatif yang ada dan kemungkianan implikasi atau akibat suatu pengambilan keputusan tertentu.

Hakekat Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada hakekatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah . Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan –tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dari pengertian ini dapat diartikan beberapa hal.

• Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan.
• Pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu, antara lain : dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi, personnel yang tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil.
• Sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakekat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas.
• Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik dan dapat dipercaya.
• Keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagi alternatif yang ada setelah alternatif-alternatif itu dianalisa secara matang.

b.   Mengidentifikasi berbagai jenis keputusan yang diambil manajer

Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin terikat pada suatu tempat, situasi, orang dan waktu tertentu. Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas.

Jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin berdasarkan internitas masalahnya dapat digolongkan menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang komplek. Masalah yang sederhana ialah masalah yang mengandung ciri-ciri : kecil, berdiri sendiri dan tidak/kurang mempunyai kaitan dengan masalah lain. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran yang luas tetapi cukup dilakukan secara individual, yang umumnya didasarkan kepada pengalaman, informasi yang sederhana dan wewenang yang melekat pada jabatan.

masalah yang komplek yaitu masalah yang mempunyai ciri-ciri : besar, tidak berdiri sendiri sendiri, berkaitan dengan masalah-masalah lain, dan, mempunyai akibat yang luas. Pemecahannya umumnya dilakukan bersamaan antara pimpinan dengan stafnya.

Dilihat dari faktor penyebabnya, masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya (structure problem) dan masalah yang tidak. jelas penyebabnya (unstructured problem). Masalah yang jelas penyebabnya, faktor penyebabnya jelas. bersifat rutin dan biasanya timbul berulang-ulang, sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak rutin dan dibakukan. Proses pengambilan keputusannya pada dasarnya telah ditentukan langkah-langkah tertentu, relatif mudah untuk memperhitungkan hasil serta akibat-akibatnya.

Masalah yang tidak jelas penyebabnya yaitu masalah yang timbul sebagai kasus yang menyimpang dari masalah organisasl yang bersifat umum, faktor penyebabnya tidak jelas. Tehnik pengambilan keputusannya disebut non-programmed decision making technique, dimana diperlukan informasi tambahan, analisa, daya cipta, pertimbangan serta penilaian kasus.

c.  Dimensi pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan antara lain juga diartikan sebagai suatu tehnik memecahkan suatu masalah dengan mempergunakan tehnik-tehnik ilmiah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada 7 langkahyang perlu diambil dalam usaha memecahkan masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Langkah-langkah itu adalah (Siagian SP, 1973) :

1. Mengetahui hakekat dari pada masalah yang dihadapi, dengan perkataan lain mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya;
2. Mengumpulkan fakta dan data yang relevant
3. Mengolah fakta dan data tersebut;
4. Menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh;
5. Memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang;
6. Memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan ;
7. Menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil.

Ketujuh langkah tersebut seolah-olah mudah untuk diambil, akan tetapi dalam kenyataannya yang telah diuji melalui berbagai eksperimendan penelitian, pengambilan ketujuh langkah itu tidaklah mudah. Implikasinya ialah setiap pimpinan harus terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya mempergunakan tehnik-tehnik ilmiah dimaksud.

d.   Pengambilan keputusan yang dilakukan dan yang dapat diputuskan dalam MBS

Uphoff yang dikutip oleh Tim Pokja MBS (2001:7) mengemukakan bahwa: Kerangka kerja merekontruksi peranserta mengandung tiga dimensi, yaitu konteks, tujuan dan lingkungan. Selanjutnya dihubungkan dengan pembangunan pendidikan negara berkembang. Perlu adanya pengembangan peningkatan peranserta masyarakat yang meliputi: Peranserta dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, memperoleh keuntungan dan dalam mengevaluasi.

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut menetapkan juga bahwa apabila otonomi daerah tingkat II belum mampu menangani bidang- bidang tertentu, maka bidang- bidang tersebut dapat diserahkan kepala daerah  tingkat I selanjutnya menurut Tilaar (2000: 176) bahwa dalam konteks otonomi daerah khususnya bidang pendidikan dampak positif ditetapkan otonomi daerah manajemen pendidikan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah:

1. Mengembangkan kebudayaan lokal. Dengan demikian masalah pengisian  muatan lokal di daerah- daerah telah merupakan suatu keharusan yang perlu direncanakan, dipersiapkan dan dikembangkan.
2. Mengembangkan kebudayan nasional sebagai benteng pertahanan menjaring pengaruh- pengaruh kebudayaan global yang negatif dan identitas bangsa yang akan memperkuat ketahanan nasional.
3. Mengembangkan inisiatif untuk bereksperimen dan bersaing dalam mengembangkan mutu pendidikan nasional menghadapi persaingan global.
4. Meningkatkan peran masyarakat (swasta) untuk mengembangkan ciri khasnya sebagai sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Secara khusus untuk jenis dan satuan pendidikandi Sekolah berdasarkan konsepsi otonomi daerah tersebut School Based Management atau manajemen Berbasis Sekolah dan Community Based School merupakan tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Dengan demikian sekolah mandiri merupakan suatu bentuk pengelolaan sekolah pada era otonomi daerah sekarang. Dalam kaitannya akan kmandirian sekolah ini diperlukan nilai- nilai baru dan aturan- aturan baru dalam bidang pendidikan.

Ditetapkannya otonomi daerah akan memberikan perubahan dan pengembangan tersendiri dalam segala bidang kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Perubahan dan pengembangan tersebut menurut N.A Amentembun (1994: 10) meliputi:

1. Perubahan Manajemen Sekolah
2. Sumber Daya Pendidikan dan
3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Secara lebih jelasnya perubahan dan pengembangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perubahan Manajemen Sekolah

Perubahan dalam manajemen sekolah berhubungan dengan strukturisasi dari para penyelenggara pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa unsur dari  para penyelenggara pendidikan terdiri dari pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat.sebelum mulai diberlakukannya otonomi daerah strukturisasi yang bersifat vertikal sangat jelas, dengan ditandainya penjenjangan dalam pertanggungjawaban yang sangat nyata dan rinci sesuai dengan kewenangan dari kekuasaan yang harus dilakukan.

Perubahan mendasar dari adanya otonomi daerah erhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ditujukan kepada hal- hal yang menjadi garapan manajemen sekolah.Artinya bahwa baik keuangan, ketenangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab tersendiri dari pihak sekolah, sehingga jelas bahwa sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengelola segala aspek yang menjadi bidang garapannya.

2. Sumber Daya Pendidikan

Pengolaan sumber daya pendidikan gengan diberlakunya otonoi daerah jelas merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak sekolah yang bersangkutan, baik mengenai sumber pendapatan keuangan maupun pengelolaannya. Sebelum pelaksanaan otonomi dearah sumber daya pendidikan ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dari pusat, sedangkan setelah otonomi daerah diberlakukuan pihak sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan sepenuhnya dalam pengambilan atas anggaran pendapatan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan.

Pengembangan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mencari dan menganalisis sumber daya pendidikan pada era otonomi pendidikan dengan menerapkan model ” Manajmen Berbasis Sekolah” tentunya adalah melalui pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat serta berkoloborasi dengan dunia masyarakat industri yang mau dan peduli terhadap kepentingan pendidikan. Oleh karena itu jelas bahwa keberhasilan sekolah dalam menerapkan model ” Manajemen Berbasis Sekolah” tergantung pada kemampuan sekolah untuk meningkatkan suatu kepedulian masyarakat akan arti penting pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dengan  diberlakukannya otonomi daerah,memungkinkan sekolah lebih bebas menentukan cara- cara atau strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan mutu pendidikan, tanpa harus menerima instruksi dari pusat terlebih dahulu. Hal- hal yang dianggap baik untuk meningkatkan mutu pendidikan segera dilakukan sesuai dengan tuntutan dan kemampuan sekolah, sehingga jika suatu kegiatan dianggap baik, maka pihak sekolah segera melakukannya tanpa haus menungguintruksi atau petunjuk dari pusat lagi.

Dengan demikian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang telah dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, memberikan kesempatan pada lembaga pendidikan untuk melaksanakan reformasi. Salah satu bentuk reformasi mengembangkan kemandirian sekolah, sehingga muncul sekolah mandiri, yaitu sekolah di mana kekuasaan ada pada pihak sekolah sendiri: Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif serta orang tua siswa. Untuk itu di dunia pendidikan diperlukan nilai- nilai dan aturan- aturan baru dintaranya pergeseran fungsi pemerintah dari controling ke servising yang menunjukkan bahwa pemerintah jangan terlalu mengutamakan pelaksanaan tugas melalui sistem pengasan yang sangat ketat tetapi harus lebih bersikap memberikan pelayanan terhadap dunia pendidikan. Reformasi ini akan dapat berlangsung dan mencapai tujuan apabila ada dukungan partisipasi aktif dari kalangan orang tua siswa dan masyarakat.

4.   KOMITMEN  ORGANISASI

a.  Gambaran umum tentang komitmen

Meyer dan Allen (1991) merumuskan tiga dimensi komitmen dalam berorganisasi, yaitu: affective, continuance, dan normative. Ketiga hal ini lebih tepat dinyatakan sebagai komponen atau dimensi dari komitmen berorganisasi, daripada jenis-jenis komitmen berorganisasi. Hal ini disebabkan hubungan anggota organisasi dengan organisasi mencerminkan perbedaan derajat ketiga dimensi tersebut.

Affective commitment

Affective commitment berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dengan kegiatan di organisasi. Anggota organisasi dengan affective commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena memang memiliki keinginan untuk itu (Allen & Meyer, 1997).

Continuance commitment

Continuance commitment berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota organisasi dengan continuance commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut (Allen & Meyer, 1997).

Normative commitment

Normative commitment menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi. Anggota organisasi dengan normative commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena merasa dirinya harus berada dalam organisasi tersebut (Allen & Meyer, 1997).

b. pengertian

Ada dua pendekatan dalam merumuskan definisi komitmen dalam berorganisasi. Yang pertama melibatkan usaha untuk mengilustrasikan bahwa komitmen dapat muncul dalam berbagai bentuk, maksudnya arti dari komitmen menjelaskan perbedaan hubungan antara anggota organisasi dan entitas lainnya (salah satunya organisasi itu sendiri). Yang kedua melibatkan usaha untuk memisahkan diantara berbagai entitas di mana individu berkembang menjadi memiliki komitmen. Kedua pendekatan ini tidak compatible namun dapat menjelaskan definisi dari komitmen, bagaimana proses perkembangannya dan bagaimana implikasinya terhadap individu dan organisasi (Meyer & Allen, 1997).

Sebelum munculnya kedua pendekatan tersebut, ada suatu pendekatan lain yang lebih dahulu muncul dan lebih lama digunakan, yaitu pembedaan berdasarkan attitudinal commitment atau pendekatan berdasarkan sikap dan behavioral commitment atau pendekatan berdasarkan tingkah laku (Mowday, Porter, & Steers, 1982; Reichers; Salancik; Scholl; Staw dalam Meyer & Allen, 1997). Pembedaan yang lebih tradisional ini memiliki implikasi tidak hanya kepada definisi dan pengukuran komitmen, tapi juga pendekatan yang digunakan dalam berbagai penelitian perkembangan dan konsekuensi komitmen. Mowday et al. (Meyer & Allen, 1997) menjelaskan kedua pendekatan itu sebagai berikut. Attitudinal commitment berfokus pada proses bagaimana seseorang mulai memikirkan mengenai hubungannya dalam organisasi atau menentukan sikapnya terhadap organisasi. Dengan kata lain hal ini dapat dianggap sebagai sebuah pola pikir di mana individu memikirkan sejauh mana nilai dan tujuannya sendiri sesuai dengan organisasi di mana ia berada. Sedangkan behavioral commitment berhubungan dengan proses di mana individu merasa terikat kepada organisasi tertentu dan bagaimana cara mereka mengatasi setiap masalah yang dihadapi.

Penelitian mengenai attitudinal commitment melibatkan pengukuran terhadap komitmen (sebagai sikap atau pola pikir), bersamaan dengan variable lain yang dianggap sebagai penyebab, atau konsekuensi dari komitmen (Buchanan & Steers dalam Meyer & Allen, 1997). Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa komitmen yang kuat menyebabkan terjadinya tingkah laku anggota organisasi sesuai dengan yang diharapkan (dari perspektif organisasi), seperti anggota organisasi jarang untuk tidak hadir dan perpindahan ke organisasi lain lebih rendah, dan produktivitas yang lebih tinggi. Tujuan yang kedua menunjukkan karakteristik individu dan situasi kondisi seperti apa yang mempengaruhi perkembangan komitmen berorganisasi yang tinggi.

Dalam behavioral commitment anggota dipandang dapat menjadi berkomitmen kepada tingkah laku tertentu, daripada pada suatu entitas saja. Sikap atau tingkah laku yang berkembang adalah konsekuensi komitmen terhadap suatu tingkah laku. Contohnya anggota organisasi yang berkomitmen terhadap organisasinya, mungkin saja mengembangkan pola pandang yang lebih positif terhadap organisasinya, konsisten dengan tingkah lakunya untuk menghindari disonansi kognitif atau untuk mengembangkan self-perception yang positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kondisi yang seperti apa yang membuat individu memiliki komitmen terhadap organisasinya (Kiesler & Salancik dalam Meyer & Allen, 1997).

Komitmen dianggap sebagai psychological state, namun hal ini dapat berkembang secara retrospektif (sebagai justifikasi terhadap tingkah laku yang sedang berlangsung) sebagaimana diajukan pendekatan behavioral, sama seperti juga secara prospektif (berdasarkan persepsi dari kondisi saat ini atau di masa depan di dalam organisasi) sebagaimana dinyatakan dalam pendekatan attitudinal (Meyer & Allen, 1997).

Meyer dan Allen (1991) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Berdasarkan definisi tersebut anggota yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan lebih dapat bertahan sebagai bagian dari organisasi dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi.

Penelitian dari Baron dan Greenberg (1990) menyatakan bahwa komitmen memiliki arti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilainilai perusahaan, di mana individu akan berusaha dan berkarya serta memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di perusahaan tersebut.

Berdasarkan berbagai definisi mengenai komitmen terhadap organisasi maka dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap organisasi merefleksikan tiga dimensi utama, yaitu komitmen dipandang merefleksikan orientasi afektif terhadap organisasi, pertimbangan kerugian jika meninggalkan organisasi, dan beban moral untuk terus berada dalam organisasi (Meyer & Allen, 1997).

c.   Prilaku/sikap yang termasuk komitmen adalah:

Individu dengan affective commitment yang tinggi memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap organisasi, hal ini berarti bahwa individu tersebut akan memiliki motivasi dan keinginan untuk berkontribusi secara berarti terhadap organisasi dibandingkan individu dengan affective commitment yang lebih rendah.

Berdasarkan beberapa penelitian affective commitment memiliki hubungan yang sangat erat dengan seberapa sering seorang anggota tidak hadir atau absen dalam organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal role-job performance, atau hasil pekerjaan yang dilakukan, individu dengan affective commitment akan bekerja lebih keras dan menunjukkan hasil pekerjaan yang lebih baik dibandingkan yang komitmennya lebih rendah. Kim dan Mauborgne (Allen & Meyer, 1997) menyatakan individu dengan affective commitment tinggi akan lebih mendukung kebijakan perusahaan dibandingkan yang lebih rendah. Affective commitment memiliki hubungan yang erat dengan pengukuran self-reported dari keseluruhan hasil pekerjaan individu (e.g., Bycio, Hackett, & Allen; Ingram, Lee, & Skinner; Leong, Randall, & Cote; Randal, Fedor, & Longenecker; Sager & Johnston dalam Allen & Meyer, 1997).

Berdasarkan penelitian yang didapat dari self-report tingkah laku (Allen & Meyer; Meyer et al.; Pearce dalam Allen & Meyer, 1997) dan assesment tingkah laku (e.g., Gregersen; Moorman et al.; Munene; Shore & Wayne dalam Allen & Meyer, 1997) karyawan dengan affective commitment yang tinggi memiliki tingkah laku organizational citizenship yang lebih tinggi daripada yang rendah.

Berdasarkan penelitian Ghirschman (1970) dan Farrell (1983), Meyer et al. (1993) meneliti tiga respon ketidakpuasan, yaitu voice, loyalty, dan neglect. Dalam penelitian yang diadakan pada perawat, affective commitment ditemukan memiliki hubungan yang positif dengan keinginan untuk menyarankan suatu hal demi kemajuan (voice) dan menerima sesuatu hal sebagaimana adanya mereka (loyalty) dan berhubungan negatif dengan tendency untuk bertingkah laku pasif ataupun mengabaikan situasi yang tidak memuaskan (neglect).

Individu dengan affective commitment yang tinggi cenderung untuk melakukan internal whistle-blowing (yaitu melaporkan kecurangan kepada bagian yang berwenang dalam perusahaan) dibandingkan external whistle-blowing (yaitu melaporkan kecurangan atau kesalahan perusahaan pada pihak yang berwenang).

Berdasarkan beberapa penelitian affective commitment yang tinggi berkorelasi negatif dengan keadaan stress yang dialami anggota organisasi (Begley & Czajka; Jamal; Ostroff & Kozlowski; Reilly & Orsak dalam Allen & Meyer, 1997).

Indikator Continuance commitment

Individu dengan continuance commitment yang tinggi akan bertahan dalam organisasi, bukan karena alasan emosional, tapi karena adanya kesadaran dalam individu tersebut akan kerugian besar yang dialami jika meninggalkan organisasi. Berkaitan dengan hal ini, maka individu tersebut tidak dapat diharapkan untuk memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi pada organisasi. Jika individu tersebut tetap bertahan dalam organisasi, maka pada tahap selanjutnya individu tersebut dapat merasakan putus asa dan frustasi yang dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Meyer & Allen (1991) menyatakan bahwa continuance commitment tidak berhubungan atau memiliki hubungan yang negatif pada kehadiran anggota organisasi atau indikator hasil pekerjaan selanjutnya, kecuali dalam kasus-kasus di mana job retention jelas sekali mempengaruhi hasil pekerjaan.

Individu dengan continuance commitment yang tinggi akan lebih bertahan dalam organisasi dibandingkan yang rendah (Allen & Meyer, 1997). Continuance commitment tidak mempengaruhi beberapa hasil pengukuran kerja (Angle & Lawson; Bycio et al.; Morrman et al. dalam Allen & Meyer, 1997). Berdasarkan beberapa penelitian continuance commitment tidak memiliki hubungan yang sangat erat dengan seberapa sering seorang anggota tidak hadir atau absen dalam organisasi.

Continuance commitment tidak berhubungan dengan tingkah laku organizational citizenship (Meyer et al., dalam Allen & Meyer, 1997), sedangkan dalam penelitian lain, kedua hal ini memiliki hubungan yang negatif. Continuance commitment juga dianggap tidak berhubungan dengan tingkah laku altruism ataupun compliance, di mana kedua tingkah laku tersebut termasuk ke dalam organizational citizenship ataupun extra-role.

Komitmen juga berhubungan dengan bagaimana anggota organisasi merespon ketidakpuasannya dengan kejadian-kejadian dalam pekerjaan (Allen & Meyer, 1997). Continuance commitment tidak berhubungan dengan kecenderungan seorang anggota organisasi untuk mengembangkan suatu situasi yang tidak berhasil ataupun menerima suatu situasi apa adanya (Allen & Meyer, 1997). Hal menarik lainnya, semakin besar continuance commitment seseorang, maka ia akan semakin bersikap pasif atau membiarkan saja keadaan yang tidak berjalan dengan baik.

Indikator Normative commitment

Individu dengan normative commitment yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa adanya suatu kewajiban atau tugas. Meyer & Allen (1991) menyatakan bahwa perasaan semacam itu akan memotivasi individu untuk bertingkahlaku secara baik dan melakukan tindakan yang tepat bagi organisasi. Namun adanya normative commitment diharapkan memiliki hubungan yang positif dengan tingkah laku dalam pekerjaan, seperti job performance, work attendance, dan organizational citizenship. Normative commitment akan berdampak kuat pada suasana pekerjaan (Allen & Meyer, 1997).

Hubungan antara normative commitment dengan ketidakhadiran seseorang jarang sekali mendapat perhatian. Normative commitment dianggap memiliki hubungan dengan tingkat ketidakhadiran dalam suatu penelitian (Meyer et al., dalam Allen & Meyer, 1997). Namun suatu penelitian lain menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variable tersebut (Hackett et al.; Somers dalam Allen & Meyer, 1997).

Sedikit sekali penelitian yang mengukur normative commitment dan role-job performance. Berdasarkan hasil penelitian normative commitment berhubungan positif dengan pengukuran hasil kerja (Randall et al., dalam Allen & Meyer, 1997) dan pengukuran laporan kerja dari keseluruhan pekerjaan (Ashfort & Saks dalam Allen & Meyer, 1997).

Normative commitment memiliki hubungan dengan tingkah laku organizational citizenship (Allen & Meyer, 1997). Walaupun demikian hubungan antara normative commitment dengan tingkah laku extra-role lebih lemah jika dibandingkan affective commitment.

Berdasarkan beberapa penelitian, sama seperti affective commitment, normative commitment yang tinggi berkorelasi negatif dengan keadaan stress anggota organisasi (Begley & Czajka; Jamal; Ostroff & Kozlowski; Reilly & Orsak dalam Allen & Meyer, 1997).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan hubungan yang negatif antara komitmen terhadap organisasi dengan intensi untuk meninggalkan organisasi dan actual turnover (Allen & Meyer; Mathieu & Zajac; Tett & Meyer dalam Allen & Meyer, 1997). Meskipun hubungan terbesar terdapat pada affective commitment, terdapat pula hubungan yang signifikan antara komitmen dan turnover variable diantara ketiga dimensi komitmen (Allen & Meyer, 1997). Sebagian besar organisasi menginginkan anggota yang berkomitmen, dan tidak hanya bertahan dalam organisasi saja.

d.   Pengaruh visi, misi dan motivasi dalam komitmen

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen dalam berorganisasi karakteristik pribadi individu, karakteristik organisasi, dan pengalaman selama berorganisasi (Allen & Meyer, 1997). Yang termasuk ke dalam karakteristik organisasi adalah struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan. Karakteristik pribadi terbagi ke dalam dua variabel, yaitu variabel demografis; dan variabel disposisional. Variabel demografis mencakup gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Dalam beberapa penelitian ditemukan adanya hubungan antara variabel demografis tersebut dan komitmen berorganisasi, namun ada pula beberapa penelitian yang menyatakan bahwa hubungan tersebut tidak terlalu kuat (Aven Parker, & McEvoy; Mathieu & Zajac dalam Allen & Meyer, 1997).

Variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi (Allen & Meyer, 1997). Hal-hal lain yang tercakup ke dalam variabel disposisional ini adalah kebutuhan untuk berprestasi dan etos kerja yang baik (Buchanan dalam Allen & Meyer, 1997). Selain itu kebutuhan untuk berafiliasi dan persepsi individu mengenai kompetensinya sendiri juga tercakup ke dalam variabel ini. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi, karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut (Allen & Meyer, 1997).

Sedangkan pengalaman berorganisasi tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi, perannya dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor atau pemimpinnya (Allen & Meyer, 1997).

e.   Membangun komitmen prilaku organisasi pendidikan

Komitmen dalam berorganisasi dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor, baik dari organisasi, maupun dari individu sendiri. Dalam perkembangannya affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment , masing-masing memiliki pola perkembangan tersendiri (Allen & Meyer, 1997).

Proses terbentuknya Affective commitment

Ada beberapa penelitian mengenai antecedents dari affective commitment. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan tiga kategori besar. Ketiga kategori tersebut yaitu :

1. Karakterisitik Organisasi. Karakteristik organisasi yang mempengaruhi perkembangan affective commitment adalah sistem desentralisasi (bateman & Strasser, 1984; Morris & Steers, 1980), adanya kebijakan organisasi yang adil, dan cara menyampaikan kebijakan organisasi kepada individu (Allen & Meyer, 1997). Dalam penelitian ini karakteristik organisasi gereja yang dilihat adalah aliran gereja yang digunakan, bagaimana praktek kelompok sel dalam gereja tersebut dan bagaimana kedudukan kelompok sel sebagai strategi gereja.
2. Karakteristik Individu. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa gender mempengaruhi affective commitment, namun ada pula yang menyatakan tidak demikian (Aven, Parker, & McEvoy; Mathieu &Zajac dalam Allen & Meyer, 1997). Selain itu usia juga mempengaruhi proses terbentuknya affective commitment, meskipun tergantung dari beberapa kondisi individu sendiri (Allen & Meyer, 1993), organizational tenure (Cohen; Mathieu & Zajac dalam Allen & Meyer, 1997), status pernikahan, tingkat pendidikan, kebutuhan untuk berprestasi, etos kerja, dan persepsi individu mengenai kompetensinya (Allen & Meyer, 1997)
3. Pengalaman Kerja. Pengalaman kerja individu yang mempengaruhi proses terbentuknya affective commitment antara lain Job scope, yaitu beberapa karakteristik yang menunjukkan kepuasan dan motivasi individu (Hackman & Oldham, 1980 dalam Allen & Meyer, 1997). Hal ini mencakup tantangan dalam pekerjaan, tingkat otonomi individu, dan variasi kemampuan yang digunakan individu. Selain itu peran individu dalam organisasi tersebut (Mathieu & Zajac, 1990 dalam Allen & Meyer, 1997) dan hubungannya dengan atasan. Pengalaman berorganisasi individu didapatkan dari pelayanan yang dilakukannya dalam gereja tersebut dan juga interaksinya dengan anggota gereja lain seperti pemimpinnya.

Proses terbentuknya Continuance commitment

Continuance commitment dapat berkembang karena adanya berbagai tindakan atau kejadian yang dapat meningkatkan kerugian jika meninggalkan organisasi. Beberapa tindakan atau kejadian ini dapat dibagi ke dalam dua variable, yaitu investasi dan alternatif. Selain itu proses pertimbangan juga dapat mempengaruhi individu (Allen & Meyer, 1997).

Investasi termasuk sesuatu yang berharga, termasuk waktu, usaha ataupun uang, yang harus individu lepaskan jika meninggalkan organisasi. Sedangkan alternatif adalah kemungkinan untuk masuk ke organisasi lain. Proses pertimbangan adalah saat di mana individu mencapai kesadaran akan investasi dan alternatif, dan bagaimana dampaknya bagi mereka sendiri (Allen & Meyer, 1997).

Investasi dan alternatif yang dialami individu dalam organisasi gereja berbeda dengan organisasi lain. Investasi dan alternatif yang terjadi lebih terkait dengan kegiatan-kegiatan khas gereja dibandingkan keuntungan materi atau kedudukan yang bisa didapat dari organisasi profit biasa.

Proses terbentuknya Normative commitment

Wiener (Allen & Meyer, 1997) menyatakan normative commitment terhadap organisasi dapat berkembang dari sejumlah tekanan yang dirasakan individu selama proses sosialisasi (dari keluarga atau budaya) dan selama sosialisasi saat individu baru masuk ke dalam organisasi. Selain itu normative commitment juga berkembang karena organisasi memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi individu yang tidak dapat dibalas kembali (Allen & Meyer; Scholl dalam Allen & Meyer, 1997). Faktor lainnya adalah adanya kontrak psikologis antara anggota dengan organisasinya (Argyris; Rousseau; Schein dalam Allen & Meyer, 1997). Kontrak psikologis adalah kepercayaan dari masing-masing pihak bahwa masing-masing akan timbal balik memberi.

5.  MORAL DAN ETIK

a.  Makna konseptual tentang moral dan etik

Etika itu sendiri merupakan salah satu disiplin pokok dalam filsafat, ia merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar berhasil menjadi sebagai manusia (Franz Magnis-Suseno :1999)

Etika (ethics) yang berasal dari bahasa Yunani ethikos mempunyai beragam arti : petama, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, ugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, pencairan ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, pencairan kehidupan yang baik secara moral (Tim Penulis Rasda Karya : 1995)

Menurut K. Bertens dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga; Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-niai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk

Menurut Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Masalah tentang moral dan  etika dalam pelayanan publik di Indonesia  dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri.

Elemen ini harus diperhatikan dalam setiap fase pelayanan publik mulai dari penyusunan kebijakan pelayanan, desain struktur organisasi pelayanan, sampai pada manajemen pelayanan untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan tersebut. Dalam konteks ini, pusat perhatian ditujukan kepada aktor yang terlibat dalam setiap fase, termasuk kepentingan aktor-aktor tersebut – apakah para aktor telah benar-benar mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya, dengan menggunakan nilai-nilai moral yang berlaku umum (six great ideas) seperti nilai kebenaran (truth), kebaikan (goodness), kebebasan (liberty), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice), kita dapat menilai apakah para aktor tersebut jujur atau tidak dalam penyusunan kebijakan, adil atau tidak adil dalam menempatkan orang dalam unit dan jabatan yang tersedia, dan bohong atau tidak dalam melaporkan hasil manajemen pelayanan.

Dalam pelayanan publik, perbuatan melanggar moral atau etika sulit ditelusuri dan dipersoalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang orang “membuka rahasia” atau mengancam mereka yang mengadu. Sementara itu, kita juga menghadapi tantangan ke depan semakin berat karena standard penilaian etika pelayanan terus berubah sesuai perkembangan paradigmanya. Dan secara substantif, kita juga tidak mudah mencapai kedewasaan dan otonomi beretika karena penuh dengan dilema. Karena itu, dapat dipastikan bahwa pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus meningkat.

Konsep  Moral Dan Etika Pelayanan Publik

Bertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, salah satu diantaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Filsuf besar Aristoteles, kata Bertens, telah menggunakan kata etika ini dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Bertens juga mengatakan bahwa di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadarminta, etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), istilah etika disebut sebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dengan memperhatikan beberapa sumber diatas, Bertens berkesimpulan bahwa ada tiga arti penting etika, yaitu (1) etika sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan “sistim nilai”; (2) etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan “kode etik”; dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut “filsafat moral”. Pendapat seperti ini mirip dengan pendapat yang ditulis dalam The Encyclopedia of Philosophy yang menggunakan etika sebagai (1) way of life; (2) moral code atau rules of conduct, (Denhardt, 1988).

Salah satu uraian menarik dari Bertens (2000) adalah tentang pembedaan atas konsep etika dari konsep etiket. Etika lebih menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri – yaitu apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, misalnya mengambil barang milik orang tanpa ijin tidak pernah diperbolehkan. Sementara etiket menggambarkan cara suatu perbuatan itu dilakukan manusia, dan berlaku hanya dalam pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain, dan cenderung berlaku dalam kalangan tertentu saja, misalnya memberi sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri merupakan cara yang kurang sopan menurut kebudayaan tertentu, tapi tidak ada persoalan bagi kebudayaan lain. Karena itu etiket lebih bersifat relatif, dan cenderung mengutamakan simbol lahiriah, bila dibandingkan dengan etika yang cenderung berlaku universal dan menggambarkan sungguh-sungguh sikap bathin.

b.   prinsip yang yang dipedomani anggota organisasi

(J.J.W. Neuner dan L.B. Keeling, Modern Office Management, D.B. Taraporevala Sons & Co., Private Ltd, Bombay, 1970,hh,45-49) menyatakan ada delapan prinsip organisasi perkantoran yang esensial meliputi:

1        Prinsip tujuan

Tujuan organisasi perkantoran atau kelompok fungsi dalam organisasi perkantoran mesti dirumuskan dan dimengerti oleh setiap personalis. Tujuan yang dimengerti akan berubah menjadi mitivasi untuk mencapainya.

2        Prinsip kesatuan fungsi

Setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang mesti bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi perkantoran itu. Organisasi perkantoran merupakan suatu system yang terdiri atas sejumlah fungsi yang saling berhubungan dengan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan.

3        Prinsip hubungan individual

Organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang mesti melaksanakan pekerjaan. Kendatipun organisasi perkantoran itu merupakan sebuah system, namun individu-individulah yang menyelesaikan pekerjaannya masing-masing.

4        Prinsip kesederhanaan

Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan atas kesederhanaan dan interelasi yang jelas. Kesederhanaan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya, sedangkan interelasi yang jelas mengurangi keraguan.

5        Prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab

Setiap orang dalam organisasi perkantoran mesti diberi wewenang yang sesuai dengan tugas tanggung jawabnya sehingga ia dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya tersebut.

6.   Prinsip laporan kepada atasan tunggal

Agar tiap personalia mengetahui dengan jelas kepada siapa ia melapor, maka tiap petugas dalm organisasi perkantoran tersebut harus menerima perintah dari dan bertanggung jawab hanya kepada satu orang atasan.

7.   Prinsip kepengawasan dan kepemimpinan

Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif mesti ditegakan sehingga tujuan organisasi perkantoran itu dapat tercapai. Pengawasan yang efektif akan mencegah perubahan arah dalam mencapai tujuan. Sementara itu, pengawasan yang efektif pun merupakan proses belajar bagi organisasi di waktu yang akan datang.

8.   Prinsip jangkauan pengawasan

Agar pengawasan dan kepemimpinan dalam organisasi perkantoran efektif, jangkauan pengawasan di bawah pengawasan langsung dari seorang menejer kantor atau seorang pengawas seyogyanya dibatasi, semakin jauh pengawasan menejer kantor semakin besar kemungkinan menurunnya pertambahan kemampuan pengawasan. Gejala ini melahirkan apa yang disebut hukum semakin berkurangnya tambahan kemampuan pengawasan. Pada awalnya tambahan kemampuan pengawasan itu akan meningkat sampai mencapai titik optimum pengawasan. Setelah itu tambahan kemampuan pengawasan tersebut akan semakin berkurang, hingga akhirnya mencapai titik 0 (bahkan negatif atau kekecauan pengawasan).

DAFTAR PUSTAKA

1. Robert J. Thie Rauf, Effective Management Information Systems, E. Merril Publishing Co, Ohio, USA, 1984

2. Robert Albanese, David D. Van Fleet, Organizational Behavior: A Managerial Viewpoint, Dryden Press, Texas, 1984.

3. Heidjrachman Ranupandojo, Suad Husnan, Manajemen Personalia, BPFE, Yogyakarta, 1996.

4. M. Manulang, Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, 1990.

5. Saul. W. Gellerman, Manajer dan bawahan, Seri Manajemen No 83, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan

Manajemen, (LPPM), 1983.

6. Winardi, Manajemen Personalia, Abardin, Bandung, 1990.

7. Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

8. James. L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnely, organisasi dan Manajemen, Erlangga, Jakarta, 1994.

©

Campbell, Roald F. et. al., 1988. Pengenalan Pentadbiran Pendidikan (Terjemahan), Selangor: Universiti Pertanian Malaysia.

Mathieu, J. E., & Zajac, D.M. (1990) A review and meta analysis of the antecedents, correlates, consequences of organizational commitment. Psychological bulletin. 108, 171-194.

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the worplace theory research and application. California: Sage Publications.

Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steeras, R. (1982). Organizational linkages : the psychology of commitment, absenteeism, and turnover. San Diego, California : Academic Press.

Robbins, S. P. (2003). Organizational behavior (10^th ed). New Jersey : Prentice Hall.

Ibrahim Mamat, 1993. Kepimpinan Sekolah: Teori dan Praktis, Kuala Lumpur: Pencetakan Season.

Kepimpinan. (Online) 12 Ogos 2006, http//www.teacherrock.net.

Misteri kuasa karisma. (Online) 12 Ogos 2006, http// www.pts.com.my .

M. Ngalim Purwanto dan Sutaadji Djojopranoto, 1975. Administrasi Pendidikan, Jakarta: Penerbit Mutiara.

Punca-punca Utama Kuasa Dalam Organisasi dan Kaedah-kaedah Untuk Mendapatkan Kuasa. (Online) 12 Ogos 2006, http// www.myschoolnet.ppk.kpm.my.

Power Defined by Ratzburg, Wilf H. (Online) 12 0gos 2006, http://www.geocities.com/

athens/forum/1650/htmlpower.

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Foo Say Fooi, 2003. Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Satu Langkah Ke Hadapan, Selangor: Universiti Putra Malaysia.

Bertens, K. 2000. Etika. Seri Filsafat Atma Jaya: 15. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Denhardt, Kathryn G. 1988. The ethics of Public Service. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
Henry, Nicholas. 1995. Public Administration and Public Affairs. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International, Inc.
Perry, James L. 1989. Handbook of Public Administration. San Fransisca, CA: Jossey- Bass Limited.
Shafritz, Jay.M. dan E.W.Russell. 1997. Introducing Public Administration. New York, N.Y.: Longman.http://budiutomo79.blogspot.com/2007/11/etika-dalam-pelayanan-publik.html

ISRA' MI'RAJ

THANKS TO:

ALLAH AND REKAN2 YANG TELAH MEMBANTU TERLAKSANANYA ACARA INI.

ALHAMDULLILLAH PELAKSANAAN LANCAR DAN TERTIB SESUAI YANG DIRENCANAKAN.

1. Berdasarkan sifat masalah, rancangan penelitian dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu:

Penelitian historis

menerapkan metode pemecahan yang ilmiah dengan pendekatan historis. Proses penelitiannya meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami, meramalkan atau mengendalikan fenomena atau kelompok fenomena. Penelitian jenis ini kadang-kadang disebut juga penelitian dokumenter karena acuan yang dipakai dalam penelitian ini pada umumnya berupa dokumen. Penelitian historis dapat bersifat komparatif, yakni menunjukkan hubungan dari beberapa fenomena yang sejenis dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan; bibliografis, yakni memberikan gambaran menyeluruh tentang pendapat atau pemikiran para ahli pada suatu bidang tertentu dengan menghimpun dokumen-dokumen tentang hal tersebut : atau biografis, yakni memberikan pengertian yang luas tentang suatu subyek, sifat dan watak pribadi subyek, pengaruh yang diterima oleh subyek itu dalam masa pembentukan pribadinya serta nilai subyek itu terhadap perkembangan suatu aspek kehidupan.

Penelitian deskriptif

penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu; analitis kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif; atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnyakondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.

Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperiman.

Penelitian Eksperimen

merupakan salah satu metode penelitian yang dapat dipilih dan digunakan dalam penelitian pembelajaran pada latar kelas (PTK). Penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat (cause and effect relationship), dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. Hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan (Danim, 2OO2).

Rancangan Penelitian Eksperimen

Rancangan yang akan diterapkan dalam penelitian eksperimen meliputi: pra-eksperimental, eksperimen murni, dan eksperimen kuasi.

Rancangan Pra-Eksperimental

Rancangan pra-eksperirnental yang sederhana ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan pada penelitian. Ada tiga hal yang lazim digunakan pada rancangan pra-eksperimental, yaitu:

a). Studi kasus bentuk tunggal (one-shot case study)

b). Tes awal – tes akhir kelompok tunggal (the one group pretest posttest)

c). Perbandingan kelompok statis (the static group comparison design)

Karakteristik Penelitian Eksperimen

Danim (2002) menyebutkan beberapa karakteristik penelitian eksperimental, yaitu, (1)Variabel-veniabel penelitian dan kondisi eksperimental diatur secara tertib ketat (rigorous management), baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung, maupun random (rambang). (2) Adanya kelompok kontrol sebagai data dasar (base line) untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimental. (3) Penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variansi, untuk memaksimalkan variansi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan variansi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi tidak menjadi tujuan penelitian. Di samping itu, penelitian ini meminimalkan variansi kekeliruan, termasuk kekeliruan pengukuran. Untuk itu, sebaiknya pemilihan dan penentuan subjek, serta penempatan subjek dalarn kelompok-kelompok dilakukan secara acak. (4) Validitas internal (internal validity) mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimental, untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimental yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. (5) Validitas eksternalnya (external validity) berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan penggeneralisasian pada kondisi yang sama. (6) Semua variabel penting diusahakan konstan, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi.

Rancangan Eksperimen Sungguhan

Rancangan eksperimen murni ini mempunyai tiga karakteristik, yaitu: