PARTISIPASI STAKEHOLDER TERHADAP

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan perubahan zaman dan tingkat perkembangan masyarakat, terutama sejak adanya multi krisis yang melanda bangsa indonesia sampai akhirnya terjadi badai reformasi yang menuntut perbaikan di segala bidang, termasuk pendidikan, maka reformasi melahirkan format-format baru dalam penataan sistim pendidikan nasional dengan tidak merubah tujuan utama pendidikan nasional. Format-format baru tersebut selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom yang selanjutnya menjadi landasan Yuridis bagi penataan sistim pendidikan nasional secara keseluruhan. Makna yang terkandung dari ketiga peraturan tersebut adalah adanya pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional.
Adapun konsepsi pendidikan, kiranya komunitas Perguruan Tinggi ini sudah memakluminya. Definisi formal tertera dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Definisi ini merupkan penafsiran formal dari ungkapan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Suatu tafsiran yang utuh tidak meredusir atau mengkerdilkan manusia hanya sekedar cerdas secara intelektual (IQ), tetapi secara emosional (EQ), secara spiritual (SQ), dan secara fisikal (PQ). Definisi ini juga mengimplikasikan bahwa pendidikan bukan sekedar menyiapkan tenaga kerja (SDM) yang trampil, melainkan juga merupakan suatu proses pembudayaan dan transformasi nilai-nilai budaya bangsa, serta menyiapkan warga masyarakat bangsa dan negara yang baik (a good citizen).
Penyelenggaraan pendidikan dapat dijalankan lebih demokratis, meningkatnya peranserta masyarakat, terwujudnya pemerintah dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 terisyarat bahwa otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang beberapa urusan pemerintah pusat kepada daerah termasuk dalam bidang pendidikan, maka daerah akan memiliki wewenang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan sendiri pembangunan pendidikan. Hal ini memberikan implikasi bahwa daerah harus mampu membiaya sendiri segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan.
Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam menggali berbagai potensi dan menggunakan segala sumber daya serta kemampuan mendorong masyarakat agar ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan kehendak tersebut, maka perlu diterapkan suatu model pengelolaan sekolah yang ada pada satu sisi memberikan keleluasan pengelolaan sekolah kepada pihak sekolah( kepala sekolah dan guru) dan disisi lain memberikan peluang untuk turut serta kepada masyarakat. Model pengelolaan itu disebut denga istilah ” Manajemen Berbasis Sekolah ” (School Based Management) disingkat dengan MBS atau SBM.
Namun demikian salah satu kunci sukses untuk mengpenerapkan MBS di tingkat SMA, selain kemamampuan kepala sekolah mengambil keputusan juga tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penyelenggara pendidikan di sekolah, sebagaimana yang dikemukakan oleh N.A Ametembun (1994: 8) bahwa:
Keberhasilan sekolah dalam mengpenerapankan MBS selain kemampuan kepala sekolah dalam mengambil keputusan secara tepat juga terletakpada tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dengan demikaian jelas bahwa kedua aspek tersebut mamilaki peranan yang sangat penting.
Selanjutnya secara khusus mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk setiap daerah tentunya memiliki tingkat yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat disebab oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Namun yang jelas bahwa faktor- faktor tersebut hanya dapat diatasi dengan satu cara yaitu melalui proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah.
Konsep peran serta ini menunjukkan suatu keadaaan yang ada dab telah dilakukan, namun perl ditingkatkan secara lebih baik, termasuk peninggkatan masyarakat dalam bidang pendidikan. Memang secara yuridis keterlibatan masyarakat dalam penyelanggaraan pendidikan telah ada, namun dala, konteks MBS hal tersebut perlu terus ditingkatkan mengingat kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa:
• Tiap- tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; dan
• Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sisitem pengajaran Nasional yang diatur Undang- undang
Meliha ketentuan- ketentuan tersebut membuktikan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang berarti bahwa pendidikan itu merupakan hak asasi manusia. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal, maka pemeritah mengusahakan dan mnyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang tlah diatur dalam bentuk perundangan- undangan. Usaha pncapainan tujuan tersebut dilakukan melalui satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
B. Rumusan Masalah
Pelakanaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang melibatkan masyakat secara aktif dalam setiap langkah yang ditempuh oleh pihak sekolah adalah merupakan pemaknaan dari penerapam konsep Manajemen Berbasis Sekolah, namun disebabkan hal tersebut adalah suatu konep yang baru, sehingga perlu untuk melakukan suatu kajian untuk melihat keaktifan masyarakat dalam menghadapi penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: Bagamanakah peranserta masyarakat dalam Manajemen Berbasis Sekolah untuk meningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Lhoong?
C. Pertanyaan Penelitian
Adapun pokok- pokok masalah penelitian tersebuit dapat dirinci sebagai berikut:
• Bagaimanakah peranserta masyarakat dalam penerapan MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong?
• Pelaksananaan yang dilakukan oleh masyarakat penerapan MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong?

• Kendala apa saja yang dihadapi masyrakat dalam penerapan MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong?
D. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengaktifan peranserta masysrakat dalam rangka menghadapi penerapan MBS SMA Negeri 1 Lhoong?. Lebih lanjut, penelitian ini Bertujuan untuk melihat menganalisis:
• Persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengingat peranserta masyarakat dalam rangka menghadapi penerapan MBS pada Pelaksanaan dari pihak sekolah untuk megaktifkan peranserta masyarakat dalam rangka menghadapi penerapan MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong.
• Pelaksanaan dari pihak sekolah untuk mengaktifkan peranserta masyarakat dalam ramgka menghadapi MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong.
• Kendala yang dihadapi pihak sekolah untuk mengaktifkan peranserta masyarakat dalam rangka menghadapi penerapan MBS pada SMA Negeri 1 Lhoong.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang akan dirasakan sehubungan dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah berupa sumbangan dan masukan bagi pengembangan disiplin ilmu Administrasi Pendidikan yang berkenaan dengan kajian manajemen strstegi, kebijakan pendidikan, pengambilan keputusan, kepimpinan pendidikan serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepeda pihak lembaga bahwa penerapan MBS menuntut adanya peranserta masyarakat dalam pengolahan pendidikan secara lebih baik.

BAB II
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

A. Perspektif Ekonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan
Desentralisasi tidak lagi menjadi ide belaka, tetapi sudah merupakan realitas yang tidak dapat dihindari lagi. Undang- undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur otonomi daerah telah disyakan dan diberlakukan, meskipun pada saat sekarang masih banyak dilakukan revisi sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Namun demikian setidaknya dengan diberlakukan Undang- undang tersebut kekuasaan puasat yang selama tiga dasawarsa berlaku kuat dengan berdasarkan sistem manajemen yang sentralistik telah dipangkas. Walaupun dalam Bab IV Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan masih adanya wewenangan dari pemerintah pusat untuk daerah dalam beberapa bidang, yaitu: politik luar negeri,pertahanan dan keamanan, perailan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Dengan demikian bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
Sebagai tindak lanjut (follow up) dari pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut diatas, kewenangan lain termasuk diantaranya kewenangan persiapan serta peningkatan sumer daya manusia, telah ditetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000, mengatur kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Berdasarkan PP tersebut, peranan Pemerintah pusat dalam bidang pendidikan adalah:
1. Menetapkan standar siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penelitian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
2. Pendapatan standar materi pokok
3. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
5. Penetapan persyaratan penerimaan, pepindahan, sertifikat siswa, warga belajar dan mahasiswa.
6. Penetapan kelender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
7. Peraturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pemdidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
8. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra nasional.
9. Penetapan persyaratan permintaan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, pengadaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya secara persyaratan penelitian arkeologi.
10. Pemanfaatan hasil penelitian aerkeologi nasional.
Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut menetapkan juga bahwa apabila otonomi daerah tingkat II belum mampu menangani bidang- bidang tertentu, maka bidang- bidang tersebut dapat diserahkan kepala daerah tingkat I selanjutnya menurut Tilaar (2000: 176) bahwa dalam konteks otonomi daerah khususnya bidang pendidikan dampak positif ditetapkan otonomi daerah manajemen pendidikan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah:
1. Mengembangkan kebudayaan lokal. Dengan demikian masalah pengisian muatan lokal di daerah- daerah telah merupakan suatu keharusan yang perlu direncanakan, dipersiapkan dan dikembangkan.
2. Mengembangkan kebudayan nasional sebagai benteng pertahanan menjaring pengaruh- pengaruh kebudayaan global yang negatif dan identitas bangsa yang akan memperkuat ketahanan nasional.
3. Mengembangkan inisiatif untuk bereksperimen dan bersaing dalam mengembangkan mutu pendidikan nasional menghadapi persaingan global.
4. Meningkatkan peran masyarakat (swasta) untuk mengembangkan ciri khasnya sebagai sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.
Secara khusus untuk jenis dan satuan pendidikandi Sekolah berdasarkan konsepsi otonomi daerah tersebut School Based Management atau manajemen Berbasis Sekolah dan Community Based School merupakan tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Dengan demikian sekolah mandiri merupakan suatu bentuk pengelolaan sekolah pada era otonomi daerah sekarang. Dalam kaitannya akan kmandirian sekolah ini diperlukan nilai- nilai baru dan aturan- aturan baru dalam bidang pendidikan.
Ditetapkannya otonomi daerah akan memberikan perubahan dan pengembangan tersendiri dalam segala bidang kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Perubahan dan pengembangan tersebut menurut N.A Amentembun (1994: 10) meliputi:
1. Perubahan Manajemen Sekolah
2. Sumber Daya Pendidikan dan
3. Peningkatan Mutu Pendidikan
Secara lebih jelasnya perubahan dan pengembangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perubahan Manajemen Sekolah
Perubahan dalam manajemen sekolah berhubungan dengan strukturisasi dari para penyelenggara pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa unsur dari para penyelenggara pendidikan terdiri dari pihak sekolah, pemerintah dan masyarakat.sebelum mulai diberlakukannya otonomi daerah strukturisasi yang bersifat vertikal sangat jelas, dengan ditandainya penjenjangan dalam pertanggungjawaban yang sangat nyata dan rinci sesuai dengan kewenangan dari kekuasaan yang harus dilakukan.
Perubahan mendasar dari adanya otonomi daerah erhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ditujukan kepada hal- hal yang menjadi garapan manajemen sekolah.Artinya bahwa baik keuangan, ketenangan, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sudah merupakan tanggung jawab tersendiri dari pihak sekolah, sehingga jelas bahwa sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengelola segala aspek yang menjadi bidang garapannya.
2. Sumber Daya Pendidikan
Pengolaan sumber daya pendidikan gengan diberlakunya otonoi daerah jelas merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak sekolah yang bersangkutan, baik mengenai sumber pendapatan keuangan maupun pengelolaannya. Sebelum pelaksanaan otonomi dearah sumber daya pendidikan ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dari pusat, sedangkan setelah otonomi daerah diberlakukuan pihak sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan sepenuhnya dalam pengambilan atas anggaran pendapatan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan.
Pengembangan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mencari dan menganalisis sumber daya pendidikan pada era otonomi pendidikan dengan menerapkan model ” Manajmen Berbasis Sekolah” tentunya adalah melalui pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat serta berkoloborasi dengan dunia masyarakat industri yang mau dan peduli terhadap kepentingan pendidikan. Oleh karena itu jelas bahwa keberhasilan sekolah dalam menerapkan model ” Manajemen Berbasis Sekolah” tergantung pada kemampuan sekolah untuk meningkatkan suatu kepedulian masyarakat akan arti penting pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa.
3. Peningkatan Mutu Pendidikan
Dengan diberlakukannya otonomi daerah,memungkinkan sekolah lebih bebas menentukan cara- cara atau strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan mutu pendidikan, tanpa harus menerima instruksi dari pusat terlebih dahulu. Hal- hal yang dianggap baik untuk meningkatkan mutu pendidikan segera dilakukan sesuai dengan tuntutan dan kemampuan sekolah, sehingga jika suatu kegiatan dianggap baik, maka pihak sekolah segera melakukannya tanpa haus menungguintruksi atau petunjuk dari pusat lagi.
Dengan demikian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang telah dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, memberikan kesempatan pada lembaga pendidikan untuk melaksanakan reformasi. Salah satu bentuk reformasi mengembangkan kemandirian sekolah, sehingga muncul sekolah mandiri, yaitu sekolah di mana kekuasaan ada pada pihak sekolah sendiri: Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif serta orang tua siswa. Untuk itu di dunia pendidikan diperlukan nilai- nilai dan aturan- aturan baru dintaranya pergeseran fungsi pemerintah dari controling ke servising yang menunjukkan bahwa pemerintah jangan terlalu mengutamakan pelaksanaan tugas melalui sistem pengasan yang sangat ketat tetapi harus lebih bersikap memberikan pelayanan terhadap dunia pendidikan. Reformasi ini akan dapat berlangsung dan mencapai tujuan apabila ada dukungan partisipasi aktif dari kalangan orang tua siswa dan masyarakat.
B. Konsep Aspek- aspek dan Strategi Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Konteks Manajemen Berbasis sekolah
Konsep awal peningkatan berasal dari kata daya yang menurut poerwadarmita (1992:344) mengartikan sama dengan kekuatan, tenaga dan pengaruh. Sedangkan menurut stewart yang dikutip oleh pangestu (1998:55) mengungkapkan bahwa: Peningkatan dapat dikatakan sebagai sesuatu upaya yang terencana dalam pengolahan aspek- aspek yang perlu diberdayakan, sehingga menghasilkan suatu aktivitas yang bermanfaat bagi kemejuan dan peningkatan kinerja organisasi. Apabila melihat kedua konsep tersebut, maka peningkatan merupakan upaya terencana dalam menggerakkan kekuatan, tenaga dan pengaruh yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara optimal.
Dalam konteks MBS peningkatan peranserta masyarakat berhubung dengan suatu strategi, proses atau upaya dalam mendayagunakan atau memanfaatkan seluruh sumber daya atau komponen sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga menghasilkan kinerja sekolah yang benar- benar mandiri dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Bethel yang dikutip oleh fasli jalal dan dedi supriadi (2001:193) dikemukakan bahwa: ”Meningkatkan masyarakat berarti membantu masyarakat menemukan eksistensi dirinya, memahami kelemahan dan kelebihan dirinya, serta membrikan ruang untuk mengekspresikan kebebasan yang dimiliki dalam kehidupan bersama”. Pendidikan memilih jalan pembebasan yang arahnya adalah bagaimana lahirnya masyarakat yang mandiri dan kreatif. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi setiap lembaga perekolahan untuk membuat suatu pola atau sistem peningkatan peranserta masyarakat yang diharapkan mampu membawa meningkatan mutu dan pengembangan kemejuan lembaga persekolahan secara keseluruhan.
Dengan demikian Kepala Sekolah selaku manajer, pimpinan dan administrator penidikan harus mampu menciptakan atau dituntut untuk dapat meningkatkan peranserta masyarakat secara maksimal, sehingga memberikan kontribusi terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pendidikan disekolah. Dengan adanya peningkatan atau partisipasi masyarakat yang terprogram dan terencana, maka akan memberikan suatu pengaruh yang baik terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran yang benar- benar kondusif, sehingga mutu lulusan dari setiap periode senantiasa mengalami kemajuan.
C. Keadaan peranserta masyarakat sebelum dilaksanakan MBS
Aspek- aspek peningkatan peran serta masyarakat dalam konteks MBS pada dasarnya meliputi dua aspek pokok, yaitu: sumber daya manusia dan non manusia.Sumber daya manusia berhubungan dengan segenap masyarakat untuk dapat diberayakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, sedangkan aspek sumber daya non- manusia berhubungan dengan sifatnya material meliputi keuangan dan penyediaan lahan pembangunan. Perabot dan perlengkapan sekolah. Beberapa unsur yang dapat dalam masyarakat untuk diberdayakan peranserta terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah menurut Faslil Jalal dan Dedi Supriadi (2991:192) meliputi:
1. Tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama, tokoh adat dan pendidikan) berpean sebagai pemrakarsa, mediator, tutor, pengelola dan bahkan sebagai penyandang dana serta penyedia fasilitas pendidikan.
2. Organisasi kemsyarakatan berperan sebagai pemkarsa, perencana, penyelenggara, organisator, pemberi motivasi penyedia fasilitas, pengatur kegiatan, pengayom kegiatan, penyedia dana, pembina kegiatan dan pemecah masalah.
3. Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) sebagai pembangkit dan penyampai aspirsi masyarakat, pemberi motivasi, pendamping masyarakat, fasilisator, pengembang, penyedia dana, penyedia teknologi, penyedia informasi pasar, penyedia tenaga ahli dan pengelola program.
4. Lembaga usaha/ perusahaan berperan sebagai penyelengara pendidikan, penyedia fasilitas pasar sebagai mitra usaha dalam mengelola produksi dari hasil usaha keterampilan yang telah dipelajari.
Untuk saat sekarang strategi dan proses peningkatan peranserta masyarakat termasuk dalam konteks MBS masih belum diartikan menurut persepsi yang universal. Para perencana pembangunan mengartikan sebagai dukungan terhadap rencana atau proyek pembangunan yang direncanakan dan ditentukan oleh pemerintah. Output peningkat peranserta masyarakat diukur dengan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembanggunan, baik bepupa uang maupun tenaga yang diberikan kepada pemerintah, menurut Tim Pokja MBS (2001:7) dikemukakan bahwa: ” Peranserta masyarakat berlaku universal adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah tercapai”.
Uphoff yang dikutip oleh Tim Pokja MBS (2001:7) mengemukakan bahwa: Kerangka kerja merekontruksi peranserta mengandung tiga dimensi, yaitu konteks, tujuan dan lingkungan. Selanjutnya dihubungkan dengan pembangunan pendidikan negara berkembang. Perlu adanya pengembangan peningkatan peranserta masyarakat yang meliputi: Peranserta dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, memperoleh keuntungan dan dalam mengevaluasi.
Aktivitas atau proses pemberdayaan peranserta masyarakat tersebut menjadi secara sinerji melalui interaksi yang dinamis dan profesional untuk mencapai tujuan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar I : PROSES PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT
DALAM KONTEKS MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Aktivitas dalam suasana peranserta paling tidak harus memenuhi legalitas dari lembaga yang berwenang agar yang menjadi pelaku dapat terlindungi secara hukum. Pengembang aktivitas dalam masyarakat melibat penduduk, pimpinan dan aparat pemerintah setempat serta personal asing. Selanjutnya unytuk menyajikan tingkat peranserta masyarakat dalam penyelenggara pendidikan dapat dipergunakan kerangka analisis fenomena peranserta masyarakat. Tiga pertanyaan pokok peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah berhubungan dengan peranserta serta dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas? Siapa yang berperan serta dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas? Dan bagaimana timbulnya peranserta dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiatas.
Analisis peranserta ditunjukan kepada perilaku penduduk setempat, para pemuka agama dan petugas yang diperkirakan dapat mewujudkan sekolah yang bekualitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Meningkatkan peranserta masyarakat tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, oleh karena itu menurut Tim Pokja MBS (2001:8) pihak sekolah adanya strategi meliputi:
1. Inisiatif untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas;
2. Himbauan kepada masyarakat secara sukarela atau terpaksa dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas;
3. Saluran, jangka waktu dan ruang lingkup peranserta dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas; serta
4. Efektivitas keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penerapan membawa mereka ke tujuan dan sasaran yang diinginkan secara profesional.
Berdasarkan hal- hal yang delah dikemukakan, maka peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang kualitas berkonteks MBS adalah kesadaran dan kepedulian melakukan aktivitas- aktivitas terutama mengambil keputusan, mlaksanakan dan mengevaluasi keputusan dalam suatu program pendidikan di sekolah secara propesional dilandasi kesepakatan.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuangkan salah satu wujud otonomi sekolah dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, MBS merupakan salah satu model alternatif pengolahan pendidikan yang bertumpu pada sekolah dan memerikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk berperanserta merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan sekolah yang mengarah kepada kualitas pelayanan dan hasil pendidikan.
D. Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1. Sekolah dan Masyarakat
Sektor pendidikan merupakan wahana yang strategis dalam pembangunan masa depan bangsa yang lebih baik. Dalam abad ke- 21 ini, pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Dengan demikian pembangunan dibidang pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan manusia yang mampu membangun, baik pembanguan lahirlah maupun pembangunan bathiiah. Secara tegasnya hal tersebut termaksud dalam Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN Tahun 1999), yaitu: Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan raktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara oktimal disertai dengan hak dukungan dan lingkungan sesuai dengan potensinya. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, erilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.
Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tersebut, diperkenalkan lembaga- lembaga pendidikan, baik formal maupun informal yang menyelenggatakan pendidikan dan pengajaran. Salah satu bentuk lembaga pendidikan formal adalah sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki tujuan untuk mendidik generasi penerus bangsa agar mampu mengisi kemerdekaan dengan cipta, karya dan karsa.
Sekolah merupakan satu sistem sosial terdiri dari tenaga kependidikan, perserta didik dan personil sekolah lain. Sekolah mengembangkan misi yang sangat penting bagi kemajuan bangsa karena dapat menentukan arah dan kondisi bangsa di masa yang akan datang. Hal ini dapat dipahami mengingat di sekolah inilah dibentuk dan dididik para generasi penerus bangsa. Sekolah dan masyarakat merupakan konteks yang saling mengisi dan melengkapi. Sekolah dapat dianggap sebagai pemeliharaan, pelestari dan pewaris nilai- nilai luhur yang dimiliki masyarakat. Sedangkan masyarakat dapat dianggap sebagai sumber utama (in- put) bagi sekolah dalam melaksanakan kegiatannya. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan salah satu bidang garapan dari pengelolaan pendidikan yang memegang peran kunci bagi keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Edwart Harsey (Tilaar, 2000) bahwa: ” Community as a point key for school in the achievement education goals”. Sementara itu soetopo (1992: 235- 236) mengukakan bahwa: Hubungan Sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktek pendidikan serta memperbaiki sekolah.
Adanya hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menunjukkan bahwa sekolah tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari masyarakat tetapi sekolah tetap memiliki kepentingan dengan masyarakat, hal tersebut dapat dipahami mengingat masukan dan keluaran sekolah berasal dari dan untuk masyarakat. Makin majunya pengertian masyarakat akan pentingnya pendidikan anak- anaknya, maka dimaksud untuk kelancaran pendidikan di sekolah pada umumnya dan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada khususnya.
Oleh karena itu kerjasama dan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat perlu terus diwujudkan. Menurut Sutisna (1998:170), bahwa pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
a. Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud- maksud dan saran- saran dari sekolah.
b. Untuk menilai program sekolah dalam kata- kata kebutuhan- kebutuhan yang terpenuhi.
c. Untuk mempersatukan orang tua murid dan para guru daam memenuhi kebutuhan- kebutuhan peserta didik.
d. Untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan.
e. Untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah.
f. Untuk mengerahkan bantuan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.
Progaram hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu bidang dari keseluruhan pengolahan pendidikan di suatu sekolah. Untuk itu, program hubungan sekolah dengan masyrakat perlu dikelola dengan baik, ditumbuhkembangkan dan diupayakan agar menjadi peningkatan efektivitasnya, mengingat bahwa sekolah dan masyarakat merupakan dua kelompok sosial yang saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Purwoto (1992:188) mengukakan pandangan filosofis tentang hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu:
a. Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat; ia bukan masyarakat hubungan yang terpisah dari masyarakat.
b. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah tergantung pada masyarakat.
c. Sekolah merupakan lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota- anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
d. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan.
e. Masyarakat merupakan pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukan.
Sekolah dan masyarakat merupakan dua jenis lingkungan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan masing- masing. Untuk itu sekolah tidak dapat mengisolasi diri dari perkembangan dan pertumbuhan masyarakat perlu mengabdikan kerjasama di antara keduanya. Apalagi dalam menghadapi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah.
2. Masyarakat dan Sumber Daya Pendidikan
Sekolah didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu memenuhi salah satu kebutuhan dasar hidup manusia, yakni pendidikan, dengan adanya proses pendidikan ini, diharapkan dapat terbentuk manusia pembangunan yang dapat membangun diri, masyarakat, dan bangsanya menuju suatu tataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuia dengan tujuan dan falsafah bangsa. Sekolah hidup dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Untuk itu agar sekolah dapat tumbuh dan berkembang, maka program sekolah harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat hidup dalam masyarakat, maka sekolah harus mampu mengelola sumber- sumber yang ada di masyarakat. Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa sumber daya pendidikan adalah: segala sesuatu yang dipegunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
Dalam menggali berbagai sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat, maka diperlukan hubungan dan kerjasamayang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 39 pasal 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidkan bahwa tujuan mayarakat berperanserta dalam pendidkan adalah untuk: ” mendayagunakan kemempuan yang ada pada msyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” . Lebih lanjut soetopo dan wasty soemanto (1992:152-153) mengemukakan bahwa: ” Sumber daya masyarakat yang dapat didayagunakan untuk memajukan proses pendidikan di sekolah adalah: orang sebagai sumber, tempat sebagai sumber dan organisasi masyarakat sebagai sumber”.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa masyarakat merupakan sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan penyedia sarana serta prasarana dalam penyelenggaraan pendidikn. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Mamusung (1991:109) mengemukakan fungsi- fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah, yaitu:
a. Pemenuhan sumber dan kebutuhan balajar kualitas murid dalam arta bahwa sekolah yang bersangkutan tidak akan kekurangan murid yang baik serta mampu mempertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.
b. Tersedianya tempat- tempat penelitian. Untuk mengimbangi teori yang telah diperoleh disekolah diperlukan praktek lapangan. Untuk mendapatkan praktek ini banyak dijumpai kesulitan- kesulitan bila ternyata sekolah tersebut kurang mendapat tempat dihati masyarakatnya. Oleh sebab itu hubungan yang baik dengan masyarakat sangat diperlukan.
c. Pemenuhan sarana an prasarana. Banyak di antara sekolah- sekolah terbantu pada masalah sarana dan prasarana dalam pemecahan masalah tersebut.
d. Pemenuhan sumber dana dan daya manusia yang terungkap dalam cipta, rasa dan karyanya.
Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat meupakan sumber tenaga pendidikan, sumber peserta didik, sumber fasilitas pendidikan dan masyarakat sebagai sumber keuangan pendidikan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Sebagai suatu program sekolah dengan masyarakat dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, baik yang bersifat formal maupun informal, Rifa’ i dan J. Mamusang (1994:12-13) mengemukakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
a. Pengikutsertaan guru/ tenaga kependidikan dan siswa dalam kegiatan- kegiatan masyarakat seperti karang taruna, pemeliharaan lingkungan hidup dan lain- lain.
b. Penyediaan fasilitas sekolah untuk keprluan masyarakat antara lainpenggunaan aula, lapangan olah raga, peminjiman ruangan kelas untuk kursus keterampilan, pemanfaatan perpustakan sekolah dan sebagainya sepanjang tidak menggangu kelancaran pelaksanaan kurikuler. Demikian juga sebaliknya fasilitas yang ada di masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.
c. Mengikutsertakan pemuka- pemuka masyarakat atau ekstrakulikuler sekolah antara lain dibidang pendidikan, kesehatan, perkoprasian, perhubungan, keamanan , keagamaan, penerangan, pertanian, perternakan, kerajinan rakyat, kesenian daerah dan lain- lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
d. Pendayaan sarana yang tersedia di masyarakat untuk keperluan sekolah antara lain mesjid, gereja, pura, poliklinik, pabrik, bengkel dan lain- lain.
e. Pendayagunaan potensi masyarakat sebagai salah satu unsur penanggung jawab pendidikan sebagaimana diatur dalam GBHN khususnya dalam hal:
1) Meningkatkan hubungan baik antara keluarga, masyarakat dan sekolah serta pemerintah baik secara organisatoris maupun peroranagan.
2) Membantu kelancaran kegiatan pendidikan dengan tidak mencampuri urusan teknis pengajaran yang termasuk wewenang Kepala Sekolah, guru dan instansi pembina pendidikan yang bersangkutan.
3) Mengusahakan partisipasi masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.
f. Mendayagunakan potensi orang tua siswa (POMG/BP3) agar siswa dapat mencapai prestasi yang sebaik- sebaiknya.
g. Mengikutsertakan dunia usaha/ industri untuk peningkatan mutu lulusan dengan:
1) Memberikan saran pendapat dan usul untuk penyempurnaan pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha/ industri.
2) Membarikan fasilitas untuk praktek nyata mahasiswa.
3) Penyedianan lapangan kerja bagi tamatan sekolah.
Bentuk- bentuk kegiatan tersebut hendaklah dilakukan secara terprogram atau direncanakan secara matang, sehingga dapat membarikan manfaat secara optimal, bukan hanya kepada sekolah tetapi juga kepada sekolah tetapi juga kepada masyarakat sendiri.
4. Teknik- teknik Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Untuk mencapai tujuan dari program hubungan sekolah dengan masyarakat ini, diperlukan beberapa teknik alat atau cara dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan. Teknik- teknik itu perlu dilakukan secara cepat, tepat, banar dan akurat sehingga dapat membantu memudahkan dalam pencapaian tujuan. Soetopo dan Wasty Soemanto (1992:247-252) mengemukakan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu:
a. Laporan orang tua murid
b. Buletin bulanan
c. Penerbitan surat kabar
d. Pameran sekolah
e. Open hause
f. Kunjungan ke sekolah
g. Kunjungan ke rumah murid
h. Melalui penjelasan oleh staf sekolah
i. Gambaran keadaan sekolah melalui murid
j. Melalui rado dan televisi
k. Laporan tahunan
Selanjutnya berhasil atau tidaknya pelaksanaan teknik- teknik tersebut, sangat tergantung pada kepercayaan pelaksanaan teknik tersebut, apakah ia memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan kepentingan sekolah agar masyarakat dapat memberikan bantuannya secara efektif sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Untuk itu pihak sekolah (Kepal Sekolah dan guru) perlu diberikan gambaran dan program kerja yang jelas, khususnya program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat.
Secara khusus dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah teknik yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat yang saat ini sedang dikembangkan adalah ,elalui pembentukan dewan sekolah. Peran dan fungsi Dewan Sekolah dalam implementasi MBS dirasakan sangat penting, sehingga hubungan sekolah dan masyarakat tidak hanya sebatas pelaksanaan melalui BP3 atau rapat orang tua dan pihak sekolah, tetapi juga sebagai organisasi yang formal untk menampung aspirasi dari kedua belah pihak.
5. Komunikasi Dalam Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Peranan komunikasi dalam melakukan hubungan sekolah dengan masyrakat menduduki posisi yang sangat strategis, mengingat komunikasi dapat dianggap sebagai alat yang dapat menjembatani pihak sekolah dan masyarakat, komunikasi dapat dikatakan sebagai proses timbal balik atau pihak sekolah dan masyarakat selaku yang berkepentingan. Untuk menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan masyarakat diperlukan komunikasi yang baik, sebab tanpa adanya masyarakat efektif. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan hubungan dan kerjasama yang serasi dan harmonis dalam membentuk kemengertian antara kedua belah pihak (sekolah dengan masyarakat) dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam proses kerjasama dengan golongan- golongan dan individu- individu yang berada di masyarakat, sekolah harus mancari metode yang efektif untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, sebagaimana dikemukaka oleh Sutisna (1989:190) yaitu: Komunikasi merupakan proses penyaluran informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari kelompok. Ia merupakan proses interaksi antar orang- orang/ kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang- orang dari kelompok dalam suatu organisasi.
Dengan demikian adanya proses ini diharapkan terjadi interaksi atau saling pengaruh dalam arti yang positif antara kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan dari pelaksanaan program ini dapat tercapai. Menurut Farhan (1998:67) bahwa para Kepala Sekolah dalam melaksanakan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat menerapkan berbagai jenis yang dapat dijalin antara keduanya, yaitu:
a. Jenis hubungan antara sekolah dan masyarakat yang berciri sikap acuh tak acuh.
b. Sekolah mempublikasikan apa- apa yang harus diketahui oleh masyarakat.
c. Interpretasi dalam penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat.
d. Usaha bersama antara sekolah dengan masyarakat, sebagai suatu proses interaksi yang dikehendaki.
Untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sekolah memiliki banyak jalur yang dapat ditempuh. Semua jalur tersebut terbukti sangat berguna. Sedangkan yang saling menguntungkan ialah jalur yang langsung bersangkutan dengan murid dan situasi pertemuan langsung (face to face).
E. Model Manajemen Berbasis Sekolah
1. Pengertian
Bangsa indonesia telah memiliki Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya memuat berbagai peraturan pokok mengenai penyelenggaraan dan pengolahan pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Namun tuntutan- tuntutan untuk mengatualisasikan Sistem Pendidikan Nasional terus mengingat selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi pendidikan dan reformasi pendidikan. Secara khusus Tilaar (2000:176-178) dalam konteks reformasikan pendidikan mengemukakan bahwa: pendidikan nasional yang telah terpisah dari kebudayaan, baik kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional perlu diintergraskan kembali, sehingga pendidikan benar- benar hidup, di hidupi dan menghidupi kebudayaan nasional. Dengan demikian lebih lanjut Tilaar, (2000:177-178) mengemukakan bahwa pergeseran paradigma masyarakat Indonesia dalam memasuki kehidupan baru milenium ketiga, antara lain memerlukan strategi reformasi pendidikan nasional yaitu:
a. Pranata sosial pendidikan keluarga dan sekolah haruslah dijadikan pusat perkembangan kebudayaan daerah dan nasional.
b. Visi pendidikan nasional barakar dari kebudayaan nasional, perlu dijabarkan secara rinci dalam semua program pendidikan.
c. Prisip- prinsip kehidupan nasional yang bardasarkan pancasila perlu dilaksanakan di dalam kehidupan nyata diseluruh lembaga pendidikan.
d. Menghidupkan dan mengembangkan tata cara hidup demokrasi.
e. Desentralisasi dan sentralisasi pengelolaan pendidikan yang seimbang.
Salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan dari penerapan reformasi pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah melalui pengembangan konsep ” Manajemen”. Dengan demikian dari konsep- konsep yang telah dikemukakakan menunjukkan bahwa MBS menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi para siswa. Dengan adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung ke kelompok- kelompok yang terkait dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Otonomi sekolah juga berperan dalam menampung konsensusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akse yang baik terhadap informasi setempat, mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan mereka yang terkena akibat- akibat dari kebijakan tersebut.
Da;am pelaksanaannya di Indonesia, perlu ditentukan bahwa kita tidak harus meniru secara persis model- model MBS dari negara lain. Sebaliknya, Indonesia akan belajar banyak dari pengalaman- pengalaman pelaksanaan MBS di negara lain, kemudian merumuskan dan menyusun model dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setempat seperti sejarah, geografi, struktur masyarakat dan pengalaman- pengalaman sendiri di bidang pengolahan pendidikan selama ini.
2. Tujuan dan manfaat MBS
a. Tujuan
Manajemen berbasis Sekolah (MBS) yang ditandai dengan adanya otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan kebijakan nasional tersebut ditunjukan untuk mewujudkan beberapa tujuan pokok. Tujuan tersebut menurut Tim Teknis BAPPENAS (1999:11) adalah untuk ” Meningkatkan efesiensi, mutu, dan perataan pendidikan”. Secara jelasnya tujuan MBS sebagaimana yang tercantum dalam Mulyasa (2000:30) bahwa tujuan MBS adalah:
1) Tercapai efesiensi pengololaan pendidikan diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.
2) Meningkatkan mutu pendidikan, yang diperoleh melalui partisispasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan profesionalisme guru dan Kepala Sekolah.
3) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peranserta orang tua murid dalam penyusunan dan pengawasan program.
b. manfaat
Beberapa manfaat yang dapat dirasakan jika sekolah menerapkan dan melaksanakan MBS, sebagaimana yang tertuang dalam Mulyasa (2000:30) yaitu:
1) Kepala Sekolah memiliki otonomi yang luas dalam mengelola sekolah dan mengalokasikan sumber daya pendidikan;
2) Kepala Sekolah memiliki keterampilan mengelola sekolah dengan baik; dan
3) Memperbesar peranserta masyarakat dalam pengelolaan sekolah.
Sementara itu secara lebih lengkap dan terperinci amentembun (1994:2-4) mengemukakan beberapa manfaat yang jika mengpenerapankan MBS, abtara lain:
1) Program- program bagi peserta didik menjadi lebih baik;
2) Pemanfaatan sumber- sumber daya insani secara penuh;
3) Kualitas keputusan akan menjadi lebih meningkat;
4) Meningkatkan loyalitas dan komitmen staf;
5) Mengembangkan keterampilan- keterampilan dlam hal kepimpinan;
6) Tujuan- tujuan organisasi menjadi lebih jelas;
7) Meningkatkan ” morale” staf;
8) Merangsang kreatifitas dan inovasi staf;
9) Memperbesar monfidensi masyarakat;
10) Menambah akuntabilitas finansial; dan
11) Adanya restrurisasi.
Berdasarkan manfaat- manfaat yang dapat diambi tersebut, maka sudah selayaknya jika sekarang sekolah- sekolah termasuk SMP sudah memikirkan strategi yang tepat agar penerapan MBS dapat dilaksanakan seenuhnya.
3. Faktor- faktor yang oerlu diperhatikan
Agar penerapan MBS dapat berhasil dengan baik, maka berbagai faktor yang akibat perlu mendapat perhatian. Faktor- faktor yang perlu diperhatikan terseut menurut Tim Teknis BAPPENAS (1999:12-14) meliputi:
a) Kewajiban sekolah,
b) Kebijakan dan prioritas pemerintah
c) Peranan orang tua dan masyakat,
d) Peranan profesionalisme dan manajerial, serta
e) Mengembangkan profesi.
Secara lebih jelasnya faktor- faktor tersebut dapat penulis uraikan secara lebih rinci sebagai berikut:
a. Kewajiban Sekolah
Sementara MBS meawarkan keluasaan pengelolaan sekoah dalam pelaksanaannya perlu disertai dengan seperangkat kewajiban yang juga harus dipenuhi oleh sekolah. Pelaksanaan MBS akan disertai dengan adanya monitoring dan tuntutan pertanggung jawaban yang relatif tinggi untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat terhadap sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut untuk mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah.
b. Kebijakan dan Prioritas Pemerintah
Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan berhak meneruskan kebijakan- kebijakan yang menjadi nasional terutama yang berhubungan dengan program mutu dan pemerataan pendidikan. Dalam hal- hal tersebut, sekolah tidak dibolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengambilkan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis.
c. Peran Orang Tua dan masyarakat
Peran masyrakat merupakan salah satu aspek terpebting dalam MBS. Manajemen Berbasis Sekolah menyediakan kesempatann yang luas kepada masyaraat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah. Melalui ” Dewan Sekolah”, orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan Keputusan- keputusan di sekolah.
Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami, mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan sekolah tersebut, mungkin dalam menimbulkan rancunnya kepentingan antara seolah dan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara sekolah. Orang tua dan masyarakat, maka pemerintah perlu merumuskan batasan- batasan peranan masing- masing.
d. Peranan Profesional dan Manajemen
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut adanya perubahan- perubahan tingkah laku Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif dalam mengoprasikan sekolah. Pelaksanaan MBS berkopetensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesionalisme dan manajerial. Untuk memeuhi persyaratan pelaksanaan MBS, maka Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif harus mampu berfungsi keduanya, yaitu profesionlisme dan manajerial. Dalam hal ini, Kepala Sekolah, guru dan tenaga administratif harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang anak dan prinsip- prinsip pendidikan untuk menjamin bahwa segala keputusan penting yang dibuat oleh sekolah, didasarkan atas pertimbangan- pertimbangan pendidikan.
Kepala sekolah khususnya perlu mempelajari dengan teliti baik kebijakan dan prioritas pemerintah manpun sekolah sendiri. Pemehaman terhadap kedua jenis prioritas tersebut sangat penting, agar peningkatan efesiensi, mutu dan pemerataan serta supervisisan monitoring yang direncanakan sekolah adalah intuk mencapai tujuan pendidikan sesuia dengan kerangka kebijakan pemerintah dan tujuan sekolah.
e. Pengembangan Profesi
Untuk menuju pelaksanaan MBS, pemerintah harus membarikan jaminan bahwa semua unsur penting tenaga kependidikan menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Oleh karena itu, agar sekolah dapat mengambil manfaat atau kemampuan- kemampuan yang ditawarkan MBS, maka perlu dikembang adanya pusat perkembangan profesi yang berfungsi sebagi penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk MBS. Selain itu, penting untuk bahwa sebaliknya sekolah dan masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pelaksanaannya MBS sedini mungkin. Mereka tidak perlu hanya menunggu melainkan dengan melibatkan diri dalam diskusi tentang MBS dan berinisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan tentang berbagai aspek yang terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Berdasarkan faktor- faktor yang perlu diperhatikan jelas bahwa MBS melibatkan seluruh komponen. Oleh karena itulah agar berhasil dengan baik dalam pelaksanaan MBS setiap faktor tersebut dikaji dan diindetifikasi secara lebih mendalam.
4. Kara kteristik Manajemen Berbasis Sekolah
Tim Teknis BAPPENAS (1999:16) menyebutkan bahwa karakteristik MBS dapat ditinjau dari segi:
a) Oganisasi sekolah.
b) Proses elajar mengajar dan
c) Sumber daya manusia serta administrasi.
Secara lebih jelasnya dapat penulis uraikan sebagai berikut:
a. Organisasi Sekolah
Dalam keorganisasi sekolah pengpenerapan MBS ditandai oleh bebrapa hal, yaitu: menyediakan manajemen organisasi/ kepimpinan tranformasional dalam mencapai tujuan sekolah, menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya, mengelola kegiatan operasional sekolah, menjamin adanya komunikasi yangefektif antara sekolah dan masyarakat terkait, menggerakkan partisipasi masyarakat dan menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab ke masyarakat dan pemerintah.
b. Proses Belajar Mengaja
Proses belajar mengajar (PBM) yang bercirikan MBS ditandai oleh beberapa hal antara lain: meningkatnya kualitas belajar siswa, mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah menyelenggarakan pengajaran yang efektif serta penyedian program pengembangan yang diperlukan siswa.
c. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam MBS ditandai oleh beberapa hal yaitu meningkatkan staf dan menetapkan personil yang dapat melayani keperluan semua siswa, memilih staf yang memiliki wawasan MBS, menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf, menjamin kesejahtraan staf dan siswa serta menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas kemajuan sekolah.
d. Sumber Daya Administrasi
Sumber daya administrasi dengan adanya beberapa hal, yaitu mengindentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasi sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan, mengelola dana sekolah, menyediakan dukungan administrasif dan mengelola serta memelihara gedung termasuk srana lainnya.
5. Strategi Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
Agar suatu sekolah dapat memetik keuntungan yang ditawarkan MBS secara maksimal, maka sekolah memerlukan tersedianya sumber daya manusia yang prefesional untuk mengoipresikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu mengkaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat yang tinggi. Strategi yang dilaksanakan untuk melaksanakan MBS menurut Tim Teknis BAPPENAS (1999:17-20) meliputi:
a) Pengelompokkan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen.
b) Pentahapan pelaksanaan dan
c) Menentukan perangkat pelaksanaan.
Sementara itu dalam mengpenerapankan MBS perlu ditempuh mekanisme tertentu agar berhasil dengan baik sebagaimana yang dikemukakan oleh Ametembun (1994:9-16), yaitu:
a. Penyusunan organisasi
b. Perumusan tujuan
c. Perumusan tujuan
d. Alokasi pesonil
e. Pengembangan kurikulum
f. Penyampaian informasi, dan
g. Pembuatan keputusan
Sedangkan jika segi pentahapan penerapan MBS, Fattah (2000:22-25) mengemukakan bahwa tahapannya meliputi:
a) Tahap sosialisasi
b) Tahap piloting (uji ciba) dan
c) Tahap desiminasi
Berdasarkan hal- hal yang telah disebutkan di atas, maka strategi pelaksanaan MBS meliputi aspek- aspek yang terdapat dalam fungsi manajemen, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

BAB III
PROSEDUR

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian, metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengguna metode dan pendekatan tersebut mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai upaya pihak sekolah dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam menghadapi penerapan MBS di beberapa SMA di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, oleh Kepala Sekolah maupun guru yang terjadi pada saat sekarang. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Latunussa (1989:55) bahwa:
Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pertanyaan mengenai hakikat gejala atau pertanyaan mengenai apa itu atau mendiskripsikan tentang apa itu, sehingga diperoleh informasi keadaan gejala yang sedang berlangsung sebagai pemecahan masalah yang ada, masalah yang hangat dan actual, dalam bentuk kata atau kalimat sehingga memberikan makna.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (1996) mengemukakan bahwa: Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahakan pada latar dan individu secara holistik.
B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat, Kepala Sekolah, Guru dan pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di persekolahan, dan yang akan dijadikan sebagi lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Lhoong.pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan ‘ purposive sampling’ yaitu pilihan peneliti tentang aspek apa dan siapa yang jadikan focus pada saat situasi tertentu dan karena itu uterus menerus sepanjang penelitian. Sampling kualitatif yang tergantung pada tujuan focus pada saat itu. Penelitian ini berprinsip bahwa penelitian kualitatif yang dipentingkan adalah konteks dan bukan jumlah sumber datanya. Sumber data awal ini menjadi pegangan dalam penelitian ini, sedangkan data dapat diperoleh dari banyak informasi (menggelinding), sehingga mencapai taraf konsisten.
Namun untuk menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan untuk memudah pelaksanaan, maka dalam hal ini jumlah subjeknya adalah: 1 (satu) orang kepala sekolah, 4 (empat) orang dari masing- masing pengurus komite sekolah, 4 (empat) orang guru dari sekolah dan tokoh masyarakat dari sekitar sekolah yang bersangkutan.
C. Teknik Pengumpulan Data
Keberhasilan suatu penelitian terutama penelitian kualitatif, tergantung beberapa factor. Paling tidak ditentukan oleh factor kejelasan tujuan dan permasalahan penelitian, ketepatan pemilihan pendekatan/ metodelogi, ketelitian dan kelengkapan data/ informasi itu sendiri. Dalam penelitian yang mendasarkan pada pendekatan kualitatif ini dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Ketiga teknik yang akan dijalaskan berikut ini, digunakan peneliti dalam rangka memperoleh informasi saling melengkapi.
1. Observasi; dilakukan dengan pengamatan tentang upaya pihk sekolah dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam menghadapi penerapan MBS. Observasi sebagai pengumpulan data/ informasi dilakukan secara sistematis, bukan sebagai sambilan atau kebetulan saja. Dan dalam observasi ini akan diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mengatur, mempengaruhi atau memanipulasi objek pengamatan yang sedang diobservasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi focus dari observasi adalah kegiatan- kegiatan yang berkenaan tentang upaya pihak sekolah dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam menghadapi penerapan MBS. Seperti Pertemuan antara pihak sekolah dengan komite sekolah, kegiatan seharian di sekolah dan kegiatan lain yang berkenaan dengan tujuan dari penelitian ini.
2. Wawancara; yaitu dengan melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasikan kepada sampel penelitian dengan sistematis (wawancara terstruktur). Dalam wawancara ini, pertanyaan dan jawaban akan bersifat verbal atau semacam percakapan yang bertujuan memperoleh data atau informasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran dari wawancara adalah Kepala Sekolah, pengurus Komite Sekolah, guru, tokoh masyarakat dan sumber lainnya yang relevan.
3. Studi dokumentasi; yaitu suatu alat penelitian yang bertujuan untuk melengkapi data (sebagai bukti pendukung), yang bersumber bukan dari manusia yang memungkinkan dilakukannya pengecekan untuk mengetahui kesesuiannya. Sumber data yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah Notulen Rapar pihak sekolah dengan Komite sekolah, orang tua siswa dan dengan masyarakat. Serta dokumen lainnya yang mendukung kajian penelitian ini.
D. Tahapa Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif tidak terdapat prosedur pengumpulan data yang memiliki pola yang pasti. Nasution (1982:37) mengatakan “ masing- masing peneliti dapat memberi sejumlah petunjuk dan saran berdasarkan pengalaman masing- masing”, namun kualitatif menurut Moelong (2000) adalah proses mengatur data untuk ditafsirkan dan diketahui maknanya.

1. Reduksi Data
Tahap ini dilakukan dengan menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumen, sehingga dapat ditemukan hal- hal pokok dari proyek yang diteliti yang berkenaan dengan fokus penelitian.
2. Display Data
Pada tahap ini, dilakukan dengan merangkum hal- hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sismatis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkannya ke dalam pola, tema, unit atau katagori, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, kemudian diberi makna sesuai materi penelitian. Lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan analisis dan interpretasi data adalah merupakan proses penyederhanaan dan trasformasi timbunan data mentah, sehingga menjadi kesimpulan- kesimpulan yang singkat, padad dan bermakna.
3. Verifikasi
Pada tahap ini dilakukan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan yang tersumber dari hasil pengumpulan data dan penunjang lainnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil- hasil penelitian dengan teori- teori para ahli. Terutama teori yang menjadi kerangka acuan peneliti dan keterkaitannya dengan temuan- temuan dari penelitian lainnya yang relevan, melakukan proses member- chek mulai dari tahap orientasi sampai dengan kebenaran data terakir, dan akhirnya membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.