“Aceh, kau mungkin sudah letih meratap, sehingga tak dapat lagi mengharap bahkan tak butuh lagi diratapi. Banjir laut tsunami itu seperti air matamu sendiri, yang menuntaskan semua ratap dan harap itu. Seperti menjadi pamungkas bahwa “budi” dan “kebaikan hati” global yang terjadi sekarang ini hanyalah penanda mutahir dari permainan dan persaingan kepentingan-kepentingan politis, ekonomis, dan ideologis. Tak satupun di antara yang menyuarakan dan menyiapkan pembenahan atau pemulihan dunia adab atau infrastruktur budaya Aceh: dua hal yang ratusan tahun justru menjadi kekuatan utama, potensi terbesar dan identitas terbaik Aceh.

A. Latarbelakang Masalah Bagi rakyat Indonesia tanggal 26 Desembar 2004 lalu mungkin menjadi penghujung penutup tahun yang tidak akan terlupakan. Betapa tidak, belum hilang duka atas bencana gempa bumi yang melanda saudara kita di Alor dan Nabire, bangsa Indonesia kembali dikejutkan dengan bencana gempa dan tsunami yang melanda saudara kita di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumut. Ribuan jiwa menjadi korban, ribuan rumah hancur atau rata dengan tanah, sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, pasar dan pertokoan lumpuh total, sementara mereka yang selamat terpaksa menjadi pengungsi di berbagai tempat penampungan. Musibah, bencana dan ujian berat nampaknya tidak juga berhenti dan kembali menjadi bagian kehidupan masyarakat di NAD. Belum selesai penyelesaian konflik politik dan kekerasan bersenjata, kini saudara kita di NAD harus kembali diuji dengan dahsyatnya kekuasaan alam. Hanya dalam waktu sekejap, gempa dan tsunami telah memporakporandakan seluruh bentuk dan akitivitas kehidupan di Bumi Serambi Mekkah tersebut. Walaupun infrastruktur di Aceh luluh-lantak dihantam gempa dan gelombang tsunami 26 Desember lalu, namun masyarakat dan pemerintah tidak boleh larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Walaupun lebih seribu guru hilang/meninggal dan lebih kurang 50 persen bangunan sekolah di Provinsi Aceh (kini Nanggroe Aceh Darussalam) hancur digoyang gempa tektonik berkekuatan 8,9 skala richter dan diterjang gelombang tsunami akibat meluapnya air laut, namun masyarakat dan pemerintah tidak boleh pesimis apalagi skeptis. Harus ada upaya untuk tetap menghidupkan dunia pendidikan di sana, sehingga proses belajar-mengajar di daerah-daerah korban bencana alam, seperti Banda Aceh, Meulaboh, Aceh Utara, Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Simeulue dll harus segera/secepatnya bisa berjalan kembali. Rehabilitasi dan rekonstruksi kembali bumi NAD pasca gempa bumi dan tsunami merupakan agenda utama dalam membangun kembali NAD. Kerugian materiil dan non-materiiil yang tidak terhitung, tidak saja menimbulkan trauma berat bagi saudara kita NAD, namun juga telah menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Salah satu aspek terpenting dalam membangun kembali NAD adalah pembangunan sektor pendidikan. Dengan membangun kembali pendidikan di NAD tentunya akan menghilangkan kekhawatiran akan hilangnya satu generasi yang berkualitas di NAD. Karena melalui pendidikanlah pembentukan kualitas sumberdaya manusia NAD di masa kini dan mendatang sangat ditentukan. Hemat kita, kalau kendalanya pada kekurangan tenaga pengajar (guru) maka tidak ada alternatif lain selain mendatangkan guru-guru dari luar Aceh. Setidaknya anak-anak didik di tempat-tempat pengungsian bisa meneruskan pendidikannya meskipun dengan guru seadanya. Penambahan guru bantu bisa menjadi salah satu alternatif dan solusi untuk menghindari terjadinya stagnasi dan putus sekolah di kalangan anak Aceh korban bencana. Paling mudah mendapatkan guru untuk mengisi kekurangan guru di daerah-daerah korban bencana alam gempa dan tsunami di Aceh adalah dengan mendatangkan guru dari luar Aceh. Kalau mengharapkan guru yang berkualitas betul akan memakan waktu lama, maka sebaiknya didrop ke Aceh guru-guru bantu. Tentunya, para guru bantu yang mengajar di Aceh nantinya diprioritaskan menjadi PNS. Kalau memindahkan guru negeri ke Aceh pasti memakan waktu panjang, berliku-liku. Banyak saja alasan mereka untuk menolak dipindahkan ke Aceh. Padahal, ketika mendaftar sebagai CPNS mereka sudah membuat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun itu hanya teori, sementara dalam praktiknya sangat sulit memindahkan guru dari kota ke daerah, apalagi daerahnya tengah dilanda konflik dan bencana pula. Kita senang dan bersyukur melihat keseriusan pemerintah, badan-badan swasta dan lembaga swadaya masyarakat (SLM) serta relawan-relawan lainnya, sehingga proses belajar-mengajar di daerah-daerah yang hancur dilanda gempa dan tsunami sudah berjalan sejak beberapa hari lalu. Namun jangan harap mereka bisa belajar sebagaimana di sekolah normal. Apalagi kalau gurunya sangat minim, bukunya belum lengkap, dan kebanyakan relawan yang klasifikasinya bukan pendidik. Justru itu, keberadaan relawan untuk mengajar kita harap hanya untuk sesaat saja, dan selanjutnya pemerintah wajib mendatangkan guru yang benar-benar berlatar belakang pendidik, di mana eksistensi guru bantu menjadi penting. Kita bisa menyadari kalau pemerintah mengalami kesulitan untuk melaksanakan proses belajar di Aceh saat ini. Kendalanya luar biasa banyak, kompleks, termasuk kekurangan guru, gedung rusak dan roboh serta peralatan untuk proses belajar-mengajar hilang dan rusak berat. Namun begitu, pemerintah tidak boleh pesimis. Berbagai terobosan bisa dilakukan, seperti mendirikan tenda-tenda tempat belajar sementara. Ini penting agar anak didik di sana tidak terlalau lama meninggalkan bangku sekolah dan akhirnya putus sekolah. Untuk itulah semua pihak diharapkan bisa membantu agar proses belajar-mengajar di Aceh ini dapat berjalan semakin baik dari hari ke hari. Peranan Depdiknas sangat menentukan agar persoalan pendidikan secara perlahan berangsur bisa ditangani walaupun masih harus disesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Melihat kehancuran gedung-gedung sekolah di Aceh yang demikian banyak, maka pembuatan sekolah-sekolah darurat di sekitar lokasi pengungsian merupakan jalan ke luar yang tepat. Untuk melakukan rehabilitasi sekolah yang sudah hancur tentunya memakan waktu lama dan biaya yang tidak kecil. Untuk saat ini sulit diharapkan, sehingga sekolah darurat dengan menggunakan tenda dan guru seadanya sudah harus dilakukan secepatnya. Alternatif lain adalah mengungsi ke daerah lain. Bisa ke sekolah-sekolah yang ada di Aceh maupun ke luar Aceh, seperti kota Medan dan kota-kota lainnya di Indonesia. Untuk itu kiranya pemerintah perlu membuat kebijakan agar siswa Aceh korban gempa dan tsunami wajib diterima dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan (SPP). Kebijakan Depdiknas perlu agar jangan ada sekolah yang menolak murid atau mahasiswa korban bencana asal Aceh Dalam kondisi darurat adalah tidak mungkin bagi pelajar di Aceh untuk melengkapi segala surat-surat kepindahannya. Sebab, seluruhnya sudah hancur dan hilang, seperti rapor, buku-buku. Bahkan, kantor pemerintahan setempat pun lumpuh. Itulah sebabnya perlu dibuat kebijakan khusus untuk menanggulangi masalah pendidikan di Aceh saat ini. Tentunya evakuasi dan pendataan korban harus jalan terus. Kita ikut prihatin melihat banyaknya kerusakan sarana dan prasarana pendidikan di Aceh, termasuk banyaknya guru yang meninggal dan mengalami luka-luka. 400 gedung sekolah berbagai tingkatan di Aceh tercatat mengalami kerusakan. Khusus di Banda Aceh dan Aceh Besar 1.538 guru meninggal dan hilang, serta sekitar 1.000 orang mengalami cidera fisik dan kini mengungsi. Itu sebabnya mendatangkan guru bantu sangat mendesak untuk memulihkan proses belajar-mengajar di sana. Selain itu, diperlukan peralatan belajar-mengajar untuk memudahkan anak didik menangkap pelajaran. Dan semua itu perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. (copyright @2002 WASPADA Online 15 januari 2005- www.waspada.co.id) Kita harapkan permasalahan pendidikan di Aceh bisa segera ditanggulangi. Jika tidak, maka generasi muda Aceh di masa mendatang bisa mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan banyaknya kendala, di mana sebelumnya ratusan sekolah dibakar GAM. Data sementara yang tercatat di Posko Penanganan Pasca-gempa Depdiknas memperlihatkan sedikitnya seribu guru hilang, dan 140 ribu siswa SD serta 20 ribu siswa SMP saat ini tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena sekolah mereka rusak atau bahkan hilang. Jumlah gedung yang hancur meliputi 914 bangunan sekolah dasar (SD), 155 sekolah menengah pertama (SMP), 67 sekolah menengah umum (SMU) dan 15 sekolah menengah kejuruan (SMK) hancur akibat gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda wilayah itu pada Minggu lalu (26/12). ( www.waspada.co.id) Kita mengharapkan pemerintah memprioritaskan masalah pendidikan bagi anak-anak Aceh dan Sumut (Nias) yang dilanda bencana alam. Setelah pendataan selesai, segeralah lakukan terobosan sehingga proses belajar-mengajar di sana bisa kembali bergulir. Meski awalnya tersendat, namun diharapkan kondisinya akan semakin baik sehingga anak-anak Aceh tidak tertinggal pelajaran. Jika tidak serius, kita khawatir SDM Aceh akan semakin tertinggal di masa mendatang. Di samping tugas negara, kita wajib berempati terhadap penderitaan rakyat Aceh, namun tidak cukup hanya mengucapkan prihatin saja. Jadi, perlu upaya serius guna menyelamatkan masa depan anak Aceh agar tidak ketinggalan pelajaran, apalagi sampai putus sekolah. Sebelum bencana gempa dan gelombang tsunami terjadi, gambaran umum pendidikan di NAD memang sudah memprihatinkan. Konflik politik dan kekerasan bersenjata antar TNI dan GAM semakin memperbesar masalah pendidikan di NAD. Peristiwa pembakaran gedung sekolah, penculikan dan pembunuhan guru, kegiatan sekolah yang sering diliburkan, hingga anak-anak yang traumatis dan menjadi korban akibat kekerasan bersenjata adalah diantara begitu banyak kejadian yang semakin mempersulit membangun dunia pendidikan di NAD selama ini Hampir sebagian besar ruang kelas sekolah dalam kondisi rusak dan kurang perhatian untuk perbaikan. Berdasarkan Data Perkembagan Indikator Pendidikan, Depdiknas RI tahun 2001/02 -2002/03 dari 15.237 kelas milik SD di NAD, 8.788 kelas dalam kondisi rusak berat dan ringan, hanya 6.449 kelas dalam kondisi baik. Kondisi pendidikan anak-anak Aceh juga tidak luput dari keprihatinan. Angka putus sekolah (droup outs rate) tingkat SD di NAD pada tahun 2002-2003 adalah paling tinggi secara nasional, yaitu mencapai 11,86 persen, tertinggi kedua terjadi di Papua sebesar 6,31 persen, sementara rata-rata nasional sebesar 2,97 persen. Begitu pula dengan angka putus sekolah di tingkat SMP, juga cukup tinggi, mencapai 6,28 persen, di atas rata-rata nasional sebesar 3,54 persen. Secara umum, gambaran fasilitas pendidikan di NAD sampai dengan tahun 2002, tercatat ada sekitar 433 TK dengan 20.301 siswa; 15 SLB dengan 366 siswa; 3.021 SD dengan 579.786 siswa; 524 SMP dengan 158.760 siswa; 224 SMA dan SMK dengan 95.779 siswa, 8 universitas, 23 sekolah tinngi, 14 akademi dan 1 politeknik dengan jumlah mahasiswa sebesar 50.419 orang. Belum lagi selesai masalah di atas, kini dunia pendidikan di NAD kembali dihadapkan pada kendala yang sulit. Gempa dan tsunami telah memporakporandakan hampir sebagian besar fasilitas pendidikan di NAD. Berdasarkan data sementara dari Departemen Pendidikan Nasional, ada sekitar 1.626 gedung sekolah rusak dan hancur di seluruh Propinsi NAD dan Sumut. Jumlah tersebut terdiri dari 1.347 bangunan TK/SD/MI, 187 bangunan SMP/MTs, dan 92 bangunan SMA/SMK/MA. Bencana alam gempa bumi dan tsunami di NAD juga telah merenggut nyawa sekitar 1700 tenaga guru dan puluhan tenaga dosen dengan tingkat pendidikan dari S-1 sampai S-3. Sekitar 250 guru yang menjadi korban, termasuk para guru berprestasi dan teladan di NAD. Beberapa dari mereka bahkan sudah terpilih menjadi penerima beasiswa untuk melanjutka studi di Malaysia. Sungguh suatu kerugian yang amat besar bagi dunia pendikan kita. Karena tentunya untuk mencetak tenaga pengajar dibutuhkan waktu yang lama, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Padahal kepada mereka setidaknya peran peningkatan kualitas pendidikan di daerah seperti NAD sangat dibutuhkan. (Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK LIPI)email : nawilipi@yahoo.com) Untuk membangun kembali dunia pendidikan di NAD diperlukan kerja keras dan tentunya biaya yang begitu besar. Dalam situasi normal saja, dunia pendidikan nasional masih terkendala dengan berbagai hal, terutama dengan kualitas dan anggaran yang terbatas. Bagaimana dengan dunia pendidikan NAD? Bagaimanapaun keadaannya sekarang, jelas penting untuk diselamatkan. Pemerintah dan semua pihak seyogyanya mampu menentukan skala prioritas yang jelas, sehingga upaya menyelamatkan generasi NAD melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dunia pendidikan NAD tidak merupakan usaha tanpa program yang jelas. Dalam membangun pendidkan di NAD, dalam situasi darurat pasca gempa dan tsunami, sebaiknya lupakan dahulu kebiasaan birokrasi konvensional yang panjang, kaku dan selalu menyulitkan. Lupakan dahulu formalitas standarisasi pendidikan yang selalu mengacu pada kurikulum dan pengajaran di sekolah. Pasca bencana di NAD sangat dibutuhkan pendidikan layanan khusus yang dapat menjangkau seluruh anak-anak korban bencana. Jika tidak, maka pasca bencana akan berdampak terhadap terganggunya tumbuh kembang anak-anak Aceh di masa datang. Pemerintah juga tidak harus bersikeras bekerja sendiri, tetapi harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga non pemerintah lokal, nasional dan internasional. Karena kerja keras membangun kembali pendidikan di NAD merupakan kerja besar, dan tidak satu pihakpun berhak mengklaim merasa paling mampu menyelesaikan semua masalah di NAD pasca bencana. Apa yang selama ini telah dilakukan, melalui pelayanan sekolah darurat (sekolah tenda) atau sekolah transisi terapi belajar , merupakan salah satu langkah yang tepat. Anak-anak Aceh “yang tersisa” terutama di tempat pengungsian harus sesegera mungkin mendapatkan pelayanan pendidikan layanan khusus tersebut. Anak-anak tersebut membutuhkan waktu transisi agar dapat bisa kembali normal untuk sekolah seperti biasanya. Setidaknya dalam jangka pendek hal tersebut dapat mengurangi beban psikologis akibat bencana, mempercepat membangun kecerian, pengharapan dan semangat hidup mereka. Namun demikian, keberadaan sekolah alternatif ini juga harus dipikirkan efektifitas dan efisiensinya. Jangan asal membangun sekolah darurat tanpa penentuan skala prioritas kebutuhan yang jelas. Guru-guru sukarelawan sangat dituntut memiliki kemampuan pedagogis yang baik (minimal pengalaman mengajar), sehingga dapat memberikan pelayanan pengajaran tanpa mengurangi tujuan yang hendak dicapai. Perlengkapan sekolah tenda yang dibangunpun perlu diperhatikan, terutama harus tahan hujan. Karena beberapa pekan ke depan intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah NAD memperlihatkan kecenderungan semakin meningkat. Perhatian amat khusus harus diberikan kepada anak-anak Aceh korban gempa dan tsunami, yang kehilangan orang tua, anggota keluarga, harta benda, yang sudah dipasatikan mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Kita tentunya tidak ingin mereka kelak menjadi generasi tanpa harapan, karena begitu besar beban yang harus diterima. Program orang tua asuh bisa menjadi alternatif solusi, asalkan prosedurnya jelas dan transparan. Kita bisa belajar dari program orang tua asuh yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Lembaga Gerakan Nasioanl Orang Tua Asuh (YLGN-OT). Penulis amat yakin, jika minimal 1 dari setiap 1000 penduduk Indonesia yang hidup berkecukupan mau menjadi donatur orang tua asuh, maka masa depan anak-anak Aceh korban bencana tidak akan terlambat untuk diselamatkan. Terhadap bangunan sekolah yang masih selamat, pemanfaatannya semaksimal mungkin dapat menampung anak-anak Aceh yang ingin kembali sekolah. Misalnya dengan memberlakukan sekolah pagi dan siang dan membaginya dalam beberapa tingkatan (SD, SMP dan SMA). Bisa juga dengan mencontoh sekolah alternatif yang dikembangkan di Kabupaten Poso – Sulawesi Tengah pasca konflik sosial akhir Mei tahun 2000 lalu. Para siswa yang sekolahnya rusak dibakar pasca kerusuhan digabungkan menjadi satu pada sekolah yang selamat dari kerusuhan. Para siswa dipersatukan tanpa membeda-bedakan latar belakang status, sambil menanamkan pengertian bahwa perbedaan keyakinan diantara mereka bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Untuk kasus anak-anak Aceh, pemahaman hikmah di balik bencana akan menciptakan generasi yang lebih kuat dan tegar menghadapi setiap cobaan. Para siswa di sekolah gabungan harus dibebaskan dari seluruh kewajiban pembiayaan. Sementara pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap operasional pembiayaan sekolah gabungan tersebut. Para guru yang selamat, namun sekolahnya telah hancur, tetap dapat mengajar di sekolah gabungan tersebut, sementara sistem adiministrasi dilakukan secara bersama dalam satu koordinasi. Dengan penerapan model pelayanan sekolah gabungan ini diharapkan pelayanan pendidikan di NAD tetap bisa berjalan, dan anak -anak Aceh tetap terus bisa mengenyam pendidikan. Menyadari begitu kompleksnya permasalahan NAD pasca bencana, sudah sepatutnya pemerintah bersama seluruh komponen bangsa memberikan perhatian khusus, terutama dalam membangun kembali pendidikan di NAD. Ke depan, melalui berbagai upaya dan langkah perbaikan yang terus diupayakan secara bersama, kita berharap dunia pendidikan di NAD dapat segera pulih, sehingga generasi penerus Aceh dapat kembali bangkit menatap masa depan dengan lebih optimis. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Jaro Wacik bahwa pembangunan kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) paska tsunami tidak boleh tercerabut dari akar kebudayaannya. “Kita ingin pembangunan Aceh tetap bersandar kepada nilai-nilai kultural Aceh,” ujarnya saat menerima delegasi seniman dan budayawan Aceh di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (13/1). Jero Wacik menyepakati gagasan agar segera dilaksanakan gerakan yang mendorong bangkitnya kembali semangat hidup masyarakat Aceh melalui pendekatan kebudayaan. Di antaranya mengaktifkan kembali muenasah yang merupakan lembaga kemasyaratkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan taabudiyah (ibadat), dan kemaslahatan umat. (http://kabarbaru.com/modules/news/article) Penyelenggaran Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh didasarkan pada empat keistimewaan yaitu di bidang Agama, adat istiadat, Pendidikan dan Peran Para Ulama. Dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, disebutkan (a) bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (b) bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya islami yang kuat, sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus; (d) bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hal asal-usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; (e) bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi nanggroe Aceh Darussalam, maka dalam bidang pendidikan lahirlah beberapa pertururan (Qanun) Pemerintah Nanggoe Aceh Darussalam diantranya Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang Sistem pendidikan di Nanggrue Aceh Darussalam berlandaskan Syariat Islam dan berdasarkan Quran dan Al-Hadis serta selaras dengan Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan dalam Perdar nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bagian kelima Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah perlu membagun dan memajukan Lembaga Pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. United Nations Children’s Fund (Unicef) dan belasan oganisasi non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) yang tergabung dalam Komite Bersama Pendidikan untuk Semua (PUS) akan membuka sekolah darurat di tiga titik pengungsian, yakni di komplek Sekolah Calon Tamtama (Secata) di Aceh Besar, komplek TVRI di Kecamatan Darul Imarah, serta komplek Masjid Jami Darrusalam. Unicef dan LSM akan Bangun 3 Sekolah Darurat Berkapasitas 2.000 Anak di Banda Aceh, United Nations Children’s Fund (Unicef) dan belasan oganisasi non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) yang tergabung dalam Komite Bersama Pendidikan untuk Semua (PUS) akan membuka sekolah darurat di tiga titik pengungsian, yakni di komplek Sekolah Calon Tamtama (Secata) di Aceh Besar, komplek TVRI di Kecamatan Darul Imarah, serta komplek Masjid Jami Darrusalam. Tiga sekolah darurat yang akan dibangun di tiga lokasi ini diperkirakan mampu menampung sekitar 2.100 anak-anak. “Ini asumsi yang bisa bertambah atau berkurang, sesuai pertambahan pengungsi,” kata Rizal Fikri, Jurubicara Komite Bersama, hari ini (15/1). B. Indentrifikasi Masalah Rehabilitasi dan rekonstruksi kembali bumi NAD pasca gempa bumi dan tsunami merupakan agenda utama dalam membangun kembali NAD. Kerugian materiil dan non-materiiil yang tidak terhitung, tidak saja menimbulkan trauma berat bagi saudara kita NAD, namun juga telah menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Salah satu aspek terpenting dalam membangun kembali NAD adalah pembangunan sektor pendidikan. Dengan membangun kembali pendidikan di NAD tentunya akan menghilangkan kekhawatiran akan hilangnya satu generasi yang berkualitas di NAD. Karena melalui pendidikanlah pembentukan kualitas sumberdaya manusia NAD di masa kini dan mendatang sangat ditentukan. Sebelum bencana gempa dan gelombang tsunami terjadi, gambaran umum pendidikan di NAD memang sudah memprihatinkan. Konflik politik dan kekerasan bersenjata antar TNI dan GAM semakin memperbesar masalah pendidikan di NAD. Peristiwa pembakaran gedung sekolah, penculikan dan pembunuhan guru, kegiatan sekolah yang sering diliburkan, hingga anak-anak yang traumatis dan menjadi korban akibat kekerasan bersenjata adalah diantara begitu banyak kejadian yang semakin mempersulit membangun dunia pendidikan di NAD selama ini Hampir sebagian besar ruang kelas sekolah dalam kondisi rusak dan kurang perhatian untuk perbaikan. Berdasarkan Data Perkembagan Indikator Pendidikan, Depdiknas RI tahun 2001/02 -2002/03 dari 15.237 kelas milik SD di NAD, 8.788 kelas dalam kondisi rusak berat dan ringan, hanya 6.449 kelas dalam kondisi baik. Kondisi pendidikan anak-anak Aceh juga tidak luput dari keprihatinan. Angka putus sekolah (droup outs rate) tingkat SD di NAD pada tahun 2002-2003 adalah paling tinggi secara nasional, yaitu mencapai 11,86 persen, tertinggi kedua terjadi di Papua sebesar 6,31 persen, sementara rata-rata nasional sebesar 2,97 persen. Begitu pula dengan angka putus sekolah di tingkat SMP, juga cukup tinggi, mencapai 6,28 persen, di atas rata-rata nasional sebesar 3,54 persen. Secara umum, gambaran fasilitas pendidikan di NAD sampai dengan tahun 2002, tercatat ada sekitar 433 TK dengan 20.301 siswa; 15 SLB dengan 366 siswa; 3.021 SD dengan 579.786 siswa; 524 SMP dengan 158.760 siswa; 224 SMA dan SMK dengan 95.779 siswa, 8 universitas, 23 sekolah tinngi, 14 akademi dan 1 politeknik dengan jumlah mahasiswa sebesar 50.419 orang. Belum lagi selesai masalah di atas, kini dunia pendidikan di NAD kembali dihadapkan pada kendala yang sulit. Gempa dan tsunami telah memporakporandakan hampir sebagian besar fasilitas pendidikan di NAD. Berdasarkan data sementara dari Departemen Pendidikan Nasional, ada sekitar 1.626 gedung sekolah rusak dan hancur di seluruh Propinsi NAD Jumlah tersebut terdiri dari 1.347 bangunan TK/SD/MI, 187 bangunan SMP/MTs, dan 92 bangunan SMA/SMK/MA. Bencana alam gempa bumi dan tsunami di NAD juga telah merenggut nyawa sekitar 1700 tenaga guru dan puluhan tenaga dosen. Untuk membangun kembali dunia pendidikan di NAD diperlukan kerja keras dan tentunya biaya yang begitu besar. Dalam situasi normal saja, dunia pendidikan nasional masih terkendala dengan berbagai hal, terutama dengan kualitas dan anggaran yang terbatas. Bagaimana dengan dunia pendidikan NAD? Bagaimanapaun keadaannya sekarang, jelas penting untuk diselamatkan. Pemerintah dan semua pihak seyogyanya mampu menentukan skala prioritas yang jelas, sehingga upaya menyelamatkan generasi NAD melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dunia pendidikan NAD tidak merupakan usaha tanpa program yang jelas. Dalam membangun pendidkan di NAD, dalam situasi darurat pasca gempa dan tsunami, sebaiknya lupakan dahulu kebiasaan birokrasi konvensional yang panjang, kaku dan selalu menyulitkan. Lupakan dahulu formalitas standarisasi pendidikan yang selalu mengacu pada kurikulum dan pengajaran di sekolah. Pasca bencana di NAD sangat dibutuhkan pendidikan layanan khusus yang dapat menjangkau seluruh anak-anak korban bencana. Jika tidak, maka pasca bencana akan berdampak terhadap terganggunya tumbuh kembang anak-anak Aceh di masa datang. Pemerintah juga tidak harus bersikeras bekerja sendiri, tetapi harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga non pemerintah lokal, nasional dan internasional. Karena kerja keras membangun kembali pendidikan di NAD merupakan kerja besar, dan tidak satu pihakpun berhak mengklaim merasa paling mampu menyelesaikan semua masalah di NAD pasca bencana. Apa yang selama ini telah dilakukan, melalui pelayanan sekolah darurat (sekolah tenda) atau sekolah transisi terapi belajar , merupakan salah satu langkah yang tepat. Anak-anak Aceh “yang tersisa” terutama di tempat pengungsian harus sesegera mungkin mendapatkan pelayanan pendidikan layanan khusus tersebut. Anak-anak tersebut membutuhkan waktu transisi agar dapat bisa kembali normal untuk sekolah seperti biasanya. Setidaknya dalam jangka pendek hal tersebut dapat mengurangi beban psikologis akibat bencana, mempercepat membangun kecerian, pengharapan dan semangat hidup mereka. Namun demikian, keberadaan sekolah alternatif ini juga harus dipikirkan efektifitas dan efisiensinya. Jangan asal membangun sekolah darurat tanpa penentuan skala prioritas kebutuhan akar budaya masyarakat NAD, secara factual mempunyai otonomi khusus yang berdasarkan syariat islam. Guru-guru sukarelawan sangat dituntut memiliki kemampuan pedagogis yang baik (minimal pengalaman mengajar), sehingga dapat memberikan pelayanan pengajaran tanpa mengurangi tujuan yang hendak dicapai. Perlengkapan sekolah tenda yang dibangunpun perlu diperhatikan, terutama harus memperhatikan azas kesehatan, budaya dan nilai-nilai yang sacral yang dianut secara turun temurun. Perhatian amat khusus harus diberikan kepada anak-anak Aceh korban gempa dan tsunami, yang kehilangan orang tua, anggota keluarga, harta benda, yang sudah dipasatikan mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Program orang tua asuh bisa menjadi alternatif solusi, asalkan prosedurnya jelas dan transparan. Terhadap bangunan sekolah yang masih selamat, pemanfaatannya semaksimal mungkin dapat menampung anak-anak Aceh yang ingin kembali sekolah. Para siswa dipersatukan tanpa membeda-bedakan latar belakang status, sambil menanamkan pengertian bahwa perbedaan keyakinan diantara mereka bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Untuk kasus anak -anak Aceh, pemahaman hikmah di balik bencana akan menciptakan generasi yang lebih kuat dan tegar menghadapi setiap cobaan. Menyadari begitu kompleksnya permasalahan NAD pasca bencana, sudah sepatutnya pemerintah bersama seluruh komponen bangsa memberikan perhatian khusus, terutama dalam membangun kembali pendidikan di NAD. Pembentukan Badan Otorita Khusus Aceh bisa dianggap sebagai langkah strategis dalam memperlancar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Namun pembentukan lembaga ini jangan sampai mereduksi peran-peran institusi daerah yang selama ini sudah mulai kembali bekerja. Kedepan, melalui berbagai upaya dan langkah perbaikan yang terus diupayakan secara bersama, kita berharap dunia pendidikan di NAD dapat segera pulih, sehingga generasi penerus Aceh dapat kembali bangkit menatap masa depan dengan lebih optimis.