1 a.   Design budget kegiatan pembelajaran yang bermutu dilihat dari    keterbatasan    anggaran yang ada?
Jawab:
I.  STURKTUR KATEGORI BIAYA DALAM PROGRAM PENDIDIKAN
1. Biaya peningkatan produktivitas

  1. Biaya peningkatan efisiensi internal pendidikan
  2. Biaya peningkatan efektivitas eksternal pendidikan
  3. Biaya perbaikan iklim belajar mengajar

2. Biaya utama peningkatan daya tampung
3. Biaya pemantapan pembinaan siswa ( remedial)

  1. Pembinaan kegiatan siswa
  2. Pembinaan kebutuhan dasar siswa

4. Biaya utama kemampuan untuk berkembang

  1. Pengembangan sumber daya manusia
  2. Pengembangan sarana dan prasarana

5. Biaya kerumahtanggaan

  1. Biaya pengembangan sumber daya pendidikan untuk peningkatan daya tampung
  2. Biaya pengebangan jenis dan cara pendidikan yang lebih intensif
  1. Peningkatan sistem dan kemampuan pengelolaan lembaga pendidikan
  2. Pembinaan prasarana, sarana, dan utilitas sekolah.

b.   Prioritas(struktur pendidikan) sehingga menggambarkan yang diatas?
Biaya pemantapan pembinaan siswa ( remedial)
Pembinaan kegiatan siswa
Pembinaan kebutuhan dasar siswa
Inilah yang paling mendasar pada pengembangan pendidikan. Karena tujuan utama dari pada pendidikan adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Kendatipun hal-hal yang terikat tidak bisa dinafikan begitu saja. Kita maklumi bahwa untuk mencerdasarkan para siswa tentu ada perangkat lain yang harus kita libatkan  diantaranya kesejahteraan guru sebagai tenaga pengajar dan sekaligus pendidik serta perlu didukung oleh sarana dan prasara yang memadai, lingkungan belajar yang nyaman dll.
Pada pembinaan kegiatan siswa (remedial) tersebut meliputi ;
1)      Memberikan pelajaran tambahan di sore hari
2)      Melaksanakan pembinaan kelompok gruop
3)      Memberikan pelajaran pengayanan bagi siswa yang termasuk dalam katagori pintar
4)      Mengadakan buku referensi (termasuk LKS)

Pada Pembinaan Kebutuhan Dasar, yaitu ;
Mengacu pada pola yang ditetapkan dalam PP no 19 tahun tentang Standars Isi
Mencapai penyel;esaian pe,belajaran sesuai dengan Standar kelulusan
Meningkjatakan mutu lulusan, sehingga mertela dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

2 Paradigma dalam pembiayaan pendidikan sebenarnya tidak perlumempertimbangkan desing budget. Mengapa model budget yang ada tidak disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran?
Jawab:
Karena pengelolaan pembiayaan pendidikan sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melaui DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)
Karena dikhawatirkan terjadinya kelebihan program dari pada alokasi dana yang tersedia yang tidak  sesuai dengan kemampuan pemerintah
Karena lebih mudah dalam pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap dana yang disediakan
Waktu dalam pengalokasian dan pengusulan anggaran pendidikan sangat terbatas
Berdasarkan dari soal nomor 1 diatas, kelompokan kedalam golongan biaya budget tersebut sehingga akan terstruktur dengan jelas pembiayaannya!

NO

SUMER PEMBIAYAAN

ALOKASI ANGGARAN

PENGELUARAN

AKTUAL

A. Sumber Pemerintah :

  1. Dana Rutin :

1)                            Gaji dan tunjangan guru

2)                            Belanja barang

3)                            Belanja Pemeliharaan

4)                            Biaya Pendidikan

  1. Dana Khusus:
    1. DBO
    2. Bea Siswa
    3. Dana OPF
    4. BKG
    5. Dana Kesejahteraan GT
    6. BKM
    7. BOS

c. Beaya Daya dan Jasa

216.048.000

2.650.000

2.000.000

80.000.000

3.800.000

3.000.000

1.250.000

13.200.000

6.000.000

3.840.000

25.000.000

1.980.000

216.048.000

2.650.000

2.000.000

80.000.000

3.800.000

3.000.000

1.250.000

13.200.000

6.000.000

3.840.000

25.000.000

1.980.000

B. SUMBER SWASTA :

  1. Uang Sekolah
  2. Pemasukan lainnya dari org tua
  3. Sumbangan pribadi, hibah, dsb
  4. Sumber-sumber lainnya

2.000.000

2.000.000

NO.

BIAYA PENDIDIKAN

ALOKASI ANGGARAN

PENGELUARAN

AKTUAL

A. Biaya Langsung :

  1. Gaji guru dan pegawai lainnya

b.  Pembelian buku

  1. Sarana & Prasarana pembelajaran

d.  Bahan-bahan laboratorium

  1. Biaya Pendidikan

216.048.000

80.000.000

216.048.000

80.000.000

B. Biaya Tak Langsung /Opportunity Cost

  1. Sumbangan wali murid
  2. Beaya hibah

4 Dalam anggaran berbasis kinerja, kita memerlukan suatu kegiatan menstandartkan biaya sehingga tercipta biaya standart. Jelaskan hal itu mencerminkan effektively of learningsekaligus effisiensi?
Jawab:
Standar pembiayaan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun ( PP No. 19 tahun 2005 ). Ini berarti setiap kegiatan yang dilakukan dibudgetkan, dengan demikian akan tercipta biaya standar. Biaya standar ini akan digunakan satuan pendidikan untuk merencanakan kebutuhan anggaran satuan pendidikannya sesuai dengan visi dan misinya secara efektif dan efisien. Dalam menentukan biaya pada setiap kegiatan haruslah memperhatikan : a) perubahan harga di pasar, b) perubahan jumlah barang yang diperlukan, pertambahan jumlah siswa, peningkatan standar pendidikan, dan tingkat umur peserta didik ( Pidarta, 1997 ).  Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa-analisa sumber dana saja, tetapi juga penggunaan dana-dana ini secara efisien. Makin efisien sistim pendidikan itu, makin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dank arena itu lebih banyak yang dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia.
Proyeksi biaya unit meliputi pembiayaan modal dan biaya berulang. Untuk itu perlu memperkirakan luasnya akibat tujuan kuantitatif dan kualitatif dalam memperhitungkan rata-rata biaya unit berulang untuk tahun yang bersangkutan.
Cost Benefit Analysis
Rates of Return Analysis
Keputusan Investasi Pendidikan
Komponen-komponen biaya pendidikan
Komponen-komponen biaya pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas dan optimalisasi Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah komponen-komponen utama manajemen keuangan yang mendukung terlaksananya optimalisasi komponen biaya-biaya pendidikan adalah sebagai berikut:
Sumber Dana Pendidikan
Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Sumber-sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989).
Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.
Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).
Efektivitas  pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah yang ditargetkan. Dengan kata lain, bahwa masalah efektifitas biaya pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat memberikan hasil pendidikan yang sudah ditentukan. Suatu pekerjaan disebut efektif, kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian biaya efektif suatu program adalah biaya yang menurut harga pasar yang sedang berlaku, dapat menyelesaikan program itu sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

5 Defisit financing memotivasi kepala sekolah untuk berperan semaksimalnya didalam pembiayaan sekolah. Hal-hal apa yang menghambat didalam implementasinya !
Jawab:
1. Enterpreneurship
Mungkin bagi kebanyakan siswa belum begitu familiar. Sementara “di luar sana”, Enterpreneurship sudah dikenal bahkan sudah dipraktikkan dalam dunia pendidikan. Sudah barang tentu, tidak ada salahnya jika kita mulai belajar mengenal Enterpreneurship. Enterpreneurship bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan hanya melalui aspek kognitif semata, karena disini juga membentuk sikap hidup. Maka, diperlukan latihan riil dan tantangan untuk mengembangkan ketrampilan dan keberanian dengan membuat keputusan merupakan kunci yang paling sukses memperkenalkan bidang Enterpreneurship di sekolah Formal.
Sekolah berusaha memanfatkan berbagai momen yang sangat umum dilaksanakan semua sekolah, yaitu contohnya dengan mengadakan bazaar sekolah sehingga dapat mencoba untuk membina semangat Enterpreneurship dikalangan anak didik. Kami menggeser tujuan program bazaar sekolah dari program penjualan menjadi program perencanaan pengelolaan risiko. Dengan melalui tahap perencanaan, promosi pemasaran,dan kreatifitas diharapkan dapat menanggulangi masalah dan resiko yang dihadapi dalam setiap langkah Enterpreneurship, kami berharap secara bertahap agar anak didik akan membangun pola pikir kreatif yang menunjang kemampuan Enterpreneurial mereka. Ada tiga kegiatan yang dilaksanakan dalam Enterpreneurship Day di sekolah, yaitu :
Bussines Plan Compotition kemudian dilanjutkan dengan penjualan produk.
Garage sale dengan menjual barang –barang bekas yang tak berguna tapi masih bagus.
Jingle Compotision Festival, menciptakan Jingle iklan untuk produk tertentu.
Khususnya untuk Bussines Plan,para siswa diharapkan untuk mengembangkan Enterpreneurial mereka dalam mengembangkan proposal dan merealisasikannya. Beberapa hal yang kami tekankan tentang langkah-langkah membangun kemampuan Enterpreneurship adalah:
Enterpreneurship merupakan kepekaan untuk memanfaatkan sesuatuyang tampaknya tak bernilai menjadi bermanfaat dan bernilai.
Enterpreneur mampu untuk mendeteksi kesempatan untuk berkreasi dan memanfaatkannya.
Enterpreneur mampu untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan membangun suatu kegiatan terorganisir, serta siap melakukan perbuatan yang perlu setiap saat, untuk meningkatkan efisiensi.
Enterpreneur selalu siap mengambil keputusan dengan resiko yang diperhitungkan secara matang, sejauh impact yang diperhitungkan akan cukup berarti, baik secara sosial maupun finansial.
Kegiatan Enterpreneurial harus merupakan suatu kegiatan yang dikelola Secara berkelanjutan (sustainable), bukan sekedar suatu kegiatan dadakan (one soth activity).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penekanan pengelolaan kegiatan bazaar dalam Enterpreneurship day kami geser dari sekedar proses jual beli menjadi suatu proses panjang dan terstruktur sebagaimana layaknya pembangunan suatu organisasi bisnis dijalankan.
Hambatan Implementasi  :
Hambatan kegiatan yang selenggarakan, adalah bahwa kegiatan in merupakan kegiatan lepas yang tidak berkesinambungan (one shot activity), sehingga belum teruji apakah dalam pengelolaan jangka yang lebih panjang mereka akan tetap bisa bertahan. Padahal sustainability adalah suatu ciri-ciri kegiataan Enterpreneurship yang berhasil. Pada akhirnya, kami percaya betapapun sederhana dan tidak sempurnanya kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, ini merupakan suatu contoh bahwa pendidikan Enterpreneurship pantas dilaksanakan di sekolah tanpa perlu merubah kurikulum utama yang diikuti oleh sekolah.
Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan dan MBS
Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.
Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.
Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)” dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2 ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.
Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.
Hambatan Implementasi  :
Hambatan ini berkaitan implementasi konsep MBS.   Setelah sosialisasi dilakukan dan konsep MBS dapat diterima, masih ada persoalan yang menghadang, yakni bagaimana MBS dapat diimplementasikan secara efektif, bagaimana komite sekolah dibentuk dan bekerja sesuai format, bagaimana hubungan dengan   aparat sekolah, dan lain sebagainya.
Membentuk komite sekolah tidak sekedar mengganti nama dari kelembagaan mitra sekolah sebelumnya, yakni BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan).  Pembentukan komite sekolah perlu dilandasi dengan semangat peningkatan peran dan fungsi, serta perluasan keanggotaan.   Kasus yang umum terjadi adalah sekedar ganti nama.
Umumnya komite sekolah yang sudah terbentuk merasa gamang apa yang akan dikerjakan.   Di satu sisi pihak, sekolah tidak merasa perlu membesarkan embrio komite sekolah yang terbentuk.  Di sisi lain anggota komite sekolah (khususnya partisan dari masyarakat) tidak memiliki cukup energi (motivasi, waktu, dan dana) untuk melakukan aktivitas yang nyata, menjalankan peran dan fungsi kelembagaan komite sekolah.
Hambatan implementasi ini memerlukan penetrasi pemberdayaan baik oleh dinas terkait maupun pihak Dewan Pendidikan Daerah Kota Bekasi, melalui aktivitas sosialisasi dan fasilitasi.
3. Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.
Hambatan Implementasi  :
Indikator peran serta tokoh masyarakat dan dunia usaha masih kurang. Temuan ini sejalan dengan temuan pada indikator pembiayaan di mana kebanyakan pembiayaan pendidikan, di luar sumber pemerintah, masih berasal dari orangtua siswa. Menurut sebagian responden gejala rendahnya peranserta tokoh masyarakat dan dunia usaha disebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap pendidikan. Dengan dasar itu, perlu dikembangkan strategi untuk melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam kehidupan sekolah.
Sekolah cukup mengeluhkan minimnya dana yang bersumber dari BP3/Komite Sekolah. Apalagi menurut sebagian responden, dana BP3/Komite Sekolah pada umumnnya baru bersumber dan orangtua anak yang bersekolah,         Sedangkan dari masyarakat luas masih sangat terbatas. Kondisi ini memang sangat disayangkan karena salah satu tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah adalah agar masyarakat dalam anti luas bertanggung jawab atas maju mundurnya sekolah di lingkungannya, ini berarti diperlukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pembiayaan pendidikan. Karena tanpa ada perubahan seperti itu, maka pembentukan komite sekolah pada dasarnya hanyalah pergantian nama dari BP3.