DIMENSI ECONOMIC AND FINANCE

DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKA

A. Pendekatan Sistem

Di dalam kegiatan sehari-hari kita sering mendengar dan mengucapkan kata “sistem”. Kurikulum TK sampai SLTA sesuai SK Menteri P dan K No. 08/U/1975 pun menggunakan pendekatan sistem yang dikenal dengan nama PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional).Kata “sistem” sering agak keliru diartikan. Misalnya ada yang menganggap “sistem” sama dengan”cara”. Pada hal “sistem” bukanlah berarti “cara”.Konsep untuk memahami arti “sistem”, terlebih danulu perlu dipahami beberapa istilah yang bersangkut erat dengan “sistem” sebagai berikut: Sistem: Suatu gabungan dari komponen-komponen yang terorganisir seba¬gai suatu kesatuan, dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh: sebuah “sekolah” (yang menjadi titik perhatian kita) adalah suatu “sistem”. Sekolah terdiri atas murid, guru, kurikulum, gedung, kese¬muanya bertali-erat satu sama lain untuk mencapai tujuan.”instruksional” atau kelembagaan.

Definisi Sistem

Sesuai dengan pengertian di atas, suatu “sistem” adalah merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasar atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap “sistem” pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari komponen-komponen adalah diarahkan untuk menuju tercapainya tu¬juan tersebut. .Contoh: Pemerintah, Sekolah, Pendidikan. Unsur-unsur suatu sistem: (1) Input (masukan) misalnya: sumber, biaya, personel dan (2) Output (keluaran) misalnya: hasil, produk, atau keuntungan.

Supra Sistem: Suatu sistem yang kompleks yang mencakup lebih dari satu sistem sebagai komponennya. Sub Sistem: Suatu kesatuan atau kumpulan kesatuan yang merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar yang bisa dibedakan dengan maksud untuk keperluan observasi atau mempelajarinya. Sistem Terbuka: Suatu sistem yang dapat menerima input misalnya berupa informasi dari luar sistem tersebut.

Sistem Tertutup: Suatu sistem yang tertutup untuk menerima input informasi yang datang dari luar. Feedback (Umpan balik): Informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan sebelumnya yang berguna untuk perbaikan. Informasi ini berlangsung terus-menerus se¬panjang proses berjalan. Hierarch : Sekelompok orang, barang atau kegiatan yang diatur secara ber¬tingkat, grup atau kelas. Output (Keluaran): Hasil konversi dari proses suatu sistem yang dihitung sebagai hasil, produk atau keuntungan.

Proses: Penerapan suatu cara dan sarana untuk mencapai suatu hasil atau produk.Produk: Hasil atau produk akhir.Systems Approach (Pendekatan Sistem): Suatu proses yang dengannya kebutuhan diidentifikasi, problem dipilih, syarat-syarat pemecahan problem diidentifikasi, pemecahan dipilih dari beberapa alternatif, metode dan alat dicari dan diterapkan, hasil dievaluasi, dan revisi yang diperlukan terhadap seluruh bagian dari sistem tersebut dilaksanakan, sedemikian rupa sehingga kebutuham ter¬ebut dapat tercapai. Dengan memahami arti istilah-istilah tersebut di atas, maka penger¬tian sistem secara lebih mendalam dapat dicapai misalnya tentang defi¬nisi, unsur, sifat, tingkat, dan kegunaannya dalam penyusunan planning.

B. Model Budget Untuk Pembiayaan Pendidikan

Sebagai manusia, kita semua menyadari, bahwa ada hal-hal yang kita tak mampu untuk mengontrolnya. Namun kita pun menyadari, banyak juga hal-hal yang kita mampu untuk mengontrolnya. Dalam hal ini pendekatan sistem (systems approach) memberikan kepada kita suatu alat untuk menganalisis, untuk mengidentifikasi, dan memecahkan masalah sesuai dengan yang kita inginkan, dengan menggunakan perencanaan yang sistematis; Suatu perencanaan yang sistematik mempunyai daya ramal dan kon¬trol yang baik. Proses ini dapat berjalan baik karena kita; Merumuskan secara spesifik dan nyata akan kebutuhan (need assissment); Menggunakan logika, proses setapak demi setapak, untuk menuju perobahan yang diharapkan; Memperhatikan macam-macam pendekatan dan memilih yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi; Menetapkan mekanisme “feedback” yang memberitahukan kemajuan kita, identifikasi hambatan-hambatan dan menunjuk¬ kan perubahan-perubahan yang diperlukan; dan Menggunakan istilah dan langkah yang jelas , mudah dikomunikasikan dan dipahami orang lain. Meskipun banyak keuntungannya, planning tersebut pun mempunyai kelemahan antara lain Menghabiskan waktu, tenaga dan biaya; Keadaan bisa berubah disaat proses sedang berjalan.

Model-Model Perencanaan Secara Sistematis

Suatu perencanaan secara sistematis pada hakekatnya sama dengan proses pemecahan masalah secara umum (ageneral problem-solving process).Sebuah model menurut Kaufman (1979) adalah sebagai berikut: Diagram 1. Model Perencanaan menurut Kaufman. Sesuai dengan model tersebut, langkah-langkah suatu perencanaan yang sistematis adalah sebagai berikut:

  1. Identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan.
  2. Tentukan syarat-syarat dan altematif pemecahannya.
  3. Pilih strategi pemecahannya.
  4. Laksanakan strategi yang telah dipilih untuk mencapai hasil yang diharapkan.
  5. Tentukan efektifitas hasilnya dengan jalan mengadakan evaluasi.
  6. Adakan revisi bila perlu pada setiap langkah dari proses tersebut. C.Line Item

Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaranyang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnyayang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukuryang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatandari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan

D. Strategi Pembiayaan pendidikan Dan Pemborosan Anggaran

Dengan pelaksanaan APBA/APBK tersebut. Selama ini, proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan APBA/ APBK dan LKPJ, umumnya perhatian lebih terfokus pada besarnya anggaran. Padahal sejak diberlakukannya Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang sudah diganti dengan Permendagri No 13 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri No 59 Tahun 2007, yang mengatur tentangpedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem yang dianut dalam APBD adalah anggaran yang berbasis kinerja. Artinya penyusunan, pembahasan, penetapan sampai pengawasan pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan hanya melihat besar kecilnya anggaran yang merupakan masukan, tapi juga harus memperhatikan kinerja anggaran tersebut yang meliputi capaian kinerja, keluaran, hasil danmanfaat serta tepat tidaknya kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai anggaran tadi. Kesenjangan dalam dataran peraturan dan pelaksanaan ini harus menjadi pendorong bagi optimalisasi fungsi DPRD agar semakin memainkan peran penting dalam menjadikan APBD yang senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat. Penyusunan anggaran Dalam PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya, agar setiap program dan kegiatan pemerintahan yang didanai dengan dana publik dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dengan pemahaman seperti itu maka penerapan anggaran berbasis kinerja harus diawali sejak dimulainya penyusunan anggaran. Untuk itu, beberapa prinsip dasar dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan. Pertama, transparan, setiap dokumen Pelaksanaan Penganggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA-SKPD)- sebagai bagian dari APBA/APBK- hendaknya Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja Oleh: dapat memberikan informasi yang jelas tentang kelompok sasaran, capaian kinerja, masukan, keluaran, hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Dengan transparansi itu, akan membuat semua pihak bisa memberikan penilaian secara terbuka baik terhadap program dan kegiatan maupun pengalokasian anggarannya. Kedua, partisipatif, harus dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam setiap proses penganggaran demi menjamin adanya kesesuaian antar kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran. Prinsip partisipatif ini sekaligus juga untuk mencegah dan menemukan sedini mungkin praktek korupsi dalam proses penganggaran. Namun, bila hanya sekelompok kecil masyarakat yang memanfaatkan peluang ini tidak tertutup kemungkinan juga akan melahirkan praktek “korupsi berjama’ah”. Karena itu, keterbukaan kesempatan ini perlu dibarengi dengan memberikan motivasi berpartisipasi kepada semua lapisan masyarakat, untuk menghindari dominasi kelompok masyarakat tertentu dalam proses anggaran. Ketiga, disiplin, penyusunan anggaran harus menunjukkan disiplin anggaran dengan klasifikasi yang jelas dari setiap komponen kegiatan. Termasuk juga dalam prinsip ini adalah disiplin waktu.

APBD akan berdampak besar terhadap geliat ekonomi masyarakat, terutama sektor riil dan sektor konsumsi sebab APBD merupakan salah satu stimulus penting bagi bangkitnya perekonomian rakyat. APBD molor berarti akan banyak proyek insfrastruktur yang terbengkalai karena dana tidak cair, tunjangan pegawai negeri dan pembayaran gaji guru honor dan gaji pegawai honorer lainnya juga bakal tak terbayar karena menunggu pengesahan APBA. Keempat, keadilan, pengalokasian anggaran melalui perencanaan kegiatan harus adil dan bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.. Kelima, efesiensi dan efektifitas, setiap kegiatan yang direncanakan harus mempertimbangkan efektifitas dalam pencapaian kinerjanya dan efisien dalam pengalokasian anggarannya. Keenam, rasional dan terukur, capaian kinerja dan anggaran yang dialokasikan dalam setiap kegiatan harus rasional dan terukur. Apabila keenam prinsip dasar penyusunan anggaran ini sudah bisa dilaksanakan maka pada tahap pelaksanaan anggarannya relative akan lebih mudah dilakukan pengawasan.

Kedua, evaluasi terhadap ketentuan peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD, misalnya proses pengadaanbarang/jasa, proses pemilihanpenyedia barang/jasa, proses penetapan standar harga barang/jasa dan lain-lain. Apakah ketentuanketentuan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau justru malah bertentangan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan suatu penyimpangan yang berpotensi melahirkan tindak pidana korupsi, minimal akan membuat realisasi anggaran tidak tepat sasaran. Ketiga, evaluasi terhadap tolok ukur, baik dalam skala makro maupun mikro. Tolok ukur dalam skala makro berkaitan dengan rasionalisasi indikator-indikator dari sektorsektor yang dijadikan prioritas pembangunan. Tolok ukur dalam skala mikro berkaitan dengan rasionalisasi indikator-indikator dari suatukegiatan (proyek). Ketiga langkah pengawasan tersebut jika dilaksanakan dengan serius niscaya akan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sehingga istilah anggaran berbasis kinerja tidak berhenti sebatas peraturan tetapi juga terealisasi dalam pelaksanaan.

Metode Untuk Memperoleh Dana Pendidikan

  1. 1. Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan Dan MBS

Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.

Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan (MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.

Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)” dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2 ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.

Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila makna otonomi itu sendiri ternyata bentuk lepas tangan pemerintah dengan menyerahkan penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.

  1. 2. Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.

Hambatan Implementasi  :

Indikator peran serta tokoh masyarakat dan dunia usaha masih kurang. Temuan ini sejalan dengan temuan pada indikator pembiayaan di mana kebanyakan pembiayaan pendidikan, di luar sumber pemerintah, masih berasal dari orangtua siswa. Menurut sebagian responden gejala rendahnya peranserta tokoh masyarakat dan dunia usaha disebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap pendidikan. Dengan dasar itu, perlu dikembangkan strategi untuk melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam kehidupan sekolah.

Sekolah cukup mengeluhkan minimnya dana yang bersumber dari BP3/Komite Sekolah. Apalagi menurut sebagian responden, dana BP3/Komite Sekolah pada umumnnya baru bersumber dan orangtua anak yang bersekolah,             Sedangkan dari masyarakat luas masih sangat terbatas. Kondisi ini memang sangat disayangkan karena salah satu tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah adalah agar masyarakat dalam anti luas bertanggung jawab atas maju mundurnya sekolah di lingkungannya, ini berarti diperlukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pembiayaan pendidikan. Karena tanpa ada perubahan seperti itu, maka pembentukan komite sekolah pada dasarnya hanyalah pergantian nama dari BP3.

E. Defisit finance

Dalam membahas sumber daya economic dan finansial dalam sebuah lembaga pendidikan, sebagai contoh sekolah, ada tiga aspek yang menurut WG Cunningham perlu diperhatikan yaitu perencanaan strategis, perencanaan pengeluaran, dan perencanaan pendapatan. Perencanaan strategis terbentuk seiring dengan berlangsungnya proses administrasi dan harus jelas sebelum memulai proses penyusunan anggaran. Perencanaan pengeluaran dan pendapatan dalam proses perencanaan akan menyediakan input dalam perencanaan operasional. Namun ketika anggaran tidak dapat mendukung apa yang sudah disusun dalam perencanaan strategis maka hubungan antara keduanya tidak akan dapat berkembang dan bisa melemahkan proses perencanaan. Sementara anggaran berperan sebagai perpaduan harapan dari seluruh program yang telah direncanakan oleh sekolah. Sistem anggaran sekolah mengatur estimasi pendapatan dan pengeluaran sekolah yang yang cukup penting, sehingga harus memperhitungkan sumber-sumber yang sesuai agar mendapatkan keuntungan sistem yang maksimal.

Perencanaan strategis memuat bangunan sistem dalam sebuah sekolah dengan tujuan tertentu dimasa yang akan datang yaitu yang berkaitan dengan visi, target, tujuan strategis dan kebijakan. Perencanaan strategis mempersiapkan koordinasi dan tujuan operasional, tetapi hanya dalam proses penentuan anggaran pada saat awal dan akhir. Selama dalam proses ini anggaran akan sangat ditentukan oleh perencanaan strategis baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedangkan perencanaan operasional lebih banyak ditentukan oleh keputusan yang diambil selama dalam proses perencanaan. Morphet, Jhon dan Ruller mengatakan suatu program pendidikan harus dipersiapkan dengan sejumlah estimasi dana tertentu sebagai antisipasi akan penggunaan dan yang berlebih dan hal tersebut seharusnya dipersiapkan sebelum menentukan jumlah biaya yang harus digunakan agar mendapatkan pencapaian hasil yang terbaik.

Perencanaan strategis dan penganggaran merupakan petunjuk sistem yang didasari oleh rencan operasional sedangkan usaha yang sia-sia dan staff yang kurang mampu bisa berkembang jika perencanaan operasional sesuai dengan sumber dayanya. Tentunya dengan komitmen serta adanya tujuan perencanaan strategis yang proporsional. Dalam bidang pendidikan vokasi yang dihadapkan dengan supervisor yang memberikan tugas (bagaimanapun cara pengerjaannya) agar dalam sekolah yang mereka pimpin dapat mencapai target yang disepakati dalam jangka 5 tahun kedepan. Sementara itu, para pimpinan sekolah dan supervisor memiliki rancangan perencanaan mentah pada masing-masing program yang harus disepakati bersama. Namun setelah pimpinan sekolah mengadakan sekian banyak kegiatan ternyata apa-apa yang tercantum dalam perencanaan strategis tidak didanai selama 2 tahun. Padahal seluruh program yang dibangun oleh mereka sudah diinformasikan dan ditawarkan pada masyarakat. Maka ketika proyek tersebut tidak berjalan dan hanya membuang waktu maka kepercayaan pada proses perencanaan itu hilang. Dari salah satu kasus tersebut, dan tentunya masih banyak kasus lainnya, WG Cunningham berpendapat bahwa sumber daya ekonomi dan finansial atau masalah penganggaran memiliki peran vital dalam perencanaan strategis, melebihi sumber daya lainnya.

WG Cunningham menambahkan bahwa tujuan strategis berkembang selama proses perencanaan strategis dan disempurnakan dalam proses penganggaran sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa ada perbedaan yang nyata antara tujuan strategis dan tujuan operasional dimana sebenarnya dalam proses ini ada ketidak jelasan garis antara dua proses yaitu masalah penganggaran. Proses penganggaran atau budgetting sendiri dianggap berada diantara kedua proses perencanaan dan menjadi batas dimana perencanaan strategis berakhir dan perencanaan operasional dimulai. George Odiorne juga berpendapat bahwa masalah waktu merupakan esensi dari tujuan dan harus diperhitungkan sebelumnya bukan sesuadah perencanaan anggaran. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya melakukan dua perencanaan yang sinergis yaitu antara tujuan jangka panjang sebelum melakukan perencanaan anggaran dan tujuan jangka pendek sesudah penentuan anggaran. Intinya, WG Cunningham ingin menyampaikan pada pembaca buku ini bahwa model perencanaan top down lebih efektif, efisien, dengan memulai dari perencanaan strategis yang diikuti oleh penganggaran biaya dan perencanaan operasional.

Alasan yang diungkap olehnya secara eksplisit memaparkan bahwa model perencanaan top down akan mengikis gesekan-gesekan individu yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut. Dan agar hasil perencanaan yang dibuat oleh para penentu kebijakan di level atas dapat dilaksanakan oleh para pelaku organisasi di level bawah dengan baik tanpa adanya protes, WG Cunningham menempatkan komunikasi sebagai kunci utama untuk menekan para ‘bawahan’. Caranya adalah dengan melibatkan sejumlah ‘bawahan’ yang tentunya dianggap dapat mewakili, dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai proses perencanaan. Para ‘bawahan’ harus diperlakukan ‘seolah-olah’ dilibatkan dalam proses perencanaan, walaupun pada akhirnya, penentuan keputusan tetap berada pada kelompok ‘atasan’. Padahal gesekan-gesekan individu penyebab konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi adalah sebuah proses yang manusiawi dalam pendewasaan diri individu maupun organisasi tersebut. Sehingga bila proses ‘pendewasaan’ tersebut dimatikan semata-mata hanya karena alasan efisiensi waktu dan efektifitas hasil, maka sifat-sifat manusiawi tersebut tidak akan pernah berkembang dengan sebagaimana mestinya.

Sumber daya ekonomi dan finansial’ atau lebih tepatnya dapat disebut dengan modal, pada peringkat teratas mengenai hal-hal pokok yang harus diutamakan dalam proses perencanaan. Pada bab 2 dalam buku ini dapat ditemukan pendapat WG Cunningham berikut contoh kasus yang sedemikian lengkapnya mengenai ketidak berhasilan perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan yang penyebabnya semata-mata ditumpukan pada permasalahan finansial. Sehingga bila perencanaan yang dibuat oleh lembaga pendidikan tidak disesuaikan dengan kondisi finansial yang ada, maka berbagai implikasi negatif yang ditimbulkan harus ditanggung oleh pihak lembaga pendidikan itu sendiri. Menurutnya, perencanaan yang dibuat harus disesuaikan dengan dana yang tersedia, dan jangan pernah mengimplementasikan rencana yang sumber dananya belum jelas akan didapatkan dari mana.

Perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu pendidikan untuk pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh John Dewey. Dan agar sebuah perencanaan dalam lembaga pendidikan tersebut tidak melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, harus digunakan sebuah model perencanaan yang lebih ‘manusiawi’. Sudah tentu model perencanaan top down dengan semangat neoliberal yang ditawarkan oleh WG Cunningham tidaklah dapat mengakomodasi ‘kemanusiawian’ tersebut. Model perencanaan partisipatif dalam lembaga pendidikan, yang sering dikemukakan oleh Paulo Freire, dan model perencanaan deliberatif yang dicetuskan oleh Jurgen Habermas, adalah model-model perencanaan yang paling tepat dalam dunia pendidikan. Inti dari kedua model tersebut adalah pemanusiaan individu yang berada dalam sebuah komunitas melalui perluasan partisipasi dalam proses penentuan kebijakan, dalam hal ini yang berkaitan dengan proses perencanaan dalam dunia pendidikan.