1. ANALISIS RAPBS DAN SOLUSI UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN ADALAH:

Setiap sekolah dalam merancang dan melaksanakan program harus dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi setiap warga sekolah khususnya guru-guru, yang pada akhirnya ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisasi pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi alam penyusunan RAPBS terhadap kualitas pelayanan sekolah . Dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas dalam penyusunan RAPBS berpengaruh positif, langsung, dan signifikan terhadap partisipasi guru-guru dalam penyusunan RAPBS, begitu juga partisipasi guru-guru terhadap transparansi, dan partisipasi guru-guru terhadap kualitas pelayanan sekolah, serta transparansi penyusunan RAPBS terhadap kualitas pelayanan sekolah, serta transparansi penyusunan RAPBS terhadap kualias pelayanan sekolah mempunyai hubungan kausalitas. Sedangkan [engaruh tidak langsung ditunjukan oleh variabel akuntabilitas terhadap partisipasi dan partisipasi terhadap kualitas pelayanan sekolah.

Banyak sekolah yang menginginkan agar mutu pendidikan bisa lebih meningkat. Namun tak sedikit orangtua siswa yang mengeluh karena harus dibebani berbagai iuran tak wajib yang memberatkan peserta didik. Agar tidak lagi ditemui permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan mengingatkan agar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS)  lebih berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sekolah. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi.

  1. A. Prinsip Penyusunan RAPBS

RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.

RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah.

Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah.

  1. B. Proses Penyusunan RAPBS

Langkah berikut biasa dipertimbangkan dalam menyusun sebuah RAPBS:

  • menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah,
  • menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya,
  • menyelesaikan analisis kebutuhan,
  • memprioritaskan  kebutuhan,
  • mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah,
  • mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan,
  • menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dsb.), dan
  • mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.
  1. C. Pengelolaan Anggaran Sekolah

Pengelola anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah. Di sekolah-sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagian anggaran.Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa:

  • dana dibelanjakan sesuai rencana,
  • ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak,
  • pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan
  • dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.

Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dsb.Pengelola anggaran sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan.Pengendalian Anggaran

Pengendalian anggaran dilakukan untuk memastikan adanya:

  • pengelolaan dana yang jujur,
  • penyesuaian antara pengeluaran dengan tujuan jangka menengah sekolah, tujuan jangka pendek sekolah, dan rencana-rencana lainnya,
  • transparansi, dan
  • upaya menghindari pembelanjaan berlebih.

Kegiatan pengendalian anggaran meliputi rencana penerapan anggaran, catatan transaksi pemasukan dan pengeluaran (pembukuan), serta pelaporan yang transparan dan akurat (akuntabilitas).

  1. D. Aturan Umum dalam Pembukuan

Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah (kuitansi). Semua transaksi dicatat sesuai urutan waktu (kronologis).Setiap halaman buku kas umum harus dilengkapi kepala surat/kop, kolom catatan, nomor halaman, dan nama bulan.Setiap sisi halaman harus diparaf oleh kepala sekolah dan bendahara komite sekolah.Pada akhir setiap bulan, buku kas umum ditutup dengan membandingkan saldo yang tercatat pada buku kas dan saldo di rekening bank.

2.  SPESIFIKASI ANGGARAN DAN LANGKAH-LANGKAH DALAM PENYEDIAN BIAYA PENDIDIKAN ADALAH:

Sumber Dana Pendidikan

Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Sumber-sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989).

Langkah yang ditempuh untuk penyediaan biaya pendidikan adalah:

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah sudah menjadi hal yang umum dibicarakan, baik di negara maju maupun negara berkembang.  Dalam teori pengembangan sekolah di era desentralisasi, ada tiga segitiga stakeholder yang harus dibangun, yaitu kerjasama sekolah, orang tua dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat seakan menjadi kata kunci untuk memecahkan masalah di sekolah. Pemerintah di negara manapun, dengan dalih mengembalikan lembaga sekolah kepada pemilik utamanya yaitu masyarakat, menggembar-gemborkan ide ini.  Tapi sebenarnya ada sebuah misi utama dibalik propaganda ini, yaitu meringankan beban keuangan pemerintah dengan mengajak masyarakat untuk menyediakan dana lebih dalam pengembangan sekolah.

Misi ini di beberapa kasus menunjukkan keberhasilannya, tapi ketika situasi ekonomi pun mencekik rakyat, maka kebijakan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sekolah yang bermakna `pendanaan` kelihatannya kurang bijak.

Amerika dan beberapa negara pengusung konsep SBM (School Based Management) yang menjadi titik awal keterlibatan masyarakat di sekolah, tegas menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat adalah dalam bentuk pengembangan finansial, kurikulum dan personalia.  Dalam hal ini masyarakat menjadi penentu keberhasilan sekolah, demikian pula masa depan guru dan tenaga administrator sekolah.

Saat ini, kegiatan pendidikan sumber pendanaannya diambil dari APBN dan APBD. Jika dari dua sumber itu masih kurang maka akan dicarikan solusi. Bisa saja dengan melibatkan peran serta masyarakat, komite, para alumni, dunia usaha, dan sebagainya. “Tentu partisipasi tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

Prinsipnya adalah, RAPBS harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan bukan keinginan. Kemudian harus melalui azas musyawarah mufakat. Selain itu harus ada subsidi silang dan dicarikan solusi bagi peserta didik yang tidak mampu. Yang tak kalah pentingnya adalah, sekolah dilarang mengeluarkan siswa hanya karena faktor keuangan atau yang bersangkutan dari keluarga tidak mampu.

Terkait hal tersebut, sejatinya pihak sekolah  boleh meminta dukungan materi dari para orangtua murid. Akan tetapi sifatnya tidak memaksa. Ini untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan dan subsidi bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mengenai besar kecilnya, tergantung dari kebutuhan sekolah masing-masing. Karena sekolah diberi kewenangan untuk menyusun RAPBS sesuai dengan manajemen yang berbasis sekolah.

Pihaknya berharap, karena saat ini perhatian pemerintah sudah semakin baik, maka hendaknya iuran bagi peserta didik baru (IPDB) seyogyanya semakin mengecil. Tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan pendidikan. Sebagai contoh, saat ini guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi, harusnya diimbangi dengan peningkatan profesionalitas dalam mengajar. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas perhatian pemerintah terhadap kesra guru.

Selain membahas program sekolah, juga akan disinggung mengenai bantuan bagi siswa tak mampu. Saat ini, Sudin Dikmen  menyiapkan subsidi bagi siswa yang tak mampu dalam bentuk beasiswa. Jumlah murid yang menerima beasiswa ditargetkan meningkat menjadi 20 persen dari sebelumnya 15 persen dari keseluruhan siswa di Kabupaten.
3. CONTOH DARI BALANCE SCORECARD ADALAH:

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perubahan besar luar biasa dalam persaingan, produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penanganan transaksi antara perusahaan dengan pelanggan dan perusahaan dengan perusahaan lain. Persaingan yang bersifat global dan tajam menyebabkan terjadinya penciutan laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang memasuki persaingan tingkat dunia. Hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan pada tingkat dunia yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen, mampu menghasilkan produk yang bermutu, dan cost effevtive (Mulyadi, 1997).

Perubahan-perubahan tersebut mendorong perusahaan untuk mempersiapkan dirinya agar bisa diterima di lingkungan global. Keadaan ini memaksa manajemen untuk berupaya menyiapkan, menyempurnakan ataupun mencari strategi-strategi baru yang menjadikan perusahaan mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan tingkat dunia. Oleh karena itu perusahaan dalam hal ini manajemen harus mengkaji ulang prinsip-prinsip yang selama ini digunakan agar dapat bertahan dan bertumbuh dalam persaingan yang semakin ketat untuk dapat menghasilkan produk dan jasa bagi masyarakat.

Kunci persaingan dalam pasar global adalah kualitas total yang mancakup penekanan-penekanan pada kualitas produk, kualitas biaya atau harga, kualitas pelayanan, kualitas penyerahan tepat waktu, kualitas estetika dan bentuk-bentuk kualitas lain yang terus berkembang guna memberikan kepuasan terus menerus kepada pelanggan agar tercipta pelanggan yang loyal (Hansen dan Mowen, 1999). Sehingga meningkatnya persaingan bisnis memacu manajemen untuk lebih memperhatikan sedikitnya dua hal penting yaitu “keunggulan” dan “nilai”.

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang lalu.

Pemakaian penilaian kinerja tradisional yaitu ROI, Profit Margin dan Rasio Operasi sebetulnya belum cukup mewakili untuk menyimpulkan apakah kinerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan sudah baik atau belum. Hal ini disebabkan karena ROI, Profit Marjin dan Rasio Operasi hanya menggambarkan pengukuran efektivitas penggunaan aktiva serta laba dalam mendukung penjualan selama periode tgertentu. Ukuran-ukuran keuangan tidak memberikan gambaran yang riil mengenai keadaan perusahaan karena tidak memperhatikan hal-hal lain di luar sisi finansial misalnmya sisi pelanggan yang merupakan fokus penting bagi perusahaan dan karyawan, padahal dua hal tersebut merupakan roda penggerak bagi kegiatan perusahaan (Kaplan dan Norton, 1996).

Dalam akuntansi manajemen dikenal alat analisis yang bertujuan untuk menunjang proses manajemen yang disebut dengan Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Norton pada tahun 1990. Balanced Scorecard merupakan suatu ukuran yang cukup komprehensif dalam mewujudkan kinerja, yang mana keberhasilan keuangan yang dicapai perusahaan bersifat jangka panjang (Mulyadi dan Johny Setyawan, 1999). Balanced Scorecard tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja perusahaan tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik secara total kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Dengan pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya merupakan ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan maka perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik.

PENILAIAN KINERJA DAN BALANCED SCORECARD

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki (Helfert, 1996).

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.

Adapun kinerja menurut Mulyadi adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Mulyadi dan Johny setyawan, 1999).

Penilaaian kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semstinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta pemberian penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

Dengan adanya penilaian kinerja, manajer puncak dapat memperoleh dasar yang obyektif untuk memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi yang disumbangkan masing-masing pusat pertanggungjawaban kepada perusahaan secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat membentuk motivasi dan rangsangan pada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Menurut Mulyadi penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk:

  • Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
  • Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawannya seperti promosi, pemberhentian, mutasi.
  • Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
  • Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengeai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
  • Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Balanced scorecard dapat digunakan sebagai alternatif pengukuran kinerja perusahaan yang lebih komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada pengukuran atas dasar perspektif keuangan saja. Hal ini terbukti dengan adanya manfaat-manfaat yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkannya.